Jakarta: Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika industri energi yang terus berubah, PT Pertamina (Persero) berhasil mempertahankan performa bisnis yang solid sepanjang tahun buku 2025.

Tak hanya menjaga pasokan energi nasional, perusahaan pelat merah ini juga mencatat pertumbuhan bisnis yang sehat sekaligus mempercepat langkah menuju transisi energi rendah karbon.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pertamina membukukan pendapatan sebesar USD70,89 miliar atau setara Rp1.167,99 triliun.

Sementara itu, EBITDA mencapai USD11,43 miliar atau setara Rp188,33 triliun, dengan laba bersih sebesar USD3,35 miliar atau sekitar Rp55,20 triliun.

Setor Rp360 triliun untuk negara

Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp360,76 triliun melalui pajak,
penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

Selain itu, Perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar USD5,9 miliar atau setara Rp97,20 triliun serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp531,5 triliun yang turut memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional.

Produksi migas tetap tangguh

Di sektor hulu, sepanjang 2025, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak
per hari (BOEPD), sementara sektor pengolahan mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian ini mencerminkan kemampuan kilang dalam mengoptimalkan produksi produk bernilai tinggi. Sepanjang 2025, kilang Pertamina juga mengolah volume intake mencapai 333 juta barel.

Di sektor hilir, kilang Pertamina memasok sekitar 70 persen kebutuhan BBM nasional untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sementara itu, bisnis gas menunjukkan kinerja positif dengan volume transmisi gas mencapai 587 BSCF atau tumbuh 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta volume niaga gas terjaga di 305 juta MMBTU.

Di bidang logistik maritim, volume kargo domestik dan internasional yang diangkut mencapai 172 juta KL. Pertamina juga terus memperkuat transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan.

Percepat transisi energi dan kurangi emisi

Sepanjang 2025, produksi listrik mencapai 8.711 GWh atau meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Pertamina juga menjalankan berbagai program dekarbonisasi di seluruh lini bisnis
yang berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025. Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan Pertamina terhadap target Net Zero Emission (NZE).

“Secara keseluruhan, capaian tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju energi yang lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga
fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juni 2026.

Simon menambahkan, upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang berfokus pada ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan harga (affordability), dan
keberterimaan (acceptability) energi bagi masyarakat.

“Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan kinerja korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab yang semakin besar untuk memastikan energi tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta berbagai sektor strategis yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” kata Simon.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menyebutkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan keuangan perusahaan.

"Investor melihat rasio keuntungan dan kinerja keuangan. Kalau terus merugi, siapa yang mau berinvestasi?," ujar Hendry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hendry menjelaskan, selama ini Pertamina menggunakan dana talangan perusahaan untuk menahan Pertamax di bawah harga keekonomian.

Namun, dana talangan Pertamina pada dasarnya merupakan instrumen sementara untuk meredam lonjakan harga agar tidak langsung dirasakan masyarakat.

Ketika kurs rupiah dan harga minyak terus bergerak naik, kata dia, ruang untuk mempertahankan kebijakan tersebut semakin sempit.

"Dana talangan Pertamina ini juga terbatas. Karena Pertamax ini kan BBM nonsubsidi. Tidak ada subsidi APBN di dalamnya. Jadi memang murni mengikuti harga pasar," kata Hendry.

Ia menambahkan, apabila Pertamina terus-menerus menanggung selisih harga tanpa penyesuaian, kondisi tersebut dapat menggerus keuntungan perusahaan.

Dampaknya bukan hanya terhadap setoran dividen dan kontribusi perusahaan kepada negara, tetapi juga terhadap persepsi investor dan lembaga pemeringkat terhadap kinerja keuangan Pertamina.

Oleh karena itu, dia menilai langkah penyesuaian harga Pertamax sulit dihindari setelah beberapa bulan terakhir Pertamina menahan harga jual BBM nonsubsidi tersebut di bawah harga keekonomiannya.

“Akhirnya setelah beberapa waktu ditahan, BBM nonsubsidi tidak bisa lagi ditahan sehingga dilepas mengikuti mekanisme pasar. Karena itu kenaikan yang sekarang terjadi cukup tinggi. Mau tidak mau Pertamax harus naik,” kata Hendry.

Harga BBM jenis Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green (RON 95) berubah dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) melakukan perombakan jajaran direksi. Hal ini diketahui dari situs resmi perseroan pada Rabu (4/2/2026).

Berdasarkan laman resmi Pertamina, terjadi perubahan pada posisi Direktur Keuangan (Dirkeu). Mega Satria terpilih menjadi Direktur Keuangan (Dirkeu) Pertamina yang baru, menggantikan posisi yang sebelumnya diemban oleh Emma Sri Martini.

Sementara itu, Emma Sri Martini kini mengemban tugas sebagai Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina.

Emma menggantikan posisi A. Salyadi Dariah Saputra. Ketika dihubungi, VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan bahwa perubahan kepengurusan perusahaan diumumkan melalui website perusahaan.

"Untuk perubahan kepengurusan perusahaan dilakukan melalui website perusahaan," jawabnya singkat lewat pesan WhatsApp kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026) malam.

Melansir laman resmi Pertamina, Mega Satria tercatat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S1) dari Wichita State University, Amerika Serikat, pada 1998, dan melanjutkan studinya hingga meraih gelar Magister Administrasi Bisnis (MBA/S2) dari Loyola University of Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1999.

Mega Satria pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Keuangan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Selain itu, Mega juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Bukit Asam Tbk., Direktur Keuangan & SDM di PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dan Chief Financial Officer di PT Citilink Indonesia.

Berikut susunan terbaru direksi & komisaris Pertamina:

Direksi

1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
2. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza
3. Direktur Keuangan: Mega Satria
4. Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha: Emma Sri Martini
5. Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto
6. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
7. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono
8. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin
9. Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto

Komisaris

1. Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan ⁠
2. Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu
3. Komisaris: Heru Pambudi
4. Komisaris: Bambang Suswantono
5. Komisaris: Nanik S. Deyang
6. Komisaris: Hasan Nasbi
7. Komisaris Independen: Condro Kirono
8. Komisaris Independen: Raden Ajeng Sondaryani

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) merombak jajaran direksinya. Mega Satria ditunjuk sebagai direktur keuangan Pertamina yang baru.

Perombakan ini diketahui dari laman resmi perusahaan. Berdasarkan pantauan Bisnis, Rabu (4/2/2026), nama Mega Satria terpampang sebagai direktur keuangan Pertamina. Sebelumnya, posisi ini dijabat oleh Emma Sri Martini.

Adapun, Mega Satria sebelumnya merupakan direktur keuangan PT Pertamina Patra Niaga, subholding hilir Pertamina.

Sementara itu, Emma Sri Martini bergeser posisi kini menjabat sebagai direktur strategi portofolio dan pengembangan usaha Pertamina. Emma menggantikan posisi A. Salyadi Dariah Saputra.

Ketika dihubungi, VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan bahwa perubahan kepengurusan perusahaan diumumkan melalui website perusahaan.

"Untuk perubahan kepengurusan perusahaan dilakukan melalui website perusahaan," jawabnya singkat lewat pesan WhatsApp kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026) malam.

Daftar Direksi dan Komsaris Terbaru PT Pertamina (Persero):

Direksi Pertamina

1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
2. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza
3. Direktur Keuangan: Mega Satria
4. Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha: Emma Sri Martini
5. Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto
6. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
7. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono
8. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin
9. Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto

Dewan Komisaris Pertamina

1. Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan
2. ⁠Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu
3. Komisaris: Heru Pambudi
4. Komisaris: Bambang Suswantono
5. Komisaris: Nanik S. Deyang
6. Komisaris: Hasan Nasbi
7. Komisaris Independen: Condro Kirono
8. Komisaris Independen: Raden Ajeng Sondaryani

Bisnis.com, JAKARTA — Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap cara pengawasan saat menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina periode 2019-2024.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ahok menjelaskan pengawasan itu bermula dilakukan dengan melalui sistem digitalisasi. Dari situ, dia mengaku telah memperoleh informasi soal keuangan perusahaan.

Selain keuangan, program digital yang dimiliki Pertamina itu juga bisa mengetahui soal perminyakan hingga modus kecurangan perkapalan. Sistem ini pun sudah terintegrasi dengan setiap direktorat yang ada di Pertamina.

"Pak Jaksa bisa ke Pertamina bisa lihat semua digital lari ke mana sampai kapal delay berapa hari saja Pak ya, saya bisa curiga ada "kencing" atau tidak . Saya bisa perintahkan tangkap," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok juga menyatakan pihaknya menyediakan saluran untuk pihak yang ingin melaporkan tindakan penyimpangan di perusahaan plat merah tersebut.

Laporan itu berasal dari whistleblower yang bisa langsung sampai ke dewan komisaris. Setelah itu, pihaknya melakukan identifikasi setiap persoalan untuk nantinya bisa ditindaklanjuti.

"Nah saya di dalam Dekom rapat, karena Pertamina besar kami hampir tiap hari rapat itu, tugaskan komite audit mengaudit," imbuhnya.

Ahok mengemukakan dari rapat bersama tim audit itu nantinya dewan komisaris bakal bersurat kepada BPK hingga Kementerian BUMN. Kemudian, dari temuan pihaknya bisa melaporkannya ke aparat penegak hukum seperti KPK, Polri hingga Kejaksaan RI.

"Kami akan lapor ke pihak aparat, KPK ataupun polisi ataupun jaksa kalau sampai ada [penyimpangan]. Itu prosedur yang kami lakukan," pungkasnya.