Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan kepercayaan pasar melalui penyelesaian isu fundamental dinilai menjadi agenda utama yang perlu diprioritaskan oleh jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Langkah itu dinilai penting setelah pasar modal dalam negeri mendapatkan sorotan dari penyedia indeks global, seperti MSCI dan FTSE Russel terkait dengan aspek transparansi serta kualitas saham beredar atau free float.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana menyatakan kepemimpinan baru BEI harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali daya saing pasar modal Indonesia di kancah domestik maupun global.

Menurutnya, pekerjaan rumah nakhoda baru bursa tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan kuantitas atau jumlah investor dan pencatatan emiten baru, melainkan berfokus pada kualitas pasar dan likuiditas.

“Langkah yang paling mendesak adalah membangun kembali kepercayaan melalui penyelesaian isu-isu fundamental terkait aksesibilitas pasar, kualitas free float, transparansi, dan kepastian regulasi,” ucapnya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Gilman menyampaikan bahwa respons BEI terhadap berbagai masukan dari lembaga internasional seperti MSCI dan FTSE Russell perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan dikomunikasikan dengan baik.

AEI pun mengingatkan bahwa kepercayaan pasar tidak dapat dibangun secara instan melalui penerbitan regulasi baru, melainkan lewat konsistensi implementasi dan komunikasi yang terbuka dengan pelaku pasar.

“Fondasi dan kolaborasi ini niscaya mendorong kembalinya kepercayaan investor dan memperkuat posisi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang,” ucap Gilman.

Selain itu, AEI juga meminta otoritas bursa untuk memperkuat engagement dengan emiten. Berbagai kebijakan baru, termasuk implementasi pemenuhan ketentuan batasan free float diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal.

Menurut Gilman, pengembangan aturan tersebut sebaiknya turut disertai dengan pemberian dukungan, fleksibilitas yang proporsional, hingga pemberian insentif bagi emiten yang berkomitmen meningkatkan tata kelola perusahaan.

Sebagaimana diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk periode kepengurusan 2026 - 2030.

Jeffrey Hendrik ditetapkan untuk menduduki posisi Direktur Utama, sementara Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan secara resmi memiliki jajaran direksi baru pada Juni 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menerangkan pengumuman mengenai paket direksi anyar Bursa Efek Indonesia bakal jatuh pada 22 Juni 2026 atau sepekan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI yang digelar pada 29 Juni 2026.

”Paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan RUPS, tanggal 29 Juni. Paling lambat 22 Juni 2026 sudah akan diinformasikan kepada publik,” katanya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (13/5/2026).

Hasan menerangkan bahwa terdapat sedikitnya terdapat empat calon Direktur Utama BEI yang telah melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan perdana pada Selasa (12/5/2026).

Hanya saja, Hasan enggan membeberkan nama paket direksi yang telah terkonfirmasi turut dalam seleksi penentuan jajaran direksi anyar Bursa.

”Kita tunggu ya, yang terpilih saja nanti yang kita akan umumkan. Artinya, untuk menjaga objektivitas prosesnya dan tidak semakin mempengaruhi aspek lain,” tambahnya.

Sebelumnya, OJK telah menerima 28 nama calon direksi BEI yang diajukan dalam empat paket. Hasan Fawzi saat itu menyampaikan batas akhir pengajuan telah ditutup pada 4 Mei 2026. Seluruh kandidat kini memasuki tahap awal seleksi.

Hasan menjelaskan, profil kandidat yang diajukan mencerminkan keberagaman latar belakang, mulai dari pelaku pasar modal hingga profesional dari sektor lain seperti keuangan dan teknologi informasi. Menurutnya, komposisi ini dinilai dapat memperkaya kapasitas strategis BEI ke depan.

Pengajuan paket direksi tersebut mengacu pada ketentuan POJK No. 58/POJK.04/2016, yang mensyaratkan kandidat memiliki integritas, reputasi, serta kompetensi yang memadai. Seluruh calon juga diharapkan mampu menjalankan fungsi bursa secara independen dan profesional.

Lebih lanjut, OJK menaruh harapan besar kepada jajaran direksi dan komisaris BEI terpilih untuk mengawal agenda reformasi pasar modal Indonesia. Agenda tersebut mencakup reformasi struktural, peningkatan likuiditas dan pendalaman pasar, penguatan tata kelola, serta pengembangan infrastruktur bursa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, BEI juga diharapkan mampu memperkuat posisinya di mata investor regional dan global, termasuk memenuhi standar penyedia indeks global serta meningkatkan partisipasi investor domestik, khususnya institusi.

“Harapannya, proses ini menghasilkan direksi yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas inovasi untuk mendorong kemajuan pasar modal Indonesia,” kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai mengimplementasikan kuotasi Liquidity Provider saham untuk mendorong likuiditas dan efisiensi perdagangan. Pada tahap awal, terdapat lima saham yang telah mendapatkan kuotasi beli dan jual dalam skema ini.

Kelima saham tersebut adalah PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM), PT Trans Power Marine Tbk. (TPMA), PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU), dan PT Wintermar Offshore Marine Tbk. (WINS).

Implementasi awal ini dijalankan oleh Phintraco Sekuritas sebagai pelaku pertama dalam program Liquidity Provider saham di pasar modal Indonesia.

Kehadiran Liquidity Provider saham diarahkan untuk mempersempit bid-ask spread, meningkatkan kedalaman pasar, serta mempermudah investor dalam melakukan transaksi.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan partisipasi anggota bursa sebagai penyedia likuiditas menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas pembentukan harga di pasar.

“BEI mengapresiasi komitmen Phintraco Sekuritas dalam mendukung program Liquidity Provider saham. Kami berharap langkah ini dapat mendorong peningkatan likuiditas, khususnya pada saham-saham yang memiliki potensi untuk berkembang lebih optimal,” ujar Irvan, Senin (20/4/2026).

BEI memandang keterlibatan lebih luas dari anggota bursa akan menentukan efektivitas program ini. Keberhasilan tahap awal diharapkan menjadi katalis bagi pelaku pasar lain untuk ikut serta.

Dengan semakin banyaknya partisipasi, dia berharap ekosistem perdagangan akan menjadi semakin likuid, kredibel, dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari penguatan struktur pasar, Irvan menuturkan BEI juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi program ini, termasuk pemberian insentif guna mendorong partisipasi aktif dari anggota bursa.

Menurutnya, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pendalaman pasar modal Indonesia agar lebih menarik di tingkat regional maupun global.

Adapun informasi mengenai saham yang masuk dalam skema Liquidity Provider tersedia melalui kanal resmi BEI.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) tercatat meredup hingga akhir Februari 2026, di tengah investor asing yang melakukan aksi jual bersih. Mandiri Sekuritas melihat investor asing masih tetap meminati pasar modal Indonesia.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan investor asing pasti melakukan monitor terhadap perkembangan reformasi pasar modal Indonesia.

“Saya yakin dengan peraturan-peraturan baru yang akan diterapkan, akan membuat market menjadi lebih likuid, lebih transparan, dan governance yang lebih bagus,” ujar Oki, Rabu (25/2/2026).

Oki juga menjelaskan investor asing sangat sensitif terhadap risiko likuiditas. Ia menekankan, berbagai agenda reformasi pasar yang tengah didorong regulator pada dasarnya bertujuan memperbaiki transparansi sekaligus meningkatkan kualitas likuiditas.

“Semua reformasi ini kan untuk membuat market jauh lebih likuid dari sekarang,” katanya.

Dia juga menuturkan saat ini investor asing menunggu adanya likuiditas untuk masuk ke dalam pasar modal Indonesia.

“Fundamentalnya bagus, growth story-nya bagus. It’s just a matter of time sebelum likuiditas itu balik ke market,” ujarnya.

Sebagai informasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 4,93% sejak awal tahun. Investor asing masih mencatatkan net sell sebesar Rp11,9 triliun sejak awal tahun.

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebut sejak awal tahun hingga saat ini, belum terdapat perusahaan yang mencatatkan saham di BEI.

Dia mengatakan hingga 22 Februari 2026, terdapat delapan perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. Sebanyak lima di antara calon perusahaan tercatat ini merupakan perusahaan aset skala besar.

“Hingga saat ini, terdapat delapan perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI, dengan tiga perusahaan aset skala menengah dan lima perusahaan aset skala besar,” ujar Nyoman, Minggu (22/2/2026).

Nyoman merinci sebanyak dua perusahaan merupakan perusahaan dari sektor basic materials, satu perusahaan consumer non-cyclicals, dan satu perusahaan energi.

Lalu dua perusahaan dari sektor finansial, satu perusahaan dari sektor industrials, dan satu perusahaan sektor transportasi dan logistik.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sektor keuangan mencatatkan peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian seiring rasio aset dan produk keuangan yang sudah mencapai 184% dari produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut diungkapkan Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Economic Outlook 2025 secara daring, Kamis (19/2/2026).

“Kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional juga terus meningkat. Hal ini tercermin dari rasio aset dan produk keuangan Indonesia yang saat ini sudah mencapai 184% dari PDB Indonesia,” ungkap Kiki dalam sambutannya, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya peran pasar modal dalam pembiayaan perekonomian nasional serta semakin luasnya diversifikasi produk keuangan yang tersedia bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Di sisi lain, Kiki tidak menampik bahwa saat ini struktur perekonomian domestik masih didominasi oleh sektor perbankan. Untuk itu, pendalaman pasar keuangan menjadi fokus utama OJK dengan meningkatkan peran pasar modal, mendiversifikasi sumber pembiayaan, serta mengurangi risiko maturity and funding mismatch dalam sistem keuangan nasional.

Adapun pada akhir Januari 2026, OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah memformulasikan delapan rencana aksi yang dikelompokkan ke dalam empat klaster.

Pertama, terkait dengan likuiditas yaitu kebijakan baru free float melalui kenaikan batas minimum dari 7,5% menjadi 15% untuk memperkuat likuiditas dan daya tarik investasi di pasar modal Indonesia.

“Kedua terkait transparansi, jadi setelah likuiditas kami mengedepankan pentingnya untuk transparansi di sektor jasa keuangan kita,” ujar Kiki.

Rencana aksi ketiga yaitu penguatan data kepemilikan saham. Keempat demutualisasi BEI. Kelima, penegakan peraturan dan sanksi serta yang keenam adalah peningkatan tata kelola emiten.

Selanjutnya, pendalaman pasar secara terintegrasi untuk memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang serta rencana aksi kedelapan yakni penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dan pelaku di sektor jasa keuangan.

“Jadi itu semua adalah delapan rencana aksi yang kita lakukan dalam reformasi integritas di pasar modal Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya penguatan struktur dan kedalaman pasar modal dinilai menjadi faktor utama penopang likuiditas perdagangan saham domestik, bahkan ketika tidak ada emiten pelat merah yang melantai di bursa sepanjang 2026. Absennya IPO BUMN disebut lebih berdampak pada nilai fundraising ketimbang kesehatan likuiditas pasar sekunder.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia, menjelaskan perusahaan negara selama ini identik dengan nilai penawaran besar yang berkontribusi signifikan terhadap total dana yang dihimpun di pasar modal. Meski begitu, ia menekankan likuiditas pasar tidak semata ditentukan jumlah emiten baru.

Menurutnya, kualitas kedalaman pasar saat ini lebih bergantung pada proporsi saham publik (free float), arus dana asing, serta likuiditas perdagangan saham yang sudah tercatat.

“Dalam konteks kenaikan free float ke 15%, fokus pasar saat ini justru pada redistribusi suplai dan perbaikan struktur likuiditas,” pungkasnya kepada Bisnis dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Liza menambahkan, bagi investor global, kualitas struktur pasar memiliki urgensi lebih tinggi dibanding sekadar besaran dana yang dihimpun dari aksi penawaran saham perdana.

Oleh sebab itu, ketiadaan IPO BUMN dinilai tidak akan menyurutkan minat investor asing yang lebih menitikberatkan ukuran likuiditas riil serta kepastian tata kelola. Selama reformasi berjalan konsisten dan transparansi meningkat, daya tarik pasar modal Indonesia diperkirakan tetap kompetitif.

“Reformasi yang kredibel bahkan bisa lebih berdampak dibandingkan sekadar menghadirkan nama besar baru ke bursa,” ucap Liza.

Di sisi lain, strategi pemerintah menunda IPO hingga restrukturisasi dan merger perusahaan negara rampung dipandang sebagai langkah taktis untuk memaksimalkan valuasi pada 2027. Langkah tersebut dianggap memberi sinyal kepastian fundamental yang lebih kuat kepada pelaku pasar.

“Pasar menghargai earnings visibility dan struktur bisnis yang lebih sederhana, bukan sekadar status BUMN. Likuiditas yang sehat dan struktur yang kuat akan menciptakan valuasi yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Danantara Indonesia memastikan belum ada rencana IPO BUMN pada 2026. Aksi pencatatan saham perdana perusahaan negara diperkirakan baru akan dimulai pada 2027.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan pihaknya tengah memprioritaskan penyelesaian 41 agenda strategis, mulai dari merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia.

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan setiap BUMN harus melalui empat tahap evaluasi sebelum diputuskan go public, dimulai dari peninjauan fundamental, konsolidasi bisnis seperti merger atau restrukturisasi, penulisan ulang model bisnis, hingga tahap penciptaan nilai.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA — Absennya emiten pelat merah dalam daftar pencatatan saham perdana (IPO) pada 2026 diprediksi bakal menurunkan nilai penggalangan dana di pasar modal. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap likuiditas pasar sekunder.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia menjelaskan bahwa selama ini BUMN memang identik dengan deal size yang besar sehingga memengaruhi nilai penggalangan dana secara agregat. Namun, dia menekankan bahwa likuiditas pasar tidak ditentukan semata oleh banyaknya emiten baru.

Kedalaman pasar modal saat ini lebih ditentukan oleh proporsi saham publik (free float), arus dana asing, serta likuiditas perdagangan saham existing.

“Dalam konteks kenaikan free float ke 15%, fokus pasar saat ini justru pada redistribusi suplai dan perbaikan struktur likuiditas,” kata Liza kepada Bisnis dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Liza menambahkan bahwa bagi pelaku pasar saat ini, kualitas kedalaman pasar memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar mengejar volume penggalangan dana atau fundraising dari emiten-emiten baru.

Oleh karena itu, ketidakhadiran IPO BUMN dinilai tidak akan menyusutkan minat investor global yang mengutamakan ukuran likuiditas riil serta kejelasan tata kelola. Selama reformasi pasar berjalan konsisten dan transparansi meningkat, daya tarik pasar modal Indonesia dinilai tetap terjaga.

“Reformasi yang kredibel bahkan bisa lebih berdampak dibandingkan sekadar menghadirkan nama besar baru ke bursa,” ucap Liza.

Di sisi lain, strategi pemerintah untuk menunda IPO hingga proses restrukturisasi dan merger BUMN rampung dinilai sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan valuasi pada 2027 mendatang. Hal tersebut dianggap lebih memberikan kepastian bagi pasar terkait dengan fundamental perusahaan.

“Pasar menghargai earnings visibility dan struktur bisnis yang lebih sederhana, bukan sekadar status BUMN. Likuiditas yang sehat dan struktur yang kuat akan menciptakan valuasi yang lebih berkelanjutan,” tuturnya.

Dalam catatan Bisnis sebelumnya, Danantara memastikan tidak ada IPO BUMN pada tahun ini. Adapun aksi pencatatan saham perdana dari korporasi pelat merah diperkirakan baru akan bergulir pada 2027.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menjelaskan bahwa pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.

Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA - Rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 yang mencapai 5,11% dinilai menjadi sinyal kuat resiliensi makroekonomi domestik. Namun, respons pasar saham cenderung terbatas karena pelaku pasar saat ini lebih mencermati isu struktural pasar modal dan risiko global.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,53% ke level 8.103,87 pada perdagangan Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, investor asing mencatatkan arus modal keluar (foreign capital outflow) senilai Rp469,81 miliar hari ini.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia menilai capaian pertumbuhan ekonomi RI mencerminkan fondasi ekonomi yang solid, terutama karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta stabilitas kebijakan pemerintah.

“Pasar saham menilai pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% sebagai sinyal resiliensi makro yang solid,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Lebih lanjut, Liza menyoroti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% secara tahunan (y-o-y). Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan mengonfirmasi adanya perbaikan momentum ekonomi domestik pada paruh kedua tahun lalu.

Meski demikian, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi target fiskal yang tergolong ambisius. Di sisi lain, pasar saham tidak merespons secara agresif karena sebagian besar data ekonomi tersebut telah lebih dulu diperhitungkan oleh pelaku pasar atau priced in.

“Fokus investor saat ini bergeser ke isu MSCI dan agenda pembenahan pasar modal, khususnya terkait likuiditas, free float, serta rapuhnya arus dana asing,” jelas Liza.

Sentimen eksternal, termasuk risiko global, juga masih menjadi faktor penahan penguatan pasar saham domestik.

Sejalan dengan itu, Head of Research RHB Sekuritas Andrey Wijaya menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong impresif dan melampaui proyeksi sejumlah lembaga, termasuk RHB.

“Angkanya cukup impresif, tumbuh dibanding proyeksi RHB. Pendorong utamanya kemungkinan berasal dari stimulus pemerintah dan kenaikan investasi,” ujar Andrey.

Ia menambahkan, konsumsi rumah tangga juga mulai menunjukkan pemulihan, terutama didorong oleh faktor musiman yang biasanya menguat pada akhir tahun.

Ke depan, pelaku pasar diperkirakan masih akan menanti katalis lanjutan, baik dari sisi reformasi pasar modal maupun kepastian arus dana asing, sebelum merespons positif data makro yang solid tersebut secara lebih agresif di pasar saham.

Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh sebesar 5,11%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV/2025 terhadap triwulan IV/2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39 % (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,98%.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,12%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Self-Regulatory Organization (SRO) Indonesia telah menyusun formula usai bertemu dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menyelamatkan pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta Danantara Indonesia telah menyampaikan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama yang menjadi perhatian MSCI, yakni transparansi kepemilikan saham dan likuiditas pasar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan kekhawatiran MSCI sejalan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal yang telah diumumkan OJK sebelumnya.

“Fokus utama berada pada klaster transparansi dan peningkatan likuiditas pasar,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/2/2026).

Menurutnya, yang menjadi sorotan MSCI sangat selaras dengan beberapa program rencana aksi SRO, khususnya klaster transparansi terkait pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) dan likuiditas melalui peningkatan free float sebagai kebijakan baru pasar modal.

Dalam pertemuan tersebut, OJK bersama BEI dan KSEI secara resmi mengajukan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama tersebut. Salah satunya adalah rencana peningkatan keterbukaan data kepemilikan saham, termasuk untuk pemegang saham dengan porsi di bawah 5%.

“Kami punya rencana pemenuhan atas semua isu terkait, yaitu disclosure kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5% yang kami komitmenkan dapat dilakukan bahkan hingga kepemilikan saham di atas 1%,” kata Hasan.

Selain itu, OJK juga mengusulkan peningkatan granularitas klasifikasi investor di sistem KSEI. Jika saat ini data investor hanya dikelompokkan dalam sembilan kategori, ke depan akan dirinci menjadi 27 subsektor investor.

“Kita akan hadirkan granularity atau klasifikasi investor yang lebih terperinci. Data yang saat ini terbatas sembilan kategori akan diperluas menjadi 27 subsektor investor,” ujarnya.

Dari sisi likuiditas, OJK telah menyampaikan proposal kenaikan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dan melibatkan seluruh pelaku pasar.

“Kami sudah sampaikan proposal kenaikan free float dari 7,5% menjadi 15%, tentu dengan pelaksanaan bertahap dan dilakukan oleh seluruh pelaku,” tutur Hasan.

Hasan menilai diskusi dengan MSCI berlangsung konstruktif. Bahkan, MSCI disebut bersedia memberikan panduan teknis terkait metodologi penilaian indeks yang mereka gunakan.

“Diskusi pertemuan itu sangat baik. Kami juga sepakat akan melanjutkan pembahasan di tingkat teknis. Dari pihak MSCI bahkan bersedia memberikan guidance untuk menjelaskan metodologi mereka,” ungkapnya.

Ke depan, OJK berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan reformasi pasar modal secara berkala kepada publik. OJK berharap proposal yang disampaikan dapat diterima oleh MSCI.

“Kami sepakat akan melakukan regular update kepada publik mengenai progres yang kami lakukan dan berharap akan mendapatkan konfirmasi penerimaan,” pungkas Hasan.

Sayangnya, di tengah upaya penyelamatan tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (2/2/2026), ditutup melemah. Pelemahan indeks komposit terjadi di tengah upaya otoritas bursa mengembalikan kepercayaan pasar.

Melansir IDX Mobile, IHSG turun 4,88% atau 406,88 poin ke 7.922,73. Sebanyak 753 saham ditutup melemah dan 142 saham tidak berubah. Sebanyak 63 saham yang ditutup menguat tak mampu menopang laju indeks komposit.

Sepanjang hari ini, pasar mencatat transaksi sebanyak 48,05 miliar saham dengan nilai Rp29,05 triliun. Kapitalisasi pasar IHSG kini mencapai Rp14.239 triliun. IHSG bergerak di rentang 7.820,23 sampai 8.313,06.

Sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar yang melemah hari ini antara lain adalah saham PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) turun 14,80% ke Rp6.475, saham PT Astra International Tbk. (ASII) turun 1,18% ke Rp6.275, hingga saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang turun 0,41% ke Rp4.800.

Di sisi lain, sejumlah saham tetap ditutup menguat, antara lain adalah saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 0,52% ke Rp3.830, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 2,70% ke Rp7.600, sampai saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 0,22% ke Rp4.500.

Kendati demikian, Danantara menilai penurunan tersebut lebih sebagai penyesuaian pasar terhadap saham-saham yang telah memiliki valuasi tinggi.

Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir, menekankan pada pentingnya berinvestasi dengan mendasarkan keputusan pada alasan fundamental. Dengan begitu, Pandu menilai penting bagi investor untuk berinvestasi secara jangka menengah hingga panjang.

"Jadi saya sih melihatnya sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Kita harus lihat balik ke fundamental, ke valuasi. Kita harus melihat saham-saham jangan hanya short term. Investasi itu harus memikirkan medium to long term," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah yang hendak melakukan reformasi di sektor pasar modal.

Kadin menilai fokus pada penguatan aspek integritas dan transparansi merupakan prasyarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan investor global maupun domestik.

Wakil Ketua Umum Bidang BUMN Kadin Indonesia, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan perbaikan tersebut perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan likuiditas, salah satunya melalui aturan free float hingga keterbukaan informasi kepemilikan saham yang lebih mendetail.

“Jadi saya rasa yang pertama adalah integritas, kedua transparansi. Jadi saya rasa itu langkah yang baik, dan kita sangat mendukung langkah pemerintah, OJK, dan BI untuk menambah transparansi, likuiditas melalui free float, dan juga integritas perdagangan,” ujarnya saat ditemui di Menara Kadin, Senin (2/2/2026).

Pria yang akrab disapa Tiko ini mencontohkan transformasi di tubuh BUMN selama satu dekade terakhir sebagai salah satu model keberhasilan. Saat ini, perusahaan pelat merah diwajibkan melakukan disclosure laporan keuangan secara rinci, termasuk memetakan porsi kepemilikan modal dalam negeri maupun luar negeri guna menjaga akuntabilitas pasar.

Kartika memproyeksikan, dengan standarisasi pelaporan yang lebih lengkap sebagaimana dijalankan BUMN, aliran dana (flow of funds) baik melalui investasi langsung (foreign direct investment/FDI) maupun private equity akan kembali mengalir lancar.

“Meski tentu akan ada periode penyesuaian, tetapi saya yakin dengan perbaikan-perbaikan ini, dunia usaha akan mendapat manfaat yang baik dalam jangka panjang,” pungkas Tiko.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap delapan rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia, usai sejumlah pejabatnya memutuskan untuk mengundurkan diri secara serempak pada Jumat (30/1/2026).

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas, tata kelola, transparansi, serta sinergi antarpemangku kepentingan guna meningkatkan daya saing pasar modal nasional.

Pertama, dari sisi likuiditas, OJK mendorong kebijakan baru terkait porsi kepemilikan saham publik atau free float.

Dalam rencana tersebut, batas minimum free float emiten akan dinaikkan menjadi 15%, sejalan dengan praktik dan standar pasar modal global.

“Kebijakan ini diharapkan dapat memperbesar saham yang beredar di publik dan meningkatkan likuiditas perdagangan,” ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (1/2/2026).

Adapun ketentuan free float minimum 15% tersebut akan diberlakukan bagi perusahaan yang akan melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (IPO). Sementara itu, bagi emiten yang telah tercatat, regulator akan memberikan masa transisi agar penyesuaian dapat dilakukan secara wajar dan tidak mengganggu stabilitas pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan pengelola investasi Danantara Indonesia mendorong pelaksanaan reformasi pasar modal secara menyeluruh menyusul krisis kepercayaan yang melanda Bursa Efek Indonesia (BEI).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa agenda reformasi tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi seluruh ekosistem pasar modal dan bukan sekadar kepentingan satu institusi.

Menurutnya, pembenahan struktural menjadi kunci supaya pasar modal Tanah Air menjadi lebih dalam, likuid, dan kredibel di masa depan.

“Krisis kepercayaan di BEI perlu dipandang sebagai momentum untuk melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh guna membangkitkan kembali kepercayaan,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (2/2/2026).

Dalam kerangka reformasi tersebut, Pandu menekankan peningkatan transparansi melalui keterbukaan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial ownership serta perbaikan kualitas data kepemilikan saham.

Selain itu, penguatan tata kelola dan penegakan hukum harus dipertegas, termasuk melalui percepatan demutualisasi bursa guna memitigasi benturan kepentingan dan memperkuat aspek institusional bursa.

Pandu juga menyoroti aspek likuiditas, terutama rencana kenaikan ambang batas saham publik alias free float dari 7,5% menjadi 15%.

Menurutnya, penyesuaian ini harus dilakukan melalui kebijakan yang mampu membangun kembali kepercayaan investor sehingga valuasi saham di pasar benar-benar mencerminkan fundamental perusahaan.

“Kenaikan free float perlu dilakukan melalui kebijakan yang membangun kepercayaan investor sehingga valuasi mencerminkan fundamental,” tuturnya.

Dia menyebut reformasi ini pada akhirnya bertujuan membangun kepercayaan jangka panjang dan memperluas basis investor. Dengan ekosistem yang lebih sehat, pasar modal diharapkan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat transparansi kepemilikan saham, termasuk pengungkapanultimate beneficial owner(UBO) dan penguatan data kepemilikan investor, sebagai bagian dari percepatan reformasi pasar modal demi meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi Indonesia.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari delapan rencana aksi reformasi pasar modal yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan, guna memperkuat likuiditas, transparansi, serta menjaga kepercayaan investor.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, transparansi atas struktur kepemilikan saham, khususnya terkait UBO dan afiliasi pemegang saham, akan terus diperkuat melalui pengaturan yang tegas dan mengacu padabest practicesinternasional.

“OJK akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional,” ujar Friderica dalam Dialog Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Selain pengungkapan UBO, OJK juga akan melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal. Dalam hal ini, OJK akan memerintahkan Self Regulatory Organization (SRO) untuk menyempurnakan klasifikasi data investor dengan pembagian sub-tipe yang mengacu pada praktik global.

Data kepemilikan saham yang telah diperkuat tersebut selanjutnya akan disampaikan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dipublikasikan melalui situs resmi bursa.

“KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia untuk dipublikasikan melalui situs BEI,” jelasnya.

Adapun, langkah tersebut merupakan bagian dari klaster transparansi dalam reformasi pasar modal yang disiapkan OJK, seiring upaya menjadikan pasar modal Indonesia semakin kredibel, berintegritas, dan mampu memenuhi ekspektasi investor global.