Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penyesuaian ketentuan liquidity provider (LP) saham untuk meningkatkan likuiditas perdagangan, sekaligus mendorong pemenuhan rasio free float emiten.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menjelaskan langkah itu merupakan bagian dari penyempurnaan kebijakan guna memperdalam pasar dan meningkatkan kualitas perdagangan di pasar sekunder.

Adapun penyesuaian tersebut mencakup parameter efek, kewajiban kuotasi, kebijakan biaya, hingga pemberian insentif bagi penyedia likuiditas.

“Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Anggota Bursa [AB] untuk menjadi LP saham. Dengan likuiditas yang lebih terjaga, diharapkan dapat membantu perusahaan tercatat dalam upaya peningkatan free float-nya,” ujar Kautsar dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Kebijakan LP Saham sendiri sejatinya telah diimplementasikan sejak 11 Agustus 2025. Namun, berdasarkan evaluasi dan dinamika pasar, otoritas bursa memandang perlu adanya perluasan daftar saham yang dapat dikuotasikan serta skema insentif yang lebih fleksibel bagi para pelakunya.

Sampai dengan saat ini, BEI baru memberikan lisensi LP saham kepada dua anggota bursa, yakni PT Phintraco Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Untuk itu, melalui aturan baru tersebut, bursa berharap jumlah AB yang bergabung sebagai penyedia likuiditas akan terus bertambah ke depan.

Perubahan ini termuat dalam dua Surat Keputusan (SK) Direksi BEI terbaru, yaitu SK nomor Kep-00029/BEI/02-2026 dan SK nomor Kep-00030/BEI/02-2026. Kedua aturan tersebut dinyatakan berlaku efektif sejak 26 Februari 2026.

Secara teknis, penyesuaian parameter efek dan kewajiban kuotasi dirancang agar penyedia likuiditas saham dapat lebih aktif dalam menjaga ketersediaan permintaan atau bid serta penawaran (offer) di pasar.

Di sisi lain, kebijakan biaya yang lebih kompetitif diharapkan dapat meringankan beban operasional AB dalam menjalankan fungsi sebagai stabilisator harga.

“BEI optimistis bahwa penyesuaian kebijakan ini akan semakin memperkuat ekosistem perdagangan saham, memperkuat upaya pendalaman pasar, serta meningkatkan daya saing pasar modal secara berkelanjutan,” ucap Kautsar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Manajemen PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) menjelaskan porsi saham beredar di masyarakat atau free float saham RAJA berisiko turun apabila aksi korporasi pembelian saham kembali (buyback) senilai Rp250 miliar selesai dilakukan.

Seperti diketahui, emiten minyak dan gas (migas) milik Happy Hapsoro ini sedang melangsungkan buyback saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp250 miliar yang dilaksanakan dalam periode 29 Januari 2026 sampai 28 April 2026.

Dalam keterbukaan informasi Senin (23/2/2026), manajemen menjelaskan bahwa komposisi kepemilikan saham RAJA per 28 Januari 2026 (sebelum buyback) adalah jumlah saham tercatat 4,22 miliar saham dan jumlah saham free float 1,04 miliar atau 24,67%.

Dari angka tersebut, setelah dilakukan simulasi atas pelaksanaan buyback sebesar Rp250 miliar dan asumsi bahwa seluruh saham hasil buyback dicatat sebagai saham treasury, maka komposisi kepemilikan saham RAJA menjadi sebagai berikut:

• Jumlah saham tercatat (tidak termasuk saham treasury) sebanyak 4.227.082.500 saham

• Saham Treasury sebanyak 54.466.200 saham

• Jumlah Saham Free Float sebanyak 988.433.696 saham atau 23,38%.

"Dengan demikian, persentase saham free float setelah pelaksanaan buyback tetap berada di atas ketentuan minimum yang berlaku saat ini, yaitu sebesar 7,5%, serta tetap berada di atas potensi peningkatan batas minimum menjadi 15% sebagaimana rencana perubahan Peraturan Bursa Nomor I-A," tulis manajemen, Senin (23/2/2026).

Manajemen juga menegaskan telah melakukan simulasi dan perhitungan secara prudent sebelum menetapkan jumlah buyback untuk memastikan struktur kepemilikan publik tetap terjaga, likuiditas perdagangan saham RAJA tetap memadai, dan perseroan tetap sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan pencatatan saham di bursa.

"Dengan demikian, rencana buyback perseroan tidak akan dan tidak berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan minimum saham free float," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— S&P Dow Jones Indices mengatakan pihaknya memantau perkembangan terkait transparansi kepemilikan saham di Indonesia dan akan melanjutkan rebalancing kuartalan Maret, meskipun penyedia indeks saingan sedang membekukan review mereka.

Seperti diberitakan Bloomberg, S&P DJI mengatakan bahwa pihaknya memantau dengan cermat perkembangan terkini, termasuk pedoman baru Bursa Efek Indonesia. S&P DJI menambahkan bahwa rebalancing Maret 2026 akan berjalan sesuai dengan prosedur standar berdasarkan metodologi yang ada.

Keputusan ini membedakan S&P dari MSCI Inc. dan FTSE Russell, yang telah meningkatkan pengawasan terhadap pasar Indonesia. Keputusan itu dilakukan karena MSCI dan FTSE khawatir tentang metodologi free float, transparansi data kepemilikan saham, dan tingkat likuiditas perdagangan saham di BEI.

Sejak itu, regulator dan otoritas pasar modal Indonesia berada di bawah tekanan untuk memulihkan kredibilitas pasar. Apalagi, MSCI memperingatkan bahwa Indonesia dapat berisiko mengalami diklasifikasi ulang dari emerging market manjadi frontier market.

Ditambah lagi, investor juga terbebani oleh kekhawatiran penurunan peringkat setelah Moody’s merevisi outlook sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif dengan peringkat tetap Baa2.

Nirgunan Tiruchelvam, seorang analis di Aletheia Capital, mengatakan langkah S&P DJI menandakan bahwa otoritas Indonesia mungkin sedang membuat kemajuan dalam mengelola tuntutan penyedia indeks.

“Harapannya adalah mereka akan terus mengatasi kekhawatiran seputar struktur kepemilikan yang tidak transparan dan free float dengan cepat,” ujarnya seperti dilansir Bloomberg, Senin (16/2/2026).

FTSE Russell mengatakan pekan lalu bahwa mereka akan menunda tinjauan indeks Maret untuk Indonesia, dengan alasan risiko pergantian saham yang merugikan dan ketidakpastian atas free float, dan akan menilai kembali situasinya pada Juni.

Langkah ini menyusul peringatan MSCI tentang kekhawatiran terkait investability dan aksesibilitas— yang akan dinilai pada Mei—yang pada satu titik memicu aksi jual terbesar di pasar terbesar Asia Tenggara dalam sekitar tiga dekade.

Sejak penurunan pasar bulan lalu, regulator Indonesia telah berjanji untuk melakukan reformasi guna meningkatkan transparansi dan likuiditas. Langkah-langkah tersebut termasuk menggandakan persyaratan free float minimum menjadi 15% dan memperketat standar pengungkapan universal beneficial owner (UBO).

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya penguatan struktur dan kedalaman pasar modal dinilai menjadi faktor utama penopang likuiditas perdagangan saham domestik, bahkan ketika tidak ada emiten pelat merah yang melantai di bursa sepanjang 2026. Absennya IPO BUMN disebut lebih berdampak pada nilai fundraising ketimbang kesehatan likuiditas pasar sekunder.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia, menjelaskan perusahaan negara selama ini identik dengan nilai penawaran besar yang berkontribusi signifikan terhadap total dana yang dihimpun di pasar modal. Meski begitu, ia menekankan likuiditas pasar tidak semata ditentukan jumlah emiten baru.

Menurutnya, kualitas kedalaman pasar saat ini lebih bergantung pada proporsi saham publik (free float), arus dana asing, serta likuiditas perdagangan saham yang sudah tercatat.

“Dalam konteks kenaikan free float ke 15%, fokus pasar saat ini justru pada redistribusi suplai dan perbaikan struktur likuiditas,” pungkasnya kepada Bisnis dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Liza menambahkan, bagi investor global, kualitas struktur pasar memiliki urgensi lebih tinggi dibanding sekadar besaran dana yang dihimpun dari aksi penawaran saham perdana.

Oleh sebab itu, ketiadaan IPO BUMN dinilai tidak akan menyurutkan minat investor asing yang lebih menitikberatkan ukuran likuiditas riil serta kepastian tata kelola. Selama reformasi berjalan konsisten dan transparansi meningkat, daya tarik pasar modal Indonesia diperkirakan tetap kompetitif.

“Reformasi yang kredibel bahkan bisa lebih berdampak dibandingkan sekadar menghadirkan nama besar baru ke bursa,” ucap Liza.

Di sisi lain, strategi pemerintah menunda IPO hingga restrukturisasi dan merger perusahaan negara rampung dipandang sebagai langkah taktis untuk memaksimalkan valuasi pada 2027. Langkah tersebut dianggap memberi sinyal kepastian fundamental yang lebih kuat kepada pelaku pasar.

“Pasar menghargai earnings visibility dan struktur bisnis yang lebih sederhana, bukan sekadar status BUMN. Likuiditas yang sehat dan struktur yang kuat akan menciptakan valuasi yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Danantara Indonesia memastikan belum ada rencana IPO BUMN pada 2026. Aksi pencatatan saham perdana perusahaan negara diperkirakan baru akan dimulai pada 2027.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan pihaknya tengah memprioritaskan penyelesaian 41 agenda strategis, mulai dari merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia.

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan setiap BUMN harus melalui empat tahap evaluasi sebelum diputuskan go public, dimulai dari peninjauan fundamental, konsolidasi bisnis seperti merger atau restrukturisasi, penulisan ulang model bisnis, hingga tahap penciptaan nilai.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menyambut baik kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mendorong emiten meningkatkan porsi saham publik (free float) guna meningkatkan likuiditas perdagangan saham di pasar.

Direktur Keuangan dan Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho menyampaikan bahwa free float BSI saat ini masih berada pada kisaran 10% dan menjadi perhatian pelaku. Seiring rencana regulator menaikkan batas minimum free float menjadi 15%, BSI menilai kebijakan tersebut dapat menjadi pemicu percepatan peningkatan free float perseroan.

“Kita menyambut baik upaya dari bursa maupun regulator untuk meminta kepada para emiten untuk bisa meningkatkan free float-nya,” kata Cahyo dalam Konferensi Pers Kinerja Tahun 2025 BSI secara daring, Jumat (6/2/2026).

Cahyo menuturkan, langkah peningkatan free float akan dilakukan secara bertahap dengan tetap berkoordinasi dengan pemegang saham pengendali, termasuk Danantara, serta mempertimbangkan berbagai aspek terkait struktur permodalan.

Peningkatan free float ini juga dinilai sejalan dengan strategi jangka panjang BSI untuk memperkuat struktur ekuitas dan mendukung transformasi perseroan menjadi bank berskala lebih besar, termasuk menuju kelompok bank KBMI 4.

“Tentu kami akan berkonsultasi terus kepada Danantara dalam setiap tahapan termasuk mendiskusikan beberapa hal lain yang terkait dengan equity, termasuk journey BSI menjadi bank yang lebih besar lagi, masuk KBMI 4,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menetapkan kenaikan ambang batas saham beredar di publik alias free float saham 15% mulai Maret 2026. Saat ini, masih terdapat sekitar 25 emiten bank dengan free float di bawah 15%, termasuk di dalamnya BSI (BRIS) yang mencatatkan free float 9,25%.

Dalam catatan Bisnis, Pengganti Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa pihaknya sedang merampungkan kebijakan kenaikan batas minimum free float itu.

Emiten lama akan diberi masa transisi, sedangkan emiten baru harus langsung menerapkannya sejak penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO).

“Hal ini dimaksudkan agar ketentuan free float di Indonesia selaras dengan standar global,” ujar Friderica dalam Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Minggu (1/2/2026).

OJK membuka berbagai opsi bagi emiten untuk memenuhi ketentuan tersebut, mulai dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue, non-HMETD, employee stock ownership plan (ESOP) dan management stock option plan (MSOP), hingga divestasi oleh pemegang saham pengendali.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) akan resmi listing perdana dengan melepas 4,40 miliar saham atau persisnya 4.406.612.300 lembar saham, setara 44.066.123 lot pada hari ini, Rabu (17/12/2025).

Pada penawaran umum, berdasarkan fixed allotment atau penjatahan pasti, saham Superbank mengalami total kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 8,97 kali.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang dikutip Rabu (17/12/2025), total pesanan saham SUPA mencapai 39,51 miliar saham atau tepatnya 39.510.494.600 lembar saham, dari rencana 4,40 miliar saham atau setara 13% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana.

Sementara itu, berdasarkan pooling allotment (Penjatahan Terpusat) saham SUPA mencatatkan oversubscribed hingga 318,69 kali dengan total lebih dari 1 juta order.

CEO Sucor Sekuritas Bernadus Wijaya menilai bahwa lonjakan permintaan pada IPO SUPA menjadi sinyal positif bagi pasar modal domestik, khususnya terhadap emiten berbasis digital.

“IPO SUPA mencetak rekor dengan tingkat oversubscription 318 kali dan permintaan investor lebih dari 1 juta order. mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental dan prospek Superbank,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Menurut Bernadus, tingginya tingkat oversubscription berpotensi mendorong likuiditas perdagangan saham SUPA setelah pencatatan, sekaligus menjadi katalis bagi pengembangan sektor perbankan digital di Indonesia.

Respons pasar yang kuat menjelang pencatatan saham ini juga mempertegas masih solidnya selera investor terhadap IPO berkualitas, di tengah volatilitas pasar dan selektivitas investasi yang semakin ketat pada akhir 2025.

Sebelumnya, Super Bank Indonesia, emiten berkode saham SUPA tersebut telah mematok harga initial public offering (IPO) Rp635 per saham. Dengan demikian, total nilai penawaran umum mencapai Rp2.798.198.810.500 (Rp2,79 triliun).

Jumlah ini berada dalam rentang tengah dari harga bookbuilding yang ditawarkan pada level Rp525 - Rp695 per lembar saham.

Superbank berencana menggunakan dana hasil IPO sebesar 70% untuk modal kerja dalam rangka penyaluran kredit perseroan.

"Sisanya sekitar 30% dana hasil penawaran umum untuk belanja modal dalam rangka kegiatan usaha perseroan, termasuk namun tidak terbatas pengembangan produk pada pengembangan teknologi informasi yang mendukung pertumbuhan usaha," tulis dalam prospektus tersebut, Selasa (25/11/2025).

Secara rinci, dana untuk belanja modal akan mencakup pengembangan produk pendanaan dan pembiayaan perseroan, digital payment system, infrastruktur teknologi informasi, penguatan sistem operasional, investasi pada kecerdasan buatan (AI) dan data analitik, serta peningkatan keamanan siber.

Proses IPO Superbank dikawal oleh empat perusahaan sekuritas, yakni Mandiri Sekuritas, CLSA Sekuritas Indonesia, Trimegah Sekuritas Indonesia, dan Sucor Sekuritas. Sedangkan penjamin emisi adalah Bahana Sekuritas, dan Korean Invesment and Sekuritas Indonesia (KISI).

Adapun, Superbank merupakan bank digital dengan nama awal PT Bank Fama International. Perusahaan ini berdiri di Bandung pada 1993. Pada awal 2023, namanya resmi menjadi Superbank dan memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta dengan kantor cabang di Jakarta dan Bandung. Superbank memasuki era baru ketika menjadi bagian dari.

Emtek Group pada akhir 2021, diikuti oleh Grab dan Singtel pada awal 2022, dan KakaoBank pada 2023 sebagai bagian dari konsorsium.

Memasuki 2024, Superbank memperkuat posisinya di ekosistem industri bank digital dengan meluncurkan berbagai produk tabungan dan pinjaman inovatif seperti Saku by Superbank, Celengan by Superbank, produk deposito dengan bunga kompetitif dan jangka waktu yang fleksibel, mulai dari 7 hari.

Kemudian, Superbank juga meluncurkan Pinjaman Atur Sendiri (PAS). Melalui kolaborasi strategis, Superbank bersama OVO juga merilis OVO Nabung, fitur yang dapat mengubah saldo OVO pengguna menjadi rekening tabungan berbunga.

Sampai 15 Agustus 2025, pemegang saham mayoritas Superbank adalah PT Elang Media Visitama yang menggenggam 31,11% kepemilikan, disusul PT Kudo Teknologi Indonesia, GXS Bank Pte. Ltd., dan A5-DB Holdings Pte. Ltd., yang masing-masing menggenggam 19,16%, 12%, dan 11,52% kepemilikan Superbank.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.