Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti tingginya tingkat kredit macet peminjam dana (borrower) di industri pinjaman online (pinjol) yang usianya kurang dari 19 tahun.

Berdasarkan statistik OJK, pinjaman perseorangan macet lebih dari 90 hari untuk peminjam usia di bawah 19 tahun melonjak 763% year on year (YoY) pada Juni 2025.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman lonjakan itu disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan.

“Peningkatan kredit macet pada borrower di bawah 19 tahun antara lain disebabkan oleh rendahnya literasi dan kesadaran pengelolaan keuangan di kalangan generasi muda,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip Rabu (26/11/2025).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Agusman menyebut pihaknya telah memperkuat aturan melalui SEOJK 19/2025 yang membatasi usia penerima dana minimal 18 tahun dan penghasilan minimal Rp3 juta.

“Serta terus melakukan edukasi terhadap masyarakat agar bijak dalam menggunakan layanan pinjaman daring [pindar],” tuturnya.

Menilik statistik OJK, per Juni 2024 jumlah rekening penerima pinjaman aktif untuk usia di bawah 19 tahun ada 2.521 entitas. Sementara itu, pada Juni 2025 jumlahnya menjadi 21.774 entitas. Artinya ada lonjakan signifikan yang terjadi sebesar 763,7% YoY.

Adapun, outstanding kredit macet pada kelompok usia kurang dari 19 tahun ikut meningkat 96%. Per Juni 2024 mencapai Rp1,75 miliar dan pada Juni 2025 sebesar Rp3,43 miliar.

Sebagai informasi, per September 2025, outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp90,99 triliun atau tumbuh 22,16% year-on-year (YoY). Sementara itu, outstanding pembiayaan terhadap sektor produktif menyentuh Rp31,37 triliun.

Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan usulan terkait dengan kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bank milik pemerintah. Lalu, bagaimana kondisi penyaluran kredit UMKM terkini?

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan terkait rencana pemberlakuan kembali kebijakan tersebut.

“Kami juga menyampaikan usulan agar regulasi pemerintah yang akan diterbitkan lebih kuat dan efektif dibandingkan ketentuan yang ada sebelumnya,” ujar Mahendra dalam konferensi pers RDKB, dikutip Jumat (8/11/2025).

Menurut Mahendra, usulan itu juga telah disampaikan kepada sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretaris Negara, agar proses penagihan pembiayaan dan kredit UMKM di bank-bank pemerintah dapat berjalan lebih efektif ke depan.

Tak hanya itu, OJK sebelumnya telah mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk melanjutkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih bagi pembiayaan UMKM.

Mahendra menyampaikan kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya agar dapat membantu perbankan, khususnya himpunan bank milik negara (Himbara), menyalurkan pembiayaan baru bagi pelaku UMKM yang masih produktif.

“Secara khusus kami berharap pelaksanaan dan efektivitas dari peraturan pemerintah terkait dengan hapus buku hapus tagih bagi pembiayaan UMKM yang berada di bank-bank Himbara dapat diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya,” kata Mahendra dalam Rakornas TPAKD di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, jika dilihat dari pertumbuhan sepanjang tahun berjalan hingga September 2025, pertumbuhan kredit UMKM masih lemah. Tertinggi, pertumbuhan kredit UMKM terjadi pada Januari 2025 dengan kenaikan sebesar 2,88% YoY. Angka pertumbuhan stabil di level 1% hingga 2% dan melambat hingga ke angka terendah pada September 2025 sebesar 0,23% YoY.

Bank Indonesia (BI) melaporkan pada bulan kesembilan tahun ini minat penyaluran kredit perbankan secara umum cukup baik, sebagaimana tercermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang cukup longgar. Namun, hal ini terdapat pengecualian pada segmen kredit konsumsi dan UMKM, seiring dengan sikap kehati-hatian bank di tengah risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Adapun, jika dirinci, penyaluran kredit pada skala kecil masih mengalami peningkatan sebesar 7,2% YoY. Namun, terjadi kontraksi pada kredit usaha skala mikro dan menengah, yang masing-masing turun sebesar 4,2% YoY dan 1,1% YoY.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga pernah menyebutkan bahwa sejumlah bank cenderung berhati-hati menyalurkan pembiayaan baru karena menilai segmen UMKM memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan segmen lain. Meski demikian, OJK telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong percepatan kredit UMKM melalui regulasi baru.

“Dengan regulasi baru, yakni POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, perbankan akan memperoleh kemudahan dalam memproses dan menyalurkan kredit UMKM untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan,” jelasnya.

Dian menambahkan, OJK akan mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif bersama lembaga-lembaga terkait guna membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat. Upaya ini mencakup sinergi dengan pemerintah, lembaga penyalur kredit, serta lembaga pengembangan usaha. “Bank-bank juga perlu menyesuaikan proses dengan mempermudah persyaratan dan mempercepat proses kredit, serta menawarkan produk yang sesuai dengan karakteristik UMKM,” ujarnya.

Meski begitu, Dian menekankan bahwa perbankan tetap wajib menjalankan prinsip kehati-hatian mengingat dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit merupakan dana masyarakat. "Jangan lupakan, bank-bank beroperasi dengan dana masyarakat dan bukan dengan dana pribadi atau pinjaman," tegasnya.

Lebih jauh, OJK juga mendorong peningkatan kapabilitas dan daya saing UMKM melalui pelatihan, pendampingan usaha, pencatatan keuangan yang baik, digitalisasi, serta perluasan akses pasar.