Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui serangkaian insentif dan relaksasi di sektor keuangan.

Salah satu kebijakan terbaru adalah rencana pemangkasan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya berkisar 18%–24%.

Kebijakan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Pemerintah memastikan perubahan hanya berlaku pada tingkat suku bunga, sementara persyaratan program tetap sama.

Plafon pembiayaan juga tidak berubah, yakni maksimal Rp15 juta per debitur, dengan implementasi yang ditargetkan dimulai setelah aturan pelaksana diterbitkan.

Dorongan tersebut hadir di tengah masih tingginya risiko pembiayaan di segmen UMKM. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM mencapai 4,68% pada Mei 2026, jauh di atas rata-rata NPL industri perbankan yang berada di level 2,17%.

Sepanjang Januari–Mei 2026, NPL UMKM juga konsisten berada di kisaran 4,6%–4,68%, mencerminkan tantangan kualitas kredit yang masih membayangi sektor tersebut.

Meski demikian, penyaluran kredit UMKM tetap menunjukkan pertumbuhan. Kredit untuk segmen usaha mikro meningkat dari Rp658,2 triliun pada April 2026 menjadi Rp664,7 triliun pada Mei 2026.

Sementara itu, kredit usaha kecil naik menjadi Rp509,9 triliun, sedangkan pembiayaan usaha menengah berada di level Rp334,8 triliun. Pemerintah berharap biaya pinjaman yang lebih rendah mampu mempercepat ekspansi pembiayaan dan mendorong lebih banyak pelaku usaha naik kelas.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun ini mampu tumbuh di rentang 7—9% secara tahunan (year on year/YoY), seiring tingginya keyakinan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, proyeksi tersebut didukung oleh meningkatnya keyakinan konsumen, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, serta penguatan kebijakan pembiayaan UMKM yang terus didorong oleh OJK bersama pemerintah.

“Di tengah tantangan jangka pendek, industri perbankan tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit UMKM pada 2026 yang diproyeksikan mencapai 7—9% YoY,” kata Dian dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

OJK mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada awal 2026 berada di level positif 127,00%, sementara Consumer Price Index tercatat 109,75%. Dian mengatakan, kedua indikator ini menunjukkan tren peningkatan dalam setahun terakhir, yang mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan.

Otoritas juga mengharapkan momentum efek perayaan lebaran alias seasonal effect dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026, khususnya bagi sektor UMKM melalui lonjakan konsumsi rumah tangga yang berdampak pada peningkatan permintaan kredit modal kerja.

Dian memastikan, OJK terus berkomitmen untuk mendorong akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM akan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kendati penyaluran kredit UMKM per Januari 2026 tercatat sebesar Rp1.482,9 triliun atau sekitar 17,33% dari total penyaluran kredit/pembiayaan dan mengalami moderasi sebesar 0,53% YoY, fundamental sektor UMKM tetap terjaga.

“Penurunan pertumbuhan kredit UMKM tersebut, antara lain karena pengaruh dinamika perekonomian global dan nasional, serta proses pemulihan sektor UMKM pascapandemi yang relatif lebih lambat dibandingkan sektor korporasi,” jelasnya.

Adapun OJK telah melakukan sederet upaya untuk mendorong akses pembiayaan bagi UMKM. Di antaranya, dengan diterbitkannya POJK No.19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM (POJK UMKM).

Melalui beleid ini, OJK mewajibkan bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) untuk menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, serta menyediakan skema pembiayaan khusus bagi UMKM.

Otoritas juga resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah sebagai bentuk komitmen institusional OJK dalam mendukung Pemerintah memajukan sektor UMKM dengan strategi antara lain melakukan pengembangan model bisnis pembiayaan, optimalisasi pemanfaatan credit scoring, serta segmentasi dan profiling UMKM.

“Saat ini, OJK terus berkoordinasi dengan industri perbankan terkait implementasi POJK UMKM dalam rencana bisnis bank,” ujarnya.

Tidak berhenti di situ, Dian mengatakan, otoritas turut berpartisipasi aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai KUR serta pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan penyalur, termasuk lembaga penjaminan dan asuransi kredit yang mendukung program KUR.

Ke depan, Dian menegaskan bahwa ekosistem yang kondusif terhadap pengembangan UMKM perlu dibangun melalui antara lain penguatan kewirausahaan, kegiatan pendampingan, pembukaan akses kepada offtaker, serta identifikasi sektor-sektor UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang.

“OJK juga akan senantiasa memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna mewujudkan sinergi antarprogram yang mendukung ekosistem pengembangan UMKM secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai menggeliat. Hal ini didorong oleh pertumbuhan kredit skala kecil yang tumbuh sebesar 6,8% secara tahunan (year on year/YoY).

Berdasarkan laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, penyaluran kredit kepada UMKM mencapai Rp1.493,8 triliun, mengalami kontraksi sebesar 0,3% YoY. Kendati begitu, kondisi ini lebih baik dibandingkan kontraksi pada bulan lalu yang sebesar 0,7% YoY.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada November 2025 terkontraksi sebesar 0,3%YoY, lebih baik dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya,” ungkap BI dalam laporannya, Jumat (23/1/2026).

Otoritas moneter mengungkapkan, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit skala kecil. Pada Desember 2025, kredit skala kecil tumbuh 6,8% YoY menjadi Rp528,1 triliun, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 5,9% YoY.

Usaha Skala Mikro Kontraksi

Kendati begitu, kredit UMKM pada skala mikro dan menengah masih mengalami kontraksi, meski lebih baik dibandingkan November 2025 yang masing-masing tumbuh 5,5% YoY dan 0,6% YoY. Pada Desember 2025, kredit UMKM pada skala mikro dan menengah masing-masing terkontraksi sebesar 4,6% YoY dan 2,0% YoY

Adapun menurut jenis penggunaan, kontraksi kredit UMKM pada Desember 2025 dipengaruhi oleh Kredit Modal Kerja sebesar 4,2% YoY, membaik dibanding November 2025 yang sebesar 4,1% YoY.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya mengungkapkan minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM.

Perry mengatakan, masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut menjadi alasan bank belum maksimal menyalurkan kredit ke segmen ini. “Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry dalam konferensi pers Hasil RDG Bulanan, Rabu (23/1/2026).

Tren Pembiayaan Turun

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat tren pertumbuhan pembiayaan yang cenderung melambat dalam kurun waktu setahun terakhir.

Menurutnya, kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global dan nasional, adanya perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai dampak dari tekanan daya beli pada masyarakat kelas menengah ke bawah, risiko kredit UMKM yang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya, dan proses pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 yang relatif lebih lambat dibandingkan korporasi.

Kendati begitu, Dian menyebut bahwa perbankan masih cukup optimistis terhadap pertumbuhan kredit UMKM, tecermin dari kredit UMKM yang masih diproyeksikan tumbuh positif pada akhir 2026.

“Berbagai program dan kebijakan dari Pemerintah diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kepada debitur UMKM yang memiliki prospek usaha baik untuk melakukan ekspansi,” ujar Dian.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kredit UMKM pada November 2025 turun makin dalam, didorong oleh kredit skala mikro dan menengah yang mengalami kontraksi.

Dalam laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, penyaluran kredit kepada UMKM mencapai Rp1.493,8 triliun pada November 2025, atau terkontraksi sebesar 0,7% secara tahunan (year on year/YoY), setelah mengalami kontraksi sebesar 0,1% YoY pada Oktober 2025.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada November 2025 terkontraksi sebesar 0,7% YoY,” tulis BI dalam laporannya, dikutip pada Senin (22/12/2025).

Otoritas moneter mengungkapkan penurunan kredit UMKM ini didorong oleh kredit skala mikro dan menengah yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 5,5% YoY dan 0,6% YoY. Pada Oktober 2025, kredit skala mikro dan menengah juga tercatat menurun, masing-masing turun sebesar 4,3% YoY dan 1,4% YoY.

Sementara itu, kredit UMKM pada skala kecil mencatatkan pertumbuhan. Pada November 2025, kredit UMKM pada skala kecil mencapai Rp526,9 triliun tumbuh 5,9% YoY. Kendati begitu dibandingkan bulan sebelumnya, kredit UMKM pada skala kecil tumbuh melambat dari Oktober 2025 yang tumbuh 6,4% YoY.

Menurut jenis penggunaan, BI mencatat bahwa kontraksi kredit UMKM pada November 2025 dipengaruhi oleh Kredit Modal Kerja, yang terkontraksi sebesar 4,1% YoY.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyampaikan bahwa perbankan cukup selektif dalam memberikan kredit pada segmen konsumsi dan UMKM. Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami koreksi pada November 2025.

Sejatinya, minat penyaluran kredit perbankan umumnya masih baik, tercermin pada persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang semakin longgar.

“Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Adapun, pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan, dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun. Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

Perry menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat” ujarnya.

Dibandingkan dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin, suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 67 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

Penurunan suku bunga kredit perbankan juga berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 24 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 8,96% pada November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan usulan terkait dengan kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bank milik pemerintah. Lalu, bagaimana kondisi penyaluran kredit UMKM terkini?

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan terkait rencana pemberlakuan kembali kebijakan tersebut.

“Kami juga menyampaikan usulan agar regulasi pemerintah yang akan diterbitkan lebih kuat dan efektif dibandingkan ketentuan yang ada sebelumnya,” ujar Mahendra dalam konferensi pers RDKB, dikutip Jumat (8/11/2025).

Menurut Mahendra, usulan itu juga telah disampaikan kepada sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretaris Negara, agar proses penagihan pembiayaan dan kredit UMKM di bank-bank pemerintah dapat berjalan lebih efektif ke depan.

Tak hanya itu, OJK sebelumnya telah mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk melanjutkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih bagi pembiayaan UMKM.

Mahendra menyampaikan kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya agar dapat membantu perbankan, khususnya himpunan bank milik negara (Himbara), menyalurkan pembiayaan baru bagi pelaku UMKM yang masih produktif.

“Secara khusus kami berharap pelaksanaan dan efektivitas dari peraturan pemerintah terkait dengan hapus buku hapus tagih bagi pembiayaan UMKM yang berada di bank-bank Himbara dapat diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya,” kata Mahendra dalam Rakornas TPAKD di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, jika dilihat dari pertumbuhan sepanjang tahun berjalan hingga September 2025, pertumbuhan kredit UMKM masih lemah. Tertinggi, pertumbuhan kredit UMKM terjadi pada Januari 2025 dengan kenaikan sebesar 2,88% YoY. Angka pertumbuhan stabil di level 1% hingga 2% dan melambat hingga ke angka terendah pada September 2025 sebesar 0,23% YoY.

Bank Indonesia (BI) melaporkan pada bulan kesembilan tahun ini minat penyaluran kredit perbankan secara umum cukup baik, sebagaimana tercermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang cukup longgar. Namun, hal ini terdapat pengecualian pada segmen kredit konsumsi dan UMKM, seiring dengan sikap kehati-hatian bank di tengah risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Adapun, jika dirinci, penyaluran kredit pada skala kecil masih mengalami peningkatan sebesar 7,2% YoY. Namun, terjadi kontraksi pada kredit usaha skala mikro dan menengah, yang masing-masing turun sebesar 4,2% YoY dan 1,1% YoY.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga pernah menyebutkan bahwa sejumlah bank cenderung berhati-hati menyalurkan pembiayaan baru karena menilai segmen UMKM memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan segmen lain. Meski demikian, OJK telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong percepatan kredit UMKM melalui regulasi baru.

“Dengan regulasi baru, yakni POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, perbankan akan memperoleh kemudahan dalam memproses dan menyalurkan kredit UMKM untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan,” jelasnya.

Dian menambahkan, OJK akan mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif bersama lembaga-lembaga terkait guna membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat. Upaya ini mencakup sinergi dengan pemerintah, lembaga penyalur kredit, serta lembaga pengembangan usaha. “Bank-bank juga perlu menyesuaikan proses dengan mempermudah persyaratan dan mempercepat proses kredit, serta menawarkan produk yang sesuai dengan karakteristik UMKM,” ujarnya.

Meski begitu, Dian menekankan bahwa perbankan tetap wajib menjalankan prinsip kehati-hatian mengingat dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit merupakan dana masyarakat. "Jangan lupakan, bank-bank beroperasi dengan dana masyarakat dan bukan dengan dana pribadi atau pinjaman," tegasnya.

Lebih jauh, OJK juga mendorong peningkatan kapabilitas dan daya saing UMKM melalui pelatihan, pendampingan usaha, pencatatan keuangan yang baik, digitalisasi, serta perluasan akses pasar.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal II/2025 mencatat ekspansi 5,04% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Budi Widihartanto menyatakan angka ini melampaui capaian tingkat nasional, meski terdeselerasi dibandingkan periode sebelumnya.

Dia menambahkan, penurunan kinerja penyaluran kredit UMKM bersumber dari kontraksi pada segmen modal kerja dan investasi yang masing-masing turun 5,60% (yoy) dan 4,36% (yoy).

"Kondisi ini mencerminkan terbatasnya ekspansi usaha UMKM di tengah permintaan (daya beli) yang masih terbatas," kata Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Artinya, pelaku UMKM masih menghadapi dilema antara kebutuhan permodalan dan ketidakpastian prospek bisnis akibat daya beli yang stagnan.

Kendati begitu, Budi mengungkapkan pertumbuhan kredit UMKM Kaltim tetap ditopang oleh terjaganya risiko kredit pada level yang relatif aman.

Rasio Non-Performing Loan (NPL) kredit UMKM tercatat 2,97% pada kuartal II/2025, sedikit meningkat dari periode sebelumnya namun masih berada jauh di bawah ambang batas kewaspadaan 5%.

Secara komparatif, kualitas kredit investasi UMKM menunjukkan performa lebih baik dibandingkan kredit modal kerja, yang tercermin dari rasio NPL yang lebih rendah.

"Kondisi ini mengindikasikan bahwa kredit UMKM yang diarahkan untuk tujuan produktif jangka panjang cenderung memiliki risiko lebih terkendali, sementara kredit modal kerja masih menghadapi tekanan khususnya akibat terbatasnya permintaan," katanya.

Selanjutnya, Budi menyebutkan penyaluran kredit UMKM di hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim tumbuh positif.

Kota Samarinda mencatatkan ekspansi tertinggi sebesar 13,60% (yoy), sementara Kabupaten Kutai Barat justru mengalami kontraksi terdalam sebesar 13,83% (yoy), bahkan lebih dalam dari periode sebelumnya.

Menariknya, risiko kredit di tingkat kabupaten/kota relatif terkendali dengan rasio NPL terendah tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu (0,02%) dan tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara (4,13%).

Namun demikian, Budi mengatakan secara umum terjadi peningkatan risiko kredit UMKM di sebagian besar wilayah dibandingkan periode sebelumnya.

Lebih lanjut, pola konsentrasi penyaluran kredit UMKM Kaltim tetap tidak beranjak dari 2 kota besar.

Kota Balikpapan dan Samarinda masih menjadi episentrum pembiayaan UMKM dengan pangsa pasar gabungan mencapai 49,22%.

Dominasi kedua kota ini tidak mengherankan mengingat keduanya merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan populasi UMKM yang bankable lebih besar.

Adapun, dia menuturkan Kabupaten Mahakam Ulu tercatat sebagai wilayah dengan pangsa kredit UMKM terendah, hanya 0,78% dari total kredit UMKM Kaltim.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal II/2025 mencatat ekspansi 5,04% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Budi Widihartanto menyatakan angka ini melampaui capaian tingkat nasional, meski terdeselerasi dibandingkan periode sebelumnya.

Dia menambahkan, penurunan kinerja penyaluran kredit UMKM bersumber dari kontraksi pada segmen modal kerja dan investasi yang masing-masing turun 5,60% (yoy) dan 4,36% (yoy).

"Kondisi ini mencerminkan terbatasnya ekspansi usaha UMKM di tengah permintaan (daya beli) yang masih terbatas," kata Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Artinya, pelaku UMKM masih menghadapi dilema antara kebutuhan permodalan dan ketidakpastian prospek bisnis akibat daya beli yang stagnan.

Kendati begitu, Budi mengungkapkan pertumbuhan kredit UMKM Kaltim tetap ditopang oleh terjaganya risiko kredit pada level yang relatif aman.

Rasio Non-Performing Loan (NPL) kredit UMKM tercatat 2,97% pada kuartal II/2025, sedikit meningkat dari periode sebelumnya namun masih berada jauh di bawah ambang batas kewaspadaan 5%.

Secara komparatif, kualitas kredit investasi UMKM menunjukkan performa lebih baik dibandingkan kredit modal kerja, yang tercermin dari rasio NPL yang lebih rendah.

"Kondisi ini mengindikasikan bahwa kredit UMKM yang diarahkan untuk tujuan produktif jangka panjang cenderung memiliki risiko lebih terkendali, sementara kredit modal kerja masih menghadapi tekanan khususnya akibat terbatasnya permintaan," katanya.

Selanjutnya, Budi menyebutkan penyaluran kredit UMKM di hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim tumbuh positif.

Kota Samarinda mencatatkan ekspansi tertinggi sebesar 13,60% (yoy), sementara Kabupaten Kutai Barat justru mengalami kontraksi terdalam sebesar 13,83% (yoy), bahkan lebih dalam dari periode sebelumnya.

Menariknya, risiko kredit di tingkat kabupaten/kota relatif terkendali dengan rasio NPL terendah tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu (0,02%) dan tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara (4,13%).

Namun demikian, Budi mengatakan secara umum terjadi peningkatan risiko kredit UMKM di sebagian besar wilayah dibandingkan periode sebelumnya.

Lebih lanjut, pola konsentrasi penyaluran kredit UMKM Kaltim tetap tidak beranjak dari 2 kota besar.

Kota Balikpapan dan Samarinda masih menjadi episentrum pembiayaan UMKM dengan pangsa pasar gabungan mencapai 49,22%.

Dominasi kedua kota ini tidak mengherankan mengingat keduanya merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan populasi UMKM yang bankable lebih besar.

Adapun, dia menuturkan Kabupaten Mahakam Ulu tercatat sebagai wilayah dengan pangsa kredit UMKM terendah, hanya 0,78% dari total kredit UMKM Kaltim.

Bisnis.com, SURABAYA—Porsi penyaluran kreditusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mencapai 37,9% dari total kredit perbankan di wilayah Jatim atau Rp233,5 triliun pada Agustus 2025 dan diharapkan terus meningkatkan bersamaan dengan berlakunya ketentuan yang baru.

Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Jatim, Nasirwan, menjelaskan dengan penyaluran kredit UMKM sebesar itu berarti tumbuh 2,01% yoy, sedangkan non-UMKM justru turun

6,02% atau tersalur Rp382,4 triliun.

“NPL gross kredit UMKM naik jadi 5,16%, sedangkan non-UMKM 2,77%, dan total NPL gross 3,67%,” katanya di Madiun, Jumat (17/10/2025).

OJK berharap angka penyaluran kredit UMKM terus meningkat seiring penerapan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM, yang mulai berlaku 2 November 2025.

“Regulasi baru ini mengatur kewajiban bank untuk memiliki unit khusus pembiayaan UMKM, menyusun rencana penyaluran, serta mengadopsi sistem credit scoring berbasis teknologi,” ucapnya.

Dia menjelaskan pula, untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) naik sebesar 4,03% (yoy) per Agustus 2025, sementara kredit tumbuh 4,46%. BPR tumbuh lebih cepat dengan kenaikan DPK 4,14% dan penyaluran kredit 5,4%.

“Bahkan BPR Syariah mencapai pertumbuhan kredit 7,34%,” ujarnya.

Dia menegaskan, Struktur penyaluran kredit di Jatim masih didominasi sektor rumah tangga, perdagangan, dan industri pengolahan, sejalan dengan komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Jatim.

“OJK Jatim akan terus memantau proses konsolidasi serta mendorong digitalisasi dan penguatan tata kelola di seluruh BPR dan bank daerah agar lebih efisien dan berdaya saing,” ucapnya.