Bisnis.com, JAKARTA - Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah terus menguat, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu wilayah strategis nasional. Portal Satu Data Kalimantan Tengah mencatat jumlah usaha mikro di provinsi tersebut mencapai sekitar 278.588 unit pada periode 2023–2024, mencerminkan besarnya basis ekonomi rakyat yang menopang aktivitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta rantai pasok sektor unggulan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat akses pembiayaan dan mitigasi risiko, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (BPD Kalteng) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Asuransi Kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Asuransi Umum. Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung akhir Januari 2026 yang lalu di Jakarta.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif, terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor-sektor produktif utama Kalimantan Tengah. Melalui skema Asuransi Kredit KUR, penyaluran pembiayaan UMKM memperoleh perlindungan risiko kredit, sementara Asuransi Umum berperan memitigasi risiko usaha produktif, mulai dari risiko produksi, aset, hingga aktivitas operasional, termasuk pada usaha pendukung logistik dan infrastruktur kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Askrindo dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penguatan pembiayaan UMKM di daerah dengan potensi ekonomi strategis. “Pertumbuhan UMKM di Kalimantan Tengah terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kawasan penyangga IKN perlu dibarengi dengan pembiayaan yang dilengkapi perlindungan risiko. Lewat kerja sama ini, kami ingin perbankan lebih percaya diri menyalurkan kredit, sekaligus memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan,” tutur Budhi.

Jumlah usaha mikro di Kalimantan Tengah yang besar memiliki keterkaitan langsung dengan struktur ekonomi daerah yang bertumpu pada pertanian, perkebunan, dan pengembangan kawasan food estate, serta peran strategis wilayah ini sebagai penyangga pembangunan IKN. Konsentrasi usaha mikro pada sektor-sektor tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan pembiayaan yang diimbangi dengan perlindungan risiko. Pada saat yang sama, ekspansi sektor produktif tersebut turut memperluas permintaan pasar terhadap asuransi umum, di mana perlindungan atas risiko produksi dan operasional menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan UMKM sekaligus penopang kepercayaan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

Lebih lanjut, Budhi menegaskan bahwa peran Askrindo tidak hanya terbatas pada penyedia proteksi risiko kredit, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong literasi dan inklusi asuransi, guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor usaha mikro dan UMKM produktif.

Melalui kerja sama ini, Askrindo dan BPD Kalteng optimistis dapat berkontribusi nyata dalam penguatan dan pengembangan ratusan ribu usaha mikro dan UMKM di Kalimantan Tengah, sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas skala bisnis, dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

“Ke depan, Askrindo akan terus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan perbankan daerah. Harapannya, UMKM semakin mudah mengakses pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan sinergi ini, UMKM di Kalimantan Tengah diharapkan makin tangguh dan siap menjadi penggerak ekonomi daerah secara inklusif,” tutup Budhi.

Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut mendorong perbankan untuk memperluas akses kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan bahwa program KUR menjadi jawaban bagi kelompok UMKM yang memiliki modal terbatas, khususnya yang berada di sektor perdagangan, pertanian, dan usaha rumahan.

"Pemerintah daerah, telah melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sejumlah perbankan, termasuk Bank BJB, agar penyaluran KUR di Garut tidak hanya berorientasi pada target penyaluran nasional, tetapi juga menyesuaikan karakter ekonomi lokal," ujar Syakur, Kamis (29/1/2026).

Dia juga mendukung bank daerah seperti BJB untuk memperkuat ekonomi lokal dengan menyalurkan KUR ke pelaku UMKM. Salah satu opsi yang didorong adalah pembiayaan hingga Rp10 juta dengan bunga rendah sekitar 3%, yang diharapkan mampu menekan ketergantungan pelaku usaha terhadap pinjaman informal berbunga tinggi.

Abdusy mengungkapkan banyak pelaku usaha di Garut memiliki potensi, namun belum bankable secara administratif. Selain pembiayaan skala kecil, Pemkab Garut juga mendorong perbankan menyediakan akses modal dengan plafon lebih besar tanpa agunan bagi usaha yang dinilai produktif.

Skema ini diharapkan membuka ruang ekspansi usaha masyarakat, khususnya bagi UMKM yang selama ini sulit naik kelas akibat keterbatasan jaminan aset.

Menurutnya, sejumlah pelaku UMKM masih terkendala persyaratan administrasi, minim literasi keuangan, hingga ketakutan terhadap risiko kredit. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih pinjaman nonformal meski berbunga tinggi.

"Bank jangan hanya berperan sebagai penyalur kredit, tetapi juga mitra pendamping usaha. Pendampingan dinilai penting untuk menekan risiko kredit macet sekaligus memastikan dana KUR benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Di sisi lain, kebijakan bunga rendah juga menuntut kejelasan skema teknis," ujarnya.

Bagi masyarakat Garut, kata Syakur, akses KUR yang mudah dan terjangkau diharapkan mampu menggerakkan ekonomi dari bawah. UMKM yang mendapatkan modal kerja berpotensi meningkatkan produksi, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi perbankan dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal implementasinya. Dengan mendorong perbankan lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

"Berharap KUR tidak sekadar menjadi program nasional di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat di daerah," tutup Syakur.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai menggeliat. Hal ini didorong oleh pertumbuhan kredit skala kecil yang tumbuh sebesar 6,8% secara tahunan (year on year/YoY).

Berdasarkan laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, penyaluran kredit kepada UMKM mencapai Rp1.493,8 triliun, mengalami kontraksi sebesar 0,3% YoY. Kendati begitu, kondisi ini lebih baik dibandingkan kontraksi pada bulan lalu yang sebesar 0,7% YoY.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada November 2025 terkontraksi sebesar 0,3%YoY, lebih baik dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya,” ungkap BI dalam laporannya, Jumat (23/1/2026).

Otoritas moneter mengungkapkan, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit skala kecil. Pada Desember 2025, kredit skala kecil tumbuh 6,8% YoY menjadi Rp528,1 triliun, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 5,9% YoY.

Usaha Skala Mikro Kontraksi

Kendati begitu, kredit UMKM pada skala mikro dan menengah masih mengalami kontraksi, meski lebih baik dibandingkan November 2025 yang masing-masing tumbuh 5,5% YoY dan 0,6% YoY. Pada Desember 2025, kredit UMKM pada skala mikro dan menengah masing-masing terkontraksi sebesar 4,6% YoY dan 2,0% YoY

Adapun menurut jenis penggunaan, kontraksi kredit UMKM pada Desember 2025 dipengaruhi oleh Kredit Modal Kerja sebesar 4,2% YoY, membaik dibanding November 2025 yang sebesar 4,1% YoY.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya mengungkapkan minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM.

Perry mengatakan, masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut menjadi alasan bank belum maksimal menyalurkan kredit ke segmen ini. “Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry dalam konferensi pers Hasil RDG Bulanan, Rabu (23/1/2026).

Tren Pembiayaan Turun

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat tren pertumbuhan pembiayaan yang cenderung melambat dalam kurun waktu setahun terakhir.

Menurutnya, kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global dan nasional, adanya perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai dampak dari tekanan daya beli pada masyarakat kelas menengah ke bawah, risiko kredit UMKM yang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya, dan proses pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 yang relatif lebih lambat dibandingkan korporasi.

Kendati begitu, Dian menyebut bahwa perbankan masih cukup optimistis terhadap pertumbuhan kredit UMKM, tecermin dari kredit UMKM yang masih diproyeksikan tumbuh positif pada akhir 2026.

“Berbagai program dan kebijakan dari Pemerintah diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kepada debitur UMKM yang memiliki prospek usaha baik untuk melakukan ekspansi,” ujar Dian.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kredit UMKM pada November 2025 turun makin dalam, didorong oleh kredit skala mikro dan menengah yang mengalami kontraksi.

Dalam laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, penyaluran kredit kepada UMKM mencapai Rp1.493,8 triliun pada November 2025, atau terkontraksi sebesar 0,7% secara tahunan (year on year/YoY), setelah mengalami kontraksi sebesar 0,1% YoY pada Oktober 2025.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada November 2025 terkontraksi sebesar 0,7% YoY,” tulis BI dalam laporannya, dikutip pada Senin (22/12/2025).

Otoritas moneter mengungkapkan penurunan kredit UMKM ini didorong oleh kredit skala mikro dan menengah yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 5,5% YoY dan 0,6% YoY. Pada Oktober 2025, kredit skala mikro dan menengah juga tercatat menurun, masing-masing turun sebesar 4,3% YoY dan 1,4% YoY.

Sementara itu, kredit UMKM pada skala kecil mencatatkan pertumbuhan. Pada November 2025, kredit UMKM pada skala kecil mencapai Rp526,9 triliun tumbuh 5,9% YoY. Kendati begitu dibandingkan bulan sebelumnya, kredit UMKM pada skala kecil tumbuh melambat dari Oktober 2025 yang tumbuh 6,4% YoY.

Menurut jenis penggunaan, BI mencatat bahwa kontraksi kredit UMKM pada November 2025 dipengaruhi oleh Kredit Modal Kerja, yang terkontraksi sebesar 4,1% YoY.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyampaikan bahwa perbankan cukup selektif dalam memberikan kredit pada segmen konsumsi dan UMKM. Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami koreksi pada November 2025.

Sejatinya, minat penyaluran kredit perbankan umumnya masih baik, tercermin pada persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang semakin longgar.

“Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Adapun, pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan, dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun. Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

Perry menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat” ujarnya.

Dibandingkan dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin, suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 67 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

Penurunan suku bunga kredit perbankan juga berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 24 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 8,96% pada November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan usulan terkait dengan kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bank milik pemerintah. Lalu, bagaimana kondisi penyaluran kredit UMKM terkini?

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan terkait rencana pemberlakuan kembali kebijakan tersebut.

“Kami juga menyampaikan usulan agar regulasi pemerintah yang akan diterbitkan lebih kuat dan efektif dibandingkan ketentuan yang ada sebelumnya,” ujar Mahendra dalam konferensi pers RDKB, dikutip Jumat (8/11/2025).

Menurut Mahendra, usulan itu juga telah disampaikan kepada sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretaris Negara, agar proses penagihan pembiayaan dan kredit UMKM di bank-bank pemerintah dapat berjalan lebih efektif ke depan.

Tak hanya itu, OJK sebelumnya telah mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk melanjutkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih bagi pembiayaan UMKM.

Mahendra menyampaikan kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya agar dapat membantu perbankan, khususnya himpunan bank milik negara (Himbara), menyalurkan pembiayaan baru bagi pelaku UMKM yang masih produktif.

“Secara khusus kami berharap pelaksanaan dan efektivitas dari peraturan pemerintah terkait dengan hapus buku hapus tagih bagi pembiayaan UMKM yang berada di bank-bank Himbara dapat diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya,” kata Mahendra dalam Rakornas TPAKD di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, jika dilihat dari pertumbuhan sepanjang tahun berjalan hingga September 2025, pertumbuhan kredit UMKM masih lemah. Tertinggi, pertumbuhan kredit UMKM terjadi pada Januari 2025 dengan kenaikan sebesar 2,88% YoY. Angka pertumbuhan stabil di level 1% hingga 2% dan melambat hingga ke angka terendah pada September 2025 sebesar 0,23% YoY.

Bank Indonesia (BI) melaporkan pada bulan kesembilan tahun ini minat penyaluran kredit perbankan secara umum cukup baik, sebagaimana tercermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang cukup longgar. Namun, hal ini terdapat pengecualian pada segmen kredit konsumsi dan UMKM, seiring dengan sikap kehati-hatian bank di tengah risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Adapun, jika dirinci, penyaluran kredit pada skala kecil masih mengalami peningkatan sebesar 7,2% YoY. Namun, terjadi kontraksi pada kredit usaha skala mikro dan menengah, yang masing-masing turun sebesar 4,2% YoY dan 1,1% YoY.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga pernah menyebutkan bahwa sejumlah bank cenderung berhati-hati menyalurkan pembiayaan baru karena menilai segmen UMKM memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan segmen lain. Meski demikian, OJK telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong percepatan kredit UMKM melalui regulasi baru.

“Dengan regulasi baru, yakni POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, perbankan akan memperoleh kemudahan dalam memproses dan menyalurkan kredit UMKM untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan,” jelasnya.

Dian menambahkan, OJK akan mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif bersama lembaga-lembaga terkait guna membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat. Upaya ini mencakup sinergi dengan pemerintah, lembaga penyalur kredit, serta lembaga pengembangan usaha. “Bank-bank juga perlu menyesuaikan proses dengan mempermudah persyaratan dan mempercepat proses kredit, serta menawarkan produk yang sesuai dengan karakteristik UMKM,” ujarnya.

Meski begitu, Dian menekankan bahwa perbankan tetap wajib menjalankan prinsip kehati-hatian mengingat dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit merupakan dana masyarakat. "Jangan lupakan, bank-bank beroperasi dengan dana masyarakat dan bukan dengan dana pribadi atau pinjaman," tegasnya.

Lebih jauh, OJK juga mendorong peningkatan kapabilitas dan daya saing UMKM melalui pelatihan, pendampingan usaha, pencatatan keuangan yang baik, digitalisasi, serta perluasan akses pasar.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal II/2025 mencatat ekspansi 5,04% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Budi Widihartanto menyatakan angka ini melampaui capaian tingkat nasional, meski terdeselerasi dibandingkan periode sebelumnya.

Dia menambahkan, penurunan kinerja penyaluran kredit UMKM bersumber dari kontraksi pada segmen modal kerja dan investasi yang masing-masing turun 5,60% (yoy) dan 4,36% (yoy).

"Kondisi ini mencerminkan terbatasnya ekspansi usaha UMKM di tengah permintaan (daya beli) yang masih terbatas," kata Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Artinya, pelaku UMKM masih menghadapi dilema antara kebutuhan permodalan dan ketidakpastian prospek bisnis akibat daya beli yang stagnan.

Kendati begitu, Budi mengungkapkan pertumbuhan kredit UMKM Kaltim tetap ditopang oleh terjaganya risiko kredit pada level yang relatif aman.

Rasio Non-Performing Loan (NPL) kredit UMKM tercatat 2,97% pada kuartal II/2025, sedikit meningkat dari periode sebelumnya namun masih berada jauh di bawah ambang batas kewaspadaan 5%.

Secara komparatif, kualitas kredit investasi UMKM menunjukkan performa lebih baik dibandingkan kredit modal kerja, yang tercermin dari rasio NPL yang lebih rendah.

"Kondisi ini mengindikasikan bahwa kredit UMKM yang diarahkan untuk tujuan produktif jangka panjang cenderung memiliki risiko lebih terkendali, sementara kredit modal kerja masih menghadapi tekanan khususnya akibat terbatasnya permintaan," katanya.

Selanjutnya, Budi menyebutkan penyaluran kredit UMKM di hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim tumbuh positif.

Kota Samarinda mencatatkan ekspansi tertinggi sebesar 13,60% (yoy), sementara Kabupaten Kutai Barat justru mengalami kontraksi terdalam sebesar 13,83% (yoy), bahkan lebih dalam dari periode sebelumnya.

Menariknya, risiko kredit di tingkat kabupaten/kota relatif terkendali dengan rasio NPL terendah tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu (0,02%) dan tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara (4,13%).

Namun demikian, Budi mengatakan secara umum terjadi peningkatan risiko kredit UMKM di sebagian besar wilayah dibandingkan periode sebelumnya.

Lebih lanjut, pola konsentrasi penyaluran kredit UMKM Kaltim tetap tidak beranjak dari 2 kota besar.

Kota Balikpapan dan Samarinda masih menjadi episentrum pembiayaan UMKM dengan pangsa pasar gabungan mencapai 49,22%.

Dominasi kedua kota ini tidak mengherankan mengingat keduanya merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan populasi UMKM yang bankable lebih besar.

Adapun, dia menuturkan Kabupaten Mahakam Ulu tercatat sebagai wilayah dengan pangsa kredit UMKM terendah, hanya 0,78% dari total kredit UMKM Kaltim.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal II/2025 mencatat ekspansi 5,04% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Budi Widihartanto menyatakan angka ini melampaui capaian tingkat nasional, meski terdeselerasi dibandingkan periode sebelumnya.

Dia menambahkan, penurunan kinerja penyaluran kredit UMKM bersumber dari kontraksi pada segmen modal kerja dan investasi yang masing-masing turun 5,60% (yoy) dan 4,36% (yoy).

"Kondisi ini mencerminkan terbatasnya ekspansi usaha UMKM di tengah permintaan (daya beli) yang masih terbatas," kata Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Artinya, pelaku UMKM masih menghadapi dilema antara kebutuhan permodalan dan ketidakpastian prospek bisnis akibat daya beli yang stagnan.

Kendati begitu, Budi mengungkapkan pertumbuhan kredit UMKM Kaltim tetap ditopang oleh terjaganya risiko kredit pada level yang relatif aman.

Rasio Non-Performing Loan (NPL) kredit UMKM tercatat 2,97% pada kuartal II/2025, sedikit meningkat dari periode sebelumnya namun masih berada jauh di bawah ambang batas kewaspadaan 5%.

Secara komparatif, kualitas kredit investasi UMKM menunjukkan performa lebih baik dibandingkan kredit modal kerja, yang tercermin dari rasio NPL yang lebih rendah.

"Kondisi ini mengindikasikan bahwa kredit UMKM yang diarahkan untuk tujuan produktif jangka panjang cenderung memiliki risiko lebih terkendali, sementara kredit modal kerja masih menghadapi tekanan khususnya akibat terbatasnya permintaan," katanya.

Selanjutnya, Budi menyebutkan penyaluran kredit UMKM di hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim tumbuh positif.

Kota Samarinda mencatatkan ekspansi tertinggi sebesar 13,60% (yoy), sementara Kabupaten Kutai Barat justru mengalami kontraksi terdalam sebesar 13,83% (yoy), bahkan lebih dalam dari periode sebelumnya.

Menariknya, risiko kredit di tingkat kabupaten/kota relatif terkendali dengan rasio NPL terendah tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu (0,02%) dan tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara (4,13%).

Namun demikian, Budi mengatakan secara umum terjadi peningkatan risiko kredit UMKM di sebagian besar wilayah dibandingkan periode sebelumnya.

Lebih lanjut, pola konsentrasi penyaluran kredit UMKM Kaltim tetap tidak beranjak dari 2 kota besar.

Kota Balikpapan dan Samarinda masih menjadi episentrum pembiayaan UMKM dengan pangsa pasar gabungan mencapai 49,22%.

Dominasi kedua kota ini tidak mengherankan mengingat keduanya merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan populasi UMKM yang bankable lebih besar.

Adapun, dia menuturkan Kabupaten Mahakam Ulu tercatat sebagai wilayah dengan pangsa kredit UMKM terendah, hanya 0,78% dari total kredit UMKM Kaltim.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyeruak. Di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dia berambisi untuk menjadikan PNM sebagai bank khusus UMKM sekaligus penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (6/4/2026), mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu menyebut telah menyampaikan rencana akuisisi itu kepada Presiden Prabowo Subianto.