Bisnis.com, JAKARTA – PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC) mengumumkan rencana strategis untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham pada tahun ini guna meningkatkan nilai saham yang dirasa masih undervalued setelah melihat arus kas yang sehat sepanjang 2025.

Presiden Direktur ASLC Jany Candra mengatakan perseroan berencana mengalokasikan kembali dana internal untuk membeli kembali saham yang beredar di publik melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pelaksanaan buyback akan dilakukan secara bertahap dalam periode yang ditentukan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan tetap mematuhi batasan harga dan volume sesuai regulasi OJK yang berlaku.

Sebagai tambahan informasi, Perseroan saat ini masih dalam periode pembelian kembali saham sampai dengan 17 Juni 2026, sebagaimana disetujui pada RUPS tanggal 17 Juni 2025.

Langkah ini diambil sebagai refleksi atas kondisi arus kas perseroan yang kuat serta kepercayaan manajemen terhadap nilai intrinsik perusahaan yang terus meningkat pasca pengumuman kinerja tahun penuh 2025.

“Melihat capaian gemilang sepanjang 2025 kami merasa harga saham saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya [undervalued],” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Dia menegaskan keberhasilan strategi bisnis pada 2025 menghasilkan posisi kas yang sehat, memungkinkan Perseroan melakukan buyback tanpa mengganggu rencana ekspansi di tahun 2026.

“Buyback ini adalah instrumen kami untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham sekaligus menjaga volatilitas pasar agar lebih stabil,” imbuhnya.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, ASLC berhasil mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh ekspansi jaringan ritel Caroline.id dan stabilnya bisnis lelang JBA.

Perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan yang solid secara tahunan, didukung oleh volume penjualan unit yang melampaui target tahunan yaitu sebesar Rp1 triliun atau tumbuh 14,5% dibandingkan tahun 2024.

Secara keseluruhan, Perseroan memandang prospek bisnis pada tahun 2026 tetap cerah, didukung oleh fundamental pasar yang solid dan berkelanjutan.

Optimisme tersebut mendorong ASLC terus melakukan strategi ekspansi jaringan yang berkelanjutan, serta optimalisasi ekosistem omnichannel bisnis mobil bekas.

Adapun aksi buyback dinilai mampu menjadi peredam sementara di tengah gejolak pasar.

Analis dari Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai langkah buyback dapat menahan penurunan harga saham lebih dalam sekaligus meredam aksi jual panik (panicselling). Menurutnya, buyback juga mencerminkan fundamental perusahaan yang solid serta valuasi saham yang masih menarik.

Selain itu, aksi ini berpotensi meningkatkan rasio keuangan seperti earnings per share (EPS) dan return on investment (ROI).

Meski demikian, Nafan mengingatkan bahwa efektivitas buyback tetap bergantung pada sejumlah faktor, seperti likuiditas pasar, minat investor, serta prospek fundamental emiten.

Ia menekankan agar aksi buyback tidak semata-mata dilakukan untuk mendongkrak harga saham dalam jangka pendek atau sekadar window dressing.

"Jangan sampai buyback justru mengorbankan ekspansi bisnis atau belanja modal yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang,” jelasnya.

Senada, Equity Research Analyst dari OCBC Sekuritas Gani menyebut aksi buyback dapat membantu meredam penurunan harga saham, terutama saat pasar berada dalam tekanan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas fundamental masing-masing perusahaan serta eksekusi program buyback itu sendiri.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Reform on Economics (Core) memberikan catatan terhadap rencana pelaksanaan program Jakarta Collaborative Fund (JCF) yang dinilai belum optimal di tengah tekanan anggaran, terutama pada kesiapan proyek dan eksekusi.

Peneliti Ekonomi Core, Yusuf Rendy Manilet mengatakan kondisi fiskal daerah mengalami tekanan imbas efisiensi dan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga program JCF sudah berada di koridor yang tepat agar pemasukan daerah tidak bergantung pada APBD.

"Namun, JCF ini masih berada pada tahap desain dan penguatan kelembagaan, sehingga secara praktis belum bisa berfungsi sebagai mesin pembiayaan yang efektif," katanya kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta harus mematangkan di tahap rancangan hingga eksekusi seperti kepastian regulasi, struktur insentif yang jelas, sampai ketersediaan proyek yang benar-benar layak secara finansial.

Baginya tanpa instrumen tersebut JCF berisiko menjadi kerangka tanpa isi. Dari segi opsi pembiayaan, Yusuf menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta dapat memanfaatkan sejumlah upaya seperti penerbitan obligasi daerah.

"Sebenarnya opsi pembiayaan di luar APBD dan APBN itu cukup luas. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, penerbitan obligasi daerah, optimalisasi aset melalui asset recycling, hingga menggandeng lembaga pembiayaan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur," sebutnya.

Terlebih, kata Yusuf, kerangka regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan kini telah mengakomodasi instrumen-instrumen tersebut, membuka ruang bagi implementasi yang lebih luas.

Hanya saja, dia menilai bahwa banyak pemerintah daerah yang tidak memanfaatkan peluang ini sebagai pendapatan alternatif. Pasalnya, masih banyak pemerintah daerah yang belum mempunyai kapasitas teknis dalam menyiapkan proyek menarik bagi investor dan masih bergantung terhadap APBD.

"Banyak pemerintah daerah belum memiliki kapasitas teknis untuk menyiapkan proyek yang bankable dan menarik bagi investor. Di sisi lain, ada kecenderungan risk aversion, di mana kepala daerah lebih memilih jalur yang aman melalui APBD dibanding masuk ke skema pembiayaan yang lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan risiko hukum atau politik," ujar Yusuf.

Selain itu, persoalan lainnya adalah tidak semua proyek publik memiliki skema pengembalian yang jelas, sehingga sulit dikomersialkan tanpa dukungan fiskal.

Yusuf menyebut bahwa program serupa telah dipraktikkan di luar negeri. Misalnya, New York dan London, di mana pembiayaan pembangunan disokong obligasi daerah dan skema kemitraan dengan pihak swasta.

"Yang menarik, keberhasilan mereka bukan semata karena instrumen keuangannya, tetapi karena tingkat kepercayaan pasar yang tinggi, disiplin fiskal, dan tata kelola yang transparan," paparnya.

Dia menambahkan pemerintah daerah juga dapat melihat model pengelolaan aset dan investasi oleh Termasek Holdings sebuah perusahaan investasi di Singapura karena pemerintah setempat dapat berperan aktif sebagai investor, bukan hanya sebagai pengelola anggaran.

Sebagai informasi, program JCF dirancang untuk melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan, termasuk sektor kesehatan di Jakarta. Pada tahap awal, skema ini difokuskan sebagai pembiayaan kreatif dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Ke depan, apabila berjalan efektif, pembangunan Jakarta diharapkan tidak lagi bergantung pada pajak, retribusi, maupun dividen.

Di sisi lain, wacana pembentukan JCF juga sejalan dengan upaya pemerintah mentransformasikan Jakarta menjadi kota global. Dalam implementasinya, program ini tidak hanya menyasar partisipasi swasta domestik, tetapi juga menarik minat investor global.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menilai ada tiga hal utama yang perlu diwaspadai industri asuransi umum dan reasuransi apabila musim kemarau diperburuk oleh El Niño ekstrem terjadi.

Direktur Teknik Operasional Indonesia Re Delil Khairat menyebut hal pertama adalah potensi korelasi klaim lintas lini (cross-line correlation). Menurutnya, El Niño bukan single-peril event, tapi juga memicu kekeringan, kebakaran, gangguan rantai pasok, dan krisis kesehatan secara bersamaan.

Artinya, lanjutnya, klaim properti, pertanian, business interruption (BI), dan kesehatan dapat muncul secara simultan, menciptakan tekanan pada likuiditas dan cadangan perusahaan yang mungkin tidak ter-capture dalam stress testing konvensional, yang umumnya menguji satu peril pada satu waktu.

“Hal kedua adalah risiko konsentrasi geografis. Kebakaran hutan terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan, kedua wilayah ini juga merupakan pusat perkebunan sawit dan basis ekonomi yang signifikan,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Oleh sebab itu, bagi perusahaan asuransi dengan portofolio properti dan pertanian yang terkonsentrasi di wilayah-wilayah ini akan mengalami akumulasi klaim yang tidak proporsional.

Sementara itu, hal ketiga yang perlu diwaspadai dan paling fundamental adalah risiko ketidakcukupan cadangan katastropik. Delil menyebut Financial Sector Assessment World Bank tahun 2024 menemukan bahwa kerangka regulasi OJK saat ini tidak memantau atau mengendalikan risiko katastropik secara spesifik.

“Tidak ada persyaratan modal khusus katastropik, tidak ada mandat proteksi reasuransi katastropik, dan tidak ada standar cadangan katastropik yang wajib,” bebernya.

Dengan demikian, imbuhnya, kesiapan setiap perusahaan saat ini sangat bervariasi dan bergantung sepenuhnya pada disiplin internal masing-masing, bukan pada kerangka regulasi yang terstandarisasi.

Meski demikian, Delil tetap melihat bahwa dari sisi kesiapan positif, ada beberapa perkembangan yang juga patut diapresiasi, yakni pemerintah telah membangun Pooling Fund Bencana pada 2021 dengan dukungan pinjaman World Bank US$500 juta dan pool asuransi aset negara yang mencakup sekitar 11.000 bangunan pemerintah.

Kemudian, BNPB telah menyiapkan hingga 50 helikopter secara nasional untuk respons El Niño. Skema parametrik baru untuk emergency response diperkirakan beroperasi tahun ini dengan target pembayaran klaim 7–14 hari.

“Namun, BNPB beroperasi dengan anggaran tahunan hanya Rp 3–10 triliun menghadapi rata-rata kerugian bencana tahunan Rp 22,8 triliun — defisit struktural yang menegaskan bahwa mekanisme fiskal saja tidak cukup tanpa transfer risiko melalui asuransi dan reasuransi,” jelasnya.

Lebih jauh, Delil menyampaikan di level reasuransi, konteks pasar global saat ini sebenarnya cukup mendukung. Berdasarkan data dari Guy Carpenter, rateproperti katastropik turun 12% pada renewals Januari 2026 dan berdasarkan data Aon pada kuartal I/2025 modalreasuransi global mencapai rekor $720 miliar.

“Ini berarti kapasitas reasuransi tersedia, yang diperlukan adalah peningkatan permintaan proteksi dari cedant domestik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur beberapa industri pembiayaan pada 2026. Aturan-aturan baru tersebut akan menjadi lanjutan dari berbagai regulasi yang sudah diterbitkan.

Rencana penerbitan berbagai aturan baru tersebut disebutkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman. Aturan-aturan yang akan diresmikan pun akan berada dalam ranah sektor usaha PVML.

“Tahun 2026 ini akan diterbitkan pula sejumlah peraturan lanjutan, yang antara lain mengatur penguatan tata kelola, kesehatan lembaga, pengelolaan risiko, serta aspek penyelenggaraan dan pengawasan sektor PVML,” ujar Agusman dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner bulanan (RDKB) Februari 2026 di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dalam berbagai peraturan baru tersebut, dia menyebut akan diatur deregulasi, atau penghapusan pembatasan, serta penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan di sektor PVML. Hal itu dilakukan untuk mempermudah dan memperluas akses pembiayaan.

Salah satu cara yang dilakukan dalam upaya pemudahan dan perluasan akses pembiayaan tersebut adalah penyederhanaan proses perizinan. Dengan adanya upaya itu, dia mengharapkan bahwa industri-industri yang ada di sektor PVML dapat didukung agar lebih sehat dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan manfaat pada perekonomian negara dan masyarakat.

OJK melalui bidang PVML sendiri telah menerbitkan sebanyak 27 peraturan pada 2025. Dalam peraturan-peraturan tersebut, OJK berupaya untuk menguatkan kerangka regulasi bagi sektor PVML. OJK pun mencoba untuk menyempurnakan proses bisnis internal.

Agusman menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang sudah dan akan dibuat oleh sektor PVML OJK ditujukan untuk mendukung peraturan yang sudah ada di dalam Undang-Undang.

“Semua ini terutama adalah dalam rangka membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang P2SK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan], Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023,” jelasnya.

Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh OJK di sektor PVML pada 2025 adalah Peeraturan OJK (POJK) Nomor 29/2025 tentang Perubahan atas PPOJK Nomor 39/2024 tentang Pergadaian. Dalam POJK itu, lembaga regulator keuangan tersebut melakukan deregulasi bisnis pergadaian atau gadai, terutama yang bersinggungan dengan pertumbuhan usahanya.

Kemudian, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), yang mengatur layanan paylater, terutama mengenai pihak yang dapat menyelenggarakannya dan pembedaan BNPL dengan layanan pinjaman daring atau pindar.

Selain itu, OJK juga mengeluarkan POJK Nomor 35 Tahun 2025 Perubahan tentang perubahan atas POJK 46/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura​. Lagi-lagi, peraturan ini ditujukan untuk deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan beberapa ketentuan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana penghapusan kategori bank berdasarkan modal (KBMI) I masih bergulir. Bank-bank yang berada pada kategori itu pun memberikan sejumlah tanggapan.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus kategori KBMI 1 dan mendorong bank untuk naik kelas ke KBMI 2.

Dalam pengelompokan bank berdasarkan KBMI, bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun masuk ke KBMI 1. Kemudian, bank dengan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun masuk ke KBMI 2.

Lalu, KBMI 3 merupakan kelompok bank dengan modal inti Rp14 triliun hingga Rp70 triliun dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Salah satunya adalah PT Bank Ina Perdana Tbk. (Bank Ina) yang merupakan bagian dari Salim Group. Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Ina Adhiputra Tanoyo mengatakan hingga saat ini perseroan masih menunggu kejelasan aturan resmi dari OJK.

“Sebenarnya kita juga masih nanya-nanya. Modal minimum kan dari Rp3 triliun sampai Rp6 triliun. Begitu Rp6 triliun otomatis naik ke KBMI 2. Modal kita sekarang sekitar Rp3,1 triliun,” ujar Adhiputra, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai, arah kebijakan tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan mengenai langkah strategis Bank Ina ke depan, khususnya terkait penambahan modal inti dari kisaran Rp3 triliun menuju Rp6 triliun.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank Ina memilih bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu kepastian regulasi dari OJK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kalau nanti OJK memutuskan semua harus Rp6 triliun, ya mau tidak mau pemegang saham harus menambah modal. Tapi saat ini kami masih wait and see, menunggu kejelasan aturan dari OJK,” tegas Adhiputra.

Bank KBMI 1 lain juga telah menyampaikan tanggapannya terhadap wacana tersebut. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum Bank Panin Dubai Syariah Andri Latif menyampaikan bahwa perseroan sejauh ini belum memiliki rencana tindakan korporasi dalam memenuhi kebijakan dari OJK tersebut.

Perseroan juga belum memiliki linimasa dalam menghadapi kebijakan tersebut. “Perseroan belum memiliki linimasa [timeline],” terang Andri dalam keterbukaan yang disampaikan ke BEI, dikutip pada Selasa (23/12/2025).

Kendati begitu, PNBS memastikan akan senantiasa mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, perseroan juga memastikan akan mengikuti ketentuan permodalan perbankan yang berlaku saat ini.

Di sisi lain, PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. atau Bank Mas menuturkan bahwa perseroan akan terus memantau perkembangan wacana ini, termasuk dengan berkomunikasi aktif dengan OJK.

Bank milik Wings Group, yang didirikan oleh Johanes Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto itu, juga menyatakan siap melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

“Bank MAS sebagai bank umum yang berizin dan diawasi oleh OJK, sepenuhnya menghormati dan mendukung langkah strategis dan kebijakan yang diambil OJK,” ungkap Manajemen Bank Mas.

Dalam memenuhi kebijakan OJK tersebut, manajemen berencana menerapkan sejumlah strategi. Di antaranya, melakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi keuangan, struktur bisnis, dan prospek pertumbuhan usaha, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha dan kebijakan/regulasi.

Perseroan juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kesiapan infrastruktur TI untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Tidak berhenti di situ, manajemen juga memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai serta memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi dan memperluas skala bisnis perseroan.

Saat ini, manajemen menyebut bahwa kondisi permodalan dan likuiditas perseroan berada pada posisi yang sehat dan kuat, serta telah memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan OJK. “Fokus utama kami tetap pada pemberian layanan terbaik bagi stakeholder,” tegas manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) angkat bicara terkait wacana penghapusan kategori KBMI 1 dan dorongan kenaikan kelas menjadi KBMI 2 yang sebelumnya mengemuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank INA, Adhiputra Tanoyo, mengatakan hingga saat ini perseroan masih menunggu kejelasan aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sebenarnya kita juga masih nanya-nanya. Modal minimum kan dari Rp3 triliun sampai Rp6 triliun. Begitu Rp6 triliun otomatis naik ke KBMI 2. Modal kita sekarang sekitar Rp3,1 triliun,” ujar Adhiputra, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai, arah kebijakan tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan mengenai langkah strategis Bank INA ke depan, khususnya terkait penambahan modal inti dari kisaran Rp3 triliun menuju Rp6 triliun.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank INA memilih bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu kepastian regulasi dari OJK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kalau nanti OJK memutuskan semua harus Rp6 triliun, ya mau tidak mau pemegang saham harus menambah modal. Tapi saat ini kami masih wait and see, menunggu kejelasan aturan dari OJK,” tegas Adhiputra.

Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Rencana OJK

OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

Siapkan Insentif

Seiring dengan hal ini, OJK membuka peluang pemberian insentif bagi bank-bank dengan modal inti kecil atau KBMI I yang mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat struktur perbankan nasional.

Dian menjelaskan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kecil merupakan agenda strategis untuk memperkuat ketahanan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah tersebut juga penting di tengah akselerasi digitalisasi perbankan dan meningkatnya risiko siber.

"Pendekatan OJK tentu sekarang ini masih bersifat persuasif ya, saya kira ini adalah cara yang bagus adalah tentu saja mendorong nanti mungkin memberikan insentif juga kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi," ujar Dian.

Menurutnya, OJK telah menyampaikan imbauan resmi kepada seluruh bank KBMI 1 pada akhir Oktober 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, dan prospek jangka panjang.

Bank diminta mengidentifikasi strategi penguatan, baik melalui peningkatan modal organik maupun langkah anorganik seperti merger atau akuisisi.

“Imbauan secara formal untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah kami sampaikan kepada bank-bank KBMI I pada akhir bulan Oktober lalu melalui surat yang kita kirim,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Danantara Indonesia menunda aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) entitas BUMN pada 2026 dinilai akan mengubah peta persaingan likuiditas di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Absennya perusahaan pelat merah dalam daftar antrean IPO skala jumbo atau lighthouse dipandang bukan sebagai sinyal negatif bagi kredibilitas bursa.

Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi momentum bagi kemandirian sektor swasta untuk memimpin pasar dan menyerap minat beli investor yang selama ini kerap terbagi oleh kehadiran emiten pelat merah.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menjelaskan meski keterlibatan BUMN mampu mendongkrak nilai kapitalisasi pasar, ketiadaan mereka pada tahun ini justru menggeser narasi pasar ke arah yang lebih sehat.

Dia juga menilai ketiadaan perusahaan milik negara dalam bursa IPO tahun ini sebaiknya dipandang sebagai periode konsolidasi yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki efisiensi internal BUMN.

Hal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dan manajemen BUMN untuk fokus memperbaiki efisiensi internal, serta menata kembali struktur keuangan sebelum benar-benar siap melantai di bursa pada masa mendatang.

“Sementara kredibilitas IPO besar tetap terjaga melalui penguatan regulasi perlindungan investor oleh OJK dan kehadiran emiten swasta yang memiliki fundamental kuat dan transparansi tinggi,” kata Abida baru-baru ini.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan bahwa pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia.

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.

Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal kuat untuk melakukan revisi terhadap jumlah target IPO pada tahun ini.

Langkah tersebut diambil seiring dengan pergeseran strategi otoritas yang kini lebih mengedepankan aspek integritas dan kualitas emiten dibandingkan dengan sekadar mengejar jumlah perusahaan tercatat.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa otoritas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap target IPO pada 2026.

Hal ini dinilai menjadi konsekuensi logis dari pengetatan regulasi, termasuk rencana kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) yang lebih besar.

“Kalau itu menjadi konsekuensi akan kami lakukan. Karena nanti kewajiban pemenuhan besaran free float kalau dilihat nanti di peraturan bursanya kemungkinan akan kami berlakukan sejak awal untuk yang IPO baru,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia bakal menjadi salah satu pemegang saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah proses demutualisasi diproyeksikan rampung pada kuartal I/2026.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan, demutualisasi bursa sejatinya merupakan praktik yang lazim diterapkan di berbagai negara. Dalam skema tersebut, sovereign wealth fund (SWF) umumnya turut berperan sebagai pemegang saham.

“Demutualisasi ini sebenarnya contoh yang sangat sederhana karena sudah diterapkan di banyak negara. Misalnya Hong Kong Stock Exchange, Singapore Exchange, Bursa Malaysia, hingga India Stock Exchange sudah melakukannya,” ujar Pandu di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (1/2/2026).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa apabila Danantara nantinya menjadi pemegang saham BEI, perseroan memastikan tidak akan terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.

“Bagaimana cara untuk mencegah konflik kepentingan? Kami hanya bertindak sebagai pemegang saham atau shareholder. Regulasi tetap dibuat dan diawasi oleh regulator, dalam hal ini OJK,” jelas Pandu.

Dia menjelaskan bahwa setelah demutualisasi, Bursa tidak serta-merta menjadi badan usaha milik negara (BUMN). Adapun ketentuan batasan kepemilikan umumnya diterapkan, meski besarannya bervariasi di tiap negara.

Dalam praktik global, sovereign wealth fund biasanya memiliki rentang kepemilikan tertentu, dengan tahap awal demutualisasi yang kerap dimulai pada kisaran 20%–25%.

“Tentu [tetap independen], karena kan regulator yang akan meregulasi. Pemegang saham fokusnya untuk mengembangkan perusahaan dan memastikan seluruh shareholder mendapatkan keuntungan,” katanya.

Terkait skema investasi, kepemilikan Danantara di BEI bersifat langsung. Danantara tidak akan menggunakan perusahaan sekuritas pelat merah sebagai kepanjangan tangan untuk menguasai saham bursa.

Meski demikian, Danantara belum merinci besaran porsi saham yang akan diambil alih. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan proses transisi BEI dari perusahaan yang dimiliki oleh anggota bursa (sekuritas) menjadi perusahaan publik berjalan secara proporsional dan sesuai regulasi.

"Jadi tinggal menunggu Peraturan Pemerintah [PP] untuk eksekusinya yang menjadi poin penting. Demutualisasi ini sudah terbukti banyak sekali nilai positifnya," pungkas Pandu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Selama sepekan terakhir sektor keuangan Indonesia mengalami tekanan. Peristiwa yang paling kentara adalah jebloknya kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) selama 2 hari berturut-turut tersulut sentimen negatif pengumuman Morgan Stanley Capital International alias MSCI.

Isu transparansi mengemuka ke publik. Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai harus turun tangan lewat para pembantunya untuk meredam gejolak di pasar modal. Pertemuan segera berlangsung. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri pada pagi hari, Jumat (30/1/2026).

Sore harinya, 4 pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara juga mundur. Pengunduran diri para elite regulator keuangan disebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban.

Namun demikian, mundurnya para pimpinan OJK memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan. Apalagi dengan kondisi pasar modal yang nyaris masih dalam tekanan. 'Kekosongan' dari sisi regulator, bisa memicu ketidakpastian baru.

Arahan Lengkap Prabowo

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para pembantunya usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersengat sentimen ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Tanah Air, yakni seperti Goldman Sachs dan UBS.

"Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau," terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.

Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.

"Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional," jelasnya.

Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," terangnya.

Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI.Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.

Penunjukan Pejabat Sementara OJK

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada kekosongan jabatan selepas pengunduran diri sejumlah pejabat pada Jumat (30/1/2026).

Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada Sabtu (31/1/206), OJK telah menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan posisi Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara.

Friderica atau yang akrab disapa Kiki juga tetap mengemban tugasnya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto akan merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Jadi tidak ada kekosongan [jabatan]," tegas Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.

Kiki juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. "Kami tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas di sector jasa keuangan," katanya.

Bersih-bersih Pasar Modal

Adapun, pemerintah mulai menabuh genderang perang melawan para spekulan yang merusak pasar saham Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan penertiban terhadap praktik perdagangan spekulatif saham.

Bursa Efek Indonesia (BEI), lanjutnya, bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas kepada pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, peraturan OJK, dan undang-undang terkait jasa keuangan.

Dia menegaskan pemerintah tidak akan segan menindak tegas praktik manipulatif saham-saham gorengan yang mencoreng kredibilitas pasar modal Indonesia di mata para investor asing.

"Pemerintah tidak menolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," kata Airlangga dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.

Dia menambahkan praktik manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada pasar saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Selain itu, lanjutnya, menghambat arus penanaman modal asing yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Pemerintah akan mendukung proses hukum agar berjalan sesuai aturan," tegasnya.

Airlangga juga mengutip langsung pesan khusus Presiden RI Prabowo Subianto kepada para investor pasar modal, baik domestik maupun asing, di tengah gejolak pasar keuangan Indonesia yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Presiden Prabowo untuk pasar modal. Saya kutip sebagai berikut: Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita. Kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia," ujar Airlangga.

Presiden telah memberikan instruksi kepada jajaran pengurus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, memastikan kegiatan bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Prabowo juga meminta agar tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan keuangan pasar modal.

Nantinya, kata Airlangga, Penjabat sementara akan memastikan seluruh fungsi regulasi aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. "Institusi kuat karena dikelola dengan standar good governance dan best practices," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan sumber daya manusia (SDM) mulai menjadi agenda krusial industri kripto nasional, seiring beralihnya pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta meningkatnya tuntutan tata kelola, kepatuhan, dan perlindungan konsumen.

Dalam konteks tersebut, Triv melalui Triv Foundation bersama MEXC Foundation meluncurkan Program Beasiswa F.I.R.E (Future Innovators in Rising Economy) untuk menyiapkan talenta blockchain dan Web3 yang dinilai masih langka di dalam negeri.

CEO & Founder Triv Gabriel Rey mengatakan tingginya minat mahasiswa mencerminkan adanya kebutuhan yang belum terjawab oleh sistem pendidikan maupun industri.

“Minat mahasiswa jauh melebihi ekspektasi awal. Antusiasme ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki kesiapan untuk terlibat lebih dalam di industri blockchain, tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai builder dan innovator,” ujarnya, dikutip Jumat (16/1/2026).

Selama ini, ekosistem kripto Indonesia masih didominasi aktivitas perdagangan ritel. Padahal, dengan berlakunya kerangka regulasi baru di bawah OJK, industri dituntut memiliki kemampuan internal di bidang manajemen risiko, kepatuhan (compliance), tata kelola, hingga pengembangan produk berbasis teknologi.

Beasiswa itu telah menarik ratusan pendaftar dari berbagai perguruan tinggi nasional. Pada tahap awal, delapan mahasiswa terpilih berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Bina Nusantara, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan latar belakang teknik, data, hingga ekonomi dan bisnis.

“Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem blockchain semakin diminati lintas disiplin,” kata Gabriel Rey.

Dari sisi industri, kurikulum dirancang dengan pendekatan industry-driven, mencakup fundamental blockchain, use case sektor riil, serta pemahaman aspek regulasi dan best practices yang menjadi prasyarat utama dalam rezim pengawasan baru OJK.

“Sebagai pelaku industri, kami ingin menjembatani akademik dan kebutuhan nyata industri, termasuk pemahaman regulasi, compliance, dan standar profesional,” ujar Gabriel Rey.

Indonesia Country Manager MEXC Foundation Excelsior menilai Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat talenta blockchain di kawasan, tetapi perlu diarahkan agar selaras dengan kebijakan nasional.

“Indonesia memiliki populasi muda yang besar dan adopsi digital yang cepat. Namun, tanpa talenta yang memahami standar global dan regulasi, potensi itu sulit dikonversi menjadi nilai ekonomi,” ujarnya.

Menurut Excelsior, program seperti beasiswa dapat mendukung agenda nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar kripto, tetapi juga produsen teknologi dan SDM yang kompetitif secara global.

“Kami melihat program ini sebagai inisiatif jangka panjang. Jika berhasil, cakupannya bisa diperluas untuk mendukung ekosistem yang lebih matang dan berkelanjutan,” tutupnya.

Ke depan, penguatan SDM dinilai akan menjadi faktor penentu keberhasilan industri kripto nasional, terutama dalam menghadapi fase baru pengawasan OJK, pengetatan standar operasional, serta dorongan pemerintah agar aset kripto berkontribusi nyata pada ekonomi nasional, bukan sekadar instrumen spekulatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi biaya medis yang terus meningkat setiap tahun dinilai menjadi tantangan serius dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia.

Founder dan CEO Medix Global Sigal Atzmon mengungkapkan, kompilasi sejumlah sumber domestik menunjukkan inflasi biaya medis di Indonesia mencapai 19,8% pada 2025. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata kenaikan biaya medis di negara-negara Asia lain yang berada di kisaran 13,2%.

“Kondisi sistem kesehatan Indonesia dan tren inflasi biaya medis terus meningkat sehingga masih menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan potensi Indonesia secara optimal,” ujarnya dalam riset yang dirilis Rabu (14/1/2026).

Seiring tren tersebut, hampir seluruh perusahaan asuransi kesehatan melakukan penyesuaian harga produk. Dampaknya, terjadi kenaikan premi yang signifikan, bahkan pada beberapa produk mencapai hingga 100%.

Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan sejumlah syarat dan regulasi baru, antara lain penerapan skema co-payment bagi pemegang polis serta kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk memiliki dewan penasihat kesehatan.

Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat panduan dan pengawasan terhadap industri asuransi, mengingat setiap nasabah pada dasarnya mengelola ekosistem kesehatannya masing-masing.

Menghadapi tekanan inflasi biaya medis, Atzmon menilai perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), peningkatan kapabilitas penyedia layanan kesehatan lokal, serta arah kebijakan OJK yang lebih kuat menjadi dasar optimisme yang terukur dalam jangka panjang.

Menurutnya, penerapan AI dan digitalisasi dalam sistem kesehatan Indonesia sejauh ini terus berkembang dan mulai memberikan dampak nyata. Pemerintah dan sektor swasta, lanjutnya, telah meluncurkan berbagai inisiatif transformasi digital yang berfokus pada peningkatan akurasi diagnosis, pengelolaan penyakit kronis, optimalisasi administrasi, serta perluasan akses layanan kesehatan.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja dan ekspansi program BPJS Kesehatan turut mengubah lanskap regulasi dan mendorong kolaborasi yang makin erat antara sektor publik dan swasta.

Meski memiliki potensi besar, sistem kesehatan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses layanan, keterbatasan tenaga kesehatan, kurangnya transparansi dan keseragaman data, hingga tingginya biaya yang harus ditanggung masyarakat. Penerapan AI yang bertanggung jawab dan terarah dinilai dapat membantu mengurangi sebagian hambatan tersebut.

Pandangan serupa disampaikan Chief Business Officer Medix Global Jonathan Sternberg. Ia menilai, terlepas dari kinerja ekonomi Indonesia yang mengesankan, inflasi biaya medis di kisaran 13%–20% per tahun menunjukkan adanya ketidaksinambungan.

Kondisi ini berisiko membuat makin banyak masyarakat tidak mampu mengakses perlindungan kesehatan yang memadai, alih-alih meningkatkan penetrasi asuransi. Sternberg kembali menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan transparansi layanan kesehatan.

Menurutnya, solusi berbasis AI dan data berpotensi mentransformasi seluruh rantai nilai, baik bagi konsumen layanan kesehatan maupun industri asuransi.

“Indonesia perlu beralih dari sekadar mengejar tren inflasi biaya medis, menuju pemberian sarana bagi masyarakat untuk mengelola kesehatannya secara personal, transparan, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, penanganan kondisi medis, hingga pemilihan layanan yang tepat,” terangnya.

Ia juga menyoroti bahwa dalam banyak kasus, pasien di Indonesia sebenarnya dapat memperoleh layanan medis berkualitas di dalam negeri dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan berobat ke luar negeri. Namun, keterbatasan akses serta belum kuatnya tingkat kepercayaan masyarakat masih menjadi kendala.

“Kami mengapresiasi bagaimana perusahaan asuransi serta Otoritas Jasa Keuangan secara aktif mengevaluasi tantangan ini,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank syariah Tanah Air menyambut positif pembentukan Departemen Pengembangan UMKM dan Syariah. Kehadiran departemen di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan UMKM.

Langkah OJK tersebut dinilai memberi sinyal penguatan kebijakan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Pembentukan departemen baru dipandang dapat mendorong penyaluran pembiayaan yang lebih terarah, variatif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran perbankan syariah dalam menopang perekonomian nasional.

Corporate Secretary Division Head PT Bank Mega Syariah Hanie Dewita menyampaikan langkah OJK membentuk departemen baru diharapkan dapat mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui skema syariah yang lebih variatif dan berdaya saing.

“Fokus OJK pada kebijakan, penyusunan strategi dan pengembangan UMKM akan memperbesar peluang bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih agresif namun tetap pruden,” kata Hanie kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Ia meyakini, dukungan regulasi yang lebih kuat akan mendorong pertumbuhan pembiayaan UMKM secara lebih optimal. Dampak lanjutannya diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, mengingat UMKM mendominasi struktur usaha di Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Anggoro Eko Cahyo. Menurut dia, pembentukan departemen baru di OJK, ditambah kebijakan yang akomodatif dari OJK dan Bank Indonesia, menjadi stimulus bagi perbankan untuk lebih lincah dan ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan UMKM yang sehat dan berkualitas.

Namun demikian, Anggoro menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar pertumbuhan UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut mencakup perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, program sertifikasi halal, pembukaan akses pasar, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan secara merata.

Dengan strategi yang tepat dan dukungan regulasi yang kuat, Anggoro optimistis UMKM akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi syariah nasional pada 2026. “Sinergi antara perbankan, pemerintah, dan off-taker (penjamin pembelian) adalah kunci agar UMKM naik kelas,” ujar Anggoro kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Sebelumnya, pada Desember 2025 OJK resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan kehadiran departemen tersebut merupakan bentuk komitmen OJK dalam mendukung agenda pemerintah memajukan UMKM.

Salah satu tugas departemen ini adalah mensinergikan program syariah nasional dan internasional untuk mendorong inovasi produk keuangan yang kompetitif dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. OJK juga menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan konsumen.