JALUR GAZA - Hamas membantah tuduhan bahwa mereka menolak melepaskan kendali atas Jalur Gaza. Kelompok itu menyebut klaim beberapa pihak di Dewan Perdamaian sebagai "kebohongan yang menyesatkan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pendudukan untuk melanjutkan agresinya."

Juru bicara Hazem Qassem menegaskan kembali kesiapan penuh Hamas untuk mentransfer semua tanggung jawab pemerintahan, termasuk masalah keamanan, kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang berbasis di Kairo, yang menurutnya telah disepakati oleh para pihak.

Ia berpendapat hambatan utama bagi kerja komite tersebut adalah Israel, bersama dengan Nikolay Mladenov, direktur eksekutif Dewan Perdamaian. Hamas menuduh mereka menghubungkan semua jalur negosiasi dengan satu isu tunggal dengan cara yang menyimpang dari visi Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Gaza.

Qassem juga menuduh Dewan Perdamaian gagal menekan Israel mengizinkan komite tersebut memasuki Gaza atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi.

Gedung Putih mengumumkan pada 16 Januari adopsi struktur pemerintahan transisi untuk Gaza, termasuk Dewan Perdamaian, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Pernyataan Qassem muncul di tengah kesulitan dalam melanjutkan ke fase kedua perjanjian yang mulai berlaku pada 10 Oktober, dan ketika Hamas menuduh Israel meningkatkan pelanggaran di lapangan dan melanggar kesepakatan tersebut.

TEL AVIV - Setelah pengumuman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Israel akan menguasai lebih dari 70% Gaza, Sekretaris jenderal Inisiatif Nasional PalestinaMustafa Barghouti mengatakan deklarasi Netanyahu secara efektif mengakhiri segala kepura-puraan yang tersisa bahwa gencatan senjata telah berlaku.

Berbicara kepada Al Jazeera, dia mengatakan, “Ini adalah akhir dari apa yang disebut Dewan Perdamaian, yang mengklaim bertanggung jawab atas gencatan senjata.”

“Apa yang telah dilakukan Israel dan apa yang dideklarasikan Netanyahu bukan hanya penghinaan terhadap Dewan Perdamaian, tetapi juga penghinaan terhadap Presiden Trump sendiri. Tetapi sejauh ini kami belum mendengar apa pun dari Amerika Serikat atau pemerintahan AS,” ujar dia.

Barghouti mengatakan Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata lebih dari 3.000 kali sejak dimulai Oktober lalu.

Sejak itu, serangan Israel telah menewaskan 930 orang, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 2.700 lainnya.

Barghouti juga menuduh Israel gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian mengenai bantuan kemanusiaan.

“Apa yang mereka izinkan kurang dari 30 persen dari apa yang telah diputuskan menurut perjanjian itu,” tambah Barghouti.

“Ini hanya berarti dua hal, bahwa Israel berencana mengaktifkan kembali perang genosida mereka di Gaza… [dan] mereka ingin melakukan pembersihan etnis terhadap seluruh penduduk Gaza.”

JALUR GAZA - Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump menghadapi krisis yang semakin dalam setelah dana rekonstruksi resminya gagal menerima uang dari para donor, meskipun telah dijanjikan dukungan sebesar USD17 miliar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru apakah badan yang didukung Amerika Serikat (AS) ini hanyalah proyek politik kosong.

Menurut Financial Times, dana yang dikelola Bank Dunia yang didirikan untuk dewan tersebut belum menerima kontribusi donor selama empat bulan setelah pembentukannya.

Seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan, “Tidak ada uang yang disetorkan.” Kegagalan ini terjadi meskipun negara-negara anggota menjanjikan USD7 miliar untuk “paket bantuan” Gaza, sementara Trump menjanjikan tambahan USD10 miliar dana dari AS.

Alih-alih menggunakan mekanisme Bank Dunia, yang didukung PBB dan tunduk pada persyaratan pelaporan, sumbangan dilaporkan telah disalurkan melalui rekening JPMorgan.

Pengaturan ini telah menimbulkan kekhawatiran serius, karena tampaknya tidak ada aturan pengungkapan independen yang berlaku untuk rekening pribadi tersebut.

Seorang pejabat Dewan Perdamaian mengatakan kepada Financial Times bahwa “sejumlah opsi telah ditetapkan untuk menerima pendanaan” dan para kontributor telah memilih “opsi lain”.

Pejabat tersebut menambahkan dewan akan melaporkan keuangannya kepada dewan eksekutifnya sendiri, yang terdiri dari pejabat dan penasihat pemerintahan Trump, “pada waktu yang dianggap tepat”.

Dana terbatas yang telah diberikan tampaknya hanya sedikit membantu mengatasi kehancuran Gaza.

Kontribusi Maroko sebesar USD20 juta dilaporkan telah membantu mendanai kantor Nickolay Mladenov, “perwakilan tinggi” dewan untuk Gaza pasca-perang, dan gaji untuk komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengatur Jalur Gaza.

Kontribusi terpisah sebesar USD100 juta dari Uni Emirat Arab yang dimaksudkan untuk melatih pasukan polisi Gaza yang baru belum digunakan, dengan program tersebut belum dimulai dan dananya dibekukan.

Pendanaan AS yang dijanjikan juga belum terwujud di lapangan. Departemen Luar Negeri AS bermaksud untuk mengalihkan sekitar USD1,2 miliar pengeluaran bantuan ke proyek-proyek yang terkait dengan agenda dewan, tetapi uang tersebut belum dibelanjakan dan tidak akan dikelola langsung oleh dewan.

Seorang ajudan senior kongres mengatakan tidak ada uang yang diberikan kepada dewan dan “tidak ada niat” untuk mengelolanya oleh badan tersebut.

Dana tambahan sebesar USD50 juta yang dimaksudkan untuk mendanai operasional dewan juga belum didistribusikan, menunggu kontrol keuangan dan sistem yang diperlukan untuk menerima dana AS.

Pengungkapan di FT kemungkinan akan dilihat sebagai bukti lebih lanjut dari kebijakan Trump yang gagal.

Presiden telah menampilkan dewan tersebut sebagai salah satu organisasi internasional “paling penting” yang pernah dibuat, sementara menantunya, Jared Kushner, mempromosikan visi yang muluk-muluk tentang Gaza yang futuristik dan didukung AI dengan pembangunan mewah.

Namun, survei Uni Eropa, PBB, dan Bank Dunia memperkirakan rekonstruksi Gaza akan membutuhkan lebih dari USD70 miliar selama dekade berikutnya.

Dewan tersebut juga gagal melangkah lebih jauh dari tahap perencanaan. Meskipun telah mulai melakukan tender untuk pekerjaan keamanan dan rekonstruksi, belum ada kontrak yang diberikan.

Dasar hukum dewan tersebut tetap tidak jelas. Anggota parlemen AS telah mendesak pemerintahan Trump untuk memberikan jawaban tentang status dan operasinya, termasuk apakah dewan tersebut memenuhi syarat sebagai organisasi internasional yang berhak menerima dana AS.

Ketidakpastian ini juga telah membuat para calon kontraktor khawatir. Salah satu calon kontraktor yang dilaporkan oleh FT bertanya, “Siapa yang bertanggung jawab atas Gaza? Hukum apa yang berlaku di Gaza?”

Pihak lain yang terlibat dalam perencanaan mempertanyakan apa yang terjadi ketika peran dewan sebagai “administrasi transisi” berakhir.

JALUR GAZA - Rencana untuk Gaza dikecam sebagai upaya memberikan Israel melalui diplomasi, apa yang gagal dicapainya selama lebih dari dua tahun genosida: perlucutan senjata Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, tanpa menjamin penarikan penuh Israel dari wilayah yang terkepung tersebut.

Rencana tersebut, yang diedarkan Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, muncul meskipun Israel berulang kali melanggar gencatan senjata dan gagal menyelesaikan bahkan fase pertama perjanjian tersebut.

Para kritikus mengatakan Washington dan Tel Aviv sekarang mencoba memaksa pejuang Palestina menyerahkan senjata mereka sementara Israel memperluas kendali militernya di dalam Gaza, termasuk di sepanjang apa yang disebut Garis Kuning.

Namun, para kritikus mengatakan rencana tersebut menuntut perlucutan senjata Palestina sementara gagal menjamin penarikan penuh Israel dari Gaza.

Analis Palestina Muhammad Shehada memperingatkan proposal tersebut dapat memungkinkan Israel untuk mempertahankan sekitar 18 persen Jalur Gaza, termasuk beberapa lahan pertanian paling subur di Gaza, bahkan setelah senjata dan pejuang disingkirkan.

Teks Arab dari peta jalan tersebut menyatakan pasukan Israel akan mundur secara bertahap hanya setelah kemajuan yang terverifikasi dalam "identifikasi, pembatasan, dan pengumpulan" senjata.

Bahkan pada fase terakhir, Israel akan mundur "kecuali untuk perimeter keamanan" sampai Gaza dianggap aman dari ancaman baru.

Rencana tersebut tidak mendefinisikan ukuran perimeter ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa Israel dapat mengubah zona keamanan sementara menjadi pendudukan permanen.

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh perilaku Israel sejak gencatan senjata. Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata, melanjutkan serangan, dan gagal memenuhi kewajibannya sendiri selama tahap pertama, sementara masih menuntut agar Hamas melanjutkan perlucutan senjata.

Hamas telah menolak kerangka kerja Dewan Perdamaian, dengan alasan hal itu mengabaikan pelanggaran Israel dan secara tidak adil menuntut perlucutan senjata sementara Israel tetap berada di dalam Gaza.

Hamas bersikeras masalah senjata harus dikaitkan dengan penarikan Israel dari wilayah tersebut.

Mladenov sendiri telah memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa pembagian Gaza saat ini berisiko menjadi permanen, dengan lebih dari dua juta warga Palestina berdesak-desakan di kurang dari setengah wilayah Jalur Gaza sementara Israel mempertahankan pasukan di sekitar 60 persen wilayah Gaza.

Peta jalan tersebut menempatkan seluruh transisi di bawah Komite Verifikasi Implementasi, badan yang bertugas memutuskan apakah setiap tahap rencana telah selesai sebelum tahap berikutnya dapat dimulai.

Namun, para kritikus memperingatkan mekanisme tersebut dapat membuat seluruh proses secara efektif bergantung pada persetujuan Israel.

Menurut teks tersebut, komite akan dibentuk oleh perwakilan tinggi untuk Gaza dan mencakup perwakilan dari para penjamin, Pasukan Stabilisasi Internasional, dan Dewan Perdamaian.

Dalam praktiknya, para kritikus mengatakan ini memberi Israel dan sekutunya yang didukung AS kendali penuh atas kecepatan dan hasil proses tersebut.

Perpindahan dari satu fase ke fase berikutnya tidak akan otomatis. Itu akan bergantung pada konfirmasi komite bahwa tahap sebelumnya telah selesai, termasuk pengumpulan senjata, pembongkaran infrastruktur militer, dan pemulihan kondisi keamanan yang dapat diterima berdasarkan rencana tersebut.

Peta jalan tersebut juga menyatakan penarikan Israel akan dilakukan secara bertahap dan terkait langsung dengan kemajuan yang terverifikasi dalam proses "mengidentifikasi, membatasi, dan mengumpulkan" senjata.

Ini berarti Israel tidak diharuskan meninggalkan Gaza terlebih dahulu. Sebaliknya, warga Palestina akan diminta melucuti senjata sementara pasukan Israel tetap berada di dalam wilayah tersebut, dengan penarikan lebih lanjut bergantung pada verifikasi dari luar.

Bahkan fase terakhir pun tidak menjamin penarikan Israel sepenuhnya. Teks tersebut mengatakan pasukan Israel akan meninggalkan Gaza kecuali untuk "perimeter keamanan", di mana mereka akan tetap berada di sana sampai Gaza dianggap aman dari ancaman baru.

Peta jalan tersebut tidak mendefinisikan ukuran perimeter ini atau menetapkan tenggat waktu yang pasti bagi Israel untuk meninggalkannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menceritakan ketika Indonesia bergabung Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meredam konflik Israel dengan Gaza.

Dia mulanya menceritakan, Israel terus meningkatkan tekanan terhadap Gaza. Alhasil, Trump berinisiatif membantu rakyat Gaza karena korban jiwa terus berjatuhan.

"Nah, inilah yang membuat Indonesia juga mendapat surat apresiasi dari Presiden Amerika Serikat bahwa Presiden Indonesia yang mayoritas jumlah penduduknya itu Islam, tapi dia sangat memperhatikan masalah kemanusiaan di Gaza," katanya saat rapat bersama Komisi I, Selasa (19/5/2026).

Atas hal tersebut, Indonesia kemudian dimasukkan ke BoP dan berkonsultasi dengan beberapa negara Arab. Secara khusus, kata dia, Indonesia membuat kebijakan dengan menjaga eksistensi Hamas dan menghindari konflik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, khususnya terhadap rakyat Gaza.

Dia melanjutkan, Trump kemudian membentuk International Stabilization Force (ISF) dan Indonesia bergabung dengan ISF. Langkah ini sebagai upaya menjaga stabilitas di jalur Gaza pascakonflik.

Namun, saat ini terjadi dinamika geopolitik antara Amerika dengan Iran, sehingga konflik ini membuat BoP dan ISF seolah tertinggal.

"Namun, dinamika yang sekarang timbul karena masih terjadinya intensitas konflik antara Amerika dan Israel yang sangat tinggi, sehingga BOP cenderung 'left behind'. Nah, karena BO 'left behind', ISF juga 'left behind', " ucapnya.

Meskipun di Indonesia, katanya, Panglima TNI telah menyiapkan brigade-brigade komposit untuk geostrategi dan geopolitik dari inisiatif Presiden Amerika Serikat.

Menhan menjelaskan bahwa meski satuan TNI tersebut disiapkan untuk mendukung tugas-tugas perdamaian internasional, personel yang telah dipersiapkan tetap digunakan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional di dalam negeri.

Menurutnya, tidak ada kapasitas yang dibiarkan menganggur karena satuan tersebut tetap diarahkan untuk memperkuat “center of gravity” atau pusat kekuatan pertahanan Indonesia di tengah perkembangan dinamika strategis nasional.

"Di TNI sendiri walaupun dia disiapkan untuk kepentingan tugas-tugas perdamaian, tapi di dalam negeri dia dipersiapkan untuk tetap memperkuat center of gravity terhadap perkembangan sistem pertahanan negara di Indonesia, jadi satuannya yang di dalam negeri," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa posisi Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat ini cenderung ditinggalkan.

Hal ini menyusul intensitas konflik yang terjadi antara AS dengan Iran yang terjadi belakangan ini.

"Namun, dinamika yang sekarang timbul karena masih terjadinya intensitas konflik antara Amerika dan Iran yang sangat tinggi, sehingga BoP cenderung left behind. Nah, karena BoP left behind, ISF juga left behind," kata Menhan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Kendati demikian, Sjafrie menegaskan bahwa pasukan TNI sudah disiagakan jika sewaktu-waktu bergabung dengan ISF.

"Panglima TNI sudah menyiapkan brigade komposit untuk geostrategi dan geopolitik dan inisiatif Presiden AS belum mendapatkan suatu arahan implementasi, maka sampai saat ini ISF kita masih standby. Tapi di dalam negeri Panglima sudah melakukan kegiatan-kegiatan," ujarnya.

Lihat video: Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajah­sora

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah meminta penyiapan anggaran untuk membayar iuran keanggotaan Board of Peace (BoP).

Menurut dia, sejak awal tidak pernah ada instruksi dari Prabowo terkait penyediaan dana untuk iuran institusi bentukan Persiden Amerika Serikat Donald Trump itu.

"Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (21/4/2026)

Purbaya menegaskan, Presiden memang tidak ada komitmen untuk membayar iuran BoP.

"Sampai sekarang enggak ada komitmen bayar yang saya tahu dari Presiden Prabowo ya. Presiden selalu bilang enggak. Kita belum ada komitmen bayar," ujarnya.

Sikap pemerintah sebut Purbaya, konsisten hanya pada dukungan dalam bentuk personel.

"Dari hari pertama dia (Presiden Prabowo) komitmen kirim pasukan, tapi enggak ada komitmen bayar. Apalagi uang saya dipakai untuk Israel," ujar Purbaya.

Bendahara negara ini juga menegaskan sejak awal memutuskan merapat dengan BoP, Indonesia tidak pernah berjanji untuk turut memberikan iuran dana.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji untuk menyumbangkan uang senilai 1 miliar dollar AS kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dollar,” ujar Prabowo, dalam diskusi bersama para jurnalis dan pakar, dikutip dari rilis Badan Komunikasi (Bakom) RI pada Sabtu (21/3/2026).

Kepala Negara menegaskan pemerintah tidak pernah berkomitmen soal uang apa pun kepada Amerika Serikat saat bergabung dalam BoP.

Menurut dia, hal ini terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors pada 19 Februari lalu.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari Board of Peace hanya untuk memberikan kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza. “Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ucap Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan, pemerintah juga akan terus mengikuti perkembangan ke depan terkait Gaza.

Indonesia juga mungkin akan mempertimbangkan kontribusi lanjutan jika pembangunan kembali Gaza sudah dapat dimulai.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar menyiapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

“Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Menurut Purbaya, Indonesia tidak terikat komitmen membayar iuran meski tergabung dalam BoP, sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo.

Dalam keanggotaan itu, komitmen yang disampaikan Indonesia lebih menyoal penyediaan pasukan perdamaian.

“Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel,” ujar Purbaya.

“Jadi, Presiden posisinya jelas, kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin,” katanya menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Presiden juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Hal ini, lanjutnya, terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya.

"Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," tegas Prabowo.

Presiden menyampaikan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana.

"Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," katanya.

Meski demikian, Prabowo menyampaikan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Presiden Prabowo Subianto tidak pernah meminta dirinya menyiapkan dana untuk membayar iuran keanggotaan Board of Peace (BoP).

Sepengetahuan Purbaya, sejak awal bergabung, Prabowo tidak pernah berkomitmen untuk pemerintah Indonesia membayar iuran BoP.

"Sampai sekarang enggak ada komitmen bayar yang saya tau dari presiden ya. Presiden selalu bilang enggak. Kita belum ada komitmen bayar," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menegaskan tidak pernah menerima instruksi dari Prabowo untuk menyiapkan anggaran iuran BOP. Menurut dia, komitmen pemerintah hanya pada pengiriman pasukan, bukan pembayaran iuran.

"Dari hari pertama dia (Presiden Prabowo) komitmen kirim pasukan, tapi enggak ada komitmen bayar. Apalagi uang saya dipakai untuk Israel," ujar Purbaya.

"Saya tidak pernah menerima instruksi dari presiden untuk menyediakan uang untuk BOP dan presiden juga bilang kita gak pernah janji (untuk membayar iuran BOP)," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Prabowo telah menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji atau berkomitmen menyumbang sebesar 1 miliar dolar AS untuk Board of Peace (BoP) yang diusung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar," kata Prabowo dalam wawancara dengan jurnalis dan sejumlah tokoh di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, dikutip Minggu (22/3).

Prabowo juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Menurutnya, hal itu terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya.

"Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana.

"Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," kata Prabowo.

Prabowo menyatakan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

"Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana," ucapnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia tidak pernah berkomitmen untuk membayar iuran sebesar US$ 1 miliar atau Rp 17 triliun untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP).

Pernyataan Purbaya ini menanggapi kabar yang menyebut bahwa presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengalihkan dana senilai US$ 17 miliar ke Israel. Semula, dana itu dialokasikan untuk pemulihan Gaza.

Purbaya menegaskan, Presiden Prabowo Subianto hingga kini menyebut bahwa Indonesia tidak perlu memberi iuran Rp 17 triliun sebagai syarat keanggotaan.

“Sampai sekarang enggak ada komitmen bayar yang saya tahu dari Presiden ya. Presiden selalu bilang, ‘enggak, kita belum ada komitmen bayar’,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Prabowo, kata Purbaya, hanya berkomitmen mengirimkan pasukan, namun tidak dengan memberikan uang iuran tersebut.

“Dia komit kirim pasukan, kita komit kirim pasukan, tapi enggak ada komitmen bayar. Apalagi uang saya dipakai untuk Israel. Jadi itu enggak ada. Jadi saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” katanya.

Bendahara negara ini juga menegaskan sejak awal memutuskan merapat dengan BoP, Indonesia tidak pernah berjanji untuk turut memberikan iuran dana.

“Presiden juga bilang ‘kita enggak pernah janji’, kira-kira itu. Jadi Presiden posisinya clear kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL) membawa desakan agar Indonesia mengevaluasi keikutsertaannya di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Indonesia sendiri memang direncanakan akan mengirimkan pasukan dalam International Stabilization Force (ISF) seiring dengan keikutsertaannya di BoP.

Sebagaimana diketahui, satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026). Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.

Pada Senin (30/03/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan atas gugurnya tiga prajurit TNI saat sedang bertugas di UNIFIL, Pemerintah Indonesia perlu mendorong PBB untuk melakukan investigasi. Kemudian, mencari tahu siapa pihak yang bertanggung jawab dan bila perlu menuntut ganti rugi.

Menurutnya, tindakan penyerangan terhadap markas dan area tugas UNIFIL merupakan kejahatan perang karena bertentangan dengan hukum humaniter internasional.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat menarik secara sepihak pasukan yang telah dikontribusikan dalam Operasi Menjaga Perdamaian PBB. Mengingat kendali ada PBB.

Dalam konteks tersebut, pemerintah hanya bisa meminta Sekjen PBB untuk mengevaluasi apakah keberadaan UNIFIL masih dibutuhkan dalam situasi Israel menyerang Hezbullah di Lebanon atau harus segera diakhiri. Bila diakhiri barulah pasukan asal Indonesia dapat dipulangkan.

"Kejadian gugurnya tiga prajurit harus menjadi pertimbangan serius bila pemerintah akan mengirim pasukan ke International Stabilization Force yang berada dibawah BoP. Idealnya pemerintah tidak perlu mengirim pasukan," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Bisnis pada Jumat (3/4/2026).

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid juga mengutuk keras serangan Israel yang mengakibatkan gugurnya pasukan penjaga perdamaian tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

“Kejadian ini bukan hanya kehilangan besar bagi Indonesia, tetapi juga menjadi peringatan bahwa sistem perdamaian global sedang berada dalam ancaman serius,” kata Kholid dalam keterangan tertulisnya.

PKS pun mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas di forum internasional, termasuk mendesak PBB dan dunia internasional memberi sanksi berat kepada Israel.

Selain itu, PKS menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap posisi Indonesia dalam berbagai forum perdamaian internasional, termasuk kemungkinan meninjau kembali keterlibatan dalam BoP apabila tidak lagi efektif dalam menjaga perdamaian dan keadilan global.

PKS juga menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama.

“Jika tidak ada jaminan keamanan bagi prajurit TNI yang memadai dari PBB, maka pemerintah perlu mempertimbangkan langkah strategis, termasuk evaluasi terhadap keberlanjutan penugasan pasukan Indonesia dalam misi UNIFIL,” ujar Kholid.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi mengecam keras serangan insiden penyerangan di Lebanon yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI.

Umar menyatakan kecaman itu dalam sidang Darurat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai situasi di Lebanon, pada Selasa (31/3/2026). Dalam sidang itu pun, Umar mendesak PBB melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

"Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel," ujar Umar.

Dia menjelaskan bahwa eskalasi ini berakar dari serangan militer Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan Lebanon dan menargetkan wilayah tersebut. Serangan itu dinilai sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian dunia. Bahkan, serangan itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional. Terlebih, saat ini korbannya merupakan pasukan pemelihara perdamaian (peacekeepers) Indonesia di UNIFIL.

Dalam sidang tersebut, Umar menyampaikan tiga tuntutan utama terkait gugurnya prajurit TNI di Lebanon, yakni percepatan pemulangan jenazah tiga personel yang gugur secara aman dan bermartabat serta pemberian perawatan medis terbaik bagi lima prajurit yang terluka.

Selain itu, dia meminta jaminan dari semua pihak yang terlibat, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan agresif yang membahayakan personel serta aset PBB.

Umar juga mendesak DK PBB dan Sekretaris Jenderal PBB untuk segera menerapkan langkah darurat guna memastikan perlindungan penuh bagi personel UNIFIL, termasuk meninjau protokol keamanan dan rencana evakuasi jika situasi memburuk.

UNIFIL sendiri merupakan pasukan perdamaian bentukan PBB pada 1978. Indonesia baru bergabung dalam UNIFIL pada 2006 lewat Kontingen Garuda (Konga).

Tujuan pasukan ini dibentuk adalah untuk memantau penarikan pasukan Israel dari Lebanon. Kemudian, pasukan juga dibentuk untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional serta mendukung pemerintah Lebanon dalam menegakkan otoritasnya di wilayah tersebut.

Selain di Lebanon, pasukan Indonesia pun telah berkiprah di pasukan perdamaian bentukan PBB untuk berbagai negara. Indonesia misalnya pernah mengirimkan pasukan perdamaian di Republik Demokratik Kongo pada 2020.

Selain itu, pasukan Indonesia pernah ambil bagian dalam pasukan perdamaian United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) di Kamboja pada 1992-1993.

Ancang-ancang Kirim Pasukan Perdamaian Gaza

Terbaru, Indonesia direncanakan akan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza seiring dengan keikutsertaan Indonesia di BoP. Dalam KTT BoP pertama di AS pada awal tahun ini, Mayor Jenderal Amerika Serikat Jasper Jeffers mengumumkan komitmen sejumlah negara untuk mengirimkan pasukan dalam ISF bagi perdamaian Palestina.

Dalam pernyataannya, Jeffers menyampaikan bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengerahkan pasukan militer guna menjaga implementasi gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di Gaza, Palestina.

"Saya dengan sangat senang mengumumkan hari ini bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk bertugas dalam International Stabilization Force yaitu Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. [Sedangkan] Mesir dan Yordania berkomitmen mengirimkan polisi terlatih,” ujar Jeffers.

Jeffers juga menegaskan bahwa Indonesia menerima posisi strategis sebagai Wakil Komandan ISF dalam misi stabilisasi internasional di Gaza.

“Indonesia telah menerima tugas sebagai wakil komandan ISF,” kata Jeffers.

Dalam agenda yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan hingga 8.000 personel guna mendukung misi Pasukan Stabilisasi Internasional dalam menjaga perdamaian di Gaza.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan. Kami siap mengerahkan pasukan untuk mengambil bagian secara aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional demi mewujudkan perdamaian ini,” kata Prabowo.

Komitmen tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan langsung dalam menjaga keamanan, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, serta memastikan implementasi gencatan senjata berjalan efektif.

Namun, kini wacana pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia ke Gaza terhenti. Sebab, konflik di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel sedang meningkat.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada bulan lalu (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah berkomitmen untuk menyumbang US$1 miliar atau setara sekitar Rp16,9 triliun kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah bergabung dengan BoP yang diklaim bakal membangun ulang Gaza khususnya usai dibombardir Israel sejak akhir 2023 lalu.

“Jadi, kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$1 miliar,” ujar Prabowo dalam wawancaranya, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah, Sabtu (21/3/3026).

Tidak hanya itu, Prabowo turut menegaskan bahwa tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada AS terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Hal ini, menurutnya, ditandai dengan absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya. Prabowo menjelaskan, pertemuan BoP pada 19 Februari 2026 lalu adalah pertemuanfounding donors, di mana masing-masing pihak menyumbang.

"Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Presiden ke-8 itu.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana.

“Kami menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.

Meski demikian, Prabowo menambahkan bahwa pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kami punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” jelasnya.

Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada komitmen untuk membayar iuran sebagai anggota BoP.

“Tidak ada komitmen sama sekali,” pungkas Presiden.

Adapun beberapa negara lain masuk dalam anggota BoP selain Indonesia, seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir hingga Israel.

Seperti diberitakan sebelumnya, iuran US$1 miliar itu diperlukan untuk mendapatkan kursi keanggotaan di Board of Peace.