TEL AVIV - Sumber keamanan dan politik regional mengatakan kepada jaringan berita Lebanon Al Mayadeen bahwa pernyataan-pernyataan yang terus-menerus dikeluarkan para pejabat Israel mencerminkan “kegagalan politik dan militer serta ketegangan internal yang besar.”

Tak hanya itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak punya pilihan lain, selain menerima gencatan senjata yang ditetapkan berdasarkan nota kesepahaman Iran-Amerika Serikat.

“Suka atau tidak suka, Netanyahu terpaksa menerima gencatan senjata berdasarkan nota kesepahaman,” ungkap sumber tersebut.

Sumber tersebut menambahkan pengalaman sebelumnya menunjukkan retorika Netanyahu yang semakin keras mengindikasikan persiapan untuk fase politik baru daripada penolakan terhadap perjanjian tersebut.

“Pengalaman kami dengan isu Zionis sejak awal adalah ketika Netanyahu mengambil posisi yang berlebihan, itu berarti dia sedang mempersiapkan tahap selanjutnya,” ungkap sumber tersebut.

Menurut sumber tersebut, “Perlawanan memberlakukan gencatan senjata, dan akan melanjutkan pekerjaannya sampai penjajah diusir dari titik terakhir.”

Sumber tersebut lebih lanjut mengungkapkan, “Tahap awal jadwal penarikan pasukan Netanyahu telah disiapkan dan sedang dipelajari dan ditinjau” sebagai bagian dari pengaturan untuk mengimplementasikan klausul pertama nota kesepahaman.

Mekanisme Pemantauan Gencatan Senjata

Persiapan penarikan yang dilaporkan ini muncul setelah para negosiator AS dan Iran sepakat selama pembicaraan di Swiss untuk membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Lebanon, Qatar, dan Pakistan.

Menurut pengaturan yang dilaporkan, mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memantau implementasi gencatan senjata di Lebanon dan menangani sengketa yang terkait dengan fase pertama nota kesepahaman.

Perkembangan ini terjadi ketika para pejabat Israel terus mengkritik kesepakatan yang dicapai antara Washington dan Teheran, sementara pemerintahan Donald Trump telah membela nota kesepahaman tersebut sebagai cara mencegah perang regional yang lebih luas.

Serangan Israel Berlanjut

Meskipun ada kerangka kerja gencatan senjata, serangan Israel terus berlanjut di seluruh Lebanon selatan pada hari Rabu (24/6/2026).

Pertahanan Sipil Lebanon mengumumkan dua orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel yang menargetkan satu SUV di dekat Kfar Rumman.

Kantor Berita Nasional Lebanon mengatakan para korban tewas ketika drone menabrak kendaraan X5 di jalan menuju Tallat al-Dabsha dekat Doha Kfar Rumman.

Pasukan Israel juga melepaskan tembakan ke kendaraan sipil di Nabatieh al-Fawqa tanpa menimbulkan korban jiwa, sementara satu drone menjatuhkan dua bom suara di atas Barashit di distrik Bint Jbeil.

Artileri Israel menembaki Yater, satu drone Israel menyerang lingkungan Al-Barid di Nabatieh al-Fawqa, dan pasukan Israel melakukan pengeboman di Aitaroun.

Satu tank Merkava juga menembakkan beberapa peluru ke arah Hadatha di distrik Bint Jbeil.

Secara terpisah, patroli Israel yang disertai dengan buldoser D9 memasuki Ain Arab satu hari setelah tentara Lebanon membuka kembali jalan akses dan penduduk kembali ke kota.

Menurut Kantor Berita Nasional Lebanon, pasukan pendudukan Israel menginstruksikan wali kota kota untuk memerintahkan penduduk meninggalkan rumah mereka sebelum pukul 17.00, mengancam akan menghancurkan bangunan jika mereka tetap tinggal.

Serangan terbaru ini terjadi setelah dua hari pemboman intensif Israel di Lebanon selatan yang menewaskan puluhan orang, meskipun dilaporkan terjadi penurunan laju serangan sejak Sabtu.

Menurut data Lebanon, jumlah korban tewas sejak agresi Israel yang diperbarui dimulai pada 2 Maret telah meningkat menjadi 4.211 orang tewas dan 12.173 orang terluka.

NEW YORK - Pasukan Israel telah dengan sengaja menargetkan dan membunuh anak-anak Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menurut penyelidikan PBB. Laporan PBB itu menyatakan serangan tersebut merupakan kejahatan perang dan menunjukkan niat genosida.

Srinivasan Muralidhar, ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB tentang Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel, menyampaikan temuan tersebut pada hari Selasa (23/6/2026) saat membahas laporan baru tentang pelanggaran Israel terhadap anak di bawah umur.

Ia mengatakan komisi tersebut telah menemukan "bukti yang tak terbantahkan" tentang pembunuhan yang ditargetkan secara sengaja terhadap anak-anak Palestina, serta penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan, kekerasan seksual dan berbasis gender, dan serangan terhadap infrastruktur yang penting bagi anak-anak, seperti panti asuhan, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

Menurut komisi tersebut, pasukan Israel membunuh lebih dari 20.000 anak-anak Palestina dan melukai lebih dari 44.000 lainnya antara Oktober 2023 dan Oktober 2025.

Temuan UNICEF juga menunjukkan pada Februari 2026, jumlah korban di Gaza telah meningkat menjadi 21.289 anak yang tewas dan 44.500 yang terluka.

Muralidhar menyatakan anak-anak menyumbang sekitar 30% dari mereka yang tewas di wilayah Palestina yang diduduki dan serangan terhadap mereka telah menjadi "aktivitas yang berkelanjutan."

Komisi tersebut mengaitkan sebagian besar korban dengan penggunaan senjata peledak oleh Israel di daerah padat penduduk dan kegagalan mengambil tindakan pencegahan yang memadai meskipun ada anak-anak di sana.

Laporan tersebut juga mendokumentasikan kasus-kasus anak-anak yang diduga ditembak oleh penembak jitu atau drone Israel saat evakuasi, berlindung di tenda, mendekati lokasi bantuan, atau tinggal di kamp pengungsian.

Petugas medis telah mencatat pola luka tembak tunggal di kepala atau tubuh bagian atas, yang menunjukkan penargetan yang disengaja.

Penyelidikan tersebut menambahkan blokade Israel terhadap Gaza, termasuk pembatasan masuknya makanan, bahan bakar, perlengkapan medis, dan bantuan kemanusiaan lainnya, juga telah memperburuk kekurangan gizi, penyakit, kematian yang dapat dicegah, dan trauma psikologis jangka panjang.

Komisi tersebut menduga otoritas dan pasukan keamanan Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Gaza, serta kejahatan perang di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Israel telah menolak tuduhan genosida dan berulang kali menegaskan kampanye militernya ditujukan pada kelompok Hamas, bukan warga sipil.

Perang Gaza dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, di mana sekitar 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 orang disandera.

Kampanye Israel selanjutnya telah menghancurkan sebagian besar Gaza, menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 173.000 orang, menurut otoritas kesehatan setempat.

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel perlu berhenti bergantung pada bantuan militer Amerika Serikat. Menurut dia, Israel sebaiknya mengembangkan sistem persenjataannya sendiri.

“Saya sangat menghargai dukungan yang telah kita terima dari teman-teman Amerika kita, tetapi kita perlu membebaskan diri dari ketergantungan dan membangun sistem persenjataan independen kita sendiri,” kata Netanyahu saat berpidato di hadapan pasukan pekan lalu, menurut video yang dibagikan hari ini oleh kantor perdana menteri Israel.

Komentar tersebut muncul ketika Israel berada di bawah tekanan yang meningkat dari AS untuk mengurangi serangannya di Lebanon selatan, di mana Israel secara ilegal menduduki sebagian besar wilayah.

Netanyahu bersikeras pasukan Israel akan terus menduduki Lebanon selatan dan "menghancurkan" infrastruktur Hizbullah.

Sementara itu, kementerian kesehatan di Gaza mengatakan dua orang tewas dan 20 orang terluka oleh militer Israel dalam periode pelaporan 24 jam terakhir.

Selain itu, satu orang meninggal karena luka yang diderita sebelumnya, dan jenazah orang lain yang tewas dalam serangan sebelumnya telah ditemukan, kata kementerian tersebut.

Jumlah korban tewas sejak dimulainya perang pada Oktober 2023 telah mencapai setidaknya 73.039 orang, dengan 173.388 orang terluka.

Sejak "gencatan senjata" di Gaza mulai berlaku pada Oktober, serangan Israel telah menewaskan 1.027 warga Palestina dan melukai 3.280 orang, demikian pernyataan tersebut.

WASHINGTON - Putaran baru negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel diperkirakan akan fokus pada kemungkinan penarikan bertahap Israel dari sebagian wilayah Lebanon selatan. Kabar itu menurut laporan situs berita Israel Walla.

Pembicaraan itu dijadwalkan dimulai di Washington pada hari Selasa (23/6/2026) di bawah mediasi AS. Perundingan itu akan menandai putaran kelima diskusi antara kedua pihak sejak negosiasi dimulai pada bulan April.

Menurut Walla, mengutip sumber-sumber Israel yang tidak disebutkan namanya, para peserta diharapkan membahas penarikan bertahap Israel dari daerah-daerah di Lebanon selatan yang menurut pejabat Israel tidak menimbulkan ancaman keamanan langsung bagi masyarakat di sepanjang perbatasan.

Laporan tersebut mengatakan pejabat Israel sedang mempertimbangkan menarik diri dari posisi yang "tidak memungkinkan tembakan langsung ke wilayah Israel" sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencapai kesepakatan keamanan.

Pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi perwakilan Lebanon dan Israel akan bertemu di Washington dari Selasa hingga Kamis sebagai bagian dari upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk mengatasi masalah keamanan di sepanjang perbatasan.

Walla melaporkan diskusi tersebut diperkirakan akan mencakup apa yang digambarkan sebagai kerangka kerja percontohan untuk potensi penyelesaian di lapangan.

Situs web tersebut mengutip pejabat keamanan Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan Gedung Putih belum memberikan tekanan signifikan kepada Israel terkait penarikan pasukan dari Lebanon selatan.

Menurut para pejabat tersebut, Washington terus menunjukkan pemahaman terhadap kekhawatiran Israel tentang ancaman keamanan yang ditimbulkan Hizbullah di dekat perbatasan.

TEL AVIV - Anggota kabinet sayap kanan Israel, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, pada hari Jumat (19/6/2026) menyerukan peningkatan serangan di Lebanon. Ancaman itu muncul setelah militer Israel mengatakan empat tentara tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan.

Dalam unggahan di X, Ben-Gvir mengatakan Israel harus merespons dengan keras meskipun ada tekanan internasional.

“Dengan segala hormat kepada Amerika, Israel harus memperjelas kepada seluruh dunia bahwa darah putra-putra kita dan keamanan warga negara kita tidak akan dikorbankan. Seluruh Lebanon harus terbakar,” tulis menteri ekstremis itu.

“Tugas utama kita adalah melindungi warga negara Israel dan tentara IDF (tentara), dan komitmen ini lebih diutamakan daripada pertimbangan lainnya,” tambahnya.

Ben-Gvir mencatat ia telah menyampaikan posisinya secara langsung kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. “Saya mengatakan kepada Perdana Menteri, bahkan dalam pertemuan pribadi kami: Untuk setiap air mata seorang ibu Israel, seribu ibu Lebanon harus menangis,” ujar dia.

Menyerukan serangan yang lebih keras, ia menambahkan di Timur Tengah perlu untuk “mengamuk. Untuk memusnahkan. Untuk menghancurkan teror.”

Menteri ekstremis lainnya, Smotrich, menulis di X, “Pagi yang berat… Saatnya berbicara dengan api. Untuk membuka gerbang neraka.”

Pernyataan tersebut muncul setelah militer Israel mengumumkan empat tentara telah tewas selama bentrokan di Lebanon selatan, di tengah ketegangan yang terus berlanjut di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon.

Meskipun ada kesepakatan AS-Iran yang dilaporkan mencakup ketentuan yang bertujuan mengakhiri permusuhan di Lebanon, serangan Israel berlanjut setelah tengah malam.

Sebelumnya pada hari Jumat, setidaknya 24 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangkaian serangan Israel di Lebanon selatan, menurut kantor berita resmi Lebanon (NNA).

Badan tersebut mengatakan serangan itu menghantam rumah-rumah penduduk di Al-Sharqiyah, Harouf, dan Kfar Sir di distrik Nabatieh, dan juga menyebabkan beberapa orang hilang.

Menurut angka resmi terbaru, serangan militer Israel di Lebanon, yang dimulai pada 2 Maret, telah menewaskan 3.912 orang, melukai 11.873 lainnya, dan menyebabkan lebih dari satu juta penduduk mengungsi.

Selama kampanye militer baru-baru ini, pasukan Israel maju lebih dari 10 kilometer (6 mil) ke wilayah Lebanon.

TEL AVIV - Pemerintah Israel dilaporkan telah menguraikan rencana memberikan pendanaan negara kepada anggota kelompok pemukim ekstremis Hilltop Youth. Mereka mengalokasikan sekitar 5,5 juta shekel (USD1,9 juta atau Rp34 miliar) untuk tunjangan bulanan bagi para anggotanya.

Didirikan pada akhir tahun 1990-an, kelompok ini telah beroperasi di Tepi Barat dan mempertahankan jaringan pos-pos ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Selama bertahun-tahun, Hilltop Youth telah terlibat dalam berbagai insiden kekerasan terhadap warga Palestina, termasuk pembakaran dan pembunuhan, dengan hampir tanpa hukuman.

Kelompok tersebut, yang diyakini memiliki kurang dari 1.000 anggota aktif, diakui sebagai entitas ekstremis dan dikenai sanksi oleh Uni Eropa dan Kantor Pengawasan Aset Asing AS pada tahun 2024.

Pemerintah Israel kini berupaya memberikan tunjangan kepada anggota kelompok tersebut untuk menutupi kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.

Laporan itu diungkap harian Yedioth Ahronoth pada hari Senin, mengutip dokumen yang dikeluarkan Menteri Permukiman dan Misi Nasional sayap kanan, Orit Strock.

Kementerian telah mengidentifikasi lebih dari 650 pemuda yang tinggal di pos-pos terpencil di puncak bukit di seluruh Tepi Barat yang memenuhi syarat untuk program tersebut.

Anggota kelompok tersebut akan menerima sekitar USD550 per bulan di bawah program tersebut mulai Juni, menurut surat kabar tersebut. Rencana tersebut melibatkan alokasi hampir USD2 juta untuk membiayai program tersebut hingga akhir tahun.

Dana tersebut merupakan bagian dari program yang lebih luas senilai sekitar 120 juta shekel (USD41,3 juta), yang dimaksudkan untuk mengatasi kekerasan terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim, seperti yang dicatat oleh harian tersebut.

Program ini menggabungkan sarana pendidikan dengan kerja sosial, termasuk menempatkan mediator antara Pemuda Bukit dan otoritas lokal, serta mendorong wajib militer.

Gerakan ini, yang berakar pada Zionisme, sebagian besar terdiri dari pemukim Israel berusia antara 16 dan 26 tahun.

Anggota kelompok ini memilih meninggalkan rumah mereka, meninggalkan pendidikan atau pekerjaan mereka, untuk tinggal di pos-pos terpencil di puncak bukit yang menghadap komunitas Palestina sambil mengganggu penduduk setempat.

Kekerasan pemukim telah meningkat di Tepi Barat sejak serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan pasukan Israel akan terus menduduki wilayah Suriah dan Gaza tanpa batas waktu, selain Lebanon selatan. Itu menjadi sinyal buruk dalam perjanjian damai Iran dan AS yang menginginkan gencatan senjata di Lebanon.

“Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saya menjalankan kebijakan yang jelas di mana [militer] akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza untuk jangka waktu yang tidak terbatas guna melindungi perbatasan dan komunitas Israel dari sana terhadap unsur-unsur jihadis,” kata Katz dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Jazeera.

“Ini adalah pelajaran utama dari peristiwa 7 Oktober. Kami menentang penarikan [militer] dari Lebanon – terlepas dari semua tekanan yang ada dan yang akan datang.”

Ia mengatakan bahwa "semua infrastruktur pejuang" akan dihancurkan untuk "melindungi perbatasan Israel", dan bahwa Israel telah memberi tahu rekan-rekan AS-nya tentang posisinya.

"Jika Iran menyerang Israel karena peristiwa di Lebanon — kami akan menyerangnya dengan kekuatan penuh dan secara jelas menunjukkan kesenjangan kekuatan," tambah Katz.

Setelah serangan Hamas tahun 2023, Israel menguasai wilayah di Gaza, Lebanon, dan Suriah seluas ratusan kilometer persegi, mengklaim perebutan wilayah tersebut sebagai hal yang diperlukan untuk “keamanannya”.

Sementara itu, Lorenzo Trombetta, analis senior di kantor berita ANSA Italia, mengatakan perang Israel terhadap Lebanon akan berlanjut dan AS tidak akan menekannya untuk berhenti.

“Strategi pemerintah Netanyahu adalah mempertahankan sikap perang agresif terhadap Hizbullah dengan satu atau dua mata tertuju pada pemilihan umum di akhir Oktober,” kata Trombetta kepada Al Jazeera, merujuk pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

“Ada menteri-menteri dalam pemerintahan ini, khususnya Ben-Gvir, yang berkampanye untuk diri mereka sendiri, mendorong retorika yang lebih keras, dan ada paradoks bahwa gencatan senjata yang benar-benar dihormati Israel tidak akan sesuai dengan strategi politik ini,” tambahnya.

“Jadi untuk kebutuhan politik para menteri pemerintahan Netanyahu ini, menjaga negara dalam keadaan siaga tinggi jauh lebih efektif daripada gencatan senjata yang umumnya dihormati.”

Militer Israel akan terus menduduki wilayah di Lebanon selatan yang menurut mereka telah direbut untuk melindungi Israel utara dari serangan Hizbullah, dan tekanan AS terhadap Israel untuk menghentikan perang tersebut kemungkinan besar tidak akan berhasil, kata Trombetta.

“Saya tidak melihat bagaimana pemerintahan Trump dapat menekan Netanyahu. Ya, senjata Amerika adalah sebuah pengaruh, tetapi Washington sangat jarang bersedia menggunakannya… untuk menahan tekanan militer Israel yang agresif di dalam Lebanon.”

KAIRO - Kelompok Palestina Hamas mengatakan pergerakan terus-menerus Israel atas "garis kuning" ke arah barat di dalam Jalur Gaza dan perluasan kendali atas tanah Palestina bertujuan "menggagalkan jalur negosiasi dan menghalangi upaya yang dilakukan" untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata. Peringatan itu diungkap juru bicara Hamas, Hazem Qassem.

Dia menjelaskan hal itu ketika faksi-faksi Palestina dan mediator mengadakan pembicaraan di Kairo mengenai isu-isu yang belum terselesaikan terkait dengan perjanjian gencatan senjata.

Tentara Israel memindahkan blok-blok garis kuning ke arah barat sekitar 300 meter di beberapa wilayah Jalur Gaza selama seminggu terakhir dan hingga Jumat, terutama di lingkungan Tuffah di sebelah timur Kota Gaza, menurut saksi mata.

"Garis kuning" merujuk pada garis pemisah tempat tentara Israel mundur di bawah fase pertama rencana AS untuk mengakhiri perang di Gaza. Rencana tersebut mulai berlaku pada Oktober 2025, tetapi Tel Aviv belum mematuhinya.

Sejak gencatan senjata diberlakukan, tentara Israel telah membunuh dan melukai puluhan warga Palestina, dengan alasan mereka mencoba menyeberangi garis perbatasan.

“Pergerakan garis kuning ke arah barat oleh tentara Israel di Kota Gaza, beserta penembakan dan pengusiran yang menyertainya, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata,” kata Qassem.

“Langkah ini menunjukkan ketidakmampuan negara-negara penjamin dan Dewan Perdamaian untuk menghentikan pelanggaran Israel,” tambahnya.

Dia menekankan hal itu menerjemahkan ancaman Israel sebelumnya untuk memperluas wilayah yang dikuasainya di dalam Jalur Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui pada 15 Mei bahwa tentaranya menduduki 60% Jalur Gaza dan mengungkapkan niat pemerintahnya untuk memperluas wilayah tersebut menjadi 70%.

“Perkembangan ini terjadi ketika negosiasi terus berlanjut di Kairo,” ujar Qassem, terlepas dari apa yang ia gambarkan sebagai posisi “positif” yang ditunjukkan faksi-faksi Palestina selama pembicaraan dengan para mediator.

“Tindakan Israel mencerminkan keengganannya untuk menerapkan perjanjian gencatan senjata dan bertujuan menggagalkan jalur negosiasi dan menghalangi upaya yang sedang dilakukan, sambil terus meningkatkan eskalasi untuk kepentingan politik dan elektoral,” kata Qassem.

Hamas mengumumkan pada hari Selasa bahwa pendekatan yang dapat diterima telah dicapai pada beberapa isu yang diperdebatkan terkait dengan perjanjian gencatan senjata Gaza selama pembicaraan yang diselenggarakan Kairo.

“Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam diskusi mencapai pemahaman awal tentang isu-isu pelik dalam perjanjian tersebut,” ungkap Qassem kepada Anadolu tanpa mengungkapkan sifat atau detail dari pendekatan tersebut.

Perkembangan ini terjadi ketika Israel terus melanggar gencatan senjata dengan mencegah masuknya sejumlah makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, bahan-bahan tempat tinggal, dan rumah prefabrikasi yang telah disepakati ke Gaza, dan dengan gagal membuka penyeberangan seperti yang diatur dalam perjanjian.

Pelanggaran tersebut telah menewaskan 981 warga Palestina dan melukai 3.111 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Ratusan ribu warga Palestina tinggal di tenda dan tempat penampungan sementara di seluruh Gaza setelah perang Israel menghancurkan rumah mereka atau menyebabkan kerusakan parah, memaksa mereka berulang kali mengungsi dan berada di kamp-kamp yang kekurangan kebutuhan dasar dan layanan penting.

Sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza pada 8 Oktober 2023, sekitar 73.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 173.000 lainnya terluka, sementara kerusakan yang meluas telah memengaruhi 90% infrastruktur sipil di wilayah tersebut.

JALUR GAZA - Militer Amerika Serikat telah mulai membangun pangkalan besar di dekat perbatasan Gaza. AS berdalih pangkalan itu diharapkan akan berfungsi sebagai markas besar bagi personel militer dan sipil yang terlibat dalam implementasi rencana Gaza Presiden Donald Trump. Kabar itu diungkap surat kabar Israel, Israel Hayom.

Surat kabar tersebut melaporkan pada hari Rabu bahwa pembangunan sedang berlangsung di dekat komunitas Israel di Re’im, dekat Jalur Gaza.

Menurut laporan tersebut, fasilitas tersebut dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pusat komando dan koordinasi bagi organisasi internasional, personel sipil, dan pasukan militer yang diharapkan akan berpartisipasi dalam implementasi fase selanjutnya dari rencana Trump untuk Gaza.

“Kami telah mengetahui Angkatan Darat AS telah mulai membangun pangkalan besar di perbatasan Gaza, tidak jauh dari Re’im,” lapor surat kabar tersebut.

Israel Hayom mengatakan instalasi baru ini diharapkan akan menggantikan markas besar multinasional yang saat ini beroperasi dari Kiryat Gat di Israel selatan.

Menurut laporan tersebut, fasilitas Kiryat Gat sebelumnya menampung perwakilan dari lebih dari 24 negara, termasuk beberapa negara Arab, yang berpartisipasi dalam upaya koordinasi internasional terkait Gaza.

Surat kabar itu mengatakan banyak dari perwakilan tersebut pergi setelah pecahnya konflik yang melibatkan Iran awal tahun ini.

TEL AVIV - Israel menjadi negara yang paling banyak terkena boikot di seluruh dunia. Negara Zionis itu menghadapi gelombang sanksi internasional yang menargetkan para pejabat pemerintah, warga sipil penjajah, dan lembaga resmi, menurut laporan harian Yedioth Ahronoth pada hari Kamis.

Dengan judul "Bagaimana Israel Menjadi Negara yang Paling Banyak Diboikot di Dunia," surat kabar tersebut mengatakan Israel telah menghadapi "tsunami sanksi internasional yang menargetkan para pejabat pemerintah Israel, penjajah, dan lembaga, tekanan yang meningkat dari berbagai negara dan organisasi pro-BDS yang sudah lama ada."

Disebutkan, Prancis baru-baru ini melarang Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memasuki negara itu. Sebelumnya, Paris memberlakukan larangan serupa terhadap Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.

Menurut surat kabar tersebut, langkah Prancis itu sebagai tanggapan atas "promosi aktif" kedua menteri tersebut terhadap aneksasi Tepi Barat, permukiman ilegal baru, dan kebijakan yang dianggap melemahkan Otoritas Palestina.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sebagai wilayah Palestina yang diduduki, dan aneksasinya ke Israel secara efektif akan menghilangkan kemungkinan pembentukan negara Palestina merdeka seperti yang diimpikan dalam resolusi internasional.

Momentum yang Meningkat

Yedioth Ahronoth mengatakan hingga 7 Oktober 2023, Israel berhasil membatasi dampak kampanye boikot, divestasi, dan sanksi (BDS).

“Sanksi ekonomi hanya sedikit berpengaruh karena ekonomi Israel yang kuat menghalangi divestasi, sementara boikot akademis dan budaya sebagian besar bersifat simbolis,” tambahnya.

“Namun, fenomena ini telah meningkat, dengan BDS mencapai keberhasilan di berbagai bidang,” kata harian itu.

“Gerakan ini telah merusak reputasi Israel secara internasional, terbukti dalam survei opini publik yang menunjukkan persepsi negatif yang semakin meningkat.”

Laporan tersebut mengutip beberapa contoh, termasuk seniman yang menolak tampil di Israel, penulis yang menolak terjemahan bahasa Ibrani atas karya mereka, dan kampanye untuk menghapus Israel dari acara-acara seperti Eurovision atau kompetisi FIFA.

Laporan itu juga menunjuk pada upaya yang semakin meningkat untuk menarik investasi asing, “termasuk dana kekayaan negara Norwegia yang menarik investasinya dari perusahaan-perusahaan Israel.”

“Daftar hitam Dewan Hak Asasi Manusia PBB menargetkan perusahaan-perusahaan Israel dan internasional yang beroperasi di luar Garis Hijau,” kata laporan itu, merujuk pada permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

“Laporan dan video dari Tepi Barat yang menunjukkan para penjajah terlibat dalam perilaku kekerasan terhadap warga Palestina dan perusakan properti semakin memicu sanksi,” ungkap laporan itu.

“Pernyataan dan tindakan publik oleh para menteri, terutama video Ben-Gvir yang beredar luas yang mempermalukan peserta armada yang menuju Gaza, menuai kecaman dari berbagai negara karena dianggap melanggar garis merah.”

TEL AVIV - Israel mengalokasikan 152 juta shekel (USD51 juta atau Rp917 miliar) untuk mempersiapkan rencana pembangunan 69 permukiman dan pos terdepan ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Laporan itu diungkap kelompok anti-permukiman Israel, Peace Now, pada hari Kamis (11/6/2026), seperti dilaporkan Anadolu.

Alokasi tersebut dilakukan selama pemungutan suara melalui telepon oleh para menteri pekan lalu, kata kelompok itu dalam pernyataan.

Mereka menambahkan pemerintah Israel juga sedang mempersiapkan rancangan resolusi untuk mengalokasikan lebih dari 1 miliar shekel (USD337 juta) untuk membangun permukiman dan pos terdepan ilegal baru di wilayah yang diduduki.

Peace Now mengatakan keputusan tersebut mengalokasikan dana kepada Kementerian Perumahan untuk menyelesaikan prosedur perencanaan awal untuk permukiman yang dilegalkan oleh pemerintah antara tahun 2023 dan 2025, bersama dengan mempersiapkan rencana memperluas pembangunan permukiman di Tepi Barat.

Tidak ada komentar langsung dari pemerintah mengenai laporan tersebut.

Satu laporan terpisah oleh Axios mengatakan Kabinet Israel diperkirakan akan menyetujui rencana pendanaan untuk pendirian de facto 61 permukiman baru di Tepi Barat.

Laporan tersebut mengatakan pemerintah diperkirakan akan menghabiskan lebih dari USD350 juta selama beberapa tahun untuk mendirikan 61 pemukiman yang baru disetujui.

Rencana tersebut akan membiayai lokasi perumahan sementara, bangunan publik, dan infrastruktur bahkan sebelum perencanaan formal selesai, yang merupakan salah satu perluasan permukiman terbesar dalam beberapa dekade.

Banyak permukiman tersebut berada di daerah-daerah yang secara strategis sensitif seperti Lembah Yordania di sepanjang Jalan Raya 90, Perbukitan Hebron Selatan, dan lokasi yang dimaksudkan untuk menciptakan kesinambungan teritorial antara permukiman yang ada.

“Langkah seperti itu semakin melemahkan prospek negara Palestina di masa depan,” kata laporan tersebut.

JALUR GAZA - Hamas mengutuk Otoritas Palestina atas penangkapan warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Hamas menuduh Otoritas Palestina menekan perlawanan dan menganiaya rakyatnya.

“Kami memperingatkan bahaya praktik-praktik yang salah dan pendekatan yang tidak patriotik yang dilakukan oleh Otoritas Palestina dan kelanjutan koordinasi keamanan mereka, mengingat eskalasi perang genosida yang dilancarkan pendudukan dan milisi pemukimnya terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza,” tegas pernyataan Hamas.

Mereka menambahkan, penangkapan anggota perlawanan oleh Israel setelah mereka dibebaskan dari penjara Otoritas Palestina adalah “kejahatan nasional”.

“Satu tikaman beracun di punggung rakyat Palestina dan perlawanan mereka pada saat rakyat kami menghadapi perang pemusnahan dan pengusiran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern,” tegas kelompok itu.

Mereka menyerukan kepada Otoritas Palestina menghentikan penuntutan, membebaskan semua tahanan politik, dan mengakhiri “sandiwara yang disebut koordinasi keamanan” dengan Israel.