TEL AVIV - Israel mengalokasikan 152 juta shekel (USD51 juta atau Rp917 miliar) untuk mempersiapkan rencana pembangunan 69 permukiman dan pos terdepan ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Laporan itu diungkap kelompok anti-permukiman Israel, Peace Now, pada hari Kamis (11/6/2026), seperti dilaporkan Anadolu.

Alokasi tersebut dilakukan selama pemungutan suara melalui telepon oleh para menteri pekan lalu, kata kelompok itu dalam pernyataan.

Mereka menambahkan pemerintah Israel juga sedang mempersiapkan rancangan resolusi untuk mengalokasikan lebih dari 1 miliar shekel (USD337 juta) untuk membangun permukiman dan pos terdepan ilegal baru di wilayah yang diduduki.

Peace Now mengatakan keputusan tersebut mengalokasikan dana kepada Kementerian Perumahan untuk menyelesaikan prosedur perencanaan awal untuk permukiman yang dilegalkan oleh pemerintah antara tahun 2023 dan 2025, bersama dengan mempersiapkan rencana memperluas pembangunan permukiman di Tepi Barat.

Tidak ada komentar langsung dari pemerintah mengenai laporan tersebut.

Satu laporan terpisah oleh Axios mengatakan Kabinet Israel diperkirakan akan menyetujui rencana pendanaan untuk pendirian de facto 61 permukiman baru di Tepi Barat.

Laporan tersebut mengatakan pemerintah diperkirakan akan menghabiskan lebih dari USD350 juta selama beberapa tahun untuk mendirikan 61 pemukiman yang baru disetujui.

Rencana tersebut akan membiayai lokasi perumahan sementara, bangunan publik, dan infrastruktur bahkan sebelum perencanaan formal selesai, yang merupakan salah satu perluasan permukiman terbesar dalam beberapa dekade.

Banyak permukiman tersebut berada di daerah-daerah yang secara strategis sensitif seperti Lembah Yordania di sepanjang Jalan Raya 90, Perbukitan Hebron Selatan, dan lokasi yang dimaksudkan untuk menciptakan kesinambungan teritorial antara permukiman yang ada.

“Langkah seperti itu semakin melemahkan prospek negara Palestina di masa depan,” kata laporan tersebut.

DUBLIN - Menteri Luar Negeri Irlandia Helen McEntee mengatakan Irlandia sedang bergerak maju dengan undang-undang yang bertujuan melarang perdagangan barang-barang yang diproduksi di permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

McEntee mengatakan pemerintah berharap mengesahkan undang-undang tersebut pada pertengahan Juli. Ini merupakan langkah yang mencerminkan meningkatnya kritik Irlandia terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.

Langkah Irlandia ini dilakukan meskipun mendapat penentangan keras dari pemerintah Israel, anggota parlemen di Kongres AS, dan tekanan dari kelompok bisnis internasional.

Irlandia telah menjadi salah satu kritikus terkemuka Eropa terhadap kampanye militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Sejak akhir tahun 2024, Dublin telah memperingatkan mereka dapat memberlakukan tindakan ekonomi yang menargetkan permukiman atas perluasan pemukiman yang terus berlanjut.

Menteri luar negeri Irlandia mengatakan pendekatan yang lebih keras ini didorong oleh apa yang digambarkannya sebagai kurangnya kemauan pemerintah Israel untuk mengejar solusi damai, menunjuk pada peningkatan tajam serangan pemukim di Tepi Barat yang diduduki, tambahnya.

Surat kabar harian Irlandia, The Irish Independent, melaporkan pernyataan McEntee yang mengatakan peningkatan kekerasan pemukim baru-baru ini di Tepi Barat yang diduduki menunjukkan pemerintah Israel "tidak memiliki keinginan" untuk solusi damai.

TEL AVIV - Sebagian besar kurma yang ditawarkan untuk dijual di Eropa diduga memasuki pasar melalui negara ketiga sambil menyembunyikan asal sebenarnya. Ekspansi pesat perdagangan kurma global dan kompleksitas rantai pasokan telah memicu perdebatan tentang ketertelusuran dan transparansi pelabelan.

Israel, yang saat ini menghadapi kampanye boikot khususnya di dunia Muslim, dilaporkan telah mengadopsi strategi pelabelan untuk mengurangi dampak boikot konsumen di Eropa.

Pasar kurma global, yang bernilai USD32,7 miliar pada tahun 2025, diproyeksikan tumbuh menjadi USD34,5 miliar pada tahun 2026, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 6,14%. Pasar diperkirakan akan mencapai USD55,58 miliar pada tahun 2034.

Kawasan Timur Tengah dan Afrika mempertahankan posisi dominan, dengan kapasitas panen tahunan melebihi sembilan juta ton. Kawasan ini menyumbang 85,28% dari pasar global pada tahun 2025. Ukuran pasarnya meningkat dari USD27,89 miliar pada tahun 2025 menjadi USD29,43 miliar pada tahun 2026.

Produsen dan konsumen utama di kawasan ini meliputi Tunisia, Iran, Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Mesir.

Mesir menduduki peringkat sebagai produsen terkemuka dunia, melebihi 1,7 juta ton per tahun. Arab Saudi menyusul dengan lebih dari 1,5 juta ton, Iran dengan lebih dari 1,3 juta ton, dan Aljazair dengan lebih dari 1,1 juta ton.

Meskipun Israel tertinggal dari Mesir dan Arab Saudi dalam volume produksi keseluruhan, Israel tetap menjadi pemain penting dalam ekspor kurma bernilai tambah tinggi, khususnya varietas Medjool premium.

Namun, perbedaan antara angka produksi dan ekspor telah menimbulkan pertanyaan mengenai ketertelusuran rantai pasokan.

Berbagai laporan industri, investigasi media, dan kelompok pengawas konsumen di Eropa menunjukkan kurma yang diproduksi di pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki mungkin dipasarkan dengan label asal yang disembunyikan untuk menghindari tindakan boikot dan pengawasan peraturan.

Debat Transparansi dalam Rantai Pasokan

Klaim berpusat pada kurma yang diproduksi di pemukiman yang dikirim ke Eropa melalui negara perantara atau saluran logistik tidak langsung daripada melalui ekspor langsung.

Produk yang berasal dari Tepi Barat diduga hanya diberi label sebagai "produk Israel" atau disajikan sebagai produk yang berasal dari negara-negara tetangga ketika memasuki pasar Uni Eropa.

Beberapa eksportir dikatakan mengemas ulang barang di zona perdagangan bebas atau mengirimkannya melalui negara perantara, sehingga menyembunyikan tempat produksinya.

Dengan meningkatnya sensitivitas di Eropa terhadap pengadaan yang etis dan perdagangan yang adil, kekhawatiran telah muncul bahwa pelabelan asal yang disembunyikan dapat menyesatkan konsumen dan berpotensi melanggar peraturan perdagangan.

Para ahli mengatakan praktik tersebut dapat meningkat selama Ramadan, ketika permintaan mencapai puncaknya. Peningkatan permintaan dapat membebani mekanisme inspeksi dan mendistorsi persaingan, tambah mereka.

Menurut data Bank Dunia, sekitar setengah dari kurma yang dijual di Belanda dan lebih dari sepertiga di Prancis berasal dari Israel.

Para ahli mencatat kedua negara tersebut berfungsi sebagai pusat pengemasan dan ekspor ulang di Eropa, dengan produk-produk yang didistribusikan ke negara-negara Uni Eropa lainnya, termasuk Jerman.

Produk-produk yang terkait dengan Israel diperkirakan menyumbang sekitar 25% dari total pasokan kurma Jerman.

Klaim Pencucian Kurma

Kurma Medjool premium menjadi pusat perdebatan terkait asal-usul.

Menurut Pusat Promosi Impor dari negara berkembang (CBI), sekitar 50% kurma Medjool yang diekspor ke Eropa berasal dari Israel. Publikasi perdagangan makanan internasional menunjukkan angka tersebut bisa mencapai 75%.

Para kritikus berpendapat sebagian dari ekspor ini mungkin berasal dari perkebunan pemukiman di Tepi Barat, dengan label asal-usul yang kurang jelas.

Israel mengekspor sekitar 35.000 ton kurma setiap tahunnya. Namun, data sektor menunjukkan hanya sekitar 8.800 ton yang diproduksi di dalam perbatasan Israel yang diakui secara internasional, terutama di Lembah Arava, menurut angka yang diterbitkan oleh majalah pertanian Israel, Lahaklai.

Jika akurat, ini berarti sekitar 75% dari volume ekspor mungkin berasal dari pemukiman Tepi Barat, yang secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Beberapa perusahaan yang terkait dengan Israel diduga menyembunyikan lokasi produksi saat mengekspor kurma ini.

Istilah "pencucian kurma" digunakan oleh para kritikus untuk menggambarkan praktik di mana kurma yang diproduksi di pemukiman dipasarkan dengan label asal alternatif, termasuk Belanda, Maroko, UEA, atau Palestina.

Beberapa perwakilan sektor menuduh produk pemukiman dicampur ke dalam rantai pasokan Palestina melalui perantara. Yang lain mengklaim perbedaan antara deklarasi resmi dan volume pasokan aktual memungkinkan produk asal permukiman Israel diekspor dengan merek Palestina.

Otoritas Palestina sebelumnya telah melakukan tindakan penegakan hukum. Pada tahun 2014, Kementerian Ekonomi Nasional Palestina dilaporkan menyita 20 ton kurma Israel yang akan dijual dengan label "produk Palestina". Investigasi serupa telah dilakukan.

Telah dilaporkan pada tahun-tahun berikutnya.

Aturan Pelabelan Uni Eropa

Uni Eropa menerapkan persyaratan pelabelan khusus untuk produk yang berasal dari permukiman Israel.

Berdasarkan putusan Mahkamah Eropa tahun 2019, pelabelan barang-barang permukiman hanya sebagai "produk Israel" dianggap tidak cukup; asal permukiman harus ditunjukkan dengan jelas untuk menghindari menyesatkan konsumen.

Para ahli mendesak konsumen Eropa untuk meninjau informasi asal dengan cermat saat membeli dan menyerukan transparansi yang lebih besar mengenai produk yang disalurkan melalui negara perantara atau yang memiliki label regional yang tidak jelas.

Sementara itu, sektor pertanian Israel dilaporkan menghadapi tekanan signifikan di tengah kampanye boikot dan gangguan logistik yang terkait dengan konflik Gaza.

Produsen Israel telah memperingatkan sektor tersebut hampir runtuh, menurut laporan di media Israel.

Aktivisme konsumen dan tekanan akar rumput di pasar Eropa, yang secara historis merupakan salah satu tujuan ekspor terbesar Israel, telah mendorong beberapa pengecer untuk menilai kembali kebijakan pengadaan mereka.

Co-op yang berbasis di Inggris telah menghentikan pengadaan barang dari Israel, sementara kampanye boikot semakin gencar di negara-negara seperti Belgia dan Irlandia.

TEPI BARAT - Empat belas negara, termasuk Prancis, Inggris, Kanada, Jerman, dan Jepang, mengutuk keputusan Israel baru-baru ini untuk menyetujui permukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki.

Mereka menyerukan kepada pemerintah Israel untuk membatalkan keputusan tersebut dan menghentikan perluasan permukiman.

Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Prancis, negara-negara tersebut mengatakan, “Kami, Negara Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Islandia, Irlandia, Jepang, Malta, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Inggris mengutuk persetujuan oleh kabinet keamanan Israel atas 19 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.”

Pernyataan itu menambahkan, “Kami mengingatkan kembali penentangan kami yang jelas terhadap segala bentuk aneksasi dan perluasan kebijakan permukiman.”

Sebelumnya, kabinet keamanan pemerintah Israel menyetujui pendirian 19 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.

Ini menjadikan jumlah total permukiman yang disetujui selama tiga tahun terakhir menjadi 69.

TEL AVIV - Kementerian Urusan Permukiman Israel meluncurkan rencana perluasan permukiman baru di wilayah sekitar Perlintasan Nitzana, dekat perbatasan Mesir. Kabar itu menurut detail yang dipublikasikan di situs web resmi kementerian.

Inisiatif ini bertujuan "memperkuat keberadaan Yahudi" di wilayah perbatasan, yang oleh otoritas Israel disebut sebagai bagian dari upaya mengekang penyelundupan dan meningkatkan keamanan.

Namun, para analis mengatakan rencana tersebut sejalan dengan kebijakan yang lebih luas untuk memperluas aktivitas permukiman dengan dalih keamanan, mengubah wilayah perbatasan yang sensitif menjadi blok permukiman permanen de facto.

Awal bulan ini, Menteri Urusan Permukiman Orit Strock mengunjungi wilayah tersebut bersama kepala dewan regional Ramat Negev dan pejabat dari Kementerian Urusan Permukiman dan Pertanian.

Diskusi mereka dilaporkan berfokus pada program pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang bertujuan memperkuat keberadaan Israel di sepanjang perbatasan, yang digambarkan oleh para pejabat sebagai respons terhadap "kejahatan dan penyelundupan."

Para pengamat berpendapat langkah tersebut merupakan kelanjutan dari strategi "Yudaisasi lunak", yang memanfaatkan pertumbuhan permukiman untuk memperkuat kendali Israel di sepanjang perbatasan selatannya.

Mereka memperingatkan rencana tersebut dapat mengubah lanskap demografi dan keamanan wilayah perbatasan dengan membangun apa yang disebut para pejabat sebagai "tembok manusia".

TEL AVIV - Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan Dewan Perencanaan Tinggi akan menyetujui pembangunan 1.973 unit permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki pada sidang berikutnya.

Namun, ia tidak merinci kapan dewan akan bertemu, menurut Channel 12 Israel, yang dikutip kantor berita Anadolu pada Jumat (31/10/2025).

Pengumuman ini muncul hanya satu hari setelah Israel menyetujui pembangunan 1.300 rumah permukiman di permukiman Gush Etzion di selatan Yerusalem Timur yang diduduki.

Smotrich mengatakan otoritas Israel telah menyetujui hampir 30.000 unit permukiman baru di Tepi Barat tahun ini, menggambarkannya sebagai “pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya” bagi pemerintahannya.

Hamas Mengecam Rencana Israel

Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, mengecam langkah Israel tersebut sebagai “eskalasi berbahaya dalam kebijakan Yudaisasi dan perluasan permukiman yang menargetkan tanah Palestina jauh di dalam Tepi Barat.”

“Rencana permukiman ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengkriminalisasi pembangunan permukiman,” tegas Hamas.

Menurut harian Yedioth Ahronoth, sejak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjabat pada akhir 2022, Israel telah memajukan rencana untuk sekitar 48.000 unit permukiman di Tepi Barat, dengan rata-rata sekitar 17.000 unit per tahun, Anadolu melaporkan.

Pukulan Fatal

Pada 20 Agustus, pemerintah memberikan persetujuan akhir untuk rencana permukiman “E1”, yang mencakup pembangunan sekitar 3.400 unit rumah di dekat permukiman Ma’ale Adumim.

Kelompok hak asasi manusia Israel, Peace Now, menggambarkan rencana E1 sebagai “pukulan fatal” bagi solusi dua negara, karena akan memisahkan Tepi Barat utara dan selatan serta mengisolasi Yerusalem Timur.

PBB telah berulang kali menegaskan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional, dan memperingatkan hal itu merusak prospek solusi dua negara.

Putusan ICJ

Pada bulan Juli tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan keberadaan Israel yang berkelanjutan di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah melanggar hukum dan harus diakhiri "secepat mungkin."

Mahkamah juga memutuskan Israel berkewajiban "untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman baru dan mengevakuasi semua pemukim" dari wilayah yang diduduki.

Panel yang beranggotakan 15 hakim tersebut memutuskan, "Permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta rezim yang terkait dengannya, telah didirikan dan dipertahankan dengan melanggar hukum internasional."