Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke Uni Eropa akibat isu lingkungan dinilai belum akan mengguncang harga secara signifikan dalam jangka pendek, tetapi berisiko menekan nilai ekspor dan posisi Indonesia dalam jangka panjang.

Senior Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Farras Farhan menilai penurunan ekspor ke kawasan Eropa saat ini bersifat sementara dan tidak akan berdampak besar terhadap harga, mengingat permintaan domestik masih kuat.

Selain itu, struktur pasar ekspor Indonesia juga tidak bergantung pada Eropa sebagai tujuan utama.

“Risikonya kecil, karena pengimpor terbesar bukan dari Eropa dan permintaan domestik masih besar,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Dia menambahkan pasokan juga cenderung terbatas karena banyak tanaman sawit memasuki fase peremajaan, sehingga menahan potensi kelebihan suplai.

Dengan kondisi tersebut, harga tandan buah segar (TBS) diperkirakan hanya berfluktuasi dalam jangka pendek, tetapi tetap memiliki prospek positif ke depan.

Meski demikian, tantangan struktural mulai terlihat dari sisi pasar global.

Peneliti Indef Afaqa Hudaya menilai berkurangnya impor CPO di Uni Eropa bukan sekadar fenomena sementara, melainkan bagian dari pergeseran jangka panjang akibat penerapan regulasi keberlanjutan seperti aturan antideforestasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).

“Ini bukan fluktuasi sementara, tetapi transformasi pasar global yang menuntut standar keberlanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, kendala utama terletak pada kesiapan rantai pasok domestik, khususnya petani kecil yang belum memenuhi standar ketelusuran dan legalitas. Kondisi ini berpotensi menggerus nilai ekspor meskipun volume tetap terjaga.

Pasalnya, Uni Eropa merupakan pasar premium yang memberikan harga lebih tinggi dibandingkan pasar alternatif. Ketika akses ke pasar tersebut menyusut, ekspor berpotensi bergeser ke pasar nonpremium seperti India dan China dengan harga lebih rendah.

“Volume bisa tetap naik, tetapi nilainya bisa stagnan atau turun karena kehilangan premium pricing,” katanya.

Di sisi lain, pengalihan pengiriman ke pasar lain juga berisiko memicu tekanan harga akibat diskon yang diminta pembeli. Dampak ini akan paling terasa di tingkat petani melalui penurunan harga TBS, seiring dengan transmisi langsung dari harga global.

Afaqa menilai risiko kehilangan posisi strategis di pasar global cukup besar jika Indonesia tidak segera menyesuaikan standar keberlanjutan, terlebih dengan posisi Uni Eropa sebagai penentu tren global. Standar yang diterapkan oleh kawasan tersebut berpotensi diikuti negara lain.

Jika tidak diantisipasi, Afaqa memandang sebagian rantai pasok, terutama petani kecil, berisiko tersisih dari pasar global.

Sebaliknya, pelaku industri mulai merespons dengan mendorong sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO untuk menjaga akses pasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Eropa kembali membeli energi dari Rusia semakin menguat di tengah kekhawatiran krisis pasokan. Sejumlah pejabat Eropa mulai menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas energi dibanding mempertahankan tekanan politik.

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, secara terbuka menyampaikan pandangannya. Ia menilai Eropa berisiko menghadapi kebuntuan energi jika tetap menutup akses terhadap pasokan Rusia.

"Mari kita kembali membeli gas dari seluruh dunia, termasuk Rusia, karena kita tidak sedang berperang dengan Rusia," kata Wakil Perdana Menteri Italia, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Tass dan RTVI.

Salvini menyampaikan hal tersebut dalam sebuah forum politik di Milan. Ia menegaskan bahwa kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, langkah-langkah yang terlalu keras terhadap Rusia justru dapat merugikan masyarakat Eropa sendiri. Ia mengingatkan bahwa industri dan rumah tangga sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil.

Dalam beberapa tahun terakhir, Eropa memang berupaya mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Namun, proses tersebut tidak berjalan mudah dan membutuhkan waktu panjang.

Kebutuhan energi di Eropa sangat besar dan terus meningkat. Sementara itu, sumber alternatif belum sepenuhnya mampu menggantikan pasokan dari Rusia.

Salvini bahkan menyebut bahwa kebijakan pembatasan energi bisa berdampak luas. Ia mengingatkan potensi gangguan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk industri dan pendidikan.

Ia juga menyinggung keputusan Amerika Serikat yang memberikan kelonggaran terhadap sanksi energi Rusia. Menurutnya, jika Washington bisa bersikap fleksibel, maka Eropa seharusnya mempertimbangkan hal serupa.

Dalam pandangannya, membeli energi dari berbagai sumber, termasuk Rusia, adalah langkah realistis. Ia menegaskan bahwa Eropa tidak sedang berada dalam kondisi perang langsung dengan Rusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana baru dari industri otomotif di Uni Eropa memicu perdebatan. Asosiasi produsen mobil Eropa (ACEA) mendorong pelonggaran target emisi CO2 mobil, namun usulan ini dikritik karena dinilai dapat memperlambat transisi ke kendaraan listrik.

Berdasarkan analisis dari kelompok Transport & Environment (T&E), jika usulan tersebut disetujui, Uni Eropa berpotensi mengeluarkan biaya tambahan hingga sekitar US$80 miliar atau sekitar Rp1,3 kuadriliun untuk impor minyak antara tahun 2026 hingga 2035.

Menurut dokumen posisi ACEA yang bocor, industri mobil mengusulkan agar target emisi tahun 2030 tidak lagi dihitung secara ketat setiap tahun, melainkan dirata-ratakan dalam periode lima tahun.

Usulan ini dianggap lebih longgar dibandingkan rencana awal Komisi Uni Eropa yang hanya memberikan periode tiga tahun. Selain itu, ACEA juga meminta agar aturan penghitungan emisi mobil hybrid plug-in dibuat lebih longgar.

Jika permintaan ini diterima, produsen mobil dinilai akan lebih leluasa menjual mobil berbahan bakar bensin atau hybrid, dan tidak perlu terlalu cepat beralih ke mobil listrik sepenuhnya. Hal ini berpotensi membuat penjualan mobil listrik tetap stagnan di sekitar 21% hingga akhir dekade ini, jauh di bawah target regulasi saat ini yang menginginkan porsi jauh lebih besar.

Kelompok lingkungan memperingatkan kondisi ini tidak hanya akan memperlambat transisi energi, tetapi juga membuat Eropa semakin bergantung pada impor minyak. Mereka menilai, di saat harga bahan bakar masih tinggi, justru kendaraan listrik seharusnya didorong agar lebih cepat berkembang dan lebih terjangkau bagi masyarakat.

Manajer kebijakan kendaraan di T&E Émilie Casteignau Bernardini mengatakan dampak yang terjadi jika menunda masuknya mobil listrik, menurutnya hal itu bisa membuat Eropa bergantung pada bensin yang semakin mahal dan merugikan masyarakat.

“Produsen mobil membuat Eropa tetap bergantung pada minyak di saat warga membayar sekitar US$2,2 [sekitar Rp38 ribu] per liter bensin dan kesulitan mengisi tangki mereka,” kata Bernardini dikutip dari T&E, Selasa (21/4/2026).

Perdebatan ini semakin memanas setelah beberapa pemerintah, termasuk Jerman, mulai mendukung sebagian usulan industri otomotif.

Di sisi lain, kelompok lingkungan menilai langkah tersebut bisa merugikan upaya pengurangan emisi jangka panjang dan membuat Eropa tertinggal dalam persaingan teknologi kendaraan listrik global. (Nur Amalina)

Perusahaan maskapai dunia terancam menghadapi kelangkaan bahan bakar pesawat (avtur) seiring memanasnya perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Maskapai yang paling rentan terpukul terutama yang berasal dari Eropa dan Asia lantaran sangat bergantung pada impor bahan bakar.

Maskapai di sejumlah negara diperkirakan akan menghadapi kekurangan avtur dalam beberapa pekan ke depan. Gangguan pasokan ini berisiko memicu pembatalan penerbangan hingga lonjakan harga tiket di berbagai kawasan. 

"Ini akan memakan waktu setidaknya hingga Juli, dan itu pun mungkin terlalu optimistis," ujar analis energi Kpler, Matt Smith dikutip CNN Business, Selasa (21/4).

Badan Energi Internasional (International Energy Agency) juga memperingatkan sejumlah negara Eropa bisa mulai mengalami kekurangan avtur dalam enam minggu ke depan.

Menurut IEA, kondisi ini terjadi karena lebih dari 20 persen pasokan avtur global yang diangkut melewati Selat Hormuz, sekitar dua pertiga di antaranya dikirim ke Eropa.

Lonjakan harga pun tak terhindarkan, bahkan di Amerika Serikat (AS) yang notabene tidak terdampak soal kelangkaan pasokan karena produsen utama minyak.

Nyatanya, meski tidak menghadapi ancaman kelangkaan langsung, harga avtur meningkat tajam dan mendorong maskapai mengurangi penerbangan murah.

Empat maskapai besar seperti United Airlines, American Ailines, Delta Airlines, dan Southwest Airlines bahkan menghabiskan sekitar US$100 juta per hari untuk bahan bakar pada tahun lalu.

Maskapai Delta Air Lines memperkirakan biaya bahan bakarnya bisa naik hingga US$2 miliar tahun ini. Sementara itu, CEO United Airlines, Scott Kirby menyebut perusahaannya berpotensi menanggung tambahan biaya hingga US$11 miliar jika kondisi saat ini berlanjut.

"Tidak ada gunanya menerbangkan penerbangan yang merugi dan tidak bisa menutup biaya bahan bakar," ujar Kirby.

Dampaknya melejitnya ongkos avtur mulai terasa pada harga tiket pesawat di AS. Data Deutsche Bank menunjukkan harga tiket mendadak (last-minute) ke destinasi populer seperti Karibia melonjak hingga 74 persen, sementara penerbangan ke Hawaii naik 21 persen dibandingkan awal bulan ini.

Kenaikan harga avtur juga memaksa maskapai memangkas kapasitas. United Airlines, misalnya, telah mengurangi rencana jadwal penerbangan sekitar 5 persen untuk enam bulan ke depan. Pengurangan kursi ini berpotensi mendorong harga tiket semakin mahal, terutama memasuki musim liburan musim panas.

Di sisi lain, tekanan biaya ini bisa menjadi pukulan berat bagi maskapai berbiaya rendah. Maskapai seperti Spirit Airlines bahkan memperingatkan bahwa lonjakan harga bahan bakar dapat berdampak langsung dan signifikan terhadap kinerja keuangan mereka, hingga berisiko menggagalkan upaya pemulihan bisnis.

Direktur International Air Transport Association, Willie Walsh, juga mengungkapkan bahwa sejumlah negara Asia mulai membatasi ekspor avtur. Kebijakan ini berpotensi memperketat pasokan global dan semakin menekan harga.

Dengan maskapai mengalihkan fokus ke rute yang lebih menguntungkan dan mengurangi penerbangan yang merugi, jumlah kursi yang tersedia di pasar dipastikan berkurang. Situasi ini memperbesar kemungkinan kenaikan tarif secara menyeluruh dalam waktu dekat.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai menyimpan peluang besar sekaligus tantangan serius bagi industri nasional. Pasalnya, waktu persiapan menuju target pemberlakuan pada 2027 relatif singkat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kesepakatan yang telah ditandatangani pada September 2025 itu hanya menyisakan sekitar satu tahun bagi Indonesia untuk berbenah.

“Kita punya waktu persiapan yang pendek di situ letak urgensinya," kata Yusuf ketika dihubungi akhir pekan lalu.

Dia menerangkan, IEU-CEPA memang membuka akses pasar yang sangat luas. Lebih dari 90% produk Indonesia berpotensi masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0%. Kondisi ini diyakini dapat menjadi katalis bagi peningkatan ekspor, terutama untuk sektor padat karya.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan jaminan lonjakan ekspor secara otomatis. Dia mencontohkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa faktor penentu utama justru terletak pada kesiapan industri dan kemampuan integrasi dalam rantai pasok global.

Dalam hal ini, posisi Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Vietnam. “Angka kenaikan ekspor yang tinggi itu lebih cocok dibaca sebagai potensi maksimal, bukan skenario dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti pergeseran hambatan perdagangan dari tarif ke nontarif, terutama terkait penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa. Kebijakan ini berisiko membebani produk-produk berintensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen dengan biaya tambahan yang signifikan.

“CBAM ini bisa menjadi game changer. Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak,” jelasnya.

Dari sisi sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Industri padat karya berpotensi menjadi pemenang karena peningkatan akses pasar dan peluang ekspansi produksi. Sebaliknya, industri yang terdampak CBAM serta sektor yang berhadapan langsung dengan produk impor Eropa menghadapi tekanan besar.

Yusuf menilai, penurunan tarif juga akan meningkatkan daya saing produk impor dari Eropa, khususnya di sektor otomotif, kimia, dan mesin. Kondisi ini berpotensi menekan industri domestik yang belum efisien.

Selain itu, implementasi IEU-CEPA juga mendorong perubahan struktural dalam perekonomian nasional. Aturan asal barang atau rules of origin menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah suatu produk dapat menikmati fasilitas tarif.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” tegas Yusuf.

Di sisi lain, peningkatan kepastian hukum bagi investor Eropa diperkirakan akan menarik lebih banyak investasi. Namun, hal ini juga berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam melindungi industri domestik.

Yusuf menekankan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukan pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Hambatan klasik seperti biaya logistik yang tinggi, perizinan yang berbelit, serta ketidakpastian regulasi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Ini yang menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa atau IEU-CEPA dinilai membuka peluang signifikan bagi industri manufaktur nasional, terutama dalam memperluas pasar ekspor di tengah ketidakpastian geopolitik global. Tak ayal, para pelaku usaha berharap agar ratifikasi ini segera dirampungkan, seraya melengkapi infrastruktur yang ada.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi sektor manufaktur menunjukkan pertumbuhan positif. Adapun pada 2025, investasi di sektor ini mencapai US$48,3 miliar, sementara pada 2024 sebesar US$47,7 miliar. Realisasi ini diharapkan bisa meningkat seiring adanya perjanjian IEU-CEPA yang menghapus tarif untuk sejumlah produk, seperti alas kaki dan tekstil.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda menilai peluang tersebut menjadi makin relevan di tengah dinamika geopolitik dan kebijakan perdagangan global, khususnya dari Amerika Serikat yang dinilai kerap berubah. Dalam situasi tersebut, diversifikasi pasar menjadi langkah strategis bagi pelaku industri.

Billie menilai, apabila implementasi IEU-CEPA berjalan efektif, dampaknya tidak hanya pada peningkatan ekspor, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan pesanan dan penyerapan tenaga kerja baru di sektor manufaktur, khususnya industri alas kaki.

“Kalau berhasil, ini memang angin segar bagi industri, bukan hanya untuk kualitas ekspor dan global brand, tapi teman-teman UKM sepatu, kita dorong juga untuk bisa melakukan ekspor ke pasar Eropa dengan tarif 0%,” sebutnya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Kendati demikian, Billie mengingatkan bahwa proses ratifikasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dikawal. Pasalnya, meski kesepakatan prinsip telah dicapai pada September 2025, hingga kini proses ratifikasi di dalam negeri maupun di Parlemen Eropa masih berlangsung.

“Kita harus kawal, sampai di mana perjanjian dilakukan oleh pemerintah, draf ratifikasinya sudah masuk DPR belum?” tanya Billie meminta kepastian kelanjutan perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa ini.

Dia berpandangan keberhasilan implementasi IEU-CEPA dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekspor alas kaki global. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ketiga dunia setelah China dan Vietnam, dengan selisih yang cukup lebar.

Adapun volume ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 601 juta pasang. Pasar utama ekspor alas kaki Indonesia masih didominasi oleh AmerikaSerikat, yang menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai ekspor pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar.

Kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan China menjadi negara ketiga dengan nilai ekspor US$504 juta. “Kalau misalnya ini benar-benar terwujud, kami berharap bisa menyaingi Vietnam,” harap Billie

Sebelum itu, dia berharap pemerintah menuntaskan tantangan domestik yang masih menghambat industri, mulai dari perizinan seperti amdal hingga kesiapan infrastruktur kawasan industri. Semua menurutnya harus dibenahi demi kelancaran investasi nantinya.

Kesiapan Infrastruktur Mendesak

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan bahwa IEU-CEPA juga membawa konsekuensi peningkatan standar industri, terutama terkait aspek keberlanjutan dan energi hijau. Tak ayal, kesiapan infrastruktur energi menjadi krusial, khususnya pengembangan jaringan gas industri, seiring mulai ditinggalkannya penggunaan batu bara.

“Kita berharap pipanisasi infrastruktur gas itu bisa sampai ke Bandung Raya dan Solo Raya. Kenapa? Karena sentra industri tekstil itu banyaknya ada di Bandung Raya dan Solo Raya,” jelasnya.

Selain itu, aturan asal barang (rules of origin/ROO) juga menjadi tantangan tersendiri. Selama ini, sebagian besar industri garmen masih bergantung pada bahan baku impor, terutama dari China.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai IEU-CEPA dapat menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional. Dia menjelaskan, salah satu ketentuan dalam perjanjian tersebut adalah penerapan skema two-step process, yang mengharuskan penggunaan bahan baku domestik dalam proses produksi.

“Kalau kita ekspor garmen, maka benangnya harus dari Indonesia. Kalau kain, maka seratnya juga harus berasal dari dalam negeri. Ini peluang untuk memperkuat rantai pasok domestik,” katanya.

Aqil menambahkan, dengan struktur industri tekstil yang relatif lengkap, mulai dari petrokimia hingga garmen, Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat untuk memanfaatkan IEU-CEPA secara optimal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perjanjian IEU-CEPA yang telah ditandatangani pada September 2025 itu ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Artinya, Indonesia hanya memiliki waktu persiapan sekitar satu tahun untuk memastikan kesiapan industri.

“Di situ letak urgensinya. Waktu persiapan kita sangat pendek,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (10/4/2026).

Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan satu-satunya faktor penentu untuk meningkatkan ekspor sektor padat karya. Kuncinya justru ada pada kesiapan industri dan integrasi ke rantai pasok global.

Pada titik ini, dia menilai, posisi Indonesia dalam rantai pasok global masih tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam. Oleh karena itu, potensi kenaikan ekspor yang tinggi lebih tepat dipandang sebagai skenario maksimal, bukan baseline.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa tantangan terbesar justru muncul dari hambatan nontarif yang akan makin dominan setelah tarif dihapus. Salah satu instrumen yang dinilai menjadi penentu adalah Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Melalui kebijakan tersebut, produk dengan intensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen berpotensi dikenakan biaya tambahan yang signifikan saat masuk ke pasar Eropa.

CBAM ini katanya bisa menjadi game changer. Pasalnya, biaya karbon bisa menghapus seluruh keuntungan dari tarif nol.

“Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak. Kalau industri tidak siap, kita tetap tidak bisa masuk,” tegas Yusuf.

Dari sisi kesiapan domestik, Yusuf menilai tantangan utama bukan terletak pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Sejumlah hambatan klasik seperti logistik, perizinan, dan ketidakpastian regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

“Ini yang akan menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tegasnya.

Bicara dalam konteks sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan makanan olahan berpeluang memperoleh manfaat terbesar melalui peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Sebaliknya, dua kelompok industri dinilai lebih rentan. Pertama, industri yang terdampak langsung oleh CBAM. Kedua, industri domestik yang harus menghadapi peningkatan persaingan dari produk impor Eropa.

“Begitu tarif turun, produk seperti otomotif, kimia, dan mesin dari Eropa akan menjadi lebih kompetitif. Ini tekanan nyata bagi industri dalam negeri,” tutur Yusuf.

Kendati demikian, dia berpendapat, IEU-CEPA akan mendorong perubahan struktur industri secara lebih mendalam, terutama melalui penerapan rules of origin. Ketentuan ini menentukan sejauh mana suatu produk memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensial.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” imbaunya.

Di sisi lain, perjanjian ini juga diperkirakan meningkatkan kepastian hukum bagi investor Eropa. Namun, konsekuensinya adalah ruang kebijakan pemerintah menjadi lebih terbatas, sehingga diperlukan keseimbangan dalam implementasinya.

PT Pertamina International Shipping (PIS) mengungkapkan jumlah ABK WNI yang dipekerjakan di atas kapal Pertamina Group, baik domestik maupun internasional, setidaknya 4.090 orang.

Sementara untuk pelaut WNA hanya berkisar 278 orang atau sekitar 6 persen dari total ABK di atas kapal Pertamina Group.

Pernyataan itu disampaikan di tengah viral kapal Pertamina mempekerjakan ABK India di media sosial.

Sebagai salah satu Sub Holding Pertamina, PIS berfokus pada lini bisnis angkutan maritim untuk pasar internasional. Strategi ini dijalankan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan motor devisa negara dari ekspansi pasar global.

"Ini menjadi bagian dari strategi kami dalam memperkuat daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam industri maritim dunia. Dalam operasionalnya, kapal Pertamina faktanya masih didominasi oleh pelaut Indonesia hingga 94 persen," ujar Pjs. Corporate Secretary PIS Vega Pita dalam keterangan resmi Senin (20/4).

Vega menerangkan, dalam melayani pasar internasional, kapal-kapal PIS bekerja sama dengan pihak penyewa dan manajemen kapal.

Kerja sama tersebut, sambung Vega, merupakan praktik lazim di dunia pelayaran internasional guna mendorong kapabilitas dan kapasitas perusahaan di kancah global.

Kapal Gamsunoro termasuk salah satu kapal milik PIS yang melayani pasar tersebut, terutama di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.

Saat ini kapal tersebut disewa oleh pihak ketiga yang mempekerjakan ABK sesuai dengan regulasi internasional dan standar operasional yang ketat.

Lebih lanjut, Pertamina Group menegaskan komitmen terhadap talenta dalam negeri sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi pelaut nasional di kancah global.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri manufaktur nasional disebut menghadapi tantangan besar untuk memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa, di tengah peluang yang dibuka melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU- CEPA).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan, setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi standar Uni Eropa.

Pertama, kebutuhan investasi untuk mengadopsi teknologi industri yang sesuai dengan standar pasar Eropa. Investasi ini dinilai tidak murah sehingga menjadi hambatan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. “Jadi tidak semua pelaku usaha mau atau bisa memenuhi standar ini,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Kedua, penyesuaian proses produksi dan standar produk. Perubahan ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi baru, tetapi juga transformasi manajemen produksi hingga peningkatan kapasitas tenaga kerja.

Selain membutuhkan biaya, proses ini juga memerlukan waktu panjang serta konsistensi, terutama untuk memenuhi aspek transparansi dan keterlacakan produk.

Ketiga, beban administratif dalam pemenuhan aspek kepatuhan (compliance). Standar Uni Eropa mensyaratkan pembuktian melalui audit dan sertifikasi internasional yang dikelola oleh lembaga independen.

Shinta menyebut, hal ini membuat pelaku usaha harus menanggung biaya tambahan untuk audit dan sertifikasi secara berkala, sekaligus menyiapkan dokumen administratif yang kompleks. “Dokumen yang diminta juga belum tentu bisa dihasilkan dengan mudah oleh pelaku usaha,” tuturnya.

Oleh karna itu, untuk mengurangi beban tersebut, Apindo, katanya mendorong agar kerja sama dalam IEU-CEPA mencakup penyelarasan standar produk dan aspek kepatuhan secara bilateral, termasuk melalui mekanisme mutual recognition agreement (MRA). Langkah ini dinilai dapat menekan biaya dan mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pasar Eropa.

Sementara itu, Shinta menekankan bahwa tanpa dukungan kebijakan dan transformasi industri yang komprehensif, peluang ekspor dari IEU-CEPA berisiko hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha yang telah siap menembus pasar global.

Menurutnya, meskipun eksportir yang telah masuk pasar Eropa relatif siap memanfaatkan perjanjian tersebut, jumlahnya masih terbatas dibandingkan keseluruhan pelaku industri nasional.

Shinta menilai, eksportir existing bahkan telah menyiapkan rencana ekspansi sejak IEU-CEPA ditandatangani dan diproyeksikan berlaku efektif pada 2027. Namun, kelompok ini dinilai masih menjadi “minoritas” karena mayoritas industri manufaktur domestik belum mengadopsi standar internasional.

“Jadi, kalau Indonesia mau memanfaatkan IEU CEPA secara maksimal, tentu perlu ada transformasi industri dan pemberdayaan ekspor di sektor manufaktur yg sifatnya lebih menyeluruh juga menyentuh mayoritas pelaku industri manufaktur nasional,” tegas Shinta.

JAKARTA - Perang di Timur Tengah memperburuk krisis energi di Eropa seiring blokade Selat Hormuz, jalur krusial bagi 20% aliran minyak dan gas alam cair global. Semakin parahnya krisis energi pada benua biru, telah memicu keretakan besar di dalam Uni Eropa (UE) .

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini secara mengejutkan menyerukan agar Eropa segera mencabut sanksi dan kembali mengimpor minyak dangas Rusia demi menyelamatkan ekonomi yang berada di ambang kehancuran. Menurutnya blok tersebut harus memprioritaskan keamanan energi, dimana pencabutan pembatasan energi menjadi kunci untuk mencegah krisis ekonomi.

Pernyataan berani ini disampaikan Salvini di depan ribuan pendukungnya dalam rapat umum "Patriots for Europe" di Piazza Duomo, Milan, Sabtu (18/4/2026). Ia menegaskan bahwa keamanan energi rakyat harus menjadi prioritas utama di atas agenda politik.

Rusia Haramkan Jual Minyak ke Negara Pendukung Pembatasan Harga, G7 hingga Jepang



Salvini menyoroti langkah Amerika Serikat yang baru-baru ini melonggarkan batasan pada pengiriman minyak Rusia tertentu. Langkah AS tersebut diambil setelah Iran menutup Selat Hormuz bagi kapal musuh sebagai balasan atas serangan udara AS-Israel.

“Jika AS melakukannya, maka Brussel (Uni Eropa) harus melakukan hal yang sama. Daripada menutup pabrik, sekolah, dan rumah sakit, kita harus kembali membeli gas dan minyak dari seluruh dunia, termasuk Rusia. Kita tidak sedang berperang dengan Rusia,” tegas Salvini seperti dilansir RT.

Sebagai informasi, harga minyak dunia telah melonjak hingga 70% sejak Februari lalu akibat gangguan navigasi di Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan 20% pasokan energi global.

Tidak hanya mengincar pencabutan sanksi Rusia, tetapi Salvini juga menyerang kebijakan lingkungan Uni Eropa yang dianggapnya menghambat ekonomi. Salvini menyebut kesepakatan hijau (Green Deal) sebagai monster ideologis yang membuat rakyat Italia menderita.

“Untuk mengatasi krisis energi, aturan Pakta Stabilitas harus ditangguhkan. Uang rakyat Italia harus digunakan untuk membantu warga Italia yang sedang kesulitan,” tambahnya.

Langkah Salvini ini memperkuat barisan negara-negara Eropa yang mulai membangkang terhadap kebijakan Brussel. Sebelumnya, Hongaria dan Slovakia telah lebih dulu mengajukan gugatan hukum ke pengadilan tertinggi UE terkait rencana penghentian total gas pipa Rusia pada tahun 2027.

Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico bahkan menyebut larangan impor energi tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip perjanjian Uni Eropa. Jika Italia benar-benar menekan UE untuk membuka kembali keran energi Rusia, hal ini akan menjadi angin segar bagi pasar global yang sedang tercekik oleh penutupan Selat Hormuz.

Namun, langkah ini dipastikan akan memicu ketegangan diplomatik tingkat tinggi dengan negara-negara pro-Ukraina di dalam blok tersebut. Jika Eropa kembali ke minyak Rusia, ada potensi pergeseran arus minyak dunia yang dapat memengaruhi stabilitas harga BBM domestik dan persaingan pasokan minyak mentah di pasar Asia.

BEIJING - Pada awal tahun 2026, Komisi Eropa membuka jalan untuk memperketat, dan bahkan melarang, Huawei dan ZTE berpartisipasi dalam jaringan telekomunikasi, sebagai bagian dari amandemen undang-undang keamanan siber.

Raksasa teknologi China, Huawei, menghadapi tantangan besar di Eropa karena Komisi Eropa memperketat langkah-langkah untuk mengecualikan pemasok yang dianggap "berisiko tinggi" dari infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut.

Dengan menaruh harapan besar pada pasar Eropa, Huawei telah berinvestasi besar-besaran sejak akhir tahun 2010-an, memanfaatkan perkembangan teknologi 5G untuk memperluas pangsa pasarnya di bidang peralatan jaringan.

Pada tahun 2018, perusahaan tersebut – yang saat itu merupakan produsen ponsel pintar terbesar ketigadi dunia, setelah Apple dan Samsung – bahkan mengadakan acara peluncuran produk berskala besar di Paris untuk memperkuat posisinya di segmen premium.

Namun, pandangan ini dengan cepat berubah. Pada awal tahun 2026, Komisi Eropa membuka jalan untuk memperketat, dan bahkan melarang, Huawei dan ZTE berpartisipasi dalam jaringan telekomunikasi, sebagai bagian dari amandemen undang-undang keamanan siber.

Uni Eropa (UE) khawatir bahwa peralatan Huawei dapat dimanfaatkan untuk kegiatan spionase atau mengganggu komunikasi – tuduhan yang secara konsisten dibantah oleh perusahaan tersebut.

Menurut John Strand, direktur perusahaan konsultan Strand Consult, sekitar 30% peralatan telekomunikasi di Eropa saat ini dipasok oleh vendor berisiko tinggi, terutama Huawei. Sisanya didominasi oleh Ericsson dan Nokia.

Eropa merupakan pasar penting bagi Huawei. Pada tahun 2025, pendapatan perusahaan di wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika diperkirakan mencapai sekitar 161 miliar yuan (lebih dari 20 miliar euro, setara dengan sekitar 21,6 miliar USD), yang mewakili 18% dari total pendapatan globalnya.

Tekanan terhadap Huawei tidak hanya datang dari Eropa, tetapi juga dari Amerika Serikat.

Sejak 2019, pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump telah melarang Huawei untuk berpartisipasi dalam jaringan telekomunikasi domestik dan membatasi aksesnya ke teknologi Amerika, dengan alasan kekhawatiran keamanan. Langkah-langkah ini telah berdampak buruk pada operasional perusahaan, menyebabkan pendapatan turun sebesar 25% antara tahun 2019 dan 2021.

Sementara itu, negara-negara Eropa masih terpecah dalam pendekatan mereka. Beberapa negara, seperti Inggris, Swedia, dan Prancis, telah membatasi peralatan Huawei di jaringan 5G mereka, sementara negara lain, seperti Jerman, Italia, dan Spanyol, mempertahankan tingkat kerja sama tertentu, dengan mempertimbangkan kepentinganekonomidan hubungan mereka dengan Tiongkok.

Menghadapi risiko dikeluarkan dari pasar, Huawei telah meningkatkan investasi dan upaya lobi di Eropa, termasuk proyek pabrik manufaktur peralatan telekomunikasi senilai sekitar 300 juta euro (setara dengan sekitar 324 juta USD) di Alsace, Prancis, dan memperluas kegiatan penelitian dan pengembangannya.

Namun, di bawah tekanan yang meningkat dari regulator, perusahaan tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan kembali rencana investasinya.

Menghapus Huawei dari infrastruktur telekomunikasi juga menimbulkan tantangan biaya yang signifikan bagi operator jaringan Eropa. Menurut perkiraan Komisi Eropa, biaya penggantian peralatan dapat mencapai 3,4-4,3 miliar euro per tahun selama tiga tahun.

Beberapa perusahaan, termasuk grup telekomunikasi Prancis Orange, meyakini bahwa total biaya sebenarnya bisa jadi lebih tinggi. Selain itu, operator jaringan khawatir bahwa pembatasan jumlah pemasok terutama pada Ericsson dan Nokia dapat mengurangi persaingan dan menaikkan harga peralatan.

LONDON - Negara-negara Eropa memiliki waktu sekitar empat tahun untuk membangun pertahanan mereka cukup untuk mencegah serangan Rusia tanpa dukungan AS, kata Frederic Vansina, Kepala Staf Umum Belgia. Moskow telah menolak spekulasi bahwa mereka berencana untuk menyerang NATO sebagai omong kosong.

Dalam sebuah wawancara dengan Le Soir yang diterbitkan pada hari Jumat, Vansina mengakui bahwa Rusia tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Barat.

“Saya tidak ingin menakut-nakuti penduduk. Rusia tidak akan menyerang kita dalam waktu dekat,” katanya – namun menambahkan bahwa dunia “sedang melewati periode paling tidak stabil sejak berakhirnya Perang Dingin… dengan semua orang mempersenjatai diri secara berlebihan.”

Vansina menggarisbawahi perlunya militerisasi Eropa dalam beberapa tahun ke depan, menekankan bahwa Ukraina “memberi kita waktu,” dan “itulah mengapa kita sangat mendukung mereka.”

Menurut jenderal tersebut, targetnya adalah tahun 2030. “Pada saat itu, perang di Ukraina, kami harap, akan berakhir. Rusia akan berada di sana dengan pasukannya yang berjumlah 650.000 hingga 700.000 tentara berpengalaman. Jadi, pada tahun 2030, kita harus dapat memberi tahu [Presiden Rusia] Vladimir Putin bahwa, bahkan tanpa Amerika, dia tidak akan memenangkan perang melawan Eropa.”

Vansina kemudian menyatakan bahwa “otonomi strategis” penuh Eropa dapat dicapai pada tahun 2035, tetapi hanya jika anggaran pertahanan terus meningkat melampaui angka 2% dari PDB saat ini.

Pernyataan jenderal tersebut muncul di tengah meningkatnya keretakan antara AS dan anggota NATO lainnya. Presiden AS Donald Trump telah menuntut agar rekan-rekan Eropanya secara signifikan meningkatkan pengeluaran militer, dengan alasan bahwa mereka harus bertanggung jawab utama atas pertahanan mereka sendiri. Keretakan tersebut terus meningkat karena penolakan benua tersebut untuk mendukung AS dalam perangnya melawan Iran.

Rusia telah menepis spekulasi bahwa mereka berencana untuk menyerang NATO, menyebutnya sebagai dalih untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, sambil menekankan bahwa “militerisasi sembrono” Barat membahayakan keamanan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru bertajuk Global Broadband Price League 2026 mengungkapkan Iran menjadi salah satu negara dengan biaya internet broadband paling murah di dunia, jauh di bawah negara-negara maju. Sementara itu Amerika Serikat memiliki rata-rata harga internet Rp1,67 juta.

Riset yang dilakukan oleh Broadband Genie tersebut menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam harga layanan internet global. Negara-negara dengan biaya hidup lebih rendah umumnya menawarkan tarif internet yang jauh lebih terjangkau dibandingkan negara maju.

Di Amerika Utara misalnya, biaya langganan broadband tergolong tinggi. Rata-rata pelanggan harus membayar sekitar US$98,40 per bulan atau sekitar Rp1,67 juta.

Khusus di Amerika Serikat, harga rata-rata berada di kisaran US$80 atau sekitar Rp1,36 juta menempatkannya di peringkat ke-167 dari total 214 negara yang diteliti.

Sementara itu, wilayah dengan harga internet paling mahal justru ditemukan di daerah terpencil. Salah satunya adalah Wallis dan Futuna, wilayah kepulauan kecil di Pasifik Selatan. Di sana biaya internet bisa mencapai US$373,88 per bulan atau sekitar Rp6,36 juta.

Dari total 2.631 paket layanan yang dianalisis di 214 negara, Iran menempati posisi teratas sebagai negara dengan internet termurah. Biaya langganan broadband di negara tersebut hanya sekitar US$2,61 per bulan atau setara Rp44 ribu.

Meski terjangkau, akses internet di Iran kerap dibatasi oleh pemerintah, terutama saat terjadi konflik seperti serangan yang melibatkan AS dan Israel. Selain itu, rendahnya harga juga dipengaruhi oleh melemahnya nilai mata uang lokal terhadap dolar AS.

Di kawasan Eropa, harga internet relatif bervariasi. Inggris berada di peringkat ke-70 dengan rata-rata biaya US$31,43 atau sekitar Rp500 ribu per bulan. Sementara itu, Prancis dan Italia sedikit lebih mahal, dan Jerman bahkan mencatat tarif lebih tinggi sekitar US$47,59 atau sekitar Rp800 ribu.

Negara berkembang umumnya menawarkan harga yang lebih ramah di kantong. Mesir, misalnya, memiliki biaya rata-rata US$7,91 atau sekitar Rp134 ribu per bulan.

Beberapa negara Eropa Timur juga masuk dalam daftar termurah, seperti Ukraina di peringkat kedua, Rumania di posisi ketujuh, dan Rusia di posisi kesepuluh.

Menurut pakar dari Broadband Genie Alex Tofts, ada beberapa faktor yang membuat harga internet di wilayah tersebut lebih murah. Salah satunya adalah biaya hidup yang lebih rendah, sehingga biaya pembangunan dan operasional jaringan juga lebih kecil.

"Hal ini menjaga biaya penyebaran tetap rendah dan mencegah inflasi harga," kata Tofts dikutip dari The Register, Jumat (17/4/2026).

Selain itu, tingkat kepadatan penduduk di kota-kota besar memudahkan penyedia layanan untuk menjangkau banyak pelanggan sekaligus dengan biaya yang lebih efisien. Di sisi lain, beberapa negara seperti Rumania justru diuntungkan karena tidak terbebani infrastruktur lama, sehingga bisa langsung mengadopsi teknologi serat optik modern.

Menariknya, di sejumlah wilayah seperti Karibia dan Afrika, masyarakat lebih banyak mengandalkan data seluler dibandingkan broadband tetap. Hal ini membuat layanan internet kabel bukan menjadi pilihan utama dalam konektivitas sehari-hari. (Nur Amalina)