REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) guna menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan beban subsidi energi. Hal ini dibahas dalam pertemuan lintas instansi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai skema stimulus dan insentif guna mendorong pertumbuhan industri sekaligus menjaga daya tahan ekonomi di tengah tekanan global. Kebijakan kendaraan listrik mulai ditempatkan sebagai instrumen pengendalian konsumsi energi nasional.

“Kita sudah bicara salah satunya juga bicara soal insentif sebagai stimulus. Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan, semakin relevan ketika dulu sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita meng-introduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi,” kata Agus di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan arah kebijakan kendaraan listrik kini tidak lagi semata berbasis isu lingkungan. Pemerintah mulai menempatkannya sebagai instrumen pengendalian konsumsi energi dan efisiensi fiskal.

Insentif tersebut juga diarahkan untuk memperkuat industri nasional dan menjaga penyerapan tenaga kerja. Pemerintah menilai sektor manufaktur tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. “Kontribusi terhadap GDP-nya dari tahun ke tahun naik, bahkan pertumbuhan manufaktur tahun lalu bisa tercatat di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yang tidak pernah terjadi selama 14 tahun sebelumnya. Nah, itu menunjukkan sektor manufaktur merupakan sektor terpenting bagi perekonomian,” ujar Agus.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membedah berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri di lapangan. Hasilnya menjadi dasar penyusunan kebijakan stimulus dan insentif yang lebih tepat sasaran.

Agus juga menyoroti dominasi sektor manufaktur dalam ekspor nasional. Data menunjukkan 75 hingga 80 persen ekspor Indonesia berasal dari produk manufaktur. Namun, struktur output masih didominasi pasar domestik. Sekitar 80 persen produksi diserap di dalam negeri dan sekitar 20 persen masuk pasar ekspor.

“Output manufaktur kita selama ini rata-rata hanya 20-an persen yang diekspor. Delapan puluh persen merupakan produk-produk yang diserap di dalam negeri. Kita harus terbuka dengan tidak mengurangi dan dengan tetap memperhatikan serta melindungi pasar dalam negeri,” ujarnya.

Agus menyinggung perubahan arah pasar global yang mulai beralih ke kendaraan listrik seiring meningkatnya risiko energi akibat dinamika geopolitik. “Ya kami ada datanya, jadi kalau data yang saya terima dari teman-teman Gaikindo mengatakan bahwa sejak perang Hormuz ini terjadi, orientasi market switch ke yang lebih orientasi electric,” tuturnya.

Menperin juga mencermati potensi tekanan pada sektor otomotif, tekstil, dan plastik dalam jangka pendek. Kondisi global dinilai mempengaruhi permintaan dan pasokan bahan baku. Agus menilai tekanan tersebut bersifat sementara dan industri nasional memiliki pengalaman menghadapi krisis besar. Pemerintah menyiapkan langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor industri.

Bisnis.com, CIREBON- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon optimistis kinerja ekspor produk rotan dari Kabupaten Cirebon akan menguat pada 2026.

Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Suhartono, menyampaikan nilai ekspor rotan dan furnitur masih terjaga dan cenderung tumbuh dari tahun ke tahun. "Nilai ekspor rotan cukup stabil, bahkan menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Keyakinan ini muncul setelah capaian ekspor sektor tersebut menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, meski sempat mengalami fluktuasi.

Data Disperdagin mencatat nilai ekspor rotan dan furnitur mencapai 102,79 juta dolar AS pada 2023. Angka tersebut melonjak menjadi 156,97 juta dolar AS pada 2024.

Pada 2025, nilai ekspor berada di level 126,84 juta dolar AS. Meski mengalami koreksi dibanding tahun sebelumnya, capaian tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan posisi 2023.

Menurut Suhartono, kondisi tersebut mencerminkan daya tahan industri rotan di tengah dinamika global. Ia menilai peluang penguatan ekspor pada 2026 masih terbuka, didukung kapasitas produksi dan kualitas produk yang terus meningkat di tingkat pelaku usaha.

Industri rotan di Cirebon juga masih menghadapi tantangan dari sisi bahan baku pendukung, terutama untuk proses finishing. Sejumlah komponen seperti pernis berbasis minyak bumi masih bergantung pada pasokan impor.

"Ada pengaruh dari bahan impor seperti pernis, tetapi dampaknya terhadap ekspor tidak terlalu signifikan,” kata Suhartono.

Untuk menjaga daya saing, Disperdagin telah menjalankan program pendampingan teknis bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Kegiatan tersebut berlangsung pada 14–17 April 2026 dengan melibatkan 30 pelaku usaha.

Fokus pendampingan mencakup pengembangan desain, inovasi produk, peningkatan kualitas, serta strategi diversifikasi produk.

Suhartono menyebut langkah tersebut bertujuan memperkuat posisi produk rotan Cirebon di pasar ekspor. Pelaku usaha didorong menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi agar mampu bersaing di pasar internasional.

"Dari sisi kualitas dan kuantitas industri meningkat, sehingga produksi dan ekspor ikut terdorong,” ujarnya.

Selain sektor rotan, kinerja ekspor secara keseluruhan di Kabupaten Cirebon juga menunjukkan pertumbuhan. Total nilai ekspor daerah tercatat sebesar 354,59 juta dolar AS pada 2023, kemudian meningkat menjadi 423,89 juta dolar AS pada 2024. Pada 2025, nilai tersebut kembali naik menjadi 432,05 juta dolar AS.

Peningkatan ini mencerminkan kontribusi berbagai sektor industri terhadap ekspor daerah. Disperdagin melihat tren tersebut sebagai indikator positif bagi penguatan ekonomi berbasis industri di Cirebon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, perluasan pasar ekspor di kawasan Afrika dan Asia menjadi strategi pemerintah dalam menghadapi gejolak global dan konflik geopolitik di sejumlah negara.

Budi menuturkan, perluasan pasar diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional, termasuk Timur Tengah, yang saat ini mengalami konflik geopolitik.

"Kita mencoba menjajaknya di Afrika kemudian di Asia untuk menggantikan pasar di Timur Tengah," ucapnya di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Ia mengatakan, situasi krisis dan geopolitik global kerap membuka peluang perdagangan baru bagi Indonesia.

Menurut Budi, dalam situasi krisis sering kali ada negara yang mengalami gangguan pasokan sehingga membuka ruang bagi negara lain untuk masuk mengisi kebutuhan pasar.

Pengalaman serupa, kata dia, terjadi saat pandemi Covid-19, ketika krisis global justru menciptakan peluang baru bagi produk Indonesia masuk ke negara lain.

"Pengalaman seperti waktu Covid, itu kalau terjadi krisis, termasuk krisis geopolitik, itu biasanya pasar-pasar baru terbuka. Karena ada kan negara-negara tentu yang pasokannya berhenti. Nah kita kesempatan masuk," ucapnya.

Budi menuturkan, secara kumulatif kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari-Februari 2026 mencapai 44,32 miliar dollar AS atau naik 2,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Maka untuk menjaga kinerja tersebut, pemerintah kini mulai memperkuat penjajakan dagang ke sejumlah negara di Afrika dan Asia sebagai alternatif pasar ekspor baru.

"Jadi sebenarnya dengan kondisi sekarang untuk Timur Tengah kita cari pasar yang baru," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) membukukan pertumbuhan laba bersih sepanjang Januari-Maret 2026, didukung oleh efisiensi bisnis yang membuat laba tetap tumbuh meski penjualan menurun.

Melansir laporan keuangan kuartal pertama 2026 tidak diaudit, MYOR mencatat koreksi penjualan bersih 4,74% year on year (YoY) dari Rp9,86 triliun menjadi Rp9,39 triliun. Berdasarkan segmen, pasar domestik mengalami koreksi 8,22% YoY menjadi Rp5,68 triliun, sedangkan pasar ekspor tumbuh 1,33% YoY menjadi Rp3,72 triliun.

Kemudian, ada komponen retur penjualan sebesar Rp10,93 miliar sepanjang kuartal pertama 2026, dibandingkan dengan Rp3,49 miliar pada triwulan pertama tahun lalu.

Sementara itu, MYOR mampu menekan beban pokok penjualan sebesar 10,37% dari Rp7,69 triliun pada triwulan pertama 2025 menjadi Rp6,89 triliun sepanjang triwulan pertama 2026.

Sebagai bagian dari beban pokok penjualan, jumlah biaya produksi dapat ditekan MYOR sebesar Rp553,80 miliar atau 7,86% YoY. Di dalamnya meliputi bahan baku dan pembungkus langsung yang turun 8,79% YoY, tenaga kerja langsung turun 5% YoY, serta biaya produksi tidak langsung yang lebih rendah 4,54% YoY.

Dengan mengurangi selisih penjualan bersih dan beban pokok penjualan, didapatkan laba bruto perseroan sebesar Rp2,49 triliun. Angka ini tumbuh 15,26% dari laba bruto periode yang sama 2025 sebesar Rp2,16 triliun.

Sementara di sisi bottom line, laba periode tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih tercatat sebesar Rp945,58 miliar, meningkat 37,15% YoY dari laba bersih triwulan pertama 2025 sebesar Rp689,44 miliar.

Menilik neraca keuangan, aset MYOR dalam kuartal pertama 2026 mengalami koreksi 8,73% year to date (YtD) menjadi Rp28,64 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh liabilitas perseroan yang turun 27,38% YtD menjadi Rp9,45 triliun. Di sisi lain, total ekuitas MYOR naik 4,48% YtD menjadi Rp19,18 triliun.

Bisnis.com, MAKASSAR - Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mendorong para pelaku usaha di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan menyasar negara-negara yang tidak terlibat konflik geopolitik.

Langkah tersebut menjadi krusial guna menjaga stabilitas kinerja perdagangan luar negeri di tengah ketidakpastian global.

Ketua GPEI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Arief R. Pabettingi mengungkapkan bahwa selama ini ekspor Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, masih sangat bergantung pada negara tujuan tradisional seperti Amerika Serikat dan China.

Mengingat eskalasi konflik di Timur Tengah dan belahan dunia lain kerap terjadi, pelaku usaha perlu mulai melirik pasar nontradisional.

“Kita harus ekspansi ke Afrika yang memiliki hampir 56 negara, serta negara-negara di kawasan Eropa. Ini adalah potensi pasar baru yang besar bagi Sulawesi Selatan maupun Indonesia secara umum,” ujar Arief kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Komoditas yang cocok untuk di ekspor ke negara-negara tersebut adalah rempah-rempah karena dianggap sebagai produk unggulan yang tahan banting. Berbeda dengan nikel yang sangat volatil terhadap fluktuasi harga komoditas dunia. Rempah-rempah seperti cengkih, merica, dan pala, dikatakannya, memiliki nilai jual yang tinggi dan permintaan yang stabil.

GPEI Sulselbar mencatat bahwa nikel saat ini memang masih mendominasi struktur cakupan ekspor Sulsel hingga 70%. Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi pada komoditas tersebut berisiko mengganggu fiskal daerah jika harga pasar global jatuh.

“Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku usaha rempah, terutama UMKM. Jangan hanya sekadar transaksi ekspor dan bayar pajak, tapi harus ada peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pasokan agar rempah bisa menjadi penyeimbang saat harga nikel turun,” tegas Arief.

Selain isu pasar tujuan, GPEI Sulselbar juga mengkhawatirkan dampak konflik Timur Tengah terhadap jalur logistik global, terutama potensi penutupan Selat Hormuz. Hal ini dinilai akan memicu kenaikan biaya logistik akibat krisis bahan bakar minyak (BBM).

Ketegangan antara blok Amerika Serikat dan sekutunya dengan Iran telah berdampak pada kenaikan harga BBM nonsubsidi, seperti Dexlite. Arief memperingatkan jika pasokan energi terus menipis, hal ini akan memukul sektor logistik nasional yang menjadi tulang punggung distribusi di negara kepulauan seperti Indonesia.

“BBM adalah alat vital penggerak roda logistik. Jika APBN tidak kuat menahan beban subsidi akibat lonjakan harga minyak dunia, kita khawatirkan harga solar subsidi ikut terdampak. Pemerintah harus cepat mencari sumber energi alternatif dari negara yang tidak bertikai, seperti Rusia atau Venezuela, guna mengamankan stok nasional,” pungkasnya.

GPEI berharap langkah antisipatif dari sisi produksi rempah hingga logistik dan energi dapat dilakukan secara simultan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah di tengah gejolak geopolitik.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri alas kaki nasional menghadapi tekanan berlapis akibat konflik berkepanjangan di wilayah Timur Tengah. Jalur distribusi bahan baku, energi, hingga logistik terganggu yang membuat para pelaku usaha harus mencari alternatif secepatanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda menyebut, eskalasi konflik geopolitik mulai berdampak pada kenaikan biaya bahan baku, terutama yang bergantung pada impor.

“Kalau dibilang untuk drop sekali, belum, jangan sampai lah, yang sudah ketahuan, bahan baku importasi naik,“ ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Kendati belum terjadi penurunan signifikan pada pesanan ekspor maupun utilisasi produksi, pelaku usaha mengakui tengah berada dalam fase wait and see sembari mencermati perkembangan konflik.

Diketahui, industri alas kaki Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja ekspor positif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aprisindo, nilai ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 tercatat mencapai sekitar US$7,98 miliar, meningkat sekitar 9,54% dibandingkan 2024.

Secara kumulatif, sejak 2020 hingga 2025, ekspor alas kaki Indonesia meningkat lebih dari 65%, mencerminkan daya saing industri nasional yang semakin kuat di pasar global. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara eksportir alas kaki terbesar ketiga di dunia, dengan volume ekspor mencapai sekitar 601 juta pasang.

Pasar utama ekspor alas kaki Indonesia masih didominasi oleh Amerika Serikat, yang menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai ekspor pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar. Sementara itu, kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan ketiga ekspor terbesar ke China tercatat sebesar sekitar US$504 juta dan termasuk 132 negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor alas kaki dari Indonesia.

Siasat Sektor Hilir

Di sektor hilir, owner merek sepatu Alive Love Arts dan Alofa, Olivia M. Liwang, merasakan kenaikan sejumlah bahan baku yang mayoritas impor. “Seperti lem, aksesoris logam, sama bahan-bahan kulit sintetis, karena variannya itu paling banyak dari impor. Bahkan kemasan, packaging itu juga ngaruh,” sebutnya.

Dia mengungkapkan kenaikan harga bahan baku bervariasi, mulai dari sekitar 10% hingga mencapai 30%–40% untuk beberapa komponen tertentu. Bahkan, sejumlah aksesoris mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 100% akibat ketergantungan pada bahan baku berbasis impor.

Kondisi tersebut turut memengaruhi struktur biaya produksi. Namun, pelaku usaha belum sepenuhnya meneruskan kenaikan tersebut ke konsumen guna menjaga loyalitas pasar. “Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk nentuin harga jualnya. Mungkin cuma naikin nggak lebih dari 20%. Supaya kita nggak terlalu kena margin terlalu dalam, tapi harus dibikin tetap terjangkau supaya customer bisa beli,” tuturnya.

Selain tekanan dari bahan baku, pelaku industri juga menghadapi beban tambahan dari kenaikan biaya administrasi di platform marketplace. Olivia menilai lonjakan biaya tersebut menjadi salah satu faktor yang cukup mengganggu di tengah situasi global yang tidak menentu.

Di sisi operasional, kapasitas produksi usaha miliknya masih berjalan relatif stabil, dengan output mencapai ratusan hingga ribuan pasang sepatu per minggu. Namun, dia mengakui adanya penyesuaian dalam rantai pasok, termasuk diversifikasi pemasok dan peningkatan penggunaan bahan baku lokal.

Menurutnya, pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bagi pelaku usaha untuk tidak bergantung pada satu sumber pasokan. Saat ini, komposisi bahan baku mulai dialihkan dengan memperbesar porsi lokal guna mengurangi risiko gangguan impor.

Olivia berpendapat, saat ini kualitas alas kaki dari pabrik lokal sudah jauh lebih baik. “Jadi secara standar lebih naik. Biasanya kita bergantung sama material impor, 70 persen impor. Sekarang pelan-pelan di-switch,” jelasnya.

Dia juga melihat kondisi saat ini sebagai peluang bagi brand lokal untuk meningkatkan daya saing. Kenaikan harga barang impor dan gangguan logistik global dinilai dapat menahan laju produk luar negeri, sehingga membuka ruang bagi produk domestik.

Untuk menjaga keberlanjutan usaha, pelaku industri mengandalkan sejumlah strategi, mulai dari inovasi produk, penguatan kualitas melalui pengawasan ketat, hingga pengelolaan stok sebagai buffer menghadapi ketidakpastian pasokan. “Jadi kayak sekarang meskipun bahan naik, kita masih ada stock yang lama,“ ungkapnya.

Di sisi lain, Olivia mengingatkan potensi risiko ke depan apabila konflik geopolitik berkepanjangan. Penurunan daya beli masyarakat dapat berujung pada penurunan produksi dan berpotensi berdampak pada tenaga kerja. “Kalau permintaannya kurang, produksi turun, SDM pasti banyak yang nganggur,” tegasnya.

Utilisasi Rentan Tergerus

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna menilai, utilisasi industri alas kaki yang saat ini masih di atas 80% berpotensi tertekan oleh sejumlah faktor struktural. Salah satunya adalah ketergantungan impor bahan baku yang mencapai 60%–70%, mulai dari kulit hingga Thermoplastic Polyurethane (TPU).

Selain itu, biaya logistik nasional yang mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB) jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam sebesar 16,8%. Kenaikan upah minimum serta tekanan nilai tukar juga turut menggerus margin industri, terutama bagi pelaku skala kecil dan menengah.

Faktor lain yang jarang disorot adalah implikasi komitmen impor Indonesia ke AS, termasuk energi dan produk pertanian. “Kebutuhan devisa untuk impor ini berpotensi bersaing langsung dengan kebutuhan industri mengimpor bahan baku,” ujarnya.

Untuk menjaga daya saing, dunia usaha dinilai perlu menerapkan sejumlah strategi, seperti penguatan buffer bahan baku hingga 90 hari, lindung nilai (hedging) valuta, serta peningkatan otomasi produksi guna mendongkrak produktivitas.

"Bila Selat Hormuz atau Laut Merah terblokade, utilisasi segmen ekspor Eropa bisa turun ke 65-70 %,” sebutnya.

Ariyo juga menyoroti adanya kontradiksi dalam kebijakan hilirisasi nasional. Program hilirisasi pemerintah yang berfokus pada mineral belum menyentuh sektor alas kaki, padahal industri ini memiliki daya serap tenaga kerja jauh lebih besar.

Dia menyebut, kawasan industri memberi perizinan satu pintu, tax holiday, dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) USD6,5 per Million British Thermal Units (MMBTU). Tapi bahan baku kulit dan sol tetap diimpor lewat Tanjung Priok atau Patimban lalu dikirim ke Jawa Tengah, sehingga biaya logistik internal naik.

Paradoksnya di sini, lanjut Ariyo, hilirisasi yang relevan untuk alas kaki, yaitu karet alam ke compound sol, kulit sapi domestik ke penyamakan bersertifikat LWG, petrokimia ke Ethylene Vinyl Acetate (EVA) dan TPU compound, akan menaikkan ekspor dan memperbesar surplus dengan AS.

Hal ini katanya bertabrakan dengan komitmen RI menyempitkan neraca dagang. Indonesia harus memilih antara hilirisasi penuh yang memperbesar surplus, atau hilirisasi parsial yang diseimbangkan impor strategis dari AS.

"Ini incentive misalignment serius. Alas kaki menciptakan 10 sampai 15 kali lapangan kerja per dolar investasi dibanding tambang, tapi kalah prioritas politik," sebutnya.

Tanpa strategi neraca dagang cermat, Ariyo menambahkan, sukses hilirisasi alas kaki justru bisa memicu retaliasi tarif AS dalam dua tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. (IFII), emiten pengolahan kayu, mampu mencatat kenaikan laba bersih 2,47% menjadi Rp183,45 miliar pada 2025 di tengah tekanan margin, seiring penurunan laba bruto akibat beban pokok penjualan yang meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (24/4/2026), IFII membukukan penjualan bersih sebesar Rp1,28 triliun pada 2025, naik 3,16% dibandingkan Rp1,24 triliun pada 2024.

Secara operasional, IFII masih sangat bergantung pada pasar ekspor yang menyumbang 85,40% dari total penjualan, sementara pasar domestik hanya 14,60%.

Dominasi ekspor ini menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja penjualan, tetapi juga membuka eksposur terhadap fluktuasi permintaan global dan nilai tukar.

Namun, beban pokok penjualan meningkat lebih tinggi menjadi Rp880,79 miliar dari Rp821,30 miliar. Kondisi ini menekan laba bruto menjadi Rp402,11 miliar, turun dari Rp422,35 miliar pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, perusahaan berhasil menekan beban penjualan menjadi Rp114,43 miliar dari Rp135,66 miliar. Beban keuangan juga turun signifikan menjadi Rp23,48 miliar dari Rp33,51 miliar, memberikan ruang bagi peningkatan laba sebelum pajak.

Alhasil, laba sebelum pajak tercatat Rp234,91 miliar, naik tipis dari Rp229,82 miliar. Setelah dikurangi pajak, laba tahun berjalan mencapai Rp183,45 miliar, tumbuh 2,47% dibandingkan Rp179,03 miliar pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset perusahaan menyusut menjadi Rp1,70 triliun dari Rp1,75 triliun. Penurunan ini terutama dipicu oleh berkurangnya aset tetap dan persediaan.

Sementara itu, liabilitas turun signifikan menjadi Rp320,99 miliar dari Rp447,46 miliar, mencerminkan upaya deleveraging perusahaan. Ekuitas meningkat menjadi Rp1,38 triliun dari Rp1,30 triliun, didorong oleh akumulasi laba ditahan.

Dari sisi arus kas, kas dan setara kas melonjak tajam menjadi Rp96,62 miliar dari Rp3,62 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini ditopang oleh arus kas operasi yang tetap solid sebesar Rp394,69 miliar.

Di sisi lain, perusahaan mencatat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp210,75 miliar, terutama untuk pembayaran dividen dan pelunasan utang bank.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong UMKM lokal agar dapat menembus jaringan ritel modern melalui berbagai program fasilitasi dan pendampingan.

“Kemendag secara aktif membantu UMKM agar bisa masuk ke ritel modern, mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan standar dan sertifikasi, hingga mempertemukan UMKM dengan pelaku ritel melalui program business matching,” ujar Roro dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Roro menambahkan bahwa Kemendag hadir secara menyeluruh dalam proses pengembangan UMKM.

Dia juga memastikan bahwa pihaknya akan mendampingi pelaku UMKM dalam menyiapkan produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Kami mendampingi UMKM dari hulu ke hilir, memastikan kesiapan produk, kapasitas produksi, hingga kemasan agar sesuai dengan kebutuhan pasar ritel modern,” jelasnya.

Salah satu contoh pelaku usaha yang berhasil memanfaatkan fasilitasi tersebut, UMKM Rizkyanti.

Rizkyanti menjalani usaha olahan pangan berbasis ikan, dan telah berkembang dari skala rumahan sejak 1998 menjadi pemasok ritel modern dan menembus pasar ekspor.

Sejak 2012, UMKM ini telah bermitra dengan 544 toko ritel modern di Palembang serta memperluas pasar hingga ke Singapura.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh strategi pemasaran yang adaptif.

Selain memanfaatkan toko offline, UMKM tersebut turut mengoptimalkan pemasaran digital melalui media sosial dan layanan delivery order, serta memperluas jangkauan pasar ke berbagai kota seperti Banyuwangi, Bandung, Yogyakarta, dan Lampung.

Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perluasan akses pasar UMKM melalui kemitraan dengan ritel modern dan department store di berbagai wilayah Indonesia.

Upaya ini dilakukan antara lain melalui pelaksanaan business matching yang mempertemukan pelaku UMKM, baik pangan maupun nonpangan, dengan pengusaha ritel modern.

Roro mengatakan, keberhasilan UMKM Rizkyanti juga didukung oleh pemenuhan berbagai standar seperti sertifikasi halal, Sertifikat Kelayakan Pengolahan, HAKI, GMP, SSOP, serta izin edar yang memperkuat daya saing produk di pasar.

Roro yang juga meninjau langsung salah satu gerai ritel modern tempat produk UMKM Rizkyanti dipasarkan, mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk nyata kemitraan antara UMKM dan ritel modern.

Dalam kesempatan itu, Roro juga turut menyoroti peran perempuan dalam sektor UMKM.

“Sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM merupakan perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kekuatan utama dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif,” tegasnya.

Ia menambahkan, tingginya keterlibatan perempuan dalam UMKM juga berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja serta penguatan ekonomi keluarga.

Perempuan pelaku UMKM banyak berperan di sektor perdagangan, kuliner, dan industri rumahan yang relatif tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi.

“UMKM secara keseluruhan menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja,” ujar dia.

“Dengan demikian, kontribusi perempuan dalam UMKM menjadi sangat signifikan, baik dalam menopang perekonomian nasional maupun memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kemendag terus menggencarkan berbagai program untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional.

Salah satu inisiatif unggulan yang dijalankan adalah program UMKM BISA Ekspor (Berani Inovasi, Siap Adaptasi), yang dirancang sebagai wadah pendampingan komprehensif mulai dari proses kurasi produk, pitching, hingga mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dari luar negeri.

Melalui program ini, Kemendag juga memanfaatkan teknologi, termasuk kolaborasi dengan pihak seperti Google, guna membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan strategi pemasaran berbasis digital.

Selain itu, pelaku usaha didorong untuk mendaftarkan produknya melalui platform Inaexport sebagai pintu masuk untuk verifikasi data sekaligus membuka peluang business matching dengan buyer global. Tidak hanya fokus pada ekspor, Kemendag juga memperluas akses pasar dalam negeri dengan menggandeng berbagai mitra strategis.

Produk UMKM kini mulai hadir di sejumlah titik potensial, seperti layanan kereta api melalui kerja sama dengan PT KAI Services, hingga kolaborasi dengan organisasi seperti PP Muhammadiyah untuk memperluas distribusi dan promosi produk lokal.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas pelaku UMKM juga menjadi perhatian utama.

Kemendag menggelar program pelatihan content creator marketing guna membekali pelaku usaha dengan kemampuan membuat konten promosi yang menarik dan relevan di era digital.

Manokwari (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui bimbingan teknis guna menghasilkan produk kreatif dan berdaya saing ekspor.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas pelaku UMKM menjadi langkah strategis memperkuat sektor ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan perdagangan luar negeri.

“Pengembangan produk UMKM berjalan maksimal, jika pelaku usaha punya kemampuan mengolah dan menciptakan produk bernilai tinggi,” ujar Dominggus.

Menurut dia, Papua Barat memiliki potensi besar dari berbagai komoditas unggulan seperti perikanan, kehutanan, hingga produk olahan berbasis sumber daya alam yang dinilai dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar global.

Potensi tersebut harus didukung dengan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital, serta manajemen keuangan.

“Masih banyak pelaku UMKM hadapi kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, logistik, dan minim pemahaman tentang produk ekspor,” ujarnya.

Kepala Disperindag Papua Barat Bondan Santoso menjelaskan bahwa, pelaksanaan bimtek bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk yang semakin inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, antara lain tenaga ahli standardisasi produk ekspor Kementerian Perdagangan, perwakilan Bank Indonesia, akademisi, serta Bea Cukai Manokwari.

“Peserta kegiatan terdiri dari pelaku UMKM di Manokwari dan perwakilan dari sejumlah kabupaten di Papua Barat,” ucap Bondan.

Dia berharap, melalui peningkatan kapasitas, pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga berkembang menjadi eksportir yang mampu bersaing di pasar internasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pelaku UMKM juga dibekali pemahaman terkait prosedur dan aturan ekspor agar mampu memenuhi standar pasar internasional,” ujar Bondan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa atau IEU-CEPA dinilai membuka peluang signifikan bagi industri manufaktur nasional, terutama dalam memperluas pasar ekspor di tengah ketidakpastian geopolitik global. Tak ayal, para pelaku usaha berharap agar ratifikasi ini segera dirampungkan, seraya melengkapi infrastruktur yang ada.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi sektor manufaktur menunjukkan pertumbuhan positif. Adapun pada 2025, investasi di sektor ini mencapai US$48,3 miliar, sementara pada 2024 sebesar US$47,7 miliar. Realisasi ini diharapkan bisa meningkat seiring adanya perjanjian IEU-CEPA yang menghapus tarif untuk sejumlah produk, seperti alas kaki dan tekstil.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda menilai peluang tersebut menjadi makin relevan di tengah dinamika geopolitik dan kebijakan perdagangan global, khususnya dari Amerika Serikat yang dinilai kerap berubah. Dalam situasi tersebut, diversifikasi pasar menjadi langkah strategis bagi pelaku industri.

Billie menilai, apabila implementasi IEU-CEPA berjalan efektif, dampaknya tidak hanya pada peningkatan ekspor, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan pesanan dan penyerapan tenaga kerja baru di sektor manufaktur, khususnya industri alas kaki.

“Kalau berhasil, ini memang angin segar bagi industri, bukan hanya untuk kualitas ekspor dan global brand, tapi teman-teman UKM sepatu, kita dorong juga untuk bisa melakukan ekspor ke pasar Eropa dengan tarif 0%,” sebutnya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Kendati demikian, Billie mengingatkan bahwa proses ratifikasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dikawal. Pasalnya, meski kesepakatan prinsip telah dicapai pada September 2025, hingga kini proses ratifikasi di dalam negeri maupun di Parlemen Eropa masih berlangsung.

“Kita harus kawal, sampai di mana perjanjian dilakukan oleh pemerintah, draf ratifikasinya sudah masuk DPR belum?” tanya Billie meminta kepastian kelanjutan perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa ini.

Dia berpandangan keberhasilan implementasi IEU-CEPA dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekspor alas kaki global. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ketiga dunia setelah China dan Vietnam, dengan selisih yang cukup lebar.

Adapun volume ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 601 juta pasang. Pasar utama ekspor alas kaki Indonesia masih didominasi oleh AmerikaSerikat, yang menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai ekspor pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar.

Kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan China menjadi negara ketiga dengan nilai ekspor US$504 juta. “Kalau misalnya ini benar-benar terwujud, kami berharap bisa menyaingi Vietnam,” harap Billie

Sebelum itu, dia berharap pemerintah menuntaskan tantangan domestik yang masih menghambat industri, mulai dari perizinan seperti amdal hingga kesiapan infrastruktur kawasan industri. Semua menurutnya harus dibenahi demi kelancaran investasi nantinya.

Kesiapan Infrastruktur Mendesak

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan bahwa IEU-CEPA juga membawa konsekuensi peningkatan standar industri, terutama terkait aspek keberlanjutan dan energi hijau. Tak ayal, kesiapan infrastruktur energi menjadi krusial, khususnya pengembangan jaringan gas industri, seiring mulai ditinggalkannya penggunaan batu bara.

“Kita berharap pipanisasi infrastruktur gas itu bisa sampai ke Bandung Raya dan Solo Raya. Kenapa? Karena sentra industri tekstil itu banyaknya ada di Bandung Raya dan Solo Raya,” jelasnya.

Selain itu, aturan asal barang (rules of origin/ROO) juga menjadi tantangan tersendiri. Selama ini, sebagian besar industri garmen masih bergantung pada bahan baku impor, terutama dari China.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai IEU-CEPA dapat menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional. Dia menjelaskan, salah satu ketentuan dalam perjanjian tersebut adalah penerapan skema two-step process, yang mengharuskan penggunaan bahan baku domestik dalam proses produksi.

“Kalau kita ekspor garmen, maka benangnya harus dari Indonesia. Kalau kain, maka seratnya juga harus berasal dari dalam negeri. Ini peluang untuk memperkuat rantai pasok domestik,” katanya.

Aqil menambahkan, dengan struktur industri tekstil yang relatif lengkap, mulai dari petrokimia hingga garmen, Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat untuk memanfaatkan IEU-CEPA secara optimal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perjanjian IEU-CEPA yang telah ditandatangani pada September 2025 itu ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Artinya, Indonesia hanya memiliki waktu persiapan sekitar satu tahun untuk memastikan kesiapan industri.

“Di situ letak urgensinya. Waktu persiapan kita sangat pendek,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (10/4/2026).

Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan satu-satunya faktor penentu untuk meningkatkan ekspor sektor padat karya. Kuncinya justru ada pada kesiapan industri dan integrasi ke rantai pasok global.

Pada titik ini, dia menilai, posisi Indonesia dalam rantai pasok global masih tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam. Oleh karena itu, potensi kenaikan ekspor yang tinggi lebih tepat dipandang sebagai skenario maksimal, bukan baseline.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa tantangan terbesar justru muncul dari hambatan nontarif yang akan makin dominan setelah tarif dihapus. Salah satu instrumen yang dinilai menjadi penentu adalah Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Melalui kebijakan tersebut, produk dengan intensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen berpotensi dikenakan biaya tambahan yang signifikan saat masuk ke pasar Eropa.

CBAM ini katanya bisa menjadi game changer. Pasalnya, biaya karbon bisa menghapus seluruh keuntungan dari tarif nol.

“Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak. Kalau industri tidak siap, kita tetap tidak bisa masuk,” tegas Yusuf.

Dari sisi kesiapan domestik, Yusuf menilai tantangan utama bukan terletak pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Sejumlah hambatan klasik seperti logistik, perizinan, dan ketidakpastian regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

“Ini yang akan menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tegasnya.

Bicara dalam konteks sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan makanan olahan berpeluang memperoleh manfaat terbesar melalui peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Sebaliknya, dua kelompok industri dinilai lebih rentan. Pertama, industri yang terdampak langsung oleh CBAM. Kedua, industri domestik yang harus menghadapi peningkatan persaingan dari produk impor Eropa.

“Begitu tarif turun, produk seperti otomotif, kimia, dan mesin dari Eropa akan menjadi lebih kompetitif. Ini tekanan nyata bagi industri dalam negeri,” tutur Yusuf.

Kendati demikian, dia berpendapat, IEU-CEPA akan mendorong perubahan struktur industri secara lebih mendalam, terutama melalui penerapan rules of origin. Ketentuan ini menentukan sejauh mana suatu produk memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensial.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” imbaunya.

Di sisi lain, perjanjian ini juga diperkirakan meningkatkan kepastian hukum bagi investor Eropa. Namun, konsekuensinya adalah ruang kebijakan pemerintah menjadi lebih terbatas, sehingga diperlukan keseimbangan dalam implementasinya.

Bisnis.com, SURABAYA — Kondisi geopolitik terjadinya perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel telah membawa kekhawatiran terhadap kinerja ekspor Indonesia. Para eksportir pun merasakan dampak dari panasnya iklim geopolitik terhadap aktivitas ekspor mereka.

Direktur PT Mega Global Food Industry Richard Cahadi mengatakan terdapat dua tantangan kondisi geopolitik saat ini bagi pengusaha ekspor. Pertama adalah ketidakpastian atau uncertainty. Kedua limitasi bahan baku.

Mega Global Food Industry sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan olahan. Mega Global Food Industry mengekspor biskuit ke 55 negara.

"Kita juga dihadapkan pada kelangkaan bahan kemas. Rantai pasok terdisrupsi," ujarnya dalam media briefing pada Jumat (17/4/2026).

Kelangkaan bahan kemas atau plastik dipicu oleh gangguan pasokan bahan baku yang diperparah oleh konflik di Timur Tengah.

Meski begitu, seiring dengan kondisi geopolitik tersebut, perusahaan berupaya untuk mengambil peluang yang ada.

"Kami selalu lihat peluang, pada saat negara lain terdisrupsi, pasti ada supply yang berkurang dari negara lain. Di sana peluang kita masuk," kata Richard.

Direktur PT Mitra Saruta Indonesia, Hoo Yanto Andrian juga mengatakan kondisi geopolitik saat ini yang tengah panas memang memberikan tantangan terhadap biaya logistik pada eksportir.

Mitra Saruta Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, dengan memproduksi sarung tangan untuk pasar ekspor. Yanto menjelaskan pasar utama perusahaan saat ini masih yakni Jepang dan AS.

Namun, seiring dengan kondisi geopolitik saat ini, menurutnya perusahaan telah memiliki strategi diversifikasi dengan menyasar pasar negara lainnya.

"Tim marketing kami jadinya lebih agresif sasar pasar yang lebih menyeluruh, terakhir kita dapat dari South Africa," ujarnya.

Tantangan Pembiayaan Ekspor

Ilustrasi ekspor/rpx

Direktur Pelaksana Bisnis II Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, Sulaeman mengatakan bahwa kondisi geopolitik yang panas memang berdampak terhadap aktivitas bisnis dari debitur LPEI atau eksportir.

"Kami berhati-hati, kami juga melakukan stress testing. Kami mau masuk di sektor mana yang saat ini kami nilai relatif aman dengan situasi geopolitik seperti sekarang," kata Sulaeman.

Dia menilai bahwa sudah barang pasti, karena ada masalah geopolitik, dari sisi bahan baku biasanya terganggu. Alhasil, sektor yang terdampak adalah manufaktur.

"Ya misalnya untuk kemasan, saya juga sampaikan bahan baku plastik itu sudah pasti terpengaruh karena naik gitu kan. Terus bahan baku yang lain juga pasti akan melibatkan.

Nah ini harus dilihat dari sisi impact-nya terhadap margin," jelasnya

Kemudian, LPEI pun melakukan berbagai langkah antisipasi. Terdapat berbagai skenario yang disiapkan. Dia menjelaskan bahwa apabila mendapati skenario terburuk, maka dampak negatif terhadap aktivitas ekspor akan lebih besar.

LPEI pun kemudian mengambil langkah-langkah pengelolaan pembiayaan. LPEI juga memiliki program untuk membuka negara tujuan ekspor baru, menggantikan negara tujuan ekspor tradisional, seperti AS, Jepang, dan Eropa.

"Justru kita mengembangkan dengan program PKE [penugasan khusus ekspor] itu tujuan ekspor baru, agar ada diversifikasi negara tujuan ekspor. Yang namanya Afrika, Asia Selatan itu termasuk kawasan yang menjadi tujuan ekspor baru," katanya.

Proyeksi Ekspor Lesu

Bongkar muat barang di terminal peti kemas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (30/12/2024)/JIBI/Bisnis/Paulus Tandi Bone

Di sisi lain, LPEI telah memperkirakan ekspor Indonesia pada 2026 masih dapat tumbuh pada kisaran 4%–5% secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun, angka proyeksi tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 yang berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,15% YoY menjadi US$282,91 miliar.

Head of Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani sebenarnya meyakini bahwa dampak langsung konflik Timur Tengah terhadap perdagangan Indonesia sejatinya relatif terbatas mengingat eksposur perdagangan dengan kawasan tersebut masih kecil.

Rini menjelaskan, terbatasnya dampak langsung itu tecermin dari data yang menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Timur Tengah hanya sekitar 4,2% dari total ekspor nasional. Sementara itu, impor Indonesia dari kawasan tersebut mencapai sekitar 3,9% dari total impor nasional.

Kendati demikian, sambungnya, risiko utama justru muncul secara tidak langsung: kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, serta perlambatan aktivitas industri di negara mitra dagang utama diyakini akan memengaruhi dinamika ekspor Indonesia.

"Kami memonitor secara cermat dinamika di kawasan Timur Tengah, termasuk keamanan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz yang merupakan salah satu arteri utama perdagangan energi dunia," ujar Rini.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso juga sempat menyampaikan kekhawatirannya terhadap konflik Timur Tengah. Bila berlangsung berkepanjangan, Budi berpandangan pertumbuhan ekspor Indonesia berisiko ikut tertekan.

“Tentu kalau ini [eskalasi konflik AS–Israel dan Iran] nggak selesai, misalnya, nggak selesai terus-menerus ya bisa dampaknya ke ekspor kita. Paling tidak ekspor kita bisa pertumbuhannya bisa lebih rendah daripada tahun lalu. Tapi mudah-mudahan cepat selesai [eskalasi konflik AS–Israel dan Iran],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta bulan lalu (27/3/2026).

Namun, Budi optimistis kinerja ekspor nasional dapat tumbuh positif dan mengantongi surplus dengan memanfaatkan perubahan peta perdagangan global. Salah satunya melalui strategi diversifikasi pasar ekspor ke kawasan yang relatif tidak terdampak konflik, seperti negara-negara mitra dalam kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Asia Tenggara, Amerika Latin, hingga Afrika.

“Tetapi kita optimistis ya, optimistis bahwa semua akan selesai, semua akan selesai dan ini ketika kondisinya seperti ini sebenarnya kita mempunyai kesempatan juga untuk yang pertama tadi mencari pasar yang baru,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten komponen otomotif besutan konglomerat TP Rachmat, PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA) menargetkan pertumbuhan top line dan bottom line sebesar dobel digit pada tahun ini.

Presiden Direktur Dharma Polimetal Irianto Santoso, berharap target tersebut dapat dicapai di tengah perang Iran, yang membuat menurunnya minat masyarakat di industri otomotif dalam negeri. Dia menerangkan, penjualan mobil selama tiga bulan belakangan hanya berkisar pada 200.000 unit.

”Kami menargetkan di tahun 2026 peningkatan revenue sebesar kurang lebih 10% di atas, tentunya untuk bottom line akan mengikuti hal yang sama. Kami berharap bahwa sisa 9 bulan ke depan itu akan menunjukkan performa yang baik sehingga akan menunjang apa yang kami targetkan,” katanya dalam Konferensi Pers DRMA, Jumat (17/4/2026).

Menunjang pencapaian target tersebut, sejumlah upaya diversifikasi juga dilakukan DRMA. Salah satunya, memperbesar cakupan bisnis ke renewable energy component. DRMA disebut tengah mempersiapkan diri dengan menyiapkan batteryenergy storage system.

Selain itu, DRMA juga mulai merambah ke bisnis after market, dengan memproduksi auxiliary battery. Juga, DRMA menargetkan pertumbuhan di pasar ekspor sekitar 50% pada tahun ini.

”Jadi harapannya tetap untuk tahun ini memang ada challenge, ada tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami juga melihat bahwa di setiap ada tantangan ini tentunya ada opportunity yang bisa kami dapatkan,” tegasnya.

Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada Desember 2025, laba bersih DRMA naik 12,6% menjadi Rp652,6 miliar dibandingkan dengan pencapaian laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sepanjang 2024 senilai Rp579,3 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan laba bersih, penjualan bersih DRMA naik 7,8% dari Rp5,507 triliun pada 2024 dibandingkan dengan pada Rp5,93 triliun.

Beban pokok penjualan juga tercatat naik 6,6% secara tahunan dari Rp4,504 triliun pada 2024 menjadi Rp4,86 triliun pada 2025.

Dari sisi aset, DRMA mencatat total aset Rp4,2 triliun pada 2025 dibandingkan dengan pada 2024 senilai Rp3,8 triliun. Total liabilitas dan ekuitas menjadi Rp4,28 triliun pada 2025 dibandingkan dengan pada 2024 Rp3,84 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.