IDXChannel - Pemerintah terus menggenjot akselarasi perekonomian nasional, dengan memastikan neraca perdagangan internasional terus bertumbuh. Salah satu upayanya dengan diversifikasi pasar ekspor selain negara tradisional selama ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan perluasan akses pasar ke negara Eropa menjadi salah satu upaya yang dikerjakan pemerintah. Efek rambatan dari perdagangan internasional maupun penanaman modal atau investasi digadang-gadang bisa memacu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen setiap kuartalnya.

"Pemerintah terus melakukan berbagai upayauntuk memperkuat perekonomian,antara lain memperkuat akses pasar. Dan perluasan akses pasar ini dengan seluruhnya arahan Presiden," kata Airlangga dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Airlangga menjelaskan kerja sama internasional dengan negara kawasan yang tergabung dalam Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)menjadi ceruk baru bagi kinerja ekspor nasional. Terkini, pemerintah sedang berproses dari sisi legalitas perjanjian.

"Perjanjian-perjanjian internasional kami kejar.Seperti IEU-CEPA harapannya tahun ini bisa diratifikasi oleh parlemen kitadan parlemen EU.Dan ini juga akan mendorong pasar sebesar Rp21 triliun di Eropa," tutur Airlangga.

Dia menitikberatkan iklim investasi yang sejauh ini terbentuk telah mengerek industri dalam negeri sehingga menciptakan efek rambatan, selain menguatkan program nasional seperti pembangunan infrastruktur. Untuk sektor riilnya,investasi triwulan pertama ini sudah tercapai Rp498,79 triliun.

"Ini juga sebuah angka yang relatif baik, dan tumbuh juga 7,22 persendan jumlah tenaga kerja yang terserap adalah 706.000 tenaga kerja.Kemudian tentu kebutuhan pembiayaan akan meningkat, di 2026 ini sebesar Rp7.400 triliundari sekitar dan akan meningkat menjadi Rp9.200 (triliun) di 2029," urai Airlangga.

Soal pasar saham, Airlangga mengatakan peranan bursa menjadi salah satu instrumen pendongkrak investasi dalam negeri. Penambahan korporasi yang melantai di pasar saham juga perlu dipikirkan lebih lanjut oleh fasilitator pasar seperti BEI dan OJK selaku regulator.

“Saya tanya sama OJK, ini tentu capital market adalah fungsinya untuk menarik dana untuk IPO yang mungkin dalam periode first quarter ini ketidakpastian tinggi, sehingga ini masih dalam pipeline," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa atau IEU-CEPA dinilai membuka peluang signifikan bagi industri manufaktur nasional, terutama dalam memperluas pasar ekspor di tengah ketidakpastian geopolitik global. Tak ayal, para pelaku usaha berharap agar ratifikasi ini segera dirampungkan, seraya melengkapi infrastruktur yang ada.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi sektor manufaktur menunjukkan pertumbuhan positif. Adapun pada 2025, investasi di sektor ini mencapai US$48,3 miliar, sementara pada 2024 sebesar US$47,7 miliar. Realisasi ini diharapkan bisa meningkat seiring adanya perjanjian IEU-CEPA yang menghapus tarif untuk sejumlah produk, seperti alas kaki dan tekstil.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda menilai peluang tersebut menjadi makin relevan di tengah dinamika geopolitik dan kebijakan perdagangan global, khususnya dari Amerika Serikat yang dinilai kerap berubah. Dalam situasi tersebut, diversifikasi pasar menjadi langkah strategis bagi pelaku industri.

Billie menilai, apabila implementasi IEU-CEPA berjalan efektif, dampaknya tidak hanya pada peningkatan ekspor, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan pesanan dan penyerapan tenaga kerja baru di sektor manufaktur, khususnya industri alas kaki.

“Kalau berhasil, ini memang angin segar bagi industri, bukan hanya untuk kualitas ekspor dan global brand, tapi teman-teman UKM sepatu, kita dorong juga untuk bisa melakukan ekspor ke pasar Eropa dengan tarif 0%,” sebutnya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Kendati demikian, Billie mengingatkan bahwa proses ratifikasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dikawal. Pasalnya, meski kesepakatan prinsip telah dicapai pada September 2025, hingga kini proses ratifikasi di dalam negeri maupun di Parlemen Eropa masih berlangsung.

“Kita harus kawal, sampai di mana perjanjian dilakukan oleh pemerintah, draf ratifikasinya sudah masuk DPR belum?” tanya Billie meminta kepastian kelanjutan perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa ini.

Dia berpandangan keberhasilan implementasi IEU-CEPA dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekspor alas kaki global. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ketiga dunia setelah China dan Vietnam, dengan selisih yang cukup lebar.

Adapun volume ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 601 juta pasang. Pasar utama ekspor alas kaki Indonesia masih didominasi oleh AmerikaSerikat, yang menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai ekspor pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar.

Kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan China menjadi negara ketiga dengan nilai ekspor US$504 juta. “Kalau misalnya ini benar-benar terwujud, kami berharap bisa menyaingi Vietnam,” harap Billie

Sebelum itu, dia berharap pemerintah menuntaskan tantangan domestik yang masih menghambat industri, mulai dari perizinan seperti amdal hingga kesiapan infrastruktur kawasan industri. Semua menurutnya harus dibenahi demi kelancaran investasi nantinya.

Kesiapan Infrastruktur Mendesak

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan bahwa IEU-CEPA juga membawa konsekuensi peningkatan standar industri, terutama terkait aspek keberlanjutan dan energi hijau. Tak ayal, kesiapan infrastruktur energi menjadi krusial, khususnya pengembangan jaringan gas industri, seiring mulai ditinggalkannya penggunaan batu bara.

“Kita berharap pipanisasi infrastruktur gas itu bisa sampai ke Bandung Raya dan Solo Raya. Kenapa? Karena sentra industri tekstil itu banyaknya ada di Bandung Raya dan Solo Raya,” jelasnya.

Selain itu, aturan asal barang (rules of origin/ROO) juga menjadi tantangan tersendiri. Selama ini, sebagian besar industri garmen masih bergantung pada bahan baku impor, terutama dari China.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai IEU-CEPA dapat menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional. Dia menjelaskan, salah satu ketentuan dalam perjanjian tersebut adalah penerapan skema two-step process, yang mengharuskan penggunaan bahan baku domestik dalam proses produksi.

“Kalau kita ekspor garmen, maka benangnya harus dari Indonesia. Kalau kain, maka seratnya juga harus berasal dari dalam negeri. Ini peluang untuk memperkuat rantai pasok domestik,” katanya.

Aqil menambahkan, dengan struktur industri tekstil yang relatif lengkap, mulai dari petrokimia hingga garmen, Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat untuk memanfaatkan IEU-CEPA secara optimal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perjanjian IEU-CEPA yang telah ditandatangani pada September 2025 itu ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Artinya, Indonesia hanya memiliki waktu persiapan sekitar satu tahun untuk memastikan kesiapan industri.

“Di situ letak urgensinya. Waktu persiapan kita sangat pendek,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (10/4/2026).

Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan satu-satunya faktor penentu untuk meningkatkan ekspor sektor padat karya. Kuncinya justru ada pada kesiapan industri dan integrasi ke rantai pasok global.

Pada titik ini, dia menilai, posisi Indonesia dalam rantai pasok global masih tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam. Oleh karena itu, potensi kenaikan ekspor yang tinggi lebih tepat dipandang sebagai skenario maksimal, bukan baseline.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa tantangan terbesar justru muncul dari hambatan nontarif yang akan makin dominan setelah tarif dihapus. Salah satu instrumen yang dinilai menjadi penentu adalah Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Melalui kebijakan tersebut, produk dengan intensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen berpotensi dikenakan biaya tambahan yang signifikan saat masuk ke pasar Eropa.

CBAM ini katanya bisa menjadi game changer. Pasalnya, biaya karbon bisa menghapus seluruh keuntungan dari tarif nol.

“Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak. Kalau industri tidak siap, kita tetap tidak bisa masuk,” tegas Yusuf.

Dari sisi kesiapan domestik, Yusuf menilai tantangan utama bukan terletak pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Sejumlah hambatan klasik seperti logistik, perizinan, dan ketidakpastian regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

“Ini yang akan menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tegasnya.

Bicara dalam konteks sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan makanan olahan berpeluang memperoleh manfaat terbesar melalui peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Sebaliknya, dua kelompok industri dinilai lebih rentan. Pertama, industri yang terdampak langsung oleh CBAM. Kedua, industri domestik yang harus menghadapi peningkatan persaingan dari produk impor Eropa.

“Begitu tarif turun, produk seperti otomotif, kimia, dan mesin dari Eropa akan menjadi lebih kompetitif. Ini tekanan nyata bagi industri dalam negeri,” tutur Yusuf.

Kendati demikian, dia berpendapat, IEU-CEPA akan mendorong perubahan struktur industri secara lebih mendalam, terutama melalui penerapan rules of origin. Ketentuan ini menentukan sejauh mana suatu produk memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensial.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” imbaunya.

Di sisi lain, perjanjian ini juga diperkirakan meningkatkan kepastian hukum bagi investor Eropa. Namun, konsekuensinya adalah ruang kebijakan pemerintah menjadi lebih terbatas, sehingga diperlukan keseimbangan dalam implementasinya.

REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Performa perdagangan luar negeri Jawa Timur (Jatim) mencatat lompatan impresif di tengah dinamika geopolitik dunia. Pada 2025, nilai ekspor nonmigas Jawa Timur mencapai 29,77 miliar dolar AS, melonjak 18,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 25,19 miliar dolar AS.

Pencapaian ini tidak lepas dari strategi diversifikasi pasar yang agresif. China masih memegang porsi 13 persen, disusul Jepang 9 persen, serta kawasan ASEAN yang menguasai hampir 20 persen total pangsa pasar.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan, penguatan kemitraan ekonomi melalui skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) menjadi kunci akses produk lokal ke pasar global, termasuk Australia dan Uni Eropa yang kontribusinya kini berada di kisaran 7 persen hingga 14 persen.

Sektor manufaktur, yang menopang 30 persen perekonomian Jawa Timur, menjadi motor utama. Industri makanan dan minuman (mamin) menyumbang sepertiga dari total nilai manufaktur tersebut. Dengan nilai ekspor mamin mencapai 2,4 miliar dolar AS atau berkontribusi sebesar 8,7 persen, sektor ini menjadi tulang punggung baru bagi stabilitas ekonomi daerah.

“Ekspor makanan dan olahan kita pada 2025 naik 13,85 persen secara year on year (yoy). Ini didorong diversifikasi olahan, peningkatan kualitas, serta perluasan pasar ekspor alternatif yang terpaksa dilakukan karena adanya trade war. Kita melihat pertumbuhan luar biasa pada produk kakao yang naik 20,62 persen dan minuman yang melonjak hingga 72,58 persen. Ekspor produk mamin ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Indonesia,” ujar Emil Dardak berbicara dalam acara Kunjungan Kerja Pers 2026 bertema “Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi”, di Gresik, Jawa Timur, Jumat (17/4/2026).

Keberhasilan ekspansi ini juga terlihat pada keberanian pelaku usaha dalam menyasar destinasi ekspor nontradisional seperti Yaman. Salah satu contohnya PT Mega Global Food Industry (MGFI) yang berhasil mencatat peningkatan volume ekspor signifikan, dari 7.500 ton menjadi 13.000 ton.

Emil menekankan pentingnya integrasi dalam rantai pasok global (global supply chain), di mana kemudahan arus barang keluar-masuk yang didukung Bea Cukai dan pembiayaan strategis menjadi faktor penentu dalam menghilangkan hambatan usaha (bottleneck).

Dukungan finansial melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang dikelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terbukti memberikan daya tahan bagi eksportir Jawa Timur. Sinergi antara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dengan pemerintah daerah memastikan perusahaan yang memiliki potensi ekspor besar mendapatkan injeksi modal dan penjaminan yang tepat sasaran, terutama saat menghadapi ketidakpastian pasokan bahan baku di pasar internasional.

“Terima kasih kepada LPEI dan DJPPR yang sudah memberikan dukungan melalui PKE bagi perusahaan di Jawa Timur. Kita hidup dalam global supply chain, hampir tidak ada pabrik yang rantai pasoknya murni hanya dari dalam negeri. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan ini sangat krusial. Kami terus memantau apa saja hambatannya, apakah itu perizinan atau masalah lainnya, untuk memastikan pertumbuhan volume ekspor yang signifikan ini tetap terjaga,” tambah Emil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan, mengaku yakin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) akan naik meski dunia sedang menghadapi perang di Timur Tengah.

Busan mengatakan, pemerintah yakin volume dan harga CPO akan meningkat seiring banyaknya negara eksportir minyak nabati yang terdampak perang.

“Kalau itu kami optimis ya kalau ekspor CPO akan meningkat termasuk juga baik baik value maupun volumenya,” kata Busan saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

SHUTTERSTOCK/MERCURY STUDIO Ilustrasi minyak kelapa sawit.

Menurut Busan, sebagian negara memang menggunakan minyak nabati lain dari impor sebagai substitusi CPO.

Namun, negara eksportir minyak nabati itu turut terdampak perang sehingga terjadi kekurangan pasokan minyak nabati.

Kondisi ini berpeluang mendorong permintaan CPO meningkat.

“CPO kalau CPO kan banyak dibutuhkan kondisi sekarang ya suplai kita pasti banyak dibutuhkan,” ujar Busan.

Busan tidak menampik, beberapa komoditas ekspor memang tertekan dampak perang Israel dan Amerika Serikat melawan Iran.

Perang yang membatasi lalu lintas Selat Hormuz mengakibatkan harga minyak dunia melambung, mengerek biaya logistik.

Namun, sejumlah komoditas seperti CPO, batubara, sampai nikel justru mengalami kenaikan.

“Sekarang batubara kan juga mulai banyak yang minta misalnya kayak Filipina ya yang sekarang mereka tergantung,” tuturnya.

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit. Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Pemerintah juga tengah mencanangkan diversifikasi pasar dengan membidik negara-negara yang tidak terdampak perang.

Menurut Busan, negara-negara Amerika Latin, Afrika Selatan, dan anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang terdiri dari negara ASEAN dan 5 negara mitra bakal menjadi destinasi ekspor.

Diversifikasi pasar ekspor yang biasanya membutuhkan waktu lama biasanya berlangsung cepat ketika dunia dihadapkan gejolak geopolitik.

Banyak negara importir kesulitan mendapatkan pasokan dari negara lain imbas krisis.

Namun, hal ini justru bisa menjadi peluang bagi Indonesia.

“Nah itu kalau kita punya peluang di situ artinya kita bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik,” kata Busan.

Salah satu cara mengebut diversifikasi pasar ekspor itu dengan menggelar business matching.

“Karena business matching itu memang tidak harus menunggu setahun baru ada transaksi,” ucap Busan.

Berdasarkan data Trading Economics, harga CPO di pasar global terus meningkat.

Saat ini mencapai 4.600 Ringgit Malaysia atau Rp 19,4 juta per ton.

Harga CPO itu naik 9,30 persen dibandingkan bulan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis pertumbuhan ekspor Indonesia tetap tumbuh positif di tengah konflik Timur Tengah yang memanas tahun ini. Meski demikian, ada kekhawatiran pertumbuhan ekspor pada 2026 cenderung melandai jika eskalasi konflik Amerika Serikat (AS) - Iran bertahan lama.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan apabila konflik berlangsung berkepanjangan, maka pertumbuhan ekspor Indonesia pada 2026 berisiko lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam catatan Bisnis, Kemendag memperkirakan kinerja ekspor Indonesia akan tumbuh pada rentang 5,3%—6,9% sepanjang 2026.

Kendati proyeksi pertumbuhan ekspor Indonesia berpotensi melambat seiring eskalasi konflik yang berlangsung, Budi menyebut angka yang lebih rinci masih menunggu data aktual.

Namun demikian, Kemendag tetap optimistis kinerja ekspor nasional dapat tumbuh positif dan mengantongi surplus dengan memanfaatkan perubahan peta perdagangan global. Salah satunya melalui strategi diversifikasi pasar ekspor ke kawasan yang relatif tidak terdampak konflik, seperti negara-negara Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Asia Tenggara, Amerika Latin, hingga Afrika.

“Optimis bahwa semua akan selesai, semua akan selesai dan ini ketika kondisinya seperti ini sebenarnya kita mempunyai kesempatan juga untuk yang pertama tadi mencari pasar yang baru,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Selain itu, Budi melihat peluang dari kenaikan harga komoditas global seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara yang berpotensi menopang nilai ekspor. Menurutnya, kenaikan harga tersebut akan mendorong peningkatan nilai ekspor, meskipun sebagian harus dikompensasi dengan kenaikan biaya logistik.

“Artinya kalau naik berarti ya nilai ekspor kita ya pasti meningkat, pasti meningkatnya. Nanti mungkin kita kompensi dengan biayanya [logistik],” ujar Budi.

Di sisi lain, Kemendag juga menekankan pentingnya pembenahan sektor logistik nasional guna meningkatkan daya saing ekspor di tengah tekanan global. Dengan begitu, pemerintah berharap kinerja ekspor tetap terjaga meskipun dihadapkan pada ketidakpastian geopolitik global.

Ekspor RI ke Timur Tengah

Sepanjang 2025, Budi menuturkan ekspor Indonesia ke Timur Tengah mencapai US$9,87 miliar. Atau pangsa pasarnya itu 3,49% dari total ekspor Indonesia ke dunia.

Dari sana, lanjut dia, kontribusi terbesar ekspor Indonesia di Timur Tengah berasal dari Uni Emirat Arab (UEA) sekitar 40%, disusul Arab Saudi 29%, sementara Iran hanya sekitar 2,5% atau setara US$250 juta.

Menurutnya, dampak utama konflik saat ini lebih terasa pada aspek logistik akibat lonjakan harga energi dan perubahan rute pengiriman.

“Dampaknya sebenarnya lebih banyak faktor ke logistik, alat angkutnya. Karena memang harga minyak kan naik. Jadi pengaruhnya ke logistik dan juga salah satunya rute pengalihan. Jadi kan semakin panjang sekarang karena ada beberapa port yang ditutup,” jelasnya.

Meski begitu, Budi menyebut permintaan ekspor dari kawasan Timur Tengah masih berjalan meski tertekan biaya logistik yang melambung.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memastikan kontrak dagang antara pelaku usaha Indonesia dan AS dalam The Agreement Reciprocal Trade (ART) tetap berlanjut meskipun Mahkamah Agung AS telah membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan kontrak bisnis antar perusahaan pada dasarnya tetap berlaku, kecuali terdapat klausul yang memungkinkan penyesuaian akibat perubahan regulasi atau tarif.

“Yang lebih mungkin terjadi adalah renegosiasi harga, volume, atau skema distribusi, bukan pembatalan otomatis,” kata Saleh kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Dalam situasi ini, Saleh menilai pengusaha Indonesia perlu melakukan reviu kontrak, memitigasi risiko melalui diversifikasi pasar, serta memperkuat efisiensi dan daya saing agar tidak terlalu bergantung pada preferensi tarif tertentu.

Dia menerangkan bahwa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada prinsipnya tidak otomatis membatalkan seluruh perjanjian dagang yang telah diratifikasi secara sah melalui mekanisme legislatif.

Menurut Saleh, yang terdampak terutama adalah kebijakan tarif yang diberlakukan melalui kewenangan eksekutif dan dinilai melampaui mandat undang-undang. Oleh karena itu, perdagangan formal tetap berlaku sepanjang memiliki dasar hukum yang kuat.

“Namun, dinamika ini menimbulkan ketidakpastian jangka pendek terhadap skema tarif yang bersifat unilateral,” jelasnya.

Lebih lanjut, Saleh menilai kondisi ini menunjukkan pentingnya landasan hukum yang kuat dalam setiap kebijakan perdagangan internasional. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap komitmen dagang memiliki legitimasi legislatif yang jelas agar tidak rentan digugat atau dibatalkan.

Tak hanya itu, dia mendorong langkah diplomatik untuk memastikan kepastian akses pasar dan menjaga stabilitas hubungan dagang.

“Bagi Indonesia, momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar dan konsistensi kebijakan industri nasional,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump. Mengutip Bloomberg, Jumat (20/2/2026) kebijakan Tarif Trumpdibatalkan lantaran dipandang melampaui kewenangan.

Dalam putusan 6-3, mayoritas hakim menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara luas.

Sekadar catatan, dalam perjanjian antara AS dan RI, tarif yang ditetapkan ialah sebesar 19%. Namun, sebanyak 1.819 produk RI mendapatkan bebas mea masuk atau tarif 0% untuk masuk ke AS. Produk-produk tersebut di antaranya, sawit, kakao, kopi, tekstil dan garmen bersyarat kuota, hingga semikonduktor.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia berharap penuh pada hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakni penurunan tarif resiprokal.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menegaskan bahwa meskipun pasar Amerika Serikat strategis, beban tarif membuat produk lokal sulit bersaing dengan negara lain yang menikmati perlakuan lebih kompetitif.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menyatakan kepada Bisnis bahwa penurunan tarif resiprokal merupakan satu-satunya jalan agar industri pemintalan Indonesia kembali kompetitif di Negeri Paman Sam.

“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” kata Redma, Selasa (17/2/2026).

Namun, realisasi penurunan tarif bukan tanpa tantangan. AS meminta Indonesia meningkatkan pembelian kapas (cotton) dari Negeri Paman Sam sebagai syarat untuk menurunkan tarif dari sebelumnya 32% menjadi 19%.

Permintaan ini menjadi dilema, karena tingkat utilisasi industri pemintalan Indonesia saat ini masih di bawah 50%. Artinya, kemampuan untuk menyerap kapas tambahan sangat terbatas.

Data APSyFI mencatat, sebelum pandemi Covid-19, total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun, dengan setengahnya berasal dari AS.

Namun, tren impor sejak 2022 terus menurun, dan pada 2025 total impor tercatat hanya sekitar 300.000 ton, dengan porsi dari AS tinggal 70.000 ton. Penurunan ini mencerminkan lesunya aktivitas produksi di sektor pemintalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Jadi selama utilisasi industri pemintalan berada di bawah 50%, kecil kemungkinan impor kapas kita dari AS bisa naik,” jelas Redma.

Tekanan terhadap industri tidak hanya datang dari kapas, tetapi juga dari membanjirnya produk impor yang diduga dijual dengan praktik dumping, baik dalam bentuk kain maupun benang. Kondisi ini menekan pasar domestik dan menggerus permintaan terhadap produk lokal.

“Utilisasi pemintalan tidak mungkin bisa naik selama barang-barang impor dumping masih membanjiri pasar domestik. Karena kebutuhan utama industri hanyalah pasar dan persaingannya yang fair,” tambah Redma.

Ketergantungan Industri pada Diplomasi Perdagangan

Industri tekstil nasional kini bergantung pada kemampuan pemerintah dalam diplomasi perdagangan. Keberhasilan pertemuan Prabowo–Trump berpotensi membuka jalan bagi tarif lebih rendah dan akses pasar yang lebih kompetitif.

APSyFI berharap upaya diplomasi tidak hanya fokus pada penurunan tarif, tetapi juga diiringi pembenahan di dalam negeri: perlindungan pasar yang memadai, persaingan usaha yang adil, dan dukungan terhadap peningkatan kapasitas produksi.

Namun, seperti disoroti pengamat perdagangan, ketergantungan industri pada satu pasar — AS — juga membuat sektor ini rentan. Peneliti CSIS, Yoshe Rizal Damuri, menekankan pentingnya diversifikasi pasar agar industri tidak terhenti ketika terjadi perubahan kebijakan tarif atau regulasi di AS.

“Pesaing kita tidak selalu lebih murah, tetapi mereka bisa diuntungkan oleh tarif preferensial dan aturan perdagangan yang jelas,” kata Yoshe.

Keunggulan negara lain, seperti Vietnam, terletak pada akses pasar melalui perjanjian dagang bebas yang memberikan tarif lebih kompetitif, sementara Indonesia masih menghadapi tarif yang tinggi, sehingga daya saingnya relatif tertinggal.

Sektor Alas Kaki Tertekan

Fenomena serupa juga terjadi pada industri alas kaki. Amerika Serikat menjadi pasar utama dengan porsi sekitar 40% dari total ekspor, dan kenaikan tarif resiprokal mengancam daya saing produk Indonesia.

Ketua Bidang Perdagangan & Perundingan Internasional Aprisindo, Devi Kusumaningtyas, menyebut tarif masuk untuk alas kaki Indonesia ke AS sudah sangat tinggi, yakni 7%-35%, dan bertambah 19% akibat tarif resiprokal.

“Dengan tambahan tarif tersebut, total bea masuk bisa melonjak tajam dan membebani struktur biaya produsen,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi tarif tidak hanya penting bagi tekstil, tetapi juga bagi sektor manufaktur lain yang tergantung pada pasar AS.

Kalangan dunia usaha menilai kepastian kebijakan menjadi faktor utama untuk memulihkan kepercayaan investor.

Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, menekankan pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah dan pelaku usaha. Forum dialog, termasuk pertemuan langsung dengan Presiden, memberi ruang bagi dunia usaha untuk menyampaikan hambatan sekaligus menawarkan solusi.

“Kita juga sampaikan hambatan di lapangan namun juga memberikan solusinya,” ujar Sanny.

Bisnis.com,JAKARTA — Industri alas kaki nasional menghadapi tekanan berat akibat lonjakan tarif dagang Amerika Serikat (AS) dalam setahun terakhir. Kebijakan tersebut dinilai akan membebani kinerja ekspor di tengah kondisi ekonomi global yang belum pulih sepenuhnya.

Peneliti CSIS Yoshe Rizal Damuri mengatakan tekanan tarif tersebut dapat memperlemah daya saing produk nasional di tengah ketatnya persaingan pasar global, terutama di pasar utama seperti AS dan Uni Eropa.

Menurut Yoshe, risiko terhadap rantai pasok dan ketergantungan pada komoditas impor juga meningkat seiring kebijakan proteksionis yang ditempuh sejumlah negara. Dia menilai kondisi ini membuat pelaku industri harus lebih cermat membaca dinamika pasar dan arah kebijakan perdagangan global.

“Pesaing kita tidak selalu lebih murah, tetapi mereka bisa diuntungkan oleh tarif preferensial dan aturan perdagangan yang jelas,” ujar Yoshe kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/2/2026).

Dia menjelaskan, negara seperti Vietnam memang belum tentu memiliki biaya produksi lebih rendah dari Indonesia. Namun, keunggulan Vietnam terletak pada akses pasar melalui perjanjian dagang yang memberikan tarif lebih kompetitif serta kepastian regulasi.

Dalam konteks pasar Uni Eropa, misalnya, Vietnam telah lebih dulu menikmati tarif 0% melalui perjanjian dagang bebas. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tarif yang lebih tinggi sehingga posisi kompetitifnya relatif tertinggal. “Dalam situasi saat ini, semakin penting bagi kita untuk melakukan diversifikasi pasar,” tuturnya.

Yoshe menekankan bahwa ketergantungan yang besar pada satu pasar, seperti AS, membuat industri nasional lebih rentan ketika terjadi perubahan kebijakan seperti tarif resiprokal. Diversifikasi dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas ekspor.

Selain soal tarif, ia juga menyoroti tren regulasi keberlanjutan yang semakin ketat di berbagai negara tujuan ekspor. Industri alas kaki Indonesia perlu bersiap menghadapi tuntutan standar lingkungan dan ketertelusuran rantai pasok yang lebih tinggi.

“Kita juga perlu bersiap menghadapi aturan keberlanjutan yang lebih ketat dan tuntutan ketertelusuran rantai pasok,” tuturnya.

Di sisi lain, Yoshe menilai peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk meredam beban biaya, termasuk dampak tarif resiprokal AS. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan operasional di tingkat perusahaan, digitalisasi proses produksi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar industri tetap kompetitif di tengah tekanan perdagangan global.

Untuk diketahui, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mencatat Amerika Serikat merupakan pasar utama bagi produk alas kaki Indonesia dengan porsi sekitar 40% dari total ekspor. Ketergantungan ini membuat setiap perubahan tarif langsung berdampak signifikan terhadap pelaku industri di dalam negeri.

Ketua Bidang Perdagangan & Perundingan Internasional Aprisindo Devi Kusumaningtyas mengatakan tarif dasar produk lokal ke AS sudah terlampau tinggi dan makin terbebani dengan kebijakan tarif resiprokal.

“Sedangkan sektor alas kaki itu untuk tarif masuk ke AS yang normal aja, sudah paling tinggi dari semua sektor yang ada. Jadi kita itu sekitar 7%-35% tarif masuk untuk alas kaki ke AS. Jadi sangat tinggi,” jelasnya.

Kenaikan dilakukan secara bertahap sejak tahun lalu dan menambah beban biaya masuk bagi eksportir Indonesia.

Tambahan tarif tersebut membuat struktur biaya semakin berat, terutama bagi produsen yang margin keuntungannya tidak terlalu besar. Kenaikan ini dinilai berpotensi menekan daya saing produk Indonesia dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan China.

Dengan tambahan 19% di luar tarif normal, total bea masuk untuk sejumlah produk bisa melonjak tajam. Dalam kondisi tertentu, beban tarif bahkan bisa menembus lebih dari separuh harga barang sebelum masuk ke pasar AS.

Pelaku usaha menyebut kenaikan tarif bukan hanya berdampak pada harga jual, tetapi juga mengganggu rencana ekspansi. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk investasi mesin dan peningkatan kapasitas produksi justru tersedot untuk membayar bea masuk.

“Jadi cost-nya itu banyak kan untuk bayar tarif gitu kan. Bukan untuk investasi baru, bukan untuk beli mesin gitu kan,” terangnya.

Di tengah tekanan tersebut, industri berharap ada upaya negosiasi yang bisa memperbaiki akses pasar ke AS. Tanpa perbaikan kebijakan tarif, laju pertumbuhan ekspor alas kaki Indonesia diperkirakan akan tertahan dalam jangka pendek.

“Kami sangat apresiasi dari pemerintah juga, kita berkoordinasi sangat dekat dan sangat di-engage oleh lead negosiator kita. Untuk alas kaki ini kira-kira argumen apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah Amerika,” terangnya.

Dia menilai mestinya pemerintah masih memiliki ruang negosiasi seiring dengan kebutuhan alas kaki AS yang impor 97%. Indonesia sebagai eksportir ketiga setelah China dan Vietnam dapat masuk mengambil peluang lebih besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal tak tercapainya target ekspor nasional yang dicanangkan sepanjang 2025. Adapun, realisasi nilai ekspor hanya mencapai US$282,91 miliar sepanjang tahun lalu.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag, Ni Made Kusuma Dewi mengatakan realisasi nilai ekspor yang berada di level US$282,91 miliar atau naik 6,15% secara tahunan (year-on-year/yoy) sepanjang Januari—Desember 2025 menandakan produk dalam negeri masih mampu bersaing di tengah dinamika global.

Padahal sebelumnya, Kemendag mengincar pertumbuhan ekspor sebesar 7,10% secara tahunan pada 2025 dengan nilai yang mencapai US$294,45 miliar.

“Pertumbuhan ekspor yang mencapai 6,15% di tengah kondisi global saat ini merupakan hal yang menggembirakan. Ini berarti produk Indonesia masih mampu berdaya saing di pasar global,” kata Made kepadaBisnis, Senin (2/2/2026).

Kendati demikian, Kemendag optimistis nilai ekspor pada 2026 akan tercapai di level US$315,31 miliar atau tumbuh 7,09%. Adapun untuk mengejar target tersebut, pemerintah telah menyiapkan sederet langkah dengan mengoptimalkan perjanjian perdagangan.

“Kami tetap optimis untuk mencapai target 2026 dengan beberapa langkah strategi, termasuk diversifikasi pasar antara lain salah satunya mengoptimalkan perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati, diversifikasi produk termasuk hilirisasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono mengatakan total nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 berasal dari nilai ekspor migas turun 17,69% yoy menjadi US$13,07 miliar dari sebelumnya US$15,88 miliar.

Sementara itu, nilai ekspor nonmigas terpantau naik 7,66% menjadi US$269,84 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya di level US$250,65 miliar.

“Jika dilihat menurut sektornya, peningkatan untuk nilai ekspor nonmigas secraa kumulatif itu terutama terjadi pada industri pengolahan dan pertanian,” ujar Ateng dalam Rilis Berita Resmi BPS, Senin (2/2/2026).

Data BPS menunjukkan industri pengolahan menjadi pendorong utama atas utama kinerja ekspor sepanjang 2025, dengan andil sebesar 10,77%. Dari sana, nilai ekspor nonmigas dari industri pengolahan naik 14,47% menjadi US$227,10 miliar sepanjang Januari—Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) menuturkan rencana penerapan bea keluar ekspor sebesar 7,5%–15% pada tahun ini diproyeksikan tidak akan memberikan tekanan berarti terhadap kinerja perseroan.

Direktur Investor Relations HRTA Thendra Crisnanda mengatakan perseroan menilai kebijakan tersebut relatif terbatas dampaknya, mengingat aktivitas ekspor bukan menjadi penopang utama pendapatan perusahaan.

Berdasarkan data kinerja hingga sembilan bulan berjalan pada 2025, kontribusi ekspor terhadap pendapatan HRTA hanya sekitar 0,43%.

"Pada dasarnya, aktivitas ekspor bukan merupakan kontributor utama bagi pendapatan HRTA di mana hanya berkontribusi sebesar 0,43% hingga kuartal III/2025," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (8/1/2026).

Dia melanjutkan mayoritas penjualan masih bertumpu pada pasar domestik, baik melalui bullion bank, segmen wholesale, maupun jaringan ritel yang tersebar di berbagai daerah.

Selain itu perseroan juga sudah menyiapkan langkah mitigasi yang berfokus terhadap dua hal.

Pertama, yakni memperkuat penjualan domestik, yang memang sudah menjadi basis bisnis HRTA. Permintaan emas batangan dan perhiasan dalam negeri masih sangat kuat, didukung oleh penetrasi bullion bank, institutional buyers, ETF gold, dan perluasan jaringan retail.

Kedua, melakukan diversifikasi pasar ekspor dan penyesuaian portofolio untuk memastikan bahwa ekspor yang tetap dilakukan adalah ekspor bernilai tambah lebih tinggi sehingga lebih tahan terhadap bea keluar.

"Secara keseluruhan, kami melihat bahwa bea keluar tidak akan mengganggu operasional maupun profitabilitas secara material. Di sisi lain," imbuhnya.

Dia menegaskan perseroan berada dalam posisi yang kuat untuk menavigasi perubahan kebijakan di mana secara tidak langsung HRTA berada posisi yang diuntungkan karena adanya tambahan alokasi supply domestik karena terdapat potensi dari pertambangan lokal akan mengarahkan penjualan lebih ke pasar domestik.

"Hal ini sejalan dengan agenda hilirisasi Pemerintah Indonesia untuk kebijakan DMO Emas di Indonesia," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menilai sinyal pembatalan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menambah ketidakpastian di tengah tekanan yang sudah dialami industri sepanjang 2025.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan sinyal pembatalan kesepakatan tarif dagang telah memunculkan kecemasan di kalangan pelaku usaha, khususnya yang bergantung pada pasar ekspor AS.

“Sepanjang 2025, sektor mebel sudah dibayangi ancaman tarif impor dari AS, mulai dari tarif resiprokal 19% hingga wacana tarif yang lebih tinggi,” kata Sobur kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Tekanan tersebut membuat dunia usaha berada pada posisi waspada karena memengaruhi perencanaan produksi dan ekspansi pasar. Menurut Sobur, dampak ketidakpastian tarif itu sudah mulai terasa di lapangan.

“Dampaknya sudah terasa, sebagian eksportir mengalami penurunan order, pengurangan jam produksi, bahkan efisiensi tenaga kerja, terutama di kelompok usaha kecil dan menengah,” tuturnya.

Jika pembatalan kesepakatan benar-benar terjadi, Himki menilai ada risiko tarif kembali berlaku penuh dan membuat produk mebel Indonesia menjadi relatif lebih mahal di pasar AS.

Kondisi ini berpotensi menekan daya saing, terlebih jika negara pesaing mendapatkan perlakuan tarif yang lebih ringan. Meski demikian, Abdul Sobur menegaskan situasi di kalangan pelaku usaha belum mengarah pada kepanikan.

“Di lapangan, sikapnya masih lebih banyak waspada dan menunggu. Pelaku usaha menanti kejelasan resmi dari pemerintah sebelum mengambil keputusan besar,” ujarnya.

Terkait informasi yang berkembang, kalangan pengusaha mebel juga telah mendengar kabar bahwa kesepakatan dagang AS–Indonesia yang diumumkan pada Juli 2025 disebut menghadapi tantangan serius dan dinilai berada dalam risiko pembatalan. Sejumlah sumber menyebutkan masih ada pembahasan lanjutan, termasuk soal tarif dan hambatan non-tarif bagi produk AS.

Dari sisi Indonesia, informasi yang diterima pelaku usaha menyebutkan proses negosiasi masih berjalan dan perbedaan yang muncul bersifat teknis, terutama terkait harmonisasi bahasa dan implementasi kesepakatan. Namun, kepastian resmi dari pemerintah tetap dinanti sebagai rujukan utama dunia usaha.

Mengantisipasi berbagai kemungkinan, industri mebel menyiapkan langkah adaptif jangka menengah dengan fokus mengurangi ketergantungan pada satu pasar.

Upaya yang dilakukan antara lain mempercepat diversifikasi pasar ekspor, memperkuat keunggulan non-tarif melalui desain, kualitas, craftsmanship, dan branding, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok, logistik, dan sertifikasi legalitas agar margin tetap terjaga di tengah tekanan tarif.

“Kami Himki juga mendorong pemerintah melakukan diplomasi aktif terkait perlakuan tarif, termasuk upaya memperoleh pengecualian atau skema preferensial di pasar AS,” terangnya.

Lebih lanjut, industri juga terus memperkuat pasar domestik dan perluasan pasar ke Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, dan Oceania sebagai bantalan strategis jika ekspor ke AS melambat, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru bagi industri mebel dan kerajinan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memiliki kesempatan besar untuk kembali menguasai pasar udang di Amerika Serikat dengan memastikan bahwa produknya bebas dari kontaminasi dan memenuhi standar kualitas internasional.

Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana mengatakan potensi Indonesia di pasar ekspor AS tinggi lantaran setelah penurunan ekspor udang dari India dan China, permintaan terhadap udang tetap tinggi di pasar AS.

Menurutnya hal itu dapat dilakukan jika Indonesia memastikan bahwa produknya bebas dari kontaminasi dan memenuhi standar kualitas internasional.

"Oleh sebab itu pemerintah dan pelaku usaha harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat daya saing produk udang di pasar global," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (14/11/2025).

Adapun dia memaparkan sejumlah langkah strategis pertama yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan sistem keamanan pangan. Dia menjelaskan keamanan pangan dan sertifikasi bebas radiasi adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Kedua, lanjutnya, yakni diversifikasi pasar. Selain pasar AS, Indonesia juga harus menjajaki pasar alternatif seperti Jepang, Eropa, dan negara-negara di Timur Tengah. Dia menegaskan diversifikasi pasar akan mengurangi ketergantungan pada pasar AS sekaligus memberikan stabilitas bagi industri.

Ketiga, yakni inovasi dalam pemasaran dan branding. Pasar global semakin peduli dengan keberlanjutan dan kualitas.

Indonesia, tekannya, harus memanfaatkan kesempatan ini dengan meningkatkan brand udangnya sebagai produk yang aman, berkualitas, dan ramah lingkungan.

Keempat, yakni membangun strategi komunikasi proaktif. Setiap isu yang menyangkut keamanan pangan, seperti tuduhan kontaminasi radioaktif, harus ditangani dengan pendekatan komunikasi yang cepat dan berbasis data.

Dengan demikian pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi industri perlu membentuk Crisis Communication Desk yang dapat merilis klarifikasi publik secara resmi dan transparan. Publikasi hasil uji laboratorium secara berkala juga perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mitra dagang internasional.

Adapun sejauh ini, paparnya, nilai ekspor perikanan Indonesia hingga Semester I/2025 naik sekitar 12% dibandingkan dengan pada Semester I/2024, yaitu dari US$2,46 miliar menjadi US$2,76 miliar.

Namun demikian tingkat konsentrasi tujuan ekspor masih tergantung kepada pasar AS(36,33%), China (15,80%) dan Jepang (9,57%).

"Artinya kasus Cesium 137 yang terjadi pada Udang Indonesia di bulan Agustus lalu, pasti akan berdampak pada kinerja ekspor perikanan Indonesia pada Semester II/ 2025. Terlebih udang sampai saat ini masih mendominasi kinerja nilai ekspor perikanan Indonesia," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, dia menilai urgensi adanya kawasan industri khusus perikanan, supaya tidak disatukan dengan kawasan industri yang mengandung bahan berbahaya.