Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons anggapan bahwa pelaku usaha di bidang furnitur ataupun mebel yang diuntungkan imbas dari menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang masuk level Rp18.000.

Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kemenperin Andi Rizaldi memaparkan bahwa utilisasi industri furnitur nasional saat ini telah mencapai 60%, dengan nilai ekspor furnitur pada 2024 mencapai sekitar US$1,92 miliar dan pada 2025 sebesar US$1,84 miliar.

Untuk sektor manufaktur, Andi menjelaskan secara keseluruhan industri mebel masih menjadi kontributor utama ekspor nasional dengan porsi hampir 80% terhadap total ekspor Indonesia

"Pada 2024 tercatat sebesar US$1,92 miliar, dan 2025 US$1,84 miliar. Kalau secara industri keseluruhan kita kontribusi manufaktur itu hampir 80%. Jadi dari total kegiatan ekonomi yang bisa diekspor manufaktur ya, Alhamdulillah menempati angka yang dominan, 80% kontribusi manufaktur itu adalah kontribusi ekspor nasional," beber Andi pada sela-sela Indonesia Forestry and Woodworking Machinery (Indowood) Expo di Grand City, Surabaya, Kamis (4/6/2026).

Terkait penguatan mata uang asing, terkhusus dolar AS terhadap rupiah, Andi mengakui bahwa hal tersebut mendatangkan "angin segar" bagi para pelaku usaha di bidang pengolahan kayu tersebut. Apalagi, sebut dia, aktivitas ekspor dapat lebih digenjot oleh para pengusaha mengingat bahan baku yang digunakan mayoritas berasal dari domestik dan sebagian hasil produksi diperdagangkan ke luar negeri.

"Kalau kita lihat sektor furnitur karena 60% bahan baku lokal, sedangkan penjualannya 80% ekspor berarti kenaikan nilai tukar dolar itu sebetulnya menguntungkan karena dia sampai 80% ekspor dan bahan baku lokalnya sebagian besar berasal dari lokal," ucapnya.

Meski industri furnitur ketiban "durian runtuh" atas keadaan moneter dewasa ini, Andi menyebut bahwa sektor industri lain mengalami pukulan akibat terdepresiasinya nilai tukar rupiah tersebut. Menurutnya, peristiwa menguatnya dolar AS terhadap rupiah tersebut ibarat seperti dua sisi mata pisau, yang bisa mendatangkan manfaat, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian.

"Ibaratnya, namanya dua mata pisau hari ini mungkin nilai tukar kita sudah tembus angka Rp18.000. Saya enggak tahu, HIMKI senang atau sedih dengan angka Rp18.000 ini. Di satu sisi ada yang senang, ada yang sedih gitu ya. Mudah-mudahan kondisi ini mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Kita ambil sisi baiknya, dari sisi ekspor mungkin nilai tukarnya dia lebih bagus, nilainya juga jadi lebih besar," ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan Atase Perindustrian di KBRI Tokyo itu menyatakan bahwa pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan hilirisasi lewat larangan ekspor kayu bulat atau log guna meningkatkan nilai tambah terhadap roda perekonomian domestik.

Ia mengeklaim bahwa penerapan kebijakan tersebut malahan mendorong banyak pemodal asing untuk membangun fasilitas produksi di tanah air guna memperoleh akses terhadap bahan baku serta memperkuat rantai pasok industri nasional.

Selain itu, Andi juga mengapresiasi peran besar Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) yang dapat mendorong investor asing untuk melakukan produksi pengolahan kayu di Indonesia.

"Industri Cina itu mungkin juga sedang mencari sumber bahan baku, tapi kan kita sudah dilarang untuk menjual kayu log, Jadi, tanda kutip dengan kata lain sebetulnya, HIMKI ini juga berusaha menggiring partnernya itu untuk berinvestasi di Indonesia karena kita enggak bisa jual kayu log lagi, bahan baku mentah lagi ke negara lain. Nah, kalau mereka bangun industrinya ya kan berarti penjualannya domestik bukan ekspor, bisa kita lakukan. Itu indikasi yang bagus," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menilai penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah bisa menguntungkan pengusaha di Tanah Air.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengakui bahwa menguatnya mata uang asing, khususnya dolar AS, sesungguhnya mendatangkan keuntungan bagi para pelaku usaha furnitur ataupun mebel yang tersebar di seluruh tanah air. Namun begitu, ia menegaskan bahwa keuntungan tersebut hanya dirasakan sesaat saja. Sebabnya, berbagai komponen pendukung produksi tetap diperoleh dan dibayar menggunakan dolar AS.

“Iya, tapi untungnya sesaat ya karena kita terima dalam bentuk dolar. Kita mengatakan kayak semacam windfall ya, tapi 'kan juga nanti belanja mesin juga pakai dolar. Logistik juga ada dolarnya. Belanja bahan finishing juga ada dolarnya,” ungkap Sobur di sela-sela Indonesia Forestry and Woodworking Machinery (Indowood) Expo di Grand City, Surabaya, Kamis (4/6/2026).

Sobur tidak menampik bahwa para pengusaha di bidang pengolahan industri kayu tersebut memang merasakan “durian runtuh” imbas dari menguatnya dolar AS terhadap rupiah.

Ia memaparkan bahwa bahan dasar produksi atau kayu yang digunakan oleh para anggota HIMKI untuk memproduksi berbagai produk mayoritas didominasi oleh komoditas lokal, di mana banderolnya lebih terjangkau dan mudah untuk diperoleh oleh para perajin.

“Tentu saja karena kandungan lokal ya, seperti ‘kan kayu ya, kemudian rotan ‘kan berasal dari dalam negeri dan proporsi itu lumayan besar di industri gitu ya. Jadi bisa dibilang 70% itu kandungan lokal kita ya. Jadi kalau dolar naik ya banyak uang berarti memang member HIMKI sekarang, tapi itu sementara. Ya, sementara karena yang diperlukan itu kan dolar stabil supaya membuat rencana lama, rencana jangka panjangnya itu bagus,” bebernya.

Dengan kondisi dolar AS yang menguat, Sobur mengatakan 2.500 anggota HIMKI saat ini berapi-api untuk memproduksi banyak produk untuk diperdagangkan ke luar negeri.

Dengan perolehan yang melonjak karena menguatnya mata uang asing itu, ia menyebut sejumlah pelaku usaha bahkan berani untuk berinvestasi dengan mendatangkan mesin-mesin produksi berteknologi mutakhir.

“Iya, sekarang kita bersemangat dengan dolar seperti ini kalau terus 24 jam kerja gitu terus ya. Makanya mesin-mesin kita datangkan semua untuk menopang outcome-nya besar. Kalau tanpa teknologi kan nilainya volume yang keluarnya kecil. Bayangin tuh, dengan teknologi ini kalau kita bisa bikin 10, bisa jadi 20, bisa jadi 30. Berarti apa? Volumenya naik, permintaannya tumbuh, dolar yang masuknya juga gede. Dari target kita US$6 miliar kan berarti dua kali lipat dari sekarang di waktu mungkin 4-5 tahun lah ke depan,” paparnya.

Walau pendapatan dan omzet usaha meningkat, HIMKI menegaskan bahwa mereka juga berharap adanya langkah-langkah nyata dan terukur yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang Garuda terhadap mata uang asing, terlebih dolar AS.

Menurutnya, faktor-faktor penghambat yang menyebabkan dunia usaha yang digawangi oleh pemodal lokal maupun asing, sudah sepatutnya dapat dibereskan oleh regulator lewat berbagai kebijakan yang akomodatif bagi dunia investasi.

“Kalau buat teman-teman HIMKI mungkin dolar makin tinggi makin untung juga dia kayaknya tuh, tapi kita berharap pemerintah memang bisa menstabilkan ya dengan memastikan regulasi atau hambatan-hambatan di dalam dunia usaha itu menjadi hilang. Supaya ada kepercayaan publik yang kuat, termasuk dunia internasional, melihat Indonesia ini adalah peluang untuk membangun pertumbuhan. Jangan sampai outflow keluar mereka karena ribetnya aturan misalnya, ketidakpercayaan ya pergilah dibawalah duitnya. Akhirnya apa? Kebutuhan terhadap dolar meningkat karena dibawa keluar, jadi rupiahnya jatuh. Pasti begitu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan memanasnya tensi geopolitik global mulai menambah tekanan terhadap sektor manufaktur nasional.

Tidak dipungkiri, keputusan menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate menjadi langkah lanjutan pemerintah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%–1% yang ditetapkan pemerintah.

“Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas untuk memperkuat kepentingan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global,” Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada Rabu (20/5/2026).

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur memahami langkah pemerintah tersebut. Namun di satu sisi, dampak kenaikan suku bunga ini akan langsung dirasakan industri melalui meningkatnya bunga kredit perbankan.

Menurutnya, pembiayaan menjadi aspek krusial bagi industri mebel dan kerajinan karena tidak hanya digunakan untuk ekspansi usaha, tetapi juga menopang kebutuhan operasional harian seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, hingga pembiayaan produksi pesanan ekspor.

Abdul menjelaskan kenaikan bunga kredit secara otomatis meningkatkan biaya produksi dan menambah tekanan terhadap arus kas perusahaan. Kondisi itu dinilai makin berat bagi industri yang memiliki margin usaha relatif tipis.

“Bagi industri dengan margin yang relatif tipis, tambahan biaya bunga dapat langsung memengaruhi arus kas,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).

Akibatnya, lanjut Abdul, pelaku usaha cenderung menahan pengajuan pinjaman baru dan lebih berhati-hati melakukan ekspansi. Dengan demikian, ruang modal kerja menjadi makin terbatas di tengah pasar yang belum sepenuhnya pulih.

Tekanan tersebut juga dirasakan dari sisi permintaan domestik. Industri mebel katanya sangat bergantung pada pergerakan sektor properti seperti perumahan, apartemen, hotel, hingga interior. Dalam situasi suku bunga tinggi, daya beli masyarakat cenderung tertahan dan aktivitas sektor properti ikut melambat.

“Suku bunga tinggi biasanya memengaruhi daya beli masyarakat dan sektor properti,” tutur Abdul.

Sementara itu, untuk pasar ekspor, tekanan muncul melalui kenaikan biaya produksi akibat mahalnya pembiayaan dan pelemahan rupiah yang memicu kenaikan harga bahan baku impor tertentu. Kondisi tersebut dikhawatirkan menggerus daya saing produk Indonesia di pasar global, terutama di tengah ketatnya persaingan dengan negara produsen seperti Vietnam, China, dan Malaysia.

Di sisi lain, kenaikan biaya pinjaman juga berpotensi menunda investasi industri, mulai dari pembelian mesin, modernisasi fasilitas produksi hingga perluasan kapasitas usaha. Menurut Abdul, mayoritas pelaku usaha saat ini lebih memilih menjaga likuiditas daripada mengambil risiko investasi baru sebelum kondisi pasar dan pembiayaan kembali stabil.

Untuk bertahan di tengah situasi ini, Abdul mengatakan pelaku industri mulai memperkuat efisiensi internal melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan pemborosan bahan baku, percepatan perputaran persediaan, hingga digitalisasi pemasaran. Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan desain produk juga menjadi strategi utama menjaga daya saing.

Akan tetapi, Abdul mengingatkan perlambatan produksi dan investasi dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap tenaga kerja karena industri mebel dan kerajinan merupakan sektor padat karya.

“Yang perlu diantisipasi adalah apabila perlambatan berlangsung cukup lama dan terjadi bersamaan dengan penurunan permintaan pasar,” imbuhnya.

Dalam menjaga keberlangsungan industri di tengah suku bunga tinggi, HIMKI, lanjutnya, berharap pemerintah menghadirkan dukungan pembiayaan yang lebih kompetitif bagi industri produktif, termasuk penguatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga skema pembiayaan modal kerja berbasis purchase order ekspor.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan restrukturisasi kredit yang lebih fleksibel serta insentif investasi mesin dan teknologi.

“Stabilitas ekonomi memang penting, tetapi keberlangsungan industri dan lapangan kerja nasional juga perlu dijaga secara seimbang,” kata Abdul.

Dari sektor baja, Corporate Secretary & Investor Relations Chief Strategy & Business Development Officer PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (Spindo) Johanes W. Edward menyampaikan bahwa kombinasi geopolitik global, pelemahan rupiah, dan kenaikan suku bunga BI membuat kompleksitas bisnis industri baja meningkat signifikan.

“Kondisi geopolitik, pelemahan rupiah, dan kenaikan suku bunga tentu meningkatkan kompleksitas bisnis. Bagi industri baja, dampaknya terasa pada biaya bahan baku, biaya pembiayaan, modal kerja, serta sentimen permintaan,” katanya.

Untuk menjaga kinerja, Spindo menerapkan strategi kehati-hatian melalui penguatan arus kas, menjaga struktur pembiayaan yang sehat, mengelola persediaan secara disiplin, serta memperhatikan eksposur valuta asing.

Selain itu, perusahaan juga fokus pada produk dengan margin lebih baik dan terus meningkatkan efisiensi operasional agar tetap kompetitif di tengah pasar yang dinamis.

Spindo katanya berharap pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri, perlindungan dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga dukungan terhadap biaya energi, logistik, dan pembiayaan.

Khusus untuk produk baja konstruksi, Spindo juga meminta penegakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dilakukan lebih konsisten. “Ini penting bukan hanya untuk melindungi industri, tetapi juga untuk menjaga keselamatan publik dan kualitas pembangunan nasional,” katanya.

Rupiah Lemah Tekan Industri TPT

Tekanan serupa juga dirasakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai, kepastian harga dan stabilitas nilai tukar kini menjadi kebutuhan utama industri manufaktur.

“Kepastian harga saat ini jadi prioritas. Pemerintah wajib melakukan intervensi atas melemahnya nilai tukar rupiah saat ini,” tegasnya.

Dia menilai salah satu faktor pelemahan rupiah berasal dari derasnya arus barang impor ke pasar domestik di tengah penurunan ekspor manufaktur, termasuk tekstil. Karena itu, APSyFI mengusulkan pengaturan pembayaran valuta asing untuk menjaga keseimbangan permintaan devisa.

Saat ini, kata Aqil, industri hulu tekstil lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri di tengah ketidakpastian global. Meski demikian, industri tetap membutuhkan stabilitas harga bahan baku agar aktivitas produksi tetap berjalan.

Tekanan kurs juga dirasakan oleh industri kecil dan menengah (IKM) konveksi yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan pelemahan rupiah hingga menembus level Rp17.000 per dolar AS berdampak langsung terhadap lonjakan harga benang dan penurunan permintaan pasar.

“Di sentra konveksi Bandung, Solo, dan Tegal, itu berarti harga benang naik 15%–20%, pesanan sepi, dan pekerja terancam dirumahkan,” jelasnya.

Nandi berpandangan struktur industri TPT nasional yang masih tergantung pada bahan baku impor membuat pelemahan rupiah langsung memukul biaya produksi. Di sisi lain, pasar domestik juga dibanjiri produk impor murah ilegal melalui perdagangan digital. “Dua tekanan ini membuat IKM terjepit dari hulu ke hilir,” tuturnya.

Dia mengingatkan bahwa ancaman tak hanya datang dari kenaikan harga produk pakaian di hilir. Tekanan yang berlanjut dia sebut berisiko memicu aksi penutupan pabrik kecil dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Untuk itu, IPKB meminta pemerintah memperkuat industri hulu tekstil domestik agar IKM tidak terus bergantung pada impor bahan baku. Selain itu, pemerintah dinilai perlu mempercepat insentif bagi produsen benang dan kain lokal, mempermudah akses ekspor IKM, hingga memberikan relaksasi biaya operasional.

Nandi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap barang impor ilegal, praktik mislabeling, dan under invoicing yang dinilai makin membebani industri dalam negeri. “Tanpa pasar domestik yang sehat, IKM tidak punya ruang untuk tumbuh meskipun kurs mendukung,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dinilai bakal berdampak langsung ke industri mebel dan kerajinan. Tingkat suku bunga baru dapat meningkatkan tantangan pembiayaan usaha.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan pihaknya memahami langkah BI menaikkan suku bunga sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan tekanan ekonomi global.

Kendati demikian, kenaikan suku bunga acuan yang umumnya diikuti peningkatan bunga kredit perbankan dia sebut dapat membuat akses pembiayaan menjadi lebih ketat bagi pelaku usaha mebel dan kerajinan.

“Bagi pelaku industri, pembiayaan bukan hanya untuk ekspansi, tetapi juga untuk modal kerja sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, hingga pembiayaan produksi pesanan ekspor,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Dia menjelaskan kenaikan bunga kredit akan menambah biaya sehingga beban keuangan perusahaan meningkat. Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi industri dengan margin usaha yang relatif tipis.

“Bagi industri dengan margin yang relatif tipis, tambahan biaya bunga dapat langsung memengaruhi arus kas,” sebutnya.

Akibatnya, lanjut Abdul, pelaku usaha cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman baru, sehingga modal kerja menjadi lebih terbatas dan ekspansi usaha berpotensi melambat.

Di sisi lain, HIMKI melihat dampak suku bunga tinggi terhadap permintaan pasar domestik relatif lebih cepat terasa. Pasalnya, industri mebel memiliki keterkaitan erat dengan sektor properti, perumahan, apartemen, hotel, dan interior.

“Suku bunga tinggi biasanya memengaruhi daya beli masyarakat dan sektor properti,” tuturnya.

Sementara untuk pasar ekspor, dampaknya cenderung tidak langsung. Meski demikian, peningkatan biaya produksi yang disebabkan pembiayaan yang lebih mahal dapat memengaruhi daya saing harga produk Indonesia di pasar global.

Adapun industri mebel nasional saat ini masih menghadapi persaingan ketat dengan negara produsen lain seperti Vietnam, China, dan Malaysia.

Selain itu, kondisi biaya pinjaman yang lebih mahal juga berpotensi menunda investasi industri, termasuk pembelian mesin, modernisasi fasilitas produksi, hingga perluasan kapasitas usaha. Sobur berpendapat pelaku usaha saat ini cenderung memprioritaskan menjaga likuiditas dibanding mengambil risiko investasi baru hingga kondisi pasar dan pembiayaan lebih stabil.

Untuk menjaga daya saing di tengah tren suku bunga tinggi, dia mengatakan pelaku industri mebel dan kerajinan mulai memperkuat efisiensi internal, mulai dari peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan pemborosan bahan baku, hingga percepatan perputaran persediaan.

Selain itu, industri juga mulai memperkuat desain dan inovasi produk, diversifikasi pasar, serta digitalisasi pemasaran agar tidak bergantung pada satu pasar tertentu.

Abdul juga mengingatkan bahwa perlambatan investasi dan produksi dalam jangka panjang dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja karena industri mebel dan kerajinan merupakan sektor padat karya. Saat ini, mayoritas pelaku usaha masih berupaya mempertahankan tenaga kerja karena sumber daya manusia terampil dianggap sebagai aset penting industri.

“Yang perlu diantisipasi adalah apabila perlambatan berlangsung cukup lama dan terjadi bersamaan dengan penurunan permintaan pasar,” imbuhnya.

Bicara strategi dalam menjaga keberlangsungan industri di tengah tren suku bunga tinggi, HIMKI katanya berharap pemerintah dan perbankan menghadirkan sejumlah kebijakan pendukung.

Beberapa di antaranya yakni skema kredit berbunga kompetitif untuk industri produktif, penguatan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Lalu, pembiayaan modal kerja berbasis purchase order ekspor, restrukturisasi kredit yang lebih fleksibel, serta insentif investasi mesin dan teknologi.

“Stabilitas ekonomi memang penting, tetapi keberlangsungan industri dan lapangan kerja nasional juga perlu dijaga secara seimbang,” tambah Sobur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri mebel dan kerajinan Indonesia menghadapi tekanan dari dua sisi. Pasar domestik belum pulih. Ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat masih tinggi.

Kondisi ini membuat sektor rentan terhadap gejolak global dan perubahan daya beli. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur menyebut perlambatan ekonomi nasional menekan permintaan dalam negeri.

“Pasar dalam negeri ini sebenarnya belum pulih. Ekonomi kita belum naik. Untuk menuju negara makmur itu minimal pertumbuhan 8 persen, sementara kita masih di kisaran 4–5 persen,” ujar Sobur kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Daya beli masyarakat masih terbatas. Produk mebel lokal sulit terserap optimal di pasar domestik.

Tekanan bertambah dari produk impor. Barang murah masuk masif melalui platform digital dan marketplace.

Harga lebih rendah dan akses mudah membuat produk impor lebih menarik. Kualitas sering lebih rendah dibanding produk lokal.

“Pasar jadi terbanjiri produk luar. Masyarakat memilih yang paling mudah dijangkau, walaupun kualitasnya lebih rendah dan tidak tahan lama,” jelas Sobur.

Ia mencontohkan kafe dan restoran banyak memakai furnitur impor berbahan non-solid. Harga lebih murah, namun daya tahan terbatas. Produk lokal kehilangan pangsa pasar, terutama di segmen menengah ke bawah.

Ketergantungan ekspor juga tinggi. Sekitar 54 persen ekspor mebel Indonesia mengarah ke Amerika Serikat.

Risiko langsung terasa saat pasar Amerika terganggu. Kinerja ekspor ikut tertekan.

“Saat ini sudah ada ketergantungan. Kalau pasar Amerika terganggu, kita langsung terasa dampaknya,” kata Sobur.

KOMPAS.COM /KIKI SAFITRI Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur

Fluktuasi permintaan di Amerika membuat target pertumbuhan tidak stabil. HIMKI menargetkan ekspor mencapai 6 miliar dollar AS pada 2030. Posisi saat ini sekitar 3 miliar dollar AS.

Diversifikasi pasar menjadi kebutuhan. HIMKI mendorong ekspansi ke Eropa, Timur Tengah, India, dan negara BRICS.

Kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) membuka peluang penurunan tarif ekspor.

“Diversifikasi harus dijalankan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu pasar,” tegas Sobur.

Ekspansi menghadapi tantangan. Geopolitik, daya beli, dan preferensi konsumen berbeda di tiap negara.

Masalah lain muncul dari sisi internal industri. Branding dan pemasaran masih lemah.

Pelaku industri masih berperan sebagai produsen. Posisi sebagai pemilik merek global belum kuat.

“Kita ini masih tukang produksi, belum kuat di branding. Padahal nilai tambah terbesar ada di brand,” ujarnya.

Produk yang sama bisa bernilai lebih tinggi jika memiliki merek kuat. Tanpa brand, nilai jual lebih rendah.

HIMKI mendorong perbaikan regulasi dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Perlindungan pasar domestik juga dinilai penting.

“Pasar dalam negeri harus jadi fondasi. Ini ibarat sarapan pagi, sementara ekspor itu makan siangnya,” kata dia.

Belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai perlu mengutamakan produk lokal.

Sobur menilai industri mebel masih memiliki prospek kuat. Indonesia memiliki bahan baku, tenaga kerja, dan pasar.

“Kita punya semua: bahan baku, tenaga kerja, dan pasar. Tinggal bagaimana daya saingnya diperbaiki,” tegas dia.

eskalasi konflik di Timur Tengah, telah memberikan dampak terhadap aktivitas sektor mebel-kerajinan yang bergantung pada rantai pasok dunia

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong pengembangan hub pemasaran dan distribusi di pasar global sebagai langkah strategis menghadapi dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa geopolitik global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah, telah memberikan dampak terhadap aktivitas sektor mebel dan kerajinan yang bergantung pada rantai pasok dunia.

Ia menjelaskan gangguan pada jalur logistik, penundaan pengiriman, hingga meningkatnya kehati-hatian pembeli dalam melakukan pembayaran menjadi sinyal nyata bahwa dinamika geopolitik telah terasa ke ekonomi domestik.

“Barang tertahan, pengiriman tertunda dan ritme pembayaran melambat," katanya.

Menurut Sobur, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor ini kini menghadapi perubahan lanskap yang tidak lagi sekadar fluktuasi pasar, melainkan pergeseran struktural yang dipengaruhi faktor geopolitik.

“Yang kita hadapi bukan sekadar fluktuasi pasar, tetapi pergeseran lanskap global. Dalam situasi seperti ini, ketahanan industri tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi oleh kemampuan beradaptasi terhadap ketidakpastian,” ujarnya.

Sebagai respons, HIMKI mendorong langkah strategis berupa diversifikasi pasar ekspor serta penguatan jalur distribusi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada kawasan tertentu.

Salah satu inisiatif konkret yang kini tengah didorong adalah pembangunan hub pemasaran dan distribusi di kawasan Eropa, Amerika Serikat dan Kanada.

Menurut dia, langkah ini dinilai penting untuk memperpendek rantai pasok, meningkatkan kedekatan dengan pasar, serta memperkuat daya saing produk Indonesia.

“HIMKI sedang mendorong pembentukan hub di Eropa, Amerika dan Kanada sebagai bagian dari strategi jangka menengah. Ini bukan sekadar ekspansi, tetapi upaya membangun sistem distribusi yang lebih stabil dan adaptif terhadap perubahan global,” jelasnya.

Sobur menekankan inisiatif tersebut memerlukan dukungan pemerintah, baik dari sisi kebijakan, pembiayaan, maupun diplomasi perdagangan agar implementasinya dapat berjalan optimal.

Ke depan, HIMKI menilai momentum tekanan global ini harus dimanfaatkan sebagai titik refleksi untuk membangun sistem industri yang lebih tangguh, fleksibel dan adaptif terhadap risiko.

Ia optimistis dengan strategi yang tepat dan kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha, Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memperkuat posisinya dalam rantai pasok global.

“Ini bukan hanya soal bertahan, tetapi bagaimana kita mengubah tekanan menjadi momentum untuk naik kelas,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan Indonesia menjadi hub produksi manufaktur furnitur global melalui penguatan hilirisasi kayu berkelanjutan serta peningkatan daya saing industri nasional.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan industri furnitur merupakan model hilirisasi kayu yang krusial karena bersifat padat karya, mampu menciptakan nilai tambah, serta memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Sektor ini juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan terhubung langsung dengan pasar global yang nilainya mencapai lebih dari 736,21 miliar dolar AS. Dalam lima tahun ke depan, Indonesia diproyeksikan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mampu memimpin dalam aspek desain dan keberlanjutan,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2026 dinilai menjadi sinyal meningkatnya tekanan pada sektor industri, terutama dari sisi permintaan ekspor dan lonjakan biaya produksi yang mulai menahan laju aktivitas manufaktur.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menilai penurunan PMI manufaktur Indonesia ke level 50,1 pada Maret 2026 dari 53,8 pada Februari menunjukkan industri masih berada di zona ekspansi, tetapi lajunya melambat tajam dan mendekati stagnasi.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan adanya pelemahan pada sejumlah indikator utama manufaktur, mulai dari turunnya output setelah empat bulan tumbuh hingga melunaknya pesanan baru untuk pertama kali dalam delapan bulan terakhir.

“Jadi, ini bukan sinyal kolaps, tetapi jelas sinyal bahwa mesin manufaktur sedang menghadapi tekanan yang lebih berat dari sisi permintaan maupun biaya,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (2/4/2026).

Sobur menjelaskan terdapat beberapa faktor utama yang memicu perlambatan tersebut. Salah satunya adalah gejolak geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan biaya energi dan logistik serta meningkatkan ketidakpastian pengiriman global.

Selain itu, pelemahan pesanan ekspor baru juga mulai terasa di sejumlah sektor manufaktur yang bergantung pada pasar luar negeri. Kondisi tersebut mendorong pelaku industri menahan laju produksi sambil menunggu kejelasan permintaan global.

Dia menilai pelaku usaha saat ini menghadapi kombinasi tekanan yang tidak ringan, mulai dari kenaikan biaya input hingga gangguan waktu pengiriman, sementara pasar global belum pulih sepenuhnya. Fenomena tersebut juga terjadi di sejumlah negara lain di Asia dan Eropa pada periode yang sama.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada sektor padat karya, termasuk industri mebel dan kerajinan yang sangat sensitif terhadap perubahan permintaan ekspor.

Sobur mengatakan, ketika pembeli luar negeri menunda atau mengurangi pesanan, dampaknya langsung terasa pada utilisasi pabrik, jam kerja karyawan hingga keputusan perekrutan tenaga kerja baru.

“Dalam industri mebel dan kerajinan, tekanan ekspor bukan hanya berarti turunnya penjualan, tetapi juga tertahannya pembelian bahan baku, tertundanya ekspansi, dan meningkatnya kehati-hatian terhadap tenaga kerja baru,” ujarnya.

Menurutnya, apabila tren pelemahan ekspor berlanjut, sektor padat karya akan lebih dulu merasakan tekanan dibandingkan industri yang memiliki basis pasar domestik kuat.

Meski demikian, HIMKI menilai prospek PMI manufaktur ke depan masih berpeluang bertahan di zona ekspansi, meskipun dengan kecenderungan lebih tipis dan volatil.

Sobur menilai fondasi permintaan domestik masih relatif terjaga, tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri Maret 2026 yang tercatat sebesar 51,86 serta proyeksi Prompt Manufacturing Index triwulan I 2026 sebesar 53,17.

“Outlook kami adalah ekspansi masih mungkin berlanjut, tetapi tidak otomatis kuat. Sangat bergantung pada stabilitas geopolitik, biaya energi, kurs, dan kecepatan respons kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, HIMKI memandang pemerintah perlu memperkuat dukungan terhadap sektor manufaktur, khususnya melalui pengendalian biaya logistik dan energi, perluasan akses pembiayaan bagi industri padat karya, serta penguatan promosi ekspor dan diversifikasi pasar tujuan.

Tanpa langkah tersebut, PMI memang dapat bertahan di atas level 50, tetapi kualitas ekspansinya berpotensi melemah.

“Yang dibutuhkan industri saat ini bukan sekadar bertahan di zona ekspansi, melainkan memastikan ekspansi itu sehat, menciptakan order, dan menjaga tenaga kerja,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menyambut dukungan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp2 triliun untuk mendorong kinerja ekspor furnitur nasional.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan fasilitas tersebut menjadi dorongan nyata bagi industri padat karya agar tetap ekspansif di tengah tantangan global.

“LPEI yang sekarang memberikan support ke kami Rp2 triliun untuk diserap sebagai dukungan nyata dari pemerintah untuk mengembangkan industri kita. Kami optimistis itu terserap pak,” kata Sobur dalam agenda Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026, Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan pembiayaan dari LPEI difokuskan untuk modal kerja berbasis pesanan (order). Skema ini memungkinkan pelaku usaha mengajukan pembiayaan saat menerima kontrak dari pembeli luar negeri.

Bunga yang ditawarkan sebesar 6%, jauh di bawah bunga komersial yang berkisar 10%–12%, serta sudah termasuk perlindungan asuransi gagal bayar.

“Jadi itu skema pembiayaannya itu untuk modal kerja sebenarnya. Jadi kalau kami di sini nanti ada dapat order dari konsumen, nah itu bisa diusulkan ke LPEI,” jelasnya.

Sobur menambahkan LPEI menyediakan dua skema utama, yakni Kredit Modal Kerja (KMA) yang fleksibel dan Trade Finance dengan fasilitas pre-shipment serta post-shipment.

Skema tersebut dinilai membantu arus kas eksportir, terutama ketika pembeli menerapkan tempo pembayaran 30 hingga 90 hari setelah pengiriman barang.

“Nah, mungkin untuk pengusaha kan itu dengan adanya program ini kan bisa terbantu karena ada pre dan post-shipment itu tadi ininya,” tuturnya.

Selain LPEI, dukungan juga datang dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui program Kredit Investasi Padat Karya (KIPK). Fasilitas ini memberikan subsidi bunga sekitar 5% untuk investasi teknologi dan mesin produksi.

Program tersebut diarahkan untuk mendorong modernisasi industri agar lebih efisien dan berdaya saing tinggi, dengan plafon maksimal sekitar Rp10 miliar per perusahaan.

“Ini juga menarik ya karena arahannya lebih kepada investasi teknologi, alat produksi supaya kita naik kelas,” jelasnya.

Di sisi pasar, Himki terus mengupayakan diversifikasi ekspor, termasuk ke emerging market di Timur Tengah, meski situasi geopolitik masih menjadi tantangan.

Saat ini, Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar dengan porsi sekitar 54%–58% ekspor furnitur nasional. Namun, tarif bea masuk ke AS tercatat 19%, sesuai kesepakatan yang berlaku.

“Mudah-mudahan saya nanti dapat kabar ini bisa menjadi nol barangkali. Kalau jadi nol nanti investor masukannya ke sini,” ujarnya.

Himki optimistis stabilitas ekonomi Indonesia menjadi daya tarik bagi investor dan pembeli global. Dalam lima tahun ke depan, industri furnitur menargetkan ekspor menembus US$6 miliar atau sekitar Rp90 triliun, seiring dukungan pembiayaan dan perluasan pasar.

Adapun, data Kementerian Perindustrian menyebut, nilai ekspor furnitur (HS 9401-9403) tahun 2024 tercatat mencapai US$1,91 miliar dan tahun 2025 mencapai US$1,85 miliar atau turun sekitar 3%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) memastikan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026 menjadi platform strategis untuk memperkuat daya saing industri mebel dan kerajinan nasional di pasar global.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, mengatakan IFEX 2026 digelar pada 5-8 Maret 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, menghadirkan lebih dari 5.000 produk unggulan dari 500 exhibitor. Pameran ini juga mempertemukan desainer dunia dengan pelaku industri nasional dalam forum kolaboratif.

“IFEX adalah ruang pertemuan antara tradisi dan masa depan. Kita tidak bisa berbicara tentang daya saing global tanpa fondasi budaya, kualitas craftsmanship, dan keberlanjutan material,” ujar Sobur dalam keterangan pers, Senin (2/3/2026).

Shutterstock/zhu difeng Ilustrasi taman, ilustrasi furnitur luar ruangan.

Menurutnya, transformasi industri furnitur Indonesia kini semakin baik, ditandai dengan peningkatan craftsmanship, inovasi desain, serta kesiapan menghadapi tuntutan pasar internasional.

Pergeseran menuju produk bernilai tambah tinggi menjadi ciri utama perkembangan industri, dengan desain sebagai faktor diferensiasi strategis dalam kompetisi global.

Sejalan dengan visi tersebut, IFEX 2026 mengusung pendekatan Beyond Comfort Visual, yang memposisikan desain furnitur tidak hanya sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai nilai ekonomi strategis yang mampu mendorong daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Lebih jauh, IFEX dikembangkan sebagai ekosistem industri yang menyatukan kekuatan manufaktur, kreativitas desain, serta jejaring pasar global.

IFEX tidak hanya berfungsi sebagai etalase produk, tetapi juga sebagai ruang integrasi antara pelaku industri, desainer, asosiasi, dan pembeli internasional.

Melalui IFEX, pelaku usaha tidak hanya berkesempatan melakukan transaksi bisnis, tetapi juga memperoleh perspektif strategis mengenai arah desain global, tren pasar, serta standar kualitas internasional.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Pendekatan ini diyakini menjadi upaya HIMKI memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan nilai ekspor furnitur Indonesia secara berkelanjutan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, HIMKI juga menyelenggarakan IFEX International Seminar bertajuk “Root of Excellent” yang menghadirkan sejumlah tokoh desain dan pemikir industri kelas dunia.

Beragam tema strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari kepemimpinan desain Asia di panggung global, pembiayaan dan manajemen industri furnitur, ketahanan material alami seperti rotan dan bambu, hingga tantangan desain global dalam konteks gaya hidup, berkelanjutan, serta dampak sosial budaya.

Menurutnya, seminar ini menjadi ruang strategis yang menyatukan kekuatan manufaktur nasional dengan visi desain global.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal HIMKI, Syahrizal Mustafa, menilai ajang itu penting karena mempertemukan desainer kelas dunia dengan pelaku industri nasional dalam dialog yang setara dan inspiratif.

Ia menilai tema yang diangkat tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga aplikatif karena membahas isu desain global, keberlanjutan material, pembiayaan industri, hingga penguatan identitas lokal sebagai fondasi daya saing.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa kedatangan sejumlah pelaku usaha yang bernaung di bawah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pertemuan itu khusus membahas soal kondisi industri mebel dalam negeri.

Purbaya mengatakan, pelaku usaha yang dipimpin oleh Anindya Bakrie itu mengusulkan insentif berupa pembiayaan khusus bagi industri mebel. Pelaku usaha, kata dia, merasa daya saing produk lokal terancam oleh kompetitor dari negara lain, seperti Vietnam, yang menikmati beban bunga pembiayaan lebih rendah.

“Dia (Kadin) bilang, ini daya saing mereka dengan luar ada Vietnam segala macem dari sisi pembiayaan terganggu, karena bunga lebih rendah dari negara sana. Jadi mereka tanya ada nggak skema pembiayaan di pemerintah yang bisa membantu mereka dalam hal pembiayaan tadi,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Merespons aspirasi tersebut, Purbaya melirik potensi penggunaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan modal murah. Namun, dia menegaskan akan melakukan evaluasi mendalam terlebih dahulu terhadap kesiapan dan kesehatan lembaga tersebut sebelum menyalurkan dukungan tambahan.

“Ini industri furnitur ya, itu saya akan lihat kan kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kita tahu, LPEI kemarin masih ada masalah. Jadi kita cek sudah betul belum di LPEI, kalau sudah betul, kita tambahkan insentif dukungan ke industri furnitur lewat LPEI,” ujarnya.

Pertemuan tersebut juga menyoroti kondisi industri furnitur yang saat ini terjepit di pasar domestik oleh serbuan produk impor dengan harga yang sangat kompetitif, meskipun pasar ekspor masih menunjukkan tren positif.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan bahwa diskusi tersebut mencakup upaya deregulasi guna memperkuat UMKM.

“Nah, jadi di sini kita tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi apa atau insentif apa yang bisa dilakukan,” kata Anindya.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mempertimbangkan usulan pemberian insentif ekspor sebesar 1 persen bagi pelaku usaha mebel dan kerajinan.

Ini sebagaimana disampaikan oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI).

Menkeu Purbaya menyampaikan kepada HIMKI bahwa kebijakan relaksasi tersebut masih memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dari sisi tata kelola dan disiplin fiskal.

Pexels/Vlada Karpovich Ilustrasi furnitur kayu.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menjelaskan insentif yang diusulkan tidak dimaksudkan sebagai subsidi permanen.

Menurutnya, hal itu lebih diarahkan sebagai instrumen stabilisasi sementara untuk menjaga keberlanjutan ekspor dan lapangan kerja di sektor padat karya bernilai tambah tinggi.

“Bagi HIMKI insentif ini bukan dimaksudkan sebagai subsidi permanen, melainkan sebagai instrumen stabilisasi sementara (shock absorber) untuk menjaga keberlanjutan ekspor dan lapangan kerja pada sektor padat karya bernilai tambah tinggi,” ujar Abdul Sobur melalui keterangan pers, Jumat (19/12/2025).

HIMKI telah melaksanakan pertemuan dengan Menteri Keuangan pada hari ini.

Pertemuan tersebut turut dihadiri dan didampingi langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, sebagai bagian dari upaya sinergi dunia usaha dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan industri padat karya nasional.

Selain mengusulkan insentif ekspor 1 persen, HIMKI juga menyerahkan policy memo terkait mitigasi risiko fiskal dan perlindungan lapangan kerja di industri furniture dan kerajinan nasional.

Sektor tersebut saat ini menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu penyumbang devisa nonmigas bagi Indonesia.

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kiri) dan Suahasil Nazara (kanan) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Dalam rapat tersebut Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 mampu mencapai rentang 5,6 persen hingga 5,7 persen lantaran tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan.

Skema ini dinilai strategis untuk menjaga likuiditas pelaku industri, mempertahankan kapasitas produksi, serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan global dan ketidakpastian pasar ekspor.

HIMKI menilai respons Menkeu Purbaya sangat terbuka dan solutif.

Kedua pihak juga menyepakati perlunya pembahasan lanjutan secara teknis agar kebijakan pembiayaan tersebut dapat dirancang secara tepat sasaran, berbasis kinerja ekspor, dan tetap menjaga disiplin fiskal.

Sobur menegaskan tantangan industri furnitur dan kerajinan Tanah Air bukan semata isu sektoral, melainkan telah menjadi isu fiskal dan sosial berskala nasional.

“Setiap kebijakan yang mampu menjaga industri padat karya tetap hidup sesungguhnya adalah bentuk pencegahan risiko fiskal di masa depan, mengurangi tekanan bansos, menjaga basis pajak, dan mempertahankan devisa,” paparnya.

Ia meyakini pendekatan preventif melalui pembiayaan dan kebijakan fiskal yang terukur jauh lebih efisien dibandingkan penanganan dampak pasca krisis.

Oleh karena itu, HIMKI menyatakan kesiapan untuk berperan aktif sebagai mitra teknis pemerintah dalam proses perumusan hingga pengawasan implementasi kebijakan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan setiap intervensi fiskal berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak bagi tenaga kerja serta industri nasional.

Pertemuan ini pun diharapkan menjadi awal dialog kebijakan yang berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan dalam menjaga fondasi industri manufaktur padat karya Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong peningkatan daya saing industri mebel dan kerajinan nasional melalui pembelian mesin produksi asal produsen China.

Hal itu memungkinkan HIMKI memperoleh mesin berteknologi modern dengan harga yang lebih terjangkau.

Langkah tersebut mengemuka seiring partisipasi HIMKI dalam The 25th China Shunde (Lunjiao) International Woodworking Machinery and Furniture Raw Materials Exhibition yang digelar di Lunjiao, China, pada 12-15 Desember 2025.

Pameran itu menjadi ajang strategis bagi pelaku industri mebel Indonesia untuk menjajaki langsung teknologi mesin terbaru sekaligus membuka peluang kerja sama bisnis dengan produsen dari China.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga HIMKI, Heru Prasetyo, mengatakan, pertumbuhan industri manufaktur, termasuk mebel dan kerajinan, sangat ditentukan oleh ketersediaan mesin modern dan berteknologi tinggi.

Menurutnya, pameran internasional tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi teknologi, tetapi juga sarana pembelajaran dan penjajakan kerja sama konkret bagi pelaku industri dalam negeri.

“Secara ideal, pertumbuhan industri manufaktur sangat ditentukan oleh dukungan mesin-mesin modern dan berteknologi tinggi. Pameran ini menjadi sarana pembelajaran yang penting karena melibatkan perusahaan dan pelaku industri dari berbagai negara,” ujar Heru lewat keterangan pers, Minggu (14/12/2025).

HIMKI tengah menjajaki kerja sama dengan produsen mesin di China untuk membuka skema pembelian mesin secara kolektif bagi anggota.

“Kerja sama pembelian mesin dari anggota HIMKI dengan harga lebih murah,” paparnya.

Partisipasi HIMKI dalam pameran tersebut dihadiri oleh delegasi berjumlah 21 orang yang dipimpin langsung oleh Heru Prasetyo.

Rangkaian kegiatan diawali dengan opening ceremony, dilanjutkan dengan tur pameran bersama panitia penyelenggara, serta eksplorasi mandiri ke berbagai booth yang menampilkan mesin produksi, bahan baku, hingga teknologi pendukung industri pengolahan kayu dan furniture.

Tim inti delegasi HIMKI yang terdiri dari Heru Prasetyo, Tjut Diah Meulany, Fithrianti Abdullah, dan Gita Asmalda Patty juga melakukan observasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pameran.

Pengamatan mencakup tata kelola operasional, konsep penataan area, alur pengunjung, hingga program pendukung pameran.

Hasil observasi tersebut akan menjadi bahan strategis bagi HIMKI dalam menyiapkan penyelenggaraan Indowood Expo 2026 di Indonesia.

Pameran tersebut direncanakan digelar melalui kerja sama HIMKI dengan Dyandra Promosindo dan Pablo Publishing, serta melibatkan produsen mesin internasional sebagai mitra untuk mendukung transformasi dan efisiensi industri mebel dan kerajinan nasional.

“Kerja sama antara produsen mesin di China dengan HIMKI untuk menyukseskan penyelenggaraan pameran Indowood Expo 2026 di Indonesia,” paparnya.