IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi usaha kecil dan menengah (UKM) eksportir sebagai salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah menawarkan kredit dengan bunga maksimal 6 persen per tahun, bahkan dapat ditekan hingga 4 persen bila diperlukan.

Purbaya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan ekspor dan investasi.

"Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan," kata Purbaya di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Purbaya, pembiayaan murah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha berorientasi ekspor sekaligus memperluas kontribusi sektor riil terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ia optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen secara bertahap. Pemerintah akan lebih dulu mengarahkan pertumbuhan menuju kisaran 6 persen sebelum meningkat lebih tinggi seiring membaiknya investasi, ekspor, dan produktivitas nasional.

Selain mendorong pembiayaan murah, Kementerian Keuangan juga melanjutkan reformasi fiskal, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan, untuk memperkuat penerimaan negara dan memperluas ruang fiskal bagi pembangunan.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melaporkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Dalam kesempatan itu, salah satu pernyataan yang disampaikan adalah memerintahkan para bank menurunkan suku bunga untuk rakyat miskin.

Selanjutnya, dia memberikan atensi terhadap iklim bisnis perusahaan swasta. Menurutnya, pemerintah juga perlu andil mendorong ekosistem perusahaan swasta

"Tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semua, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Besar tapi benar, jangan besar tapi tidak benar," jelasnya.

Dia mengakui bahwa banyak prestasi perusahaan swasta yang dapat bersaing di tingkat global. Dia mencontohkan perusahaan mie instan dan permen kopi yang berhasil ekspansi ke luar negeri.

Di sela-sela pidatonya, dia menyebut gemar minum kopi yang kemudian disusul gerakan seperti mencari kopi di sekitar mimbar pidato. Prabowo tampak melihat ke bawah dan ke samping.

Aksi tersebut sontak mengundang tawa para anggota rapat yang hadir, disusul tepuk tangan dari peserta sidang. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah gelas.

"Saya mohon izin, boleh saya minum ibu ketua?" tanyanya kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Dia melanjutkan bahwa perusahaan-perusahaan di dalam negeri harus unggul. Dia menekankan, pemerintah perlu perbaiki semua institusi agar iklim usaha berjalan baik.

"Jangan pengusaha diperes terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dua Minggu, kenapa kia dua tahun. Memalukan," ucapnya.

Dia juga meminta kepada jajaran agar membuat mekanisme yang sederhana dan tidak merumitkan para pengusaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mendorong perluasan akses kredit murah bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha ultra mikro. Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang mulai dioperasikan di berbagai daerah.

Dalam agenda peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, akhir pekan lalu (16/5/2026), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi akan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong industrialisasi sekaligus memperkuat ekonomi di tingkat desa.

Menurut Prabowo, keberadaan Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjadi penggerak ekonomi rakyat yang lebih terstruktur dan berdaya saing.

“Jadi ini semua akan mendukung industrialisasi melalui Koperasi Merah Putih,” ujar Prabowo.

Selain penguatan koperasi, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga rendah yang ditujukan bagi masyarakat kecil, termasuk pelaku usaha ultra mikro.

“Juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat. Kredit murah untuk rakyat,” katanya.

Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, koperasi tersebut ke depan juga akan diperluas perannya dengan menghadirkan layanan keuangan langsung di tingkat desa untuk mempermudah akses pembiayaan masyarakat.

“Nanti akan ada gerai lembaga keuangan di koperasi ini,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa sekitar 80.000 Kopdes yang akan dibangun ditargetkan dapat menjadi kanal utama penyaluran kredit murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan bunga yang diupayakan turun hingga 6%.

Dorongan untuk menekan suku bunga kredit, khususnya di sektor ultra mikro melalui Kopdes, berangkat dari masih lebarnya kesenjangan akses pembiayaan antara pelaku usaha kecil dan besar.

Ia menyoroti adanya disparitas signifikan dalam beban bunga pinjaman yang ditanggung masing-masing kelompok pelaku usaha.

“Masa pengusaha besar dapat 9%, emak-emak di kampung-kampung dapat 24%? Enggak benar itu. Kita ubah!” tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menurunkan tingkat bunga pada program pembiayaan ultra mikro, termasuk PNM Mekaar.

“Dari yang sebelumnya 24%, 22%, saya perintahkan harus turun di bawah 10%,” ujar Presiden.

Efektivitas Program Dipertanyakan

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Teuku Riefky, menilai skema penyaluran kredit murah melalui Kopdes Merah Putih belum tentu efektif. Menurutnya, koperasi desa belum memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai dalam penyaluran kredit.

“Saya rasa tidak efektif. Kondisinya KDMP tidak memiliki kapasitas dalam penyaluran kredit dan kompetensi. Beda halnya dengan bank atau lembaga penyalur kredit yang memiliki pengalaman,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/5/2026). Ia juga menyoroti risiko tata kelola yang dapat meningkatkan potensi kredit macet.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai skema kredit murah tetap memiliki dampak positif, seperti meringankan cicilan pelaku usaha ultra mikro, meningkatkan arus kas usaha, serta membuka peluang ekspansi usaha kecil.

Dari sisi makro, akses pembiayaan yang lebih murah juga dinilai dapat meningkatkan konsumsi dan produktivitas ekonomi desa karena perputaran uang menjadi lebih aktif di tingkat lokal.

Namun, ia menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak bisa hanya bertumpu pada penurunan suku bunga. Pengalaman program kredit sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan utama justru berada pada kapasitas usaha dan pendampingan.

Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, masih menghadapi persoalan kredit bermasalah akibat rendahnya literasi keuangan, minimnya pencatatan usaha, dan penggunaan dana yang belum optimal.

Yusuf menilai Kopdes Merah Putih perlu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang lebih luas, bukan sekadar lembaga penyalur kredit. Integrasi dengan distribusi pupuk bersubsidi, akses pemasaran produk lokal, pendampingan usaha, hingga digitalisasi transaksi dinilai penting untuk keberlanjutan program.

Tantangan lain juga berada pada aspek tata kelola di tingkat desa. Keterbatasan kemampuan pengurus koperasi dalam manajemen risiko, pencatatan keuangan, dan analisis kelayakan kredit dapat meningkatkan risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL).

Selain itu, skema yang melibatkan dana desa sebagai bagian dari penjaminan pinjaman perlu dijalankan dengan hati-hati untuk menghindari distorsi fiskal.

Risiko moral hazard juga menjadi perhatian, di mana sebagian peminjam berpotensi kurang disiplin dalam pembayaran karena menganggap kredit akan ditoleransi jika terjadi gagal bayar.

Dari sisi regulasi, pengawasan dan sistem audit yang kuat dinilai krusial. Tanpa mekanisme monitoring berbasis data serta pelatihan berkelanjutan, penyaluran kredit berisiko menimbulkan beban baru bagi pemerintah maupun perbankan negara.

Dalam kondisi tertentu, distribusi kredit yang tidak transparan juga dapat membuka peluang praktik rente di tingkat lokal.

“Karena itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih akan sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaannya,” ujar Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung perihal mahalnya bunga kredit ultra mikro di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan meminta CEO Danantara untuk memangkasnya. Bagaimana kemudian kiat yang bisa dilakukan pemerintah untuk memangkas kredit ultra mikro serta seperti apa dampaknya bagi lembaga jasa keuangan?

Dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI, Prabowo menjelaskan bahwa suku bunga di program kredit PNM, yakni PNM Mekaar, bagi pelaku usaha ultra mikro terlampau tinggi. Dia menjelaskan kredit yang disalurkan hingga Rp10 juta bagi pelaku usaha ultra mikro bisa mencapai 24%.

Padahal, menurutnya, pengusaha-pengusaha besar hanya dikenakan bunga sekitar 9% oleh lembaga keuangan.

Untuk itu, Prabowo mengumpulkan deretan menterinya mulai dari Menteri Keuangan hingga CEO Danantara. Kemudian, Prabowo memerintahkan kepada Danantara untuk menurunkan bunga kredit usaha ultra mikro di PNM.

"Ini keputusan politik saya ambil. Bahwa bunga untuk PNM kredit keluarga prasejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 9%," ujarnya.

Prabowo pun menanyakan kesiapan instruksinya itu kepada CEO Danantara Rosan Roeslani. Kemudian, Rosan menyanggupi instruksinya itu.

"Masa orang miskin bayar bunga lebih besar dari orang kaya. Terus-menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita yang lemah, di mana kita harus perbaiki," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam memangkas bunga kredit ultra mikro itu dengan cara subsidi.

"Itu [penurunan bunga kredit ultra mikro] disubsidi. Cuma digeser sebagian dari KUR [kredit usaha rakyat] ke sana [kredit ultra mikro]. Nanti juga kita tambah. Tapi, basically langkah pertama adalah memastikan yang super mikro bisa dapat bunga rendah di bawah 9%," jelasnya.

Kiat dan Dampak

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa sebenarnya bunga ultra mikro memang tidak bisa langsung dibandingkan dengan bunga kredit korporasi besar. Sebab, struktur biayanya berbeda sangat jauh.

Kredit korporasi umumnya bernilai besar, risikonya lebih rendah, mempunyai agunan, laporan keuangan jelas, dan biaya operasional per kredit relatif kecil. Oleh karena itu, bunga yang diberikan relatif lebih kecil, dan 9% masih masuk akal bagi lembaga jasa keuangan.

Sementara, untuk ultra mikro seperti PNM Mekaar, model bisnisnya jauh lebih mahal, nilai pinjaman relatif kecil, banyak nasabah berada di daerah terpencil, dan pendampingan dilakukan secara intensif lewat pertemuan setiap pekan.

Petugas lapangan mesti datang langsung ke kelompok nasabah, sementara sebagian besar pembiayaan juga tanpa agunan. Alhasil, biaya operasional dan risiko kreditnya jauh lebih tinggi dibanding kredit korporasi.

"Karena itu, bunga sekitar 20%-an [kredit ultra mikro] sebenarnya lebih mencerminkan biaya melayani segmen ultra mikro, bukan semata-mata karena lembaga keuangannya mengambil margin besar. Bahkan kalau dibandingkan dengan pinjaman informal atau rentenir, bunga Mekaar masih jauh lebih rendah," katanya kepada Bisnis pada Kamis (14/5/2026).

Sementara, menurutnya, apa yang ditargetkan Prabowo yakni bunga kredit bagi ultra mikro di bawah 9% secara realistis sangat sulit dilakukan tanpa subsidi pemerintah. Sebab, walaupun biaya dana bisa ditekan, biaya operasional model pendampingan seperti Mekaar tetap tinggi.

"Apabila bunga dipaksa turun terlalu rendah tanpa kompensasi, risikonya lembaga keuangan akan memperketat seleksi nasabah, mengurangi pendampingan, atau bahkan mengurangi penyaluran ke kelompok paling miskin. Pada akhirnya justru kelompok yang paling membutuhkan akses pembiayaan yang tersingkir," katanya.

Oleh karena itu, jalur yang paling sehat menurutnya sebenarnya adalah subsidi APBN yang transparan, seperti model subsidi bunga KUR. Jadi selisih bunganya memang ditanggung negara secara terbuka dan bisa diawasi publik.

Dia menjelaskan bahwa yang harus dihindari oleh pemerintah adalah skema subsidi terselubung melalui BUMN. Sebab, langkah itu tetap subsidi, hanya tidak tercatat jelas di APBN.

"Dampaknya bisa menekan profitabilitas BUMN, mengganggu valuasi saham, dan memberi sinyal bahwa BUMN kembali dipakai sebagai alat kuasi-fiskal pemerintah. Dalam jangka panjang, itu kurang baik untuk tata kelola maupun kepercayaan investor," tuturnya.

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpandangan bahwa sebenarnya yang membentuk bunga kredit ultra mikro tinggi di antaranya tingkat risiko seperti minimnya agunan, biaya dana yang tinggi, dan kualitas data yang terbatas. Kondisi tersebut akan meningkatkan risiko pembiayaan.

Dia menjelaskan bahwa upaya pemangkasan bunga kredit ultra mikro bila dipaksakan, kemungkinan dapat berdampak pada kinerja lembaga jasa keuangan bila tidak diikuti dengan efisiensi dan biaya dana yang murah serta mengabaikan tingkat risiko pembiayaan.

"Subsidi bunga akan menjadi salah satu solusi; di samping itu, bisa juga dengan subsidi asuransi kredit yang dapat meminimalkan risiko," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menggelontorkan subsidi untuk memangkas suku bunga kredit bagi pelaku usaha ultra mikro hingga di bawah 9%. Keringanan bunga ini akan dieksekusi dengan merelokasi sebagian porsi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, langkah tersebut diambil guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti terlampau tingginya beban bunga bagi nasabah kelas bawah.

"Itu disubsidi. Cuma digeser sebagian dari [anggaran] KUR ke sana. Nanti juga kita tambah, tapi pada dasarnya langkah pertama adalah memastikan yang super mikro tadi bisa dapat bunga rendah di bawah 9%, seperti arahan Presiden," ujar Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Lebih lanjut, bendahara negara menyebutkan bahwa wacana awal target suku bunga yang dicanangkan berada di kisaran 8%. Kendati demikian, kalkulasi pasti mengenai besaran tarif dan kebutuhan alokasi anggarannya saat ini telah diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Adapun sebelumnya, Prabowo Subianto menyoroti tingginya beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh pelaku usaha di level bawah, khususnya pada program PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar.

Prabowo menyoroti adanya anomali, yang mana pengusaha-pengusaha besar bisa menikmati fasilitas kredit dari lembaga keuangan dengan bunga sekitar 9%, sementara rakyat kecil yang mengajukan plafon pinjaman hingga Rp10 juta justru dikenakan bunga hingga menyentuh level 24%.

Prabowo pun meminta bawahannya, mulai dari Purbaya hingga CEO Danantara Rosan Roeslani, untuk memangkas rasio bunga tersebut demi meringankan beban keluarga prasejahtera.

"Ini keputusan politik yang saya ambil. Bahwa bunga untuk PNM, kredit keluarga prasejahtera, dari 24% kita turunkan harus di bawah 9%," ujar Prabowo dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5/2026).

IDXChannel – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pemberian fasilitas kredit bunga rendah bagi pelaku industri manufaktur, khususnya sektor tekstil dan alas kaki. Program ini bertujuan untuk mendukung peremajaan mesin-mesin produksi agar industri nasional semakin kompetitif.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran pembiayaan tersebut akan dilakukan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Untuk memastikan ketepatan sasaran, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Kementerian Perindustrian dalam melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan yang memerlukan dukungan finansial tersebut.

"Saya panggil perusahaan-perusahaan tekstil, sepatu, dan lain-lain yang membutuhkan peremajaan mesin, akan saya kasih bunga rendah lewat program LPEI. Nanti saya tanyakan ke Kementerian Perindustrian, perusahaan mana saja yang butuh itu," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026).

Purbaya menekankan pentingnya peran sektor swasta yang berkontribusi hingga 90 persen terhadap perekonomian nasional. Sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen mengintensifkan strategi pertumbuhan yang digerakkan oleh swasta melalui berbagai insentif dan kemudahan akses permodalan.

"Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, nanti swasta akan hidup juga," kata Purbaya.

Purbaya memastikan bahwa likuiditas di sistem keuangan nasional saat ini dalam kondisi sangat memadai. Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer (base money) yang mencapai 18 persen pada April.

Dengan ketersediaan dana tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan kredit akan merangkak naik menuju target 15 persen.

Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang menyentuh angka 5,61 persen, Purbaya optimisis penguatan sektor swasta yang konsisten akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke level 6 persen secara bertahap.

“Kita masih dalam fase ekspansi dan akselerasi. Tantangan ada, tapi terus kita perbaiki,” kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) buka suara soal implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5% per tahun yang diumumkan pemerintah.

BNI memastikan dukungan tersebut ditopang oleh kondisi likuiditas yang memadai serta pengelolaan risiko yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan bahwa pada prinsipnya BNI sebagai bagian dari BUMN mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

Dukungan tersebut telah diwujudkan melalui penyaluran KUR, termasuk KUR Super Mikro dengan suku bunga mulai dari 3%, serta skema KUR lainnya yang mengikuti ketentuan pemerintah.

“Inisiatif penyediaan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau pada dasarnya sejalan dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong produktivitas pelaku UMKM. Implementasi lebih lanjut tentu akan mengikuti ketentuan resmi dari Pemerintah dan regulator,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Sebelumnya, Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 mengumumkan rencana penyaluran KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank Himbara, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Dari sisi risiko, BNI menegaskan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Perseroan memperkuat proses penilaian kelayakan usaha, memanfaatkan data dan teknologi, serta mengoptimalkan dukungan skema penjaminan guna menjaga kualitas kredit tetap sehat.

Dengan pendekatan tersebut, kata Okki, penyaluran kredit diharapkan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan potensi risiko di tengah penyesuaian suku bunga program.

Sementara itu, dari sisi pendanaan, Okki memastikan BNI memiliki struktur likuiditas yang memadai untuk mendukung penyaluran kredit program KUR dengan bunga lebih rendah.

Penyaluran kredit akan difokuskan pada pelaku UMKM yang menjalankan usaha produktif dan memiliki kelayakan usaha yang baik.

BNI juga menegaskan bahwa strategi penyaluran ke depan akan tetap mengedepankan kualitas debitur, sejalan dengan upaya menjaga kinerja kredit tetap solid hingga akhir 2026 di tengah implementasi kebijakan baru tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga maksimal 5% per tahun menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil.

Namun, di balik potensi dorongan akses pembiayaan, kebijakan ini juga memunculkan tantangan baru bagi perbankan, terutama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menjadi motor utama penyaluran.

Di tengah fungsi intermediasi yang belum sepenuhnya pulih, bank dihadapkan pada dilema antara memperluas kredit atau menjaga kualitas aset.

Skema bunga rendah berpotensi meningkatkan permintaan, tetapi di sisi lain dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya beban bunga yang selama ini dihadapi masyarakat kecil, bahkan mencapai 70% per tahun.

Untuk itu, dia mengarahkan bank-bank milik negara agar menyalurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun, meskipun waktu implementasinya belum dirinci.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip Senin (4/5/2026).

Mengenai hal ini, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista juga menyampaikan hal serupa. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah dan regulator terkait skema dan mekanisme penyaluran kredit.

Namun demikian, Adhika menekankan pentingnya desain program yang tepat agar ekspansi kredit tetap berjalan seiring dengan stabilitas sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian tetap akan menjadi landasan utama.

“Sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,” ujar Adhika kepada Bisnis.

Seiring dengan hal tersebut, Head of Research LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) Trioksa Siahaan menilai kebijakan ini masih dapat ditopang oleh kinerja bank, selama struktur biaya telah diperhitungkan dengan baik.

Menurutnya, selama kebijakan KUR 5% sudah memperhitungkan biaya dana atau ada subsidi bunga dari pemerintah, seperti halnya kredit KUR harusnya kinerja bank masih akan tetap baik.

Dian juga menilai bila bunga rendah maka potensi permintaan kredit akan naik semakin tinggi tentu dengan catatan didukung juga dengan perbaikan daya beli sehingga dapat optimal.

"Harapannya volume kredit akan naik dan profit bank juga akan membaik, faktor yg menentukan adalah bunga dan daya beli masyarakat,” jelas Trioksa kepada Bisnis.

Artinya, ruang pertumbuhan masih terbuka, tetapi sangat bergantung pada dua faktor utama yakni struktur bunga dan kondisi daya beli masyarakat. Tanpa perbaikan di sisi permintaan riil, ekspansi kredit berisiko tidak optimal.

Hati-Hati NPL

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Financial Indef M Rizal Taufikurahman mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap kualitas aset jika ekspansi dilakukan tanpa seleksi yang ketat.

Dia mencatat bahwa rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) KUR secara historis berada di kisaran 2% sampai 3%.

Namun, tekanan dapat meningkat ketika ekspansi dilakukan di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha. Dengan tenor yang relatif singkat, yakni satu tahun, sebagian UMKM dinilai berpotensi mengalami ketidaksesuaian arus kas.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan NPL ke kisaran 3% sampai dengan 4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sensitif terhadap siklus ekonomi.

Untuk itu, Rizal menilai pendekatan penyaluran KUR perlu bergeser dari sekadar mengejar volume menjadi lebih berfokus pada kualitas intermediasi.

Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi, skema penjaminan yang adaptif, serta pengawasan pasca-penyaluran melalui sistem peringatan dini.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi KUR dengan ekosistem usaha, termasuk keterhubungan dengan offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mekanisme penyaluran KUR pada tahun 2026 akan diperketat untuk memastikan pembiayaan benar-benar diterima oleh pelaku usaha produktif.

Langkah ini diambil menyusul evaluasi atas penyaluran KUR sebelumnya yang dinilai masih perlu perbaikan dalam hal ketepatan penerima dan efektivitas penggunaan dana.

Pemerintah ingin memastikan bahwa program pembiayaan dengan bunga rendah ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, serta mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan kebijakan dan memastikan penyaluran KUR sesuai aturan yang berlaku.

Diharapkan, kebijakan baru ini dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran KUR sekaligus mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan kredit dengan bunga murah berpotensi mendorong ekspansi kredit, tetapi di satu sisi juga berisiko mengganggu stabilitas perbankan dalam hal ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), jika tidak diikuti dengan desain kebijakan yang tepat.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat kecil kerap dihadapkan pada pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.

Untuk itu, Presiden RI ke-8 ini telah memberikan arahan kepada bank-bank milik negara agar memberikan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun. Kendati begitu, dia tidak mengungkapkan kapan pastinya kebijakan tersebut akan diimplementasikan.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Sebagai informasi, bank-bank milik negara yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Selain itu, ada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Rencana Prabowo memberikan kredit murah melalui bank pelat merah mendapat tanggapan positif dari kalangan pelaku usaha bank BUMN. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu memastikan dukungan perseroan terhadap program-program pemerintah.

“BTN pasti menyambut baik dan mendukung upaya serta program pemerintah,” kata Nixon kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Senada, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyatakan kesiapan perusahaan dalam mendukung implementasi program tersebut sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, Adhika menyebut bahwa bank masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah dan regulator, khususnya terkait skema, segmentasi, serta mekanisme penyaluran kredit dimaksud.

Namun dalam implementasinya, perseroan menilai bahwa desain program yang tepat akan menjadi kunci agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas sistem perbankan.

Oleh karena itu, Adhika memastikan bahwa Bank Mandiri akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, seleksi debitur yang terukur, serta penguatan monitoring kualitas kredit.

“...sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,” ujar Adhika kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

NPL Berisiko Naik

Kendati berpotensi mengerek ekspansi kredit, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai rencana ini secara simultan meningkatkan risiko kualitas aset jika tidak diikuti seleksi yang ketat.

Secara historis, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengungkapkan bahwa Non-Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang relatif rendah di kisaran 2—3%. Kendati begitu, tekanan muncul ketika ekspansi dilakukan secara agresif di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha.

Menurutnya, dengan tenor hanya satu tahun, banyak UMKM yang belum memiliki cash flow stabil berisiko mengalami mismatch pembayaran, sehingga potensi NPL bisa naik ke kisaran 3—4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi.

Untuk mengantisipasi kenaikan NPL, Rizal menilai bahwa regulator perlu menggeser pendekatan dari berbasis volume ke kualitas intermediasi. Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi (bukan sekadar agunan), skema penjaminan yang adaptif berbasis sektor risiko, serta monitoring pasca-penyaluran melalui early warning system.

Selain itu, lanjut dia, KUR perlu diintegrasikan dengan ekosistem usaha di mana offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar kredit tidak hanya tersalurkan, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.

Tanpa langkah ini, kata Rizal, bunga rendah justru berisiko menjadi sumber tekanan. “Dengan kata lain, jika tidak didesain secara ekosistem, maka bunga rendah hanya akan menjadi kebijakan populis jangka pendek yang mahal secara fiskal dan berisiko terhadap stabilitas perbankan,” jelas Rizal kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten bank milik negara seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara ihwal wacana Presiden Prabowo Subianto menyalurkan kredit murah melalui bank pelat merah.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, BTN pada prinsipnya menyambut baik rencana Kepala Negara untuk memberikan kredit murah dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun.

“BTN pasti menyambut baik dan mendukung upaya serta program pemerintah,” kata Nixon kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Hal senada juga disampaikan oleh Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista. Dia mengatakan, perseroan menyambut baik arahan Presiden terkait penguatan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Perseroan juga menyatakan kesiapannya dalam mendukung implementasi program tersebut sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, lanjut dia, perseroan tengah menanti petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah dan regulator, khususnya terkait skema, segmentasi, serta mekanisme penyaluran kredit dimaksud.

“Dalam implementasinya, kami memandang bahwa desain program yang tepat akan menjadi kunci agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas sistem perbankan,” jelas Adhika kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Bank Mandiri memastikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, seleksi debitur yang terukur, serta penguatan monitoring kualitas kredit.

Dengan demikian, penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit.

Di sisi lain, Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa penyaluran kredit perseroan tumbuh double digit hingga Maret 2026, diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan.

Perbaikan kualitas aset tersebut terlihat dari rasio Non-Performing Loan (NPL) yang membaik secara Quarter on Quarter dari posisi akhir Desember 2025 sebesar 3,07% menjadi 3,01% di posisi Maret 2026.

“Penurunan rasio NPL menunjukkan bahwa strategi pengelolaan risiko yang dijalankan BRI selama tahun 2025 mulai berjalan efektif,” kata Dhany kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Adapun, strategi yang dijalankan perseroan di antaranya selective growth, penguatan early warning system di segmen retail, hingga optimalisasi fungsi collection dan recovery.

Sebagaimana diketahui, Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), mengungkapkan rencananya untuk mengucurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun.

Prabowo menyebut, selama ini masyarakat kecil kerap dihadapkan pada pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) sudah menyampaikan ketertarikannya terhadap obligasi pemerintah berdenominasi renminbi yuan yakni Panda Bond.

Obligasi valas yang diterbitkan pemerintah Indonesia ini ditargetkan meluncur pada semester II/2026.

Purbaya mengeklaim sudah bertemu dengan pihak ICBC terkait dengan prospek obligasi tersebut.

"ICBC, bank terbesar China, sudah datang ke sini. Saya sudah tawarin mereka tertarik sekali," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Purbaya pun menyatakan sudah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan China untuk menerbitkan obligasi valas Indonesia di Daratan China.

Sebaliknya, pemerintah China juga telah mendapatkan restu Purbaya untuk turut menerbitkan obligasinya di Indonesia.

"Kementerian Keuangan China sudah mendukung, jadi aman lah. Jadi kami udah ngomong sama banknya, ICBC itu bank terbesar China, kan?," tuturnya.

Adapun mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut bunga dari SBN valas renminbi yuan ini cukup rendah, yakni 2,3%, sehingga bisa menekan beban bunga atau cost of capital dari utang pemerintah.

Hasil pembicaraannya dengan Menkeu China ini turut disampaikan Purbaya kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Dia mengeklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Suminto juga menyebut terbaru hasil lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk ritel seri SR024 juga melebihi target yakni mencapai Rp17,4 triliun.

Dalam pipeline, lanjutnya, otoritas fiskal masih memiliki sejumlah obligasi baik ritel maupun valas yang akan diterbitkan sampai akhir tahun. Semuanya telah diatur setiap bulannya maupun mata uangnya untuk obligasi valas.

Menurut Suminto, saat ini lelang masih menunjukkan minat investor yang cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Kepada Purbaya, eselon I Kemenkeu itu sempat menyebutkan bahwa Panda Bond ditargetkan terbit pada paruh kedua 2026.

"Semester II kami terbit, Pak," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2025, pasar surat utang korporasi mulai memasuki fase yang lebih menantang. Data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan total penerbitan mencapai Rp284,3 triliun atau melonjak hampir 90% secara tahunan dari Rp149,7 triliun pada 2024.

Lonjakan tersebut didorong oleh momentum suku bunga yang lebih rendah serta kebutuhan refinancing dan ekspansi, yang membuat emiten termasuk bank agresif mengunci pendanaan jangka panjang. Refinancing menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp135,76 triliun, diikuti modal kerja Rp95,41 triliun dan investasi Rp64,85 triliun.

Namun, kondisi tersebut tidak berlanjut pada 2026. Pefindo memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi turun ke kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,86 triliun, mencerminkan normalisasi sekaligus tekanan baru dari faktor eksternal.

Tekanan global menjadi faktor kunci. Risiko geopolitik, arah kebijakan moneter global, volatilitas nilai tukar, hingga tingginya pasokan surat utang pemerintah berpotensi menahan penurunan yield dan meningkatkan biaya penerbitan. Di saat yang sama, sektor keuangan termasuk perbankan juga menghadapi perlambatan bisnis, yang berisiko menekan minat maupun kapasitas penerbitan obligasi.

Meski demikian, perbankan tetap menjadi salah satu kontributor utama dengan penerbitan sekitar Rp41,7 triliun pada 2025, menegaskan peran strategisnya di pasar surat utang.

Dari sisi fundamental, kondisi sektor jasa keuangan juga relatif stabil. Pefindo mencatat sepanjang Januari 2026 terdapat 314 publikasi pemeringkatan dari 95 perusahaan dan 8 efek beragun aset, dengan mayoritas memiliki outlook stabil dan hanya satu yang negatif.

Stabilnya profil risiko ini membuat kepercayaan investor terhadap instrumen perbankan tetap terjaga, terutama untuk bank dengan peringkat tinggi. Namun, kondisi tersebut juga membuat bank tidak berada dalam posisi terdesak untuk agresif masuk ke pasar obligasi.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan bahwa bank lebih memprioritaskan penguatan likuiditas, khususnya dana murah, di tengah pertumbuhan kredit yang belum tinggi dan kondisi pasar yang lebih menantang.

“Kami senantiasa berfokus pada likuiditas sebagai tulang punggung operasional bank yang mumpuni, terutama CASA,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Dia juga menggambarkan bahwa biaya dana sempat menurun pada awal tahun, namun kini cenderung stabil, sehingga strategi utama adalah menjaga stabilitas tersebut di tengah pergerakan instrumen pasar seperti obligasi.

Pendekatan konservatif juga ditunjukkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Adapun BCA memilih mengandalkan kekuatan likuiditas domestik dan belum berencana menerbitkan obligasi. Per Desember 2025, dana pihak ketiga BCA mencapai Rp1.249 triliun atau tumbuh 10,2% secara tahunan, dengan CASA sebesar Rp1.045 triliun yang naik 13,1%.

“BCA berkomitmen menjaga komposisi pendanaan yang sehat untuk menopang kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan,” ujar EVP Corporate Communication and CSR BCA Hera F. Haryn.

Dengan likuiditas yang kuat, obligasi bagi bank besar saat ini lebih berfungsi sebagai instrumen pelengkap, terutama untuk pengelolaan struktur tenor, bukan sebagai sumber utama pendanaan.

Mengenai hal ini, Pefindo menilai tekanan global tidak serta-merta membuat biaya penerbitan bagi bank melonjak, mengingat profil kredit perbankan yang relatif kuat dan didominasi oleh peringkat tinggi.

Selain itu, bank yang sudah memiliki akses pasar tetap memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana melalui obligasi atau sukuk. Di sisi lain, sumber dana utama perbankan tetap berasal dari dana pihak ketiga, sementara pasar modal digunakan untuk kebutuhan pengelolaan mismatch tenor.

“Secara imbal hasil, karena rating rata-rata perbankan tinggi, seharusnya tidak naik juga,” ujar Kepala Divisi Riset Pefindo Danan Dito.

Meski demikian, perubahan perilaku investor menjadi tantangan baru. Pefindo mencatat adanya kecenderungan investor hanya fokus pada surat utang berperingkat tinggi seperti AAA dan A, sementara peringkat BBB mulai ditinggalkan.

Kondisi ini berpotensi menciptakan segmentasi pasar yang lebih tajam dan membuat tidak semua bank memiliki akses yang sama terhadap pendanaan.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai kondisi global berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan melalui kenaikan yield obligasi, yang pada akhirnya dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit. Ia juga menyoroti bahwa dalam kondisi investor semakin selektif, bank besar cenderung lebih diuntungkan karena dinilai lebih tahan, sehingga memperoleh biaya dana yang lebih rendah dibandingkan bank menengah dan kecil.

“Peningkatan yield obligasi akan membuat biaya dana semakin tinggi dan dapat menekan margin perbankan bila tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda melihat tekanan juga datang dari sisi permintaan. Perlambatan ekonomi global dan domestik membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan dana, termasuk ke sektor perbankan.

Hal ini tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit, penurunan PMI manufaktur yang berpotensi berada di bawah 50, serta survei Apindo yang menunjukkan 50% pelaku usaha tidak berekspansi dan 67% tidak menambah tenaga kerja.

“Investor akan menahan untuk mengeluarkan dana, termasuk ke sektor perbankan, karena melihat prospeknya seret,” ujar dia.

Adapun kondisi tersebut, perbankan menghadapi dilema antara menaikkan imbal hasil untuk menarik investor dan menjaga margin agar tidak tergerus. Kenaikan imbal hasil berisiko menekan profitabilitas, sementara tidak menaikkannya dapat mengurangi minat investor.