REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pengadilan perdagangan Amerika Serikat pada Kamis (7/5) memutuskan menolak tarif global 10 persen yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump awal tahun ini. Putusan tersebut menjadi pukulan baru terhadap salah satu agenda ekonomi utama Trump.

Tarif itu mulai berlaku pada Februari 2026 untuk menggantikan kebijakan bea masuk timbal balik Trump yang menyasar hampir seluruh mitra dagang AS, termasuk tarif terkait fentanyl terhadap produk asal China, Kanada, dan Meksiko.

Trump sebelumnya mengumumkan kebijakan tarif menyeluruh tersebut berdasarkan kewenangan hukum berbeda, setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif spesifik negara yang diberlakukannya pada 20 Februari 2026.

Namun, dalam putusan 2-1, panel hakim federal di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York menyatakan penggunaan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 oleh pemerintah untuk memberlakukan tarif 10 persen tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pasal tersebut memang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengenakan bea masuk hingga 15 persen selama maksimal 150 hari guna mengatasi defisit neraca pembayaran yang dianggap besar dan serius. Namun, belum pernah ada presiden AS sebelumnya yang menggunakan Pasal 122 untuk menerapkan tarif perdagangan.

Tahun lalu, Trump juga menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional Tahun 1977 untuk menerapkan tarif dua digit tanpa persetujuan Kongres.

Mahkamah Agung kemudian menyatakan Trump telah melampaui kewenangan presiden ketika menggunakan undang-undang darurat tersebut, karena kebijakan perpajakan merupakan kewenangan legislatif sesuai konstitusi AS.

Putusan terbaru pengadilan perdagangan ini dinilai dapat memperumit strategi perdagangan pemerintahan Trump di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tensi dagang internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi China berada di atas ekspektasi pada kuartal I/2026, meskipun tekanan global meningkat akibat konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang mengganggu pasokan energi dunia.

Melansir BBC, Jumat (17/4/2026), produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 5% secara tahunan (year on year/YoY) pada tiga bulan pertama tahun ini. Capaian tersebut melampaui proyeksi ekonom yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan sekitar 4,8%.

Kinerja tersebut diraih di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah sejak 28 Februari, yang memicu gangguan signifikan pada pasokan energi global. Negara-negara Asia menjadi kawasan yang paling terdampak oleh lonjakan harga energi.

Rilis ini juga menjadi publikasi pertama sejak pemerintah China memangkas target pertumbuhan ekonomi tahunannya menjadi 4,5%–5% pada bulan lalu, level terendah sejak 1991.

Secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi China menunjukkan pemulihan dari ekspansi 4,5% pada kuartal sebelumnya. Sektor manufaktur menjadi pendorong utama, meskipun tekanan dari penurunan investasi properti masih membayangi kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Analis Brookings Institution Kyle Chan menyebut kinerja ekspor, khususnya kendaraan dan produk manufaktur lainnya, sebagai faktor pendorong utama.

Namun demikian, dampak penuh dari perang Iran diperkirakan belum sepenuhnya tercermin dalam data saat ini. Chan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya berpotensi melemah akibat gangguan perdagangan yang dipicu konflik.

Target pertumbuhan terbaru China dan berbagai sasaran ekonomi diumumkan pada Maret sebagai bagian dari rencana lima tahunan terbaru. Pemerintah China juga berkomitmen meningkatkan investasi di sektor inovasi, industri teknologi tinggi, serta mendorong konsumsi domestik.

Partai Komunis yang berkuasa tengah berupaya merestrukturisasi ekonomi di tengah berbagai tantangan, termasuk lemahnya konsumsi, penurunan populasi, dan krisis sektor properti yang berkepanjangan.

Dari sisi eksternal, China juga menghadapi tekanan tambahan berupa krisis energi akibat konflik Iran serta meningkatnya ketegangan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Saat ini, sebagian besar produk China dikenakan tarif impor sebesar 10% oleh Amerika Serikat. Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan tarif tersebut berpotensi dikembalikan ke level sebelumnya pada awal Juli, setelah Mahkamah Agung membatalkan sejumlah kebijakan pajak impor.

Pertemuan antara Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan berlangsung di China pada Mei mendatang, yang berpotensi menjadi momentum penting dalam hubungan dagang kedua negara.

Sementara itu, data perdagangan terbaru menunjukkan perlambatan signifikan pada kinerja ekspor China. Pertumbuhan ekspor pada Maret hanya mencapai 2,5% secara tahunan, turun tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, seiring meningkatnya inflasi global dan melemahnya daya beli konsumen.

Angka tersebut menjadi yang terendah dalam enam bulan terakhir, setelah ekspor gabungan Januari–Februari sempat melonjak lebih dari 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh tingginya permintaan elektronik dan barang manufaktur.

Sebagai catatan, China menggabungkan data perdagangan Januari dan Februari untuk mengakomodasi fluktuasi musiman terkait perayaan Tahun Baru Imlek.

Di sisi lain, impor China justru melonjak hampir 28% pada Maret. Lonjakan ini membuat surplus perdagangan bulanan—selisih antara ekspor dan impor—menyusut menjadi sedikit di atas US$50 miliar, terendah dalam lebih dari satu tahun.

Dosen ekonomi dari Australian National University Yixiao Zhou menilai peningkatan nilai impor kemungkinan dipicu oleh kenaikan biaya global akibat perang Iran, terutama pada energi dan bahan baku.

Ancaman Iran terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz turut mendorong lonjakan harga minyak mentah dan produk turunannya, seperti plastik.

Meskipun ketergantungan China terhadap minyak dari kawasan Teluk lebih rendah dibandingkan Jepang dan Korea Selatan, harga bahan bakar domestik tetap mengalami kenaikan. Sejumlah maskapai China juga mulai mengurangi frekuensi penerbangan akibat lonjakan harga bahan bakar jet.

Zhou menambahkan, konflik tersebut berpotensi menekan kinerja ekspor China jika konsumen global mengurangi belanja akibat kenaikan harga.

“Pertumbuhan ekspor pada akhirnya bergantung pada kondisi ekonomi mitra dagang. Sulit untuk mempertahankan pertumbuhan pada tingkat yang sangat tinggi secara berkelanjutan,” ujar Zhou seperti dikutip BBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Arogansi dan tindakan me­­­­nekan dengan kebijakan tarif yang selama ini diperlihatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, secara me­­­nge­­­jutkan dibatalkan Mahkamah Agung AS. Berbagai negara yang sebelumnya sudah me­­­nandatangani perjanjian per­­dagangan resiprokal de­­­­ngan AS, kini bisa bernapas sedikit lega. Besaran tarif yang ditetapkan sepihak oleh Trump, kini tidak lagi berlaku karena dalam keputusan 6-3 Mahkamah Agung AS ini di­­­te­­gaskan bahwa penggunaan wewenang darurat untuk me­­­­­­mungut tarif secara se­­­pi­­­hak adalah tindakan inkonsti­tusional.

Donald Trump bisa dipastikan mencak-mencak dengan keputusan itu. Ia pasti ma­­­rah, kecewa dan merasa ditelikung. Namun, Trump tentu tidak bisa menolak keputusan Mahkamah Agung AS. Kebijakan tarif global yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump, yang didasarkan pada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dinilai melanggar konstitusi. Untuk itu, keputusan Trump harus dibatalkan demi hukum.

Mahkamah Agung AS, di luar dugaan ternyata berani mengeluarkan keputusan yang membatasi dan membatalkan wewenang Trump dalam mengenakan tarif. Presiden AS tidak bisa lagi semena-mena menetapkan tarif tanpa ada persetujuan dari Kongres. Penetapan tarif yang ditentukan sesuka Trump sudah tidak bisa dijadikan amunisi dalam perang dagang yang belakangan ini banyak meresahkan negara lain, tak terkecuali negara sa­­­habat AS sendiri. Sikap Trump yang terkesan arogan dan mendominasi tampaknya mulai mengkhawatirkan banyak pihak karena bukan tidak mungkin hasilnya akan kontra-produktif.

ANTISIPASI

Keputusan Mahkamah Agung AS yang ingin memastikan perdagangan dunia ber­jalan institusional dan berbasis aturan, tentu menjadi angin segar bagi para eksportir berbagai negara —tak terkecuali Indonesia. Bagi Indonesia, ini adalah momen untuk memperoleh kesepakatan tarif baru yang mengubah hasil negosiasi per­­­dagangan yang baru saja disepakati. Penetapan tarif agresif yang sempat mengancam produk unggulan kita—se­­­perti tekstil, kopi, dan ka­­­­kao—berpotensi batal atau seti­­­daknya dinegosiasikan ulang. Rupiah bahkan dilapor­kan menguat menyusul berita ini.

Meski sedikit melegakan, tetapi keputusan Mahkamah Agung AS seyogianya terbu­­­ru-buru dipersepsi sebagai jalan keluar menghindari si­­­kap Trump yang menekan soal tarif. Putusan MA AS tidak berarti tarif impor AS akan nol begitu saja. Faktanya, tak lama setelah putusan tersebut, pemerintahan Trump dilaporkan langsung memutar otak dan mengumumkan potensi pe­­ne­tapan tarif baru sebesar 10%—15%, yang bertujuan menggantikan tarif lama yang dianulir.

Kita tahu bahwa Indonesia baru saja menandatangani kesepakatan dagang bilateral yang menjanjikan, di mana tarif 0% sempat disepakati untuk produk-produk strategis. Putusan MA ini membuat komitmen tersebut bukan tidak mungkin terancam ba­tal atau setidaknya membutuhkan renegosiasi ulang. Walaupun Menko Airlangga Hartarto menegaskan komitmen untuk mempertahankan tarif 0%, tetapi bisa dipastikan hal ini akan menjadi negosiasi alot dengan United States Trade Representative (USTR).

AS di bawah pemerintahan Trump bisa dipastikan akan berjuang keras agar tidak terjebak pada risiko harus mengembalikan dana (refund) yang sudah terlanjur masuk dari kebijakan tarif yang diputuskan sebelumnya. Secara kasar diperhitungkan AS kemungkinan harus mengembalikan dana sekitar Rp2.955,4 triliun atau US$175 miliar kepada para importir yang sudah terlanjur membayar tarif resiprosikal yang diputuskan Trump sebelumnya.

Terlepas bagaimana nanti hasil negosiasi ulang yang dilakukan Pemerintah In­­­do­­­nesia, satu hal yang pasca-dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung AS, bagi Indonesia keputusan itu untuk jangka pendek menguntungkan. Bagi Indonesia, berbagai produk ekspor ke AS, terutama manufaktur dan komoditas, berpotensi terhindar dari tarif tambahan (reciprocal tariffs) yang direncanakan pemerintahan Trump. Ini akan meningkatkan daya saing barang Indonesia di pasar AS dan ada juga potensi refund bagi importir AS yang menggunakan barang Indonesia.

Satu hal yang perlu diantisipasi Indonesia adalah bagaimana mempertahankan hasil Perjanjian Dagang Resiprokal (ART) yang menyepakati pe­­­netapan tarif rendah atau 0% pada produk tertentu. Ke­­­se­­­pakatan ini bukan tidak mung­­­kin batal dan harus meng­­­hadapi kerumitan hukum baru pascaputusan Mahkamah Agung AS. Indonesia niscaya harus melakukan negosiasi ulang untuk memastikan kesepakatan ART tetap relevan dan menguntungkan, terutama dalam membuka akses pasar sektor manufaktur dan digital, sambil menavigasi ketidakpastian tarif 10% yang baru.

Dalam jangka panjang, perlu disadari meskipun tarif IEEPA dibatalkan, Presiden Trump langsung merespons dengan mengumumkan tarif global 10% baru di bawah Section 122 Trade Act 1974. Ini artinya, perdagangan Indonesia tetap akan berada dalam si­­­tu­­asi ketidakpastian tinggi. Kebijakan “America First” yang agresif besar kemungkinan tetap akan dijalankan Trump melalui berbagai cara.

STRATEGI UTAMA

Putusan Mahkamah Agung AS memang membu­­at Indonesia memilki jeda waktu untuk menakar risiko dan melangkah lebih baik. Indonesia harus siap dengan taktik jangka pendek yang lincah, tetapi tidak meninggalkan strategi diversifikasi jangka panjang. Kita tidak boleh hanya bernapas lega, tetapi harus bersiap melangkah lebih cepat dalam menentukan perguliran arah perdagangan ekspor kita.

Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk mengatur ulang hubungan dagang dengan Washington, tetapi sekaligus peringatan bahwa volatilitas kebijakan di negara adidaya tersebut akan tetap tinggi. Secara garis besar, masa depan perdagangan Indonesia ke AS pasca-putusan ini menuntut dua pendekatan.

Pertama, pendekatan jangka pendek yang responsif. Indonesia harus memaksimalkan peluang di balik dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung AS untuk memastikan produk ekspor unggulan, terutama manufaktur dan pertanian, mendapatkan tarif serendah mungkin, yakni berusaha mempertahankan 0% melalui negosiasi intensif.

Kedua, pendekatan jangka panjang yang lebih taktis dan strategis. Putusan Mahkamah Agung AS ini membuktikan bahwa kebijakan AS dapat berubah drastis karena dinamika politik internal (Supreme Court vs President). Indonesia di sini perlu menyadari bahwa perdagangan tidak mungkin survive bila hanya mengandalkan satu kesepakatan bilateral. Diversifikasi pasar ke Uni Eropa, Asia Selatan, dan Afrika adalah hal yang wajib dan perlu segera dijajaki. Ini bukan sekadar opsi, tetapi keharusan yang perlu segera dieksekusi agar ketergantungan pada pasar AS tidak berakhir merugikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakantarif impor terbaru Amerika Serikat (AS) memicu dinamika dalam perdagangan global setelah terbit putusan Mahkamah Agung setempat yang membatalkan kebijakan tarif sebelumnya sehingga mengubah peta negosiasi perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, menilai pembatalan tarif lama yang sebelumnya sangat tinggi, bahkan dalam beberapa skema mencapai 60% hingga 90%, memberikan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi global.

Dia menyebut kebijakan tarif ekstrem sebelumnya menyerupai perang dagang dan praktik merkantilisme yang bertentangan dengan semangat liberalisme perdagangan.

“Tarif besar-besaran itu seperti perang dagang. Dengan kembali ke 10%, setidaknya tekanan berkurang dan pasar merespons lebih positif,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, tarif impor pada dasarnya dibayar oleh konsumen di negara tujuan karena eksportir cenderung menaikkan harga untuk menutup biaya tambahan. Ketika harga naik, permintaan bisa menurun dan berdampak pada volume ekspor.

Dampak terhadap Indonesia, dia menilai, sangat bergantung pada skenario tarif yang diterapkan. Jika Indonesia dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, daya saing produk ekspor akan menurun.

Hal ini berpotensi menekan volume ekspor dan mengurangi permintaan terhadap rupiah, sehingga nilai tukar bisa melemah.

Sebaliknya, jika tarif Indonesia setara dengan negara lain, daya saing relatif tetap terjaga. Ekspor dapat dipertahankan, bahkan meningkat jika permintaan stabil.

“Kalau ekspor meningkat, permintaan terhadap rupiah naik dan itu bisa memperkuat nilai tukar. Tapi kalau kalah bersaing, rupiah bisa tertekan,” jelasnya.

Dari sisi UMKM, Wildan menilai dampaknya tidak selalu langsung. Sebagian besar UMKM Indonesia tidak banyak terlibat dalam ekspor langsung ke AS, tetapi terdampak melalui harga bahan baku impor seperti kedelai dan tepung terigu. Jika tarif rendah membuat bahan baku lebih murah, biaya produksi UMKM bisa turun dan meningkatkan daya saing produk.

“Kalau bahan baku impor lebih murah, itu bisa menguntungkan UMKM, terutama sektor makanan. Tapi tetap tergantung komoditas dan kebijakan, akhirnya seperti apa,” kata Wildan yang juga Ketua ISEI Malang itu.

Dia juga menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing nasional, seperti perbaikan kualitas produk, sertifikasi internasional, kemudahan perizinan, akses pembiayaan ekspor, serta percepatan hilirisasi komoditas unggulan agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Persoalan Legal, Bukan Politik

Sementara itu, dosen FISIP UB, Pantri Muthriana Erza Killian, menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang sebelumnya diumumkan pemerintah AS pada April 2025 terdiri atas dua jenis, yakni tarif universal dan tarif resiprokal. Namun, Mahkamah Agung AS menyatakan kebijakan tersebut ilegal karena penetapan tarif seharusnya melalui persetujuan Kongres, bukan kewenangan sepihak presiden.

“Penetapan tarif itu harus melalui Kongres. Presiden AS tidak memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan tersebut secara sepihak. Jadi ini persoalan legalitas, bukan semata-mata motif politik,” ujarnya.

Setelah pembatalan itu, pemerintah AS kembali mengeluarkan kebijakan baru berupa tarif 10% dengan menggunakan dasar hukum berbeda. Erza menilai langkah tersebut memperlihatkan konsistensi arah proteksionisme AS yang telah terlihat sejak periode pertama kepemimpinan Donald Trump.

Dia menyebut komitmen AS terhadap sistem perdagangan multilateral dan WTO telah melemah. Kebijakan tarif sepihak dinilai bertentangan dengan prinsip dasar WTO, terutama terkait prediktabilitas dan kewajiban konsultasi dengan mitra dagang sebelum menetapkan kebijakan baru.

“Dalam sistem WTO, perubahan tarif idealnya dinegosiasikan bersama, bukan diputuskan sepihak. Ini jelas memperlihatkan pelemahan komitmen terhadap rezim perdagangan bebas global,” katanya.

Erza juga menjelaskan bahwa jika negara lain menggugat kebijakan tersebut ke WTO, proses penyelesaian sengketa bisa berlangsung lama, bahkan hingga lima tahun.

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa negara yang kalah akan patuh sepenuhnya terhadap putusan karena hukum internasional tidak memiliki mekanisme pemaksaan yang kuat.

Dia menambahkan bahwa dampak kebijakan tarif terhadap negara berkembang tidak bisa digeneralisasi. Setiap negara memiliki karakteristik komoditas dan tingkat ketergantungan yang berbeda terhadap pasar AS. Indonesia, misalnya, memiliki komoditas mineral kritis seperti nikel yang dibutuhkan AS, sementara negara lain memiliki keunggulan di sektor berbeda.

“Negara yang memiliki komoditas strategis akan punya daya tawar lebih tinggi. Jadi dampaknya sangat tergantung pada struktur ekspor masing-masing negara,” jelasnya.

Erza menambahkan pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan langkah renegosiasi jika kesepakatan dagang sebelumnya didasarkan pada ancaman tarif tinggi yang kini telah dibatalkan. Menurutnya, perubahan kondisi hukum di AS membuka ruang evaluasi ulang perjanjian yang telah disepakati.

“Kalau basis ancamannya sudah hilang, seharusnya ada ruang untuk renegosiasi. Jangan langsung menerima kesepakatan lama tanpa mempertimbangkan situasi terbaru,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) sedang menyiapkan gelombang tarif baru berbasis keamanan nasional untuk mengakali putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan bea daruratnya, sekaligus menjaga keberlanjutan rezim tarif globalnya.

Menurut sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Selasa (24/2/2026), pemerintah AS bersiap meluncurkan penyelidikan terhadap dampak impor baterai, besi cor dan perlengkapannya, peralatan jaringan listrik, perangkat telekomunikasi, plastik dan pipa plastik, serta bahan kimia industri.

Penyelidikan itu akan dilakukan berdasarkan Section 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan 1962, yang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengenakan tarif atas dasar kepentingan keamanan nasional.

Wacana tarif baru ini muncul setelah Presiden AS, Donald Trump lebih dulu mengumumkan tarif global 10% yang mulai berlaku Selasa pagi, menyusul putusan pengadilan. Trump bahkan mengancam akan menaikkannya menjadi 15%.

Namun, tarif tersebut diperkirakan hanya dapat dipertahankan selama lima bulan. Trump mengisyaratkan akan memanfaatkan periode itu untuk menyiapkan instrumen pajak impor lain yang secara agregat dapat menggantikan tarif yang dibatalkan pengadilan.

Tarif berbasis Section 232 dinilai lebih kuat secara hukum. Pada periode keduanya, Trump telah menggunakan ketentuan itu untuk mengenakan tarif pada logam dan mobil.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pekan lalu juga menyatakan bahwa Trump akan mempertimbangkan penyelidikan berdasarkan Section 301 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang dirancang untuk melawan praktik diskriminatif mitra dagang.

Penyelidikan tersebut diperkirakan mencakup sebagian besar mitra dagang utama AS, dengan fokus pada isu seperti kelebihan kapasitas industri, kerja paksa, praktik penetapan harga farmasi, diskriminasi terhadap perusahaan teknologi AS serta barang dan jasa digital, pajak layanan digital, pencemaran laut, serta praktik perdagangan makanan laut, beras, dan produk lainnya. Proses investigasi disebut akan berlangsung dalam linimasa yang dipercepat.

Sebelumnya pada Senin, Trump mengancam akan mengenakan tarif lebih tinggi terhadap negara-negara yang dianggap mempermainkan perjanjian dagang dengan AS setelah putusan Mahkamah Agung membatalkan tarif globalnya.

“Negara mana pun yang ingin ‘bermain-main’ dengan putusan Mahkamah Agung yang konyol itu, terutama mereka yang telah ‘merugikan’ AS selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan lebih buruk dari yang baru saja mereka sepakati. Pembeli berhati-hatilah,” tulis Trump di media sosial.

Pemerintahan Trump bergerak cepat menyiapkan tarif pengganti guna menjaga kesepakatan dengan para mitra dagang setelah putusan pengadilan melemahkan kewenangannya dalam menetapkan tarif melalui undang-undang darurat.

Di sisi lain, Uni Eropa pada Senin membekukan proses ratifikasi kesepakatannya dengan pemerintahan Trump. Pejabat Parlemen Eropa menyatakan masih menunggu kejelasan arah kebijakan tarif AS sebelum melanjutkan proses tersebut.

Sejumlah mitra dagang utama lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris juga telah menegosiasikan pakta perdagangan dengan AS. Gedung Putih belum memberikan tanggapan apakah pernyataan Trump tersebut secara khusus ditujukan kepada Uni Eropa.

Pernyataan terbaru Trump menegaskan sikapnya untuk tetap melanjutkan rencana penerapan tarif luas secara sepihak terhadap produk yang masuk ke pasar AS. Namun, pascaputusan Mahkamah Agung, ruang geraknya dinilai semakin terbatas.

“Sebagai Presiden, saya tidak perlu kembali ke Kongres untuk mendapatkan persetujuan tarif,” tulis Trump dalam unggahan terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan tarif global 15% di tengah polemik dengan Mahkamah Agung AS memicu perhatian pelaku usaha nasional. Namun, pengusaha Indonesia menilai situasi tersebut belum tentu merugikan Indonesia secara langsung.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana, mengatakan apabila tarif sementara 10% benar-benar diberlakukan, kebijakan itu bersifat menyeluruh.

“Kalaupun akhirnya berlaku tarif sementara 10% sebagaimana statement Trump, maka bisa dipahami itu berlaku terhadap semua negara, Indonesia tidak potensial dalam posisi dirugikan dalam situasi ini,” kata Danang kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, dinamika kebijakan di AS juga harus dilihat dari aspek ketatanegaraan. Dia menilai kewenangan Mahkamah Agung AS sebagaisupreme courtberada di atas presiden dalam sistem hukum, sehingga putusannya tidak dapat diganggu gugat oleh kepala negara.

“Kewenangan Mahkamah Agung AS itu sebagai supreme court lebih tinggi daripara Presiden, jadi keputusan MA nya itu tidak bisa di challenge oleh Trump,” ujarnya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut berimplikasi hukum pada berbagai kesepakatan dagang yang telah diteken pemerintahan Trump.

Danang bahkan menilai seluruh dokumen Agreement Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani dengan berbagai negara berpotensi batal secara hukum jika bertentangan dengan putusan pengadilan tertinggi.

“Artinya seluruh ART yang ditandatangani Trump dengan semua negara bisa dipersepsikan batal secara hukum, tidak berlaku,” tuturnya.

Dalam situasi yang dinamis tersebut, API meminta pelaku usaha tetap tenang dan menjalankan aktivitas bisnis sebagaimana mestinya. Dia mengimbau pelaku industri tak terpengaruh dan reaktif dengan situasi di AS,

“Meskipun akan menjadi kendala dalam proses ekspor impor AS dan INA,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Danang juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk memantau terhadap perkembangan di AS, sembari evaluasi dan mendengarkan masukan dunia usaha atas poin poin ART yang terlanjur ditandatangani itu.

Pasalnya, Danang menilai masih ada sejumlah poin yang perlu diperbaiki agar benar-benar mendukung kepentingan strategis nasional serta menjaga kewibawaan Indonesia sebagai negara berdaulat secara ekonomi politik.

“Ada kegalauan sikap inferior dari Indonesia yang ditunjukkan dengan beberapa poin dalam ART itu, hal ini memunculkan persepsi publik yang merendahkan kewibawaan Indonesia sebagai negara ekonomi politik yang berdaulat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif barang impor yang masuk ke negaranya dari 10% menjadi 15%.

Keputusan ini hanya berselang sehari. Perlawanan itu diambil di tengah kritik keras Trump terhadap Mahkamah Agung AS, yang memutuskan bahwa mekanisme tarif yang dibanggakannya dinyatakan melanggar hukum.

Dikutip dariBloomberg, Minggu (22/2/2026), Trump mengatakan kenaikan tarif tersebut berlaku segera. Ia menilai banyak negara telah 'menipu' Amerika Serikat selama beberapa dekade tanpa pembalasan yang setimpal. Menurut Trump, tarif 15% itu sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum.

Sebelumnya Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6–3 bahwa Trump melampaui kewenangannya ketika menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif yang ia sebut sebagai tarif timbal balik. Pengadilan menyatakan manuver tersebut tidak dibenarkan secara konstitusional karena menghindari peran Kongres.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia berharap agar sejumlah komoditas ekspor unggulan Indonesia sekaligus sejumlah produk industri tetap mendapatkan fasilitas bea masuk 0% ke Amerika Serikat (AS), meski keputusan baru Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif global secara rata.

Melalui keputusan terbarunya, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif untuk impor dari berbagai negara ditetapkan di angka 10%. Ia kemudian menaikkannya menjadi 15% sebagaimana dilaporkan Bloomberg pada Minggu (22/2/2026) dini hari waktu Indonesia.

Pernyataan ini mengemuka setelah Mahkamah Agung AS atau Supreme Court pada Jumat (20/2/2026) membatalkan kebijakan tarif resiprokal kepada mitra dagang AS yang diumumkan Trump pada April 2025.

Dalam hal ini, Indonesia sehari sebelumnya telah menandatangani perjanjian dagang dengan AS yang di antaranya menghasilkan kesepakatan tarif impor 19% produk Indonesia, dari sebelumnya 32%.

Menyusul dinamika baru tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati Indonesia dan AS masih berproses dalam 60 hari ke depan sebelum berlaku secara efektif. Selama jangka waktu dua bulan itu, kedua pemerintahan bisa berkonsultasi dengan pihak terkait yakni pihak legislatif.

"Artinya, dalam tanda petik, mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun, keputusan kemarin yang 10% [tarif global] itu hanya berlaku untuk 150 hari," terangnya kepada wartawan di Washington DC, AS, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026).

Airlangga pun mengatakan pemerintah Indonesia dalam 60 hari ke depan bakal berkoordinasi dengan Utusan Perdagangan AS, atau United States Trade Representative (USTR), terkait dengan nasib hasil Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang sudah diteken Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto.

Akan tetapi, dia mengeklaim bahwa USTR menyebut pemerintahan Trump akan memberikan keputusan khusus kepada negara-negara yang sudah menandatangani hasil perundingan.

Salah satu fokus permintaan Indonesia kepada AS adalah agar sejumlah komoditas asli Indonesia serta produk manufaktur tetap dibebaskan dari tarif resiprokal 19% (tarif Indonesia) maupun tarif global.

"Yang diminta oleh Indonesia adalah, kalau yang [produk] lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0%, itu kami minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agrikultur dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Dikutip dari keterangan resmi Kemenko Perekonomian, ART yang sudah ditandatangani antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo menetapkan bahwa Indonesia mendapatkan tarif 0% untuk produk unggulan ekspor ke AS yakni minyak kelapa sawit, kakao dan kopi.

Pengecualian tarif yang diberlakukan yakni terhadap 1.819 produk Indonesia, yang meliputi 1.695 produk industri dan 124 produk pertanian berlaku MFN (most favored nation).

Adapun tekstil yang juga menjadi salah satu produk manufaktur ekspor unggulan Indonesia ke AS akan mendapatkan pengurangan tarif hingga 0% melalui mekanisme tariff rate quota (TRQ).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump menyatakan akan meningkatkan tarif global 10% yang baru diumumkan sehari sebelumnya menjadi 15%, menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan mekanisme penerapan tarifnya ilegal.

“Sebagai Presiden Amerika Serikat, saya akan menaikkan Tarif Global 10%. Banyak negara di antaranya telah ‘memanfaatkan’ AS selama puluhan tahun tanpa adanya tindakan. [Tarif] akan menjadi 15% yang sah secara hukum,” tulis Trump dalam unggahan media sosial pada Sabtu (22/2/2026) waktu Washington, dilansir dari Bloomberg.

Sebelumnya, Jumat (21/2/2026), Trump telah menetapkan tarif global 10% untuk barang impor asing dengan dasar hukum Section 122 Trade Act 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres.

Langkah ini diambil untuk mempertahankan agenda perdagangannya meski pengesahan lebih lanjut oleh Kongres diperkirakan menantang karena adanya penolakan dari sebagian anggota Demokrat dan Republik.

Tarif awal 10% dijadwalkan berlaku mulai 24 Februari pukul 12.01 pagi waktu Washington, bersamaan dengan rencana Trump menyampaikan pidato State of the Union di hadapan Kongres. Namun, dalam unggahan terbaru, Trump tidak merinci waktu pasti penerapan tarif 15%.

Respons Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengkaji secara menyeluruh berbagai risiko menyusul dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden.

“Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai skenario karena skenario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangani,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan bahwa kemungkinan adanya putusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat sebenarnya telah diperhitungkan dalam pembahasan dengan Office of the United States Trade Representative (USTR) sebelum penandatanganan perjanjian.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengantisipasi berbagai skenario terkait kebijakan tarif Amerika Serikat, termasuk sebelum keluarnya putusan Mahkamah Agung AS mengenai tarif 10%.

Teddy menyampaikan bahwa Presiden telah melakukan diplomasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat dalam proses negosiasi tarif.

“Bapak Presiden melakukan diplomasi langsung terhadap Amerika Serikat. Intinya, Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi,” ujar Teddy dalam keterangan persnya di Washington D.C., Sabtu (21/2/2026).

Dia menjelaskan, sebelum adanya putusan Supreme Court AS, pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi sehingga tarif yang semula berada di angka 32% dapat ditekan menjadi 19%.

“Nah, setelah ada Supreme Court kemarin, dari 19 persen menjadi 10 persen, itu secara hitung-hitungan lebih baik,” katanya.

Kendati demikian, Teddy menegaskan bahwa pemerintah tidak semata-mata melihat pada angka penurunan tarif, tetapi lebih pada kesiapan Indonesia menghadapi dinamika kebijakan perdagangan global.

“Pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kita sudah sedia payung sebelum hujan,” ujarnya.

Terkait agenda Presiden selanjutnya setelah kunjungan dan rangkaian kegiatan di Washington D.C., Teddy belum memberikan rincian lebih lanjut dan meminta agar fokus diarahkan pada isu tarif yang sedang berkembang.

“Sekarang ini fokus dulu,” kata Teddy menutup keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif global 10% untuk seluruh barang impor. Hal itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar kebijakan bea masuknya.

Tarif tersebut diteken Trump melalui arahan resmi pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat dan akan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington DC, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih. Tak pelak, keputusan Trump itu memicu babak baru ketegangan dagang.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya baru saja menandatangani dari Oval Office Tarif Global 10% untuk semua negara, yang akan berlaku hampir segera. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini!” tulis Trump melalui media sosialnya dikutip dari Bloomberg, Sabtu (21/2/2026).

Trump menerapkan tarif dasar baru itu berdasarkan Section 122 dari Trade Act 1974 yang memberi kewenangan sepihak kepada presiden untuk mengenakan tarif. Namun, ketentuan hukum yang jarang digunakan tersebut membatasi masa berlaku tarif hanya 150 hari.

Perpanjangan kebijakan itu memerlukan persetujuan Kongres, menjadi tantangan tersendiri bagi Trump di tengah penolakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik terhadap agenda tarifnya.

Sebelumnya pada Jumat, Mahkamah Agung dalam putusan 6-3 menyatakan penggunaan undang-undang darurat federal oleh Trump untuk menerapkan tarif “resiprokal” tidak sah. Trump pada April lalu menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk mengenakan tarif antara 10% hingga 50% terhadap puluhan mitra dagang AS.

Putusan tersebut membatalkan tarif timbal balik, termasuk bea masuk terhadap barang dari Kanada, Meksiko, dan China yang diberlakukan dengan alasan penanganan perdagangan fentanil. Putusan itu juga memunculkan ketidakpastian atas tarif IEEPA lainnya terhadap Brasil dan India.

Selain tarif datar 10%, Trump menyatakan tetap mempertahankan tarif impor yang berlaku berdasarkan Section 301 dan Section 232 serta mengisyaratkan investigasi dagang tambahan. Trump juga menginstruksikan Kantor Perwakilan Dagang AS untuk memulai penyelidikan baru berdasarkan kewenangan Section 301.

Tarif Section 301 mensyaratkan penyelidikan spesifik terhadap negara tertentu, termasuk dengar pendapat serta kesempatan bagi perusahaan atau negara terdampak untuk menyampaikan masukan. Tarif hanya dapat dikenakan jika ditemukan pelanggaran perjanjian dagang atau praktik yang membebani perdagangan AS.

Investigasi Baru

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan investigasi baru akan mencakup sebagian besar mitra dagang utama dan menyasar isu seperti kelebihan kapasitas industri, kerja paksa, praktik penetapan harga farmasi, diskriminasi terhadap perusahaan teknologi AS dan barang serta jasa digital, pajak layanan digital, pencemaran laut, hingga praktik perdagangan makanan laut, beras, dan komoditas lain.

Greer menyebut investigasi tersebut akan dilakukan dengan kerangka waktu dipercepat, sementara penyelidikan Section 301 yang sedang berjalan, termasuk terhadap Brasil dan China, tetap berlanjut.

Pemerintahan Trump sebelumnya menggunakan instrumen tersebut untuk mengenakan tarif terhadap ekspor China, otomotif, dan logam. Trump juga mengisyaratkan investigasi itu dapat menggantikan tarif dasar 10% di kemudian hari, meskipun dia tidak menutup kemungkinan memperpanjang tarif Section 122. Dia bahkan menyebut tengah mempertimbangkan tarif 15% hingga 30% terhadap mobil impor.

Bloomberg Economics memperkirakan kebijakan tarif global 10% itu dapat mendorong rata-rata tarif efektif AS menjadi 16,5% dari sebelumnya 13,6%, atau justru turun menjadi 11,4% apabila pengecualian yang ada tetap dipertahankan.

Greer menegaskan Gedung Putih mengupayakan keberlanjutan dalam kebijakan baru tersebut, yang akan berlaku pada hari Trump dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan (State of the Union) di hadapan Kongres.

Sejumlah pengecualian tetap dipertahankan dan tidak akan dikenakan tarif 10%, termasuk barang yang memenuhi ketentuan perjanjian dagang USMCA antara AS, Kanada, dan Meksiko. Pengecualian untuk beberapa produk pertanian juga tetap berlaku sebagaimana kebijakan sebelumnya yang kini telah dibatalkan.

Anggota DPR dari Partai Republik, Don Bacon, yang dikenal sebagai pengkritik tarif dan tidak mencalonkan diri kembali, memperingatkan rencana tarif 10% tersebut dapat memicu lebih banyak penolakan dari Partai Republik di Kongres.

“Jika dia melakukan ini, Kongres akan lebih sering melakukan pemungutan suara terkait tarif. Itu intinya,” ujarnya.

Bacon termasuk satu dari enam anggota Partai Republik yang bergabung dengan Demokrat untuk membatalkan tarif terhadap Kanada pekan lalu.

Putusan Mahkamah Agung juga menimbulkan pertanyaan terkait penerimaan negara dari tarif yang telah dipungut. Menurut analisis Bloomberg, lebih dari 1.500 perusahaan telah mengajukan gugatan tarif di pengadilan perdagangan menjelang putusan tersebut.

Mahkamah Agung tidak membahas apakah importir berhak atas pengembalian dana (refund), menyerahkan hal itu kepada pengadilan yang lebih rendah. Trump mengkritik pengadilan karena tidak memberikan panduan terkait mekanisme pengembalian dana.

“Itu tidak dibahas. Kita akan berada di pengadilan lima tahun ke depan,” keluhnya dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Potensi pengembalian dana diperkirakan mencapai US$170 miliar, lebih dari separuh total penerimaan tarif yang dihimpun selama kebijakan Trump.

Kendati demikian, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan penerimaan tarif pada 2026 akan nyaris tidak berubah meski ada putusan hukum tersebut.

“Estimasi Departemen Keuangan menunjukkan penggunaan kewenangan Section 122, dikombinasikan dengan potensi penguatan tarif Section 232 dan Section 301, akan menghasilkan penerimaan tarif yang nyaris tidak berubah pada 2026,” ujarnya dalam forum Economic Club of Dallas, Jumat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani kesepakatan tarif resiprokal perdagangan pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Kesepakatan tersebut memuat sejumlah klausul yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan kebijakan dengan Negeri Paman Sam, salah satunya termaktub dalam bagian 5 tentang keamanan dan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 5.1 ayat (1), AS akan memberitahukan kepada Indonesia apabila mengenakan bea masuk, kuota, larangan, biaya, pungutan, atau pembatasan impor lainnya terhadap suatu barang atau jasa dari negara ketiga, dan menganggap bahwa tindakan tersebut relevan untuk melindungi keamanan ekonomi atau nasional AS.

“... Indonesia wajib mengadopsi atau mempertahankan suatu tindakan dengan efek pembatasan yang setara dengan tindakan yang diadopsi oleh AS, dengan berpedoman pada prinsip itikad baik dan komitmen bersama untuk meningkatkan hubungan bilateral antara AS dan Indonesia,” demikian bunyi ketentuan tersebut.

Lebih lanjut, ayat (2) pasal yang sama menyatakan Indonesia wajib menyesuaikan kepentingan dan peraturan perundang-undangan bilamana terdapat permintaan AS untuk menangani praktik yang dinilai tidak adil dari perusahaan-perusahaan negara lain yang beroperasi di Tanah Air.

Praktik tidak adil itu mencakup 3 hal, yakni a) ekspor barang dengan harga di bawah harga pasar ke AS; b) peningkatan ekspor barang tersebut ke AS; atau c) penurunan ekspor AS ke Indonesia atau ke pasar negara ketiga.

“Indonesia wajib mengadopsi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan domestik terkait langkah-langkah serupa dengan efek pembatasan yang setara, sebagaimana diadopsi oleh AS untuk mendorong pembangunan kapal dan pelayaran oleh negara-negara dengan sistem ekonomi pasar. Para pihak akan membahas struktur dan dampak dari langkah-langkah tersebut,” demikian bunyi ayat (3) pasal yang sama.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia dan AS secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), tetapi tidak akan langsung berlaku karena menunggu proses ratifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, usai pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menyelesaikan kesepakatan perdagangan timbal balik (reciprocal trade agreement) pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Gedung Putih menyatakan ini sebagai pencapaian penting dalam hubungan dagang bilateral kedua negara.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto.

Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump berbincang di sela-sela penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) di Washington DC, AS, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Struktur tarif timbal balik: tarif impor AS terhadap produk Indonesia

Dikutip dari laman resmi Gedung Putih, Jumat (20/2/2026), salah satu komponen inti dari kesepakatan ini adalah pemberlakuan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) oleh AS terhadap produk-produk asal Indonesia.

Gedung Putih menegaskan, AS akan mempertahankan tarif timbal balik sebesar 19 persen untuk impor dari Indonesia, sekaligus menciptakan mekanisme khusus untuk beberapa produk tertentu yang akan menerima tarif nol persen.

Secara rinci, struktur tarif tersebut termasuk:

• Tarif 19 persen atas sebagian besar produk impor asal Indonesia ke AS
• Skema tarif nol persen untuk produk tekstil dan apparel tertentu, yang akan diberlakukan melalui kuota volume terkait ekspor Indonesia yang menggunakan bahan baku kapas atau serat buatan asal AS sebagai inputnya. Mekanisme ini menyerupai sistem Tariff Rate Quota (TRQ) yang memberikan akses bebas tarif hingga batasan kuota tertentu.

Kebijakan tarif 19 persen ini menunjukkan perubahan dari rencana sebelumnya, di mana tarif timbal balik yang diusulkan semula mencapai 32 persen sebelum kesepakatan diraih.

Penurunan menuju tarif 19 persen dipandang oleh kedua pihak sebagai kompromi dalam rangka memperluas akses pasar.

SHUTTERSTOCK/AVIGATOR FORTUNER Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.

Akses pasar AS untuk ekspor Indonesia

Kesepakatan juga mencakup sejumlah komitmen AS untuk menciptakan akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia.

AS memberlakukan mekanisme tarif n persen untuk tekstil dan apparel Indonesia untuk volume tertentu, dengan hubungan kuota berdasarkan jumlah ekspor yang menggunakan kapas/man-made fiber asal AS.

Ketentuan ini termasuk upaya menciptakan hubungan perdagangan dua arah yang saling mengikat, sekaligus memadukan rantai pasok Indonesia dan AS pada level bahan baku dan barang jadi.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mekanisme ini diharapkan memberi dampak signifikan bagi sektor padat karya di Indonesia, termasuk industri tekstil dan apparel yang menyerap jutaan tenaga kerja.

Akses Indonesia untuk produk AS

Sebagai imbalan atas komitmen tarif timbal balik AS terhadap produk Indonesia, pemerintahan AS mencantumkan sejumlah komitmen Indonesia untuk membuka pasar domestik bagi produk asal AS.

Indonesia setuju menghapus hambatan tarif atas lebih dari 99 persen produk AS yang diekspor ke Indonesia, mencakup berbagai sektor seperti agrikultur, produk kesehatan, ikan dan makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, dan bahan kimia.

Komitmen tersebut berarti Indonesia akan menghapus hampir semua tarif bea masuk untuk produk asal AS, menciptakan pasar yang lebih terbuka bagi eksportir AS.

Penghapusan hambatan tarif ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pasar bagi sektor industri dan agrikultur AS, termasuk ekspor makanan dan produk pertanian.

Non-tarif: standar, regulasi, dan syarat perdagangan

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi tarif, tarif impor.

Selain ketentuan tarif, kesepakatan juga merinci sejumlah komitmen untuk mengatasi hambatan non-tarif, antara lain sebagai berikut.

• Pengecualian persyaratan konten lokal bagi perusahaan AS dan produk AS yang memasuki pasar Indonesia.
• Penerimaan standar kendaraan bermotor dan emisi sesuai standar federal AS di pasar Indonesia.
• Penerimaan sertifikasi dan otorisasi pemasaran dari badan pengawas AS (seperti FDA) untuk alat kesehatan dan produk farmasi yang diekspor ke Indonesia.
• Penghapusan persyaratan pelabelan tertentu, pemeriksaan prapengiriman, dan hambatan lain yang dinilai membatasi arus barang AS ke Indonesia.

Komitmen semacam ini dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur perdagangan dan meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha kedua negara, terutama di sektor industri manufaktur, teknologi, dan kesehatan.

Digital, infrastruktur, dan isu perlindungan data

Dalam dokumen yang sama, tercantum pula komitmen Indonesia untuk:

• Menghapus tarif HTS line terhadap produk tidak berwujud (intangible goods).
• Mendukung moratorium permanen atas bea cukai atas transmisi elektronik di tingkat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tanpa syarat.
• Menjamin perlakuan setara bagi perusahaan layanan pembayaran elektronik asal AS.

Komitmen ini mencerminkan ruang lingkup kesepakatan yang melampaui tarif tradisional dan merambah aspek layanan digital dan perdagangan elektronik, yang selama ini menjadi sorotan pelaku usaha teknologi dan sektor jasa.

Perdagangan komoditas utama dan kesepakatan investasi

Selain kesepakatan tarif, terdapat pula sejumlah perjanjian komersial dan investasi besar antara perusahaan AS dan entitas Indonesia, yang dikaitkan dengan kesepakatan tarif ini:

Dok. Kompas TV Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Donald J. Trump US Institute of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

• Pembelian sekitar 15 miliar dollar AS komoditas energi asal AS oleh Indonesia, atau setara sekitar Rp 253,2 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.880 per dollar AS.
• Pembelian sekitar 13,5 miliar dollar AS pesawat komersial dan produk terkait dari perusahaan asal AS, termasuk Boeing, nilainya setara sekitar Rp 227,88 triliun.
• Impor sekitar 4,5 miliar dollar AS produk pertanian dari AS, atau sekitar Rp 75,96 triliun.
• Memorandum of Understanding antara Freeport-McMoRan dengan Indonesia untuk perluasan operasi di Grasberg.

Angka-angka ini menunjukkan dimensi ekonomi konkret dari hubungan dagang yang sedang dibangun, sekaligus menggambarkan nilai perdagangan yang signifikan di luar sekadar tarif dan hambatan non-tarif.

Dampak statistik: defisit perdagangan AS

Dalam dokumen resmi disebutkan bahwa AS mencatat defisit perdagangan barang terbesar ke-15 dengan Indonesia, dengan nilai mencapai 23,7 miliar dollar AS pada 2025.

Angka ini menjadi salah satu konteks bagi kebijakan tarif timbal balik yang ditempuh, serta sebagai bahan pertimbangan kedua negara dalam merestrukturisasi hubungan dagang agar lebih seimbang.

Kondisi tarif sebelum kesepakatan

Sebelum kesepakatan ini diberlakukan, rata-rata tarif terapan Indonesia adalah sekitar 8 persen, sementara rata-rata tarif AS adalah sekitar 3,3 persen.

Kesepakatan tarif ini mencerminkan perubahan struktur tarif dua arah, terutama dalam konteks tarif timbal balik AS yang lebih tinggi dibanding rata-rata tarif sebelum kesepakatan.

Ruang lingkup kesepakatan

Dokumen resmi Gedung Putih menekankan, kesepakatan ini tidak hanya mengatur tarif impor, tetapi juga:

• Peningkatan kerja sama dalam penguatan rantai pasok (supply chain resilience).
• Penanganan pengelakan bea masuk (duty evasion) serta kontrol ekspor dan investasi yang memadai.
• Komitmen Indonesia terhadap larangan impor berdasarkan praktik kerja paksa dan reformasi hukum ketenagakerjaan.

Aspek-aspek ini menggambarkan kesepakatan dagang ini mencakup dimensi yang lebih luas daripada sekadar angka tarif, termasuk isu-isu yang selama ini menjadi perhatian pelaku perdagangan dan pembuat kebijakan.

Dalam pernyataannya, Gedung Putih menegaskan bahwa kesepakatan ini akan menjadi efektif setelah prosedur domestik kedua negara selesai, tanpa menyebutkan tanggal pasti berlakunya.