JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, mengatakan sebagian gerai Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah kembali beroperasi.

Informasi itu Busan sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI di DPR RI.

“Terkait ritelminimarket tadi disampaikan misalnya di Lombok, tadi disampaikan memang kalau enggak salah ada 25. Tetapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali,” kata Busan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2026).

Busan mengaku menyayangkan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah yang baru melakukan penataan wilayah baru-baru ini sehingga berujung penutupan 25 gerai minimarket.

Padahal, kata Busan, 25 gerai Alfamart dan Indomaret itu sudah lama beroperasi.

“Kami juga menyayangkan ketika ritel ini sudah berdiri lama tetapi kenapa penataannya baru sekarang,” ujar Busan.

Pihaknya juga sudah mendorong Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan dan kepastian berusaha.

Pemda juga harus memperhatikan nasib para pekerja yang terdampak penutupan geraiminimarket.

“Tetapi ke depan kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah ketika usaha apapun termasuk ritel seharusnya dari awal diberikan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha,” tutur Busan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencontohkan, dalam persoalan perizinan misalnya, Pemda harus bersikap transparan sejak awal.

Tujuannya, agar tidak sampai terjadi perusahaan sudah mengantongi izin dan beroperasi padahal sebenarnya melanggar aturan.

“Nah ini saya sampaikan jangan sampai terjadi jadi kita aturan juga harus transparan kepada pelaku usaha jangan sampai di kemudian hari itu menjadi masalah,” ucap Busan.

“Itu yang kami tekankan kepada pemerintah daerah,” tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 18 gerai Alfamart dan 7 gerai Indomaret di Lombok ditutup pemerintah kabupaten setempat.

Puluhan gerai itu dinilai melanggar ketentuan karena didirikan dalam radius kurang dari satu kilometer dari pasar tradisional.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah Dalilah, menyebut 25 gerai itu melanggar Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

Perda itu mengatur penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

"Katakanlah minimarket kurang dari 1 kilometer (dari pasar) akan ada sanksi administratif teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan perizinan berusaha," ujar Dalilah saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2026).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan e-commerce dan marketplace tidak tumpang tindih dengan regulasi yang tengah disusun oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal, ya. Jadi kita kalau pun ada (aturan Kementerian UMKM) itu akan saling melengkapi,” kata Budi di Jakarta, Minggu.

Adapun Budi mengatakan tujuan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce dan atau marketplace.

Sementara itu, Kementerian UMKM pun kini tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya mengatakan aturan tersebut sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara.

Pembahasan regulasi-regulasi itu menyusul para pelaku UMKM yang baru-baru ini mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

“Kita, kan, secara umumnya, jadi mengenai ekosistem tanya tadi. Jadi kita saling melengkapi ke arah masyarakat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Budi juga memastikan bahwa revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 akan diluncurkan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, ya, secepatnya. Ya mudah-mudahan bulan ini sudah selesai, ya. Tidak tahu bareng atau tidak (dengan aturan Kementerian UMKM). Tapi kita secara proses selalu bersamaan, karena memang selalu berkomunikasi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pihaknya menerima cukup banyak keluhan dari pelaku usaha mikro dan kecil terkait tingginya biaya administrasi yang dikenakan platform e-commerce.

“Keluhannya sudah lumayan banyak. Hampir setiap hari masuk ke saya, baik lewat pesan langsung (DM) Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Pemerintah harus merespons ini,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/4).

Biaya admin yang dimaksud adalah potongan atau komisi transaksi yang dikenakan oleh platform e-commerce kepada penjual setiap kali terjadi penjualan.

Kenaikan tarif tersebut dinilai memberatkan UMKM karena mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar digital.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengingatkan pentingnya peran konsumen dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal Indonesia.

“Salah satu peran konsumen itu adalah bagaimana kita menggunakan produksi dalam negeri dengan baik, tapi dengan syarat, dengan syarat adalah produksinya atau produknya mempunyai daya saing,” kata Budi di sela perayaan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Jakarta, Minggu.

“Nah siapa yang bisa menjadikan produk ini mempunyai daya saing? Ya salah satunya konsumen, karena konsumen ini yang mengontrol, baik produk maupun jasa, semua bisa dikontrol oleh konsumen,” ujar dia menambahkan.

Dengan konsumen yang cerdas, ia menilai produsen lokal juga akan terpacu untuk membuat produk yang bagus. Selanjutnya, diharapkan dengan produk-produk yang berdaya saing, nantinya akan menekan laju masuknya produk impor.

“Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, maka otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti, ya, kita bisa menahan laju impor,” katanya.

Pria yang juga akrab disapa Busan itu mengatakan perlindungan konsumen harus beriringan dengan perlindungan produsen lokal sehingga ekosistem perdagangan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

“Kita terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait dan juga pelaku usaha. Kita kalau untuk melindungi konsumen, kita juga tidak bisa meninggalkan produsen, karena kita harus jalan bersama, kita tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Budi.

Oleh karena itu, ia menilai kolaborasi dari para pemangku kepentingan terkait mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat juga diperlukan untuk melindungi ekosistem tersebut.

“Kalau produsen itu bisa memberikan layanan yang baik, bisa memberikan produk yang baik, pasti dia akan semakin bagus. Ketika kita mempunyai daya saing, yang diuntungkan juga produsen, tidak hanya konsumen. Jadi dua-duanya berjalan, perlunya kolaborasi antara produsen, konsumen, dan semua institusi yang terkait,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah mempersiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan berbasis platform digital (e-commerce) dan lokapasar (marketplace) secara umum.

Hal ini menyusul para pelaku UMKM yang baru-baru ini mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

“Ya, jadi sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag, ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tapi saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di sela acara perayaan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Jakarta, Minggu.

Adapun regulasi terkait perdagangan digital tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Lebih lanjut, Budi mengatakan revisi aturan tersebut antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce dan atau marketplace.

“Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” katanya.

“Jadi ekosistem e-commerce-nya yang kita perbaiki bareng-bareng, baik dari pelaku usaha, pemilik platform, maupun dari seller-nya. Tapi belum selesai ya, masih pembahasan,” kata Budi Santoso menambahkan.

Pria yang akrab disapa Busan itu memastikan semua pemangku kepentingan terkait dalam pembahasan revisi Permendag tersebut, mulai dari platform serta penjual (seller).

“Harus saling menguntungkan sehingga semua itu berjalan. Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama ya, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan, agar ekosistemnya berjalan dengan dengan bagus,” katanya.

“Tentu banyak, instrumen yang kita lihat kembali. Kita lihat kembali, kita olah semuanya,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, perluasan pasar ekspor di kawasan Afrika dan Asia menjadi strategi pemerintah dalam menghadapi gejolak global dan konflik geopolitik di sejumlah negara.

Budi menuturkan, perluasan pasar diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional, termasuk Timur Tengah, yang saat ini mengalami konflik geopolitik.

"Kita mencoba menjajaknya di Afrika kemudian di Asia untuk menggantikan pasar di Timur Tengah," ucapnya di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Ia mengatakan, situasi krisis dan geopolitik global kerap membuka peluang perdagangan baru bagi Indonesia.

Menurut Budi, dalam situasi krisis sering kali ada negara yang mengalami gangguan pasokan sehingga membuka ruang bagi negara lain untuk masuk mengisi kebutuhan pasar.

Pengalaman serupa, kata dia, terjadi saat pandemi Covid-19, ketika krisis global justru menciptakan peluang baru bagi produk Indonesia masuk ke negara lain.

"Pengalaman seperti waktu Covid, itu kalau terjadi krisis, termasuk krisis geopolitik, itu biasanya pasar-pasar baru terbuka. Karena ada kan negara-negara tentu yang pasokannya berhenti. Nah kita kesempatan masuk," ucapnya.

Budi menuturkan, secara kumulatif kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari-Februari 2026 mencapai 44,32 miliar dollar AS atau naik 2,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Maka untuk menjaga kinerja tersebut, pemerintah kini mulai memperkuat penjajakan dagang ke sejumlah negara di Afrika dan Asia sebagai alternatif pasar ekspor baru.

"Jadi sebenarnya dengan kondisi sekarang untuk Timur Tengah kita cari pasar yang baru," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan nilai ekonomi dari ekosistem burung kicau mencapai Rp 2 triliun.

Nilai ini berasal dari usaha ternak, sangkar hingga pakan burung.

Hal itu diungkapkannya saat membuka Festival Lomba Burung Berkicau dan Kuliner UMKM yang berlangsung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu (3/5/2026).

"Kalau kita lihat nilai ekonomi di balik kicau burung itu sekitar Rp 1,7 triliun sampai Rp 2 triliun. Ekspor kita burung hias itu tahun lalu sekitar Rp 12,5 miliar," ujar Budi.

Ia menuturkan, dengan tersedianya wadah kompetisi dari burung kicau tersebut, maka akan semakin mendorong perputaran ekonomi di ekosistem ini.

Mulai dari mendorong pertumbuhan usaha peternakan burung atau breeding, industri pembuatan sangkar, hingga industri pakan burung.

"Karena ini burung ternak, jadi peternaknya semakin banyak, breeding semakin banyak, pembuat sangkar, pabrik pakan, dan peternak jangkrik juga banyak, karena jangkrik salah satu makanan burung," kata dia.

Menurutnya, pemerintah berupaya meningkatkan nilai ekonomi dari beragam komunitas, termasuk pecinta burung kicau.

Budi menilai, selain mendorong perekonomian, langkah ini sekaligus memperkenalkan kecintaan terhadap lingkungan dan pelestarian burung kicau.

"Jadi ini kita ingin memperkenalkan kepada kita semua, bagaimana kita mencintai lingkungan, bagaimana kita melestarikan burung-burung kicau, dan sama sekali yang dilombakan bukan burung liar, tapi burung ternak," kata dia.

Kewajiban sertifikasi halal pada produk ekspor dan impor harus menjadi instrumen yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pembahasan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) untuk produk ekspor dan impor.

“Kewajiban (sertifikasi) halal pada produk ekspor dan impor harus menjadi instrumen yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam keterangan bersama BPJPH di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Mendag mengatakan sertifikasi halal pun kini menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu dan kepercayaan terhadap produk Indonesia di pasar global.

Hal ini, lanjutnya, selaras dengan sektor perdagangan nasional yang saat ini berada dalam momentum percepatan.

“Penguatan ekosistem halal nasional harus mampu mendorong daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Mendag.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan pertemuan dengan Mendag dilakukan guna memastikan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi peningkatan arus perdagangan global sekaligus mendukung penerapan Wajib Halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026.

Haikal mengatakan pertemuan ini sekaligus upaya untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal.

Ia menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci agar implementasi kebijakan berjalan efektif serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha, khususnya yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor.

“Penguatan koordinasi menjadi kunci agar implementasi ekosistem halal berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” ujar Haikal.

Selain itu, ia mengatakan kedua pihak juga turut membahas kesiapan kebijakan, harmonisasi regulasi, tata kelola data produk ekspor dan impor yang wajib memenuhi ketentuan jaminan produk halal, hingga integrasi sistem dan percepatan layanan untuk mendukung kelancaran arus produk lintas negara.

Haikal mengatakan Kemendag dan BPJPH sepakat bahwa implementasi Wajib Halal tidak boleh menjadi hambatan perdagangan, melainkan harus memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia di pasar internasional.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam bentuk peningkatan literasi pelaku usaha, percepatan layanan sertifikasi halal, serta penguatan pengawasan yang terintegrasi,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kewajiban distribusi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat sebesar minimal 35 persen melalui Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan terbukti efektif menjaga harga minyak goreng di pasar. Salah satu minyak goreng yang disalurkan adalah Minyakita.

Per 10 April 2026, rata-rata harga nasional Minyakita tercatat sebesar Rp15.961 per liter, turun 5,45 persen dibandingkan 24 Desember 2025 yang mencapai Rp16.881 per liter sebelum kebijakan berlaku

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso (Busan) menyatakan, dampak positif tersebut menunjukkan penerapan kebijakan kewajiban pendistribusian DMO melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan penting untuk memastikan ketersediaan pasokan secara merata, dan menjangkau pasar rakyat.

Hingga 10 April 2026, realisasi distribusi mencapai sekitar 49,45 persen, melampaui ketentuan minimum pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang ditetapkan pada 9 Desember 2025.

"Kebijakan DMO minimal 35 persen melalui BUMN Pangan terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga Minyakita di pasar. Bahkan realisasinya yang sudah melebihi 49 persen menunjukkan mekanisme distribusi berjalan dengan baik," ujar Mendag Busan.

Dengan ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usaha, realisasi DMO, yang bergantung pada volume ekspor produk turunan kelapa sawit, dapat melampaui batas minimal seperti yang terjadi sekarang. Menurut Busan, pemerintah tetap bersinergi untuk membuka ruang bagi peningkatan distribusi DMO sepanjang didukung kesiapan pasokan.

"Ketentuan DMO sebesar 35 persen melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang didukung kesiapan pasokan," katanya.

Langkah penguatan kebijakan DMO dan Domestic Price Obligation (DPO) itu merupakan respons atas gejolak harga dan pasokan minyak goreng dalam beberapa tahun terakhir. Melalui skema ini, produsen dan/atau eksportir bersama-sama memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, dan memastikan distribusi terkontrol dan tepat sasaran.

Sejak 2022, penyaluran DMO menggunakan merek Minyakita sebagai merek terdaftar milik pemerintah, yang bisa digunakan oleh pelaku usaha. Minyakita ditegaskan bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan kontribusi pelaku usaha yang melaksanakan ekspor.

Busan menambahkan, Minyakita juga bukan indikator tunggal terhadap harga dan pasokan minyak goreng. Selain itu, ketersediaan Minyakita tergantung pada DMO.

"Saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ketersediaan pasokan minyak goreng aman karena masih ada minyak goreng premium dan minyak goreng second brand sebagai opsi. Selain itu, ketersediaan pasokan Minyakita tergantung pada DMO. Kalau ekspornya tidak banyak, makanya pasokan DMO juga tidak banyak," papar Busan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag, Iqbal S. Shofwan menyampaikan, penguatan jalur distribusi melalui BUMN, khususnya Perum Bulog dan BUMN Pangan, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan pasokan di pasar.

Dalam implementasi distribusi, Kemendag bersama Dinas Perdagangan serta Kementerian/Lembaga terus menjaga pengawasan tetap intensif, khususnya di momen hari-hari keagamaan untuk memastikan stok tersedia dan harga sesuai HET.

"Penyaluran melalui BUMN kami optimalkan untuk memastikan Minyakita sampai langsung ke pedagang pasar rakyat. Upaya ini penting untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang dan mencegah terjadinya spekulasi harga," kata Iqbal.

Secara umum, kondisi stok di tingkat pengecer dan pasar pantauan saat ini dalam kondisi aman, dengan harga relatif terkendali. Hal ini antara lain tercermin dari 15 provinsi yang mencatatkan harga sesuai HET sebesar Rp15.700 per liter.

Namun demikian, lanjut Iqbal, pemerintah masih mendapati disparitas harga di sejumlah wilayah, khususnya di Indonesia Timur dengan harga lebih dari 10 persen di atas HET.

"Kemendag mencermati adanya dinamika pasokan Minyakita di sejumlah pasar rakyat dalam beberapa waktu terakhir. Oleh karena itu, penyaluran terus dioptimalkan melalui jalur distribusi BUMN, khususnya Perum Bulog dan BUMN Pangan. Untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar, Kemendag mendorong pelaku usaha memaksimalkan produksi dan distribusi minyak goreng second brand sebagai alternatif tambahan bagi masyarakat," tuturnya.

Informasi lebih lanjut terkait perkembangan harga minyak goreng dan komoditas lainnya dapat diakses melalui https://sp2kp.kemendag.go.id/.

Pengawasan Distribusi

Mendag Busan menyatakan, Kemendag bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) akan terus mengawasi distribusi Minyakita. Tujuannya, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Selain faktor distribusi, pemerintah juga mewaspadai potensi tekanan dari eksternal seperti kenaikan harga bahan baku kemasan akibat dinamika global, serta gangguan jalur logistik internasional. Untuk itu, koordinasi dengan pelaku usaha terus diperkuat guna menghindari gangguan di tingkat konsumen.

Berdasarkan hasil pengawasan, hingga kini Kemendag telah memberikan sanksi terhadap delapan produsen dan/atau eksportir nonprodusen perusahaan minyak goreng yang tidak memenuhi ketentuan DMO.

"Sanksi yang diberikan terhadap kedelapan produsen dan/atau eksportir, yaitu berupa penangguhan penerbitan persetujuan ekspor," ujar Busan.

Kemudian, Kemendag juga memberi sanksi terhadap dua pelaku usaha, yaitu produsen dan distributor yang menjual Minyakita di atas ketentuan DPO, serta belum memenuhi persyaratan administratif seperti kepemilikan Tanda Daftar Gudang (TDG).

"Sanksi yang diberikan yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan meminta pelaku usaha segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Mendag Busan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku optimistis ekosistem tekstil nasional tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global imbas situasi geopolitik saat ini.

“Ekosistemnya di Indonesia itu bagus, dari bahan baku sampai hilirnya ada, ya, berarti kita bisa bersaing. Kita tidak terlalu khawatir dengan produk asing,” kata Mendag di Jakarta, Kamis.

Hal ini ia sampaikan merespons kekhawatiran adanya kendala produksi tekstil di dalam negeri dan potensi banjir produk tekstil impor menyusul dampak dari perang Iran dan Amerika Serikat-Israel belakangan ini.

Mendag pun mengakui bahwa harga komoditas energi yang kini lebih fluktuatif sangat berdampak pada keberlangsungan produksi di berbagai sektor industri termasuk tekstil dalam negeri.

Namun, ia meyakini bahwa para pelaku industri tekstil nasional tangguh karena didukung ekosistem yang lengkap, mulai dari bahan baku, pabrik, distribusi, desainer, hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di dalam sektor ini.

“Ya, tapi kan kebanyakan kalau dari tekstil ini kan tadi disampaikan (bahwa) ekosistem di Indonesia sudah berjalan dengan bagus,” kata Budi.

“Sekarang ini kan (harga) minyak naik, ya. Jadi ya saya pikir wajar (berdampak ke industri tekstil), tapi ini kan memang krisis global. Semua (terpengaruh), tidak hanya Indonesia. Semua terdampak perang Timur Tengah ini. Ya, tapi ketika semua berdampak ya kita siap bersaing,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Budi, permintaan pasar domestik ia nilai juga masih tinggi untuk sektor tekstil.

“Jadi tidak perlu khawatir ya, industrinya jalan terus, pasar di dalam negeri itu sudah besar banget,” ujarnya.

Tak hanya permintaan yang besar di dalam negeri, tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia juga menarik bagi pasar internasional.

Sektor ini sepanjang tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,55 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan menghasilkan nilai ekspor mencapai 12,08 miliar dolar AS dan surplus 3,45 miliar dolar AS.

“Jadi selain potensi dalam negeri, ekspor cukup bagus. Kualitasnya cukup bagus. Kalau kualitas bagus, punya daya saing, kita bisa mengendalikan impor,“ ujar Budi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan meskipun terdapat sedikit kenaikan harga Minyakita imbas naiknya harga plastik, tapi tidak ada kelangkaan stok di pasar.

“Ya, ada (harga) sedikit naik. Karena, kan, imbas dari mereka (Minyakita) kemasannya plastik semua. Tapi tidak ada namanya kelangkaan,” kata Mendag Budi di sela ajang Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis.

Adapun sebelumnya dilaporkan, harga Minyakita di beberapa wilayah per April 2026 terpantau berada di kisaran Rp15.800-Rp15.900 per liter, atau sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah senilai Rp15.700 per liter.

Kenaikan ini disebabkan kendala biaya produksi kemasan plastik dan distribusi yang merupakan salah satu dampak dari perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.

Lebih lanjut, Budi menilai persoalan yang terjadi saat ini adalah munculnya persepsi bahwa kenaikan harga atau berkurangnya stok Minyakita otomatis berarti minyak goreng langka secara umum.

Minyakita pun dianggap sebagai satu-satunya indikator terhadap naik turunnya harga minyak goreng baik minyak goreng jenis premium maupun curah.

“Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi tidak ada namanya minyak goreng itu langka. Karena orang melihat bukan minyak gorengnya, yang dilihat itu Minyakita,” kata Mendag.

“Seolah-olah kalau Minyakita mahal, orang bilang minyak goreng mahal. Kalau Minyakita tidak ada, (dibilang) langka, padahal, kan, banyak. Ada minyak second brand. Kita minta produsen membuat minyak second brand. Kemudian juga ada minyak premium,” ujarnya menambahkan.

Ia pun memastikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional dan ritel modern untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Selain itu, Budi juga menyebut usulan menambah kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita menjadi 65 persen masih memungkinkan lantaran selama ini beberapa produsen kerap menyetor lebih dari 35 persen.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen. Artinya, peningkatan kuota di atas angka tersebut masih dimungkinkan.

“Tadi saya telpon Pak Dirut Bulog, telepon Dirut RNI. Jadi di Permendag itu kan minimal 35 persen. Minimal, yang mau 65 persen, 70 persen, itu tidak ada masalah,“ kata Mendag Budi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ekosistem tekstil Indonesia sangat lengkap sehingga memiliki daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.

“Kalau kita lihat ekosistem tekstil, produk tekstil sangat bagus, ya. Dari bahan baku kita banyak. Saya kira ekosistem (tekstil) kita paling lengkap (dari) bahan baku, kemudian pabriknya, distribusinya, desainernya, UMKM-nya, kita ada semua dan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Mendag di Jakarta, Kamis.

Budi di sela ajang Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo, menyebutkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,55 persen secara tahunan dan menghasilkan nilai ekspor mencapai 12,08 miliar dolar AS dan surplus 3,45 miliar dolar AS.

“Jadi selain potensi dalam negeri, ekspor cukup bagus. Kualitasnya cukup bagus. Kalau kualitas bagus, punya daya saing, kita bisa mengendalikan impor,“ ujar Budi.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Busan itu menilai, dengan daya saing yang tinggi, maka produk tekstil Indonesia diharapkan mampu mengisi kebutuhan dalam negeri sekaligus bersanding dengan produk-produk tekstil di pasar dunia.

Hal ini, lanjut dia, turut didukung dengan berbagai perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat hingga kawasan Uni Eropa.

“(Selain) Untuk mengisi pasar dalam negeri, biar tidak banyak produk impor yang masuk, dan juga untuk (produk Indonesia) masuk pasar ekspor. Karena apa? Karena kita mempunyai banyak perjanjian dagang, ya,” ujar Mendag.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini mencatat neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sepanjang Januari-Februari 2026 3,53 miliar dolar AS, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai 2,63 miliar dolar AS.

Negeri Paman Sam juga merupakan penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia sebesar 43,53 miliar dolar AS, dengan produk ekspor utama elektronik, tekstil, dan alas kaki.

“Surplus terbesar Indonesia itu ke Amerika. Makanya kita kejar pasar Amerika, makanya kita membuat ART (Agreement On Reciprocal Trade) itu karena pangsa pasar kita, pasar ekspor kita itu 11 persen dari total ekspor kita ke dunia. Jadi harus dipertahankan,” kata Mendag.

Ia pun mengakui bahwa kondisi geopolitik saat ini memberikan tantangan dan dampak di berbagai sektor industri, termasuk tekstil.

“Secara global semua sama ya sekarang kena imbas perang di Timur Tengah. Tapi kalau saya lihat, saya tanya (pelaku usaha) langsung tadi, teman-teman justru sanggup berdaya saingnya. Sanggup berkompetisi dengan produk-produk asing, karena kita itu lebih lengkap dibanding negara lain ekosistemnya,” jelas Busan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memberlakukan dua regulasi baru di bidang ekspor untuk mempercepat deregulasi dan memberikan kemudahan berusaha per 1 April 2026.

Kebijakan itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, serta Permendag Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan, penerbitan kedua Permendag merupakan upaya menyederhanakan proses ekspor, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan global.

"Pemerintah melakukan deregulasi dan penyederhanaan perizinan ekspor untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memperbaiki iklim investasi. Kedua Permendag tersebut merelaksasi kebijakan ekspor dengan menghapus sejumlah kewajiban dan sanksi, serta mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas)," ujar Busan.

Dalam kegiatan sosialisasi kedua Permendag terbaru secara daring pada Senin (30/3), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana mengatakan, perbaikan pada kebijakan ekspor ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang menginginkan proses ekspor lebih cepat dan efisien.

Adapun ajang sosialisasi tersebut diikuti 683 orang, terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga teknis, asosiasi, pelaku usaha, hingga surveyor.

"Revisi ini bertujuan menyederhanakan regulasi serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan global dan kebutuhan pelaku usaha," ujar Tommy, Senin (30/3).

Relaksasi kebijakan ekspor kedua Permendag antara lain diwujudkan melalui penyederhanaan instrumen ekspor pada sejumlah komoditas strategis. Pada komoditas timah industri, persyaratan cukup melalui Persetujuan Ekspor (PE) dan Laporan Surveyor (LS), sedangkan persyaratan Eksportir Terdaftar (ET) dihapus.

Sementara itu, pada sektor minyak dan gas bumi, ketentuan hanya menjadi PE dan LS dari yang sebelumnya mensyaratkan ET, PE, dan LS. Namun, ekspor gas bumi melalui pipa tetap mensyaratkan adanya ET.

Ekspor batu bara juga disederhanakan melalui penghapusan persyaratan perjanjian kerja sama dalam pengajuan ET, serta kewajiban realisasi ekspor minimal satu kali dalam dua tahun berikut sanksinya. Kebijakan ini diikuti pemberian fleksibilitas sumber bahan baku untuk mendukung hilirisasi timah industri.

Di sisi lain, ketentuan spesifikasi teknis untuk timah solder, seperti batasan kandungan besi (Fe), dimensi, berat, dan metode pengemasan, dihapus agar proses lebih simpel, dan meningkatkan efisiensi bagi para pelaku usaha.Kemudian, pemerintah mendorong digitalisasi dan otomasi layanan perizinan ekspor melalui modernisasi sistem yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga. Salah satu langkah adalah dengan penerapan penerbitan PE secara elektronik dan otomatis untuk komoditas tertentu, seperti beras dan produk perikanan.

Sistem perizinan ekspor pun telah terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (SINSW) demi percepatan proses verifikasi data teknis dari kementerian dan lembaga terkait. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara real-time guna meminimalisasi hambatan administratif, dan mempercepat arus barang ekspor.

"Regulasi baru ini juga mencakup harmonisasi hukum melalui penyesuaian nomenklatur dan pengalihan kewenangan penerbitan dokumen perizinan ekspor antarinstansi. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kebijakan, serta meningkatkan kepastian hukum bagi eksportir," tambah Tommy.

Salah satu perubahan utama adalah pengalihan kewenangan penerbitan dokumen angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) perairan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Selain itu, PE untuk konsentrat ilmenit dan rutil hanya dapat diajukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Ketentuan baru ini menghapus persyaratan Izin Usaha Industri (IUI), karena komoditas itu dikategorikan sebagai produk sampingan tambang.

Penyesuaian yang bertujuan meningkatkan kepastian dan efektivitas regulasi turut diterapkan terhadap komoditas lainnya. Pada komoditas sarang burung walet, pemerintah mengubah nomenklatur Sertifikat Sanitasi dari kode KH-12 menjadi KH-2 sesuai ketentuan Badan Karantina Indonesia.

Adapun untuk komoditas kratom, masa berlaku ET ditetapkan selama tiga tahun dari yang sebelumnya berlaku seumur hidup. Kebijakan ini untuk menjaga kapasitas produksi, serta melalui pertimbangan akan umur ekonomis mesin dalam kegiatan usaha ekspor.

Tommy menyatakan, penyusunan aturan terbaru ini telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk masukan dari asosiasi pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja neraca perdagangan nasional, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global saat ini.

"Kami berharap, eksportir dapat terus menjaga kinerja neraca perdagangan dan menjadi stabilisator perekonomian Indonesia," pungkas Tommy.