PT Pertamina International Shipping (PIS) mengungkapkan jumlah ABK WNI yang dipekerjakan di atas kapal Pertamina Group, baik domestik maupun internasional, setidaknya 4.090 orang.

Sementara untuk pelaut WNA hanya berkisar 278 orang atau sekitar 6 persen dari total ABK di atas kapal Pertamina Group.

Pernyataan itu disampaikan di tengah viral kapal Pertamina mempekerjakan ABK India di media sosial.

Sebagai salah satu Sub Holding Pertamina, PIS berfokus pada lini bisnis angkutan maritim untuk pasar internasional. Strategi ini dijalankan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan motor devisa negara dari ekspansi pasar global.

"Ini menjadi bagian dari strategi kami dalam memperkuat daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam industri maritim dunia. Dalam operasionalnya, kapal Pertamina faktanya masih didominasi oleh pelaut Indonesia hingga 94 persen," ujar Pjs. Corporate Secretary PIS Vega Pita dalam keterangan resmi Senin (20/4).

Vega menerangkan, dalam melayani pasar internasional, kapal-kapal PIS bekerja sama dengan pihak penyewa dan manajemen kapal.

Kerja sama tersebut, sambung Vega, merupakan praktik lazim di dunia pelayaran internasional guna mendorong kapabilitas dan kapasitas perusahaan di kancah global.

Kapal Gamsunoro termasuk salah satu kapal milik PIS yang melayani pasar tersebut, terutama di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.

Saat ini kapal tersebut disewa oleh pihak ketiga yang mempekerjakan ABK sesuai dengan regulasi internasional dan standar operasional yang ketat.

Lebih lanjut, Pertamina Group menegaskan komitmen terhadap talenta dalam negeri sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi pelaut nasional di kancah global.

[Gambas:Youtube]

Dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) dilaporkan masih berada di Teluk Arab dan belum bisa melewati Selat Hormuz setelah sehari sebelumnya disebut siap kembali ke Tanah Air.

Kedua kapal yang dimaksud yakni, Kapal Pertamina Pride dan Kapal Pertamina Gamsunoro. Keduanya telah tertahan sekitar dua bulan sejak Maret lalu.

"Kedua kapal PIS yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz," ujar Pjs. Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita dalam keterangannya, Minggu (19/4).

Pertamina tak mengungkap alasan persia kedua kapal tersebut gagal berlayar. Padahal sehari sebelumnya, Pride dan Gamsunoro disebut siap melanjutkan pelayarannya ke Tanah Air.

Pertamina, lanjut Vega, masih terus memonitor perkembangan kemanaan di Selat Hormuz usai ketegangan antara AS dan Iran kembali meningkat.

"Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian dan otoritas berwenang, sambil tetap menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman," ujar Vega.

Dia mengatakan pihaknya akan terus memprioritaskan keselamatan seluruh awak kapal dan muatannya. Pertamina juga berharap kondisi di Selar Hormuz kembali membaik dan kondusif.

"Kami berharap kondisi di jalur tersebut segera membaik dan kondusif agar kapal Pertamina Pride serta Gamsunoro dapat segera melanjutkan pelayaran dengan aman," ujarnya.

Sementara, per Sabtu (18/4), Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang telah mengalami kemajuan. Namun, kedua pihak masih jauh dari kata kesepakatan.

Menurut dia, sejumlah poin mendasar belum terselesaikan, sehingga kesepakatan belum dapat dicapai.

"Kami masih jauh dari pembahasan final," ujar Ghalibaf yang juga menjadi salah satu negosiator, dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Iran, Sabtu (18/4) mengutip AFP.

"Kami membuat kemajuan dalam negosiasi, tetapi masih ada banyak kesenjangan dan beberapa poin mendasar yang belum terselesaikan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Beno Prasetio, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat menjalankan tugasnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/4). Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud empati kepada keluarga yang ditinggalkan sekaligus memastikan seluruh hak peserta dapat diterima oleh ahli waris.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap pekerja harus benar-benar hadir terutama saat musibah terjadi. Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mengetahui peristiwa tersebut dari pemberitaan media massa pada 16 April dan langsung menindaklanjutinya untuk memastikan status kepesertaan serta hak perlindungan yang dimiliki almarhum.

“Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Beno Prasetio. Dalam situasi duka seperti ini, BPJS Ketenagakerjaan harus hadir dengan cepat, penuh kepedulian, dan memastikan seluruh hak peserta dapat diterima oleh keluarganya,” ujar Saiful.

Menindaklanjuti informasi media massa tersebut, BPJS Ketenagakerjaan langsung melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada 16–17 April 2026 untuk memastikan proses penjaminan, verifikasi, hingga penyelesaian klaim berjalan lancar.

“Tanpa menunggu pengajuan dari keluarga, kami langsung bergerak proaktif. Seluruh proses administrasi diselesaikan dalam satu hari sehingga manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dapat segera diterima oleh keluarga almarhum,” kata Saiful.

Sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerja yang dialami peserta, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp281 juta kepada ahli waris almarhum, Sri Suryani, selaku istri almarhum. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga serta menjadi penopang bagi keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan.

Menurut Saiful, langkah cepat dan proaktif ini merupakan bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan layanan yang proaktif, responsif, mudah, dan tepat bagi peserta.

“Bagi kami, perlindungan bukan hanya soal besaran manfaat, tetapi juga kecepatan dan kepastian layanan. Karena itu, kami terus memperkuat layanan proaktif dan one-day service agar hak peserta dapat segera terpenuhi,” ucapnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan pendampingan khusus kepada ahli waris mengingat Sri Suryani memiliki keterbatasan pendengaran, sehingga seluruh proses layanan dilakukan secara inklusif dan penuh kepedulian.

Saiful juga mengapresiasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para Pegawai Harian Lepas, termasuk petugas PPSU.

“Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa risiko kerja dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kami mengajak seluruh pekerja, baik formal maupun informal, untuk memastikan diri mereka terlindungi BPJS Ketenagakerjaan agar ketika risiko terjadi, pekerja dan keluarganya tidak menghadapi situasi ini sendirian,” tutupnya.

Hadir di sela kegiatan, Camat Pasar Minggu, Guguk Tri Rahayu, menyampaikan apresiasi atas proaktif dan respons cepat BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan hak keluarga almarhum dapat segera diterima.

“Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saya juga tidak menyangka prosesnya bisa berjalan begitu cepat tanpa bertele-tele. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja. Ketika terjadi kecelakaan kerja, manfaatnya bisa langsung dirasakan. Saya berharap hal ini terus disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, agar ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sementara itu, mewakili keluarga ahli waris, Margiyono menyampaikan terima kasih atas layanan proaktif cepat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kami tidak menyangka proses klaim bisa berjalan secepat ini, per hari ini santunan juga telah diterima Ibu Suryani selaku ahli waris almarhum. Semoga manfaat yang kami terima dapat dimanfaatkan oleh keluarga dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengumumkan delapan program Quick Wins yang ditargetkan tuntas dalam 100 hari kerja pertama direksi baru sebagai upaya meningkatkan respons layanan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan apresiasi atas langkah tersebut karena dinilai menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar inovasi layanan.

“Ini langkah yang sangat bagus dan positif, karena menjadikan masyarakat sebagai basis utama dalam instrumen inovasi yang dilakukan” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Sebagai informasi, delapan Quick Wins tersebut terdiri atas empat program Customer Centric dan empat program Collaborative. Program Customer Centric dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan melalui penyerapan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, program Collaborative dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu inovasi yang dikembangkan dalam Quick Wins Respons Cepat Solutif adalah layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) selama 24 jam. Layanan ini mencakup sejumlah kebutuhan prioritas peserta yang ditargetkan dapat direspons dalam waktu kurang dari lima menit, seperti penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan JKN, serta perubahan data.

Menurut Tulus, penyediaan layanan PANDAWA selama 24 jam tersebut dinilai mampu menjawab mayoritas kebutuhan peserta JKN, terutama dalam hal kemudahan akses layanan administrasi secara cepat dan praktis.

Namun demikian, ia menilai sinergi antarlembaga masih perlu diperkuat, khususnya terkait proses reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Upaya edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar pemahaman mengenai tugas dan kewenangan masing-masing instansi semakin jelas.

“Di sisi lain perlu diperkuat juga sinergi antarlembaga. Misalnya terkait reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), diharapkan upaya edukasi juga perlu digalakkan baik oleh Kementerian Sosial maupun dari BPJS Kesehatan supaya masyarakat memahami tupoksi masing-masing instansi,” kata Tulus.

Ia menambahkan, masyarakat menaruh harapan besar terhadap kinerja direksi baru BPJS Kesehatan. Program Quick Wins diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.

“Rumah sakit agar benar-benar memanusiawikan pelayanan peserta BPJS Kesehatan, memperbaiki infrastruktur, sumber daya manusia, dan proses bisnis rumah sakit, sebab itulah yang menjadi kebutuhan dan keluhan peserta BPJS Kesehatan. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga diharapkan bisa lebih sering ‘menyapa’ peserta dalam berbagai kesempatan.

Bisnis.com, KLATEN - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satunya melalui penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan sosialisasi bersama pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah Kabupaten Klaten, Kamis(16/4)

Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya hadir bagi pekerja formal, tetapi juga menyasar pekerja rentan, termasuk para penggiat masjid seperti marbot, takmir, dan pengurus masjid lainnya yang masuk dalam kategori Bukan Penerima Upah (BPU). Saat ini, para penggiat masjid didorong untuk mengikuti dua program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan skema pembiayaan yang dapat bersumber dari dukungan pemerintah daerah maupun secara mandiri.

“Melalui silaturahmi ini, kami ingin meningkatkan pemahaman penggiat masjid mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Bambang.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan kepada perwakilan pegiat masjid di Kabupaten Klaten, serta santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris peserta sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja.

Di Kabupaten Klaten, sepanjang tahun 2025 hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat klaim dari seluruh program dengan total nilai mencapai Rp352,81 miliar. Selain itu, sebanyak 415 anak juga telah menerima manfaat beasiswa pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi dengan nominal Rp 3,14 Miliyar.

“Itulah bukti kehadiran nyata melindungi dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Klaten,” tegas Bambang.

Bambang juga menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sekaligus menjadi bagian dari strategi BPJS Ketenagakerjaan yang berfokus pada Coverage, Care, dan Credibility.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perluasan perlindungan jaminan sosial terus didorong melalui kolaborasi dengan berbagai ekosistem, termasuk keagamaan dan komunitas masyarakat.

“Kami tidak hanya berkolaborasi dengan DMI, tetapi juga mulai menjangkau ekosistem keagamaan lainnya serta komunitas seperti RT dan RW. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan perlindungan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DMI Kabupaten Klaten, H. Musta’in, menyampaikan komitmen penuh DMI dalam mendukung perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja keagamaan.

“Kami memiliki program untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja keagamaan seperti pengurus takmir masjid, pengurus ormas keagamaan, marbot, imam, dan muadzin. Melalui program ini, DMI dari pusat hingga daerah berkomitmen untuk mendorong perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DMI secara aktif menggerakkan seluruh jajarannya hingga tingkat kecamatan dan desa untuk mendukung implementasi program tersebut.

“Pada kegiatan ini, kami mengundang berbagai pihak, termasuk KUA dan MUI se-Kabupaten Klaten serta seluruh pengurus DMI. Harapannya, program ini dapat berjalan hingga ke desa-desa dan dukuh-dukuh, dengan peran aktif pengurus DMI di kecamatan sebagai fasilitator,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Hesnypita, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah terjalin antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DMI dan Baznas di tingkat provinsi.

“Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di ekosistem keagamaan, khususnya bagi penggiat masjid seperti marbot dan takmir, yang memiliki risiko dalam menjalankan aktivitasnya,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama DMI berharap literasi masyarakat semakin meningkat serta kolaborasi yang terbangun dapat mempercepat perluasan kepesertaan, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih luas dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 48% pada 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel M. Syarifuddin menyatakan, perluasan kepesertaan bukan sekadar pemenuhan target administratif, melainkan bagian integral dari prioritas nasional sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa cakupan eksisting masih menyisakan banyak ruang perbaikan.

"Cakupan kepesertaan masih perlu ditingkatkan, termasuk bagi pekerja rentan seperti sektor konstruksi dan keagamaan, agar manfaat perlindungan bisa dirasakan lebih luas," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/4/2026).

Dia menambahkan, Pemprov Kalsel mengusung tiga strategi utama, yaitu penguatan kepatuhan perusahaan, perluasan jangkauan pekerja informal, serta integrasi data dan koordinasi lintas sektor.

Namun, mekanisme penegakan sanksi bagi pemberi kerja yang abai, serta skema insentif bagi pekerja informal yang notabene rentan terhadap fluktuasi pendapatan tidak diuraikan secara detail.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan menyambut baik komitmen pemerintah daerah, termasuk melalui skema kolaborasi dengan dunia usaha dan alokasi anggaran daerah.

Apresiasi ini disampaikan bersamaan dengan penyerahan santunan jaminan kematian kepada ahli waris peserta serta testimoni penerima manfaat yang menekankan urgensi program bagi keberlanjutan ekonomi keluarga.

Bisnis.com, CIREBON — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,31 miliar untuk belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah pada 2026. Nilai tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data paket yang dihimpun, total belanja penginapan tersebut terdiri dari sedikitnya 122 paket kegiatan. Paket-paket itu terbagi dalam dua kelompok besar belanja dengan nilai berbeda.

Kelompok pertama mencakup 50 paket dengan total pagu anggaran sekitar Rp4,02 miliar. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 50 paket lainnya memiliki total anggaran sekitar Rp284,8 juta. Jika dijumlahkan, total keseluruhan belanja penginapan perjalanan dinas mencapai sekitar Rp4,31 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Secara rinci, setiap paket memiliki nilai pagu yang bervariasi, dengan kisaran dari puluhan juta hingga beberapa juta rupiah, tergantung kebutuhan dan jenis kegiatan perjalanan dinas luar daerah. Seluruh paket tersebut tersebar sepanjang tahun anggaran 2026.

Di tengah besaran angka tersebut, jika dikonversikan berdasarkan iuran Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kelas 3 Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah sebesar Rp35.000 per orang per bulan atau Rp420.000 per tahun, maka Rp4,31 miliar setara dengan pembayaran iuran tahunan bagi sekitar 10.261 peserta PBI.

Perhitungan tersebut diperoleh dari pembagian total anggaran Rp4.310.000.000 dengan biaya premi tahunan Rp420.000 per peserta. Hasilnya menunjukkan kapasitas pembiayaan sebanyak 10.261 orang untuk satu tahun kepesertaan JKN Kelas 3 PBI.

Jika menggunakan basis bulanan, dengan premi Rp35.000 per bulan, maka total anggaran tersebut setara dengan 123.142 bulan kepesertaan JKN Kelas 3 PBI.

Data tersebut merujuk pada ketentuan resmi besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), di mana iuran ditanggung pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyatakan lembaganya telah sepakat untuk tidak lagi melakukan kunjungan dinas ke luar daerah. Keputusan tersebut, kata dia, merupakan hasil kesepakatan internal seluruh anggota DPRD.

“Untuk hal itu kami sepakat saat ini tidak ada kunjungan luar daerah. Kami sepakat,” ujar Sophi seusai mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pascakerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (3/9/2025).

Ia menambahkan, DPRD akan mengalihkan fokus pada kegiatan yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti audiensi, dialog publik, dan penyerapan aspirasi warga di Kabupaten Cirebon.

JAKARTA - Pemerintah menegaskan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan se-Indonesia ditetapkan sebanyak 96,8 juta jiwa. Dari jumlah itu, total anggaran yang disiapkan pemerintah melalui APBN yaitu Rp4,06 triliun per bulan atau Rp48,7 triliun dalam satu tahun untuk PBI Jaminan Kesehatan (JK) di tingkat pusat.

“Nilai rupiahnya setiap bulan yang disetor Kementerian Kesehatan ke BPJS Rp4 triliun lebih per bulannya, dan selama setahun Rp48 triliun lebih. Ini adalah alokasi untuk PBI JK,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dilihat Kamis (16/4/2026).

Mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), warga yang jadi peserta BPJS Kesehatan PBI adalah yang masuk pada kategori desil 1 sampai 5. Gus Ipul menjelaskan saat ini jumlah penduduk miskin nasional tercatat sebanyak 23,8 juta jiwa.

Pemerintah pun tengah merumuskan pembagian kuota BPJS PBI ini agar merata di tiap kabupaten/kota dengan memperhatikan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Ia pun berharap kuota program PBI bisa bertambah di masa mendatang. “Data kita ini sangat dinamis,” ucapnya.

Lihat video: Resmi! Prihati Pujowaskito Jadi Dirut BPJS Kesehatan Pilihan Prabowo



Gus Ipul juga menjelaskan soal penonaktifan peserta BPJS PBI pada Februari 2026. Total ada 11 juta peserta yang dinonaktifkan karena ditemukan ketidaksesuaian dengan DTSEN.

Namun, menurut catatan hingga 11 April 2026, ada 2,15 juta orang yang reaktivasi BPJS. Sebanyak 305,8 ribu orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI JK, 1,4 juta orang beralih segmen jadi penerima bantuan pemerintah daerah, 188,7 orang jadi peserta mandiri, dan 57 ribu orang tercatat sebagai PNS/TNI/Polri, dan 185 ribu lainnya tercatat sebagai pensiunan swasta/BUMN/BUMD.

BPJS Kesehatan selama ini memberikan pelayanan administrasi melalui WhatsApp (WA) atau dikenal sebagai Pandawa. Sebelumnya, layanan tersebut hanya bisa merespons masyarakat selama jam kerja.

Namun kini, Pandawa sudah bisa diakses selama 24 jam sehingga memungkinkan masyarakat bisa mengurus administrasi tanpa batas waktu.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menilai langkah tersebut sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat di era digital.

“Masyarakat telah hidup di ruang digital, maka layanan publik juga harus mengikuti. Kita yang mengikuti masyarakat, bukan masyarakat yang harus mengikuti kebijakan kita,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (15/4).

Meutya menekankan, kecepatan layanan bukan lagi sekadar kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa. “Beda lima menit penanganan, hasilnya bisa jadi berbeda terhadap kelangsungan hidup seseorang,” ujarnya.

Karena itu, Meutya mengapresiasi BPJS Kesehatan sebagai penggagas utama inovasi Pandawa 24 jam yang dinilai sebagai langkah konkret dalam transformasi digital nasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi langkah nyata BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan yang lebih baik.

Transformasi ini diperkuat oleh tingginya konektivitas nasional, dengan 80,66% penduduk Indonesia atau sekitar 230 juta jiwa telah terhubung ke internet. Selain itu, mayoritas menggunakan layanan komunikasi berbasis chat.

“Sekitar 90,8% pengguna internet di Indonesia menggunakan platform komunikasi chat. Ini menunjukkan layanan berbasis chat merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menjangkau masyarakat luas,” kata Meutya.

Menurutnya, layanan publik harus lebih proaktif dan terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan inefisiensi dari sisi anggaran dan waktu.

“Keberhasilan transformasi digital sangat ditopang oleh kolaborasi. Kami berharap layanan ini meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat dapat mengakses Pandawa dari seluruh Indonesia melalui nomor 08118165165. Pandawa dapat melayani untuk berbagai kebutuhan administrasis seperti berikut:

• pendaftaran baru,
• penambahan anggota keluarga,
• pengaktifan kembali status kepersertaan,
• perubahan atau perbaikan data,
• mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama,
• pengurangan anggota keluarga,
• pengubahan kelas rawat, dan
• pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran peserta.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebutuhan peserta Program JKN untuk mendapat respons yang cepat dan solutif saat mengalami kendala di lapangan, mendapat perhatian khusus dari jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031. Komitmen ini dibuktikan dengan diluncurkannya 8 ProgramQuick Winsyang ditargetkan tuntas terlaksana dalam 100 hari kerja pertama Direksi BPJS Kesehatan baru. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwaQuick Winsini terdiri atas 4 ProgramCustomer Centricdan 4 ProgramCollaborative.

“Program Customer Centric kami kembangkan secara khusus untuk mengakomodasi kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan dengan menjaring aspirasi masyarakat. Harapan masyarakat sama, yaitu bisa direspons dengan cepat dan secara solutif apabila mereka menemui masalah saat mengakses layanan administrasi atau layanan kesehatan. Secara paralel, ProgramCollaborativejuga dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi, sehingga melibatkan sinergi dengan berbagaistakeholdersdalam implementasinya,” jelas Pujo pada Rabu (15/04).

Adapun 4 ProgramCustomer Centrictersebut meliputi 1) Respons Cepat Solutif, 2) Iuran Kuat, 3) Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda, dan 4) Eliminasi Inefisiensi. Langkah Respons Cepat Solutif difokuskan untuk menangani keluhan peserta JKN terhadap pelayanan BPJS Kesehatan atau mitranya, sekaligus meningkatkan jangkauan komunikasi hingga ke pedesaan.

“Quick Wins ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo, yakni memperkuat pembangunan SDM yang salah satunya melalui kesehatan. Program JKN sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, ada banyak orang yang sudah merasakan manfaat kehadirannya. Oleh karena itu, kami mohon dukungan segenap pihak untuk bersama-sama mengawal Program JKN ini supaya bisa berjalan semakin baik lagi,” ujar Pujo usai acaraLaunching PANDAWA 24 Jam dan Quick Wins 100 Hari Kerja Pertamatersebut.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menambahkan bahwa salah satu inovasi yang dikembangkan dalamQuick WinsRespons Cepat Solutif adalah Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) 24 jam. Jika dahulu peserta JKN hanya bisa mengakses PANDAWA pada 08.00-17.00 waktu setempat, maka kini masyarakat bisa mengakses PANDAWA denganchatke nomor Whatsapp 08118165165 selama 24 jam penuh.

“Di samping layanan PANDAWA 24 jam, kami juga berkomitmen menghadirkan layanan prioritas dengan standar waktu layanan kurang dari 5 menit. Kami menjamin bahwa layanan-layanan prioritas ini akan direspons dalam waktu kurang dari 5 menit oleh petugas PANDAWA. Ini adalah standar baru layanan cepat yang kami persembahkan bagi peserta JKN,” ungkap Akmal.

Layanan prioritas yang dimaksud mencakup tiga hal.Pertama,penambahan anggota keluarga bagi peserta bayi baru lahir PBI JK, pegawai swasta/BUMN/BUMD, PNS/TNI/POLRI dan pensiunan/veteran.Kedua, pengaktifan kembali status kepesertaan JKN bagi anak usia di atas 21 tahun yang masih kuliah, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) nonaktif yang berpindah segmen menjadi peserta mandiri, dan WNI yang kembali dari luar negeri.Ketiga, perubahan atau perbaikan data berupa golongan dan gaji PNS/TNI/POLRI, nomorhandphone, dan perubahan identitas (NIK, KK, tanggal lahir, dan alamat).

“Indonesia sudah masuk ke arah digital welfare state. Artinya, layanan publik ke depan bisa bergerak dari reaktif menjadi proaktif. Layanan publik yang cepat dan solutif menjadi yang utama, digitalisasi membantu kita melawan inefisiensi waktu. PANDAWA 24 jam merupakan arah besar transformasi digital nasional,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang hadir dalam acara tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mengatakan bahwa akses layanan kesehatan yang mudah dan responsif merupakan fondasi utama untuk membangun kualitas SDM. Ia pun mengapresiasi PANDAWA 24 jam danQuick WinsBPJS Kesehatan yang dinilainya merupakan terobosan besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Inovasi PANDAWA 24 jam merupakan langkah progresif yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. BPJS Kesehatan membuktikan bahwa negara hadir memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat tanpa terikat ruang dan waktu,” jelas Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainul Tauhid Sa’adi.

Adapun Program Customer Centric lainnya adalah Iuran Kuat, yakni optimalisasi penerimaan iuran dengan melibatkan kolaborasistakeholdersJKN, misalnya dalam bentuk donasicorporate social responsibility(CSR), serta cicilan iuran secara harian dan mingguan (pengembangan Program REHAB). Di sisi lain, ada pula Program Prolanis Muda yang diperuntukkan bagi peserta penderita diabetes melitus dan hipertensi di bawah usia 45 tahun. Di samping itu, juga dilakukan eliminasi inefisiensi melalui optimalisasi pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku inefisiensi (termasuk fraud) dan pemanfaatan ‘Intelligence Claim’ berbasis artificial intelligence (AI) untuk membantu proses verifikasi klaim.

Di sisi lain, 4 Program Collaborative meliputi: 1) P-Care MBG untuk memantau tumbuh kembang siswa penerima MBG di 3 sekolah, serta status kesehatan dan kepesertaan JKN petugas SPPG di 3 lokasi SPPG; 2) Siswa Sehat Sekolah Rakyat, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala siswa di 3 sekolah rakyat; 3) Desa Sehat JKN, yang melibatkan kerja sama dengan Koperasi Merah Putih (KDMP) dalam uji coba penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan KDMP sebagai agen fasilitator; serta 4) JKN 3T, yakni kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL ke daerah 3T, serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menemukan anomali dalam penyaluran bantuan Iuran BPJS Kesehatan, setelah integrasi data menunjukkan sebagian subsidi justru mengalir ke kelompok masyarakat mampu.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, konsolidasi data melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penyaluran bantuan skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang tidak tepat sasaran selama ini.

Dari total populasi Indonesia sebanyak 289,06 juta jiwa, sekitar 140,32 juta orang berada dalam kelompok 50% terbawah atau desil 1 hingga desil 5. Namun, jumlah peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah mencapai 159,1 juta orang.

“Lebih dari 50% penduduk sudah dibayarkan preminya oleh pemerintah. Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50% orang termiskin,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, hasil pemadanan data tersebut menunjukkan adanya penerima subsidi dari kelompok ekonomi atas, termasuk sebagian kecil dari desil 10 atau 10% terkaya.

Dalam skema PBI yang dikelola Kemenkes, terdapat sekitar 47.000 peserta yang tidak tepat sasaran dari total sekitar 96 juta penerima. Sementara itu, pada skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBU) yang dikelola pemerintah daerah, terdapat sekitar 35 juta peserta yang dinilai tidak sesuai kriteria.

Adapun, pada segmen PBU-PP kelas 3, jumlah peserta yang tidak tepat sasaran mencapai 11 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah disebutnya mencanangkan adanya penataan ulang kategorisasi tersebut.

Budi mengungkapkan gambaran rencana untuk mengurangi alokasi kelompok masyarakat mampu, khususnya dari desil 10, dan mengalihkannya kepada kelompok yang lebih membutuhkan seperti desil 5 yang selama ini belum terjangkau skema PBI.

“Lebih baik kita kurangi yang desil 10, yang 10% terkaya, kita hapus, lalu dialihkan ke desil 5 yang masih banyak belum masuk,” kata Budi.

Dengan rencana ini, dia menyebut bahwa pemerintah berharap alokasi anggaran kesehatan dapat lebih efektif menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, bersama Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, menyambangi rumah almarhum Abdul Kadir, Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, yang meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai pengemudi truk pengangkut sampah.

Kehadiran keduanya merupakan bentuk empati kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus untuk memastikan bahwa manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) telah diterima dan memberikan dampak yang nyata bagi ahli waris.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Bapak Abdul Kadir. Hari ini kami hadir langsung untuk memastikan manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan telah benar-benar diterima oleh para ahli waris. Tentunya ini sebagai salah satu bentuk kehadiran negara dalam melindungi para pekerja Indonesia,” tambahnya.

Saiful menegaskan bahwa layanan BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses dengan mudah melalui berbagai kanal, termasuk media sosial.

"Informasi ini pertama kali saya dapatkan ketika anak almarhum menghubungi saya lewat DM Instagram. Laporan tersebut langsung saya tindaklanjuti secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan, hingga akhirnya manfaat tersebut bisa langsung dibayarkan tanpa ada potongan biaya," tegas Saiful.

Sementara itu, Ma’anih, istri dari almarhum Abdul Kadir, menyampaikan apresiasi atas layanan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai cepat dan membantu keluarga di tengah situasi sulit.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan atas pelayanannya yang begitu cepat, ramah, dan transparan. Semoga uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan saya ke depan bersama anak-anak saya, terutama untuk anak saya yang sakit,” ungkap Ma’anih.

Menanggapi hal tersebut, Saiful berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar mudah diakses oleh seluruh pekerja.

"Tujuan utama kami adalah menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia dan keluarganya. Untuk itu, dari segi layanan, kami mencanangkan pelayanan klaim tanpa antrean dan tanpa kesulitan, termasuk dapat diakses melalui jalur apa pun. Kami juga mengoptimalkan konsep one stop service. Jadi silakan mengakses melalui layanan online, datang ke kantor cabang, atau melalui aplikasi JMO," imbuhnya.

Melihat manfaat yang begitu nyata, Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, menegaskan bahwa seluruh PHL di wilayahnya telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

"Hampir dipastikan pekerja harian lepas di Jakarta Selatan sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, dan kami tidak sungkan untuk terus melakukan sosialisasi. Pemberian santunan seperti ini bukan hanya sekali, tetapi sudah sering kali. Artinya, BPJS Ketenagakerjaan selalu hadir tepat waktu, tidak rumit, dan tidak dipersulit," pungkas Anwar.