JALUR GAZA - Hamas membantah tuduhan bahwa mereka menolak melepaskan kendali atas Jalur Gaza. Kelompok itu menyebut klaim beberapa pihak di Dewan Perdamaian sebagai "kebohongan yang menyesatkan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pendudukan untuk melanjutkan agresinya."

Juru bicara Hazem Qassem menegaskan kembali kesiapan penuh Hamas untuk mentransfer semua tanggung jawab pemerintahan, termasuk masalah keamanan, kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang berbasis di Kairo, yang menurutnya telah disepakati oleh para pihak.

Ia berpendapat hambatan utama bagi kerja komite tersebut adalah Israel, bersama dengan Nikolay Mladenov, direktur eksekutif Dewan Perdamaian. Hamas menuduh mereka menghubungkan semua jalur negosiasi dengan satu isu tunggal dengan cara yang menyimpang dari visi Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Gaza.

Qassem juga menuduh Dewan Perdamaian gagal menekan Israel mengizinkan komite tersebut memasuki Gaza atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi.

Gedung Putih mengumumkan pada 16 Januari adopsi struktur pemerintahan transisi untuk Gaza, termasuk Dewan Perdamaian, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Pernyataan Qassem muncul di tengah kesulitan dalam melanjutkan ke fase kedua perjanjian yang mulai berlaku pada 10 Oktober, dan ketika Hamas menuduh Israel meningkatkan pelanggaran di lapangan dan melanggar kesepakatan tersebut.

TEL AVIV - Setelah pengumuman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Israel akan menguasai lebih dari 70% Gaza, Sekretaris jenderal Inisiatif Nasional PalestinaMustafa Barghouti mengatakan deklarasi Netanyahu secara efektif mengakhiri segala kepura-puraan yang tersisa bahwa gencatan senjata telah berlaku.

Berbicara kepada Al Jazeera, dia mengatakan, “Ini adalah akhir dari apa yang disebut Dewan Perdamaian, yang mengklaim bertanggung jawab atas gencatan senjata.”

“Apa yang telah dilakukan Israel dan apa yang dideklarasikan Netanyahu bukan hanya penghinaan terhadap Dewan Perdamaian, tetapi juga penghinaan terhadap Presiden Trump sendiri. Tetapi sejauh ini kami belum mendengar apa pun dari Amerika Serikat atau pemerintahan AS,” ujar dia.

Barghouti mengatakan Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata lebih dari 3.000 kali sejak dimulai Oktober lalu.

Sejak itu, serangan Israel telah menewaskan 930 orang, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 2.700 lainnya.

Barghouti juga menuduh Israel gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian mengenai bantuan kemanusiaan.

“Apa yang mereka izinkan kurang dari 30 persen dari apa yang telah diputuskan menurut perjanjian itu,” tambah Barghouti.

“Ini hanya berarti dua hal, bahwa Israel berencana mengaktifkan kembali perang genosida mereka di Gaza… [dan] mereka ingin melakukan pembersihan etnis terhadap seluruh penduduk Gaza.”

JALUR GAZA - Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump menghadapi krisis yang semakin dalam setelah dana rekonstruksi resminya gagal menerima uang dari para donor, meskipun telah dijanjikan dukungan sebesar USD17 miliar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru apakah badan yang didukung Amerika Serikat (AS) ini hanyalah proyek politik kosong.

Menurut Financial Times, dana yang dikelola Bank Dunia yang didirikan untuk dewan tersebut belum menerima kontribusi donor selama empat bulan setelah pembentukannya.

Seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan, “Tidak ada uang yang disetorkan.” Kegagalan ini terjadi meskipun negara-negara anggota menjanjikan USD7 miliar untuk “paket bantuan” Gaza, sementara Trump menjanjikan tambahan USD10 miliar dana dari AS.

Alih-alih menggunakan mekanisme Bank Dunia, yang didukung PBB dan tunduk pada persyaratan pelaporan, sumbangan dilaporkan telah disalurkan melalui rekening JPMorgan.

Pengaturan ini telah menimbulkan kekhawatiran serius, karena tampaknya tidak ada aturan pengungkapan independen yang berlaku untuk rekening pribadi tersebut.

Seorang pejabat Dewan Perdamaian mengatakan kepada Financial Times bahwa “sejumlah opsi telah ditetapkan untuk menerima pendanaan” dan para kontributor telah memilih “opsi lain”.

Pejabat tersebut menambahkan dewan akan melaporkan keuangannya kepada dewan eksekutifnya sendiri, yang terdiri dari pejabat dan penasihat pemerintahan Trump, “pada waktu yang dianggap tepat”.

Dana terbatas yang telah diberikan tampaknya hanya sedikit membantu mengatasi kehancuran Gaza.

Kontribusi Maroko sebesar USD20 juta dilaporkan telah membantu mendanai kantor Nickolay Mladenov, “perwakilan tinggi” dewan untuk Gaza pasca-perang, dan gaji untuk komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengatur Jalur Gaza.

Kontribusi terpisah sebesar USD100 juta dari Uni Emirat Arab yang dimaksudkan untuk melatih pasukan polisi Gaza yang baru belum digunakan, dengan program tersebut belum dimulai dan dananya dibekukan.

Pendanaan AS yang dijanjikan juga belum terwujud di lapangan. Departemen Luar Negeri AS bermaksud untuk mengalihkan sekitar USD1,2 miliar pengeluaran bantuan ke proyek-proyek yang terkait dengan agenda dewan, tetapi uang tersebut belum dibelanjakan dan tidak akan dikelola langsung oleh dewan.

Seorang ajudan senior kongres mengatakan tidak ada uang yang diberikan kepada dewan dan “tidak ada niat” untuk mengelolanya oleh badan tersebut.

Dana tambahan sebesar USD50 juta yang dimaksudkan untuk mendanai operasional dewan juga belum didistribusikan, menunggu kontrol keuangan dan sistem yang diperlukan untuk menerima dana AS.

Pengungkapan di FT kemungkinan akan dilihat sebagai bukti lebih lanjut dari kebijakan Trump yang gagal.

Presiden telah menampilkan dewan tersebut sebagai salah satu organisasi internasional “paling penting” yang pernah dibuat, sementara menantunya, Jared Kushner, mempromosikan visi yang muluk-muluk tentang Gaza yang futuristik dan didukung AI dengan pembangunan mewah.

Namun, survei Uni Eropa, PBB, dan Bank Dunia memperkirakan rekonstruksi Gaza akan membutuhkan lebih dari USD70 miliar selama dekade berikutnya.

Dewan tersebut juga gagal melangkah lebih jauh dari tahap perencanaan. Meskipun telah mulai melakukan tender untuk pekerjaan keamanan dan rekonstruksi, belum ada kontrak yang diberikan.

Dasar hukum dewan tersebut tetap tidak jelas. Anggota parlemen AS telah mendesak pemerintahan Trump untuk memberikan jawaban tentang status dan operasinya, termasuk apakah dewan tersebut memenuhi syarat sebagai organisasi internasional yang berhak menerima dana AS.

Ketidakpastian ini juga telah membuat para calon kontraktor khawatir. Salah satu calon kontraktor yang dilaporkan oleh FT bertanya, “Siapa yang bertanggung jawab atas Gaza? Hukum apa yang berlaku di Gaza?”

Pihak lain yang terlibat dalam perencanaan mempertanyakan apa yang terjadi ketika peran dewan sebagai “administrasi transisi” berakhir.

JALUR GAZA - Rencana untuk Gaza dikecam sebagai upaya memberikan Israel melalui diplomasi, apa yang gagal dicapainya selama lebih dari dua tahun genosida: perlucutan senjata Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, tanpa menjamin penarikan penuh Israel dari wilayah yang terkepung tersebut.

Rencana tersebut, yang diedarkan Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, muncul meskipun Israel berulang kali melanggar gencatan senjata dan gagal menyelesaikan bahkan fase pertama perjanjian tersebut.

Para kritikus mengatakan Washington dan Tel Aviv sekarang mencoba memaksa pejuang Palestina menyerahkan senjata mereka sementara Israel memperluas kendali militernya di dalam Gaza, termasuk di sepanjang apa yang disebut Garis Kuning.

Namun, para kritikus mengatakan rencana tersebut menuntut perlucutan senjata Palestina sementara gagal menjamin penarikan penuh Israel dari Gaza.

Analis Palestina Muhammad Shehada memperingatkan proposal tersebut dapat memungkinkan Israel untuk mempertahankan sekitar 18 persen Jalur Gaza, termasuk beberapa lahan pertanian paling subur di Gaza, bahkan setelah senjata dan pejuang disingkirkan.

Teks Arab dari peta jalan tersebut menyatakan pasukan Israel akan mundur secara bertahap hanya setelah kemajuan yang terverifikasi dalam "identifikasi, pembatasan, dan pengumpulan" senjata.

Bahkan pada fase terakhir, Israel akan mundur "kecuali untuk perimeter keamanan" sampai Gaza dianggap aman dari ancaman baru.

Rencana tersebut tidak mendefinisikan ukuran perimeter ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa Israel dapat mengubah zona keamanan sementara menjadi pendudukan permanen.

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh perilaku Israel sejak gencatan senjata. Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata, melanjutkan serangan, dan gagal memenuhi kewajibannya sendiri selama tahap pertama, sementara masih menuntut agar Hamas melanjutkan perlucutan senjata.

Hamas telah menolak kerangka kerja Dewan Perdamaian, dengan alasan hal itu mengabaikan pelanggaran Israel dan secara tidak adil menuntut perlucutan senjata sementara Israel tetap berada di dalam Gaza.

Hamas bersikeras masalah senjata harus dikaitkan dengan penarikan Israel dari wilayah tersebut.

Mladenov sendiri telah memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa pembagian Gaza saat ini berisiko menjadi permanen, dengan lebih dari dua juta warga Palestina berdesak-desakan di kurang dari setengah wilayah Jalur Gaza sementara Israel mempertahankan pasukan di sekitar 60 persen wilayah Gaza.

Peta jalan tersebut menempatkan seluruh transisi di bawah Komite Verifikasi Implementasi, badan yang bertugas memutuskan apakah setiap tahap rencana telah selesai sebelum tahap berikutnya dapat dimulai.

Namun, para kritikus memperingatkan mekanisme tersebut dapat membuat seluruh proses secara efektif bergantung pada persetujuan Israel.

Menurut teks tersebut, komite akan dibentuk oleh perwakilan tinggi untuk Gaza dan mencakup perwakilan dari para penjamin, Pasukan Stabilisasi Internasional, dan Dewan Perdamaian.

Dalam praktiknya, para kritikus mengatakan ini memberi Israel dan sekutunya yang didukung AS kendali penuh atas kecepatan dan hasil proses tersebut.

Perpindahan dari satu fase ke fase berikutnya tidak akan otomatis. Itu akan bergantung pada konfirmasi komite bahwa tahap sebelumnya telah selesai, termasuk pengumpulan senjata, pembongkaran infrastruktur militer, dan pemulihan kondisi keamanan yang dapat diterima berdasarkan rencana tersebut.

Peta jalan tersebut juga menyatakan penarikan Israel akan dilakukan secara bertahap dan terkait langsung dengan kemajuan yang terverifikasi dalam proses "mengidentifikasi, membatasi, dan mengumpulkan" senjata.

Ini berarti Israel tidak diharuskan meninggalkan Gaza terlebih dahulu. Sebaliknya, warga Palestina akan diminta melucuti senjata sementara pasukan Israel tetap berada di dalam wilayah tersebut, dengan penarikan lebih lanjut bergantung pada verifikasi dari luar.

Bahkan fase terakhir pun tidak menjamin penarikan Israel sepenuhnya. Teks tersebut mengatakan pasukan Israel akan meninggalkan Gaza kecuali untuk "perimeter keamanan", di mana mereka akan tetap berada di sana sampai Gaza dianggap aman dari ancaman baru.

Peta jalan tersebut tidak mendefinisikan ukuran perimeter ini atau menetapkan tenggat waktu yang pasti bagi Israel untuk meninggalkannya.

Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar menyiapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

“Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Menurut Purbaya, Indonesia tidak terikat komitmen membayar iuran meski tergabung dalam BoP, sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo.

Dalam keanggotaan itu, komitmen yang disampaikan Indonesia lebih menyoal penyediaan pasukan perdamaian.

“Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel,” ujar Purbaya.

“Jadi, Presiden posisinya jelas, kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin,” katanya menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Presiden juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Hal ini, lanjutnya, terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya.

"Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," tegas Prabowo.

Presiden menyampaikan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana.

"Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," katanya.

Meski demikian, Prabowo menyampaikan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JALUR GAZA - Kantor Media Pemerintah di Gaza membantah pernyataan Nikolay Mladenov, "perwakilan tinggi untuk Gaza" di apa yang disebut Dewan Perdamaian, yang mengklaim 602 truk bantuan memasuki wilayah tersebut pada hari Kamis (9/4/2026).

Mladenov mengatakan dalam unggahan di X pada Kamis malam bahwa, "602 truk memasuki Gaza hari ini dengan pasokan penting untuk keluarga yang telah menunggu terlalu lama."

Sebagai tanggapan, Kantor Media Pemerintah Gaza mengatakan angka-angka Malenkov "salah, tidak akurat, dan tidak kredibel."

Ditambahkan bahwa data resmi untuk 9 April menunjukkan hanya 207 truk yang memasuki Gaza, termasuk 79 yang membawa bantuan, sementara sisanya adalah barang komersial untuk perusahaan swasta, menurut sumber komersial Palestina.

Kantor tersebut mengatakan jumlah truk yang memasuki Gaza "tidak memenuhi tingkat respons kemanusiaan yang dibutuhkan dan sama sekali tidak mencerminkan jenis akses skala besar yang diklaim oleh Mladenov."

Laporan tersebut mencatat “implementasi protokol kemanusiaan Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata belum melampaui 38 persen dari apa yang telah disepakati,” menurut Anadolu Agency.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah berkomitmen untuk menyumbang US$1 miliar atau setara sekitar Rp16,9 triliun kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah bergabung dengan BoP yang diklaim bakal membangun ulang Gaza khususnya usai dibombardir Israel sejak akhir 2023 lalu.

“Jadi, kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$1 miliar,” ujar Prabowo dalam wawancaranya, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah, Sabtu (21/3/3026).

Tidak hanya itu, Prabowo turut menegaskan bahwa tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada AS terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Hal ini, menurutnya, ditandai dengan absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya. Prabowo menjelaskan, pertemuan BoP pada 19 Februari 2026 lalu adalah pertemuanfounding donors, di mana masing-masing pihak menyumbang.

"Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Presiden ke-8 itu.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana.

“Kami menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.

Meski demikian, Prabowo menambahkan bahwa pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kami punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” jelasnya.

Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada komitmen untuk membayar iuran sebagai anggota BoP.

“Tidak ada komitmen sama sekali,” pungkas Presiden.

Adapun beberapa negara lain masuk dalam anggota BoP selain Indonesia, seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir hingga Israel.

Seperti diberitakan sebelumnya, iuran US$1 miliar itu diperlukan untuk mendapatkan kursi keanggotaan di Board of Peace.

Nilai tukar rupiah resmi menembus Rp17 ribu pada perdagangan Senin (9/3). Melansir Bloomberg, rupiah terpantau melemah 84 poin atau 0,50 persen terhadap mata uang AS ke level Rp17.090 per dolar AS pukul 09.03 WIB.

Menurut Pengamat Pasar Keuangan Ibrahim Assuabi pelemahan tersebut dipicu oleh faktor eksternal dan domestik. Dari luar negeri, tekanan berasal dari konflik antara AS dan Israel melawan Iran, sementara dari dalam negeri dipengaruhi potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia.

"Carut-marut inilah yang membuat pada saat pembukaan pasar tadi jam 6, indeks dolar itu terjadi gap up yang cukup tajam. Kemudian harga-harga semua mengalami pelemahan termasuk rupiah ke Rp17 ribu," katanya kepada wartawan, Senin (9/3).

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas itu mengungkap faktor dari luar negeri adalah penunjukkan Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, yaitu Mojtaba Khamenei.

Penunjukan pemimpin tertinggi menjadi sinyal bahwa perang di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran masih akan berlangsung lebih lama lagi.

"Kemungkinan besar dalam enam bulan ke depan perang di Timur Tengah ini masih akan terus berjalan. Bahkan, Trump (Presiden AS Donald Trump) mengatakan akan memusnahkan, akan mengganti rezim, yang ada di Iran," ujar Ibrahim.

Perang yang berkepanjangan tersebut pun berpotensi pada penutupan Selat Hormuz. Potensi penutupan ini jalur perdagangan minyak dunia ini pun memicu lonjakan harga minyak global yang pada Senin ini telah menembus level US$104 per barel.

Sementara dari dalam negeri, faktornya adalah potensi peningkatan defisit APBN sebagai dampak kenaikan harga minyak tersebut. Ibrahim memperkirakan defisit Indonesia bisa mencapai 3,6 persen.

Ia juga memprediksi pemerintah kemungkinan akan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Faktor lain dari dalam negeri berkaitan dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan para ulama. Dalam pertemuan tersebut, para ulama menyampaikan keinginan agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP).

Langkah keluar dari BOP itu dinilai berpotensi ditempuh Prabowo apabila kebijakan organisasi tersebut tidak sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia terkait isu Palestina.

Pelemahan rupiah hingga Rp17 ribu ini pun akan membawa konsekuensi nyata bagi perekonomian jika tren pelemahan berlangsung berkepanjangan.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai dampak pelemahan rupiah sudah mulai terasa, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada impor dan pembiayaan berbasis valuta asing.

Ia menambahkan, tekanan rupiah juga berpotensi menjalar ke inflasi apabila tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat.

"Pelemahan rupiah yang mendekati Rp17.000 dampaknya nyata tapi belum krisis. Yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah tekanan harga barang impor dan beban utang, baik di sektor usaha maupun APBN. Kalau dibiarkan lama, inflasi bisa ikut terdorong," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Dampak yang paling cepat dan langsung dirasakan masyarakat dari rupiah menembus Rp17 ribu adalah kenaikan harga barang impor. Itu termasuk barang yang sangat tergantung bahan baku impor, yakni mencakup bahan pangan tertentu, obat-obatan, alat kesehatan, elektronik, hingga BBM dan LPG.

Sementara itu, Ronny menyebut kenaikan biaya hidup tidak diikuti kenaikan pendapatan. Masyarakat mungkin tidak sadar kurs rupiah loyo, tapi mereka sangat sadar saat harga beras impor, gula, daging, ongkos transportasi, dan listrik terasa makin mahal.

"Ujungnya semacam 'inflasi sunyi' di mana rupiah melemah perlahan, tapi dompet bocor dalam waktu cepat. Jelas tekanan inflasi meningkat, dan daya beli, terutama kelas menengah bawah, akan tergerus," katanya.

Senada, Ekonom Bright Insitute Muhammad Andri Perdana mengatakan dampak langsung pelemahan rupiah akan terasa pada kenaikan harga-harga barang impor. Industri-industri yang menggunakan bahan baku impor ini banyak yang margin profitnya sudah tipis, sehingga jika ada kenaikan harga bahan baku, maka kebanyakan mau tidak mau harus menaikkan harga.

"Banyak consumer goods dan bahan baku manufaktur dalam negeri yang banyak bergantung pada barang-barang impor tersebut, dari barang-barang elektronik sampai bahan baku pangan seperti gandum dan kedelai yang jadi dasar pangan ternak dan berbagai makanan seperti tahu dan tempe," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani membeberkan soal sikap Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kondisi di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza seiring dengan perang Iran dengan AS-Israel. Kemudian, muncul desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia mundur dari BoP di tengah konflik di Timur Tengah.

Menurut Muzani, BoP merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina. Selain itu, mendorong pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi Palestina.

"Namun, kemudian ada persoalan Iran ini saya kira itu yang juga beliau [Presiden Prabowo] menyampaikan pandangan itu lebih jelas lagi," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/3/2026).

Pandangan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam agenda pertemuan dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara pada Selasa (3/3/2026).

Kemudian, terdapat evaluasi keanggotaan BoP seiring dengan konflik di Timur Tengah. Menurutnya, bagi Indonesia, masuk dan keluar dari BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden.

"Kita bisa saja kapan saja bisa keluar tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," ujar Muzani.

Sementara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk [negara-negara Arab di Teluk Persia] karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Sebelumnya, terdapat desakan agar Indonesia keluar dari BoP, salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memaparkan dua isu utama dalam pertemuan makan malam kebangsaan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam, yakni terkait BOP dan perkembangan geopolitik Iran vs AS-Israel.

Menjawab pertanyaan awak media mengenai sikap PKS atas dinamika serangan antara Amerika Serikat dan Iran, Almuzzammil menjelaskan bahwa pertemuan tersebut lebih berfokus pada penjelasan Presiden mengenai kebijakan dan kesiapan nasional.

“Pertama, pertemuan ini Pak Prabowo menjelaskan tentang BOP dan juga tentang perkembangan Iran,” ujar Almuzzammil usai pertemuan di Istana.

Menurutnya, penjelasan mengenai BOP (Board of Peace) atau Dewan Perdamaian Internasional yang disampaikan Presiden bukanlah hal baru. Ia menyebut Prabowo sebelumnya telah memaparkan hal serupa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam.

“Penjelasan Pak Prabowo tentang BOP itu adalah penjelasan yang mungkin sudah beliau sampaikan kepada MUI dan ormas Islam. Menurut saya, hal yang beliau jelaskan adalah pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” kata Almuzzammil.

Almuzzammil mengatakan Presiden akan menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia terkait konflik di Timur Tengah langsung kepada publik.

“Beliau sendiri insyaallah akan menyampaikan kepada publik mungkin ya, sikap-sikap resmi beliau. Saya kira saya tidak ingin memperpanjang karena Pak Prabowo akan bisa sangat sempurna menjelaskannya,” katanya.

Dia menegaskan bahwa inti pembicaraan malam itu berkisar pada BOP dan kesiapan Indonesia menghadapi dinamika politik dunia, termasuk perang antara Iran vs AS-Israel.

“Poin pembicaraan kita seputar itu ya, BOP dan kesiagaan, kesiapan Indonesia untuk menghadapi situasi politik dunia yang kita tahu sekarang ini sedang memanas,” pungkasnya.

Lebih lanjut, dia menilai Presiden memaparkan opsi kebijakan secara realistis, dengan mempertimbangkan situasi global dan keterbatasan yang ada.

Selain isu BoP, dia melanjutkan bahwa Kepala negara juga memaparkan perkembangan terbaru terkait konflik Iran dan Israel serta dampaknya terhadap stabilitas global.

“Beliau juga menjelaskan tentang perkembangan Iran, Israel hari ini. Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu,” ujarnya.

Almuzzammil menyebut pembahasan mencakup kesiagaan sektor pangan dan energi, serta pentingnya dialog elite nasional dalam menjaga stabilitas.

“Beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan kita, kesiagaan energi kita, dan dialog elite kita. Beliau mengundang para tokoh-tokoh ini untuk menyatukan itu,” jelasnya.

Menurutnya, langkah Presiden mengundang para mantan Presiden, Wakil Presiden, serta pimpinan partai politik merupakan bagian dari upaya menyatukan pandangan nasional di tengah situasi global yang memanas.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Komarudin Watubun mempertanyakan langkah pemerintah yang memutuskan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) tanpa melalui komunikasi dan persetujuan DPR. Langkah strategis seharusnya dibahas terlebih dahulu di parlemen sesuai amanat konstitusi.

Dia merujuk pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat harus mendapatkan persetujuan DPR.

"Kasihan masyarakat yang terjebak pro-kontra berkepanjangan di publik. Kalau dari awal masalah ini dibicarakan di DPR, hal ini tidak perlu terjadi. Bagaimana pun menurut Pasal 11 UUD 45, perjanjian internasional harus mendapat persetujuan DPR," ujar Komarudin di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Keputusan bergabung dengan organisasi internasional seperti BoP bukanlah keputusan pribadi melainkan keputusan kepala negara yang menyangkut keselamatan bangsa. Komarudin juga menyoroti sumpah jabatan Presiden dan anggota DPR untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dia pun menggarisbawahi dampak nyata dari keputusan ini, termasuk rencana pengiriman 8.000 pasukan ke Gaza yang tentu membutuhkan biaya besar dari anggaran negara. "Ini urusan hubungan internasional yang berdampak luas. Mengirim 8.000 pasukan itu butuh biaya besar. Uang dari mana? Itu uang negara. Sementara kondisi rakyat kita sedang susah, banyak musibah di mana-mana yang juga butuh biaya," ungkapnya.

Meski Indonesia dikabarkan sudah menandatangani perjanjian tersebut, Komarudin menilai belum terlambat bagi pemerintah untuk membawanya ke DPR. Dia mengingatkan Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, bukan negara kekuasaan absolut.

"Kita ini negara demokrasi, negara hukum, bukan absolut kekuasaan Presiden. Tidak ada kata terlambat. Daripada kita menyesal di kemudian hari dan saling menyalahkan, lebih baik dibahas sekarang," ucapnya.

Dia menyarankan agar Presiden segera memerintahkan menteri terkait seperti Menteri Luar Negeri untuk memberikan penjelasan transparan kepada DPR dan publik mengenai posisi Indonesia di BoP dan kesesuaiannya dengan Pasal 11 UUD 1945.

"Rakyat berhak tahu. Transparansi itu penting karena kita bernegara di atas konstitusi, bukan atas kehendak orang per orang," katanya.

Bisnis.com, AMMAN – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan bahwa situasi terkini di Palestina, khususnya di wilayah Tepi Barat (West Bank), menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Pangkalan Militer Lanud Malka, Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait perhatian Presiden terhadap dinamika di Tepi Barat dan kemungkinan langkah Indonesia ke depan, Sugiono menjelaskan bahwa kedua pemimpin membahas perkembangan situasi terbaru di Palestina secara komprehensif.

“Dalam pertemuan tadi juga disampaikan situasi terkini di wilayah Palestina, di Tepi Barat. Namun, intinya adalah Yordania siap memberikan dukungan dan support-nya kepada Indonesia pada saat nanti kita mengirimkan pasukan,” ujar Sugiono.

Dukungan Militer dan Koordinasi Teknis

Menurut Sugiono, pembahasan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga menyentuh aspek teknis militer. Indonesia dan Yordania sepakat untuk saling membantu dalam hal-hal teknis apabila Indonesia mengirimkan kontingen atau 8.000 pasukan dalam rangka misi Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) ke Gaza.

"Yordania juga siap memberikan dukungan dan support-nya kepada Indonesia pada saat nanti kita mengirimkan pasukan. Kemudian beberapa hal yang sifatnya teknis dari segi militer juga akan saling bantu," katanya.

Dukungan Yordania dinilai strategis mengingat posisi geografis dan pengalaman negara tersebut dalam menangani dinamika kawasan, terutama terkait isu Gaza dan Tepi Barat.

Tindak Lanjut Kerja Sama Strategis

Selain isu Palestina, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan sejumlah kerja sama bilateral yang sebelumnya telah dirintis, termasuk saat kunjungan Raja Abdullah II ke Jakarta beberapa waktu lalu.

Sugiono menyebut terdapat sejumlah progres yang telah berjalan, namun masih memerlukan tindak lanjut teknis di level kementerian dan institusi terkait.

“Ada beberapa progres yang berjalan dan akan ada follow-up di beberapa hal yang masih dibutuhkan untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Perkuat Kemitraan Indonesia–Yordania

Pertemuan di Lanud Malka menegaskan penguatan hubungan strategis Indonesia–Yordania, baik dalam konteks diplomasi politik, kerja sama pertahanan, maupun dukungan terhadap upaya perdamaian Palestina.

Koordinasi intensif antara kedua negara diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam setiap langkah diplomatik maupun kontribusi konkret di kawasan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus mendorong stabilitas dan solusi damai yang berkelanjutan di Timur Tengah.