CORE: Pemisahan pembukuan unit usaha Kopdes krusial untuk transparansi
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemisahan pembukuan antarunit usaha dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi ...
(Antara) 22/04/26 22:42 199808
Harus kelihatan mana unit distribusi, mana unit simpan pinjam, mana yang terkait bansos. Tanpa itu, akan terjadi subsidi silang yang tidak transparan
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemisahan pembukuan antarunit usaha dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi langkah krusial untuk meningkatkan transparansi pengelolaan.
Menurut dia, dengan banyaknya fungsi yang dijalankan, Kopdes perlu memiliki struktur yang jelas agar setiap aktivitas dapat terukur secara akuntabel.
“Harus kelihatan mana unit distribusi, mana unit simpan pinjam, mana yang terkait bansos. Tanpa itu, akan terjadi subsidi silang yang tidak transparan, dan kita tidak pernah tahu sebenarnya unit mana yang sehat dan mana yang bermasalah,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Pemerintah menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur negara yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat di desa.
Koperasi desa akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian, stabilisator harga, distributor barang strategis, penyalur bantuan sosial, sekaligus penyedia layanan keuangan dengan kredit berbunga 6 persen.
Namun, Yusuf menilai menuntut satu entitas di tingkat desa menjalankan terlalu banyak fungsi sekaligus berpotensi menimbulkan kerawanan karena beban yang ditanggung menjadi terlalu besar.
Ia menekankan jika program tetap dijalankan, pemisahan unit usaha setidaknya harus dilakukan dari sisi akuntansi agar kinerja masing-masing fungsi—mulai dari distribusi barang, layanan keuangan, hingga penyerapan hasil pertanian—dapat dievaluasi secara objektif.
Fungsi nonbisnis seperti penyaluran bansos, menurutnya, juga sebaiknya tidak melekat permanen, melainkan berbentuk penugasan dengan durasi tertentu dan evaluasi berkala.
Dari sisi pengawasan, Yusuf mengingatkan potensi moral hazard karena sebagian risiko pembiayaan ditanggung negara.
“Kalau kredit macet dibebankan ke fiskal, sementara lembaga penyalur tidak menanggung risiko yang sepadan, insentif untuk berhati-hati jadi lemah. Ini sering terjadi dalam program kredit bersubsidi,” katanya.
Ia mendorong adanya sistem pengawasan berlapis untuk memastikan akuntabilitas, terutama pada unit yang mengelola dana publik dan pembiayaan.
Menurutnya, perlu ada pengawasan dari otoritas yang memahami risiko keuangan untuk unit simpan pinjam, audit ketat terhadap dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dana desa, serta transparansi data transaksi agar pengawasan sosial dapat berjalan efektif.
"Di l
uar itu, transparansi ke publik juga penting. Selama data transaksi tidak terbuka, pengawasan sosial sulit berjalan," ujarnya.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
#kopdes-merah-putih #koperasi-desa #core #tata-kelola-kopdes