Ditawar Murah, RI Belum Sepakat Ekspor Beras ke Malaysia
Indonesia belum sepakat ekspor beras ke Malaysia karena harga yang ditawarkan terlalu rendah. Negosiasi masih berlangsung.
(Bisnis.Com) 23/04/26 08:56 200018
Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Indonesia mengekspor beras ke Malaysia masih dalam tahap negosiasi dan belum mencapai kesepakatan harga.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, negosiasi dengan pihak Malaysia sejauh ini masih berfokus pada aspek harga.
“Kemarin kami hanya nego untuk harga. Nah, harga yang belum cocok karena kalau kualitas mereka sudah oke, tidak ada masalah. Tinggal harga yang menurut kami agar dinaikkan lagi karena harganya terlalu rendah,” ujar Ahmad, dikutip dari Antara, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, pihak Malaysia menawar harga di bawah Rp10.000 per kilogram (kg), sementara Bulog menginginkan harga yang lebih tinggi sesuai kualitas beras yang ditawarkan.
Harga yang diajukan Indonesia berada pada kisaran Rp13.000 per kg hingga Rp14.000 per kg karena beras yang ditawarkan masuk kategori premium dengan tingkat butir patah sekitar 5%.
Sementara itu, beras premium lokal dengan tingkat butir patah sekitar 15% di pasar domestik saat ini berada di kisaran Rp14.900 per kg.
Ahmad menegaskan Bulog tidak akan menyepakati harga yang dinilai akan merugikan. "Kalau [harga yang ditawarkan] segitu kan enggak mungkin, masa kita subsidi ke negara lain kan enggak mungkin," ucapnya.
Menurut dia, harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di dalam negeri sudah mencapai Rp12.500 per kg sehingga penawaran di bawah Rp10.000 per kg dinilai terlalu rendah.
Ahmad mengatakan, rencana ekspor beras ke Malaysia masih terus dibahas, termasuk volume final dan skema kerja sama. Ia menyebut minat awal Malaysia terhadap beras Indonesia mencapai sekitar 200.000 ton.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengatakan pembahasan ekspor beras dengan Malaysia masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final.
Ia menambahkan pembahasan teknis ekspor beras ke Malaysia ditangani bersama staf khusus Kementerian Pertanian dan Perum Bulog, sementara pemerintah akan terus mengkaji kelanjutan rencana tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan stabilitas pasokan dalam negeri.
“Masih sementara nego, nego harga,” ujar Amran.