Tantangan Hilirisasi Prabowo: Optimalisasi Nilai Tambah hingga Transisi Energi
Proyek hilirisasi Prabowo menghadapi tantangan dalam meningkatkan nilai tambah dan transisi energi. Keberhasilan diukur dari dampak sosial dan ekonomi lokal.
(Bisnis.Com) 30/04/26 07:30 207131
Bisnis.com, JAKARTA — Proyek hilirisasi yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas jalannya program tersebut. Nilai tambah yang dihasilkan ke masyarakat hingga transisi energi menjadi tantangan yang harus dijawab.
Diketahui, Prabowo baru saja meresmikan groundbreaking tahap kedua proyek hilirisasi yang mencakup 13 proyek lintas sektor dengan total investasi Rp116 triliun. Agenda yang berada di bawah koordinasi Danantara itu disebut sebagai bagian dari strategi besar mendorong nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap, Jawa Tengah, diikuti sejumlah proyek lain mulai dari pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), penguatan rantai industri baja dan nikel, hingga pengembangan produk turunan sawit dan komoditas rempah.
“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4/2026).
Namun, di balik optimisme pemerintah, kalangan pengamat justru memberikan sejumlah catatan kritis. Mereka menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari banyaknya proyek atau besarnya investasi, melainkan sejauh mana nilai tambah benar-benar dinikmati di dalam negeri.
Dampak
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menekankan bahwa indikator utama keberhasilan hilirisasi setidaknya ada dua hal. Kedua indikator itu yakni peningkatan nilai tambah yang dinikmati masyarakat serta terbentuknya ekosistem industrialisasi yang terintegrasi.
Menurutnya, hilirisasi yang berjalan saat ini masih cenderung parsial dan belum membentuk rantai industri dari hulu ke hilir. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas.
Dia mencontohkan praktik hilirisasi nikel di Morowali yang lebih tepat disebut sebagai smelterisasi. Produk yang dihasilkan masih berada pada tahap awal, kemudian diekspor kembali ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut.
"Nah itu nilai tambahnya rendah dan pernah dihitung Faisal Basri, smelterisasi di Morowali itu pengusaha dari China. Indonesia sangat kecil sekali," ucap Fahmy kepada Bisnis.
Dia juga menyoroti paradoks di daerah penghasil industri hilirisasi. Meski produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat, hal itu tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan atau pengangguran.
Fahmy menilai, indikator keberhasilan hilirisasi cukup sederhana. Apakah membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan? Kalau tidak, berarti manfaatnya belum dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, dia menilai tantangan terbesar hilirisasi justru terletak pada belum adanya konsep yang komprehensif. Fahmy melihat kebijakan yang diambil kerap terfragmentasi, bahkan saling bertentangan.
Sebagai contoh, dalam pengembangan kendaraan listrik, pemerintah sempat mewajibkan investasi pabrik dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi. Namun di sisi lain, kebijakan impor kendaraan listrik utuh (completely built up/CBU) justru dilonggarkan.
Menurutnya, kebijakan semacam ini memang dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik, tetapi berisiko menjadikan Indonesia sekadar pasar tanpa memperoleh nilai tambah industri.
Dia menilai bahwa kunci keberhasilan hilirisasi terletak pada perencanaan yang matang. Pemerintah dinilai perlu menyusun roadmap yang jelas dari hulu hingga hilir, disertai regulasi yang konsisten.
Tanpa itu, proyek-proyek hilirisasi berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan, sehingga gagal menciptakan ekosistem industri yang kuat.
"Tanpa hal itu [hilirisasi] realisasinya tak akan memberikan nilai tambah bagi rakyat Indonesia," ucap Fahmy.
Terjebak di Fosil, Minim Arah ke Transisi Energi
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, komposisi proyek hilirisasi tahap kedua masih didominasi sektor berbasis bahan bakar fosil, seperti kilang minyak dan infrastruktur BBM.
Padahal menurutnya, arah hilirisasi seharusnya mulai bergeser untuk mendukung transisi energi, termasuk pengembangan rantai pasok energi terbarukan dan industri baterai.
"Seharusnya hilirisasi yang didorong adalah bagaimana memenuhi komponen energi terbarukan di dalam negeri," kata Bhima.
Dia menekankan bahwa jika hal itu terjadi, maka ketika transisi energi menggunakan panel surya, hidro, ataupun angin, komponen hingga teknologinya tidak lagi bergantung pada impor dalam jangka panjang.
Bhima juga menyoroti belum tuntasnya hilirisasi nikel di sektor midstream, yakni tahap pengolahan menjadi bahan baku baterai seperti prekursor. Padahal, tahap ini dinilai krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Menurutnya, apabila fokus hilirisasi masih oada kilang minyak, investor bisa melihat Indonesia belum serius beralih ke ekonomi hijau. Ini bisa menimbulkan kebingungan arah investasi.
Selain soal arah kebijakan, Bhima mengingatkan potensi tekanan terhadap fiskal negara. Ia menilai tidak semua proyek hilirisasi layak mendapatkan insentif, apalagi di tengah besarnya belanja subsidi dan kompensasi energi.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan proyek prioritas agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
"Nah ini harusnya bisa lebih selektif lagi memilih mana yang urgent dan kapasitas fiskalnya mampu mendorong itu gitu. Dan membuat sinyal kepada investor jangan bingung untuk lebih fokus pada hilirisasi tadi," jelas Bhima.
#hilirisasi #prabowo #transisi-energi #nilai-tambah #proyek-hilirisasi #investasi-hilirisasi #kilang-gasoline #pengolahan-batu-bara #industri-baja #industri-nikel #produk-turunan-sawit #ekosistem-indus