Pinjol Lagi-Lagi Jadi Biang Masalah di Cirebon, Aduan Tembus Ratusan
Pinjol jadi masalah utama di Cirebon, dengan 296 aduan dari total 901 pengaduan ke OJK pada Triwulan I 2026, menunjukkan peningkatan kesadaran konsumen.
(Bisnis.Com) 04/05/26 14:34 210431
Bisnis.com, CIREBON - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat 901 layanan konsultasi dan pengaduan konsumen sepanjang Triwulan I tahun 2026.
Mayoritas layanan disampaikan secara langsung atau walk-in sebanyak 706 layanan atau 78,36%, sementara 195 layanan lainnya atau 21,64% diajukan melalui surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan tingginya angka konsultasi dan pengaduan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
"Kami melihat masyarakat semakin aktif menyampaikan permasalahan yang dihadapi, baik secara langsung maupun melalui kanal digital yang tersedia," ujar Agus, Senin (4/5/2026).
Secara sektoral, layanan konsultasi dan pengaduan paling banyak berasal dari fintech lendingdengan porsi 32,85% atau 296 layanan. Disusul pengaduan terhadap bank umum sebesar 32,52% atau 293 layanan.
Kategori lain-lain menyumbang 11,21% atau 101 layanan, perusahaan pembiayaan 8,66% atau 78 layanan, serta Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan entitas ilegal masing-masing sebesar 6,33% atau 57 layanan.
Selain itu, OJK Cirebon juga memproses 4.770 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) debitur dalam periode yang sama.
Dari jumlah tersebut, 3.021 permintaan diajukan secara offline melalui layanan tatap muka, sementara 1.749 lainnya dilakukan secara online melalui laman idebku.ojk.go.id. Layanan ini menjadi salah satu instrumen penting bagi masyarakat dalam mengakses informasi riwayat kredit.
Berdasarkan jenis permasalahan, isu terkait SLIK menjadi yang paling banyak dikonsultasikan dengan porsi 21,86% atau 197 layanan. Penipuan di sektor jasa keuangan menempati posisi kedua sebesar 16,32% atau 147 layanan.
Selanjutnya, penyalahgunaan data tercatat sebesar 9,66% atau 87 layanan, permasalahan lainnya 7,21% atau 65 layanan, serta permintaan keringanan kredit sebesar 5,77% atau 52 layanan.
Dilihat dari latar belakang konsumen, kelompok pegawai swasta mendominasi dengan 30,08% atau 271 orang. Wirausaha berada di posisi berikutnya sebesar 26,30% atau 237 orang, disusul ibu rumah tangga (IRT) sebesar 19,20% atau 173 orang.
Aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri menyumbang 13,32% atau 120 orang, sementara pelajar dan mahasiswa sebesar 5,66% atau 51 orang. Pensiunan tercatat 3,22% atau 29 orang, serta kategori umum lainnya sebesar 2,22% atau 20 orang.
Dari sisi gender, layanan konsultasi dan pengaduan lebih banyak diajukan oleh laki-laki sebesar 54,50% atau 491 konsumen, dibandingkan perempuan sebesar 45,50% atau 410 konsumen. Perbedaan ini menunjukkan adanya kecenderungan partisipasi yang relatif seimbang antara kedua kelompok.
Secara geografis, Kabupaten Cirebon menjadi wilayah dengan jumlah layanan terbanyak yakni 46,17% atau 416 layanan. Kota Cirebon menyusul dengan 28,75% atau 259 layanan.
Kabupaten Indramayu mencatat 10,21% atau 92 layanan, diikuti Kabupaten Kuningan sebesar 7,55% atau 68 layanan, serta Kabupaten Majalengka sebesar 6,22% atau 56 layanan. Sementara itu, wilayah di luar Ciayumajakuning menyumbang 1,11% atau 10 layanan.
Agus menegaskan, OJK Cirebon akan terus memperkuat layanan perlindungan konsumen serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat guna menekan potensi sengketa di sektor jasa keuangan.
"Edukasi dan pengawasan akan terus kami dorong agar masyarakat lebih terlindungi dan mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak,” katanya.
#pinjol-cirebon #aduan-pinjol #ojk-cirebon #fintech-lending #pengaduan-konsumen #layanan-konsultasi #perlindungan-konsumen #jasa-keuangan #slik-debitur #penipuan-keuangan #penyalahgunaan-data #keringan