Bisnis.com, CIREBON - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat 901 layanan konsultasi dan pengaduan konsumen sepanjang Triwulan I tahun 2026.

Mayoritas layanan disampaikan secara langsung atau walk-in sebanyak 706 layanan atau 78,36%, sementara 195 layanan lainnya atau 21,64% diajukan melalui surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan tingginya angka konsultasi dan pengaduan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

"Kami melihat masyarakat semakin aktif menyampaikan permasalahan yang dihadapi, baik secara langsung maupun melalui kanal digital yang tersedia," ujar Agus, Senin (4/5/2026).

Secara sektoral, layanan konsultasi dan pengaduan paling banyak berasal dari fintech lendingdengan porsi 32,85% atau 296 layanan. Disusul pengaduan terhadap bank umum sebesar 32,52% atau 293 layanan.

Kategori lain-lain menyumbang 11,21% atau 101 layanan, perusahaan pembiayaan 8,66% atau 78 layanan, serta Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan entitas ilegal masing-masing sebesar 6,33% atau 57 layanan.

Selain itu, OJK Cirebon juga memproses 4.770 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) debitur dalam periode yang sama.

Dari jumlah tersebut, 3.021 permintaan diajukan secara offline melalui layanan tatap muka, sementara 1.749 lainnya dilakukan secara online melalui laman idebku.ojk.go.id. Layanan ini menjadi salah satu instrumen penting bagi masyarakat dalam mengakses informasi riwayat kredit.

Berdasarkan jenis permasalahan, isu terkait SLIK menjadi yang paling banyak dikonsultasikan dengan porsi 21,86% atau 197 layanan. Penipuan di sektor jasa keuangan menempati posisi kedua sebesar 16,32% atau 147 layanan.

Selanjutnya, penyalahgunaan data tercatat sebesar 9,66% atau 87 layanan, permasalahan lainnya 7,21% atau 65 layanan, serta permintaan keringanan kredit sebesar 5,77% atau 52 layanan.

Dilihat dari latar belakang konsumen, kelompok pegawai swasta mendominasi dengan 30,08% atau 271 orang. Wirausaha berada di posisi berikutnya sebesar 26,30% atau 237 orang, disusul ibu rumah tangga (IRT) sebesar 19,20% atau 173 orang.

Aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri menyumbang 13,32% atau 120 orang, sementara pelajar dan mahasiswa sebesar 5,66% atau 51 orang. Pensiunan tercatat 3,22% atau 29 orang, serta kategori umum lainnya sebesar 2,22% atau 20 orang.

Dari sisi gender, layanan konsultasi dan pengaduan lebih banyak diajukan oleh laki-laki sebesar 54,50% atau 491 konsumen, dibandingkan perempuan sebesar 45,50% atau 410 konsumen. Perbedaan ini menunjukkan adanya kecenderungan partisipasi yang relatif seimbang antara kedua kelompok.

Secara geografis, Kabupaten Cirebon menjadi wilayah dengan jumlah layanan terbanyak yakni 46,17% atau 416 layanan. Kota Cirebon menyusul dengan 28,75% atau 259 layanan.

Kabupaten Indramayu mencatat 10,21% atau 92 layanan, diikuti Kabupaten Kuningan sebesar 7,55% atau 68 layanan, serta Kabupaten Majalengka sebesar 6,22% atau 56 layanan. Sementara itu, wilayah di luar Ciayumajakuning menyumbang 1,11% atau 10 layanan.

Agus menegaskan, OJK Cirebon akan terus memperkuat layanan perlindungan konsumen serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat guna menekan potensi sengketa di sektor jasa keuangan.

"Edukasi dan pengawasan akan terus kami dorong agar masyarakat lebih terlindungi dan mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak,” katanya.

Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara digital yang terintegrasi dalam skala nasional.

Bertepatan dengan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026, Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan, sistem digital tersebut perlu untuk mengatasi tantangan akibat prosedur pelaporan yang berbelit hingga keterbatasan jangkauan lembaga penyelesaian sengketa.

“Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, digitalisasi sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa tersebut juga akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha, salah satunya dalam aktivitas periklanan produk.

Ia menuturkan, saat ini praktik disinformasi dan iklan menyesatkan meningkat, mulai dari overclaim produk kosmetik, investasi bodong, hingga promosi produk adiktif yang menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak.

“Fenomena tersebut diperparah oleh masifnya penyebaran informasi melalui platform digital yang sulit dikendalikan. YLKI mendesak penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik periklanan yang merugikan konsumen,” ujarnya.

Selain praktik iklan yang tidak bertanggung jawab, perluasan penggunaan platform digital juga menimbulkan risiko penipuan (scam) serta pencurian data dan informasi pribadi.

Ia mengatakan, data YLKI menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan secara konsisten masuk dalam lima besar sumber pengaduan selama lima tahun terakhir, dengan mayoritas kasus terkait penipuan, pembobolan akun, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Fenomena tersebut, lanjut dia, menunjukkan adanya keterkaitan erat antara lemahnya perlindungan data pribadi dengan meningkatnya kejahatan digital, termasuk yang terafiliasi dengan platform e-commerce (belanja online).

“Oleh karena itu, implementasi efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus menjadi prioritas, disertai pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi data konsumen,” imbuh Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat perlindungan konsumen menjelang lebaran lewat pengawasan terpadu, hingga kanal pengaduan terbuka di online.

Langkah ini dilakukan juga untuk menekan kasus penipuan penjualan baju Lebaran di media sosial. Modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan akun Instagram dengan tanda verifikasi atau centang biru serta jumlah pengikut yang besar untuk meyakinkan calon pembeli.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan masyarakat yang menjadi korban penipuan tersebut dapat melaporkan ke Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag.

“Langsung saja, langsung [korban bisa mengadu ke PKTN]. Kan kita memang terbuka untuk semua ya,” kata Budi saat ditemui seusai meninjau di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).

Budi menuturkan Kemendag akan terus melakukan pengawasan dan menerima pengaduan dari masyarakat terkait penipuan penjualan baju yang dipasarkan di media sosial.

Selain itu, sambung dia, Kemendag juga tengah menggodok Peraturan Mendag Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) di platform e-commerce, seperti Shopee—Tokopedia Cs.

“Pengawasan jadi kita terus melakukan monitor dan kami juga ingin sekarang lagi membenahi Permendag terkait dengan e-commerce,” imbuhnya.

Dia menjelaskan saat ini pemerintah tengah meninjau ulang dengan melibatkan pelaku usaha terkait Permendag 31/2023.

“Jadi akan kita lihat ulang kita evaluasi kembali nanti bareng-bareng dengan kementerian/lembaga dan juga pelaku usaha,” terangnya.

Dalam catatan Bisnis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya lonjakan kasus penipuan dalam transaksi belanja online menjelang Lebaran. Momentum ini rawan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hari raya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan tren kenaikan penipuan tersebut sudah terlihat sejak 10 hari pertama Ramadan. Dalam rentang waktu itu, terdapat 13.130 laporan penipuan dengan 22.593 rekening yang dilaporkan.

“Ini memang kita bisa lihat trennya itu meningkat dibandingkan sebelum bulan puasa maupun meningkat dibandingkan dengan 10 hari bulan puasa di tahun 2025,” kata wanita yang akrab disapa Kiki dalam Konferensi Pers RDKB Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Dia menjelaskan, modus yang kerap digunakan pelaku antara lain menawarkan berbagai produk seperti pakaian, aksesori, hingga kebutuhan persiapan Lebaran lainnya melalui platform online. Penawaran tersebut dibuat sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan dan umumnya menyasar ibu rumah tangga sebagai target utama.

“Itu memang banyak trennya seperti itu. Jadi, kita antisipasi itu banyak sekali penipuan transaksi belanja jual-beli online,” lanjutnya.

Selain itu, Kiki juga mengungkapkan bahwa penipuan dengan kedok investasi dan pemberian hadiah turut marak terjadi menjelang Lebaran. Dalam modus tersebut, korban biasanya menerima notifikasi atau pesan yang menyatakan bahwa mereka memenangkan hadiah tertentu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 9.323 pengaduan terkait pelindungan konsumen sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026. Aduan tersebut merupakan bagian dari total 65.139 permintaan layanan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).

Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan laporan tersebut menjadi perhatian OJK dalam memperkuat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Selain itu, OJK juga menerima 6.792 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal sejak awal 2026. Dari jumlah tersebut, mayoritas berkaitan dengan pinjaman online ilegal.

"Dari total tersebut, 5.470 pengaduan mengenai pinjol, tentu saja ini pinjaman online ilegal, 1.295 terkait investasi ilegal, dan 27 pengaduan terkait dengan gadai ilegal,"ujar Friderica dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Februari 2026 di Jakarta, Selasa (3/3).

Ia menegaskan OJK terus menggencarkan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Sepanjang periode tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan 953 entitas pinjaman online ilegal dan penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.

Dalam penanganan kasus penipuan keuangan, OJK melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) juga telah melakukan pemblokiran ratusan ribu rekening.

"Kami dapat menyampaikan bahwa jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening, dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar," jelas Friderica.

Data tersebut merupakan akumulasi pemblokiran sejak IASC dibentuk pada November 2024. OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, termasuk pemblokiran 75.711 nomor telepon yang terindikasi terkait penipuan keuangan.

Di sisi penegakan ketentuan terhadap pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), OJK telah menjatuhkan 16 sanksi peringatan tertulis kepada 16 PUJK, dua instruksi tertulis kepada dua PUJK, serta 12 sanksi denda kepada 10 PUJK sepanjang 2026.

Selain itu, dalam pengawasan perilaku pasar (market conduct), OJK juga mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 12 sanksi administratif berupa denda.

"Kami telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 12 sanksi administratif berupa denda," ujar Friderica.

OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan aturan guna melindungi konsumen serta menekan praktik keuangan ilegal di tengah meningkatnya aktivitas jasa keuangan digital.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerima sebanyak 7.887 aduan konsumen sepanjang Januari hingga Desember 2025.

Aduan terbanyak berasal dari transaksi daring (online).  Tercatat sebanyak 7.836 aduan atau 99,35 persen berkaitan dengan transaksi online, sedangkan transaksi offline hanya menyumbang 32 aduan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, dari total aduan tersebut, sebanyak 7.853 laporan atau sekitar 99,56 persen telah diselesaikan.

"Untuk periode Januari-Desember 2025, Kementerian Perdagangan telah melayani 7.887 aduan yang masuk dari berbagai saluran, termasuk 7.853 aduan telah selesai ditangani atau sekitar 99,56 persen," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (4/2) lalu.

Berdasarkan sektornya, sebagian besar keluhan terkait kluster barang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor dengan 1.861 aduan. Disusul sektor jasa keuangan sebanyak 1.321 aduan, jasa transportasi 657 aduan, serta sektor obat dan makanan 523 aduan.

Selanjutnya, sektor jasa telekomunikasi menerima 485 aduan, jasa pariwisata 319 aduan, listrik dan gas 114 aduan, layanan kesehatan 75 aduan, serta sektor perumahan 71 aduan. Sementara itu, aduan dari sektor lain-lain tercatat sebanyak 2.462 laporan.

Menurut Budi, penanganan pengaduan dilakukan melalui pemberian respons kepada konsumen lewat saluran resmi, serta klarifikasi kepada pelaku usaha guna membantu para pihak menemukan solusi.

Kemendag juga terus memperkuat perlindungan konsumen melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, penguatan kelembagaan, layanan pengaduan, edukasi konsumen dan pelaku usaha, serta penguatan regulasi.

"Upaya ini dilakukan untuk menjamin hak-hak konsumen, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan," pungkas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perkembangan terkini fintech P2P lending alias pinjaman online (pinjol) bermasalah, yakni PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pemegang saham KoinP2P telah melakukan suntikan modal dalam jumlah terbatas.

“Untuk mendukung kelangsungan operasional penyelenggara,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Selasa (13/1/2026).

Agusman menegaskan bahwa pihaknya terus memantau kondisi permodalan dan operasional KoinP2P untuk memastikan keberlanjutan usaha dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Selain itu, sesuai ketentuan, KoinP2P tetap wajib melayani dan menerima pengaduan yang diajukan oleh konsumen,” tegasnya.

Sebelumnya, dia juga menekankan OJK terus memantau dan mendorong penyelesaian pinjol KoinP2P. Bahkan, pada Oktober 2025, pihaknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk proses hukum atas dugaan tindak pidana.

“OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mengenai proses hukum atas dugaan tindak pidana maupun penyelesaian permasalahan yang terjadi di KoinP2P,” tegasnya dalam lembar jawaban tertulis RDK September 2025, dikutip pada Selasa (21/10/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, Lunaria Annua Teknologi yang berstatus anak usaha KoinWorks sebelumnya melakukan penundaan pembayaran (standstill) kepada sebagian pemberi dana (lender) karena adanya penyalahgunaan dana oleh salah satu peminjam atau borrower-nya.

Kasus yang menimpa KoinP2P ini melibatkan dugaan penipuan yang menyebabkan kerugian sekitar Rp365 miliar. Dugaan ini bermula dari seorang peminjam berinisial MT yang merupakan pemilik sebuah grup bisnis. MT diduga melakukan pemalsuan, penipuan, dan penggelapan dana, yang kini tengah dalam tahap penyelidikan polisi.

Menilik laman resmi KoinP2P, Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) perusahaan sebesar 57,36%. Artinya, TWP90-nya mencapai 42,64%, sangat jauh dari batas ketentuan OJK yang sebesar 5%.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan kembali dengan kelompok pemberi dana atau lender Dana Syariah Indonesia (DSI). Sebelumnya, OJK telah memfasilitasi pertemuan wakil Paguyuban Lender dengan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri.

Dalam pertemuan kali ini, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani bersama sejumlah pejabat lain OJK menerima enam orang wakil dari Paguyuban Lender DSI di Kantor OJK, Jakarta pada Selasa (30/12/2025).

Pada kesempatan dialog itu, Rizal menyatakan pertemuan yang kedua dengan perwakilan lender DSI ini merupakan bentuk komitmen OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam melindungi konsumen.

"Sebagai otoritas kami harus hadir baik di sisi pelindungan konsumen atau pengawas sektor jasa keuangan. Untuk urusan dana lender DSI ini kami sudah melakukan berbagai hal sesuai kewenangan kami," kata Rizal melalui rilis, Rabu (31/12/2025).

Pada 28 Oktober 2025, OJK memfasilitasi pertemuan antara wakil Paguyuban Lender DSI dengan Direktur Utama PT DSI Taufiq Aljufri sebagai tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Dalam pertemuan tersebut, Taufiq Aljufri menyatakan bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan kelompok lender dan kemudian disampaikan kepada OJK.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan terhadap DSI, OJK telah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan DSI.

"Kami akan melakukan best effort untuk menjalankan kewenangan yang kami punya. OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI," kata Rizal.

OJK juga sudah meningkatkan status pengawasan DSI menjadi pengawasan khusus dan melakukan pemeriksaan khusus dalam rangka melacak transaksi yang dilakukan DSI.

Dari sisi pengawasan, OJK pada 10 Desember 2025 telah menerbitkan instruksi tertulis kepada Direksi, Komisaris, DPS, dan Pemegang Saham PT DSI yang isinya meminta melaksanakan seluruh kewajiban terkait penyelesaian dan pengembalian hak lender dan menyusun rencana aksi dan upaya konkret pengembalian dana lender secara jelas, terukur, dalam kerangka waktu yang jelas baik yang telah disepakati atau belum. Hingga saat ini OJK telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap DSI.

Ketua Paguyuban Lender DSI Ahmad Pitoyo dalam kesempatan itu meminta dukungan OJK untuk mendapatkan kembali dana yang diinvestasikan melalui perusahaan tersebut.

Sanksi Administratif

Sebagai bagian dari langkah pengawasan, OJK telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada Dana Syariah Indonesia sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi ini merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada lender dan tidak melakukan kegiatan penyaluran pendanaan baru selama masa pembekuan.

Berdasarkan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (lender) maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap menjalankan operasional perusahaan secara normal, melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor layanan.

DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK menegaskan komitmennya untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pindar. OJK mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan platform pindar yang berizin dan diawasi OJK, serta memahami risiko layanan dan produk keuangan digital sebelum menempatkan dana.

Bisnis.com,MALANG — Sampai dengan akhir bulan November 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang telah mengadakan 135 kegiatan kegiatan edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen dengan total peserta sebanyak 39.294 orang.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan dari aspek layanan konsumen, OJK Malang telah memberikan 2.324 layanan konsumen yang terdiri dari 2.148 layanan pemberian informasi, 112 layanan penerimaan informasi, dan 64 layanan pengaduan.

"Layanan tersebut diberikan baik secara walk-in, melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen, maupun melalui kanal pelaporan OJK lainnya seperti Whatsapp 081-157-157-157 dan telepon," kata Farid Faletehan seperti dikutip Sabtu (27/12/2025).

Dari jumlah layanan konsumen tersebut, 966 layanan terkait sektor perbankan dengan mayoritas topik pelaporan SLIK (26,50%); 486 layanan terkait fintech peer-to-peer lending dengan mayoritas topik fraud eksternal (29,42%); 378 layanan terkait perusahaan pembiayaan dengan mayoritas topik pelaporan SLIK (24,60%); serta 33 layanan terkait perusahaan asuransi dengan mayoritas topik permasalahan klaim (78,78%).

Secara nasional, sejak 1 Januari hingga 30 November 2025, OJK telah menerima 23.147 pengaduan terkait entitas ilegal.

Dari total tersebut, 18.633 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 4.514 pengaduan terkait investasi ilegal.

Jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan/diblokir oleh Satgas PASTI sejak 2017 sampai dengan 30 November 2025 adalah 14.006 entitas ilegal.

Sejak 1 Januari sampai dengan 30 November 2025 saja, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas PASTI menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) pinjaman online ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Selain itu, Satgas PASTI memonitor laporan penipuan di IASC dan menemukan sebanyak 61.341 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan dari November 2024 sampai dengan 30 November 2025.

Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memblokir nomor yang dimaksud.

Sejak peluncuran pada November 2024 hingga 30 November 2025, IASC telah menerima 373.129 laporan yang terdiri dari 202.426 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 170.703 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

"Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 619.394 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 117.301. Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp8,2 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp389,3 miliar. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan," katanya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen yang terus dilakukan oleh OJK diharapkan dapat menghindarkan konsumen dari berbagai bentuk scamming pembiayaan maupun terhindar dari godaan lifestyle yang cenderung eksesif, di mana sumber pembiayaannya melebihi batas kemampuan pendapatan, konsumen lebih bijak dalam menggunakan pendapatan untuk memenuhi lifestyle.

Hal yang tak kalah penting, kata dia, yakni OJK dapat melakukan survei kepuasan konsumen atas layanan yang diberikan, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan terus untuk meningkatkan layanan secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat 851 pengaduan konsumen sepanjang 2025 dengan potensi kerugian mencapai Rp438,3 miliar.

Ketua Komisi Advokasi BPKN Fitrah Bukhari mengatakan pengaduan terbanyak berasal dari sektor jasa keuangan, sementara nilai kerugian terbesar terjadi pada sektor perumahan.

“Kalau tahun ini kita pengaduannya ada di angka 851 aduan,” kata Fitrah dalam Catatan Akhir Tahun (CAT) BPKN 2025 di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan potensi kerugian konsumen pada 2025 tercatat di angka Rp438,3 miliar, sedangkan nilai pemulihan yang berhasil dikembalikan sekitar Rp23 miliar.

Rendahnya pemulihan dibanding potensi kerugian, lanjut dia, dipengaruhi karakter kasus yang kerap bersifat sistemik, sehingga membutuhkan penanganan lintas pihak dan proses fasilitasi yang tidak singkat.

“Dari Rp430 miliar itu ada Rp402 miliar di satu sektor, itu sektor perumahan,” ujarnya.

Menurut Fitrah, sektor perumahan kerap melibatkan pengembang, perbankan atau lembaga pembiayaan, hingga notaris, sehingga upaya penyelesaian memerlukan pertemuan para pihak, klarifikasi, dan verifikasi dokumen.

BPKN juga mencatat tren pengaduan periode 2023-2025 mencapai 3.582 pengaduan, dengan sektor jasa keuangan menjadi penyumbang terbesar 1.047 pengaduan pada periode tersebut.

Berdasarkan data paparan BPKN, sektor jasa keuangan tercatat menyumbang 183 pengaduan, sedangkan sektor perumahan menjadi penyumbang terbesar dari sisi nilai kerugian pada 2025 seiring karakter transaksi yang bernilai tinggi.

Selain itu, BPKN menilai pengaduan konsumen tidak lagi semata terkait produk, melainkan juga kegagalan sistem layanan, termasuk pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif seperti penyelenggaraan konser.

Fitrah menyebut nilai kerugian pengaduan konser pada 2025 tercatat Rp407 juta, sementara pada tahun sebelumnya mencapai puluhan miliar rupiah pada kasus-kasus konser yang batal.

Lebih lanjut, BPKN mendorong penguatan perlindungan konsumen melalui penguatan regulasi dan kelembagaan, termasuk percepatan pembaruan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi digital dan kompleksitas kasus lintas sektor.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti meningkatnya pengaduan masyarakat terkait praktik penagihan utang, termasuk maraknya penipuan berkedok mata elang yang belakangan makin meresahkan.

Istilah mata elang selama ini digunakan untuk menyebut penagih utang (debt collector) dari perusahaan pembiayaan atau leasing yang bertugas melacak dan menyita kendaraan debitur yang menunggak cicilan.

Mereka dikenal memiliki kemampuan tajam mengidentifikasi plat nomor kendaraan di jalan.

Namun, kini muncul oknum yang memanfaatkan sebutan tersebut untuk melakukan kejahatan. Modusnya, mereka mengaku sebagai penagih resmi perusahaan pembiayaan, lalu mengambil sepeda motor korban di jalan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa pelaku mata elang palsu bukan bagian dari lembaga keuangan berizin.

“Ternyata banyak kejadian mata elang, yang disebut mata elang tadi sebenarnya adalah pelaku kejahatan yang mengatasnamakan perusahaan tertentu, padahal sebenarnya bukan,” ujar Friderica dalam konferensi pers, Jumat (7/11/2025).

Menurut Friderica, kasus seperti itu masuk kategori kejahatan umum yang menjadi ranah aparat penegak hukum, bukan wewenang OJK.

OJK hanya berwenang mengawasi dan menindak debt collector yang benar-benar bekerja di bawah pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) berizin.

“Untuk debt collector yang memang bekerja untuk kepentingan PUJK dan kemudian melakukan pelanggaran, maka PUJK yang menggunakan tenaga alih daya atau debt collector tersebut akan dikenakan sanksi oleh OJK,” jelasnya.

Friderica menambahkan, OJK terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan edukasi kepada pelaku usaha jasa keuangan agar praktik penagihan dilakukan sesuai aturan.

“Dan juga kita tegas sanksinya kalau memang terbukti melakukan kesalahan,” katanya.

Lonjakan aduan masyarakat turut menjadi perhatian OJK. Lembaga ini mencatat, pengaduan terkait debt collector meningkat lebih dari 10 kali lipat sejak 2021.

Hingga periode Januari–Agustus 2025, laporan soal debt collector mencapai 26,6 persen dari total pengaduan yang diterima OJK dan menjadikannya kategori pengaduan tertinggi.

Tren ini menegaskan bahwa praktik penagihan utang masih menjadi persoalan utama di sektor jasa keuangan, sekaligus memperlihatkan maraknya penyalahgunaan peran mata elang oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Teuku Muhammad Valdy Arief)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul OJK Ingatkan Adanya Modus Penipuan Mata Elang Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti meningkatnya pengaduan masyarakat terkait praktik penagihan utang, termasuk maraknya penipuan berkedok mata elang yang belakangan makin meresahkan.

Istilah mata elang selama ini digunakan untuk menyebut penagih utang (debt collector) dari perusahaan pembiayaan atau leasing yang bertugas melacak dan menyita kendaraan debitur yang menunggak cicilan.

Mereka dikenal memiliki kemampuan tajam mengidentifikasi plat nomor kendaraan di jalan.

Namun, kini muncul oknum yang memanfaatkan sebutan tersebut untuk melakukan kejahatan. Modusnya, mereka mengaku sebagai penagih resmi perusahaan pembiayaan, lalu mengambil sepeda motor korban di jalan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa pelaku mata elang palsu bukan bagian dari lembaga keuangan berizin.

“Ternyata banyak kejadian mata elang, yang disebut mata elang tadi sebenarnya adalah pelaku kejahatan yang mengatasnamakan perusahaan tertentu, padahal sebenarnya bukan,” ujar Friderica dalam konferensi pers, Jumat (7/11/2025).

Menurut Friderica, kasus seperti itu masuk kategori kejahatan umum yang menjadi ranah aparat penegak hukum, bukan wewenang OJK.

OJK hanya berwenang mengawasi dan menindak debt collector yang benar-benar bekerja di bawah pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) berizin.

“Untuk debt collector yang memang bekerja untuk kepentingan PUJK dan kemudian melakukan pelanggaran, maka PUJK yang menggunakan tenaga alih daya atau debt collector tersebut akan dikenakan sanksi oleh OJK,” jelasnya.

Friderica menambahkan, OJK terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan edukasi kepada pelaku usaha jasa keuangan agar praktik penagihan dilakukan sesuai aturan.

“Dan juga kita tegas sanksinya kalau memang terbukti melakukan kesalahan,” katanya.

Lonjakan aduan masyarakat turut menjadi perhatian OJK. Lembaga ini mencatat, pengaduan terkait debt collector meningkat lebih dari 10 kali lipat sejak 2021.

Hingga periode Januari–Agustus 2025, laporan soal debt collector mencapai 26,6 persen dari total pengaduan yang diterima OJK dan menjadikannya kategori pengaduan tertinggi.

Tren ini menegaskan bahwa praktik penagihan utang masih menjadi persoalan utama di sektor jasa keuangan, sekaligus memperlihatkan maraknya penyalahgunaan peran mata elang oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Teuku Muhammad Valdy Arief)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul OJK Ingatkan Adanya Modus Penipuan Mata Elang Palsu

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jakarta Keuangan (OJK) buka suara terkait penipuan debt collector atau mata elang palsu yang meresahkan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan mata elang palsu adalah oknum yang menarik unit kendaraan di jalan dengan mengatasnamakan perusahaan tertentu.

"Ternyata banyak kejadian di mana mata elang yang disebut mata elang tadi sebenarnya adalah pelaku kejahatan yang mengatasnamakan misalnya perusahaan tertentu gitu ya, padahal sebenarnya bukan gitu ya (perusahaan resmi)," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (7/11).

Wanita yang akrab disapa Kiki ini menegaskan, terkait kasus mata elang palsu, OJK telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum karena sudah masuk dalam tidak kejahatan umum.

Kiki mengatakan bahwa OJK memiliki kapasitas untuk mengatur debt collector yang berizin. Dia mengatakan bahwa penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan finansial merupakan hal yang lazim digunakan.

Akan tetapi dia mengingatkan, OJK akan menindak tegas Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melakukan penagihan melalui pihak ketiga atau debt collector yang melakukan pelanggaran.

"Maka PUJK yang menggunakan tenaga alih daya atau debt collector tersebut akan dikenakan sanksi oleh PUJK," tuturnya.

Dalam mengatasi hal ini, kata Kiki, OJK akan terus melakukan edukasi kepada perusahaan-perusahaan.

OJK mencatat, pengaduan terkait pelaku penagihan meningkat lebih dari 10 kali lipat sejak tahun 2021. Sementara sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025, isu penagihan mencakup hampir 20-30% dari total pengaduan konsumen.

"Persisnya 26,6% dari total pengaduan konsumen, menjadikan topik pengaduan terhadap debt collector ini adalah pengaduan yang tertinggi begitu ya memang ya," pungkasnya.