JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian rumah Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR). Hal itu dilakukan saat tim penyidik memeriksa Honggo Affandy sebagai saksi pada Selasa (26/5/2026).

"Hari ini penyidik mendalami saksi dari pelaku usaha di sektor properti, di mana dalam pemeriksaan ini penyidik menelusuri berkaitan dengan aset rumah yang dibeli saudara FAR di Cibubur," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Menurut dia, rumah senilai miliaran rupiah itu dibeli secara tunai saat Fadia masih menjabat bupati. Dalam pemeriksaan ini penyidik menelusuri sumber uang untuk pembelian aset tersebut.

"FAR diduga menggunakan perusahaannya untuk mendapatkan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang kemudian nanti kita akan lihat apakah dari hasil-hasil itulah kemudian FAR membeli sejumlah aset yang hari ini termasuk yang dilakukan klarifikasi pada pihak-pihak swasta," ungkap Budi.

Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Penetapan ini setelah yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengakui kesalahannya dalam sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pengakuan tersebut dia sampaikan saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

"Di hadapan yang mulia, saya ingin memulai dengan kalimat yang paling sederhana, paling langsung, dan paling jujur, saya salah, saya mengakui salah," ujar Noel.

Dia menyesal atas beberapa penerimaan seperti uang Rp3 miliar dan motor Ducati Scrambler. Sebagai pejabat publik dirinya kurang berhati-hati.

"Saya menyesal karena sebagai pejabat publik, saya seharusnya menjaga amanah dengan jauh lebih baik, lebih hati-hati," katanya.

"Saya seharusnya lebih waspada terhadap setiap ruang, setiap relasi, setiap komunikasi, setiap lingkungan jabatan, dan setiap keadaan yang dapat menimbulkan persoalan serta melukai kepercayaan masyarakat," sambungnya.

Dalam pleidoinya, dia tidak akan membenarkan atas apa yang dia telah perbuat. Dia tidak akan menyalahkan orang lain atas perkara yang menjeratnya ini.

"Perkara ini menjadi pukulan yang sangat besar dalam hidup saya. Saya merasakan bagaimana nama baik yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap," ucapnya.

Perkara ini tidak hanya berdampak kepada dirinya, tapi juga keluarganya harus rela menanggung malu atas apa yang dia perbuat.

Sebelumnya, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap empat aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Semarang, Jawa Tengah. pada Senin (25/5/2026). Mereka dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan DJBC.

Adapun, empat ASN yang dimaksud ialah, Khanan, Budi Winanto, Sutopo, dan Aditya Rahman Rony Putra. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Selain empat ASN, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menjadwalkan dua saksi lain dari unsur swasta, yakni Ign Denny Narendra dan Dana.

Belum ada informasi perihal kehadiran enam saksi yang dimaksud. Budi pun belum mengungkapkan apa yang digali penyidik dari keterangan enam saksi tersebut.

Diketahui, KPK menetapkan enam orang tersangka dalam suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT).

Keenam tersangka adalah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024-Januari 2026. Lalu, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

Kemudian, John Field selaku Pemilik PT Blueray, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional PT Blueray.

Kemudian, KPK kembali melakukan penahanan terhadap Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Jumat (27/2/2026).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) tahun 2017-2025. Salah satu yang menjadi tersangka yakni ASN Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).

Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat (22/5/2026), satu hari setelah Beneficial Owner PT QSS Sudianto ditetapkan tersangka.

"Tim Penyidik menetapkan dan menahan 4 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola IUP dan/atau IUP-OP PT QSS di Kalimantan Barat tahun 2017-2025," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Jumat (22/5/2026).

Salah satu yang ditetapkan tersangka di antaranya Analis Pertambangan Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berinisial HSFD. Sementara, tiga orang lainnya merupakan Komisaris, Direktur, dan Konsultan Perizinan.

Adapun 4 tersangka yakni:

1. Komisaris PT QSS berinisial YA

2. Konsultan Perizinan PT QSS dan Direktur PT BMU berinisial IA

3. Analis Pertambangan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM berinisial HSFD

4. Direktur PT QSS berinisial AP.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik, notulensi ekspose dengan ahli perhitungan kerugian keuangan negara, serta serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan 12 saksi," kata Anang.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka AP, YA, dan IA ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara itu, tersangka SDT dan HSFD ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit yang dilakukan PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2017-2025.

Satu tersangka itu yakni Sudianto (SDT) yang merupakan beneficial owner atau pemilik manfaat dari perusahaan tersebut. Usai pemeriksaan, dia langsung ditahan Kejagung.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief (HL) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, Rabu (20/5/2026). Dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Hilman soal upaya asosiasi atau PIHK mengelola kuota haji tambahan.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji, untuk pemeriksaan saksi HL didalami terkait upaya asosiasi ataupun PIHK untuk mengelola kuota haji tambahan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Budi menambahkan, penyidik juga kembali mengonfirmasi soal pertemuan asosiasi dengan Yaqut Cholil Qoumas yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama.

"Termasuk dikonfirmasi soal pertemuan-pertemuan dengan menteri dan pejabat lainnya terkait kuota haji tambahan," imbuh Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Namun, KPK belum menahan keduanya. Dengan penetapan tersebut, kini terdapat empat tersangka dalam kasus ini.

KPK lebih dulu mengumumkan tersangka atas nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya pun sudah ditahan. KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

JAKARTA - Narasi publik yang membentengi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dinilai mulai luruh. Asumsi bahwa latar belakang akademis universitas top dunia serta ketiadaan aliran dana langsung ke rekening pribadi sebagai bukti bersihnya dari niat jahat (mens rea), dipatahkan oleh dokumen-dokumen formil di persidangan.

Analisis hukum dari praktisi sekaligus pendiri Kairos Advocates, Andi Ryza Fardiansyah menegaskan bahwa hukum pidana bekerja dengan indikator objektif, bukan berdasarkan reputasi sosial atau moralitas subjektif seorang terdakwa. "Masyarakat sering kali keliru mencampuradukkan antara status sosial dengan ketiadaan niat jahat," tulis Andi Ryza, seperti dikutip dari media sosial pribadinya, Rabu (20/5/2026).

Dalam hukum pidana murni, mens rea dan pertanggungjawaban pidana (schuld) itu diukur secara objektif melalui tindakan persiapan (voorberijdingshandeling), kedudukan hukum, serta bagaimana sebuah perbuatan dieksekusi," sambungnya.

Menurut Andi, anggapan bahwa seseorang bersih hanya karena tidak ditemukan aliran dana langsung, merupakan cara pandang yang keliru dalam membedah white collar crime (kejahatan kerah putih).

"Inti dari delik korupsi tidak melulu soal memperkaya diri sendiri. Ketika sebuah kebijakan didesain secara sadar untuk memboroskan anggaran negara demi menguntungkan pihak ketiga atau korporasi tertentu, Sifat Melawan Hukum secara materil maupun formil sudah terpenuhi secara utuh," kata Andi.

Titik tumpu penuntut umum untuk membuktikan niat jahat tersebut bermuara pada diterbitkannya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan. Regulasi ini disinyalir kuat menabrak hierarki aturan di atasnya, yaitu UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN dan Perpres Nomor 123 Tahun 2020.

Dalam aturan yang lebih tinggi tersebut, pengalokasian DAK Fisik wajib didasarkan pada usulan dari Pemerintah Daerah (bottom-up). Itu karena merekalah yang memahami kebutuhan riil di lapangan. Namun, Permendikbud No. 5/2021 secara sepihak mengeliminasi skema usulan daerah tersebut dan menggantinya dengan rencana kegiatan terpusat.

Andi Ryza memaparkan, penghapusan mekanisme usulan daerah ini merupakan elemen persiapan (by design) agar proyek pengadaan massal ini tidak mendapat penolakan di tingkat bawah.

"Secara sosiologis hukum, jika mekanisme usulan daerah tetap dipertahankan, proyek ini akan kandas. Tidak semua Pemda membutuhkan laptop, apalagi mengarah pada spesifikasi Chromebook. Maka, cara satu-satunya agar anggaran triliunan dari APBN ini terserap ke ekosistem penyedia yang dituju adalah dengan memaksa daerah melalui regulasi menteri," ungkap Andi Ryza.

Lebih jauh, Andi Ryza menyoroti klausul pemaksaan yang disisipkan dalam Pasal 15 regulasi tersebut, di mana menteri memberikan otoritas kepada dirinya sendiri untuk menghentikan kucuran dana pendidikan bagi daerah yang tidak patuh melaksanakan juknis terpusat itu.

"Ada ancaman sanksi penghentian penyaluran dana yang dipasang di Pasal 15. Ini memperlihatkan bahwa regulasi ini memang didesain sebagai instrumen pemaksa struktural agar daerah tidak memiliki pilihan selain tunduk pada menu pengadaan terpusat. Rantai fakta inilah yang membuat pembelaan 'tidak tahu-menahu' menjadi runtuh demi hukum," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) . Penyidikan memfokuskan menelusuri dugaan aliran dana yang mengalir ke pihak di lingkungan Kemenhub.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik hari ini memanggil saksi Bambang Irawan Daeng Irate Djamal (BBG) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Bambang merupakan staf dari mantan Staf Ahli Menhub Bidang Logistik dan Multimoda Robby Kurniawan.

Keterangan BBG dibutuhkan penyidik untuk mendalami dugaan dana yang berawal dari tersangka Sudeweo (SDW) dalam perkara tersebut.

"Hari ini dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada saksi Saudara BBG. Pemeriksaan kali ini fokus terkait dugaan pemberian uang dari pihak Saudara SDW kepada Saudara RB yang sebelumnya sudah diperiksa," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

KPK menduga aliran uang dari SDW melalui RB mengalir ke sejumlah pihak di Kemenhub. Dana tersebut diduga berkaitan dengan proyek pembangunan jalur kereta api.

"Dari Saudara RB ini diduga uang yang mengalir dari pihak SDW ini cross ke pihak-pihak di Kementerian Perhubungan yang membawahi DJKA terkait pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jalur kereta di antaranya pembangunan jalur kereta di wilayah Jawa Timur," kata Budi.

Karena itu, pemeriksaan BBG untuk membuat terang dugaan penerimaan uang oleh pihak di Kemenhub. "Sehingga pemeriksaan saksi hari ini sekaligus untuk mengonfirmasi berkaitan dugaan penerimaan uang yang dilakukan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Saat ditanya apakah aliran dana dari Robby Kurniawan mengalir lebih lanjut ke mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, KPK menegaskan hal tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut.

"Nanti dari RB ini apakah ada mengalir kembali dari pemberian uang pihak-pihak di sisi pemberi ini. Nah, kita akan telusuri lagi apakah hanya berhenti di RB atau masih berlanjut," kata Budi.

JAKARTA - Majelis hakim menaksir kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) mencapai Rp5,2 triliun. Hal itu disampaikan majelis hakim dalam sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam selaku mantan konsultan di Kemendikbudristek, Selasa (12/5/2026).

"Yang secara langsung membuktikan keterlibatan operasional terdakwa dalam aktivasi Chrome Device Management yakni instrumen utama yang menyebabkan kerugian negara USD44.054.426 setara dengan Rp621.387.678.730," ujar Hakim Anggota Sunoto.

Terdapat penggelembungan harga atau mark up laptop dari harga pasar mencapai tiga kali lipat. "Dan secara matematis sederhana menunjukan adanya mark up sebesar Rp4 juta per unit atau tiga kali lipat dari harga pasar," katanya.

Sehingga, jumlah kerugian negara melebihi dari yang sudah dihitung BPKP. "Apabila dikalikan dengan jumlah pengadaan sebanyak 1.159.327 unit Chromebook setara dengan kerugian Rp4 triliunan lebih yang justru jauh lebih besar dari perhitungan BPKP sebesar Rp1.567.888.602.716,74," ucapnya.

Jika dijumlah, maka Rp4 juta (harga mark up) dikali 1.159.327 (jumlah pengadaan), hasilnya Rp4.637.308.000.000 (Rp4,6 triliun). Dengan demikian, taksiran kerugian negara terkait kasus tersebut mencapai Rp5,2 triliun.

Sebelumnya, Ibam divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Majelis hakim meyakini Ibam terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan laptop Chromebook dan CDM.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam, karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/5/2026). Ibam juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari penjara.

JAKARTA - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dua terdakwa yakni Alfian Nasution selaku Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011-2015 dan Hanung Budya selaku Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina Tahun 2014.

"Menjatuhkan pidana kepada dua terdakwa, karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama enam tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Adek Nurhadi membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, dua terdakwa juga dijatuhi denda masing-masing sebesar Rp1 miliar subsider 160 hari kurungan.

Putusan pidana kurungan badan yang dijatuhkan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun JPU menuntut Hanung dengan penjara 8 tahun dan Alfian 14 tahun.

Keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan badan.

JAKARTA - Koalisi Sulawesi Tenggara (Sultra) Bersih resmi melaporkan dugaan korupsi pengambilalihan dan penggunaan APBD untuk Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini menyeret nama mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam .

Perwakilan Koalisi Sultra Bersih Aman Arif menduga terjadi penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam pengalokasian APBD untuk kampus swasta tersebut. “Kami menduga ada penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam pengalokasian APBD untuk Unsultra,” ujar Aman, Sabtu (9/5/2026).

Dalam laporannya, koalisi mempersoalkan pendirian Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tahun 2010. Yayasan baru ini disebut mengambil alih aset Unsultra dari yayasan lama yang telah berdiri sejak 1967.

Menurut Aman, Nur Alam membuat akta pendirian yayasan baru saat masih menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus tercatat sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara. Hal ini dinilai menimbulkan konflik kepentingan karena yayasan sebelumnya didirikan oleh pemerintah daerah.

Koalisi juga menyoroti alokasi APBD Sulawesi Tenggara periode 2014–2021 yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan aset di Unsultra. Anggaran yang dipertanyakan antara lain pembangunan gedung Unsultra senilai Rp9,1 miliar. Pengadaan mebel, kursi, dan meja kerja pejabat Unsultra dengan total mencapai lebih dari Rp12 miliar.

“Belanja modal itu seharusnya digunakan untuk kepentingan kegiatan pemerintahan daerah, bukan untuk aset perguruan tinggi yang berada di bawah naungan yayasan milik Nur Alam dkk,” ucap Aman.

Koalisi Sultra Bersih menilai perbuatan tersebut diduga memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi serta merugikan keuangan negara.

Untuk mendukung laporan tersebut, pihaknya telah menyerahkan berbagai dokumen pendukung ke KPK. Dia berharap KPK segera menindaklanjuti laporan ini mengingat dugaan kerugian negara yang cukup besar. “KPK harus bergerak karena kerugian negaranya tidak main-main, sampai Rp12 miliar lebih,” ujar Aman.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian PT Blueray Cargo (BR) untuk memuluskan barang impornya. Hal itu didalami dari keterangan Ahmad Dedi (AD) selaku ASN di Ditjen Bea Cukai.

Ia merupakan saksi kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai yang memilih kabur dengan berlari menghindari wartawan seusai pemeriksaaan.

"Penyidik mendalami terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan dari PT BR yang kaitannya dengan pengurusan importasi barang atau pengurusan bea masuk," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Dari penerimaan tersebut, KPK turut mendalami dugaan adanya aliran uang ke kantong pribadi saksi yang dimaksud.

"Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang," ujarnya.

Budi menyatakan, pihaknya masih mendalami dugaan penerimaan tersebut melalui keterangan saksi. Terkait jumlah, Budi belum bisa menyebutkan.

"Untuk totalnya, ini masih masuk di materi penyidikan ya, jadi nanti kita tunggu saja perkembangannya," ucapnya.

Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Hal itu ia lakukan guna menghindari awak media yang mencoba mengonfirmasi materi pemeriksaannya hari ini.

Dengan mengenakan kemeja putih lengan pendek, celana hitam, serta membawa map dengan motif batik, yang bersangkutan terlihat lari dengan sekuat tenaga menghindari awak media yang mengejarnya.

Lari ini ia lakukan hingga jalan umum depan Gedung Merah Putih KPK. Meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas, ia tetap terus berlari.

Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tiga saksi lain dari unsur swasta, yakni Heri Setiyono, Hari Tommy, dan Hanapi Arbi.

SITARO - Penanganan anggaran bencana kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan korupsi dalam proses penanggulangan erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Perkara ini dinilai tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas penggunaan dana publik di daerah rawan bencana.

Penetapan Bupati Sitaro sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memunculkan perhatian luas masyarakat Sulawesi Utara, khususnya warga Sitaro. Proses hukum tersebut dinilai menjadi ujian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan objektif dan independen.

Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan Sitaro Normans Luntungan mengatakan, penetapan tersangka tersebut mengejutkan sebagian besar masyarakat. “Kejati telah menetapkan ibu bupati sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi Gunung Ruang. Hal ini sangat mengejutkan sebagian besar masyarakat Sitaro,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Sebagai politikus Partai Perindo, dia meminta publik tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu.

Normans menilai kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan dana penanganan bencana harus menjadi pembelajaran serius bagi seluruh pejabat publik. Pengelolaan anggaran negara harus sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terutama pada situasi kebencanaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Biar supaya hal ini menjadi pembelajaran bagi semua orang untuk jangan sekali-sekali bermain dengan uang negara,” katanya.

Dia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Normans turut menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara atas penanganan perkara tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih kepada kepala dan tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang telah bekerja pagi, siang, dan malam untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Gunung Ruang,” ujarnya.