Pertumbuhan yang Berdampak

Fenomena yang sering disebut sebagai “kutukan 5 persen menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir. Candra Fajri... | Halaman Lengkap

(SINDOnews Ekbis) 11/05/26 10:24 217465

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

FENOMENA yang sering disebut sebagai “kutukan 5 persen” menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung di situ-situ saja, belum mampu mengalami akselerasi secara signifikan selama lebih dari satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi nasional memang relatif terjaga di kisaran lima persen, pada Triwulan I-2026 tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan.

Capaian tersebut seharusnya menunjukkan adanya tren perubahan struktural perekonomian di mana perekonomian lebih didorong oleh peningkatan produktivitas, inovasi, maupun penguatan daya saing industri nasional.

Aktivitas ekonomi Indonesia hingga kini masih banyak ditopang oleh konsumsi domestik dan faktor musiman, sehingga fondasi pertumbuhan jangka panjang belum terbentuk secara optimal. Pertumbuhan ekonomi yang baik, harus diikuti oleh transformasi ekonomi yang lebih produktif, efisien, dan berbasis nilai tambah tinggi.

Permasalahan mendasar yang menghambat percepatan ekonomi Indonesia berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas, tingginya biaya logistik, serta persoalan kelembagaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Biaya distribusi antardaerah yang tinggi menyebabkan rantai pasok nasional menjadi kurang efisien dan memunculkan disparitas harga di berbagai wilayah.

Selain itu, hambatan birokrasi, kompleksitas perizinan, dan praktik korupsi masih menjadi faktor yang memengaruhi iklim investasi dan efisiensi dunia usaha. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi kebijakan, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Sementara kontribusi investasi produktif relatif lebih terbatas. Ketergantungan terhadap konsumsi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas produksi, efisiensi industri, dan ekspansi investasi belum menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Di tengah tantangan tersebut, sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung industrialisasi nasional justru menunjukkan kecenderungan melemah. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB Indonesia kini berada di bawah 20 persen, meski sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional dan tumbuh sekitar 5 persen pada Triwulan I-2026.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia perlu berupaya secara serius untuk mencegah deindustrialisasi prematur, di mana sektor manufaktur belum mampu berkembang menjadi motor utama transformasi ekonomi dan produktifitas nya masih rendah.

Paradoks Ekonomi Indonesia

Di tengah berbagai tantangan struktural dan tekanan ekonomi global yang masih membayangi perekonomian nasional, dinamika ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan patut diapresiasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih relatif kuat di tengah ketidakpastian geopolitik global, perlambatan perdagangan dunia, dan tingginya volatilitas harga komoditas internasional.

Salah satu faktor utama yang menopang pertumbuhan tersebut adalah meningkatnya belanja pemerintah secara signifikan. Di mana Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 21,81 persen (yoy), menjadi pertumbuhan tertinggi di antara seluruh komponen pengeluaran Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan tersebut dipengaruhi oleh realisasi pembayaran gaji ke-14 (THR), kenaikan belanja barang dan jasa, serta implementasi berbagai program prioritas pemerintah. Di antaranya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan penguatan sekolah rakyat yang secara langsung mendorong aktivitas ekonomi daerah, konsumsi rumah tangga, serta permintaan pada sektor pangan, transportasi, dan jasa sosial.

Dampak kebijakan tersebut tercermin pada tingginya pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai 13,14 persen serta sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 8,04 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa stimulus fiskal pemerintah masih memiliki efek pengganda (multiplier effect) cukup kuat dalam menjaga pergerakan ekonomi domestik.

Meskipun pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah apakah pertumbuhan tersebut benar-benar telah diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas?

Selain ditopang oleh belanja pemerintah, pemulihan ekonomi nasional juga didukung oleh membaiknya kinerja sektor industri pengolahan. Industri manufaktur masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, yakni sebesar 19,07 persen, dengan pertumbuhan mencapai 5,04 persen pada Triwulan I-2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur mulai kembali memainkan peran penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi setelah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, penguatan sektor industri seharusnya mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi sering dipandang sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tatkala ekonomi tumbuh, maka produksi meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja meluas, pendapatan masyarakat naik, dan konsumsi rumah tangga ikut menguat.

Sayangnya, di Indonesia, apabila ditelaah lebih mendalam, realitas sosial-ekonomi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kesejahteraan yang ideal. Meski tingkat pengangguran mengalami penurunan, jumlah penganggur Indonesia masih mencapai sekitar 7,24 juta orang pada Februari 2026.

Selain itu, kualitas pekerjaan juga masih menjadi tantangan serius karena pekerja formal hanya mencakup sekitar 40,58 persen dari total penduduk bekerja. Sedangkan sebagian besar lainnya masih berada di sektor informal yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

Bahkan, sekitar 49 juta orang masih bekerja tidak penuh waktu atau tergolong pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, stabil, dan berpendapatan layak.

Sebab itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 memang layak diapresiasi sebagai capaian makroekonomi yang positif. Namun tetap memperhatikan bahwa tantangan terbesar Indonesia ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar berkualitas, inklusif, mampu menciptakan pekerjaan formal yang layak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Penguatan Ekonomi Inklusif

Di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan dinamika struktural yang masih membayangi perekonomian nasional, Indonesia memerlukan arah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan. Tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan masyarakat yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada hakikatnya harus mampu diterjemahkan menjadi perluasan kesempatan kerja, meningkatnya aktivitas usaha produktif, serta penguatan daya beli rumah tangga. Sebab itu, kebijakan ekonomi nasional perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor yang memiliki kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja, seperti industri pengolahan, pertanian modern, ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam konteks tersebut, industrialisasi berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis yang penting agar Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Melainkan mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang dapat memperkuat struktur ekonomi domestik dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih luas.

Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari reformasi menyeluruh pada aspek produktivitas, pendidikan, dan iklim usaha nasional. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur logistik, menurunkan biaya distribusi, serta menyederhanakan regulasi investasi agar dunia usaha dapat berkembang secara lebih efisien dan kompetitif.

Efisiensi ekonomi dan kemudahan berusaha menjadi faktor penting dalam menarik investasi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja formal dalam skala besar. Pasalnya melalui iklim usaha yang lebih kondusif, sektor industri dan sektor riil nasional akan memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang, memperkuat kapasitas produksi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat.

Selain reformasi ekonomi dan industri, kualitas sumber daya manusia tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan transformasi pembangunan nasional. Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, serta penguatan konektivitas antara dunia pendidikan dan dunia kerja harus menjadi prioritas strategis agar tenaga kerja Indonesia lebih produktif, adaptif, dan siap menghadapi perkembangan teknologi.

Dengan sumber daya manusia yang unggul, sektor industri nasional akan memiliki kemampuan lebih besar untuk tumbuh sekaligus menyerap jutaan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Dalam konteks tersebut, berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, dan penguatan ekonomi desa perlu dipandang bukan hanya sebagai stimulus sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas manusia.

Sebab, keberhasilan pembangunan ekonomi pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, produktif, dan memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi yang bermartabat.

Sejatinya, tantangan terbesar pembangunan ekonomi Indonesia bukan sekadar menjaga pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat kelas menengah, meningkatkan daya beli rumah tangga, serta mengurangi ketimpangan sosial secara berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia membutuhkan arah pembangunan yang lebih inklusif, produktif, dan berbasis penguatan sektor riil.

Hal itu agar pertumbuhan yang tercipta tidak berhenti sebagai capaian statistik semata, melainkan benar-benar menjadi fondasi bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dalam jangka panjang. Semoga.

#pertumbuhan-ekonomi #ekonomi-indonesia #pertumbuhan-ekonomi-indonesia #ekonomi-nasional #produk-domestik-bruto-pdb

https://nasional.sindonews.com/read/1705467/18/pertumbuhan-yang-berdampak-1778468756