KSPI Prediksi PHK Massal Mengancam dalam 3 Bulan, Kemenaker Bantah
KSPI memprediksi gelombang PHK massal bakal terjadi 3 bulan ke depan akibat biaya bahan baku dan BBM industri yang melonjak imbas perang Asia Barat. Kemenaker mempertanyakannya.
(Kompas.com) 17/04/26 17:04 194764
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyebut terdapat tanda-tanda gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan.
Said mengatakan, penelitian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap, 65 persen perusahaan tidak akan merekrut karyawan baru dalam waktu dekat dan 50 persen perusahaan tidak akan melakukan ekspansi dalam 5 tahun kedepan.
“Itu menunjukkan tanda-tanda PHK akan terjadi tiga bulan ke depan,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).
KOMPAS.com/HANIFAH SALSABILA Presiden Partai Buruh Said Iqbal ditemui di demo buruh di depan Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan pada Rabu (4/3/2026).Menurut Said, kondisi itu timbul akibat perusahaan-perusahaan tanah air tertekan biaya bahan baku dan bahan bakar minyak (BBM) industri yang mahal imbas perang di Asia Barat.
Akibatnya, biaya produksi naik, membuat perusahaan tertekan hingga berencana mengurangi jumlah karyawan.
Said memandang, temuan Apindo bahwa 65 persen perusahaan tidak merekrut karyawan baru menunjukkan perusahaan tersebut hanya mengandalkan pekerja lama.
Tidak adanya pekerjaan tambahan dan diperparah dengan kenaikan ongkos produksi bakal berdampak ke karyawan kontrak.
“Itu kan berarti karyawan kontrak dipecat,” ujar Said.
Sebanyak 35 persen perusahaan yang akan merekrut karyawan baru menurutnya hanya terjadi pada sektor industri high-tech seperti teknologi dan informasi (IT) serta telekomunikasi.
Perusahaan-perusahaan tersebut tidak bergantung pada bahan baku impor dalam menjalankan roda bisnisnya.
FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).“Industri-industri high-tech seperti industri IT, telekomunikasi mungkin dia akan melakukan perekrutan karyawan baru dalam jumlah yang terbatas,” tutur Said.
Sementara, temuan bahwa 50 perusahaan tidak akan ekspansi menunjukkan pelaku usaha memilih menahan modal mereka.
Investor cenderung memilih tidak mengembangkan bisnisnya karena perang di Asia Barat memicu ketidakpastian harga BBM industri dan bahan baku impor.
“Investor itu tidak akan melakukan pengembangan karena apa? Faktor perang,” ucap Said.
Saat ini, kata Said, pihaknya sudah menerima informasi dari anggota serikat buruh terkait potensi PHK 9.000 pekerja di 10 perusahaan.
Informasi itu merupakan hasil diskusi para serikat pekerja dengan pihak manajemen perusahaan.
Sejumlah perusahaan yang bakal melakukan PHK terutama terkait garmen dan plastik.
Kedua sektor ini terdampak kenaikan bahan baku dan energi.
“Saya belum bisa menyebut nama perusahaannya karena teman-teman di tingkat pabrik meminta jangan disebut dulu karena kan belum terjadi PHK,” ujar Said.
“Ini akan terlihat di tiga bulan ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempertanyakan isu PHK yang dihembuskan KSPI.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, mengatakan pihaknya sudah berdialog dengan para mitra dan membuka kanal pengaduan sebagai bentuk mitigasi dampak perang.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menetapkan kebijakan yang baik dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi.
“Itu mau PHK itu datanya dari mana? Hasil proyeksinya dari mana? Karena kalau kita bicara 2-3 bulan lagi akan terjadi maka mana datanya? Proyeksinya mana?” ujar Indah di DPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#konfederasi-serikat-pekerja-indonesia-kspi #asosiasi-pengusaha-indonesia-apindo #pemutusan-hubungan-kerja-phk #kementerian-ketenagakerjaan-kemenaker