REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat pada kuartal II 2026 akibat tekanan global yang mulai berdampak pada sektor industri dalam negeri. Dalam laporan terbarunya dikutip di Jakarta, Rabu (20/5/2026), CORE menyebut konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global.

Untuk Indonesia yang industri manufakturnya masih bergantung pada impor bahan baku, gangguan tersebut mendorong kenaikan biaya operasional produksi.

“Tekanan pada pasar tenaga kerja bersumber dari dua hal yang lebih struktural, yaitu transmisi shock biaya dari konflik global ke dunia usaha dan ketergantungan industri Indonesia pada impor bahan baku,” tulis CORE dalam laporannya.

Seiring dengan kenaikan biaya tersebut, tekanan mulai dirasakan oleh dunia usaha dan berpotensi menekan serapan tenaga kerja.

Indikasi ini tercermin dari survei Purchasing Managers’ Index (PMI) S&P Global pada April 2026 yang menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

PMI pada April 2026 tercatat turun ke level 49,1 atau masuk zona kontraksi, setelah sebelumnya sempat mencapai 53,8 pada Februari 2026.

Dalam kondisi tersebut, CORE memperkirakan tekanan biaya dapat berujung pada peningkatan PHK dalam waktu dekat.

Berdasarkan simulasi menggunakan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tambahan PHK diperkirakan mencapai 15.300 hingga 20.300 pekerja.

PHK tersebut diperkirakan akan terkonsentrasi di wilayah aglomerasi industri, seperti sektor elektronik di Batam, tekstil dan pakaian jadi di Jawa Barat, kimia dan farmasi di Jawa Timur, serta industri alas kaki di Banten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memastikan pemerintah terus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak geopolitik global yang memanas imbas perang di Timur Tengah.

"Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran di Indonesia," kata Wamenaker di Jakarta, Ahad (17/5/2026) lalu.

Dia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum car free day di Bundaran HI, Jakarta.

Menurut Afriansyah, konflik global yang terjadi saat ini memberikan tekanan terhadap perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga pemerintah mengambil langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas lapangan pekerjaan. "Kita juga sekarang pada tahap kondisi global dunia, perang, ini berdampak kepada semua negara termasuk Indonesia," ujarnya.

Afriansyah menegaskan pemerintah terus memantau dampak kondisi geopolitik global terhadap ketenagakerjaan nasional guna mencegah meningkatnya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri nasional. "Tingkat pengangguran sekarang ini setara dengan 7,4 juta orang, sekitar 4,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia," bebernya.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini memperkuat berbagai program ketenagakerjaan untuk membantu masyarakat tetap memperoleh peluang kerja di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang dan berubah cepat.

Perluas program magang nasional

Afriansyah mengatakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memperluas Program Magang Nasional dengan meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang pada 2026. Menurut dia, program tersebut ditujukan membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri yang semakin kompetitif dan dinamis saat ini.

"Jadi untuk tahun 2026, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insya Allah lowongan sekitar 150 ribu, jadi dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu," jelasnya.

Selain program magang, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai pelatihan kerja guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara berkelanjutan. "Itu membuka (kuota) 70 ribu pelatihan, silakan mendaftar dan mengikuti. Pendaftarannya di aplikasi SIAPKerja. Di situlah nanti teman-teman bisa ikut mendaftar di magang hub, kemudian juga ikut di vokasi nasional atau pelatihan vokasi nasional," katanya.

"Di situ nanti diberikan insentif itu per hari untuk uang sakunya Rp 20.000, terus pelatihannya gratis selama bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan sertifikasi dari negara," tambah Wamenaker.

Ia menambahkan pemerintah meyakini kekuatan ekonomi rakyat menjadi fondasi penting menghadapi tekanan global sehingga penguatan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja terus diperluas di berbagai daerah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto kembali melayangkan pernyataan kontroversial dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kali ini soal pelemahan nilai tukar rupiah. Prabowo menarasikan, anjloknya nilai tukar rupiah tidak memberi dampak riil bagi kehidupan masyarakat di pedesaan karena masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS.

Pengamat Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik pernyataan RI 1 tersebut dengan menyinggung bahwa Prabowo perlu mempelajari topik pengantar ekonomi, yakni Economics 101.

Bhima menyampaikan, pelemahan nilai tukar rupiah jelas memberikan dampak bagi masyarakat, tak terkecuali di pedesaan. Sebab, terkoreksinya Mata Uang Garuda akan membuat biaya hidup semakin tinggi.

“Jangan dikira pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa. Karena seolah-olah sekarang semua bisa ditahan dengan adanya subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), harga BBM enggak naik gitu ya, juga subsidi LPG,” ujar Bhima saat dikonfirmasi Republika, Ahad (17/5/2026) lalu.

Permasalahannya, kata Bhima, Indonesia makin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global dibandingkan tahun 1998 ketika rupiah terjerembab akibat krisis finansial Asia. Ia menyebut, pada 1998, saat terjadi kenaikan tajam pada harga minyak tanah, masyarakat bisa beralih ke kayu bakar. Kondisi saat itu berbeda dengan kondisi hari ini.

“Tapi sekarang kayu bakarnya dari mana? Maka transmisi dari krisis energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah ini adalah efek yang mematikan bagi LPG dan harga-harga kebutuhan pokok,” terangnya.

Lebih lanjut, Bhima mengungkapkan masyarakat desa pasti akan terdampak akibat pelemahan nilai tukar rupiah karena penggunaan barang-barang impor. Terus bergulirnya masuknya barang impor yang dibutuhkan masyarakat di tengah terkoreksinya rupiah secara otomatis akan memberi dampak pada harga-harga kebutuhan masyarakat.

“Memangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor? Mulai dari handphone-nya, kendaraan bermotornya, komponen elektroniknya, mesin cucinya, itu semua akan terpengaruh. Pupuk pun, harga pupuk yang ada di sentra-sentra pertanian kalau rupiahnya makin lama makin melemah, juga akan terpengaruh. Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harganya nanti akan menekan masyarakat di pedesaan,” jelasnya.

Bhima juga menyoroti dampak lebih luas dari pelemahan rupiah. Di antaranya meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menunjukkan kondisi bahaya terhadap perekonomian rakyat.

“Jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, (berpotensi terjadi) PHK massal. Desa akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan. Kembali lagi ke desa, tapi dalam posisi tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Kan akan jadi beban desa,” tegasnya.

Bhima menekankan, pernyataan Prabowo selaku pemimpin negara dalam menanggapi pelemahan rupiah sangat disayangkan. Prabowo dinilai perlu mengevaluasi gaya komunikasinya agar tidak menimbulkan ‘keributan’ di ruang publik.

“Jadi kami sangat menyesalkan Prabowo terlalu menganggap enteng situasi sekarang yang harusnya di banyak negara pemimpin-pemimpinnya itu mempersiapkan kondisi yang terburuk dengan stimulus, mempersiapkan publik. Nah di Indonesia ini seolah justru menantang, menantang tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap-sikap dan cara komunikasi seperti itu sangat-sangat membahayakan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gelombang pemutusan hubungan kerja Starbucks kembali dengan pemangkasan 300 pekerjaan korporat di AS. Perusahaan berjanji akan membayar pesangon sebesar 120 juta dolar AS dan mengurangi nilai buku properti sebesar 280 juta dolar AS.

Sejak program transformasinya dimulai, Starbucks telah beberapa kali melakukan PHK, termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap 1.100 pegawai korporat yang diumumkan pada Februari tahun lalu.

Starbucks mengumumkan pada Jumat (15/5/2026) dini hari bahwa perusahaan akan melakukan PHK terhadap 300 pegawai korporat di Amerika Serikat yang bekerja di kantor pendukung regional. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk kembali mencapai “pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan.”

Perusahaan mengatakan akan mengonsolidasikan sejumlah kantor pendukung regional di AS, termasuk menutup beberapa kantor di Atlanta, Burbank, Chicago, dan Dallas. Starbucks juga menyatakan tengah meninjau organisasi pendukung internasionalnya dan memperkirakan akan ada pemangkasan pekerjaan tambahan di luar AS.

Menurut perusahaan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk “mempertajam fokus, memprioritaskan pekerjaan, mengurangi kompleksitas, dan menekan biaya.” Starbucks menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan memengaruhi operasional gerai kopi mereka.

Dalam beberapa kuartal terakhir, biaya operasional Starbucks meningkat seiring CEO Brian Niccol menjalankan strategi transformasi bisnis yang berfokus pada operasional gerai. Strategi tersebut mencakup investasi besar untuk menambah staf barista.

Pada bulan lalu, para eksekutif Starbucks menyebut perusahaan telah mencapai tonggak penting dalam proses transformasi setelah mencatat pertumbuhan penjualan terkuat dalam lebih dari dua tahun. Namun, margin laba operasional perusahaan tercatat turun hampir setengah sejak transformasi dimulai pada akhir 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terjadi kenaikan klaim terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) pada BPJS Ketenagakerjaan sepanjang Maret 2026. Menurut Ogi, fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Secara tahunan (year on year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp 1,85 triliun atau 14,1 persen yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” ujar Ogi dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Klaim JKP juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif. Salah satu langkahnya melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi serta profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” kata Ogi.

Ia menambahkan fenomena PHK juga perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat memengaruhi kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.

Menurut dia, masyarakat yang terkena PHK cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse atau nonaktif. Di sisi lain, risiko pada asuransi kredit meningkat akibat potensi gagal bayar debitur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persaingan di pasar tenaga kerja kian ketat. Sepanjang kuartal I 2026, satu lowongan pekerjaan diperebutkan sekitar 12 pencari kerja. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Tingginya tekanan juga tercermin dari besarnya aktivitas pencarian kerja. Pada Maret 2026, jumlah pengguna kategori jasa dan lowongan kerja di OLX mencapai sekitar 954 ribu, atau meningkat 46 persen dibanding Januari 2026.

Namun, lonjakan tersebut belum diimbangi ketersediaan pekerjaan. Sepanjang kuartal I 2026, jumlah pencari kerja mencapai lebih dari 523 ribu orang, sementara lowongan yang tersedia hanya sekitar 43 ribu posisi.

Ketatnya persaingan tidak lepas dari bertambahnya jumlah pencari kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 8.389 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang kuartal I 2026.

Di sisi lain, tren pencarian kerja juga meningkat, termasuk setelah periode Lebaran yang mencatat lonjakan signifikan. Hal ini mempertegas tingginya kebutuhan masyarakat terhadap peluang kerja.

Struktur pasar kerja pun belum banyak berubah. Posisi administrasi menjadi yang paling banyak dilamar, disusul marketing/sales, freelance, pengemudi, hingga SPG/SPB. Di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja juga didominasi posisi serupa, menunjukkan perputaran pasar kerja masih terkonsentrasi pada jenis pekerjaan yang sama.

Dari sisi wilayah, peluang kerja masih terkonsentrasi di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Bali. Sementara pencari kerja terbanyak berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

Di tengah kondisi tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk mempertemukan pencari kerja dan perusahaan. Salah satunya melalui bursa kerja daring.

Direktur OLX Agung Iskandar mengatakan proses rekrutmen perlu dibuat lebih cepat agar pencari kerja dapat segera terserap. “Melihat dinamika pasar tenaga kerja yang terus berkembang, tahun ini OLX menggelar OLX Job Fair Online dengan kemudahan 3C: cari lowongan pekerjaan, langsung chat, dan kirim CV. Hal ini memangkas proses rekrutmen yang terlalu lama,” ujarnya dalam keterangan, Senin (20/4/2026) lalu.

Bursa kerja daring tersebut digelar pada 11-26 April 2026 dengan menghadirkan lebih dari 1.300 lowongan kerja cepat, sekitar 1.200 posisi yang paling banyak dicari, serta lebih dari 800 peluang kerja lepas.

Kondisi ini menunjukkan persoalan pasar tenaga kerja tidak hanya pada akses informasi, tetapi juga keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru. Tanpa penguatan sektor riil, ketimpangan antara pencari kerja dan peluang kerja berpotensi berlanjut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyebut terdapat tanda-tanda gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan.

Said mengatakan, penelitian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap, 65 persen perusahaan tidak akan merekrut karyawan baru dalam waktu dekat dan 50 persen perusahaan tidak akan melakukan ekspansi dalam 5 tahun kedepan.

“Itu menunjukkan tanda-tanda PHK akan terjadi tiga bulan ke depan,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).

KOMPAS.com/HANIFAH SALSABILA Presiden Partai Buruh Said Iqbal ditemui di demo buruh di depan Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan pada Rabu (4/3/2026).

Menurut Said, kondisi itu timbul akibat perusahaan-perusahaan tanah air tertekan biaya bahan baku dan bahan bakar minyak (BBM) industri yang mahal imbas perang di Asia Barat.

Akibatnya, biaya produksi naik, membuat perusahaan tertekan hingga berencana mengurangi jumlah karyawan.

Said memandang, temuan Apindo bahwa 65 persen perusahaan tidak merekrut karyawan baru menunjukkan perusahaan tersebut hanya mengandalkan pekerja lama.

Tidak adanya pekerjaan tambahan dan diperparah dengan kenaikan ongkos produksi bakal berdampak ke karyawan kontrak.

“Itu kan berarti karyawan kontrak dipecat,” ujar Said.

Sebanyak 35 persen perusahaan yang akan merekrut karyawan baru menurutnya hanya terjadi pada sektor industri high-tech seperti teknologi dan informasi (IT) serta telekomunikasi.

Perusahaan-perusahaan tersebut tidak bergantung pada bahan baku impor dalam menjalankan roda bisnisnya.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Industri-industri high-tech seperti industri IT, telekomunikasi mungkin dia akan melakukan perekrutan karyawan baru dalam jumlah yang terbatas,” tutur Said.

Sementara, temuan bahwa 50 perusahaan tidak akan ekspansi menunjukkan pelaku usaha memilih menahan modal mereka.

Investor cenderung memilih tidak mengembangkan bisnisnya karena perang di Asia Barat memicu ketidakpastian harga BBM industri dan bahan baku impor.

“Investor itu tidak akan melakukan pengembangan karena apa? Faktor perang,” ucap Said.

Saat ini, kata Said, pihaknya sudah menerima informasi dari anggota serikat buruh terkait potensi PHK 9.000 pekerja di 10 perusahaan.

Informasi itu merupakan hasil diskusi para serikat pekerja dengan pihak manajemen perusahaan.

Sejumlah perusahaan yang bakal melakukan PHK terutama terkait garmen dan plastik.

Kedua sektor ini terdampak kenaikan bahan baku dan energi.

“Saya belum bisa menyebut nama perusahaannya karena teman-teman di tingkat pabrik meminta jangan disebut dulu karena kan belum terjadi PHK,” ujar Said.

“Ini akan terlihat di tiga bulan ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempertanyakan isu PHK yang dihembuskan KSPI.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, mengatakan pihaknya sudah berdialog dengan para mitra dan membuka kanal pengaduan sebagai bentuk mitigasi dampak perang.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menetapkan kebijakan yang baik dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi.

“Itu mau PHK itu datanya dari mana? Hasil proyeksinya dari mana? Karena kalau kita bicara 2-3 bulan lagi akan terjadi maka mana datanya? Proyeksinya mana?” ujar Indah di DPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus bidang tekstil, setelah perusahaan raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), dinyatakan pailit dan menutup kegiatan operasionalnya.

Prasetyo menjelaskan pemerintah menyiapkan BUMN baru tersebut untuk fokus menangani persoalan garmen dan tekstil melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. “Berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex, ini sedang dalam proses. Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses dapat diselesaikan sehingga PT Sritex, bagaimanapun, harus kita selamatkan dalam arti kegiatan ekonominya tetap berjalan,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menegaskan kegiatan operasional dan ekonomi Sritex harus tetap berjalan meskipun perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sritex terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 10 ribu karyawan.

Sritex yang merupakan salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut telah menghasilkan berbagai produk tekstil dan garmen untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

“Di sana kurang lebih mempekerjakan 10 ribu karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian dan seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” kata Pras.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan membentuk BUMN baru khusus sektor tekstil. Rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026.

Alasannya, industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif Amerika Serikat. “Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil. Tidak menghidupkan perusahaan tekstil lama,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil studi yang telah rampung, rencana tersebut akan dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Guna mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar 6 miliar dolar AS melalui BPI Danantara.

Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.

“Oleh karena itu, sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita dari 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam 10 tahun, serta bagaimana pendalaman value chain industri tekstil,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan variabel produksi industri manufaktur kembali berada pada zona kontraksi selama enam bulan berturut-turut, meski pesanan baru menunjukkan penguatan pada November 2025. Nilai produksi dalam Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tercatat turun 1,08 poin ke level 47,49, sedangkan variabel pesanan naik 0,68 poin ke 55,93.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan pelemahan produksi terjadi di tengah permintaan yang belum pulih sepenuhnya serta tekanan eksternal terkait fluktuasi nilai tukar dan dinamika geopolitik yang memengaruhi rantai pasok global. Meski demikian, peningkatan pesanan dari pasar domestik memberikan sinyal pemulihan yang mulai terbentuk.

“Kontraksi pada variabel produksi ini dipengaruhi oleh pelaku industri yang mengambil sikap wait and see dalam meningkatkan output, seiring permintaan yang belum sepenuhnya pulih, serta tekanan eksternal lain seperti fluktuasi nilai tukar dan dinamika geopolitik yang berdampak pada rantai pasok global,” ujar Febri dalam rilis IKI November 2025, dikutip Jumat (28/11/2025).

Terbantu naiknya permintaan domestik

Kemenperin mencatat permintaan domestik bergerak naik ke level 52,71, sedangkan permintaan berorientasi ekspor berada di posisi 54,18. Peningkatan pada pasar domestik mencerminkan dorongan kebijakan belanja dalam negeri yang memperkuat kontribusi industri pengolahan. Secara bersamaan, risiko limpahan produk dari negara terdampak perang tarif global tetap perlu diwaspadai agar kapasitas industri nasional tetap terjaga.

Optimisme pelaku industri menunjukkan tren positif dengan tingkat ekspektasi usaha enam bulan mendatang mencapai 71 persen, naik dari 70,5 persen pada Oktober. Pada periode yang sama, tingkat pesimisme turun ke 5,2 persen. Hasil survei mencatat 78 persen responden menyatakan kegiatan usahanya membaik atau stabil, sementara 22 persen menilai kondisi menurun.

Kinerja subsektor turut memberikan kontribusi positif terhadap IKI November 2025. Sebanyak 22 dari 23 subsektor berada dalam fase ekspansif dan memberikan sumbangan hingga 98,8 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan III 2025. Industri Pengolahan Tembakau menjadi subsektor dengan indeks tertinggi, ditopang kenaikan produksi rokok pada Oktober 2025 yang mencapai 27,9 miliar batang atau naik 7,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Produksi rokok secara kumulatif Januari–Oktober 2025 mencapai 250,9 miliar batang atau turun 1,91 persen dibandingkan periode 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh maraknya rokok ilegal yang mendorong pelaku industri melakukan penyesuaian produksi. “Rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu iklim usaha,” kata Febri.

Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional mencatat ekspansi pada level 57,68 poin. Subsektor ini terdorong peningkatan pesanan luar negeri setelah nilai ekspor pada September 2025 mencapai 81,87 juta dolar AS, naik 12,35 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Kemenperin menegaskan komitmen menjaga keberlanjutan ekspansi industri manufaktur melalui penguatan pasar domestik berbasis P3DN, ketersediaan energi kompetitif, perlindungan impor melalui SNI dan kebijakan selektif, serta dukungan hilirisasi berbasis sumber daya lokal. Upaya ini diperkuat melalui langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membatasi impor selektif dan pemberantasan barang ilegal yang berpotensi mengganggu struktur industri nasional.

Kondisi makroekonomi yang stabil turut menopang industri, dengan inflasi terjaga di 2,86 persen dan indikator permintaan domestik menguat. Penjualan eceran September tumbuh 3,7 persen dan Indeks Keyakinan Konsumen Oktober naik ke 121,2. PMI S&P Global Manufaktur Indonesia berada pada level 51,2, menandakan ekspansi tiga bulan beruntun.

Penguatan permintaan domestik menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan aktivitas industri. Kemenperin yakin dinamika ini mampu mendorong masuknya investasi baru ke sektor manufaktur melalui fasilitas fiskal, nonfiskal, dan kawasan industri yang telah disiapkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan industri hulu tekstil mengalami penurunan produksi yang signifikan. Seiring dengan itu, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

“Diperkirakan terjadi pemutusan karyawan sebesar 3.000 orang. Hal ini menjadi tanda deindustrialisasi benar-benar terjadi,” kata Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi, dalam keterangannya yang diterima Republika, Jumat (28/11/2025).

Menurut catatannya, terdapat lima pabrik tekstil yang telah setop produksi hingga menutup usahanya pada 2025. Kelima perusahaan tersebut yakni PT Polychem Indonesia yang memproduksi tekstil di Karawang dan Tangerang; PT Asia Pacific Fibers yang memproduksi serat polyester di Karawang; PT Rayon Utama Makmur, bagian dari Sritex Group, yang memproduksi serat rayon; serta PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries (Sulindafin) yang memproduksi serat dan benang polyester di Tangerang.

“Tutupnya lima perusahaan tersebut disebabkan kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik. Banjirnya produk impor dengan harga dumping berupa kain dan benang menjadi faktor utama tutupnya perusahaan-perusahaan ini. Saat ini, enam pabrik lainnya produksinya sudah di bawah 50 persen, bahkan ada yang sudah on-off. Lima mesin polimerisasi sudah setop, tidak produksi lagi,” terangnya.

Farhan menyebut, diprediksi akan terjadi penutupan pabrik tekstil lainnya pada 2026 mendatang. Hal itu akan terjadi apabila pemerintah tidak dapat mengontrol dan memberikan transparansi kepada publik mengenai pihak-pihak yang mendapat kuota impor terbesar, yang menyebabkan banjirnya produk impor di pasar domestik.

Pemerintah, lanjutnya, tentu mengetahui setiap produk impor yang masuk melalui pelabuhan besar karena tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu).

“Data itu mudah didapatkan bagi pemerintah. Kami tinggal menunggu action-nya saja. Sebab jika tidak ada tindakan korektif, enam perusahaan lainnya akan menyusul bangkrut karena tidak bisa menjual produknya di pasar domestik. Selain itu, anggota kami tidak dapat menentukan rencana produksi tahun depan karena tidak ada transparansi kuota impor yang diberikan pemerintah,” tegasnya.
Eva Rianti

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Organisasi buruh menyoroti angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat periode Januari hingga Oktober 2025 yang mencapai 15.657 orang. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK di seluruh Indonesia mencapai 70.244 orang.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat Dadan Sudiana mengatakan, lonjakan PHK terjadi di sektor tekstil dan produk tekstil akibat produk impor yang dominan. Ia menilai produsen lokal tidak mampu bersaing dengan produk dari China.

“Banyak pabrik tekstil kesulitan hingga akhirnya tutup,” ucap dia, Rabu (26/11/2025).

Ia menuturkan, wilayah-wilayah industri seperti Majalaya dan Cimahi mengalami penurunan aktivitas produksi. Selain itu, peralihan industri otomotif ke listrik berdampak kepada pemasok knalpot dan oli.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Roy Jinto menilai aturan tentang ketenagakerjaan berdampak kepada meningkatnya angka PHK. Ia menyoroti undang-undang cipta kerja yang mempermudah proses PHK dan menurunkan nilai pesangon. “PHK menjadi pilihan karena pesangonnya kecil,” kata dia.

Ia mengatakan, perusahaan pun banyak berstrategi dengan mengganti buruh tetap dengan pekerja kontrak, outsourcing, atau magang.

Pihaknya mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan industri lokal. Selain itu, meningkatkan daya beli buruh dengan upah yang layak.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, angkat bicara mengenai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT Indofarma. Dony meluruskan informasi tersebut.

“Sebenarnya bukan PHK, ya. Tetapi kami menawarkan langkah penyehatan, dan sebagian karyawan direkrut kembali,” ujar Dony usai konferensi pers di Gedung Garuda Sentra Operasi (GSO), Tangerang, Banten, Kamis (13/11/2025).

Dony mengatakan, Indofarma sebagai bagian dari BUMN tentu tidak akan mengambil langkah yang merugikan para pekerja. Ia menegaskan, setiap keputusan akan melalui kajian matang.

“Intinya begini, kami di Danantara tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak proper. Makanya mereka tetap senang, ya kan,” ucap Dony.

Ia menjelaskan, langkah yang dilakukan manajemen Indofarma merupakan bagian dari proses turnaround atau transformasi perusahaan. Dony menambahkan, Indofarma nantinya akan dikonsolidasikan ke dalam PT Kimia Farma, sesama anggota holding BUMN farmasi di bawah PT Bio Farma.

“Nanti akan mulai kerja lagi,” sambungnya.

Dony menuturkan, Danantara tidak terburu-buru menyalurkan dana modal kerja kepada Indofarma. Ia meminta perusahaan tersebut menata ulang profil serta fokus bisnisnya ke depan. “Kalau perusahaannya belum dalam profil sehat, percuma diberi uang pun bisnisnya tidak akan berjalan. Jadi kita harus logis, karena ini uang rakyat. Kalau dibagi-bagi tanpa perhitungan, justru berisiko,” kata Dony.