JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dinilai perlu dilakukan secara hati-hati.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengingatkan, pembatasan yang terlalu ketat berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Terutama pengemudi ojek online (ojol), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pekerja yang bergantung pada kendaraan untuk aktivitas sehari-hari.

"Jika pembatasan sangat minim di bawah pemakaian wajar tiap jenis kendaraan, maka kelompok yang paling terdampak adalah pengguna yang sangat bergantung pada Pertalite untuk aktivitas harian, seperti pekerja yang tiap hari membawa kendaraan, ojol, dan termasuk juga UMKM. Ini juga akan berdampak lanjutan ke daya beli yang akan menurun," kata Bisman kepada Kompas.com pada Sabtu (13/6/2026).

Menurut Bisman, pembatasan konsumsi Pertalite berbasis nominal, seperti isu pembatasan maksimal pembelian per transaksi, bukan menjadi mekanisme yang ideal.

Sebab, kebutuhan bahan bakar setiap kendaraan berbeda-beda sehingga pendekatan tersebut dinilai kurang efektif.

Ia menilai, jika pemerintah ingin memperketat penyaluran BBM subsidi, skema yang lebih realistis adalah pembatasan berdasarkan jenis kendaraan dan data pengguna.

Dalam hal ini, sistem QR Code yang telah diterapkan Pertamina dinilai dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran.

"Kalau pembatasan secara nominal kurang efektif karena kebutuhan tiap kendaraan berbeda. Jika diperlukan pembatasan, sebaiknya berbasis jenis kendaraan dan data pengguna. Sebenarnya sistem QR Code yang sekarang berjalan bisa untuk menjaga dan mengendalikan konsumsi Pertalite," ujarnya.

Bisman juga menilai antrean kendaraan di sejumlah SPBU tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bukti adanya pembatasan Pertalite.

Menurut dia, kondisi tersebut bisa dipicu berbagai faktor, mulai dari gangguan distribusi hingga meningkatnya permintaan akibat perilaku panic buying masyarakat.

Meski demikian, ia meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga tetap memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.

Di sisi lain, Bisman memandang isu pembatasan Pertalite tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi.

Kebijakan tersebut, menurut dia, juga berkaitan dengan upaya menjaga efisiensi anggaran dan keberlanjutan fiskal negara.

"Iya benar, isu pembatasan Pertalite ini dapat dibaca dalam konteks perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi serta memastikan subsidi dinikmati masyarakat yang berhak. Tujuannya untuk menjaga keamanan fiskal serta efisiensi anggaran dan energi," kata Bisman.

Pertamina pastikan stok Pertalite aman

PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite atau BBM subsidi dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, perusahaan terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur dan sistem distribusi yang terintegrasi di seluruh Indonesia.

"Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, keandalan pasokan Pertalite didukung oleh jaringan terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, armada distribusi, serta sistem pemantauan yang tersebar di berbagai daerah.

Dengan infrastruktur yang membentang dari Sabang hingga Merauke, Pertamina disebut mampu menjaga pasokan energi sekaligus merespons dengan cepat apabila terjadi peningkatan kebutuhan di suatu wilayah.

Roberth mengatakan, Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan seluruh unit operasional di delapan regional untuk mengantisipasi perubahan permintaan masyarakat.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya dengan jaringan unit operasi kami di delapan cabang kantor wilayah dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal," kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal pemerintah pada 2026. Selisih harga yang semakin lebar dengan Pertalite yang tetap dijual Rp10.000 per liter dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi dan meningkatkan beban anggaran negara.

"Hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi naik menjadi sekitar Rp203,7 triliun atau 45,6% dari pagu APBN, artinya ruang fiskal energi sudah padat sebelum risiko migrasi diperhitungkan penuh," kata Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Achmad, belanja subsidi dan kompensasi energi yang hingga April 2026 telah mencapai Rp153,1 triliun menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat kuota Pertalite tahun ini ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter, sementara konsumsi Pertamax diperkirakan berada pada kisaran 6,4 juta hingga 7 juta kiloliter per tahun.

Ia menjelaskan, potensi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite dapat menimbulkan tambahan beban subsidi yang tidak kecil. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, setiap liter BBM bersubsidi memiliki beban implisit bagi negara sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per liter.

Dalam skenario migrasi konsumen sebesar 20%, volume konsumsi Pertalite diperkirakan bertambah sekitar 1,3 juta kiloliter. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp6,5 triliun per tahun.

Bahkan, apabila perpindahan pengguna mencapai 60%, tambahan beban fiskal diperkirakan dapat mencapai Rp11,5 triliun hingga Rp19,5 triliun per tahun. Menurut Achmad, risiko tersebut perlu diantisipasi karena dapat mempersempit ruang gerak pemerintah dalam mengelola anggaran di tengah berbagai kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.

Ia menilai solusi jangka pendek tidak cukup hanya dengan melakukan penyesuaian harga, tetapi juga memperkuat ketepatan sasaran subsidi energi melalui perbaikan basis data kendaraan dan transaksi pembelian BBM. Langkah tersebut dinilai penting agar subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

Selain itu, pemerintah juga didorong menyiapkan bantalan sosial bagi kelompok rentan apabila kenaikan harga Pertamax memicu tekanan inflasi pada sektor lain. Komunikasi publik yang transparan juga diperlukan untuk menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha agar tidak terjadi kenaikan harga secara berlebihan.

Achmad menambahkan, percepatan pembangunan transportasi publik dan diversifikasi sumber energi perlu menjadi agenda prioritas untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Menurutnya, tantangan utama kebijakan energi saat ini adalah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan daya beli masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan pemerintah belum menghitung secara khusus potensi tambahan beban subsidi akibat perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Meski mengakui sebagian pengguna kemungkinan beralih ke BBM bersubsidi, ia menilai tidak seluruh konsumen Pertamax akan melakukan perpindahan karena mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan kendaraan masing-masing.

PT Pertamina Patra Niaga buka-bukaan soal ketersediaan pertalite bagi masyarakat saat ini.

Mereka memastikan bahwa saat ini pasokan pertalite dalam kondisi cukup dan tersedia.

Mereka menyatakan distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi untuk menjaga pasokan di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

"Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal. Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Roberth.

Roberth menjelaskan dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respons cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya dengan jaringan unit operasi kami di 8 Cabang Kantor Wilayah (Regional 1-8) dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kami telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga," lanjutnya.

Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina Patra Niaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

"Kami mengimbau masyarakat untuk Bijak menggunakan Energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Pertamina Patra Niaga akan terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga," tutup Roberth.

Bank Dunia mengungkapkan 20 persen rumah tangga terkaya di Indonesia justru menikmati lebih dari setengah manfaat subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini mencerminkan bahwa kelompok tersebut mempunyai lebih banyak kendaraan sehingga tingkat konsumsi BBM lebih tinggi.

Dalam laporan Bank Dunia bertajuk "Indonesia Economic Prospects' edisi Juni 2026, lembaga tersebut menilai kondisi tersebut justru membebani anggaran negara karena menyerap dana fiskal yang besar.

Di sisi lain, manfaat subsidi BBM dianggap belum tepat sasaran lantaran hanya memberikan dukungan terbatas kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.

"Akibatnya, sistem ini menyerap sumber daya fiskal yang langka sambil memberikan dukungan terbatas bagi masyarakat miskin dan rentan," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, Bank Dunia mencatat subsidi BBM masih lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya manfaat subsidi yang terus meningkat seiring kenaikan kelompok desil pendapatan.

Rumah tangga pada desil ke-10 atau kelompok 10 persen terkaya tercatat menerima manfaat subsidi terbesar, baik dari subsidi bensin, solar, maupun LPG. Sebaliknya, rumah tangga pada desil terbawah hanya memperoleh porsi subsidi yang relatif kecil.

[Gambas:Youtube]

Secara per kapita, total manfaat subsidi yang diterima kelompok desil tertinggi mencapai lebih dari Rp2,5 juta. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan kelompok desil terendah yang hanya memperoleh manfaat subsidi sekitar Rp50 ribu per kapita.

Bank Dunia menyebut temuan tersebut menunjukkan bahwa skema subsidi energi saat ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena lebih banyak mengalir kepada kelompok masyarakat yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi.

Melihat kondisi tersebut, mereka mengusulkan Indonesia untuk melakukan reformasi subsidi bahan bakar yang kredibel.

"Krisis minyak sekaligus membebani anggaran, mengikis cadangan fiskal sehingga membuka peluang untuk mereformasi subsidi bahan bakar," terangnya.

Adapun paket reformasi yang Bank Dunia usulkan meliputi tiga elemen. Pertama, penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan secara bertahap dan diumumkan sejak awal kepada masyarakat. Langkah ini dinilai dapat memperkecil kesenjangan antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar, sekaligus mengurangi beban subsidi yang ditanggung pemerintah.

Kedua, sebagian dana hasil penghematan reformasi subsidi BBM dialokasikan dalam bentuk bantuan tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin. Menurutnya, skema ini dapat sepenuhnya mengompensasi penurunan kesejahteraan yang dialami kelompok rentan akibat penyesuaian harga energi.

"Dengan biaya fiskal yang moderat sebesar sekitar 10 persen dari penghematan subsidi untuk transfer selama 1 bulan," kata Bank Dunia.

Ketiga, pemerintah mengalokasikan secara transparan dana hasil penghematan subsidi BBM ke berbagai program yang lebih produktif. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan sosial, membiayai investasi publik, serta mendukung mata pencaharian kelompok masyarakat yang terdampak penyesuaian subsidi.

"Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan meningkat seiring waktu, diperkirakan 1,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) selama dua tahun pertama, naik menjadi 2,1 persen setelah harga sepenuhnya disesuaikan," ungkapnya.

Bank Dunia menekankan reformasi subsidi BBM harus dibarengi pelaksanaan yang baik, mulai dari tahapan implementasi yang jelas, komunikasi publik yang efektif, kesiapan data penerima bantuan melalui DTSEN, hingga transparansi penggunaan dana hasil penghematan. Upaya tersebut dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap reformasi.

"Pelaporan yang transparan mengenai cara dana yang dihemat diinvestasikan kembali akan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mempertahankan reformasi," jelas Bank Dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengimbau pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi tetap tepat sasaran usai harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax mengalami kenaikan.

Wijayanto di Jakarta, Jumat (12/6/2026), menjelaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi subsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi. “Memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite bergeser menjadi konsumen,” kata Wijayanto.

Selain BBM, lanjut Wijayanto, pemerintah juga perlu menjaga agar subsidi listrik dan LPG tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun. Akses terhadap layanan BPJS Kesehatan juga perlu dipastikan tetap mudah dijangkau.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan terkait cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) agar tidak mengalami kenaikan yang dapat menambah beban rumah tangga.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan beras, minyak goreng, dan berbagai bahan pokok lainnya dengan harga yang tetap terjangkau.

Berbagai kebijakan tersebut bertujuan memastikan masyarakat tetap memiliki bantalan dalam menghadapi tekanan biaya hidup. “Jika hal-hal tersebut tidak hadir, dikhawatirkan inflasi akan meroket, masyarakat kesulitan hidup, dan berpotensi menimbulkan kekacauan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai keamanan pasokan BBM ke depan dan kemungkinan kenaikan harga Pertamax, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana mengubah kebijakan BBM bersubsidi.

"Untuk subsidi sama sekali enggak ada," kata Bahlil.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini masih melakukan kajian terhadap berbagai opsi kebijakan energi sebagai respons terhadap perkembangan global. Namun, prioritas utama pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui keberlanjutan program subsidi energi.

"Kita lagi mengeksplorasi semua alternatif-alternatif. Yang penting adalah kita itu menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah. Ini yang subsidi," ujarnya.

Menurut Bahlil, perhatian pemerintah difokuskan pada kelompok masyarakat yang memang membutuhkan dukungan negara. Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, pengguna umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.

"Sementara yang non-subsidi ini kan saudara-saudara kita yang punya kemampuan ekonomi jauh lebih baik ketimbang saudara-saudara kita yang memang harus disubsidi," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga memastikan ketersediaan pasokan BBM nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Pasokan mencukupi," ujarnya.

Bank Dunia menyoroti beban fiskal akibat kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah di tengah lonjakan harga minyak global. Lembaga ini menemukan, setelah dari subsidi BBM justru dinikmati 20% rumah tangga terkaya.

Berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia bertajuk Prospek Ekonomi Indonesia Edisi Juni, lembaga ini menilai, guncangan harga minyak global menimbulkan beban APBN dan menggerus ruang fiskal. Namun, lembaga ini menilai ada peluang dilakukannya reformasi pada subsidi BBM.

Bank Dunia menyebut paket reformasi yang kredibel perlu menggabungkan tiga elemen. Pertama, penyesuaian harga secara bertahap dan diumumkan di muka untuk mengurangi perbedaan antara harga subsidi dengan harga pasar.

Kedua, bantuan langsung tunai yang ditargetkan untuk 40% rumah tangga paling miskin untuk mengimbangi dampak yang ditimbulkan—jumlah nominal bantuan yang diberikan setiap bulan tidak menimbulkan beban fiskal yang terlampau besar, yakni hanya 10% dari total penghematan subsidi BBM.

Ketiga, realokasi penghematan subsidi BBM perlu dilakukan secara transparan untuk kegiatan perlindungan sosial, investasi publik, dan memberikan dukungan mata pencaharian bagi kelompok yang terdampak.

“Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan terakumulasi seiring waktu—diperkirakan akan setara dengan 1,3% dari PDB selama dua tahun pertama dan akan naik menjadi 2,1% setelah kebijakan penyesuaian harga diterapkan secara penuh,” kata Bank Dunia.

Bank Dunia juga menekankan hal yang patut diingat yakni prinsip-prinsip implementasi sama pentingnya dengan desain. Menurut Bank Dunia, implementasi berurutan secara bertahap, komunikasi publik yang jelas, kesiapan sistem pelaksanaan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dan perhitungan yang transparan tentang bagaimana penghematan subsidi BBM akan diinvestasikan kembali bakal membangun kepercayaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan reformasi.

Menurut Bank Dunia, reformasi subsidi BBM dapat mengubah respons fiskal pasca-guncangan menjadi penyesuaian yang lebih berkelanjutan jika diintegrasikan dalam “kesepakatan nasional” yang lebih luas.

Secara keseluruhan, menurut Bank Dunia, pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan alokasi belanja rutin yang berimbal hasil rendah ke investasi modal yang berdampak tinggi.

“Analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa angka multiplier untuk investasi publik Indonesia sekitar 1,4—artinya US$1,0 yang diinvestasikan dalam belanja modal akan menghasilkan aktivitas ekonomi senilai US$1,4 setelah periode dua tahun,” kata Bank Dunia.

Sebaliknya, angka multiplier untuk belanja konsumsi rutin secara statistik tidak terbukti berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengganda fiskal (fiscal multiplier) adalah rasio yang mengukur perubahan pendapatan nasional yang dapat diperoleh dari belanja pemerintah.

“Hasil temuan ini memperkuat argumen untuk mengalokasikan sumber daya untuk keperluan investasi, yang turut mendorong aktivitas sektor swasta (dengan angka multiplier sekitar 1,2),” kata Bank Dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) menyoroti implementasi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia karena dinilai masih salah sasaran dan justru menguntungkan masyarakat kelas atas.

Dalam laporan terbaru bertajuk Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mengungkapkan bahwa kelompok 20% rumah tangga terkaya di Indonesia menerima lebih dari separuh manfaat subsidi BBM. Ketimpangan distribusi manfaat ini mencerminkan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan dan konsumsi bahan bakar di kalangan masyarakat kelas atas tersebut.

Bank Dunia mencatat bahwa pengeluaran untuk subsidi energi di Tanah Air tetap menjadi komponen belanja publik yang signifikan dan bergejolak, yakni mencapai 1,6% dari produk domestik bruto (PDB). Akibatnya, sistem subsidi yang berjalan saat ini menyedot sumber daya fiskal yang langka.

"Sistem saat ini menyerap sumber daya fiskal yang terbatas, namun hanya memberikan dukungan yang terbatas bagi kelompok miskin dan rentan," simpul Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Kamis (11/6/2026).

Untuk mengatasi persoalan struktural ini, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu merekomendasikan pemerintah untuk menjalankan paket reformasi yang mencakup penyesuaian harga secara bertahap guna mempersempit jarak antara harga subsidi dan harga pasar.

Simulasi Bank Dunia menunjukkan bahwa pencabutan subsidi secara bertahap selama dua tahun ke depan dapat menghasilkan penghematan fiskal sebesar 1,3% dari PDB. Ruang fiskal ini diproyeksikan akan makin melebar hingga mencapai 2,1% dari PDB setelah harga disesuaikan secara penuh.

Kendati demikian, lembaga internasional tersebut tidak menampik adanya dampak negatif dari kebijakan ini. Pencabutan subsidi berisiko menurunkan tingkat kesejahteraan seluruh kelompok pendapatan sebesar 1,7% hingga 2,4% dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income), serta berpotensi memicu kenaikan tingkat kemiskinan sekitar 0,5 poin persentase.

Di sisi lain, Bank Dunia memproyeksi dampak rambatan tersebut dapat dikendalikan sepenuhnya melalui penyaluran bantuan langsung tunai berjangka waktu yang disasar khusus untuk 40% rumah tangga termiskin. Skema kompensasi terarah ini bahkan diyakini mampu menekan angka kemiskinan sebesar 0,3 poin persentase.

Biaya fiskal untuk program perlindungan ini pun dinilai relatif kecil, yang mana alokasi transfer tunai selama satu bulan diproyeksi hanya akan menyerap sekitar 10% dari total penghematan subsidi BBM.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menghitung dampak fiskal atas kemungkinan peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi Pertamax ke BBM subsidi Pertalite.

Untuk diketahui, konsumen diprakirakan beralih ke Pertalite yang harganya disubsidi pemerintah usai PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax, Rabu (10/6/2026).

"Kami belum hitung. Mungkin ditanya Pak Bahlil [Menteri ESDM] yang mengerti itu," ujarnya kepada wartawan usai rapat kerja (raker) di DPR, Kamis (11/6/2026).

Dari sisi otoritas fiskal, Purbaya mengaku tidak menghitung berapa potensi jumlah peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Namun, dia tidak memungkiri sebagian konsumen bakal berpindah ke Pertalite yang harganya saat ini masih lebih rendah.

Hanya saja, Purbaya meyakini tidak semua konsumen Pertamax akan langsung beralih ke BBM bersubsidi.

"Kan harusnya enggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Adapun sampai dengan Mei 2026, realisasi belanja subsidi dan kompensasi pemerintah secara keseluruh mencapai Rp203,7 triliun atau naik 208,2% (yoy) dari Mei 2025 Rp66,1 triliun. Kenaikan ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak.

Selain faktor tersebut, depresiasi nilai tukar rupiah turut berdampak ke biaya impor migas. Tidak hanya itu, pola pembayaran kompensasi ke pemerintah menjadi setiap bulan sebesar 70% turut memicu kenaikan belanja pos tersebut.

Realisasi penyaluran BBM sampai dengan bulan lalu juga sudah 6,3 juta kiloliter (kl) atau naik 8,6% (yoy) dari 5,8 juta kl Mei 2025.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan potensi peralihan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat dari nonsubsidi ke subsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap lonjakan beban anggaran negara. Hal ini merespons kekhawatiran adanya migrasi besar-besaran konsumen dari Pertamax ke Pertalite pascakenaikan harga yang cukup signifikan untuk jenis BBM RON 92 ke atas.

"Kita tidak hitung (beban anggaran tambahan subsidi). Tapi pasti ada beberapa persen yang pindah (menggunakan Pertalite), karena kan tidak semuanya pindah, karena kan yang beli Pertamax karena mobilnya cocok Pertamax," ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Purbaya mengaku saat ini kementeriannya belum mengantongi data pasti mengenai persentase riil masyarakat yang beralih ke Pertalite setelah penyesuaian tarif tersebut. Kondisi ini membuat Kementerian Keuangan belum melakukan kalkulasi mendalam terkait potensi pembengkakan kuota subsidi, dan menyarankan untuk mengonfirmasi detail teknis konsumsi tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga jual produk BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter yang mulai berlaku sejak 10 Juni lalu. Penyesuaian ini memicu disparitas harga yang semakin lebar dengan BBM bersubsidi, di mana Pertalite tetap bertahan di angka Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga komoditas nonsubsidi ini telah melalui proses evaluasi berkala sesuai dengan formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis perusahaan dan kepastian pasokan energi nasional.

Kendati harga lini produk ramah lingkungan mengalami kenaikan, Pertamina memastikan pasokan dan penyaluran BBM bersubsidi, baik jenis gasoline Pertalite maupun gas oil Biosolar, tetap berjalan normal di seluruh SPBU. Emiten pelat merah tersebut berkomitmen menjaga harga kedua produk penugasan itu tetap stabil demi menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkap alasan di balik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Simon menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina, Kamis (11/6).

Di tengah kenaikan Pertamax dan Pertamax Green, Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.

Ia memastikan harga Pertalite tetap dipatok Rp10 ribu per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sebagaimana ketentuan pemerintah.

"Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan," ujar Simon.

Perseroan, sambung Simon, memahami setiap penyesuaian harga BBM tentu akan menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Simon, penyesuaian harga tidak hanya dilakukan oleh SPBU Pertamina, tetapi juga oleh sejumlah SPBU milik badan usaha swasta.

[Gambas:Instagram]

"Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta," ujar Simon.

Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Simon menjamin Pertamina, dengan dukungan penuh dari Pemerintah, terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Simon juga berterimakasih kepada masyarakat atas dukungan yang diberikan selama ini dan mengajak masyarakat menggunakan energi secara bijak.

"Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat selama ini dan mari kita bersama-sama bijak menggunakan energi," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara mengenai kenaikan harga BBM nonsubsidi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi telah melalui proses perhitungan yang matang.

"Kenaikan harga BBM nonsubsidi, tak hanya Pertamax, tapi juga Dex series sebelumnya, tak terhindarkan," ujar Anggia saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Anggia menjelaskan harga BBM nonsubsidi menggunakan mekanisme yang mekanisme harga pasar. Dia menyampaikan komponen harga itu juga tak hanya mencakup harga minyak mentah, melainkan juga biaya distribusi dan lain sebagainya.

"Pemerintah memahami penyesuaian harga ini tidak mudah, namun langkah tersebut diperlukan agar sektor energi tetap sehat, pasokan terjaga, dan tidak menimbulkan distorsi di pasar energi nasional," lanjut Anggia.

Namun di sisi lain, ucap Anggia, Presiden Prabowo Subianto memastikan dan memberi arahan pada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melindungi kelompok rentan dan masyarakat bawah. Salah satunya dengan menjaga harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar atau solar subsidi tidak mengalami kenaikan harga.

"Harga pertalite dan solar subsidi tetap, ini bisa dipastikan. Hal ini dilakukan untuk melindungi daya belli masyarakat," kata Anggia.

Anggia memegaskan pemerintah juga terus memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran sesuai peruntukannya. Pemerintah, sambung dia, memastikan ketersediaan seluruh jenis BBM tetap aman sehingga masyarakat memiliki pilihan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.