Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dan rupiah kompak loyo sepanjang pekan. Lesunya pasar modal sejalan dengan kondisi fiskal negara yang kini sedang diuji oleh gejolak perang Timur Tengah.

IHSG yang berturut-turut ditutup melemah sejak perdagangan awal pekan, sampai sesi I hari ini, Jumat (24/4/2026) koreksi 3,06% ke 7.152. Di waktu yang sama, nilai tukar rupiah ambles 0,01% ke Rp17.284 dan berisiko terus tertekan akibat beban fiskal impor minyak mentah.

Head Of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh penguatan dolar AS, di mana indeks Dolar AS (DXY) justru sejauh ini relatif bergerak stabil.

"Tekanan terhadap rupiah tampak lebih mencerminkan faktor domestik. Dalam konteks ini, perlu ada evaluasi terhadap bauran kebijakan pemerintah dan otoritas moneter," ujar Liza dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Di sisi lain, tren kenaikan harga minyak global yang tembus US$100 per barel menambah tekanan terhadap fiskal. Kondisi diperparah dengan terganggunya jalur logistik minyak dunia yang membuat suplai pasokan BBM di dalam negeri terancam.

Kala beban fiskal bertambah, pemerintah tahun ini menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) yang menyedot belanja negara cukup besar, ditambah subsidi BBM yang pemerintah telah memutuskan tak menaikkan harga BBM subsidi.

Liza melanjutkan, dari sisi moneter keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan rupanya belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilisasi rupiah, mengindikasikan perlunya peran yang lebih agresif dan intensif bank sentral khususnya dalam penyediaan likuiditas dolar AS di pasar.

"Kondisi semakin kompleks dengan adanya tekanan eksternal dan persepsi risiko, termasuk isu MSCI, sovereign downgrade, serta konfirmasi outlook negatif sektor perbankan baru-baru ini oleh Fitch Ratings. Hal ini tentu berdampak pada daya tarik pasar obligasi negara di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat," ujarnya.

Dalam situasi tertekan ini, menurutnya pemerintah perlu meninjau kembali prioritas belanja negara agar ketahanan fiskal tetap terjaga. Selain itu, optimalisasi pengelolaan dana melalui entitas seperti Danantara juga menjadi perhatian.

"Efektivitas alokasi dan kualitas investasi perlu dijaga agar dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian, bukan sekadar akumulasi dana tanpa arah yang jelas," tandasnya.

Sementara itu, tim riset Phintraco Sekuritas menyebut pasar saham Indonesia saat ini masih tertekan oleh sentimen pelemahan nilai tukar rupiah. Secara teknikal, IHSG pada koreksi perdagangan Kamis (23/4) menunjukkan sinyal telah breakdown support 7.500 dan didukung volume. Histogram positif MACD makin menyempit dan berpotensi membentuk death cross, sementara stochastic RSI mengarah turun di area pivot.

Pada perdagangan akhir pekan ini, IHSG diperkirakan melanjutkan pelemahan dan menutup gap down di 7.308 serta menguji level 7.300.

"Sentimen negatif antara lain berasal dari pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar AS dan ditutup pada level Rp17.286 per dolar AS di pasar spot. Ini menjadi level penutupan terburuk bagi rupiah sepanjang masa serta merupakan pelemahan paling dalam di Asia," tulis sekuritas.

Analis menilai pelemahan rupiah yang relatif cepat ini di luar estimasi pasar sebelumnya. Saat ini nilai tukar rupiah tertekan oleh beban impor minyak mentah yang harganya melambung imbas konflik Timur Tengah.

Penutupan Selat Hormuz yang berlarut-larut membuat harga minyak bertahan di harga tinggi, di mana minyak Brent sempat menyentuh US$103 per barel dan minyak mentah WTI naik ke level US$98 per barel. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi inflasi dan melebarnya defisit anggaran belanja.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel akan menambah Rp6,8 triliun ke defisit APBN.

Untuk diketahui, APBN 2026 dirancang dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Rencana anggaran pemerintah itu disusun juga dengan asumsi harga minyak US$70 per barel.

Oleh sebab itu, kenaikan harga minyak dunia diakui Juda memberikan tekanan kepada ekonomi dan ruang fiskal pemerintah. Namun, dia memastikan tantangan ini bisa dikendalikan.

"Setiap US$1 kenaikan harga minyak menambah Rp6,8 triliun ke defisit fiskal. Ini adalah fakta, kami tidak bersembunyi dari fakta. Namun, ini poin kuncinya. Tantangan-tantangan ini dapat dikendalikan," ujarnya pada acara Fitch Ratings' Annual Indonesia Conference, Kamis (23/4/2026).

Untuk itu, Juda menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga batas defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. Ada berbagai cara yang ditempuh. Pertama, efisiensi belanja termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pada wakyu yang sama pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga subsidi BBM untuk mereka yang paling rentan.

Kedua, memstikan target penerimaan sesuai target. Juda memaparkan penerimaan pajak tumbuh 20% pada Maret 2026. Caranya dilakukan dengan mengoptimalkan Coretax, potensi penerimaan tambahan dari windfall harga komoditas, serta manajemen restitusi yang lebih baik.

Dia turut menegaskan kalkulasi bahwa defisit fiskal tetap bisa dikontrol di lebel 2,9% terhadap PDB, dengan skenario terburuk rata-rata harga minyak US$100 per barel sepanjang tahun.

"Harap dicatat bahwa harga minyak tahun ini, ICP, rata-rata sekitar US$79 per barel. Ini bukan harapan. Ini adalah perhitungan, dan ini adalah perhitungan yang siap kami pertahankan," tegasnya pada forum tersebut.

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu lalu menanggapi langsung penurunan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia oleh Fitch Ratings, Maret 2026 lalu. Juda menilai kekhawatiran Fitch yang mendasari penurunan outlook rating credit sovereign bonds pemerintah Indonesia adalah hal yang sah.

"Fitch Ratings baru-baru ini menunjukkan kekhawatiran yang sah. Saya bisa yakinkan anda bahwa kami mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut secara langsung," katanya.

Menurut Juda, peringkat utang Indonesia maish layak investasi (investment grade) karena dalam kategori BBB. Ini, menurutnya, berkat hasil dari kedisiplinan pemerintah bertahun-tahun termasuk dari sisi kebijakan moneter.

"Kami sepenuhnya berkomitmen terhadap kejelasan dan konsistensi kebijakan. Kami memahami tantangan-tantangan yang ada, harga energi, kondisi keuangan global yang ketat, dan peralihan sentimen," jelasnya.

membuat harga BBM di dalam negeri itu tetap tidak naik, misalnya, ya Itu dia akan keluar tekanannya di tempat lain, nilai tukar rupiah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2015-2019 Darmin Nasution menilai pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan eksternal yang meningkat.

Menurut Darmin, kebijakan menahan harga BBM bersubsidi saat harga minyak mentah dunia meningkat berimplikasi langsung terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

Saat ditemui dalam acara Simposium PT SMI 2026, Jakarta, Rabu, ia menjelaskan ketika harga minyak global naik sementara harga BBM dalam negeri tetap ditahan, pemerintah harus menanggung selisih biaya melalui subsidi yang lebih besar.

Kondisi ini meningkatkan kebutuhan pembiayaan sehingga memberi tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Artinya ya Anda (pemerintah) membuat harga BBM di dalam negeri itu tetap tidak naik, misalnya, ya Itu dia akan keluar tekanannya di tempat lain (nilai tukar rupiah),” ujarnya.

Darmin menekankan bahwa dalam situasi ketidakpastian global saat ini, pemerintah tidak dapat menjaga seluruh indikator ekonomi tetap optimal secara bersamaan.

Kebijakan untuk menahan harga energi perlu diimbangi dengan konsekuensi pada sisi lain, seperti meningkatnya beban fiskal atau tekanan terhadap nilai tukar. Maka dari itu, ia memandang diperlukan penyesuaian kebijakan agar beban tersebut tidak semakin membesar.

"Jadi itu adalah cost yang harus dipikul karena anda tidak mau adjust di sini (subsidi BBM). Harus ada adjustment supaya yang ke sana semua dia ke nilai tukar," jelas Darmin.

Adapun nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu melemah 38 poin atau 0,22 persen menjadi Rp17.181 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.143 per dolar AS.

Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan ini ketidakpastian gencatan senjata antara AS dengan Iran.

“Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, untuk memungkinkan pembicaraan berlanjut guna mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan orang dan mengguncang ekonomi global,” katanya.

Langkah yang diambil Trump dinilai tampak sepihak, dan belum jelas apakah Iran atau Zionis Israel akan setuju untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua pekan sebagaimana disepakati sebelumnya.

Di sisi lain, Trump mengatakan Angkatan Laut AS akan mempertahankan blokade pelabuhan dan pantai Iran, yang oleh para pemimpin Iran disebut sebagai tindakan perang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk orang kaya hampir mencapai 30 persen. Selain itu, ke depan ia tidak berencana mengguyur stimulus meski harga BBM nonsubsidi naik.

Menurut dia, pengguna BBM nonsubsidi umumnya berasal dari kelompok masyarakat mampu.

"Yang (BBM) non (subsidi) kenapa dikasih subsidi lagi? stimulus lagi? Itu orang mampu ya biar saja," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Purbaya menjelaskan kelompok masyarakat menengah atas hingga kaya, khususnya desil 8, 9, dan 10 telah menikmati berbagai bentuk subsidi pemerintah. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai tidak perlu direspons dengan stimulus tambahan.

Sebagai informasi, menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 8, 9, 10 merujuk pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi menengah ke atas hingga kaya. 

Purbaya menjelaskan porsi subsidi yang dinikmati kelompok masyarakat mampu sudah cukup besar.

[Gambas:Youtube]

"Mungkin desil 8, 9, 10 itu menikmati berapa persennya? Saya lupa persennya, tapi cukup besar hampir 30 persen subsidi yang kita kasih. Jadi kalau yang mampu itu harus bayar sedikit ya gak apa-apa," ujar Purbaya.

Hal senada pernah disampaikan Menkeu sebelumya, yakni Sri Mulyani dengan yang menyebutkan BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya. Padahal saat itu pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi energi hingga Rp502,4 triliun. Adapun tujuan subsidi untuk membantu masyarakat miskin atau tak mampu, tapi faktanya kelompok tersebut hanya menikmati sedikit.

"Jadi uang ratusan triliun ini yang banyak menikmati kelompok menengah atas. Yang paling miskin justru mendapatkan kecil," ujarnya dalam konferensi pers, Agustus 2022 lalu.

Per 18 April, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga beberapa jenis BBM nonsubsidi. Pertamax turbo dibanderol Rp19.400 per liter, naik dari Rp13.100 per liter.

Untuk dextlite, harga dibanderol Rp23.600 per liter, naik dari Maret atau sebelum kenaikan dilakukan yang di Rp14.200 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Pertamina Dex. Per 18 April harga BBM jenis tersebut dibanderol di Rp23.900 atau naik dibanding Maret yang hanya Rp14.500.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memberi sinyal harga Pertamax juga akan disesuaikan. Kepastiannya mengikuti harga minyak dunia.

Menurut Bahlil, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengikuti harga pasar minyak dunia. Artinya, jika ada kenaikan dan penurunan minyak global, maka dalam negeri akan mengikuti.

"Kalau harganya (minyak dunia) turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus (naik), ya mungkin (Pertamax) pasti ada penyesuaian," ujarnya ditemui di kantornya, Senin (20/4).

Bahlil menekankan beberapa harga BBM nonsubsidi sudah naik karena mengikuti harga minyak global. Pasalnya, dalam APBN ditetapkan harga ICP dilevel US$70 per barel, sedangkan harga minyak masih di atas US$90 per barel.

"Saya katakan bahwa kalau yang untuk BBM non-subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian," terangnya

Namun, Bahlil menekankan untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak akan ada kenaikan meski harga minyak dunia tak menentu. Sedangkan, untuk BBM nonsubsidi diserahkan ke badan usaha untuk mengatur harganya.

"Pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi dan itu kan peraturan Menteri ESDM 2022 kan sudah jelas itu ada formulasinya," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk orang kaya hampir mencapai 30 persen. Selain itu, ke depan ia tidak berencana mengguyur stimulus meski harga BBM nonsubsidi naik.

Menurut dia, pengguna BBM nonsubsidi umumnya berasal dari kelompok masyarakat mampu.

"Yang (BBM) non (subsidi) kenapa dikasih subsidi lagi? stimulus lagi? Itu orang mampu ya biar saja," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Purbaya menjelaskan kelompok masyarakat menengah atas hingga kaya, khususnya desil 8, 9, dan 10 telah menikmati berbagai bentuk subsidi pemerintah. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai tidak perlu direspons dengan stimulus tambahan.

Sebagai informasi, menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 8, 9, 10 merujuk pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi menengah ke atas hingga kaya. 

Purbaya menjelaskan porsi subsidi yang dinikmati kelompok masyarakat mampu sudah cukup besar.

[Gambas:Youtube]

"Mungkin desil 8, 9, 10 itu menikmati berapa persennya? Saya lupa persennya, tapi cukup besar hampir 30 persen subsidi yang kita kasih. Jadi kalau yang mampu itu harus bayar sedikit ya gak apa-apa," ujar Purbaya.

Hal senada pernah disampaikan Menkeu sebelumya, yakni Sri Mulyani dengan yang menyebutkan BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya. Padahal saat itu pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi energi hingga Rp502,4 triliun. Adapun tujuan subsidi untuk membantu masyarakat miskin atau tak mampu, tapi faktanya kelompok tersebut hanya menikmati sedikit.

"Jadi uang ratusan triliun ini yang banyak menikmati kelompok menengah atas. Yang paling miskin justru mendapatkan kecil," ujarnya dalam konferensi pers, Agustus 2022 lalu.

Per 18 April, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga beberapa jenis BBM nonsubsidi. Pertamax turbo dibanderol Rp19.400 per liter, naik dari Rp13.100 per liter.

Untuk dextlite, harga dibanderol Rp23.600 per liter, naik dari Maret atau sebelum kenaikan dilakukan yang di Rp14.200 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Pertamina Dex. Per 18 April harga BBM jenis tersebut dibanderol di Rp23.900 atau naik dibanding Maret yang hanya Rp14.500.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memberi sinyal harga Pertamax juga akan disesuaikan. Kepastiannya mengikuti harga minyak dunia.

Menurut Bahlil, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengikuti harga pasar minyak dunia. Artinya, jika ada kenaikan dan penurunan minyak global, maka dalam negeri akan mengikuti.

"Kalau harganya (minyak dunia) turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus (naik), ya mungkin (Pertamax) pasti ada penyesuaian," ujarnya ditemui di kantornya, Senin (20/4).

Bahlil menekankan beberapa harga BBM nonsubsidi sudah naik karena mengikuti harga minyak global. Pasalnya, dalam APBN ditetapkan harga ICP dilevel US$70 per barel, sedangkan harga minyak masih di atas US$90 per barel.

"Saya katakan bahwa kalau yang untuk BBM non-subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian," terangnya

Namun, Bahlil menekankan untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak akan ada kenaikan meski harga minyak dunia tak menentu. Sedangkan, untuk BBM nonsubsidi diserahkan ke badan usaha untuk mengatur harganya.

"Pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi dan itu kan peraturan Menteri ESDM 2022 kan sudah jelas itu ada formulasinya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi belanja pemerintah sekitar Rp150 triliun serta potensi peneriman dari windfall harga komoditas akan cukup untuk menutup defisit APBN yang diperkirakan melebar akibat harga minyak.

Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun yang dimiliki pemerintah di Bank Indonesia (BI) maupun perbankan adalah opsi terakhir dalam menutup defisit fiskal apabila kenaikan harga minyak terjadi sepanjang tahun. Sebab, dia menyatakan pemerintah sampai saat ini berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB.

"[SAL] Rp420 triliun itu betul-betul last line of defense. Yang kami kendalikan adalah belanja yang lain dan penghematan sudah cukup. Jadi saya tenang-tenang saja, makanya kalau di luar ribut saya bingung," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, upaya penghematan belanja dan potensi windfall harga komoditas yang tengah dihitung bersama Kementerian ESDM cukup untuk menutup defisit APBN. Sebab, diketahui belanja pemerintah meningkat khususnya subsidi BBM sebab kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya juga memastikan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, tidak akan naik sampai akhir tahun. Selain itu, defisit diprakirakan tetap di bawah 3% dengan perhitungan apabila harga minyak naik rata-rata sampai US$100 per barel sepanjang tahun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim pemerintah sudah menghemat belanja sekitar Rp150 triliun. Namun, dia belum mengungkap berapa potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia.

"Jadi yang [penghematan] Rp150 triliun tambah nanti penambahan dari ESDM. Jadi udah aman, hitungannya sudah aman dengan asumsi sampai US$100 per barel akhir tahun rata-rata," katanya.

Pada pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu, Selasa (21/4/2026), Purbaya turut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan defisit APBN harus di bawah 3% terhadap PDB. Hal ini juga disampaikan olehnya kepada sejumlah lembaga dan investor global saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internastional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting).

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Adapun Purbaya menyatakan sejauh ini tidak akan memberikan insentif bagi konsumen BBM nonsubsidi, yang akhir pekan lalu harganya sudah diumumkan naik. Dia menyebut pemerintah saat ini tengah memprioritaskan masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi.

SKENARIO PERANG

Dalam laporan terbaru lembaga pemeringkat S&P Global Ratings, intensitas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran pada April 2026 bakal memuncak dan penutupan Selat Hormuz bakal melonggar.

Kendati demikian, sejumlah disrupsi diproyeksikan bertahan sehingga rata-rata kenaikan harga minyak jenis Brent bakal bertengger di level US$85 per barel sepanjang 2026.

Adapun berdasarkan skenario perang berkepanjangan, maka minyak Brent bisa memuncak hingga US$200 per barel dan rata-rata harga bertengger di US$130 per barel di 2026.

Skenario pesimistis S&P ini dapat berdampak buruk ke APBN apabila benar terjadi. Hal ini lantaran pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak di level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Asumsi harga minyak bertengger rata-rata US$100 per barel ini juga menjadi acuan pemerintah terkait dengan defisit APBN. Dengan skenario itu, otoritas fiskal masih bisa menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyiapkan tiga skenario terburuk terkait dengan dampak perang. Skenario pertama, konflik tidak akan bertahan lama tetap memicu kenaikan harga energi 2026 sebesar 19%.

Akan tetapi, efeknya tetap akan teras dengan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan turun ke 3,1% sedangkan inflasi naik ke 4,4%.

Skenario kedua sudah masuk ke skenario buruk. Disrupsi berlanjut dan memicu kenaikan harga energi lebih tinggi, sekaligus memicu naiknya ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter lebih ketat. Pertumbuhan ekonomi global semakin turun ke 2,5% dan inflasi naik ke 5,4%.

"Skenario terparah kami mengasumsikan disrupsi pasokan energi berlanjut hingga tahun depan, dengan ketidakstabilan makro lebih besar. Pertumbuhan global turun ke 2% tahun ini dan tahun berikutnya, dan inflasi melebihi 6%," terang Direktur Riset IMF Pierre-Olivier Gourinchas pada press briefing, Selasa (14/4/2026).

PT Pertamina mengumumkan harga Solar, Pertalite, serta Pertamax RON 92 dan 95 tak naik pada akhir pekan lalu, meski tiga jenis BBM nonsubsidi naik lainnya lebih dari 50%. Keputusan ini memberi rasa lega bagi sebagian masyarakat di tengah tekanan daya beli.

Namun, apakah kebijakan ini masih tepat saat risiko krisis minyak diramal bakal berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun?

Para analis dan kalkulasi yang dilakukan Reuters memperkirakan, krisis minyak dapat bertahan lama, bahkan bertahun-tahun sekalipun perang antara Iran dengan AS-Israel segera berakhir. Arah dari penyelesaian perang hingga kini masih belum jelas meski batas waktu gencatan senjata berakhir pada Rabu sore (22/4) waktu Washington.

Ketegangan sempat memuncak sepanjang akhir pekan setelah militer AS menyita kapal kargo Iran yang mencoba menembus blokade di kawasan Teluk, yang oleh Teheran disebut sebagai pelanggaran gencatan senjata. Insiden ini langsung memperkeruh hubungan kedua pihak dan membuat Iran menolak melanjutkan perundingan.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya pelunakan sikap. Bloomberg pada Selasa (21/4) mengabarkan Iran akhirnya mengirimkan tim ke Pakistan untuk membuka kembali jalur diplomasi di tengah tekanan internasional

Harga minyak sempat melambung pada Senin (20/4) pun kembali turun pada hari ini. Berdasarkan data Investing.com pada pukul 13.58 WIB, minyak jenis Brent turun 0,64% dibandingkan perdagangan hari sebelumnya ke level US $ 4,87 per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan pada harga US$86,66 per barel, turun 0,87%.

Produksi Minyak Dunia yang Hilang dan Potensi Krisis Bertahun-tahun

Berdasarkan data Kpler, sejak perang pecah pada akhir Februari hingga pertengahan bulan ini, lebih dari 500 juta barel minyak mentah dan kondensat hilang dari pasar global. Ini adalah gangguan pasokan energi terbesar dalam sejarah modern.

Produksi yang hilang ini bernilai sekitar US$ 50 miliar atau setara Rp 860 triliun, dengan skala setara kebutuhan bahan bakar penerbangan global selama 10 pekan atau konsumsi energi dunia selama beberapa hari. Kerusakan infrastruktur energi di Timur Tengah serta penutupan Selat Hormuz turut memperparah gangguan, dengan produksi yang terganggu hingga sekitar 12 juta barel per hari.

Pemulihan pun diperkirakan tidak akan instan. Mengutip Reuters, para analis memperkirakan ladang minyak di Kuwait dan Irak membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk kembali normal, sedangkan perbaikan fasilitas penyulingan dan LNG di Qatar bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Badan Energi Internasional (IEA) dalam laporan pada pertengahan bulan ini (14/4) mencatat, pasokan minyak global anjlok sebesar 10,1 juta barel per hari pada Maret. Meskipun IEA tidak memperkirakan kekurangan minyak tahun ini, mereka telah menurunkan perkiraan pasokan minyak global secara tajam.

IEA kini memperkirakan, produksi minyak hanya akan melebihi permintaan sebesar 441.000 barel per hari, anjlok dibandingkan laporan pada bulan lalu sebanyak 2,4 juta barel per hari.

Peringatan IMF: Ada Urgensi Harga BBM Naik

Dana Moneter International atau IMF juga memperingatkan hal yang sama: dunia akan mengalami kekurangan minyak tahun ini meski perang berakhir cepat. IMF pun memperingatkan negara-negara untuk tidak menahan harga energi melalui subsidi yang luas.

Menurut lembaga tersebut, subsidi hanya menunda penyesuaian harga, membuat konsumsi BBM tetap tinggi, dan pada akhirnya memperbesar beban fiskal.

Direktur Urusan Fiskal IMF Rodrigo Valdes menjelaskan, harga energi perlu lebih mahal di tengah kondisi stok dunia yang terbatas. Harga BBM yang murah membuat pola konsumsi masyarakat tidak berubah. Padahal, dunia sedang kekurangan minyak.

"Energi perlu lebih mahal untuk semua orang, sehingga penyesuaian terjadi dan konsumsi menjadi lebih sedikit," kata Valdes seperti dikutip dari Reuters.

Ia menyarankan pemerintah yang masih memberikan subsidi BBM dalam jumlah besar untuk menyesuaikan harga dan mengkompensasinya dengan bantuan tunai sementara kepada kelompok masyarakat yang ditargetkan.

"Ini adalah guncangan global dan jika negara-negara menekan sinyal harga, harga global akan lebih tinggi. Sangat penting untuk memberikan sinyal harga, agar permintaan dapat turun," kata dia.

Risiko Naik atau Tidaknya Harga BBM

Pemerintah tak mengindahkan peringatan IMF. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berkali-kali memastikan harga BBM subsidi tak akan naik hingga akhir tahun, sepanjang rata-rata harga minyak di bawah US$ 100 per barel.

"Hitungannya sudah aman (tambahan subsidi BBM) dengan asumsi harga minyak US$ 100 dolar per dolar. Sekarang harganya sekitar US$ 95, saya duga tidak akan bertahan lama karena semua ingin mencari jalan damai," ujar Purbaya dalam wawancara dengan media, Selasa (21/3).

Ia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cukup kuat untuk menahan gejolak harga minyak. Pemerintah akan menekan belanja melalui penghematan dan menambah sumber pendapatan lain. Selain itu, masih ada Saldo Anggaran Lebih atau SAL sebesar Rp 420 triliun yang berfungsi sebagai pertahanan terakhir atau last line of defense.

Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai risiko menaikkan harga BBM terlalu besar. Dampaknya tak hanya pada ekonomi, tetapi juga terhadap kondisi sosial politik.

"Menurut saya, keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM itu luar biasa berani dan harus kita apresiasi," ujar Piter kepada Katadata.co.id.

Pertamina pada akhir pekan lalu tak hanya mempertahankan harga BBM subsidi, tetapi juga Pertamax Ron 92 dan 95 yang merupakan BBM nonsubsidi, seperti grafis di bawah ini.

Jika kenaikan harga minyak ditransmisikan sepenuhnya ke harga BBM, menurut Piter, inflasi akan meningkat tajam dan berpotensi menekan daya beli masyarakat. Hal ini dapat memicu dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Namun, Piter juga mengingatkan, keputusan ini berisiko membuat beban subsidi melonjak, terlebih jika harga minyak bertahan lama. Kondisi ini pun perlu diantisipasi dengan menghemat belanja secara besar-besaran.

Sebaliknya. Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai skenario harga tinggi perlu diantisipasi sejak awal. Pemerintah tak bisa sekadar berharap harga minyak kembali turun dalam waktu dekat.

"Sebenarnya pelaku pasar atau pebisnis itu ingin kebijakan yang rasional, bukan yang me-nina bobo-kan. Dari sisi game teory, lebih baik kita berjaga-jaga. Kalau ramalan IMF tidak terjadi, ya bagus, kita jadi punya uang lebih," ujar David.

Ia setuju dengan peringatan IMF terkait subsidi BBM. Kebijakan pemerintah untuk menahan harga memang berisiko membuat konsumsi tetap tinggi karena tidak ada sinyal harga yang mendorong masyarakat untuk berhemat.

David pun menilai, penyesuaian harga BBM sebenarnya masih dapat dilakukan secara terukur. Ia memperkirakan, sekalipun harga Pertalite naik hingga 40%, inflasi berpotensi naik di rentang 4,5% hingga 4,8%, masih dalam batas yang terkendali meski di atas target bank sentral.

"Itu sudah dengan asumsi seluruh BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax naik. Jika Pertalite tidak naik, dan hanya Pertamax saja, proyeksi inflasinya 3,5% hingga 3,7%," kata dia.

Dalam konteks tersebut, menurut dia, kebijakan yang lebih rasional adalah mengombinasikan penyesuaian harga secara bertahap dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok rentan. Skema ini dinilai lebih efektif menjaga daya beli tanpa mengorbankan disiplin fiskal, dibandingkan menahan harga secara menyeluruh yang dapat membebani anggaran dalam jangka panjang.

"Kita tahu bahwa subsidi BBM ini kan sebenarnya mis-alokasi, dinikmati sebagian besar masyarakat perkotaan, bukan masyarakat di pelosok yang sebenarnya membutuhkan. Ini kan sebenarnya isu lama," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam situasi ketidakpastian global, kebijakan yang tidak diantisipasi dengan baik dapat meningkatkan persepsi risiko terhadap perekonomian, yang dapat berdampak pada minat investor dan biaya pembiayaan negara. Apalagi, lembaga pemeringkat global, S&P telah memperingatkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup rentan terhadap kenaikan harga minyak.

"Kita bisa kena dua masalah: beban negara naik dan rating turun atau outlook-nya negatif sehingga modal asing keluar dari pasar dan rupiah bisa berat," kata David.

Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skenario sejak awal, termasuk efisiensi anggaran dan penyesuaian kebijakan secara bertahap, agar tetap memiliki ruang menjaga stabilitas fiskal jika tekanan berlangsung lebih lama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan keputusan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan kebijakan tepat dalam mengurangi beban APBN untuk membayar kompensasi akibat Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian. BBM nonsubsidi memang tidak didesain untuk ditahan karena dapat meningkatkan beban fiskal.

"Kendati agak terlambat, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM nonsubsidi yang berlaku mulai 18 April 2026," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (19/4/2026).

Fahmy menyampaikan kenaikan harga BBM nonsubsidi kali ini cukup tinggi, tetapi diperkirakan tidak akan menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli secara signifikan. Alasannya, jumlah konsumen BBM nonsubsidi tidak terlalu besar dan dikategorikan sebagai kelas atas dengan daya beli kuat.

"Kenaikan harga BBM nonsubsidi tanpa menaikkan harga BBM Pertamax dan Green Pertamax juga amat strategis," ucap Fahmy.

Pasalnya, lanjut Fahmy, jumlah konsumen kedua BBM itu relatif lebih besar ketimbang tiga BBM nonsubsidi lainnya. Hal ini dikhawatirkan memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat jika harganya dinaikkan.

"Selain itu, kalau harga BBM Pertamax dan Green Pertamax dinaikkan, sedangkan harga BBM Pertalite tidak dinaikkan, akan mendorong migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite, yang akan membengkakkan subsidi BBM," sambung Fahmy.

Ia mengatakan pemerintah juga memberikan jaminan bahwa BBM subsidi, Pertalite dan Solar, tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026. Dia menilai jaminan tersebut memang memberikan kepastian bagi konsumen dalam jangka panjang sehingga dapat mencegah panic buying.

Namun, lanjut Fahmy, penggunaan tolok ukur waktu (time frame) sangat berisiko mengecewakan konsumen jika tolok ukur itu tidak dapat dipenuhi, sehingga jaminan itu menjadi pemberian harapan palsu (PHP). Pasalnya, ucap Fahmy, eskalasi perang Timur Tengah tidak dapat diprediksi (unpredictable) kapan berakhir.

"Jaminan itu akan lebih efektif kalau pemerintah menggunakan tolok ukur harga minyak dunia ketimbang indikator waktu dalam memutuskan kenaikan harga BBM subsidi sehingga masyarakat tidak kecewa karena PHP," kata Fahmy.

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah BBM yang mereka jual per Sabtu 18 April ini buntut perang AS-Israel lawan Iran.

Mengutip situs mypertamina.id, sejumlah harga BBM melesat tajam imbas kebijakan tersebut.

Kenaikan tajam salah satunya terjadi pada harga pertamax turbo. Harga BBM jenis ini melesat dari yang 1 Maret atau saat terakhir Pertamina mengubah kebijakan harga BBM Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.

Selain pertamax turbo, dextlite harganya juga melesat dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter.

Harga pertamina dex juga melesat dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Meski demikian, Pertamina memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi.

BBM jenis pertalite sampai saat ini masih dibanderol di harga Rp10 ribu per liter.

Pun begitu dengan BBM jenis solar. Sampai Sabtu ini, Pertamina masih mempertahankan harga solar di Rp6.800 per liter.

Pertamina juga masih mempertahankan harga pertamax di level Rp12.300 per liter.

PT Pertamina (Persero) akhirnya memutuskan menaikkan harga sejumlah BBM yang mereka jual mulai Sabtu 18 April ini buntut perang AS-Israel lawan Iran yang sudah membakar harga minyak.

Mengutip situs mypertamina.id, sejumlah harga BBM yang mereka jual melesat tajam imbas kebijakan tersebut.

Berikut rinciannya;

Harga pertamax turbo melesat dari yang 1 Maret atau saat terakhir Pertamina mengubah kebijakan harga BBM Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.

Untuk dextlite, harga melesat dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter.

Pertamina Dex yang naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Meski demikian, Pertamina memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi.

BBM jenis pertalite sampai saat ini masih dibanderol di harga Rp10 ribu per liter.

Pun begitu dengan BBM jenis solar. Sampai Sabtu ini, Pertamina masih mempertahankan harga solar di Rp6.800 per liter.

Pertamina juga masih mempertahankan harga pertamax di level Rp12.300 per liter.

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah BBM yang mereka jual mulai Sabtu 18 April ini.

Mengutup situs mypertamina.id. harga pertamax turbo per 18 April ini dibanderol Rp19.400 per liter. Padahal per Maret kemarin harganya masih Rp13.100 per liter.

Untuk dextlite, harga dibanderol Rp23.600 per liter, naik dari Maret atau sebelum kenaikan dilakukan yang di Rp14.200 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Pertamina Dex. Per 18 April harga BBM jenis tersebut dibanderol di Rp23.900 atau naik dibanding Maret yang hanya Rp14.500.

Meski demikian, Pertamina memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi.

BBM jenis pertalite sampai saat ini masih dibanderol di harga Rp10 ribu per liter.

Pun begitu dengan BBM jenis solar. Sampai Sabtu ini, Pertamina masih mempertahankan harga solar di Rp6.800 per liter.

Pertamina juga masih mempertahankan harga pertamax di level Rp12.300 per liter.

JAKARTA - Konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran mendorong lonjakan harga minyak global serta membebani anggaran negara-negara ASEAN. Dampaknya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) di kawasan meningkat tajam hingga mencetak rekor baru.

Research Universitas Kebangsaan Malaysia menyebut konflik tersebut telah berkembang menjadi krisis strategis bagi kawasan. "Perang AS-Israel melawan Iran bukan hanya konflik Asia Barat, tapi juga krisis strategis ASEAN," ujar analis dari Universitas Kebangsaan Malaysia seperti dikutip Bernama, Jumat (17/4/2026).

Penutupan efektif Selat Hormuz sejak akhir Februari disebut telah mengganggu sekitar seperempat pasokan minyak mentah dunia yang melalui jalur laut. Kondisi ini memicu kenaikan harga energi di negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak.

Dampak paling terasa terjadi pada anggaran negara. Di Malaysia, subsidi BBM diperkirakan mencapai 7 miliar ringgit atau sekitar USD2,26 miliar hanya untuk April, meningkat tajam dibandingkan sebelum konflik.

Gulfnews melaporkan, Indonesia menghadapi tekanan serupa sebagai importir bersih minyak. Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran 2026 mendekati batas maksimal 3 persen dari produk domestik bruto, dengan potensi pelebaran jika harga minyak terus meningkat.

Di Thailand, Dana Bahan Bakar Minyak tercatat mengalami defisit hingga puluhan miliar baht, sementara pemerintah menyiapkan langkah darurat untuk menjamin pembiayaan jika tekanan berlanjut.

Sejumlah lembaga riset menilai kondisi ini bukan hanya krisis jangka pendek. Gangguan pasokan energi global, termasuk minyak dan gas alam cair, berpotensi memperdalam kerentanan struktural kawasan terhadap ketergantungan impor energi.

Laporan dari Trends Research berbasis Uni Emirat Arab (UEA) menggambarkan situasi ini sebagai krisis ekonomi signifikan, mencatat bahwa konflik telah mengganggu hingga 20% pasokan minyak global dan hingga 30% pasokan gas alam cair. Filipina, yang mengimpor hampir seluruh minyak mentahnya, sekitar 98% dari Timur Tengah mengalami lonjakan harga bensin hingga 76%.

Para analis menilai negara-negara ASEAN perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi pasokan, penguatan infrastruktur regional, serta reformasi kebijakan energi jangka panjang.