Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali merilis daftar terbaru penyelenggaraan pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) legal dan berizin per Mei 2026.

Hingga kini, tercatat ada 94 perusahaan fintech lending yang resmi beroperasi dan berada di bawah pengawasan OJK. Dengan itu, masyarakat diimbau untuk memastikan legalitas platform sebelum mengajukan pinjaman.

Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK (RDK OJK) April 2026, diketahui bahwa total outstanding pembiayaan industri pindar per kuartal I/2026 mencapai Rp101,03 triliun. Angka ini tumbuh 26,25% (year on year/YoY).

Outstanding pembiayaan adalah jumlah pinjaman yang masih berjalan atau belum dilunasi oleh semua peminjam pinjol, disebut juga sebagai total piutang yang masih aktif atau belum terbayar. Outstanding pembiayaan mencakup pokok pinjaman, bunga yang belum diakui (unearned interest income), hingga biaya-biaya lainnya.

Sementara itu, tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri pinjol adalah 4,52%. Artinya, dari semua pinjaman yang disalurkan, ada 4,52% di antaranya yang termasuk kredit macet.

Agusman turut menyebut bahwa hingga Maret 2026, OJK telah memberikan sanksi administratif kepada 31 perusahaan pinjol. Pengenaan sanksi dilakukan dalam rangka penegakan kepatuhan dan integritas industri.

P2P lending atau pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.

Masyarakat perlu memastikan agar pengajuan pinjaman hanya dilakukan di perusahaan pinjol resmi atau legal. Perusahaan resmi diawasi oleh OJK dan beroperasi sesuai ketentuan, juga mengikuti berbagai kaidah dan pedoman dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Berikut Daftar 94 Pinjol Legal OJK:

1. PT Pasar Dana Pinjaman – Danamas
2. PT Amartha Mikro Fintek – Amartha
3. PT Indo Fin Tek – Dompet Kilat
4. PT Creative Mobile Adventure – Boost
5. PT Toko Modal Mitra Usaha – Tokomodal
6. PT Mitrausaha Indonesia Grup – Modalku
7. PT Pendanaan Teknologi Nusa – KTA Kilat
8. PT Kredit Pintar Indonesia – Kredit Pintar
9. PT Oriente Mas Sejahtera – Finmas
10. PT Aman Cermat Cepat – KlikA2C
11. PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia – Akseleran
12. PT Ammana Fintek Syariah – Ammana
13. PT Dana Pinjaman Inklusif – PinjamanGo
14. PT Lunaria Annua Teknologi – KoinP2P
15. PT Pohon Dana Indonesia – Pohondana
16. PT Mekar Investama Teknologi – Mekar
17. PT Pembiayaan Digital Indonesia – AdaKami
18. PT Esta Kapital Fintek – Esta Kapital
19. PT Tri Digi Fin – KreditPro
20. PT Fintegra Homido Indonesia – FINTAG
21. PT Kredit Utama Fintech Indonesia – RupiahCepat
22. PT Mediator Komunitas Indonesia – Crowdo
23. PT Artha Dana Teknologi – Indodana
24. PT Julo Teknologi Finansial – JULO
25. PT Progo Puncak Group – Pinjamin
26. PT Layanan Keuangan Berbagi – DanaRupiah
27. PT Indonusa Bara Sejahtera – OVO Finansial
28. PT Finansial Integrasi Teknologi – PinjamModal
29. PT Alami Fintek Sharia – Alami
30. PT Simplefi Teknologi Indonesia – Awan Tunai
31. PT Dana Kini Indonesia – Danakini
32. PT Abadi Sejahtera Finansindo – Singa
33. PT Intekno Raya – Danamerdeka
34. PT Indonesia Fintopia Technology – Easycash
35. PT Kuaikuai Tech Indonesia – PinjamYuk
36. PT Rezeki Bersama Teknologi – FinPlus
37. PT Uangme Fintek Indonesia – Uangme
38. PT Stanford Teknologi Indonesia – PinjamDuit
39. PT Dana Syariah Indonesia – Dana Syariah
40. PT Berdayakan Usaha Indonesia – BATUMBU
41. PT Artha Permata Makmur – Cashcepat
42. PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat – KlikUMKM
43. PT Kredit Plus Teknologi – Pinjam Gampang
44. PT Cicil Solusi Mitra Teknologi – Cicil
45. PT Lumbung Dana Indonesia – Lumbungdana
46. PT Inovasi Terdepan Nusantara – 360 Kredi
47. PT Kreditku Teknologi Indonesia – Kredinesi
48. PT Pinduit Teknologi Indonesia – Pintek
49. PT Modal Rakyat Indonesia – Modal Rakyat
50. PT Anugerah Digital Indonesia – Solusiku
51. PT Idana Solusi Sejahtera – Cairin
52. PT Trust Teknologi Finansial – TrustiQ
53. PT Harapan Fintech Indonesia – Klik Kami
54. PT Duha Madani Syariah – Duha Syariah
55. PT Sol Mitra Fintec – Invoila
56. PT Satustop Finansial Solusi – Sanders One Stop Solution
57. PT Dana Bagus Indonesia – DanaBagus
58. PT Teknologi Merlin Sejahtera – UKU
59. PT Fintek Digital Indonesia – Kredito
60. PT Info Tekno Siaga – AdaPundi
61. PT Lentera Dana Nusantara – Lentera Dana Nusantara
62. PT Solusi Teknologi Finansial – Modal Nasional
63. PT Komunal Finansial Indonesia – Komunal
64. PT Cerita Teknologi Indonesia – Restock.ID
65. PT Grha Dana Bersama – Avantee
66. PT Gradana Teknoruci Indonesia – Gradana
67. PT Inclusive Finance Group – Danacita
68. PT IKI Karunia Indonesia – IKI Modal
69. PT Finansia Aira Teknologi – Ivoji
70. PT Bursa Akselerasi Indonesia – Indofund.id
71. PT LinkAja Modalin Nusantara – iGrow
72. PT Adiwisista Finansial Teknologi – Danai.id
73. PT Fidac Inovasi Teknologi – DUMI
74. PT Lampung Berkah Finansial Teknologi – LAHAN SIKAM
75. PT Qazwa Mitra Hasanah – qazwa.id
76. PT KrediFazz Digital Indonesia – KrediFazz
77. PT Doeku Peduli Indonesia – Doeku
78. PT Aktivaku Investama Teknologi – Aktivaku
79. PT Mulia Inovasi Digital – Danain
80. PT Indosaku Digital Teknologi – Indosaku
81. PT Fintech Bina Bangsa – EDUFUND
82. PT Kreasi Anak Indonesia – Gandeng Tangan
83. PT Piranti Alphabet Perkasa – PAPITUPI Syariah
84. PT Smartec Teknologi Indonesia – Bantu Saku
85. PT Digital Micro Indonesia – Danabijak
86. PT Solid Fintek Indonesia – AdaModal
87. PT Sejahtera Sama Kita – Samakita
88. PT Kawan Cicil Teknologi Utama – KawanCicil
89. PT Klikcair Magga Jaya – KlikCair
90. PT Ethis Fintek Indonesia – ETHIS
91. PT Sahabat Mikro Fintek – SAMIR
92. PT Plus Ultra Abadi – UATAS
93. PT Pintar Inovasi Digital – Asetku
94. PT Mapan Global Reksa – Findaya

Bisnis.com, JAKARTA — Penyakit jantung, kanker, dan stroke mendominasi klaim penerima manfaat klaim PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (MSIG Life) sebesar Rp227,29 miliar sepanjang Januari hingga Maret 2026.

Director and Chief Operating IT Officer MSIG Life, Elly Susanti, mengatakan nominal klaim kepada lebih dari 8.000 penerima manfaat tersebut meningkat 3,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Dia menambahkan mayoritas klaim juga berasal dari nasabah usia produktif 20 – 55 tahun, yang mewakili sekitar 65,5% dari total tertanggung penerima klaim.

"Kelompok ini umumnya masih aktif bekerja dan menjadi penopang utama ekonomi keluarga, sehingga risiko kesehatan dapat berdampak langsung pada stabilitas finansial keluarga," kata Elly dalam siaran pers, Sabtu (23/5/2026).

Sepanjang kuartal I/2026, lanjutnya, rata-rata lebih dari Rp75 miliar klaim dibayarkan setiap bulan kepada nasabah dan keluarga yang menghadapi risiko kesehatan maupun kehilangan pencari nafkah.

Menurutnya, penyakit kritis seperti penyakit jantung, kanker, dan stroke sering kali membutuhkan perawatan medis yang intensif, mulai dari diagnosis, rawat inap, tindakan medis, pemulihan, hingga kontrol lanjutan. Dalam kondisi tersebut, biaya perawatan dapat menjadi beban besar bagi keluarga, terutama ketika risiko dialami oleh anggota keluarga yang masih produktif.

Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim kesehatan industri mencapai Rp26,74 triliun pada 2025, naik 9,1% secara tahunan, seiring meningkatnya risiko kesehatan dan biaya medis yang menjadikan perlindungan asuransi makin relevan bagi masyarakat Indonesia.

Menjawab kebutuhan perlindungan kesehatan tersebut, MSIG Life menghadirkan Asuransi Kesehatan Smile Health Prime yang dirancang untuk membantu nasabah menghadapi risiko perawatan sekaligus mendorong kebiasaan hidup sehat.

Melalui manfaat No-Claim Discount hingga 15%, nasabah yang tetap sehat dan tidak melakukan klaim dapat memperoleh premi lanjutan yang lebih hemat, sehingga perlindungan kesehatan tidak hanya bekerja saat risiko terjadi, tetapi juga memberi nilai saat nasabah menjaga kesehatan.

Pelayanan klaim didukung oleh lebih dari 290 rumah sakit dalam jaringan My Prime Hospital Network. Nasabah juga dapat mengakses layanan cashless serta fasilitas tambahan seperti peningkatan kamar perawatan tanpa biaya tambahan dan ruang tunggu VIP bagi keluarga, sesuai ketersediaan serta syarat dan ketentuan di masing-masing rumah sakit.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate menjadi 5,25% menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh industri multifinance.

Perlu diketahui, keputusan kenaikan BI Rate itu disampaikan langsung Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada Rabu (20/5/2026). “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin 5,25%,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 50 basis poin menjadi masing-masing 4,25% dan 6%.

Perry mengatakan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%-1% yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menilai kenaikan BI Rate sejalan dengan ekspektasi pasar, sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

“Ya semua orang udahexpectbahwa ini akan naik. Kalau bicara pengaruh ke dunia pembiayaan, tentu terkait dengan yang kontrak berjalan kan kita nggak mungkin naik [bunga kredit],” ucapny Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, dikutip pada Jumat (22/5/2026),

Namun, bila terdapat penyesuaian suku bunga pinjaman baru dari perbankan kepada perusahaan pembiayaan, maka multifinance juga akan menyesuaikan bunga pembiayaan kepada nasabah baru.

“Pembiayaan akan mengikuti gitu loh. Ya kita lihat apakah perbankan langsung melakukanadjustment, atau mungkin juga kan sekarang kredit boleh dikatakan enggak dalam keadaan banyak permintaan gitu,” tutur Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) tersebut.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance melihat kenaikan BI Rate berpotensi berdampak pada peningkatan biaya dana ataucost of fund.

Sebab itu, Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani menyebut hal utama yang perlu diperhatikan industri multifinance adalah potensi kenaikan biaya pendanaan, tekanan terhadap margin, serta dampaknya terhadap daya beli dan kemampuan bayar konsumen.

“Karena itu, perusahaan pembiayaan perlu semakin disiplin dalam mengelola struktur pendanaan, menerapkan pricing yang selektif, serta menjaga kualitas akuisisi pembiayaan agar risiko kredit tetap terkendali,” ucapnya kepadaBisnis, Kamis (21/5/2026).

Penyesuaian Bunga Pembiayaan Terus Dievaluasi

Dilanjutkan Gani, karena kenaikan BI Rate dapat memberikan tekanan terhadap biaya pendanaan, sehingga penyesuaian bunga pembiayaan menjadi salah satu aspek yang terus dievaluasi.

Kendati begitu, penyesuaian tersebut tidak dilakukan secara otomatis, melainkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, segmentasi produk, profil risiko konsumen, tingkat persaingan, dan lainnya.

“Sementara itu, terkait target penyaluran pembiayaan, Perusahaan tetap akan menjalankan strategi pertumbuhan secara selektif danprudent. Kami akan terus mencermati perkembangan kondisi makroekonomi dan pasar, tetapi tetap berupaya menjaga momentum pertumbuhan pembiayaan yang sehat,” tegas Gani.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan dalam menjaga profitabilitas, perusahaan akan terus mengelola margin yang disiplin, diversifikasi sumber pendanaan, serta efisiensi biaya operasional

Dari sisi risiko kredit, Adira Finance tetap fokus menjaga kualitas aset sejak awal proses akuisisi melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, memperkuat aktivitas penagihan danmonitoringportofolio secara berkala untuk menjaga risiko kredit bermasalah tetap terkendali.

“Dengan strategi tersebut, Perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, profitabilitas, dan kualitas aset di tengah kondisi suku bunga yang lebih tinggi,” ucapnya.

Senada, EVP Corporate Communication PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC), Riadi Prasodjo menyebut perusahaan terus memperkuat pengelolaan risiko yangprudentdan menjaga kualitas portofolio untuk terus menjaga profitabilitas.

Dia turut mengatakan bahwa kenaikan BI Rate merupakan salah satu faktor yang perlu dicermati oleh industri multifinance. Namun, ACC saat ini masih terus memantau dampaknya seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan pasar.

“Perusahaan tetap fokus menjaga pertumbuhan yang sehat dan kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, kami terus memantau perkembangan kondisi pasar serta biaya pendanaan sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembiayaan ke depan,” tegas Riadi.

Kenaikan BI Rate Jadi Tantangan Industri Multifinance

Sementara itu, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menilai naiknya BI Rate menjadi 5,25% memberikan tantangan bagi industri multifinance, terutama dari sisi biaya pendanaan, daya beli masyarakat, dan kualitas pembiayaan.

“Industri perlu lebih fokus pada prinsipprudentfinancing, menjaga kualitas portofolio, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat sinergi bisnis dancaptivemarketguna menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” ucap Corporate Secretary BRI Finance Aditia Fakhri Ramadhani kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Adita melanjutkan bahwa penyesuaian bunga kredit/pembiayaan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar, daya beli masyarakat, serta daya saing perusahaan

“Untuk menjaga profitabilitas, Perseroan akan terus mengedepankan strategiselective growthdanprudentfinancing dengan fokus pada kualitas portofolio, penguatan manajemen risiko, serta optimalisasicaptive marketdanJoint Financingbersama Grup BRI,” bebernya.

Praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody berpendapat kemungkinan dampak dari kenaikan BI Rate menjadi 5,25% akan terjadi pada kuartal III/2026

“Tentunya kita berharap kondisi ekonomi lebih baik, sehingga kemampuan menyerap kenaikancostini bisa dilakukan,” ucapnya kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Jodjana menyoroti bahwa segmenlow cost green car(LCGC) sebagai sektor yang paling rentan terdampak. Pasalnya,retail sales(RS) LCGC hingga April 2026 tercatat terkontraksi 39% YoY. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri mengingat porsi pasar LCGC mencapai hampir 14% dari total pasar otomotif.

“Kemudian, ya ini yang beli mayoritasmedium class peopledan sangat rentan dengan cicilan dan bunga. Jadi dengan kondisi ekonomi saat ini yang sangat menekan kelas menengah, mereka inilah yang terkena,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menilai kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di perbankan domestik, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdampak positif bagi likuiditas bank.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu berpendapat kebijakan itu dapat mendorong penambahan dana pihak ketiga (DPK) sekaligus memastikan devisa hasil ekspor kembali masuk ke Indonesia.

“Saya melihatnya sangat positif. Ini kan persoalan lama yang enggak selesai selesai gitu ya. Mudah-mudahan dengan aturan baru ini semuanya disiplin memang mengembalikan devisanya ke Indonesia,” katanya, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, langkah pemerintah tersebut wajar dan masuk akal, mengingat aktivitas usaha atau bisnisnya dilakukan di Indonesia. Dia turut berujar, penempatan DHE SDA di bank Himbara bukan semata mengutamakan bank pelat merah saja.

“Saya rasa pemerintah berpikirnya bukan karena mengutamakan Bank Himbara, tapimake surebahwa ini enggak keluar dulu, ada di Indonesia, mungkin itu kali ya,” ucap Nixon.

Di lain sisi, Nixon turut menyoroti insentif yang disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Insentif ini memuat agunan tunai dan pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempermudah eksportir memperoleh pembiayaan modal kerja, karena serupa dengan kredit agunan deposito.

“Kalau mereka butuh DHE untuk modal kerja pasti mereka pengen pakai. Tapi kalau dia tertanam dalam bentuk instrumen DHE, maka dia butuh modal kerjanya bisa pinjam agunannya itu, makesensekan, kayak kredit agunan deposito,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut menilai kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Kemudian, risiko kredit pun tetap terjaga karena dana DHE yang ditempatkan di bank dapat diikat sebagai jaminan kredit.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi 100% DHE SDA di perbankan dalam negeri. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau (BBNI) menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% sebagai langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih tinggi.

Corporate Secretary Okki Rushartomo mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan respons proaktif otoritas moneter dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan sektor keuangan nasional.

“BNI memandang keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebagai langkah yang terukur dan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat daya tahan sektor keuangan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, kenaikan suku bunga acuan menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia di tengah volatilitas pasar keuangan global.

BNI juga menilai kebijakan moneter tersebut dapat membantu menjaga iklim usaha dan keberlanjutan fungsi intermediasi perbankan agar tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Okki mengatakan perseroan akan terus mencermati perkembangan kondisi ekonomi dan pasar keuangan secara prudent guna memastikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah tetap berjalan optimal.

Selain itu, BNI akan melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap portofolio kredit serta menjaga kualitas aset di tengah dinamika kebijakan moneter, baik global maupun domestik.

“Kami akan terus menjaga keseimbangan antara memberikan nilai tambah bagi nasabah dan menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan. Di saat yang sama, BNI tetap berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang sehat dan berkelanjutan,” kata Okki.

Kenaikan BI Rate dilakukan di tengah tekanan eksternal yang masih membayangi perekonomian global, mulai dari ketidakpastian arah suku bunga global, volatilitas nilai tukar, hingga tensi geopolitik yang memengaruhi arus modal dan stabilitas pasar keuangan negara berkembang.

Di level domestik, langkah Bank Indonesia dinilai penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memastikan sektor perbankan tetap memiliki fundamental yang kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau mulai agresif memperkuat bisnis konsumer lewat gelaran BRI Consumer Expo 2026 yang berlangsung pada 22–24 Mei 2026 di JICC Senayan, Jakarta.

BRI menawarkan berbagai promo pembiayaan mulai dari kredit rumah, kendaraan, hingga paket perjalanan untuk mendorong transaksi dan penyaluran kredit ritel.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan expo tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat ekosistem layanan konsumer yang terintegrasi.

“BRI Consumer Expo 2026 tidak hanya menjadi ajang untuk menghadirkan berbagai penawaran dan promo menarik bagi masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya Perseroan memperkuat pertumbuhan bisnis konsumer sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru BRI,” ujar Aris acara BRI Consumer Expo 2026, Jumat (22/5/2026).

Dalam ajang tersebut, pengunjung dapat menemukan berbagai pilihan hunian dari sejumlah pengembang besar seperti Ciputra Group, Sinarmas Land, Pakuwon Group, Summarecon, Metland, LippoLand, hingga Agung Sedayu Group. BRI menawarkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga mulai 1,75% fixed satu tahun melalui platform digital Homespot.id.

Selain sektor properti, expo juga menghadirkan berbagai merek otomotif seperti BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, BYD, Toyota, Honda, Mitsubishi, hingga Wuling.

Pengunjung dapat melakukan test drive kendaraan sekaligus memperoleh promo Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan bunga mulai 1,59% tenor satu tahun selama acara berlangsung.

BRI juga menggandeng sejumlah agen perjalanan seperti Traveloka, Bayu Buana Travel Services, Panorama, Golden Rama, Aviatour, Dwidayatour, dan Tiket.com dalam travel fair yang digelar selama expo. Nasabah dapat menikmati cashback hingga Rp8 juta serta cicilan 0% hingga 36 bulan menggunakan kartu kredit BRI.

Tak hanya menawarkan pembiayaan, BRI Consumer Expo 2026 turut menghadirkan merchant home living, area kuliner, hingga berbagai aktivitas interaktif seperti talkshow properti, otomotif, dan pengelolaan keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) membidik penambahan nasabah baru dari kerja sama naming rights Stasiun LRT Dukuh Atas–Bank Syariah Indonesia.

Perseroan menilai tingginya mobilitas penumpang di kawasan transit strategis itu menjadi peluang untuk memperluas inklusi keuangan syariah, khususnya di kalangan generasi muda.

Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo mengatakan penambahan nasabah baru menjadi target utama dari kolaborasi tersebut. Menurut dia, langkah itu sejalan dengan upaya memperluas penetrasi layanan perbankan syariah di masyarakat urban.

“Penambahan nasabah baru itu penting bagi kami karena menjadi bagian dari meningkatkan inklusi keuangan di perbankan syariah,” ujar Anggoro dalam peresmian Stasiun LRT Dukuh Atas–Bank Syariah Indonesia, Jumat (22/5/2026)

BSI menilai kerja sama dengan operator transportasi publik dapat membuka akses yang lebih luas terhadap produk-produk syariah yang mudah dijangkau masyarakat. Salah satu produk yang menjadi fokus perseroan ialah tabungan emas.

Anggoro mengatakan produk tersebut mendapat respons positif sejak BSI memperoleh izin bullion bank atau bank emas pada tahun lalu. Hingga saat ini, jumlah penabung emas BSI telah mencapai 1 juta nasabah dalam waktu sekitar satu tahun.

Menurut dia, mayoritas pengguna produk tersebut berasal dari kalangan anak muda yang juga menjadi segmen dominan pengguna transportasi publik seperti LRT Jabodebek.

“Segmennya adalah anak muda dan kita melihat segmen inilah yang banyak menggunakan transportasi massal seperti LRT. Karena itu, titik strategis seperti ini menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan tabungan emas,” katanya.

BSI menargetkan jumlah penabung emas meningkat menjadi 2 juta nasabah hingga akhir 2026. Kerja sama naming rights stasiun LRT disebut menjadi salah satu strategi untuk mengejar target tersebut.

Stasiun LRT Dukuh Atas–Bank Syariah Indonesia sendiri merupakan salah satu stasiun dengan volume penumpang tertinggi di jaringan LRT Jabodebek. Stasiun yang menjadi titik akhir lintas Cibubur dan Bekasi itu melayani sekitar 25 ribu pengguna per hari dan berada di kawasan Transit Oriented Development (TOD) pusat aktivitas pekerja Jakarta.

Anggoro mengatakan kehadiran nama BSI di salah satu simpul transportasi utama Jakarta juga menjadi simbol semakin dekatnya layanan perbankan syariah dengan gaya hidup masyarakat modern.

“Stasiun LRT Dukuh Atas–Bank Syariah Indonesia menjadi representasi kehadiran BSI di tengah mobilitas masyarakat modern. Kami ingin menjadi sahabat finansial, sosial, dan spiritual bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang kini menjadikan transportasi publik sebagai bagian dari gaya hidup,” ujarnya.

Saat ini jumlah nasabah BSI tercatat mencapai 23,7 juta nasabah. Perseroan terus memperkuat pertumbuhan melalui pengembangan layanan digital dan bisnis bullion bank yang menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru sejak 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Fitur kantong pada layanan digital perbankan digital seperti yang dimiliki Bank Jago, BCA, hingga Bank Mandiri dinilai semakin penting bagi masyarakat untuk mengatur keuangan.

Sebanyak 51,8% masyarakat kelas menengah telah membedakan uang untuk tagihan bulanan dan kebutuhan sehari-hari sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan. Hal itu tertulis dalam survei Katadata Middle Class Insight (KIMCI).

Tiga kebiasaan utama kelas menengah dalam mengelola keuangan meliputi merencanakan pengeluaran dan pendapatan sebesar 68%, memisahkan dana sesuai kebutuhan sebesar 51,8%, serta mencatat pengeluaran sebesar 44,9%.

Kondisi tersebut muncul di tengah tekanan yang dihadapi kelas menengah akibat tingginya biaya hidup, ketidakpastian pendapatan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Data 2024 menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,2 juta orang pada 2024.

Di sisi lain, kelompok kelas menengah masih menjadi penopang utama konsumsi domestik dengan kontribusi mencapai 81,5% terhadap total konsumsi rumah tangga nasional.

"Dalam kondisi tersebut, fitur kantong pada aplikasi perbankan digital menjadi salah satu solusi pengaturan keuangan yang semakin banyak digunakan masyarakat. Fitur ini memungkinkan pengguna membagi uang ke dalam beberapa pos pengeluaran seperti tagihan bulanan, tabungan, dana darurat, hingga kebutuhan harian," seperti dikutip dari laporan survei, Jumat (22/5/2026).

Survei menemukan sebanyak 86% masyarakat telah mengetahui fitur kantong yang diadopsi berbagai bank seperti Bank Jago, BCA, dan Bank Mandiri. Mayoritas responden juga mengaku pertama kali mengenal fitur tersebut melalui Bank Jago.

Selain itu, 9 dari 10 pengguna mengaku fitur kantong berdampak terhadap kondisi keuangan yang lebih sehat. Pengguna menilai pemisahan dana membuat pengaturan keuangan lebih terukur, memudahkan menabung, dan membantu mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi batas yang ditentukan.

Dari sisi psikologis, sebanyak 96,1% pengguna menyatakan fitur kantong membuat mereka merasa lebih tenang karena perencanaan keuangan menjadi lebih jelas. Sementara itu, 95,5% responden menilai pengaturan keuangan melalui fitur digital lebih mudah dibandingkan cara manual.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM INDEF Fadhila Maulida mengatakan fitur kantong pada bank digital pada dasarnya merupakan digitalisasi dari metode pengelolaan keuangan tradisional menggunakan amplop yang telah lama diterapkan masyarakat Indonesia.

“Sebenarnya bank digital ini lebih ke enabler dari yang amplop-amplop itu menjadi digital,” ujar Fadhila.

Sementara itu, Direktur Program dan Kebijakan Center of Policy Studies Piter Abdullah menilai fitur kantong mencerminkan perubahan pola pengelolaan keuangan masyarakat seiring perkembangan teknologi perbankan digital.

“Sekarang tanpa ke bank bisa buka rekening, buka rekening bisa satu rekening kantongnya banyak. Berbagai ekosistem yang bergabung dalam keuangan ada sekarang,” kata Piter.

Menurut dia, fitur kantong juga relevan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena membantu memisahkan dan memantau arus kas usaha secara lebih rapi dan transparan.

KIC juga mencatat penggunaan fitur kantong membantu menurunkan jumlah masyarakat yang menyimpan uang tanpa alokasi jelas, dari 33,8% menjadi 12,8%.

Di sisi lain, Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Produk Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengelola keuangan, khususnya bagi kelompok kelas menengah.

“Ketika mendapatkan penghasilan, alokasikan mana yang untuk kebutuhan esensial, harus bisa membedakan mana yang esensial mana yang gaya hidup,” ujar Trioksa.

Bisnis.com, JAKARTA - Sesuai arahan Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, PT TASPEN (Persero) akan menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan tunjangan tahun ini bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia mulai hari Selasa, 02 Juni 2026, yang disalurkan melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa purnabaktinya. Aksi ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tata kelola layanan publik yang efektif dan tepercaya.

Corporate SecretaryTASPEN, Henra, menegaskan bahwa proses pembayaran akan dilakukan secara langsung tanpa memerlukan prosedur pengajuan atau autentikasi ulang oleh penerima manfaat.

"Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra.

Beberapa poin penting dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas 2026 antara lain:

1. Besaran Gaji Ketiga Belas diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026 sebesar tunjangan yang diterima selama satu bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun dan pajak penghasilan, yang sudah ditanggung oleh pemerintah;
3. Apabila aparatur negara atau penerima pensiun memiliki lebih dari satu status penerima manfaat, Gaji Ketiga Belas hanya dibayarkan satu (1) kali, yaitu berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar;
4. Bagi penerima sekaligus menerima pensiun atau tunjangan janda/duda, maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun atau tunjangan janda/duda;
5. Bagi Pegawai ASN dan Pejabat Negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir.

Dalam rangka mendukung kelancaran proses penyaluran, TASPEN turut mengingatkan seluruh penerima manfaat agar selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

TASPEN menegaskan bahwa seluruh layanan diberikan secara gratis dan tidak dikenakan biaya apa pun. Sejalan dengan hal tersebut, peserta diimbau untuk memperoleh informasi hanya melalui kanal resmi TASPEN, Kantor Cabang TASPEN terdekat, maupun Call Center 1500919. Peserta juga diharapkan melakukan autentikasi pada awal bulan agar proses penerimaan gaji ketiga belas dapat berjalan lancar.

Melalui langkah ini, TASPEN terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan yang aman, adaptif, dan terpercaya, sekaligus mempertegas posisinya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) AIA Financial mencatat jumlah investasi sebesar Rp11,37 triliun sepanjang 2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan pada Harian Bisnis Indonesia edisi Jumat (22/5/2026), jumlah investasi itu tumbuh 12% (year on year/YoY) dari Rp10,15 triliun.

Dalam laporan aset neto, dana paling banyak ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp5,37 triliun, naik 10,9% YoY dari Rp4,84 triliun.

Instrumen terbesar selanjutnya adalah deposito berjangka sebesar Rp3,06 triliun dan diikuti dengan surat berharga Bank Indonesia senilai Rp982,17 miliar, serta deposito on call yang mencapai Rp693,39 miliar.

Adapun, jumlah aset lancar di luar investasi pada 2025 mencapai Rp227,06 miliar, naik 45,7% YoY. Kemudian, aset tersedia sebanyak Rp11,60 triliun. Sementara itu, jumlah liabilitas di luar liabilitas manfaat pensiun sebesar Rp89,07 miliar. Dengan demikian, aset neto per 2025 sebesar Rp11,51 triliun.

Beralih ke perhitungan hasil usaha, DPLK AIA Financial membukukan jumlah pendapatan investasi sebesar Rp659,66 miliar atau naik 8,2% YoY dari Rp609,42 miliar.

Secara detail, bunga mengalami penurunan menjadi Rp582,05 miliar dari semula Rp585,30 miliar. Sementara itu, dividen mencatatkan Rp18,29 miliar pada 2025.

Sementara itu, jumlah beban investasi DPLK AIA Financial mengalami kenaikan menjadi Rp12,55 miliar dari sebelumnya Rp11,29 miliar. Adapun, hasil usaha investasi mencapai Rp647,11 miliar.

Dari sana, hasil usaha setelah pajak yang dimiliki DPLK AIA Financial mengalami kenaikan 9% YoY menjadi Rp537,38 miliar pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja investasi industri asuransi syariah menghadapi berbagai tantangan sepanjang kuartal I/2026. Di tengah dinamika pasar keuangan, hasil investasi industri pada periode tersebut justru menjadi negatif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hasil investasi asuransi syariah pada Maret 2026 mengalami kontraksi negatif atau minus Rp121,84 miliar, setelah sebelumnya berada pada posisi positif sebesar Rp545,24 miliar pada Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan hal itu terjadi karena pengaruh dari perubahan kondisi pasar.

“Termasuk pelemahan IHSG sebesar 14,42% secara month-to-month, yang berdampak pada kinerja instrumen investasi berbasis ekuitas dalam portofolio asuransi jiwa syariah,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Kamis (21/5/2026).

Sebab itu, OJK menyarankan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja hasil investasi ke depan, industri perlu terus memperkuat diversifikasi portofolio pada instrumen yang lebih stabil.

“Kemudian, mengoptimalkan asset liability management [ALM], memperkuat manajemen risiko melalui stress testing, serta meningkatkan governance dan pengawasan internal dalam pengambilan keputusan investasi,” ujar Ogi.

Walaupun hasil investasi terkontraksi menjadi negatif, OJK tetap memandang industri perasuransian masih cukup positif. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan keuangan dan penguatan transformasi industri.

“Namun demikian, industri tetap perlu mewaspadai berbagai tantangan seperti tekanan klaim, volatilitas pasar keuangan, dan kondisi ekonomi global, sehingga penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko tetap menjadi perhatian utama,” tegas Ogi.

PT Sinar Mas Asuransi Syariah (SMAS) menilai selain pelemahan IHSG 14,42% secara bulanan sebagai faktor dominan, kontraksi hasil investasi industri pada Maret 2026 dipengaruhi oleh lima faktor utama.

Direktur Utama SMAS Daniel Armagatlie menyebut faktor pertama adalah capital outflow dan pelemahan Rupiah, yang mana net foreign sell pekan terakhir Maret 2026 mencapai Rp3,8 triliun. Penguatan DXY dan kenaikan yield US Treasury menekan valuasi aset rupiah-denominated, termasuk sukuk korporasi dan saham syariah.

“Kedua, eskalasi geopolitik Timur Tengah yang membuat harga minyak melonjak dan flight to safe-haven [USD, US Treasury, emas] memperlebar yield spread sukuk korporasi dan menekan saham emerging markets,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Daniel melanjutkan, faktor ketiga adalah sentimen domestik. Ada kekhawatiran pelebaran defisit APBN, interim freeze MSCI Indonesia, dan wacana kenaikan threshold free float menekan saham syariah berkapitalisasi besar (ISSI/JII).

Faktor keempat adalah keterbatasan universe instrumen syariah. Menurutnya, Industri asuransi syariah tidak dapat melakukan defensive play ke instrumen konvensional, sehingga ruang manuver rebalancing portofolio saat market shock relatif sempit.

“Kelima, adanya konsentrasi kontraksi pada PAYDI Syariah. Sebagian besar kontraksi terjadi pada dana investasi peserta produk unit-linked syariah yang underlying asset-nya didominasi reksa dana syariah saham,” jelas Daniel.

Strategi Mitigasi Volatilitas

Untuk memitigasi volatilitas yang terjadi di pasar, Sinar Mas Asuransi Syariah menerapkan POJK 5/2023 dan POJK 88/2024, yang meliputi penempatan dana didominasi di SBSN dan deposito iB sebagai core portofolio dengan sovereign risk minimum dan likuiditas tinggi.

Kemudian, ucap Daniel, Asset Liability Management (ALM) berbasis duration matching antara tenor SBSN/sukuk korporasi dengan profil liabilitas kontrak. Selanjutnya, diversifikasi sukuk korporasi peringkat idA ke atas pada emiten BUMN/anak BUMN dan korporasi swasta sektor defensif.

“Dan pembatasan eksposur ekuitas pada dana tabarru' di bawah batas regulasi untuk menjaga Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’, serta manajemen duration adaptif pasca-RDG BI Mei 2026,” ucapnya.

Oleh karena itu, Daniel menyebut perusahaannya tetap memandang outlook hasil investasi dengan pendekatan yang optimis, tetapi tetap berhati-hati dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang ada.

Dinamika-dinamika itu meliputi pengetatan kebijakan moneter BI, yang mana RDG BI 19-20 Mei menaikkan BI Rate 50 bps menjadi 5,25% sebagai langkah preventif stabilisasi Rupiah dan inflasi. Kemudian, implikasi kenaikan BI Rate terhadap portofolio.

“Untuk jangka pendek, berpotensi unrealized MTM (Mark to Market) loss pada sukuk/SBSN FVOCI/FVTPL akibat kenaikan yield. Untuk jangka menengah adalah peluang reinvestment pada yield yang lebih tinggi dan repricing bagi hasil deposito iB, mendukung akselerasi pendapatan accrual,” ucap Daniel.

Diteruskan Daniel, dinamika lainnya adalah stabilisasi Rupiah dan arus modal serta risiko yang diwaspadai yakni MTM (Mark to Market) loss jangka pendek, ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, potensi tightening lanjutan, pelebaran defisit APBN, dan rebalancing indeks global.

“Dengan portofolio yang didominasi instrumen pendapatan tetap syariah dan struktur mayoritas held-to-collect, Perusahaan memproyeksikan hasil investasi kembali ke teritori positif hingga akhir Semester I/2026,” tegasnya.

Penempatan Dana di Instrumen Investasi

Lebih jauh, Daniel mengungkapkan bahwa hasil investasi perusahaan pada kuartal I/2026 lebih stabil dibandingkan rerata industri.

Hal itu karena bisnis utama perusahaan berfokus pada lini asuransi umum syariah (property, marine cargo, engineering, surety bond syariah, kendaraan bermotor), sehingga eksposur pada PAYDI Syariah relatif terbatas.

“Komponen yield (kupon SBSN, imbalan sukuk korporasi, bagi hasil deposito iB) berjalan konsisten Jan–Mar 2026, menjadi yield buffer yang menjaga hasil investasi tetap pada teritori positif secara akumulatif Q1 2026,” jelasnya.

Daniel turut membeberkan bahwa dana investasi dominan ditempatkan di SBSN (PBS). Kemudian deposito iB bank syariah juga porsinya signifikan.

Dua instrumen ini dipilih karena sesuai dengan profil liabilitas asuransi umum syariah yang bertenor pendek-menengah, memenuhi ketentuan jenis dan batas investasi POJK 88/2024, memberikan stabilitas hasil investasi sebagai pendukung Rasio Tingkat Solvabilitas, serta seluruh instrumen masuk Daftar Efek Syariah (DES) OJK dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Perusahaan.

Sementara itu, lanjut Daniel, sukuk korporasi (>idA) porsinya moderat dan reksa dana syariah (pendapatan tetap/pasar uang) porsinya terbatas.

Adapun, praktisi asuransi syariah Erwin Noekman menilai sukuk adalah instrumen yang paling menjanjikan bagi industri asuransi syariah pada kondisi ekonomi saat ini.

“Sukuk menjadi salah satu instrumen yang masih menjanjikan karena pertama dia fixed ya dan sebagian besar Sukuk ini kan dikeluarkan oleh Pemerintah jadi yakin akan senantiasa memberikan kupon secara rutin setiap bulan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026)

Erwin meneruskan, hal yang bisa dilakukan perusahaan asuransi syariah untuk menjaga hasil investasinya adalah memperbanyak atau mengubah portofolionya.

“Misal, yang tadinya banyak di saham mungkin komposisinya diubah dulu ya sebelum menantikan index kembali hijau. Jadi diversifikasi ya, mungkin juga deposito karena basis poin BI Rate sudah dinaikkan,” sebut CII Ambassador tersebut.

Sementara itu, untuk jangka panjang dia menyarankan agar perusahaan bisa memperhatikan instrumen yang berkaitan dengan properti dan logam mulia.

“Itu akan sangat menjanjikan, tapi untuk dalam waktu dekat selama index masih merah itu saya kira dua instrumen tadi itu masih layak dipertimbangkan bagi para pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT AIA Financial mencatat laba setelah pajak sebesar Rp66,11 miliar, tumbuh 51,07% (year on year/YoY) pada 2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia pada Jumat (22/5/2026), pendapatan ujrah pengelolaan dana tabarru’ dan dana tanahud sebesar Rp38,30 miliar, pendapatan ujrah pengelolaan investasi dana peserta sebesar Rp3,63 miliar, dan pendapatan investasi senilai Rp53,90 miliar.

Adapun, beban usaha UUS AIA Financial sepanjang 2025 sebesar Rp24,24 miliar. Angka tersebut menurun 31,8% YoY dari sebelumnya Rp35,57 miliar.

Menilik laporan posisi keuangan asuransi syariah, total aset per 2025 tercatat sebesar Rp1,53 triliun, naik 2% YoY dari Rp1,50 triliun. Aset terbesar adalah investasi pada surat berharga sebesar Rp1,38 triliun. Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp104,85 miliar dan diikuti dengan aset lain mencapai Rp31,08 miliar.

Dari liabilitas, yang terbanyak ada pada ujrah diterima di muka mencapai Rp20,72 miliar, penyisihan manfaat polis masa depan sebesar Rp20,13 miliar, dan utang lain sebesar Rp16,35 miliar.

Sementara itu, dana investasi sebesar Rp487,06 miliar, turun 10,6% YoY dari Rp545,27 miliar. Kemudian, dana tabarru’ sebesar Rp152,88 miliar, naik 12,6% YoY dari Rp135,69 miliar. Kemudian, dana tanahud minus Rp4,63 miliar. Dengan demikian, total liabilitas, dana peserta, dan ekuitas sebesar Rp1,53 triliun.

Adapun, rasio tingkat solvabilitas dana tabarru’ dan dana tanahud, dan dana perusahaan pada 2025 sebesar 4957%. Pada 2024 rasionya sebesar 20758%.