JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah bank menilai langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen sebagai kebijakan pre-emptive untuk menjaga stabilitas rupiah dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.

Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Ramon Armando mengatakan, industri perbankan pada dasarnya telah siap menghadapi berbagai skenario kebijakan moneter, termasuk potensi kenaikan suku bunga acuan.

Pasalnya, masing-masing bank telah memiliki manajemen risiko yang memadai dan rutin melakukan stress test terhadap dampak kenaikan BI Rate, terutama terhadap peningkatan biaya dana (cost of fund).

"BTN juga terus menjaga struktur pendanaan agar tetap efisien melalui penguatan dana murah (CASA) sebagai fokus utama strategi funding perseroan," ujar Ramon dalam keterangannya kepada media, Rabu (20/5/2026).

Senada, Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Dhanny menyebut kenaikan BI Rate merupakan langkah forward looking dari bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta ketahanan ekonomi nasional.

BRI memandang fundamental ekonomi domestik masih cukup resilien, ditopang pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, dan konsumsi masyarakat yang tetap positif.

"BRI menyambut baik langkah BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional melalui penyesuaian suku bunga acuan BI Rate naik sebesar 50 basis poin," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu.

Di sisi lain, BRI akan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas secara berkelanjutan untuk merespons kenaikan BI Rate tersebut.

Perseroan juga memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA) dan penguatan ekosistem transaction banking untuk menjaga efisiensi biaya dana.

"BRI memastikan fungsi intermediasi berjalan dengan selective growth serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam penyaluran kredit kepada segmen UMKM dan sektor produktif," kata Dhanny.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI Wisnu Sunandar mengatakan, kenaikan BI Rate diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dalam jangka menengah dan panjang.

"Kami memandang keputusan Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk menjaga stabilitas makroekonomi," kata Wisnu kepada Kompas.com, Rabu.

Dia mengungkapkan, saat ini dari sisi fundamental likuiditas perbankan syariah masih terjaga dengan baik, didukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), likuiditas memadai, serta pengelolaan asset liability management (ALM) yang prudent.

Per Maret 2026, DPK BSI tercatat mencapai Rp 376,80 triliun atau tumbuh 18 persen secara tahunan, dengan dana murah (CASA) sebesar Rp 236,2 triliun.

Di sisi pembiayaan, BSI mencatat penyaluran pembiayaan mencapai Rp329 triliun atau naik 14,39 persen secara tahunan dengan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross membaik menjadi 1,8 persen.

"Kami melihat permintaan pembiayaan dari sektor-sektor produktif dan konsumsi domestik masih cukup baik, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tetap memiliki fondasi yang kuat," ungkapnya.

Wisnu menjelaskan, selanjutnya perseroan akan mengevaluasi secara bertahap dampak dari kenaikan BI Rate ini terhadap biaya dana dan pembiayaan.

Tentunya evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, profil risiko, serta daya tahan sektor usaha dan nasabah.

"Fokus kami saat ini adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, layanan nasabah, kualitas pembiayaan, dan stabilitas likuiditas," ucap Wisnu.

Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk atau BCA, Hera F. Haryn mengatakan, pihaknya melihat keputusan bank sentral menaikkan BI Rate sebagai langkah strategis untuk merespons dinamika ekonomi global dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Menurut Hera, BCA akan terus mencermati perkembangan suku bunga acuan, kondisi likuiditas perbankan, serta keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat.

"Kami melihat keputusan ini merupakan langkah strategis BI dalam merespons dinamika ekonomi global serta pergerakan nilai tukar rupiah," kata Hera kepada Kompas.com, Rabu.

Dia melanjutkan, terkait transmisi kenaikan BI Rate ke bunga simpanan dan kredit BCA, Hera menyebut pihaknya masih akan mencermati perkembangan ke depan.

Termasuk yang dicermati berupa perkembangan suku bunga acuan, parameter makroekonomi, potensi risiko, hingga kondisi likuiditas sektor perbankan dan pasar.

Kendati demikian, pihaknya berkomitmen mengkaji secara berkala dan memperhatikan tingkat suku bunga kredit pada level yang dapat diterima pasar dan memperhatikan daya beli masyarakat.

"Seiring dengan itu, BCA senantiasa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat," kata Hera.

Hingga saat ini, tren pertumbuhan kredit BCA masih terjaga dengan baik.

Per April 2026, kredit BCA tumbuh sehat dan mencapai Rp 965 triliun.

Kami optimistis mencapai target pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2026.

"Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit yang berkualitas dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate terbaru sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode 19-20 Mei 2026.

Kenaikan ini menjadi yang pertama dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, suku bunga acuan bertahan di level 4,75 persen sejak November 2025.

Selain BI Rate hari ini yang naik, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen dan lending facility menjadi 6 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang tengah menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian global, terutama dampak konflik di Timur Tengah.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG BI, Rabu (20/5/2026).

Selain menjaga rupiah, BI juga ingin memastikan inflasi 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran pemerintah di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Menurut Perry, keputusan tersebut sejalan dengan fokus kebijakan moneter BI tahun ini yang lebih mengedepankan stabilitas atau pro-stability guna memperkuat ketahanan eksternal ekonomi nasional.

Di sisi lain, BI memastikan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan makroprudensial longgar akan terus diperkuat untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil, sementara sistem pembayaran difokuskan untuk memperluas transaksi digital dan mendukung inklusi keuangan.

BI Rate naik, apa dampaknya?

Kenaikan suku bunga acuan umumnya membawa konsekuensi berlapis terhadap ekonomi, mulai dari perbankan, dunia usaha, hingga masyarakat.

Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto sebelumnya menilai peluang kenaikan BI Rate terbuka karena fokus kebijakan BI bergeser untuk menjaga stabilitas rupiah.

Menurut dia, salah satu manfaat utama kenaikan bunga acuan ialah meningkatkan daya tarik aset berbasis rupiah sehingga berpotensi menarik aliran modal asing masuk ke pasar domestik.

Masuknya dana asing dapat membantu BI menjaga stabilitas kurs rupiah dan mengurangi tekanan terhadap pasar keuangan.

Namun, dampak kenaikan BI Rate juga perlu diantisipasi.

Suku bunga yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan biaya ekspansi bisnis karena perusahaan menghadapi biaya pinjaman yang lebih mahal.

Momentum pertumbuhan ekonomi juga berisiko melambat apabila biaya pendanaan meningkat.

Sementara itu, Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede memperkirakan kenaikan bunga acuan dapat membantu memperkuat daya tarik aset rupiah, menahan arus modal keluar, sekaligus mengurangi tekanan inflasi impor.

Meski demikian, menurut dia, kenaikan bunga juga berpotensi menekan pemulihan kredit, meningkatkan biaya dana perbankan, serta memengaruhi konsumsi dan investasi.

Sektor yang mengandalkan pembiayaan seperti UMKM, properti, dan otomotif dinilai menjadi kelompok yang perlu lebih mencermati perubahan suku bunga.

Perbankan mulai hitung risiko

Kalangan perbankan juga mulai memperhitungkan dampak kenaikan BI Rate terhadap operasional bisnis.

President Director SMBC Indonesia Henoch Munandar mengatakan, industri perbankan pada dasarnya telah menyiapkan berbagai skenario menghadapi perubahan kebijakan moneter.

Salah satu risiko utama yang diperhatikan ialah kenaikan biaya dana atau cost of fund.

Bank berupaya memperbesar dana murah dan memperkuat transaksi perbankan agar struktur pendanaan tetap efisien.

Selain itu, kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi juga berpotensi meningkatkan risiko kredit karena bunga pinjaman perbankan dapat ikut naik.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam membayar cicilan pinjaman.

Karena itu, industri perbankan memperkuat manajemen risiko serta melakukan stress test untuk mengantisipasi berbagai tekanan ekonomi, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga kenaikan bunga.

Meski begitu, Henoch menilai sektor korporasi saat ini relatif lebih siap menghadapi volatilitas dollar AS dibandingkan masa krisis ekonomi 1998.

Perusahaan dinilai semakin disiplin mengelola pinjaman valuta asing serta melakukan lindung nilai atau hedging untuk mengurangi risiko pergerakan kurs.

Di tengah tekanan global, perbankan nasional juga dinilai masih memiliki bantalan modal yang kuat dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) industri yang berada di kisaran 20 persen.

Dengan demikian, keputusan BI Rate terbaru tak hanya berdampak pada pergerakan nilai tukar Rupiah, tetapi juga memengaruhi biaya kredit, strategi perbankan, hingga arah pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa waktu ke depan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Suku Bunga BI Rate Naik Jadi 5,25 Persen Demi Perkuat Rupiahdan BI Rate Berpotensi Naik, Bank Mulai Hitung Dampaknya

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah ekonom memproyeksikan Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar Rabu (20/5/2026), di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar global.

Menanggapi potensi tersebut, President Director SMBC Indonesia Henoch Munandar menilai langkah bank sentral kemungkinan diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun, dia meyakini BI memiliki strategi yang solid dalam menjaga stabilitas nilai tukar domestik.

“Selain BI rate, tentu salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah bagaimana menetralisir tekanan terhadap rupiah. Tapi saya percaya Bank Indonesia memiliki strategi yang solid untuk menjaga nilai tukar di negara kita,” ujar Henoch dalam wawancara eksklusif, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, perbankan harus memiliki manajemen risiko yang kuat dalam menghadapi berbagai kemungkinan kebijakan moneter.

Dia mengatakan SMBC telah memperkuat tata kelola, risk management, compliance, hingga pengelolaan market risk untuk mengantisipasi volatilitas nilai tukar dan suku bunga.

Henoch menilai pelaku industri perbankan pada dasarnya sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan BI Rate. Pasalnya, ruang penurunan suku bunga dinilai semakin terbatas seiring tekanan terhadap rupiah yang masih cukup menantang dalam beberapa pekan terakhir.

Strategi Kelola Dana Murah

Dalam menghadapi potensi kenaikan suku bunga, Henoch mengatakan salah satu fokus utama perbankan adalah mengelola biaya dana atau cost of fund. Menurutnya, strategi penguatan dana murah menjadi penting agar dampak kenaikan bunga acuan dapat diminimalkan.

Dia menjelaskan SMBC Indonesia memperkuat strategi transactional banking untuk meningkatkan dana berbasis transaksi nasabah. Dengan demikian, bank tidak terlalu bergantung pada deposito yang biayanya lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga acuan.

“Kalau hanya mengandalkan satu sumber seperti deposito, maka perbankan harus berhitung ulang biaya dana jika central bank menaikkan suku bunga,” katanya.

Di sisi lain, Henoch mengingatkan kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan risiko kredit di industri perbankan. Karena itu, menurutnya, bank perlu terus mengevaluasi ketahanan nasabah dalam menghadapi potensi kenaikan bunga pinjaman.

“Nah itu, makanya tadi saya katakan bahwa kita harus menata risk management kita untuk melihat resiliensi dari kemampuan nasabah kita dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga,” ujar dia.

Risiko Valas Dinilai Lebih Terkendali

Henoch juga menyoroti volatilitas dolar AS yang kembali meningkat di pasar global. Namun, dia menilai korporasi Indonesia saat ini jauh lebih disiplin dalam mengelola pinjaman valuta asing dibandingkan periode krisis 1998.

Menurutnya, banyak perusahaan kini sudah menerapkan praktik lindung nilai atau hedging dan menyesuaikan struktur pinjaman dengan sumber pendapatan mereka. Selain itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan juga dinilai memperkuat disiplin pengelolaan risiko valuta asing di sektor korporasi.

“Kalau ada perusahaan eksportir 80%, ya mungkin boleh pinjamannya 50% dalam bentuk valuta asing. Tapi kalau 100% rupiah, ya kita harus menyiapkan pinjaman rupiah,” katanya.

Meski demikian, Henoch mengakui masih ada sebagian kecil nasabah yang belum melakukan hedging sehingga tetap rentan terhadap gejolak kurs. Selain itu, pelemahan rupiah juga dapat memengaruhi biaya impor bahan baku dan faktor produksi.

Menurut dia, kondisi tersebut telah menjadi bagian dari stress test yang dilakukan industri perbankan, baik terhadap skenario pelemahan nilai tukar maupun suku bunga tinggi.

Dia menambahkan, industri perbankan saat ini masih memiliki bantalan modal yang cukup kuat. Dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) industri yang berada di kisaran 20%, Henoch optimistis sektor perbankan masih cukup resilien dalam menghadapi tekanan eksternal.

“Sepanjang ada shock yang masih bisa diatasi, tentu akan ada penurunan. Tetapi bantalannya saya melihat masih baik, masih tebal,” kata Henoch.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate oleh Bank Indonesia pada tahun ini.

Terdekat, BI menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Mei 2026. Saat ini, BI Rate masih berada di level 4,75%.

Berdasarkan riset Stockbit, konsensus pasar yang dihimpun Bloomberg kini memperkirakan median BI Rate hingga akhir 2026 berada di level 5%, atau mengindikasikan potensi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps).

"Tekanan terhadap rupiah saat ini didominasi faktor eksternal, terutama meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed setelah inflasi AS melampaui ekspektasi pasar dan harga minyak bertahan tinggi," papar tim analis Stockbit.

Nilai tukar rupiah sempat melemah ke level terendah sepanjang masa di posisi Rp17.669 per dolar AS pada perdagangan intraday Senin (18/5/2026), sebelum ditutup di level Rp17.656 per dolar AS.

Secara year-to-date (YTD), rupiah telah terdepresiasi sekitar 5,8% dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini.

Tekanan terhadap rupiah meningkat seiring menguatnya dolar AS akibat ekspektasi pengetatan moneter lanjutan oleh bank sentral AS, Federal Reserve System.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS mencatat inflasi indeks harga konsumen (IHK) AS pada April 2026 mencapai 3,8% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan Maret 2026 sebesar 3,3% dan melampaui konsensus pasar sebesar 3,7%. Level tersebut juga menjadi yang tertinggi sejak Mei 2023.

Merespons data inflasi tersebut, probabilitas The Fed menaikkan suku bunga setidaknya 25 bps menjadi 3,75%—4% hingga akhir 2026 meningkat menjadi sekitar 51% berdasarkan CME FedWatch Tool per Senin (18/5/2026). Angka itu melonjak dibandingkan probabilitas sebesar 21% pada sepekan sebelumnya.

Ekspektasi kenaikan suku bunga AS turut memperkuat indeks dolar AS (DXY) yang naik 1,19% secara mingguan ke level 99,1.

Selain itu, harga minyak Brent juga bertahan tinggi di kisaran US$110 per barel setelah insiden drone di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Kondisi tersebut memperbesar kekhawatiran pasar terhadap tekanan inflasi global.

Penguatan dolar AS kemudian memicu tekanan pada aset-aset emerging markets, termasuk Indonesia. Yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun tercatat naik 11 bps ke level 6,81%.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,85% ke level 6.599 disertai arus keluar dana asing senilai Rp464 miliar pada perdagangan Senin.

Di tengah tekanan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan optimistis rata-rata nilai tukar rupiah tahun ini masih dapat kembali menguat ke kisaran Rp16.500 per dolar AS, sejalan dengan asumsi APBN 2026 di rentang Rp16.200—Rp16.800 per dolar AS.

Menurut Perry, pelemahan rupiah pada kuartal II merupakan pola musiman akibat meningkatnya permintaan dolar AS, terutama untuk kebutuhan pembagian dividen. Dia memperkirakan rupiah berpotensi kembali menguat pada kuartal berikutnya.

“Pelemahan rupiah sebesar 5,8% secara YtD masih dalam kategori terkendali,” ujar Perry dalam rapat bersama DPR, Senin (18/5/2026).

Perry menambahkan, BI saat ini lebih fokus memantau volatilitas nilai tukar dibandingkan level absolut rupiah dengan menggunakan rata-rata pergerakan 20 hari sebagai acuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) diprediksi bakal menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate pada kuartal II/2026 menyusul pelemahan rupiah yang menembus level Rp17.400 per dolar Amerika Serikat (AS).

Tekanan terhadap kurs domestik ini kian nyata setelah Senat AS mengonfirmasi Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed baru menggantikan Jerome Powell. Penunjukan tersebut menandai babak baru kebijakan moneter AS yang diprediksi akan lebih konservatif dan disiplin terhadap stabilitas dolar.