IDXChannel - Rentetan kebijakan yang dieksekusi Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah dalam beberapa waktu terakhir dinilai berhasil meredam dampak spiral psikologis pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sinergi bauran moneter yang berani tersebut mendapat apresiasi positif karena mampu memanfaatkan celah dinamika global untuk memperkuat otot ekonomi domestik.

Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky memandang langkah agresif BI menaikkan suku bunga acuan secara paralel dengan optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) merupakan strategi yang tepat untuk menjaga daya tarik aset rupiah. Bank sentral dinilai cerdik dalam memancing masuknya aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) sekaligus menyerap likuiditas guna menstabilkan pasar uang.

"Dari sisi trading strategi (in short run) mencegah dampak spiral psikologis terus melemahnya rupiah, saya pikir kita harus punya kawan bersama, langkah agresif BI patut kita apresiasi, termasuk celah yang dimanfaatkan terkait The Fed yang terus mendorong USD melemah terhadap Yuan (rezim devisa control China), di saat USD index didorong volatile menguat terhadap mata uang dunia yang menganut devisa bebas, termasuk Indonesia," kata Yanuar dalam analisisnya, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, optimisme pasar jangka pendek ini kian solid berkat respons rasional dari pihak pemerintah di sektor riil. Kelenturan sikap pemerintah yang bersedia membuka ruang titik temu (win-win solution) dengan pelaku pasar ekspor dan meredam ketegangan dagang, khususnya dengan China sebagai negara mitra pemesan komoditas terbesar Indonesia, turut diapresiasi.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui pembatalan rencana skema gross split di sektor pertambangan, serta kepastian peran institusi Danantara (DSI) yang ditegaskan tidak akan mengganggu model bisnis sektor swasta, melainkan fokus pada fungsi pengawasan kepatuhan harga (transfer pricing).

Gerak cepat ini langsung direspons positif di lantai bursa melalui aksi beli bersih (net buying) oleh investor domestik pada saham-saham sektor komoditas strategis.

"Upaya short run BI, juga didukung sinyal pemerintah yang mulai 'berubah' mencari titik win-win dengan pasar ekspor, khususnya merespons kerasnya China atas kebijakan di sektor tambang dan isu satu pintu ekspor DSI. Pause impor China adalah pukulan terbesar yang harus dibaca, bukan trading hub Singapore," ujar Yanuar.

Di bidang pengelolaan keuangan negara, Yanuar memberikan nilai positif terhadap langkah berani pemerintah yang mulai rasional dalam menyusun postur anggaran belanja.

Keputusan untuk melakukan efisiensi dan pemotongan pada program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai sebagai langkah penyelamatan fiskal yang sangat bijak di tengah ketatnya pasar surat utang global.

"Pemerintah menjadi rasional memotong MBG dan KDMP, saat sudah berdarah-darah, dan sulitnya masuk ke pasar surat utang dengan tekanan persepsi fiskalnya plus naiknya yield global. Ini positif," katanya.

Meski mengapresiasi kesuksesan strategi jangka pendek (short-run) otoritas yang berhasil membalikkan arah kurva pergerakan rupiah dan IHSG ke zona hijau, Yanuar mengingatkan pemerintah tidak boleh terlena.

Penguatan fundamental ekonomi jangka panjang harus segera menyasar pada perbaikan daya beli kelas menengah yang mulai tergerus akibat fenomena inflasi dorongan biaya (cost-push inflation).

Dengan demikian, Yanuar menekankan pentingnya bagi para pembuat kebijakan untuk mendengarkan aspirasi publik, termasuk pesan penyeimbang dari aksi demonstrasi mahasiswa.

Pemerintah diharapkan mampu menjaga harapan (hope) generasi muda dengan tetap menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sipil guna memastikan roda transformasi ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Dana kelolaan berdenominasi dolar AS melesat hampir dua kali lipat dalam setahun terakhir.

Pertumbuhan industri reksa dana berbasis dolar AS tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan diversifikasi aset di tengah ketidakpastian global. Selain itu, penguatan dolar AS terhadap berbagai mata uang, termasuk rupiah, turut mendorong investor untuk menambah eksposur pada instrumen berbasis valuta asing.

Data Infovesta menunjukkan total dana kelolaan atau asset under management (AUM) reksa dana dolar mencapai US$3,16 miliar pada Mei 2026, melonjak 96,8% dibandingkan posisi Mei 2025 sebesar US$1,61 miliar.

Total dana kelolaan industri reksa dana dolar tersebut juga naik dari US$2,71 miliar pada April 2026 atau bertambah sekitar 16,6% hanya dalam satu bulan.

Lonjakan tersebut memperlihatkan bahwa instrumen berbasis dolar masih menjadi pilihan investor untuk menjaga nilai aset di tengah volatilitas pasar keuangan global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Kenaikan dana kelolaan itu terutama ditopang oleh reksa dana pasar uang dan pendapatan tetap dolar yang menawarkan kombinasi stabilitas imbal hasil dan risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen saham.

Reksa dana pasar uang dolar menjadi kategori dengan pertumbuhan paling agresif. Dana kelolaannya melonjak dari US$243,42 juta menjadi US$1,26 miliar dalam satu tahun atau tumbuh sekitar 416,5%.

Sementara itu, dana kelolaan reksa dana pendapatan tetap dolar meningkat dari US$371,80 juta menjadi US$790,74 juta atau naik 112,7% secara tahunan.

Kategori global fund yang selama ini menjadi tulang punggung industri reksa dana dolar juga masih mencatatkan pertumbuhan positif. Dana kelolaannya meningkat dari US$745,15 juta menjadi US$881,55 juta atau tumbuh 18,3%.

Adapun reksa dana campuran dolar membukukan kenaikan 107,4% dari US$26,45 juta menjadi US$54,87 juta.

Di sisi lain, tidak semua kategori menikmati pertumbuhan. Dana kelolaan reksa dana terproteksi justru turun 22,7% menjadi US$150,58 juta. Sementara itu, reksa dana saham dolar hanya tumbuh tipis 6,9% menjadi US$26,17 juta.

Eksposur Saham Global

Direktur Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan secara year to date dana kelolaan reksa dana dolar sebenarnya masih cenderung stagnan. Namun, dalam horizon satu tahun pertumbuhannya sangat signifikan.

Menurutnya, kinerja reksa dana dolar sepanjang setahun terakhir juga relatif baik, terutama produk yang memiliki eksposur ke saham global di Amerika Serikat.

"Rata-rata kinerja satu tahun sangat baik, terutama untuk yang berbasis saham global di Amerika Serikat. Ini sejalan dengan tren penguatan saham-saham berbasis semikonduktor dan AI," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (12/6/2026).

Meski demikian, Wawan menilai pengalihan portofolio ke reksa dana dolar belum terjadi secara masif. Salah satu penyebabnya adalah akses investasi yang relatif lebih terbatas dibandingkan reksa dana rupiah.

Beberapa produk seperti global sharia fund bahkan menetapkan minimum investasi yang cukup tinggi yakni senilai US$10.000. Alhasil, investasi ini hanya dapat dijangkau oleh investor kelas menengah atas.

"Akses ke reksa dana dolar lebih terbatas karena minimum pembelian yang juga lebih tinggi. Untuk investor menengah atas bisa saja melakukan diversifikasi ke sini," lanjutnya.

Menurut Wawan, tren penguatan dolar AS dalam jangka panjang tetap menjadi daya tarik utama instrumen tersebut. Namun, investor tetap perlu memperhatikan risiko nilai tukar.

Dia menjelaskan reksa dana dolar idealnya dimiliki investor yang memang memiliki kebutuhan dalam mata uang tersebut. Pasalnya, ketika rupiah kembali menguat, keuntungan investasi dapat tergerus oleh pergerakan kurs.

Untuk prospek ke depan, Wawan menilai reksa dana pasar uang dolar masih menjadi pilihan paling defensif dengan potensi imbal hasil sekitar 2% hingga 3%.

Sementara itu, sejumlah reksa dana pendapatan tetap dolar masih menghadapi tekanan akibat kenaikan suku bunga global. Kendati demikian, tekanan tersebut dinilai masih terbatas dan berpotensi berbalik positif hingga akhir tahun seiring akumulasi pendapatan kupon

Adapun kinerja reksa dana global akan sangat bergantung pada pergerakan pasar saham internasional. Namun, tema investasi yang berfokus pada sektor teknologi, kecerdasan buatan dan semikonduktor masih menjadi pendorong utama pertumbuhan.

Direktur Investment Simpan Asset Management Armand Marthias berpendapat pelemahan rupiah dalam jangka panjang membuat instrumen berbasis dolar semakin menarik sebagai sarana diversifikasi dan mitigasi risiko mata uang.

"Jika melihat data historis adanya rata-rata pelemahan rupiah terhadap dolar AS sejak tahun 2011 sebesar 4%, yang menjadikan produk berbasis dolar AS sangat menarik sebagai diversifikasi dan mitigasi risiko mata uang," katanya.

Simpan Asset Management menyebut berdasarkan simulasi historis, instrumen obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dolar atau Indon Bonds mampu menghasilkan imbal hasil rata-rata sekitar 3% hingga 3,5%.

Ke depan, perseroan memproyeksikan potensi imbal hasil dapat meningkat menjadi 4% hingga 4,5% per tahun.

Dalam racikannya, fokus Simpan adalah alokasi yang seimbang, yakni 50% Indon dan 50% pada corporate bonds.

Menurut Armand, sejumlah faktor akan menjadi penentu utama kinerja reksa dana dolar, mulai dari arah kebijakan suku bunga Federal Reserve, dinamika petrodolar, kondisi geopolitik Timur Tengah hingga perkembangan ekonomi global.

Untuk menjaga stabilitas kinerja, Simpan Asset Management memilih strategi portofolio berdurasi pendek guna mengurangi risiko mark to market di tengah tingginya volatilitas pasar global.

Relevan Jangka Panjang

Sementara itu, Investment Analyst Succor Asset Management Lolita menilai pelemahan rupiah belum otomatis mendorong lonjakan dana masuk ke seluruh produk reksa dana dolar.

Menurutnya investor masih mencermati berbagai risiko global sebelum meningkatkan eksposur terhadap aset berbasis dolar.

"Belum terdapat korelasi signifikan antara pelemahan rupiah dengan kenaikan AUM berdominasi US$ ujarnya.

Meski demikian, Lolita menilai investasi dalam instrumen dolar tetap relevan untuk tujuan diversifikasi jangka panjang, terutama bagi investor yang ingin memperoleh eksposur terhadap pasar saham Amerika Serikat.

Menurutnya, perhatian investor saat ini tertuju pada sejumlah faktor penting, mulai dari perubahan kepemimpinan bank sentral Amerika Serikat, keputusan MSCI terhadap pasar Indonesia, stabilitas fiskal pemerintah hingga arus dana asing ke pasar domestik.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Succor Asset Management menerapkan strategi pengelolaan aktif dan penyediaan porsi likuiditas yang memadai.

Lolita juga menyarankan investor menerapkan strategi investasi bertahap atau dollar cost averaging mengingat pelemahan rupiah sudah cukup dalam dan pasar saham Amerika Serikat melalui indeks S&P500 berada di level tertinggi baru.

Di tengah ketidakpastian global dan tekanan terhadap rupiah, industri reksa dana dolar tampaknya masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Namun, para pelaku industri menegaskan bahwa instrumen ini bukan sekadar sarana mengejar keuntungan dari pelemahan rupiah, tetapi bagian dari strategi diversifikasi jangka panjang yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing investor.

DALAM beberapa pekan terakhir, nilai tukar rupiah mengalami tekanan. Bagi sebagian orang, angka kurs mungkin hanya terlihat sebagai statistik ekonomi. Namun bagi masyarakat luas, pelemahan rupiah sesungguhnya bukan sekadar persoalan di pasar keuangan.

Pelemahan rupiah ini perlahan masuk ke dapur rumah tangga, menaikkan harga pangan, meningkatkan biaya produksi, menekan daya beli, hingga memunculkan ancaman perlambatan ekonomi yang lebih serius.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi di Indonesia hampir selalu diawali oleh gejolak nilai tukar.

Krisis 1998 menjadi pelajaran paling pahit. Ketika itu, rupiah terjun bebas dari sekitar Rp 2.500 menjadi lebih dari Rp 15.000 per dolar AS.

Banyak perusahaan kolaps karena utang luar negeri membengkak secara mendadak, inflasi meledak, pengangguran meningkat, dan kerusuhan sosial pecah di berbagai daerah.

Tentu kondisi Indonesia hari ini berbeda dibandingkan dengan 1998. Fundamental ekonomi relatif lebih baik, cadangan devisa lebih besar, perbankan lebih kuat, dan pengawasan sistem keuangan lebih ketat.

Namun, bukan berarti ancaman bisa diabaikan. Pelemahan rupiah tetap menyimpan risiko serius apabila berlangsung dalam jangka panjang dan tidak diantisipasi dengan tepat.

Masalahnya, pelemahan rupiah kali ini terjadi di tengah situasi global yang juga sedang tidak baik-baik saja.

Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali memicu kenaikan harga minyak dunia. Suku bunga di Amerika Serikat masih tinggi. Arus modal asing yang keluar dari negara berkembang meningkat.

Di sisi lain, investor juga mulai mempertanyakan prospek fiskal sejumlah negara emerging markets, termasuk Indonesia.

Reuters mencatat bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu oleh kombinasi perang Iran, tingginya suku bunga AS, dan arus keluar dana asing dari pasar negara berkembang.

Akibatnya, rupiah berada di bawah tekanan berlapis. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah pelemahan rupiah saat ini bisa berkembang menjadi ancaman krisis ekonomi?

Pasar keuangan pada dasarnya bekerja dengan satu kata, yaitu kepercayaan. Ketika kepercayaan melemah, modal keluar. Ketika modal keluar, nilai tukar ikut tertekan. Kondisi inilah yang sedang terjadi.

Dalam beberapa bulan terakhir, investor asing mulai mengurangi kepemilikan aset di pasar domestik. Bank Indonesia mencatat adanya aliran modal keluar dari pasar saham maupun surat berharga negara.

Premi CDS Indonesia juga meningkat, menandakan persepsi risiko terhadap ekonomi domestik ikut meningkat.

Di sisi lain, dolar AS justru semakin kuat. Ekspektasi bahwa suku bunga The Fed akan bertahan tinggi lebih lama membuat investor global kembali memburu aset berbasis dolar.

Wall Street Journal melaporkan bahwa indeks dolar AS terus menguat seiring kekhawatiran atas inflasi dan ketidakpastian geopolitik global. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, situasi ini ibarat badai ganda.

Ketika dolar menguat, biaya impor meningkat. Ketika investor asing keluar, tekanan terhadap rupiah semakin meningkat. Ketika rupiah melemah, pasar kembali panik. Siklus ini bisa terus berulang apabila tidak ada langkah yang mampu memulihkan kepercayaan.

Di titik inilah ancaman krisis mulai muncul. Krisis ekonomi sering kali tidak datang secara tiba-tiba.

Krisis ini muncul perlahan melalui kombinasi tekanan kurs, kenaikan inflasi, perlambatan investasi, dan melemahnya konsumsi masyarakat. Rupiah yang terus melemah menjadi pintu masuk bagi berbagai tekanan tersebut.

Persoalan kurs sejatinya tidak berhenti di pasar keuangan. Dampaknya langsung terasa di kehidupan sehari-hari.

Indonesia masih bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari gandum, kedelai, gula, bahan baku industri, hingga BBM.

Ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat. Importir akhirnya menaikkan harga barang. Konsumen menjadi pihak yang menanggung beban terbesar.

Kenaikan harga pangan menjadi dampak yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat. Harga tepung terigu, roti, mie instan, hingga pakan ternak sangat dipengaruhi oleh nilai tukar karena bahan bakunya banyak berasal dari impor. Demikian pula kedelai untuk tahu dan tempe. Ketika dolar naik, biaya produksi ikut meningkat.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya karena dapat memicu imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi tahunan Indonesia pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya dan berada di atas sasaran inflasi Bank Indonesia. Inflasi yang meningkat akan menggerus daya beli masyarakat.

Kelompok yang paling rentan tentu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Pengeluaran mereka sebagian besar habis untuk kebutuhan pokok.

Ketika harga pangan naik, ruang konsumsi menjadi semakin sempit. Uang belanja yang sebelumnya cukup untuk seminggu, kini hanya cukup untuk beberapa hari.

Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tekanan berat. Banyak industri nasional masih bergantung pada bahan baku impor.

Pelemahan rupiah membuat biaya produksi meningkat. Perusahaan akhirnya berada dalam posisi sulit: menaikkan harga barang atau mengurangi margin keuntungan.

Apabila tekanan berlangsung lama, pilihan berikutnya adalah efisiensi tenaga kerja. Di titik inilah pelemahan rupiah dapat berubah menjadi ancaman sosial.

PHK meningkat, pengangguran bertambah, konsumsi rumah tangga melemah, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Jika situasi terus memburuk, maka ancaman krisis ekonomi bukan lagi sekadar kemungkinan.

Salah satu risiko terbesar dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya utang luar negeri. Banyak perusahaan maupun pemerintah memiliki kewajiban pembayaran dalam denominasi dolar AS.

Ketika rupiah melemah, nilai cicilan otomatis menjadi lebih tinggi. Tanpa tambahan utang sekalipun, beban pembayaran langsung meningkat hingga ratusan miliar rupiah.

Situasi seperti ini sangat berbahaya bagi perusahaan yang pendapatannya berbasis rupiah, tetapi utangnya berbasis dolar.

Sejarah 1998 memperlihatkan bagaimana banyak perusahaan akhirnya kolaps akibat ketidakselarasan mata uang asing. Mereka tidak mampu membayar utang setelah rupiah jatuh bebas.

Hari ini, risiko itu memang lebih terkendali karena regulasi valas lebih ketat. Namun, tekanan tetap ada, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada pembiayaan luar negeri.

Pemerintah juga menghadapi tekanan fiskal tambahan. Pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri menjadi lebih mahal.

Di sisi lain, pemerintah tetap harus menjaga subsidi energi dan bantuan sosial agar daya beli masyarakat tidak jatuh terlalu dalam. Akibatnya, ruang fiskal semakin sempit.

Ketika ruang fiskal mengecil, kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga ikut terbatas.

Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia berada di posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, BI harus menjaga stabilitas rupiah. Di sisi lain, BI juga harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, kebijakan untuk memperkuat rupiah sering kali bertentangan dengan kebutuhan pertumbuhan. Misalnya, melalui kenaikan suku bunga.

Reuters melaporkan bahwa mayoritas ekonom memperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga untuk menahan tekanan terhadap rupiah.

Kenaikan suku bunga memang dapat menarik kembali dana asing dan membantu memperkuat nilai tukar. Namun, konsekuensinya juga besar, karena bunga kredit menjadi lebih mahal.

Dunia usaha menahan ekspansi. Kredit konsumsi melambat. Investasi menurun. Pertumbuhan ekonomi bisa ikut melemah.

Kondisi ini berarti BI menghadapi dilema klasik, yaitu antara menjaga nilai tukar rupiah dan menjaga pertumbuhan.

Selain menaikkan suku bunga, BI juga melakukan intervensi di pasar valas. Reuters menyebut BI telah melakukan intervensi besar-besaran di pasar domestik maupun offshore untuk menstabilkan rupiah.

Namun, intervensi memiliki keterbatasan. Cadangan devisa tidak bisa digunakan terus-menerus tanpa batas.

Karena itu, menjaga rupiah tidak cukup hanya dengan intervensi moneter. Dibutuhkan perbaikan fundamental ekonomi secara menyeluruh.

Pelemahan rupiah sesungguhnya membuka persoalan lama ekonomi Indonesia, yaitu ketergantungan pada impor.

Selama bertahun-tahun, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi. Namun, banyak kebutuhan industri masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

Ketika kurs stabil, masalah ini tidak terlalu terasa. Namun, saat rupiah melemah, kerentanan tersebut langsung terlihat. Industri manufaktur terpukul. Harga energi meningkat. Biaya logistik naik. Bahkan sektor pertanian ikut terdampak karena pupuk dan alat produksi banyak menggunakan komponen impor.

Ironisnya, di tengah bonus demografi yang besar, Indonesia justru masih belum memiliki basis industri yang benar-benar kuat.

Padahal, negara dengan struktur industri yang kokoh biasanya lebih tahan terhadap gejolak nilai tukar. Korea Selatan, China, atau Vietnam mampu menjaga ekspor manufaktur sebagai penopang devisa.

Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah. Akibatnya, ketika harga komoditas turun atau situasi global memburuk, rupiah ikut tertekan.

Pelemahan rupiah akhirnya bukan hanya masalah mata uang, tetapi juga mencerminkan kerentanan struktur ekonomi nasional.

Bahaya terbesar dari pelemahan rupiah sebenarnya bukan sekadar kurs itu sendiri, melainkan hilangnya kepercayaan.

Ketika masyarakat mulai panik, perilaku ekonomi berubah. Orang mulai memborong dolar. Pelaku usaha menahan investasi. Konsumen mengurangi belanja. Investor asing menarik dana dalam jumlah lebih besar. Pasar saham melemah. Aktivitas ekonomi melambat.

Krisis kepercayaan inilah yang sering menjadi pemicu utama krisis ekonomi. Karena itu, komunikasi pemerintah menjadi sangat penting.

Publik membutuhkan kepastian bahwa pemerintah memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi tekanan ekonomi. Pernyataan yang meremehkan pelemahan rupiah justru berisiko memperkuat kecemasan di pasar.

Dalam ekonomi modern, persepsi sering kali sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Pasar ingin melihat koordinasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan pelaku industri.

Jika koordinasi terlihat lemah, pasar akan bereaksi negatif dengan lebih cepat. Meski tekanan terhadap rupiah cukup serius, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam. Namun, syaratnya, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini.

Pertama, menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi. Pasar membutuhkan kepastian bahwa pemerintah tetap disiplin dalam menjaga fiskal dan tidak mengeluarkan kebijakan populis berlebihan.

Transparansi anggaran dan konsistensi kebijakan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor.

Kedua, memperkuat cadangan devisa dan ekspor. Indonesia harus mempercepat hilirisasi industri agar tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah.

Semakin kuat ekspor manufaktur dan produk bernilai tambah, semakin besar kemampuan Indonesia untuk menghasilkan devisa.

Ketiga, mengurangi ketergantungan impor. Hal ini menjadi pekerjaan rumah jangka panjang yang sangat penting. Ketahanan pangan, energi, dan industri harus diperkuat agar gejolak kurs tidak langsung menghantam masyarakat.

Keempat, memperkuat jaring pengaman sosial. Ketika tekanan ekonomi meningkat, kelompok rentan harus menjadi prioritas utama.

Bantuan sosial yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, dan perlindungan UMKM menjadi sangat penting untuk menjaga konsumsi masyarakat.

Kelima, memperkuat koordinasi kebijakan. Krisis ekonomi hampir selalu memburuk ketika lembaga-lembaga negara berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan sektor perbankan harus benar-benar solid.

Indonesia pernah mengalami krisis besar. Luka sosial dan ekonominya sangat dalam. Karena itu, pelemahan rupiah hari ini tidak boleh dianggap sekadar fluktuasi biasa.

Kondisi ini harus dibaca sebagai sinyal peringatan bahwa ekonomi nasional sedang menghadapi tekanan yang serius.

Memang benar, kondisi Indonesia saat ini tidak sama dengan 1998. Sistem keuangan lebih kuat, pengawasan lebih baik, dan koordinasi kebijakan lebih matang. Namun, dunia hari ini juga jauh lebih kompleks.

Geopolitik global tidak menentu. Harga energi bergejolak. Arus modal bergerak sangat cepat. Media sosial mempercepat kepanikan pasar.

Sedikit kesalahan kebijakan bisa memicu efek domino yang besar. Karena itu, kewaspadaan menjadi hal yang mutlak.

Pelemahan rupiah mungkin belum menandai krisis ekonomi. Namun, jika diabaikan, kondisi ini bisa menjadi pintu masuk menuju krisis yang lebih besar.

Pada akhirnya, stabilitas rupiah bukan hanya tanggung jawab Bank Indonesia. Stabilitas rupiah mencerminkan kesehatan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Rupiah yang kuat lahir dari industri yang kuat, ekspor yang kuat, fiskal yang sehat, serta kepercayaan publik yang terjaga. Di tengah ketidakpastian global hari ini, menjaga kepercayaan merupakan pekerjaan paling penting bagi negara.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah menguat 0,84% terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam sepekan terakhir seiring respons positif pasar terhadap bauran kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dan derasnya aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik.

Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti mengatakan rupiah pada Jumat (12/6/2026) ditutup pada level Rp17.865,75 per dollar AS, menguat dibandingkan posisi penutupan 5 Juni 2026 yang berada di level Rp18.010,20 per dollar AS.

Menurut Destry, penguatan rupiah didorong oleh sejumlah kebijakan yang ditempuh BI, antara lain kenaikan BI-Rate menjadi 5,50%, penguatan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pemberian insentif hedging swap bagi investor asing, pembukaan akses repo untuk mendukung likuiditas perbankan, serta peningkatan intensitas operasi moneter rupiah dan valuta asing.

“Perkembangan ini mencerminkan respons positif pasar terhadap bauran kebijakan Bank Indonesia,” ujar Destry dalam keterangannya.

Ia menambahkan, penguatan rupiah juga ditopang oleh sinergi kebijakan yang erat antara BI dan pemerintah. Pasca kenaikan BI-Rate, aliran masuk modal asing menunjukkan perkembangan positif, didukung daya tarik instrumen keuangan domestik.

Minat investor global tercermin dari peningkatan arus masuk dana asing pada instrumen SRBI dan Surat Berharga Negara (SBN). Pada 10 Juni 2026, inflow investor nonresiden ke SRBI dan SBN tercatat mencapai Rp15,11 triliun, sedangkan pada 11 Juni 2026 mencapai Rp3,91 triliun.

Selain itu, aliran modal asing juga masuk melalui penerbitan obligasi internasional Danantara Indonesia yang mencatat penjualan perdana sebesar Rp26,9 triliun.

“Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap aset-aset domestik,” kata Destry.

Di sisi lain, ketahanan eksternal Indonesia dinilai semakin kuat setelah tercapainya sejumlah kesepakatan kerja sama keuangan antara Bank Indonesia, People's Bank of China, dan Hong Kong Monetary Authority.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan stabilitas keuangan regional, penguatan Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), serta perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Langkah itu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Ke depan, BI menegaskan akan terus hadir di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan secara konsisten dan terukur. Bank sentral juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional.

Dengan dukungan kebijakan moneter, arus modal asing, dan penguatan kerja sama keuangan internasional tersebut, BI meyakini rupiah masih memiliki ruang untuk terus menguat menuju level yang lebih mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya narasi yang mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan kemungkinan terjadinya Reformasi Jilid II dinilai tidak memiliki dasar yang kuat. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini disebut masih jauh berbeda dibandingkan krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada 1998.

Analis Politik Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Kristian Widya Wicaksono mengatakan, perbandingan antara situasi saat ini dan krisis 1998 tidak tepat jika dilihat dari berbagai indikator ekonomi maupun kondisi politik nasional. “Secara ilmiah, kondisi tahun 2026 tidak bisa disamakan dengan krisis hebat tahun 1998," kata Kristian, Jumat (12/6/2026).

Menurut Kristian, Indonesia memang sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat ketidakpastian global. Namun, tekanan tersebut belum mencapai tingkat yang dapat dikategorikan sebagai krisis sistemik seperti yang terjadi pada akhir Orde Baru.

“Indonesia saat ini sedang berada dalam fase stres ekonomi yang berat, tetapi belum masuk dalam fase kehancuran makro seperti 1998," jelasnya.

Kristian menjelaskan, krisis 1998 dipicu oleh kombinasi berbagai persoalan yang terjadi secara bersamaan, mulai dari runtuhnya sistem keuangan, lonjakan inflasi, gelombang pemutusan hubungan kerja, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Data terkini menunjukkan kondisi ekonomi nasional masih tumbuh positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), menjadi pertumbuhan kuartal pertama tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi masih berada pada level yang relatif terkendali. BPS melaporkan inflasi tahunan pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen, jauh di bawah tingkat inflasi yang terjadi saat krisis 1998 yang melampaui 80 persen.

"Pada 1998, Indonesia mengalami krisis sistemik dengan kontraksi ekonomi mencapai 10-15 persen dan inflasi melampaui 80 persen," ungkap Kristian.

Ia menilai kondisi saat ini masih berbeda karena pemerintah dan otoritas ekonomi memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas nasional.

"Kondisi makroekonomi saat ini menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Bank Indonesia masih melaporkan surplus perdagangan yang berkelanjutan dan inflasi yang relatif tetap terkendali dalam kisaran sasaran, meski di tengah tekanan yang meningkat," katanya.

Karena itu, Kristian mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi yang menyamakan pelemahan rupiah saat ini dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Menurut dia, setiap perkembangan ekonomi perlu dilihat secara utuh berdasarkan data dan indikator yang tersedia.

Ia menambahkan, penyebaran narasi yang tidak didukung data berisiko menimbulkan kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat dan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional.

Menurut Kristian, Indonesia saat ini masih memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dibandingkan periode menjelang krisis 1998. Karena itu, narasi yang mengaitkan pelemahan rupiah dengan peluang terjadinya Reformasi Jilid II dinilai belum memiliki landasan yang memadai.

Pelemahan nilai tukar rupiah mulai berdampak pada harga produk farmasi, seperi obat-obatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan harga sejumlah obat di luar skema BPJS Kesehatan mengalami kenaikan seiring pelemahan nilai tukar rupiah.

“Harga obat ini sudah kita lihat, sudah kita list mana yang naiknya make sense dan tidak make sense. Tapi yang untuk obat-obatan BPJS kita berhasil jaga,” kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Menurut Budi, kenaikan harga obat-obatan yang terjadi di pasaran masih wajar, yakni berada di rentang 10% hingga 20%. Ia pun memastikan harga obat-obatan yang digunakan dalam sistem BPJS tetap aman.

Menurut Budi, kenaikan harga obat tidak sepenuhnya mengikuti pergerakan kurs dolar AS. Pasalnya, tidak semua komponen biaya produksi obat berasal dari impor atau menggunakan mata uang asing.

“Karena itu, Kementerian Kesehatan menilai kenaikan harga obat pada rentang 10%-20% masih dapat dipahami. Namun, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap perusahaan farmasi yang menaikkan harga melebihi kisaran tersebut.

“Kami sudah hitung kira-kira berapa range-nya. Kenaikan 10-20% itu make sense, tapi kalau di atas itu kan, jangan take profit dari situ,”kata Budi.

Ia menyebut, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia yang telah berkomunikasi dengan pelaku industri farmasi terkait penyesuaian harga obat.

Meski terjadi kenaikan pada sebagian obat di pasar komersial, Budi memastikan obat-obatan yang masuk dalam program BPJS Kesehatan tetap terjaga dari sisi harga maupun ketersediaannya.

“Ibu Rizka sudah ngomong sama industri farmasi. Tapi BPJS kita secure,” katanya.

IDXChannel- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di IKN.

"Belum. Belum ada (keluhan). Belum ada eskalasinya," ujar Basuki di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dia menuturkan, prosedur penyesuaian harga atau eskalasi biasanya mengikuti kebijakan nasional, seperti kondisi kahar (force majeure) nasional.

Namun, hingga saat ini kondisi tersebut belum terjadi sehingga pihaknya tetap menjalankan kontrak sesuai kesepakatan awal. Terkait ketersediaan logistik, Basuki juga memastikan bahwa pasokan bahan material di lapangan masih stabil.

Ia menekankan bahwa belum ada laporan mengenai kendala suplai maupun lonjakan harga bahan bangunan di kawasan IKN.

"Belum ada, belum ada komplain itu (soal suplai dan harga material)," katanya.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan menjadi perhatian banyak pelaku usaha. Bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor, fluktuasi kurs bisa langsung berdampak pada biaya produksi hingga margin keuntungan perusahaan.

Industri farmasi menjadi salah satu sektor yang cukup sensitif terhadap perubahan nilai tukar karena sebagian bahan baku obat masih didatangkan dari luar negeri.

Direktur Produksi PT Phapros Tbk Ida Rahmi Kurniasih mengatakan pelemahan rupiah merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. Namun, dampaknya tetap harus diantisipasi, terutama terhadap biaya bahan baku dan biaya pengiriman.

"Kita semua memperhatikan ini sebagai faktor eksternal yang akan mempengaruhi operasional perusahaan. Utamanya kami di produksi adalah di biaya bahan baku dan biaya pengiriman," kata Ida dalam public expose daring, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurut Ida, kenaikan harga bahan baku menjadi salah satu konsekuensi yang hampir pasti terjadi ketika rupiah melemah terhadap dolar AS.

Karena itu, perusahaan memilih fokus pada faktor-faktor internal yang masih bisa dikendalikan dibanding mencoba memprediksi arah pergerakan kurs.

"Mengingat fluktuasi kursus rupiah sebagai faktor eksternal, maka Phapros akan lebih fokus ke internal karena kita tidak bisa kendalikan itu. Jadi yang kita upayakan, kendalikan adalah mitigasi untuk meminimalisir dampak negatifnya. Dampak negatifnya kan sudah pasti harga bahan akan naik gitu ya," tuturnya.

Siapkan berbagai skenario hadapi dolar AS

Sebagai perusahaan farmasi yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor, Phapros mengaku langsung merespons setiap perubahan nilai tukar dengan menyusun sejumlah skenario mitigasi.

Langkah yang disiapkan antara lain penerapan strategi lindung nilai (hedging), mencari alternatif pemasok bahan baku, hingga mempertimbangkan penggunaan mata uang selain dolar AS dalam transaksi internasional.

"Sebagai bagian dari holding bawaan farmasi di bawah Bio Farma, peran strategis industri farmasi dan sensitivitas faktor farmasi terhadap USD, Phapros langsung merespon dengan cepat. Misalnya menyusun beberapa skenario atas tren pelemahan rupiah terhadap USD, termasuk upaya hedging, pencarian lebih dari satu source bahan baku untuk mencari celah efisiensi, transaksi menggunakan mata uang selain USD, atau mekanisme impor langsung dari negara asal dan kerjasama B Partit."

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas biaya produksi di tengah ketidakpastian pasar global.

Selain melakukan diversifikasi pemasok, Phapros juga mengandalkan strategi negosiasi dengan supplier luar negeri. Dia mengatakan sebagian kontrak pengadaan bahan baku saat ini telah disepakati sejak awal tahun sehingga tidak otomatis mengikuti kenaikan harga pasar.

"Caranya seperti apa? Pertama, sejak awal memang kita punya kontrak-kontrak pengadaan bahan, itu sudah diikat angkanya di awal tahun sehingga memang tidak otomatis kalau harga naik kita akan menyesuaikan," ucapnya.

Lebih lanjut, kata Ida, Phapros juga melakukan renegosiasi harga agar pemasok tidak langsung menaikkan harga produk saat terjadi pelemahan rupiah.

"Jadi kita melakukan renegosiasi dengan para supplier bahan baku dari luar negeri agar tidak menaikkan harga produk," imbuhnya.

Tak hanya itu, perusahaan juga mempertimbangkan kontrak jangka panjang dengan sejumlah pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan menjamin kontinuitas pasokan.

"Yang kedua, kita menimbang untuk melakukan kontrak lebih awal dengan jangka waktu lebih panjang dengan beberapa supplier agar tidak menaikkan harga produknya, bahkan kita harapkan bisa mendapatkan harga lebih rendah dengan kontinuitas suplai yang baik yang terjamin," ucapnya.

Menurutnya, tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku tidak bisa hanya ditangani oleh tim produksi. Seluruh unit bisnis di perusahaan juga didorong melakukan efisiensi operasional.

Kurangi ketergantungan pada Dolar AS

Di samping itu, Phapros mulai memperluas penggunaan mata uang alternatif dalam transaksi impor. Perusahaan saat ini mendorong penggunaan yuan Tiongkok (RMB) dan euro untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS yang selama ini mendominasi perdagangan global.

"Untuk mengimbangi potensi kenaikan biaya bahan baku impor ini, kemudian kami terus mencari alternatif bahan baku agar dapat yang harganya lebih baik. Termasuk kemungkinan untuk melakukan transaksi selain USD. Misalnya sekarang kita dorong, sebagian memang sudah terjadi, kita membeli dalam RMB, kita membeli dalam Euro, gitu," jelasnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengembang properti PT Minahasa Membangun Hebat Tbk. (HBAT) membidik pendapatan sebesar Rp88,18 miliar dan laba bersih Rp18,3 miliar pada 2026 di tengah tantangan industri properti yang masih dibayangi pelemahan daya beli masyarakat dan tingginya suku bunga acuan.

Direktur Utama HBAT Go Ronny Nugroho mengatakan prospek industri properti tahun ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Selain itu, peningkatan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 5,5% akan memengaruhi fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).

"Tahun 2026 masih cukup menantang karena memengaruhi daya beli masyarakat dan penggunaan fasilitas KPR. Hal ini membuat pasar menjadi lebih selektif," ujarnya dalam Paparan Publik usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, Ronny menilai kebutuhan riil masyarakat terhadap hunian masih terus tumbuh sehingga memberikan ruang bagi sektor properti, khususnya segmen rumah tapak, untuk berkembang.

Menurutnya, rumah tapak masih menjadi segmen yang paling prospektif karena menawarkan nilai tambah berupa konsep ramah lingkungan dan desain yang mendukung fleksibilitas aktivitas penghuni.

Selain itu, berbagai insentif pemerintah, termasuk kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), diharapkan mampu menjaga minat masyarakat untuk membeli rumah.

Untuk mencapai target kinerja tahun ini, HBAT menyiapkan sejumlah strategi. Perseroan akan mempercepat penyelesaian unit-unit hunian yang telah memasuki tahap akhir pembangunan dengan tetap menjaga kualitas bangunan. Di saat yang sama, perusahaan mengoptimalkan proses perencanaan dan konstruksi proyek baru agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

HBAT juga memperkuat strategi pemasaran melalui inovasi produk, transformasi digital, pemasaran kreatif, pengembangan konsep bangunan hijau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Inovasi produk, pemanfaatan insentif pemerintah, transformasi digital dan pemasaran kreatif, penguatan legalitas dan transparansi, pembangunan berkelanjutan, serta konsep bangunan hijau menjadi strategi Perseroan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada," kata Ronny.

Di tengah persaingan yang ketat dengan puluhan pengembang lain di Sulawesi Utara, HBAT juga mengandalkan kualitas bangunan, desain kawasan, serta kelengkapan infrastruktur untuk mempertahankan daya saing proyek-proyek perumahannya.

Terkait penggunaan laba, Ronny mengatakan perseroan belum berencana membagikan dividen dan akan memanfaatkan dana internal untuk mendukung pengembangan usaha dan modal kerja.

Dia juga membantah rumor yang menyebut HBAT akan diakuisisi oleh kelompok usaha tertentu. Sebelumnya HBAT diisukan akan diakuisis oleh Harita Grup.

"Kami selaku manajemen menegaskan itu tidak benar. Perseroan tidak diakuisisi oleh grup manapun," tegasnya.

Adapun pada 2025, kinerja HBAT masih berada di bawah target yang ditetapkan. Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp24,53 miliar atau sekitar 33,6% dari target Rp73,02 miliar, dengan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2,7 miliar.

Direktur Keuangan HBAT Andrie Rianto menjelaskan belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat, tingkat suku bunga kredit yang relatif tinggi, serta kecenderungan konsumen menunda pembelian properti di tengah ketidakpastian ekonomi.

Selain itu, meningkatnya selektivitas konsumen dan ketatnya persaingan industri turut menekan penjualan. Sementara itu, volatilitas harga bahan bangunan juga membebani profitabilitas perseroan sepanjang tahun lalu.

DALAM beberapa hari terakhir, rupiah kembali menjadi pusat perhatian.

Setelah sempat tergelincir ke level yang mencemaskan, mata uang kita menguat selama dua hari berturut-turut.

Pasar saham ikut menghijau. Sebagian orang lekas menyebutnya tanda pemulihan.

Sebagian lain menyambutnya sebagai bukti bahwa kepanikan telah selesai. Namun, di titik inilah kehati-hatian perlu diletakkan.

Sebab, penguatan sesaat tidak selalu berarti masalah telah usai; kerap ia hanya menandai bahwa pasar sedang memberi jeda.

Di hadapan gejolak seperti ini, rupiah tidak boleh dibaca semata sebagai angka kurs di layar perdagangan.

Rupiah adalah cermin yang lebih jujur. Ia tidak mudah dibujuk slogan, tidak gampang dipoles optimisme seremonial, dan hampir selalu lebih cepat membaca kelemahan daripada para pengambil keputusan.

Karena itu, saya melihat rupiah sebagai referendum harian: setiap hari pasar memberi suara atas apakah Indonesia masih cukup layak dipercaya untuk menyimpan nilai, menanam modal, dan menjaga stabilitas.

Suara Pasar atas Kredibilitas Negara

Disebut referendum harian karena rupiah merekam putusan pelaku ekonomi setiap hari.

Investor global, eksportir, importir, perbankan, manajer dana, hingga rumah tangga, semuanya ikut “memilih” lewat tindakan ekonomi yang riil.

Mereka bertahan atau keluar, menambah eksposur atau menahan diri, membeli aset rupiah atau berlindung pada dolar.

Dari akumulasi pilihan itu, terbentuk satu pesan yang sederhana tetapi keras: pasar percaya, ragu, atau sedang menghukum.

Di sinilah nilai tukar berbeda dari banyak indikator lain. Inflasi dibaca bulanan, pertumbuhan ekonomi triwulanan, dan APBN diringkas dalam dokumen tebal.

Namun, rupiah berbicara setiap hari. Ia adalah papan skor yang terus menyala.

Ketika rupiah stabil, pasar memberi sinyal bahwa koordinasi kebijakan masih terbaca waras.

Ketika rupiah tergelincir tajam, pasar berkata ada yang tidak beres—entah pada desain fiskal, konsistensi moneter, mutu institusi, atau ketahanan eksternal.

Maka, penguatan dua hari tidak boleh dibaca terlalu romantis. Itu belum tentu tanda kepercayaan telah pulih; bisa jadi pasar hanya menilai negara masih punya amunisi.

Kesalahan paling umum dalam membaca rupiah adalah menganggapnya semata urusan bank sentral.

Padahal pasar membaca rupiah sebagai ringkasan dari mutu tata kelola ekonomi.

Di dalamnya tercampur persepsi tentang disiplin fiskal, keberanian pemerintah mengambil keputusan rasional, kredibilitas komunikasi kebijakan, kualitas koordinasi antarotoritas, sampai tingkat independensi institusi.

Itulah sebabnya rupiah sangat sensitif terhadap sinyal. Satu kebijakan yang dinilai tidak konsisten dapat lebih merusak daripada sederet pidato yang menenangkan.

Satu keputusan yang memberi kesan improvisasi bisa segera diterjemahkan pasar sebagai kenaikan risiko.

Dalam dunia keuangan modern, persepsi bukan ornamen; persepsi adalah harga. Dan rupiah sering menjadi tempat pertama di mana harga itu diumumkan.

Karena itu, membela rupiah tidak cukup dengan jargon “fundamental kita kuat”. Pasar tidak membeli jargon. Pasar membeli kredibilitas.

Ia ingin melihat apakah fiskal masih disiplin, apakah moneter masih dipercaya, apakah aturan main cukup jelas, dan apakah negara tampak memegang kemudi atau justru bereaksi terburu-buru terhadap gelombang.

Bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu kabur, rupiah akan memberi penalti. Ia turun bukan semata karena dolar kuat, melainkan karena Indonesia dibaca terlalu mahal untuk dipercaya.

Ketika Referendum Itu Menyentuh Rumah Tangga

Namun, membaca rupiah sebagai referendum harian tidak boleh berhenti pada urusan investor.

Makna terdalamnya justru muncul ketika kita menyadari bahwa hasil “pemungutan suara” itu akhirnya jatuh ke meja makan rakyat.

Rupiah yang melemah bukan hanya persoalan dealer valas atau manajer portofolio.

Ia merembes ke harga barang impor, bahan baku industri, ongkos logistik, biaya energi, cicilan, dan akhirnya daya beli rumah tangga.

Di sinilah persoalannya menjadi sangat politis sekaligus manusiawi. Ketika pasar mencabut sebagian kepercayaannya, yang menanggung beban pertama bukan selalu mereka yang paling kuat secara finansial.

Yang paling cepat merasakan dampaknya justru rumah tangga berpendapatan tetap, usaha kecil yang bergantung pada input impor, dan sektor-sektor bermargin tipis.

Maka, setiap kali rupiah bergejolak, yang dipertaruhkan bukan cuma reputasi kebijakan, tetapi juga kualitas perlindungan negara terhadap kehidupan sehari-hari.

Artinya, stabilitas rupiah harus dibaca sebagai mandat etis, bukan sekadar target teknokratis.

Negara tidak menjaga rupiah hanya untuk menyenangkan pasar, melainkan untuk menjaga agar guncangan nilai tukar tidak berubah menjadi kenaikan biaya hidup, perlambatan usaha, dan ketidakpastian sosial.

Dalam pengertian ini, rupiah adalah titik temu paling jelas antara ekonomi makro dan keadilan sehari-hari.

Karena itu, pembicaraan tentang rupiah seharusnya tidak lagi berhenti pada pertanyaan apakah kurs hari ini lebih kuat atau lebih lemah.

Pertanyaan yang lebih mendasar ialah: apa yang sedang diputuskan pasar tentang kita, dan mengapa?

Jika rupiah menguat, apakah itu lahir dari kepercayaan yang sungguh-sungguh atau sekadar efek penenangan sesaat?

Jika rupiah melemah, apakah penyebabnya semata faktor eksternal, atau karena kita sendiri gagal menjaga mutu kebijakan dan arah negara?

Pada akhirnya, rupiah adalah referendum yang tidak pernah libur. Ia memungut suara setiap hari, dan hasilnya tidak pernah bisa disembunyikan.

Ketika rupiah tenang, pasar memberi negara ruang bernapas. Ketika rupiah gelisah, pasar menagih penjelasan.

Dan ketika rupiah jatuh terlalu dalam, itu berarti satu hal: kepercayaan yang menopangnya ikut tergerus.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan Posisi Investasi Internasional (PII) pada kuartal I/2026 menurun. Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menjadi pemicu utama.

Pada kuartal I/2026, BI mencatat kewajiban neto investasi internasional Indonesia sebesar US$227,6 miliar. Posisi kewajiban neto ini turun sekitar US$45,8 miliar dari posisi kuartal IV/2025 yani US$273,4 miliar.

"Kewajiban neto yang menurun dipengaruhi oleh penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang lebih dalam dari penurunan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN)," terang Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, Rabu (10/6/2026).

BI mencatat bahwa penurunan baik dari sisi AFLN dan KFLN dipicu oleh nilai tukar dolar AS yang kian perkasa. AFLN merujuk pada aktiva penduduk pada bukan penduduk (nonresiden/asing) baik dalam denominasi valas maupun rupiah, berbentuk kas valas, simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga dan penyertaan modal.

Posisi AFLN menurun terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi cadangan devisa sejalan dengan kebutuhan valas untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Posisi AFLN pada akhir kuartal I/2026 tercatat sebesar US$556,7 miliar atau turun 0,4% (qtq) dari US$559,1 miliar pada kuartal IV/2025.

"Penurunan posisi AFLN juga dipengaruhi oleh pelemahan harga aset dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap beberapa mata uang negara penempatan aset, di tengah meningkatnya posisi aset investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya," terangnnya.

Di sisi lain, KFLN merupakan pasiva alias kewajiban penduduk pada bukan penduduk (nonresiden/asing) baik dalam valas maupun rupiah berbentuk utang luar negeri (ULN) maupun ekuitas asing. Salah satu bentuknya adalah investasi langsung alias penanaman modal.

Posisi KFLN turun lebih dalam dari AFLN yakni sebesar 5,8% (qtq) dari US$832,6 miliar pada kuartal IV/2025 ke US$784,3 miliar pada kuartal I/2026. Meski demikian, BI menyebut penurunan terjadi di tengah aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio yang tetap terjaga.

Penurunan pada KFLN terutama bersumber dari pelemahan nilai instrumen keuangan domestik di tengah kinerja investasi langsung yang tetap membukukan surplus. Menurut bank sentral, hal ini mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi domestik.

"Posisi investasi portofolio dan investasi lainnya menurun sejalan dengan pembayaran surat utang sektor swasta dan pinjaman luar negeri yang jatuh tempo. Selain itu, posisi KFLN juga dipengaruhi oleh pelemahan harga saham dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," jelas Ramdan.

BI memandang bahwa perkembangan PII Indonesia pada Januari-Maret 2026 tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan eksternal. Sebab, rasio PII Indonesia terhadap PDB pada periode tersebut masih 15,5% atau lebih rendah dari kuartal IV//2025 sebesar 18,9%.

Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia didominasi oleh instrumen berjangka panjang sebesar 92,5% terutama dalam bentuk investasi langsung.

Bank Indonesia menyatakan bakal senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek PII Indonesia. Respons bauran kebijakan juga diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

"Selain itu, Bank Indonesia akan terus memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian," pungkas Denny.

Bisnis.com, SURABAYA – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi yang disertai aksi bakar ban di depan kawasan Gedung Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (10/6/2026).

Mereka mendesak evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja segenap jajaran petinggi otoritas moneter tersebut, khususnya Gubernur BI Perry Warjiyo, imbas dari nilai tukar rupiah yang semakin terdepresiasi serta berbagai kebijakan di sektor moneter yang dianggap massa aksi belum dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Koordinator lapangan aksi M Ivan Akiedozawa mengungkapkan aksi tersebut dipicu oleh kekhawatiran kaum mahasiswa terhadap kondisi perekonomian nasional yang dinilai kian memburuk.

Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh lebih dari Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan utama para demonstran, yang menilai Bank Indonesia gagal menjalankan mandat untuk menjaga stabilitas moneter. Ivan menganggap kondisi saat ini berpotensi memicu krisis ekonomi-sosial serupa yang pernah melanda Tanah Air pada medio 1998 silam.

“Krisis moneter ada di hadapan mata bahwa krisis yang terjadi di tahun ’98, krisis yang terjadi di tahun sebelum-sebelumnya akan terjadi, maka kami turun untuk mewaspadai jangan sampai krisis itu terjadi,” beber Ivan kepada awak media pada sela aksi.

Tak hanya itu, massa aksi juga menyebut bahwa tekanan ekonomi saat ini berhubungan dengan sejumlah program prioritas pemerintah yang menyedot kas negara dalam jumlah besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

“MBG, KDMP yang semuanya menyerap APBN yang begitu luar biasa sehingga banyak hal-hal yang dikorbankan. Ini semua menjadi efek domino yang pada hari ini dapat kita lihat,” tegasnya.

Demonstran lalu mengumandangkan sekitar tujuh tuntutan yang ditujukan kepada Bank Indonesia, DPR RI, serta Presiden Prabowo Subianto, di antaranya mendesak agar Bank Indonesia untuk bertanggung jawab penuh atas merosotnya nilai tukar rupiah, mendorong evaluasi menyeluruh atas kinerja BI oleh DPR RI, serta meminta reformasi kelembagaan agar BI lebih responsif terhadap kepentingan rakyat.

Adapun, tuntutan paling keras ditujukan oleh mahasiswa langsung kepada Presiden Prabowo. Mereka mendesak kepala negara untuk dapat mencopot Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beserta jajarannya.

“Kami mendesak Presiden RI, Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya yang sudah terbukti dan diduga tidak memiliki integritas,” ujarnya.

Di akhir tuntutannya, para mahasiswa menegaskan rupiah bukanlah sekadar instrumen ekonomi belaka, melainkan cerminan kedaulatan dan simbol harga diri bangsa.

“Rupiah bukanlah sekadar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan bangsa, simbol dari harga diri bangsa. Maka dari itu, Bank Indonesia harus hadir sebagai benteng utama pertahanan ekonomi nasional, bukan menjadi penonton ketika rupiah terus melemah di hadapan mata rakyat Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Nasrullah menjelaskan bahwa berbagai kebijakan yang telah ditelurkan BI dijalankan melalui pertimbangan yang komprehensif, termasuk memperhatikan dinamika global, arus investasi, dan upaya menjaga inflasi tetap terkendali.

"Semua kebijakan Bank Indonesia dilakukan melalui berbagai pertimbangan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi demi kepentingan masyarakat," ujar Nasrullah.

Bank Indonesia menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, nilai tukar rupiah, hingga menjaga kondusivitas roda perekonomian nasional di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.