Fundamental pasokan beras nasional tercatat surplus. Namun, anomali harga di tingkat konsumen memicu sinyal intervensi pemerintah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) kini memperketat pengawasan rantai pasok guna memberantas praktik mafia pangan yang dinilai mendisrupsi stabilitas pasar dan merugikan konsumen.

Langkah tegas ini menjadi sentimen penting bagi pelaku usaha ritel dan distribusi pangan. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memaparkan secara makro pasokan beras nasional masih sangat aman.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras Januari–Mei 2026 mencapai 16,8 juta ton dengan konsumsi sebesar 12,8 juta ton, sehingga menyisakan surplus hampir 4 juta ton.

“Bapak Presiden menata penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, termasuk di pertanian. Nah itu kami sampaikan, ada mafia yang harus dibereskan di republik ini. Dan buktinya ada, sudah tersangka,” tegas Amran dalam keterangan resmi, Kamis (20/5/2026).

Selain penindakan mafia pangan, Bapanas juga menertibkan peredaran beras di pasar. Salah satunya melalui uji laboratorium intensif terhadap beras fortifikasi guna memastikan klaim nutrisi komersial seperti vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan seng benar-benar terbukti.

Di sektor hulu, pemerintah juga berupaya mengendalikan harga beras di tingkat hilir tanpa mengorbankan profitabilitas petani. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, memastikan batas bawah Harga Gabah Kering Panen (GKP) tetap dipatok Rp6.500 per kilogram.

“Ini petani lagi bahagia. Jangan diganggu. GKP tidak kita tahan batas atasnya. Tentu Rp6.500 menjadi batas bawahnya,” ujar Ketut.

Secara nasional per 19 Mei 2026, rata-rata GKP berada di level Rp6.947 per kilogram atau naik 2,61% secara bulanan. Sumatra Barat mencatat GKP tertinggi sebesar Rp7.668 per kilogram, sedangkan D.I. Yogyakarta berada di level terendah sesuai harga acuan, yakni Rp6.500 per kilogram.

Bapanas menilai kenaikan GKP tersebut merupakan siklus wajar pascapanen raya yang secara historis kerap terjadi, bukan indikasi krisis pasokan.

“Kami mengendalikan di harga beras. Ini karena kalau di GKP adalah kebahagiaan petani. Mereka berproduksi, ini harus kita berikan ruang juga,” kata Ketut.

Meski GKP terus meningkat, tekanan inflasi pascapanen raya diproyeksikan tetap terkendali, mengacu pada pola historis BPS 2025. Data pekan kedua Mei 2026 juga memperkuat optimisme tersebut. Dari 355 kabupaten/kota, meski 111 wilayah mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), hanya 58 kabupaten/kota yang harga beras mediumnya melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Ini teman-teman (peternak) sudah berteriak. Ini yang akan kami dorong juga mengembalikan (kewajaran). Ini di bawah HAP tapi harus naikkan lagi, tentu akan berdampak pada Indeks Perkembangan Harga (IPH),

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah terus melakukan intervensi harga dari hulu hingga hilir guna mencegah deflasi lebih dalam pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras di tingkat peternak nasional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, langkah intervensi dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga agar tetap wajar bagi peternak maupun konsumen di tengah penurunan harga saat ini.

"Supaya tak terjadi deflasi yang terdalam pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras, pemerintah terus bergerak melaksanakan intervensi mulai dari hulu sampai hilir," kata Ketut di Jakarta, Selasa.

Menurut Bapanas, harga ayam ras hidup dan telur ayam ras di tingkat peternak telah berada sekitar 8 persen di bawah harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan para peternak karena dapat menekan keuntungan usaha mereka.

Pemerintah pun berupaya mengembalikan harga ke level yang lebih wajar melalui berbagai langkah stabilisasi agar produksi peternakan nasional tetap terjaga dan peternak tidak mengalami kerugian berkepanjangan.

Selain menjaga keseimbangan harga, intervensi tersebut juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional serta menghindari tekanan deflasi yang lebih dalam pada kelompok komoditas pangan strategis.

"Ini teman-teman (peternak) sudah berteriak. Ini yang akan kami dorong juga mengembalikan (kewajaran). Ini di bawah HAP tapi harus naikkan lagi, tentu akan berdampak pada Indeks Perkembangan Harga (IPH)," jelas Ketut.

Dalam pantauan harga di tingkat produsen sampai 17 Mei, lanjut Ketut, rata-rata harga secara nasional untuk ayam pedaging hidup berada di Rp22.783 per kilogram (kg) atau 8,87 persen di bawah HAP yang ditetapkan di Rp25.000 per kg. Sementara telur ayam ras berada di Rp24.356 per kg atau 8,09 persen di bawah HAP Rp26.500 per kg.

Ia menegaskan, prinsip keseimbangan dan kewajaran harga dalam rantai pasok pangan diutamakan pemerintah untuk menjaga produksi dalam negeri terus terjaga. Sementara level harga di konsumen juga tidak boleh melampaui HAP yang sudah ditetapkan.

Ia mengaku pihaknya segera bersinergi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka menstabilkan kembali harga telur ayam ras di tingkat produsen.

Selain itu, Bapanas juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bisa menyerap langsung komoditas tersebut ke peternak.

"Jangan sampai harga sudah terlanjur di bawah, (malah terjadi) demo dan lain sebagainya," ucap Ketut.

Lebih lanjut, Ketut menyatakan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman telah menandatangani pendistribusian program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) jagung pakan untuk membantu peternak menjaga biaya produksi tetap terkendali.

Program itu merupakan upaya pemerintah menjaga stabilisasi karena harga jagung di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp6.700 per kilogram, sementara jagung SPHP disalurkan dengan harga sekitar Rp5.000 per kilogram sehingga peternak masih dapat memperoleh keuntungan yang wajar.

"Dengan bantuan SPHP jagung ini, mereka bisa menikmati keuntungan yang masih wajar," tambah Ketut.

Bapanas menetapkan harga jagung pakan program SPHP sebesar Rp5.000 per kg dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian. Hingga 17 Mei, Perum Bulog telah menyalurkan SPHP jagung pakan hingga 5,97 ribu ton dari target salur 213,2 ribu ton.

Stok cadangan jagung pemerintah (CJP) per 18 Mei berada di angka 234 ribu ton. Secara beriringan, Bapanas memastikan Bulog terus melakukan penyerapan jagung produksi dalam negeri yang capaiannya telah menyentuh 194,2 ribu ton sejak awal tahun 2026 sampai 18 Mei.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, implementasi program intervensi pangan sudah berjalan cukup baik saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi di Jakarta, Senin (18/5).

"Pada posisi daging ayam ras relatif terkendali. 232 daerah mengalami penurunan. Ini cukup baik artinya intervensi cukup baik dari Bulog maupun dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian bagus," kata Tito.

Dalam data perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Mei, daging ayam ras mencatatkan penurunan IPH pada 232 kabupaten/kota. Sementara telur ayam ras lebih banyak lagi dengan penurunan IPH pada 246 kabupaten/kota. Kedua produk ternak unggas tersebut memang mencatatkan deflasi pada April lalu.

"Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April. Namun bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang," tambah Tito.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Tolong dicek. Kalau bisa ambil sampel, 100 sampai 200. Rakyat ini bosan nanti kalau kita cuma pencitraan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi guna memastikan produk yang beredar sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam jumpa pers terkait isu pangan di Jakarta, Selasa, Amran mengatakan telah menginstruksikan jajarannya di Bapanas untuk melakukan pengecekan beras tersebut.

"Tolong dicek. Kalau bisa ambil sampel, 100 sampai 200. Rakyat ini bosan nanti kalau kita cuma pencitraan, omon-omon, (jadi) ini harus ditindak (jika ada praktik kecurangan)," kata Amran.

Pemerintah mulai bergerak menertibkan peredaran harga beras khusus yang diklaim produsen sebagai beras fortifikasi. Langkah ini terpicu karena adanya perubahan pola bisnis produsen beras yang banyak beralih memproduksi beras fortifikasi dibandingkan beras premium.

Adapun beras fortifikasi merupakan beras sosoh yang ditambahkan dengan kernel beras fortifikan dengan tujuan untuk mendapatkan komposisi zat gizi tertentu. Beras fortifikasi wajib memenuhi ketentuan kandungan gizi yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain vitamin B1, asam folat, B12, zat besi, dan seng.

Dalam pemantauan Bapanas selama April lalu, ditemukan harga beras fortifikasi hingga mencapai Rp27.000 per kilogram (kg) di wilayah DKI Jakarta. Dari beberapa sampel beras fortifikasi pun didapati hanya memuat kandungan dua jenis zat gizi sebagaimana yang tertera pada label kemasan.

Untuk itu, Amran mengeluarkan instruksi agar jajarannya melakukan pemeriksaan intensif terhadap beras fortifikasi. Dia meminta uji laboratorium untuk membuktikan klaim kandungan zat gizi seperti yang tertera di label kemasan.

"Sudah, (beras) yang fortifikasi diperiksa. Itu jangan akal-akalan. Atas nama seperti yang kemarin ternyata tidak ada. Tolong diperiksa di lab, Deputi (Bapanas) periksa (di) lab. Jadi dari premium karena kita sudah batasi (HET diduga produsen) dialihkan lagi ke situ (beras fortifikasi)," tegas Amran.

Amran berharap harga beras fortifikasi dapat setara dengan harga eceran tertinggi (HET) beras premium. Adapun rentang HET beras premium telah ditetapkan pemerintah Rp14.900 per kilogram (kg) sampai dengan Rp15.800 per kg sesuai zonasi wilayah.

"Ini untuk sementara (harga beras fortifikasi) sebaiknya sama saja (dengan) premium. Untuk sementara tapi ini harus diputuskan Rakortas (Kementerian Koordinator Bidang Pangan)," ucap Amran.

"Tapi sekarang ini kami bisa mengambil langkah mengecek lapangan. Apa benar yang dia katakan itu. Nah diperiksa ulang semua itu yang menaikkan harga," tambah dia.

Di tempat yang sama, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan penertiban harga beras fortifikasi diperlukan agar tidak dilepas secara bebas. Masyarakat perlu mengakses beras fortifikasi dengan harga yang wajar dan tidak terlampau tinggi.

"Nah kalau kita sudah tidak memperbolehkan lagi beras fortifikasi dengan harga yang tinggi, tentu lambat laun akan turun, sehingga rata-rata jadi bagus. (Jadi) jangan dilepas. Biarkan saja beras fortifikasi seharga beras premium, sehingga harganya akan turun dengan sendirinya," terang Ketut.

Adapun beras fortifikasi wajib memenuhi persyaratan jenis dan kandungan gizi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 9372:2025.

SNI tersebut menetapkan per 100 gram beras fortifikasi mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram, asam folat 0,25 sampai 0,38 miligram, vitamin B12 di 1,0 sampai 1,5 mikrogram, zat besi 3,50 sampai 5,25 miligram, dan seng 3,0 sampai 4,5 miligram.

Produsen beras fortifikasi juga harus memperoleh izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diampu Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Bapanas memastikan pengurusan izin tersebut tidak ada biaya dan tidak memakan waktu yang lama.

Selanjutnya, untuk izin edar beras fortifikasi produksi dalam negeri diterbitkan oleh Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi setelah dilakukan verifikasi oleh dinas yang menangani urusan pangan tingkat provinsi selaku OKKPD.

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, serta kesesuaian kandungan gizi dengan standar yang berlaku, wajib dilakukan pengujian beras fortifikasi terhadap persyaratan tersebut di laboratorium yang terakreditasi.

Ketut juga mendorong Perum Bulog untuk mengisi kekurangan suplai beras di ritel modern karena perusahaan BUMN sektor pangan itu memiliki beras jenis premium.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkuat tata kelola keamanan pangan nasional melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2026 yang merevisi PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto 5 Januari 2026 ini menitikberatkan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk memperjelas peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam sistem pengawasan pangan nasional.

Berbeda dengan PP No. 86/2019 yang berfungsi sebagai fondasi sistem keamanan pangan nasional, revisi terbaru diarahkan untuk memperkuat pengawasan, koordinasi penanganan kedaruratan pangan, serta integrasi kebijakan keamanan pangan dengan tata kelola pangan nasional secara lebih luas.

Melalui aturan baru itu, pemerintah mulai menempatkan isu keamanan pangan tidak hanya sebagai urusan pengawasan produk pangan semata, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan, distribusi, stabilisasi pasokan, hingga respons darurat nasional.

Salah satu perubahan penting dalam PP No. 1/2026 adalah penegasan peran koordinatif Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam penanganan kedaruratan keamanan pangan lintas sektor.

Dengan skema tersebut, koordinasi resmi penanganan kasus seperti keracunan pangan massal, pangan tercemar, maupun gangguan distribusi pangan berada di bawah komando Kemenko Pangan.

Langkah itu dinilai penting mengingat selama ini penanganan kasus keamanan pangan kerap melibatkan banyak instansi secara terpisah, mulai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian, dinas kesehatan, hingga pemerintah daerah.

Penguatan Peran Bapanas

Di sisi lain, posisi Bapanas juga diperkuat, terutama dalam koordinasi pengawasan mutu, keamanan, dan gizi pangan. Pembagian kewenangan antarinstansi diperjelas untuk mengurangi tumpang tindih pengawasan antara kementerian teknis, BPOM, dan Bapanas.

Pemerintah juga memperluas pendekatan pengawasan pangan berbasis risiko yang mencakup kajian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko pangan.

Skema tersebut sejalan dengan penerapan perizinan berbasis risiko pasca Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga pengawasan terhadap pelaku usaha pangan disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing usaha.

Selain itu, PP No. 1/2026 memperjelas mekanisme pengawasan dan sanksi administratif secara lebih berjenjang.

Penguatan regulasi ini muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap berbagai kasus pangan tidak aman dalam beberapa tahun terakhir, termasuk keracunan pangan massal dan isu keamanan pangan yang dikaitkan dengan program makan bergizi gratis (MBG).

Secara umum, PP No. 1/2026 mempertegas arah pemerintah untuk membangun sistem keamanan pangan nasional yang lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis koordinasi lintas sektor.

Izin Impor

PP No.1/2026 juga mengatur terkait dengan perizinan berusaha dan impor pangan. Pasal 33 ayat 1, menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan harus melakukan pendaftaran sarana produksi melalui pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, pendaftaran sarana produksi dikecualikan bagi petani, peternak, nelayan, dan Pelaku Usaha Pangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan kajian risiko keamanan pangan.

Lebih lanjut, beleid tersebut juga mengatur bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki perizinan berusaha.

PP tersebut juga menegaskan bahwa impor pangan wajib mendapatkan persetujuan. Adapun, persetujuan diberikan setelah memenuhi syarat uji mutu dan keamanan pangan.

"Dalam hal Pangan impor tidak mendapat atau tidak memiliki persetejuan impor, pelaku usaha pangan wajib memusnahkan atau mengeluarkan pangan dari wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia," demikian bunyi pasal 44 ayat 4 dalam PP No.1/2026.

Keberhasilan menjaga pasokan dan produksi beras nasional sangat berpengaruh terhadap kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah perlahan mengguncang jalur perdagangan global, termasuk energi, logistik, hingga rantai pasok pangan yang makin rentan dan tidak menentu.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru berdiri lebih tenang dengan cadangan beras nasional yang kuat, dikelola Perum Bulog sebagai penyangga utama stabilitas pangan.

Memasuki usia ke-59 tahun, Perum Bulog memperlihatkan peran yang semakin strategis melalui gudang-gudang penuh hasil serapan panen petani dalam negeri yang tersebar di berbagai wilayah.

Selama hampir enam dekade, Bulog tidak hanya menjaga stok beras pemerintah, tetapi juga menstabilkan harga, menjembatani petani dan konsumen, serta memastikan pangan hadir merata.

Dari lumbung padi Nusantara inilah Indonesia perlahan kembali menegaskan diri sebagai kekuatan pangan dunia, dengan Bulog sebagai penggerak yang menjaga keseimbangan sekaligus arah baru perberasan global.

Kembali ekspor

Di saat kebutuhan pangan global bergerak dalam ketidakpastian, Bulog mulai melangkah lebih jauh membidik pasar internasional. Langkah itu dibangun dari kekuatan pangan dalam negeri yang terus dijaga melalui cadangan beras pemerintah dan serapan hasil panen petani.

Indonesia tak lagi ingin bergantung pada impor, melainkan mengambil peran sebagai eksportir melalui penguatan Bulog. Setelah pada 2023 impor mencapai sekitar 3 juta ton dan 2024 sekitar 4 juta ton, pemerintah akhirnya menutup rapat keran impor pada 2025.

Langkah menuju pasar global bukan cerita baru bagi Indonesia. Kementerian Pertanian mencatat, pada 1984 Indonesia pernah menjadi negara eksportir beras sekaligus meraih swasembada dengan cadangan mencapai 3 juta ton pada masa itu.

Kini semangat itu perlahan kembali dibangun setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan menyetop impor beras. Pemerintah membangun pemenuhan kebutuhan nasional dari hasil panen petani dalam negeri sekaligus memperkuat kemandirian pangan.

Peningkatan produksi dan penyerapan hasil panen diperkuat. Dengan fondasi yang kokoh, pemerintah berupaya menghidupkan kembali kejayaan pangan Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan.

Sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia mencapai swasembada beras pada awal Januari 2026, langkah kembalinya pasar ekspor mulai terlihat nyata. Beras hasil panen petani dalam negeri perlahan mulai menembus pasar luar negeri.

Pada pekan pertama Maret 2026, Indonesia mencatat sejarah baru melalui ekspor perdana 2.280 ton beras super premium milik Bulog ke Arab Saudi. Pengiriman tersebut juga menjadi salah satu penanda meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas beras Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan beras itu dikirim khusus untuk memenuhi kebutuhan sekitar 215.000 pengibadah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci.

Ketertarikan pasar luar negeri pun mulai tumbuh. Dua jaringan ritel modern Arab Saudi, Bin Dawood dan Lulu, menyatakan minat untuk menyerap beras Indonesia bagi kebutuhan pasar ritel di negara tersebut.

Tak soal perdagangan, Indonesia juga menunjukkan kepedulian kemanusiaan melalui pangan. Sebelumnya, pemerintah telah merealisasikan pengiriman bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras untuk rakyat Palestina pada awal Juli 2025.

Pengiriman bantuan tersebut merupakan hibah Pemerintah Indonesia atas arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Bantuan itu bahkan dikirim sebelum pemerintah secara resmi mengumumkan capaian swasembada beras.

Kini Bulog kembali membuka peluang pasar baru di kawasan Asia Tenggara. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan itu tengah memasuki tahap negosiasi harga untuk rencana ekspor beras ke Malaysia sebanyak 200 ribu ton dengan nilai transaksi sekitar Rp2 triliun.

Selain Malaysia, perusahaan plat merah ini juga menjajaki negara lain seperti Timor Leste dan Papua Nugini sebagai tujuan pengembangan ekspor beras Indonesia pada 2026.

Stok melimpah

Memasuki usia ke-59 tahun, Perum Bulog berada pada fase terkuat sepanjang sejarahnya. Cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola mencapai 5,32 juta ton tanpa impor per 13 Mei 2026.

Stok beras itu menjadi yang tertinggi sejak Bulog berdiri pada 10 Mei 1967. Bahkan, melampaui posisi stok beras pemerintah sejak Indonesia merdeka.

Insan Bulog pusat hingga daerah terus bergerak tanpa mengenal hari libur. Turun langsung menjemput gabah petani di sawah, memastikan penyerapan berjalan baik, demi memperkuat stok beras yang siap bersaing di pasar dunia.

Seluruh stok itu tersebar di 1.500 gudang milik Bulog dengan kapasitas 3 juta ton lebih, sisanya berada di gudang sewa. Bahkan semua gudang penyimpanan penuh, atas kondisi itu, Bulog mendapat anggaran Rp5 triliun dari pemerintah untuk membangun 100 gudang baru yang akan disebar di 92 kabupaten.

Pembangunan diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) agar masyarakat tetap memperoleh pangan layak serta terjangkau secara berkelanjutan.

Tahun ini Bulog mendapat penugasan dari pemerintah menyerap 4 juta ton gabah setara beras dari petani dalam negeri, dengan realisasi mencapai 2,4 juta ton hingga 6 Mei 2026. Gabah dibeli dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Stok beras pemerintah yang dikelola Bulog menjadi katalisator stabilitas ketika terjadi gejolak harga di pasaran. Perannya dijalankan melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan mutu dan kualitas jutaan ton cadangan beras itu tetap terjaga melalui pengelolaan optimal dan pengawasan penyimpanan secara nasional.

Bahkan, Bulog bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengembangkan teknologi penyimpanan modern agar kualitas beras tetap terjaga lebih lama.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan penyerapan stok beras oleh Bulog tahun ini menjadi level tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Stok tersebut mampu menyuplai kebutuhan hingga awal tahun 2027. Ketahanan pangan nasional pun semakin kokoh dalam menghadapi gejolak geopolitik global serta kekeringan ekstrem akibat fenomena Godzilla El Nino.

Capaian itu berkat berbagai kebijakan Presiden Prabowo yang pro terhadap petani sehingga produksi padi di dalam negeri meningkat.

Kebijakan itu meliputi deregulasi, peningkatan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dengan ketentuan memasuki masa usia panen, peningkatan volume pupuk subsidi menjadi 9 juta ton, hingga diskon pupuk subsidi 20 persen.

Amunisi bangsa

Beberapa negara kini mulai mendatangi Indonesia untuk membeli beras, bahkan ada yang sebelumnya enggan kini perlahan membuka diri di tengah perubahan peta pangan global yang cepat.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia siap membantu negara lain seiring tercapainya swasembada, namun tetap menjaga harga agar petani dalam negeri tidak dirugikan dalam transaksi perdagangan beras tersebut.

Bagi Prabowo, situasi dunia sedang berubah cepat, ketika negara-negara besar mulai menutup ekspor beras, jagung, dan gandum demi mengamankan kebutuhan pangan domestik masing-masing seperti India.

Ketahanan pangan kini tidak lagi sekadar slogan politik, melainkan kebutuhan strategis yang membuat banyak negara kembali menghitung ulang pentingnya cadangan pangan nasional secara serius.

Dalam pidatonya pada peluncuran 1.061 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Presiden menekankan pentingnya menjaga harga beras Indonesia agar tidak terlalu murah ketika memasuki pasar luar negeri.

Di sela pidatonya, Prabowo lalu menanyakan posisi Direktur Utama Perum Ahmad Rizal Ramdhani. Dengan nada setengah mengingatkan, Prabowo meminta agar beras Indonesia tidak dilepas terlalu murah ke pasar luar negeri.

Dari bawah panggung, jawaban singkat Direktur Utama Perum Bulog langsung terdengar lantang: siap. Jawaban itu kembali diucapkan ketika Presiden mengingatkan agar kepentingan rakyat dan petani tetap menjadi prioritas utama di tengah permintaan ekspor.

Singkat, namun cukup menggambarkan kesiapan Bulog menjalankan tugas negara di tengah situasi pangan dunia yang sedang bergejolak.

Tidak ada kalimat panjang atau penjelasan berlebihan dari Dirut Bulog. Hanya jawaban tegas yang menandakan instruksi kepala negara dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan.

Prabowo menilai krisis global berpotensi berlangsung lama, sehingga Indonesia perlu berhati-hati menjaga cadangan pangan sambil tetap membuka ruang bantuan bagi negara yang membutuhkan.

Baginya beras bukan sekadar komoditas, tetapi amunisi bangsa yang menentukan ketahanan hidup negara, sebagaimana logistik menentukan kekuatan pasukan dalam setiap situasi krisis.

"Seorang komandan pasukan tempur, yang dipikirkan tidak hanya peluru. Kalau pasukan tidak ada beras, kalau pasukan tidak makan, tidak bisa perang." Kalimat Prabowo tersebut menggema di siang itu.

Stabilitas inflasi

Konsistensi produksi pangan nasional dinilai menjadi faktor penting menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas inflasi hingga akhir 2026 di tengah ketidakpastian global dan tekanan pangan dunia.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 tercatat sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y). Pada periode yang sama tahun sebelumnya, sektor pertanian pernah tercatat menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama dengan kontribusi sebesar 1,11 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pakar Ekonomi Pertanian dari Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati menilai capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian nasional, terutama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Konsistensi produksi pangan perlu terus dijaga hingga akhir 2026 agar sektor pertanian tetap mampu mempertahankan perannya sebagaimana yang ditunjukkan sepanjang 2025, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun pengendalian inflasi pangan.

“Pasokan pangan dan produksi khususnya beras sangat mempengaruhi stabilitas. Karena itu konsistensinya perlu dijaga,” kata Ninasapti.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan. Di tengah kenaikan harga secara umum tersebut, kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru memberikan andil deflasi sebesar 0,06 persen yang dipengaruhi turunnya harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai.

Kondisi ini mencerminkan pasokan pangan domestik yang relatif terjaga dan mulai memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga pangan nasional di tengah ketidakpastian global.

Keberhasilan menjaga pasokan dan produksi beras nasional sangat berpengaruh terhadap kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, konsistensi produksi dinilai menjadi kunci penting dalam menahan tekanan inflasi pangan.

Capaian swasembada pangan Indonesia impresif di tengah tekanan krisis pangan global dan perubahan iklim. Keberhasilan tanpa ketergantungan impor menjadi pencapaian penting bagi kawasan tropis Asia.

Bulog menjadi katalisator stabilitas inflasi nasional sekaligus mengembalikan posisi Indonesia dalam peta perdagangan perberasan dunia.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) jagung pakan dilakukan tepat sasaran guna membantu peternak menekan biaya produksi dan menjaga keberlanjutan usaha ternak.

"Jangan ke mana-mana karena ini menyangkut akuntabilitas pendistribusian SPHP jagung," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam pendistribusian SPHP jagung di Sumedang, Jawa Barat, sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ketut mengatakan distribusi SPHP jagung pakan harus sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal itu dilakukan agar bantuan benar-benar dirasakan peternak yang membutuhkan.

Ia juga menyampaikan pesan dari Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang ditujukan kepada asosiasi maupun koperasi peternak penerima program SPHP jagung pakan agar dalam penyaluran benar-benar tetap sasaran.

"SPHP jagung ini akan bergulir terus. Artinya SPHP ini trigger sebagaimana arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas," tuturnya.

Program SPHP jagung pakan tahun 2026 sebelumnya mulai digulirkan pemerintah sejak Sabtu (9/5/2026).

Bapanas mencatat realisasi penyaluran mencapai 786,1 ton hingga per 12 Mei 2026.

Adapun daftar penerima SPHP jagung tahun 2026 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

Verifikasi data penerima program SPHP jagung dilaksanakan bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp5.000 per kilogram (kg) dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian.

Adapun untuk saat ini target salur secara nasional sebanyak 213,1 ribu ton. Stok cadangan jagung pemerintah (CJP) per 13 Mei berada di angka 234 ribu ton.

Bapanas memastikan Bulog terus melakukan penyerapan jagung produksi dalam negeri yang capaiannya telah menyentuh 187,6 ribu ton sejak awal 2026 sampai 11 Mei.

Pemerintah menggulirkan program SPHP jagung pakan untuk mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak yang telah melebihi ketentuan harga acuan penjualan (HAP) di Rp5.800 per kg.

Menurut Ketut, ketika peternak terdampak fluktuasi jagung pakan, maka dapat pula berimplikasi terhadap harga telur ayam.

Anggaran program SPHP jagung pakan tahun 2026 telah disiapkan sebanyak Rp678 miliar.

"Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat mengendalikan harga. Sekaligus dari pemerintah tentu berharap harga telur dapat relatif lebih stabil. Artinya, harga jangan terlalu tinggi tapi peternak juga mendapatkan untung yang wajar," sebut Ketut.

Bapanas juga mencatat rata-rata harga jagung di tingkat peternak secara nasional masih melebihi HAP berkisar Rp6.848 per kg atau 18,07 persen di atas HAP.

Sementara, dibandingkan sebulan sebelumnya naik tipis 1,09 persen dari harga saat itu Rp6.774 per kg.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia telah swasembada untuk jagung pakan.

Tidak ada impor jagung pakan sejak 2025 setelah pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia masih terpaksa impor jagung.

Untuk mendukung swasembada berkelanjutan, keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada kepentingan petani jagung ditunjukkan melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026.

Dalam Inpres 3/2026 itu memuat direktif Presiden untuk melaksanakan pengadaan jagung dalam negeri sepanjang tahun 2026.

Target pengadaannya sebanyak 1 juta ton dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp5.500 per kilogram (kg).

Kriterianya adalah jagung yang telah masuk usia panen dan kadar air antara 18 sampai 20 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional memperkuat distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan realisasi penyaluran mencapai 428,9 ribu ton hingga 10 Mei 2026 guna menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas itu secara nasional.

"Realisasi penjualan beras program SPHP beras sejak awal Januari sampai 10 Mei telah mencapai total 428,9 ribu ton," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan total penyaluran tersebut terdiri atas realisasi program SPHP beras 2025 yang diperpanjang pada Januari dan Februari sebesar 221 ribu ton. Sementara itu, realisasi distribusi SPHP beras tahun 2026 sejak Maret telah mencapai 207,9 ribu ton.

Ia menegaskan program SPHP terus digencarkan pemerintah melalui penyaluran beras ke pasar dan jaringan distribusi pangan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen sekaligus memperkuat stabilitas pasokan nasional.

Adapun Bapanas telah menugaskan Perum Bulog agar menyalurkan 828 ribu ton beras SPHP sepanjang tahun 2026.

Penyaluran dilakukan langsung ke pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih); gerakan pangan murah (GPM) bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai instansi lain.

Distribusi juga mencakup outlet binaan pemerintah daerah, koperasi badan usaha milik daerah, koperasi instansi pemerintah, serta Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog yang berjumlah sekitar 80 ribu titik.

Selain itu, beras program stabilisasi juga disalurkan melalui swalayan dan toko modern guna memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.

Penyaluran beras dilakukan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas beras medium yang memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah. Bahkan kini disiapkan kemasan 2 kg.

Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan pada 2026 dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dengan pola tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti kondisi puncak panen demi menjaga harga di tingkat petani.

Selain penyaluran beras SPHP, Ketut juga menyebutkan realisasi penyaluran bantuan pangan sejak Januari sampai 8 Mei telah tersalurkan kepada 10,19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau setara 203,8 ribu ton beras.

Angka itu terdiri dari realisasi salur bantuan pangan program tahun 2025 yang diperpanjang Januari-Februari yang mencapai 992,8 KPM atau 19,85 ribu ton dan realisasi bantuan pangan program 2026 yang mulai berjalan sejak Maret yang mencapai 9,2 juta KPM atau setara 184 ribu ton beras.

Pemerintah memastikan intervensi perberasan di hilir tidak akan berimplikasi pada depresiasi pendapatan petani. Terlebih asumsi pendapatan petani kecil hanya berkisar di Rp30 ribuan per orang per hari.

"Ini seperti yang pernah dilontarkan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman beberapa waktu yang lalu," jelas Ketut.

Lebih lanjut dia mengatakan asumsi pendapatan tersebut juga tidak terpaut jauh dari Hasil Sensus Pertanian 2023 yang menyebutkan bahwa dari seluruh usaha pertanian di Indonesia sebanyak 68,10 persen termasuk kategori petani skala kecil.

Dari itu, petani skala kecil tersebut disebutkan memperoleh pendapatan sebesar 8,50 dolar Amerika Serikat (AS) PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 dolar AS PPP sama dengan Rp5.239,05 per hari kerja.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Harga cabai rawit nasional menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut pasokan cabai rawit nasional tetap terjaga sehingga harga berangsur stabil pada pekan pertama Mei 2026, didorong perbaikan produksi di sentra utama serta distribusi antardaerah yang semakin lancar.

"Harga cabai rawit nasional menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei 2026," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan perbaikan pasokan dari sentra produksi dan penguatan distribusi antardaerah membuat harga cabai rawit di pasar mulai bergerak stabil.

Ia menyebutkan berdasarkan pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 12 Mei 2026, rata-rata harga cabai rawit merah nasional berada di kisaran Rp63.252 per kilogram.

Posisi tersebut jauh dibandingkan periode menjelang Lebaran 1447 Hijriah/2026 ketika harga di sejumlah pasar sempat berada di kisaran Rp120.000 per kilogram.

Ia mengatakan pergerakan harga cabai rawit mulai lebih terkendali setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi kembali mengalir ke pasar. Distribusi yang lancar membuat tekanan harga yang sempat meningkat pada periode lebaran kini berangsur turun.

“Cabai rawit merah memang kalau hari hujan kemudian ada beberapa titik yang mengalami kena hama OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dan lain sebagainya itu agak sedikit mengganggu,” ujar Ketut.

Namun demikian, kondisi pasokan cabai rawit secara nasional masih relatif aman dan harga di tingkat konsumen telah mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa puncak permintaan sebelumnya.

Perbaikan kondisi tersebut terlihat dari jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH cabai rawit yang kini turun menjadi 91 daerah pada minggu pertama Mei 2026, setelah sempat mencapai 127 daerah pada minggu ketiga April lalu.

“Tapi secara pasokan kami pantau relatif bagus, secara prinsip sudah turun banyak. Pada saat menjelang lebaran itu kan menjelang bulan puasa sampai lebaran itu harga cabai rawit merah itu sudah di posisi Rp 120.000-an di pasar. Sekarang sudah turun jauh,” katanya.

Ketut menegaskan, penurunan harga cabai rawit tersebut turut memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi pangan nasional.

“Artinya secara inflasi dia sudah turun banyak. Kemudian di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) memang oke, tapi secara harga relatif sudah sangat banyak turun,” tambahnya.

Untuk menjaga tren perbaikan tersebut, Bapanas intens berkoordinasi dengan sentra produksi dan para petani penggerak hortikultura guna memastikan pasokan cabai tetap lancar di semua wilayah.

“Sehingga kami akan terus memantau. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan para champion-champion cabai. Bagaimana pasokan dan lain sebagainya, itu yang kita lakukan sekarang,” jelas Ketut.

Kondisi pasokan cabai rawit nasional hingga akhir tahun 2026 masih berada dalam posisi aman. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Bapanas per 5 Mei 2026, total produksi cabai rawit tahun ini diperkirakan mencapai 1,59 juta ton dengan total kebutuhan nasional sebesar 913,6 ribu ton.

Dari proyeksi tersebut, stok akhir tahun diperkirakan masih tersisa sekitar 60,5 ribu ton. Sementara itu, khusus periode Mei 2026, ketersediaan cabai rawit diproyeksikan mencapai 168,1 ribu ton, sementara kebutuhan nasional berada di kisaran 78 ribu ton.

Neraca pasokan pada Mei diperkirakan masih surplus sekitar 90,1 ribu ton sehingga menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar konsumen.

Perbaikan kondisi pasokan cabai rawit saat ini ditopang produksi dari berbagai sentra hortikultura yang mulai masuk panen. Distribusi antardaerah pun terus diperkuat agar pasokan cabai di wilayah konsumsi tetap lancar dan tidak terjadi kekosongan pasokan di pasar rakyat.

Pemerintah terus memantau pergerakan harga cabai rawit di pasar dan mempercepat distribusi dari daerah produksi ke wilayah konsumsi tetap mengalir.

"Panen di sejumlah sentra mulai bertambah dan stok nasional masih tersedia sehingga harga cabai rawit di pasar diperkirakan semakin stabil dalam beberapa minggu ke depan," kata Ketut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim harga cabai nasional berangsur stabil dan pasokan mulai terjaga. Rerata harga cabai rawit merah nasional berada di kisaran Rp 63.252 per kg, berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 12 Mei 2026.

Posisi tersebut jauh dibandingkan periode menjelang Lebaran ketika harga di sejumlah pasar sempat berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa distribusi yang lancar membuat tekanan harga yang sempat meningkat pada periode Lebaran kini berangsur turun.

“Tapi secara pasokan kami pantau relatif bagus, secara prinsip sudah turun banyak. Pada saat menjelang Lebaran itu kan menjelang bulan puasa sampai lebaran itu harga cabai rawit merah itu sudah di posisi Rp120.000-an di pasar. Sekarang sudah turun jauh,” ujar Ketut dalam keterangan resminya pada Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, perbaikan kondisi tersebut terlihat dari jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH cabai rawit yang kini turun menjadi 91 daerah pada minggu pertama Mei 2026, setelah sempat mencapai 127 daerah pada minggu ketiga April lalu. Ia menegaskan, penurunan harga cabai rawit tersebut turut memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi pangan nasional.

“Artinya secara inflasi dia sudah turun banyak. Kemudian di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) memang oke, tapi secara harga relatif sudah sangat banyak turun,” tambahnya.

Ketut menyebut, kondisi pasokan cabai rawit nasional hingga akhir 2026 masih berada dalam posisi aman. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Bapanas per 5 Mei 2026, total produksi cabai rawit tahun ini diperkirakan mencapai 1,59 juta ton dengan total kebutuhan nasional sebesar 913,6 ribu ton. Dari proyeksi tersebut, stok akhir tahun diperkirakan masih tersisa sekitar 60,5 ribu ton.

Sementara itu, khusus periode Mei 2026, ketersediaan cabai rawit diproyeksikan mencapai 168,1 ribu ton, sementara kebutuhan nasional berada di kisaran 78 ribu ton. Neraca pasokan pada Mei diperkirakan masih surplus sekitar 90,1 ribu ton sehingga menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar konsumen.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggandeng asosiasi, koperasi, dan pelaku usaha peternakan ayam petelur untuk menjaga stabilitas harga telur yang belakangan turun di bawah harga acuan pemerintah (HAP) tingkat peternak.

"Tujuan rapat hari ini menyikapi beberapa hal khususnya terkait dengan stabilisasi harga telur di tingkat peternak yang belakangan ini memang harganya agak sedikit turun di bawah harga acuan pemerintah," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan hal itu usai Rapat Perunggasan Nasional khusus kondisi harga telur bersama Bapanas, asosiasi peternak, koperasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pertemuan tersebut difokuskan untuk menyikapi penurunan harga telur di tingkat peternak yang belakangan berada di bawah harga acuan penjualan sesuai ketentuan pemerintah bagi produsen atau on farm.

Agung menjelaskan harga telur nasional rata-rata berada di kisaran Rp24.500 per kilogram, sementara di sentra produksi seperti Jawa Timur mencapai sekitar Rp22.500 per kilogram saat ini.

Harga telur di Jawa Tengah tercatat sekitar Rp23.000 per kilogram, sedangkan Jawa Barat sedikit lebih tinggi, namun masih berada di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.

Menurut Agung, penurunan harga telur dipengaruhi tingginya produksi nasional yang pada 2026 diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton atau surplus sekitar 13 persen dibandingkan kebutuhan nasional.

Ia mengatakan surplus telur nasional sebenarnya masih dapat dikendalikan karena pemerintah terus mendorong ekspor telur serta memperkuat distribusi dari daerah surplus menuju wilayah yang masih mengalami defisit.

Pemerintah juga mendorong program makan bergizi gratis (MBG) meningkatkan penggunaan telur dalam menu mingguan guna memperluas penyerapan produksi telur dari peternak rakyat di berbagai daerah.

Agung menyebut populasi ayam petelur meningkat hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya karena tingginya minat investasi peternakan lokal dan meningkatnya kebutuhan telur untuk mendukung program MBG.

Selain itu, kualitas genetik ayam petelur yang semakin baik dan tingkat pemanfaatan bibit ayam (day old chick/DOC) layer mendekati 100 persen turut menyebabkan peningkatan produksi telur nasional secara signifikan pada 2026.

Meski produksi meningkat, pemerintah menilai harga telur di tingkat peternak harus tetap dijaga agar memberikan keuntungan layak sehingga keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur tetap terjamin ke depan.

Menurutnya pula fluktuasi harga telur dipengaruhi mekanisme pasar dan praktik persaingan harga antarpelaku usaha sehingga pemerintah meminta asosiasi serta koperasi menjaga kekompakan stabilisasi harga peternak.

Pemerintah juga akan memfasilitasi distribusi telur dari Pulau Jawa sebagai sentra produksi menuju daerah defisit guna menjaga keseimbangan pasokan serta memperkuat stabilitas harga di tingkat peternak nasional.

"Besok kami meminta agar harga (telur) di tingkat peternak sudah naik menuju harga acuan. Dan tentu Satgas Pangan juga akan melakukan pemantauan. Ini merupakan arahan dan instruksi dari Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas (Andi Amran Sulaiman)," kata Agung.

Di tempat yang sama, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan pihaknya sebelumnya telah menugaskan Perum Bulog mendistribusikan jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai bantalan untuk membantu menekan biaya produksi peternak ayam petelur.

Selain itu, Bapanas akan mengeluarkan surat edaran agar harga pembelian telur di tingkat produsen minimal berada pada kisaran Rp25.000 per kilogram sesuai kesepakatan bersama para pelaku usaha.

Menurut Ketut, pemerintah juga akan menata distribusi dan mendata para distributor telur guna mencegah permainan harga oleh perantara yang menyebabkan peternak menjual telur terlalu murah di pasaran.

Ketua Umum Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Herry Dermawan berharap pemerintah bersama seluruh pelaku usaha segera menata rantai distribusi telur agar harga di tingkat peternak kembali stabil dan wajar.

Herry menilai harga telur saat ini bukan mencerminkan kondisi pasar sebenarnya karena dipengaruhi permainan isu dan praktik middleman yang membuat peternak menjual telur dengan harga terlalu rendah.

Ia mengatakan harga telur di tingkat peternak sempat berada sekitar Rp21.000 per kilogram, sementara harga di konsumen tetap berkisar Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram di pasaran.

Menurut Herry, biaya produksi telur peternak saat ini mencapai sekitar Rp24.000 per kilogram sehingga kondisi harga jual di bawah biaya produksi menyebabkan banyak peternak mengalami kerugian usaha.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tekanan kenaikan harga beras mulai mereda pada minggu pertama Mei 2026. Hal itu tercermin dari menurunnya jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras dibandingkan akhir April lalu.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga 10 Mei 2026, rerata harga beras premium nasional berada di level Rp15.758 per kilogram (kg), turun tipis dibandingkan sepekan sebelumnya yang mencapai Rp15.801 per kg.

Direktur Statistik Harga BPS Sarpono mengatakan sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 23 provinsi mencatat penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.

“Secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu pertama Mei 2026 juga lebih sedikit dibandingkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan,” ujar Sarpono di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Khusus komoditas beras, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH turun menjadi 105 daerah pada minggu pertama Mei 2026, dibandingkan 116 kabupaten/kota pada akhir April 2026.

BPS mencatat harga beras medium mengalami fluktuasi sebesar 0,03 persen, sedangkan harga beras premium naik 0,28 persen.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga 10 Mei 2026, rerata harga beras premium nasional berada di level Rp15.758 per kilogram (kg), turun tipis dibandingkan sepekan sebelumnya yang mencapai Rp15.801 per kg.

Meski secara nasional mengalami penurunan, harga beras premium di sejumlah wilayah Indonesia Timur masih tercatat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara itu, rerata harga beras medium nasional tercatat sebesar Rp13.444 per kg, naik tipis 0,06% dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di Rp13.436 per kg. Kendati mengalami kenaikan terbatas, harga beras medium masih berada dalam rentang HET.

Menteri Pertanian yang juga Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan harga agar tetap memberikan keuntungan bagi petani sekaligus menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

“Petani tidak boleh rugi. Harus ada HPP, Harga Pembelian Pemerintah. Di sisi konsumen harus ada Harga Eceran Tertinggi. Itulah pemerintah, menjaga agar petani tersenyum dan konsumen bahagia,” ujar Amran di Bone, Sulawesi Selatan.

Di tingkat produsen, rerata harga gabah kering panen nasional tercatat sebesar Rp6.925 per kg. Harga gabah terendah tercatat di Sulawesi Tenggara sebesar Rp6.500 per kg, sedangkan harga tertinggi berada di Sumatera Barat sebesar Rp7.700 per kg.

Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah mengoptimalkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini tercatat lebih dari 5 juta ton. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan stok tersebut akan dimanfaatkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

“Stok CBP yang lebih dari 5 juta ton menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga hingga semester dua,” ujar Ketut.

Hingga 10 Mei 2026, realisasi penyaluran beras program SPHP mencapai 428,9 ribu ton. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi program SPHP 2025 yang diperpanjang pada Januari-Februari sebesar 221 ribu ton dan realisasi program SPHP 2026 sejak Maret sebesar 207,9 ribu ton.

Sementara itu, realisasi bantuan pangan beras hingga 8 Mei 2026 telah menjangkau 10,19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau setara 203,8 ribu ton beras. Angka tersebut terdiri dari penyaluran program bantuan pangan 2025 sebesar 19,85 ribu ton kepada 992,8 ribu KPM serta realisasi bantuan pangan 2026 sebesar 184 ribu ton kepada 9,2 juta KPM.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Apalagi Mei ini merupakan awal musim giling tebu, sehingga produksi bulanan dapat meningkat dan pasokan ke pasaran juga bisa lebih deras

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan terus menjaga stabilisasi harga gula konsumsi melalui kolaborasi dengan pelaku usaha seiring dimulainya musim giling tebu pada Mei 2026 guna memperkuat pasokan nasional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Selasa mengatakan pihaknya telah menggandeng Asosiasi Pengusaha Gula Indonesia (APGI) untuk kolaborasi melaksanakan stabilisasi harga gula konsumsi.

"Kami sudah dua kali kita rapatkan dan terakhir kemarin kami kirim surat ke APGI untuk ikut menstabilkan harga. Kita berharap Mei ini sudah mulai musim giling. Nah dengan Mei ini mulai musim giling, relatif kita bisa menstabilkan harga," kata Ketut.

Dia menyampaikan harga gula konsumsi yang berfluktuasi selama April lalu telah disikapi pemerintah dengan mengajak kolaborasi berbagai pihak untuk eskalasi langkah stabilisasi.

"Apalagi Mei ini merupakan awal musim giling tebu, sehingga produksi bulanan dapat meningkat dan pasokan ke pasaran juga bisa lebih deras," tuturnya.

Bapanas memastikan telah berkomitmen bersama APGI untuk kolaborasi melaksanakan stabilisasi harga gula konsumsi. Ketersediaan gula konsumsi di Mei pun diproyeksikan akan terus meningkat.

Bapanas mendorong peran aktif APGI untuk membantu pemerintah memastikan ketersediaan pasokan gula konsumsi yang merata.

Selain itu perlunya stabilitas harga mengacu Harga Acuan Penjualan (HAP) sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, yakni Rp17.500 per kilogram (kg) untuk wilayah selain Indonesia Timur dan 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) dan Rp18.500 per kg untuk wilayah Indonesia timur dan 3TP.

"Dan saya sudah tekankan sekali lagi ke APGI, Asosiasi Pengusaha Gula Indonesia, untuk ikut menstabilkan harga gula," tambah Ketut.

Pemerintah memproyeksikan produksi bulanan gula konsumsi di Mei dapat melonjak hingga 374 persen. Dari produksi bulanan di April diperkirakan sekitar 58,3 ribu ton, sementara produksi bulanan Mei dapat mencapai hingga 276,4 ribu ton. Prediksi ini berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Gula Konsumsi yang diampu Bapanas.

Menurutnya hal itu selaras dengan laporan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rapat stabilisasi gula yang dilaksanakan Bapanas akhir April 2026. Berkat optimalisasi luas tambah tanam tebu, maka diprediksi produksi gula konsumsi nasional dalam setahun ini dapat mencapai 3 juta ton.

"Musim giling tebu pun akan dimulai pada pertengahan Mei ini di sebagian besar wilayah Jawa," ucap Ketut.

Adapun stok gula di APGI terpantau sampai akhir April berada di sekitar 100 ribu ton yang tersebar di seluruh daerah. Sementara stok gula di Perum Bulog sampai akhir April terlaporkan berada di angka 2,6 ribu ton tersebar di seluruh Indonesia.

Ketut mengaku mendapat laporan Bulog jika BUMN pangan tersebut memastikan akan menyalurkan stok gula ke masyarakat yang sebagian besar melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan Bapanas maupun pemerintah daerah.

Untuk itu, lanjut Ketut, Bapanas memastikan akan berupaya secara kolaboratif melalui optimalisasi distribusi gula konsumsi ke seluruh wilayah Indonesia. Fokus distribusi stok ada akan diutamakan pada wilayah yang mengalami fluktuasi harga gula konsumsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026