harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya

Jakarta (ANTARA) - Petani dari berbagai sentra sawit menyatakan dukungannya terhadap langkah cepat Kementerian Pertanian (Kementan) mengawal pemulihan harga tandan buah segar (TBS) agar kembali menguntungkan petani usai sempat anjlok.

Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin, para petani menyampaikan harga TBS mulai berangsur membaik meskipun masih diperlukan pengawalan agar pemulihan terjadi secara merata.

Perwakilan petani dari berbagai sentra sawit, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara hingga Banten, menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus harapan agar harga TBS kembali stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Salah satunya disampaikan Ardiansyah Saragih, petani sawit dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Ia menilai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap persoalan harga sawit memberikan harapan baru bagi jutaan petani.

"Harga sawit memang sempat turun sangat dalam, tetapi sekarang mulai naik kembali," kata Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, paparan Menteri Pertanian mengenai tren kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya permintaan ekspor memberikan optimisme harga sawit ke depan masih memiliki prospek yang baik.

Sementara itu, Septriadi, petani sawit asal Sumatera Selatan, mengatakan harga TBS yang mengikuti acuan Dinas Perkebunan masih berada pada tingkat yang layak. Namun, masih terdapat petani yang harus menjual hasil panennya ke tengkulak karena tidak memenuhi standar pembelian perusahaan mitra.

"Kalau harga yang mengikuti standar Disbun (Dinas Perkebunan) masih layak. Untuk sawit umur lima tahun kemarin sekitar Rp3.499 per kilogram. Tetapi petani yang tidak bisa masuk ke perusahaan mitra terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah," katanya.

Senada, Hulibarawan dari Lampung Tengah, menyampaikan harga TBS di wilayahnya saat ini sudah mencapai sekitar Rp3.200 per kilogram, mendekati harga standar provinsi sebesar Rp3.350 per kilogram.

"Kami sudah cukup nyaman dengan kondisi saat ini. Namun kami berharap harga sawit tetap distabilkan karena beberapa waktu lalu sempat turun mendadak hampir Rp1.000 per kilogram," ungkapnya.

Sementara itu, kondisi berbeda masih dirasakan petani sawit di Banten. Aryadi, petani asal Pandeglang, menyebut harga TBS di tingkat pabrik berada di kisaran Rp2.500 per kilogram.

Sedangkan pendapatan bersih yang diterima petani jauh lebih rendah setelah dipotong biaya panen, angkut, dan operasional lainnya. Meski demikian, ia mengakui kondisi saat ini mulai membaik dibanding beberapa waktu lalu.

"Harapan kami ke depan harganya semakin membaik seperti provinsi lain" katanya.

Menurut Aryadi, kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan petani sawit di daerah yang belum memiliki mekanisme penetapan harga yang kuat tetap memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga TBS agar manfaat kenaikan harga komoditas sawit global dapat dirasakan langsung oleh petani.

Pemerintah juga memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan petani.

"Kita ingin membangun ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Tidak boleh ada yang dirugikan. Karena itu harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya," tegas Mentan.

Rapat koordinasi yang dihadiri petani, asosiasi, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi forum penting untuk menyerap langsung aspirasi petani sekaligus memastikan pemulihan harga TBS berlangsung merata di seluruh sentra sawit nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melontarkan peringatan keras kepada pelaku industri sawit setelah harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Amran bahkan mengancam akan meminta aparat penegak hukum memeriksa ratusan perusahaan yang diduga terlibat dalam penurunan harga tersebut.

Peringatan itu disampaikan Amran saat memimpin Rapat Pengendalian Harga TBS dan minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) di Kementerian Pertanian, Senin (8/6/2026). Forum tersebut dihadiri perwakilan petani, perusahaan pengolahan sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), hingga Satgas Pangan.

Sorotan utama dalam rapat itu adalah anjloknya harga TBS setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk sawit nasional pada Mei lalu.

Amran mempertanyakan alasan harga TBS justru turun ketika harga CPO global sedang mengalami kenaikan dan nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat. Menurutnya, kondisi pasar internasional seharusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga di tingkat petani.

Ketua Umum GAPKI Edy Martono menjelaskan bahwa penurunan harga terjadi karena pelaku usaha mengalami kepanikan setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI. Menurutnya, banyak perusahaan belum memahami mekanisme dan kewenangan badan baru tersebut.

"Saya sudah lapor Pak Wamen, jadi sebenarnya karena masalah panik, ketidakpastian," kata Edy dalam rapat.

Namun jawaban itu tidak memuaskan Amran. Ia mempertanyakan logika pelaku usaha yang memilih menurunkan harga ketika menghadapi ketidakpastian pasar.

"Berarti kaget? Kaget. Kenapa tidak lari naik kalau kaget? Kenapa lari turun?" tanya Amran kepada pimpinan GAPKI.

Edy kembali menegaskan bahwa faktor ketidakjelasan skema PT DSI menjadi penyebab utama gejolak harga. Ia mengaku banyak pembeli dari luar negeri, termasuk Uni Eropa, mempertanyakan mekanisme ekspor baru tersebut.

"Kita pun ditanya juga tidak tahu, Pak," ujar Edy.

Amran tetap tidak menerima alasan tersebut. Ia menilai dampak yang ditimbulkan terlalu besar karena menyangkut kehidupan jutaan petani sawit di berbagai daerah.

"Bapak kenapa lari kagetnya (menurunkan harga)? Itu menyusahkan 15 juta orang kagetnya Bapak? Coba sebut apa adanya lah," tegas Amran.

Ketegangan rapat semakin meningkat ketika Amran menyoroti fakta bahwa harga TBS belum pulih sepenuhnya meski PT DSI telah mulai beroperasi dan pemerintah telah memberikan penjelasan terkait mekanisme ekspor sawit.

Menurut Amran, jika memang penyebabnya hanya kepanikan pasar, maka harga seharusnya sudah kembali normal setelah ketidakpastian tersebut terjawab.

"Kaget kan satu hari. Setelah ada kejelasan Bapak kan jawab sudah ada kejelasan. Lah kenapa belum recovery 100 persen? Berarti masih kaget?" cecarnya.

Puncak peringatan keras Amran muncul ketika ia mengancam akan meminta aparat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih menekan harga sawit hingga saat ini.

"Oke kalau dia tidak berhenti kaget aku kasih kaget ya. Direskrimum, seluruh surat yang saya kirim tolong periksa yang harga turun masih sampai hari ini. Ada hampir 300 perusahaan periksa semua," ujar Amran.

Tak hanya GAPKI, Amran juga mencecar perwakilan Wilmar Group yang menyampaikan alasan serupa terkait gejolak harga pasca pembentukan PT DSI. Ia bahkan menuding sebagian pelaku usaha seolah menggunakan alasan ketidakpastian sebagai pembenaran atas penurunan harga sawit.

"Jadi udah Bapak pura-pura kaget aku juga pura-pura kaget nanti aku kasih kaget juga Bapak," kata Amran.

Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama pelaku usaha dan perwakilan petani akhirnya menyepakati bahwa harga TBS dan CPO harus kembali ke level sebelum pengumuman PT DSI. Kesepakatan itu didasarkan pada kondisi pasar global yang masih mendukung, dengan harga CPO yang tinggi dan penguatan dolar AS.

Pemerintah menegaskan tidak ada alasan fundamental yang dapat membenarkan penurunan harga sawit di tingkat petani dalam situasi pasar saat ini. Karena itu, Kementerian Pertanian memastikan akan terus mengawasi pergerakan harga untuk melindungi kepentingan jutaan petani sawit di Indonesia.

Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun, ini anomali

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit agar naik hingga 10 persen mengikuti kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia.

Ia mengungkapkan persoalan harga TBS menjadi perhatian langsung Presiden. Saat menunaikan ibadah haji beberapa waktu lalu, Mentan mengaku dua kali dihubungi Presiden Prabowo untuk memastikan langkah pemerintah dalam melindungi petani sawit.

"Ini sekali lagi saya ulangi, perintah Bapak Presiden via telepon, beliau mengatakan bela petani 15 juta orang. Harga TBS harus naik seperti semula, bahkan naik 10 persen dari harga semula. Itu langsung perintah beliau," kata Mentan usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran mengatakan arahan Presiden menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit dengan mengembalikan harga TBS ke level semula bahkan mendorong kenaikan sekitar 10 persen.

Ia menjelaskan kenaikan tersebut dinilai wajar karena didukung oleh tren penguatan harga minyak sawit mentah atau CPO dunia serta peningkatan nilai tukar dolar terhadap rupiah.

Amran menambahkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih dan pemerintah bersama Satgas Pangan serta kepolisian akan mengawal pemulihan penuh tanpa kompromi.

"Tapi alhamdulillah sekarang sudah 70 persen normal dan tinggal 30 persen. Mulai hari ini enggak ada lagi kompromi. Kalau masih ada turunkan harga, kita tindak lanjuti. Dirkrimsus, Kasatgas tindak lanjuti. Dan hadir seluruh Indonesia pada hari ini," ujarnya.

Menurutnya penurunan harga TBS di tingkat petani yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan sebuah anomali. Bahkan semestinya harga komoditas itu naik sekitar 10 persen mengikuti kenaikan harga CPO dunia.

Dia menegaskan di tengah kenaikan harga CPO dunia dan penguatan dolar AS yang mencapai lebih dari 10 persen terhadap rupiah, harga TBS justru sempat mengalami penurunan hingga sekitar 17 persen di sejumlah wilayah.

Adapun harga TBS mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

“Kami punya data. Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun, ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan harusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya,” ujarnya.

Dia meminta kepada ratusan perusahaan kelapa sawit yang masih menahan kenaikan harga TBS di tingkat petani agar segera menaikkan.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan memeriksa sekitar 270-300 perusahaan yang diduga belum mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan daerah, meski harga CPO dunia dan nilai tukar dolar AS justru mengalami kenaikan.

Keputusan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut yang dihadiri asosiasi petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda dari 25 provinsi sentra sawit.

“Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen. Jadi minimal sama dengan seperti semula,” tegas Amran.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan petani sawit. Berdasarkan data yang dihimpun Kementan, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada komoditas strategis tersebut.

“Kita harus jaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Kalau harga dunia naik, kurs naik, tetapi harga (TBS) di petani turun, itu tidak masuk akal,” beber Amran.

Lebih lanjut Amran mengatakan hasil evaluasi rapat menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih. Namun pemerintah menargetkan pemulihan penuh dalam waktu segera.

“Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Harga harus kembali normal. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa,” tegasnya.

Untuk mempercepat pengawasan, Kementan akan mengirimkan data perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga kepada seluruh Dirkrimsus Polda dan Kapolda di daerah, disertai lampiran harga acuan yang ditetapkan gubernur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara ihwal kekhawatiran pelaku industri kelapa sawit terhadap keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berperan dalam skema ekspor satu pintu komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan gagasan ekspor satu pintu merupakan bagian dari visi besar Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga iklim usaha.

Amran mengatakan pemerintah ingin menciptakan ekosistem yang memberikan keuntungan bagi seluruh pihak, baik petani maupun pelaku usaha.

“Ini keinginan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sangat bagus. Seorang Presiden, Presiden kita, pasti ingin rakyatnya sejahtera, pengusahanya juga sejahtera. Kalau saya, pengusaha tersenyum, rakyat bahagia,” ujar Amran.

Dia juga menyinggung praktik-praktik yang selama ini dinilai merugikan negara dalam perdagangan komoditas ekspor. Menurutnya, salah satu alasan pemerintah mendorong tata kelola yang lebih terintegrasi adalah untuk menekan praktik under invoicing.

“Bapak Presiden, satu pintu [ekspor komoditas strategis], ada yang terjadi. Tahu nggak apa yang terjadi di republik kita? Itu ada under invoicing ini. Itu nilainya tuh, setinggi itu. Itu Rp15.000 triliun [US$908 miliar],” ucapnya.

Selain itu, Amran juga menyoroti dugaan praktik transfer pricing dalam perdagangan komoditas yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Ada transfer pricing. Apa maksudnya itu? dan tidak semua itu dilakukan, paham nggak maksudku. Ini harganya dalam negeri US$30, di sana US$40 atau US$50, tetapi di sana perusahaannya sendiri. Jangan pancing saya lebih dalam,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Amran menilai Indonesia seharusnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah harga CPO global mengingat statusnya sebagai produsen terbesar dunia. Nantinya, strategi hilirisasi melalui program biofuel menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia.

Dia bahkan menyebut pemerintah tengah merintis pengembangan bahan bakar berbasis sawit yang lebih luas di masa mendatang. Amran menegaskan pengurangan volume ekspor dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi harga global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit dalam negeri.

“Jadi kita yang remot nanti ke depan, itulah mimpi besar Bapak Presiden. Sehingga kita bisa menentukan, kita sudah memastikan seluruh petani yang 15 juta, kesejahteraannya naik. Masuk akal? Itu mimpinya Bapak Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung dalam rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan upaya stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Menurut Gulat, pengumuman mengenai keterlibatan DSI telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani dan pelaku usaha sawit. Dia menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi dampak yang dapat muncul ketika perusahaan tersebut mulai beroperasi.

“Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], kejadian ini kan [penurunan harga tandan buah segar] akibat diumumkannya DSI, saya takut 6 bulan ke depan akan terjadi kejutan kedua lagi, karena operasionalnya PT DSI. Nah, ini kan membuat orang terkejut,” kata Gulat.

Dia menegaskan petani sawit berharap tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan tata niaga ekspor. Untuk itu, Apkasindo mengusulkan agar DSI tidak berperan sebagai operator dalam ekspor satu pintu komoditas strategis, melainkan hanya sebagai pengawas.

“Jadi, mohon diantisipasi supaya kami juga petani sawit kami tidak jadi korban. Nah, antisipasi itu kami tetap berharap PT DSI ini tidak menjadi operator, cukup menjadi pengawas. Meskipun Pak Wamen, itu sudah keluar Perpresnya,” imbuhnya.

Gulat menyebut usulan tersebut muncul karena tingginya kecemasan pelaku usaha terhadap kesiapan DSI dalam menjalankan tugasnya. “Itu usulan daripada teman-teman, karena ada kecemasan luar biasa ketika DSI bekerja dengan segala keterbatasannya tentu ini akan membuat kami juga terpuruk nanti,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit harus kembali pulih untuk melindungi sekitar 15 juta petani komoditas tersebut.

"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani (sawit) sesuai data kami, data Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) itu ada 15 juta petani seluruh Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka," kata Mentan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran memastikan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga tandan buah segar kelapa sawit demi menjaga kesejahteraan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Upaya itu dilakukan karena belasan juta petani sawit di dalam negeri menggantungkan pendapatan dan kehidupan keluarganya pada komoditas tersebut.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan sawit agar mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pertanian, sekitar 70 persen harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah mulai menunjukkan pemulihan setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor sawit.

Amran mengatakan pemerintah terus mengawal proses pemulihan harga agar seluruh petani sawit dapat kembali memperoleh harga yang sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai kondisi yang seharusnya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Pertanian telah melaporkan perusahaan-perusahaan terkait kepada Satgas Pangan Polri guna dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terhadap penyebab belum pulihnya harga TBS.

Pemerintah menegaskan harga TBS harus mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200 per kg. Ada Rp3.600 per kg (maka harus) kembali ke Rp3.600 per kg berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Amran.

Pemerintah menargetkan pemulihan harga dapat segera mencapai 100 persen agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh petani sawit.

Ia juga menegaskan harga TBS yang turun dalam beberapa waktu terakhir tidak boleh merugikan petani yang menjadi tulang punggung sektor perkebunan nasional.

Mentan Amran didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit secara terbuka di Kementerian Pertanian.

Penegasan itu disampaikan usai rapat bersama asosiasi sawit, petani, eksportir, Satgas Pangan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan sekitar 300 perusahaan sawit akan diperiksa karena belum menaikkan harga tandan buah segar (TBS) sesuai kondisi pasar yang seharusnya mendukung kenaikan harga.

"Hari ini masih ada kurang lebih 300 dari totalnya 1.900 perusahaan yang bergerak sektor kelapa sawit. Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula," kata Mentan usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Mentan menyampaikan pihaknya telah melaporkan langsung 300 perusahaan itu kepada Satgas Pangan Polri. Hal itu sebagai langkah pengawasan terhadap ratusan perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS di tingkat petani.

Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang masih mempertahankan harga di bawah kondisi yang diharapkan.

Amran mengatakan data tersebut akan disampaikan kepada aparat Satgas Pangan Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Ini langsung diperiksa. Enggak (langsung) disanksi, harus melalui pemeriksaan dulu. Langsung diperiksa. Surat hari ini kita berikan, diperiksa," tegasnya.

Menurut dia, proses pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab belum dilakukannya penyesuaian harga oleh perusahaan.

Pemerintah menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan petani memperoleh harga yang adil sesuai kondisi pasar.

Meski demikian, pemerintah tidak akan langsung menjatuhkan sanksi sebelum proses verifikasi selesai dilakukan.

Amran menjelaskan terdapat kemungkinan sebagian perusahaan sebenarnya telah menaikkan harga namun belum masuk dalam laporan resmi. Karena itu, pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dan berdasarkan data yang terverifikasi.

"Tetapi mana tahu data ini ternyata dia sudah naikkan seperti harga sebelumnya, kami sudah minta juga Dirkrimsus insya Allah ditindaklanjuti khusus TBS ya, harga TBS," beber Amran.

Pemerintah berharap seluruh perusahaan segera mengikuti kesepakatan bersama untuk mengembalikan harga TBS demi menjaga kesejahteraan petani sawit. Adapun harga TBS setiap daerah berbeda-beda sesuai.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200 per kg. Ada Rp3.600 per kg (maka harus) kembali ke Rp3.600 per kg berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Amran.

Mentan Amran didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit secara terbuka di Kementerian Pertanian.

Rapat tersebut turut melibatkan asosiasi sawit, petani, eksportir, dan Satgas Pangan Polri dan berbagai pihak terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong perguruan tinggi berperan aktif memperkuat hilirisasi pertanian dan kemandirian pangan nasional melalui inovasi, riset, serta pengembangan sumber daya manusia unggul.

"Kita sudah membuktikan swasembada pangan. Sekarang tantangannya adalah bagaimana menjaga keberlanjutannya dan melangkah ke hilirisasi," kata Mentan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Mentan menegaskan hal itu saat memberikan kuliah umum di Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara, bertajuk “Dari Kampus untuk Negeri: Penguatan Nilai Kebangsaan, Inovasi Pertanian, dan Kemandirian Pangan Nasional.”

Menurut Amran, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dipadukan dengan sumber daya manusia (SDM) unggul agar Indonesia mampu menjadi negara adidaya berbasis pangan dan agroindustri.

"Indonesia sangat kaya, tetapi kekayaan itu harus bertemu dengan SDM yang tangguh. Di situlah peran kampus menjadi sangat penting," kata dia.

Dia mengatakan capaian swasembada pangan Indonesia telah mendapat pengakuan internasional.

Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), serta Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan produksi nasional yang signifikan.

Adapun sejumlah komoditas pangan yang telah mencapai swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Mentan menyebutkan stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog hingga awal Juni 2026 bahkan mencapai sekitar 5,3 juta ton, salah satu level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Ini bukan kerja satu orang, melainkan kerja bersama. Ada petani, perguruan tinggi, mahasiswa, TNI, Polri, dan seluruh elemen bangsa. Kita membuktikan bahwa Indonesia tidak harus bergantung pada impor pangan," ujarnya.

Menurut Amran, keberhasilan tersebut membuat Indonesia tidak lagi menjadi pasar utama bagi negara-negara pengekspor beras. Setelah berhasil memperkuat produksi, pemerintah kini mengarahkan fokus pada hilirisasi agar nilai tambah komoditas pertanian dinikmati di dalam negeri.

Ia mencontohkan potensi besar Sulawesi Tenggara yang memiliki keunggulan pada komoditas perkebunan dan dapat menjadi basis pengembangan industri pengolahan.

"Kalau hanya menjual bahan mentah, nilainya kecil. Tetapi kalau misalnya kelapa diolah menjadi virgin coconut oil (VCO), santan, coconut milk, dan produk turunannya, nilainya bisa berkali-kali lipat. Mimpi kita adalah hilirisasi seluruh komoditas sehingga kesejahteraan petani meningkat," jelasnya.

Oleh karena itu, Mentan mengajak Universitas Halu Oleo memperkuat kolaborasi riset dan inovasi bersama Kementerian Pertanian.

Dia meyakini perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam melahirkan teknologi dan sumber daya manusia yang mampu menopang transformasi sektor pertanian nasional.

Dia mencontohkan saat ini Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya di Jawa Timur berhasil mengembangkan bahan bakar alternatif bernama Benwit (Bensin Sawit) berjenis biogasoline.

"ITS sudah menghasilkan inovasi minyak sawit menjadi bahan bakar, Benwit (bensin sawit). Saya berharap Universitas Halu Oleo juga bisa berkontribusi melahirkan inovasi baru. Kalau sudah berhasil, kita jadikan industri," katanya.

Mentan menambahkan kekuatan Indonesia berada pada tiga sektor vital, yakni pangan, air, dan energi. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta generasi muda yang inovatif, dia optimistis Indonesia mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia.

"Indonesia punya modal besar. Tinggal bagaimana kita satukan kekayaan alam dengan kualitas SDM. Kalau itu terjadi, Indonesia akan menjadi negara superpower," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, program pengembangan lahan pertanian di Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke, Papua Selatan, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Kenapa tidak melihat daerah lain yang berhasil kami tingkatkan produktivitasnya hingga bisa panen tiga kali setahun?" ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/6/2026).

Amran menuturkan, pemerintah telah mengembangkan lahan pertanian dan mencetak sawah di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

Menurut dia, program serupa di Merauke dijalankan untuk meningkatkan produksi pangan melalui pembangunan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta optimalisasi lahan bagi petani.

Dia juga mengklaim program cetak sawah di Merauke telah berkontribusi menurunkan harga beras di wilayah tersebut dari sekitar Rp30 ribu menjadi Rp13 ribu per kilogram (kg).

"Yang kami lakukan di Merauke untuk rakyat," kata Amran.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran dalam rangka merespons narasi film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti dugaan deforestasi di Merauke untuk pengembangan pertanian padi, perkebunan tebu, kelapa sawit, dan peternakan sapi.

Film itu juga mengangkat isu pembelian hutan adat serta dampak lingkungan dari proyek yang terkait dengan target produksi beras, biodiesel B50, dan bioetanol.

Amran menduga kritik terhadap proyek tersebut muncul seiring langkah Indonesia menuju swasembada pangan. Padahal, lahan yang dikembangkan pemerintah merupakan lahan rawa yang dioptimalkan untuk produksi pangan.

Amran menilai film tersebut tidak menampilkan secara utuh keberhasilan program optimalisasi lahan yang telah dijalankan pemerintah di berbagai daerah.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti pembukaan lahan atau deforestasi di Merauke, Papua, untuk proyek pangan.

Amran menilai narasi dalam film tersebut menutupi upaya pemerintah membangun ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, pemerintah selama ini mencetak sawah dan mengoptimalkan lahan di berbagai daerah, seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.

Lahan tersebut diklaim menjadi produktif dan bisa panen hingga tiga kali dalam setahun.

Pernyataan itu disampaikan Amran dalam kuliah umum yang diikuti 500 mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (3/6/2026).

“Kenapa tidak melihat Kalimantan Selatan yang rawa-rawanya kami sulap menjadi lahan produktif hingga bisa tanam tiga kali setahun? Kenapa tidak melihat Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan?” kata Amran, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Menurut Amran, pengembangan lahan pertanian di Merauke merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia mengeklaim lahan yang dibangun pemerintah tidak ditujukan untuk kepentingan tertentu, tetapi menyasar petani dan masyarakat.

“Yang kami lakukan di Merauke untuk rakyat. Kami membangun optimalisasi lahan, menyediakan irigasi, menyerahkan alat dan mesin pertanian, serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat,” ujar Amran.

Amran menyebut program cetak sawah di Merauke terbukti mampu menekan harga beras di pasar setempat.

Menurut dia, harga beras di Merauke turun dari Rp 30.000 menjadi Rp 13.000 per kilogram.

Amran menduga tudingan terhadap program tersebut tidak lepas dari kepentingan tertentu yang tidak ingin Indonesia mencapai swasembada pangan.

“Ketika Indonesia masih impor pangan, semua diam. Tidak ada yang membuat narasi seperti ini. Tetapi ketika kita bergerak menuju swasembada, justru muncul berbagai tudingan dan fitnah,” tutur Amran.

“Padahal yang kami bangun bukan hutan, melainkan lahan rawa yang dioptimalkan untuk produksi pangan,” tambahnya.

Dokumenter Pesta Babi menyoroti praktik deforestasi di Merauke untuk program pertanian padi, perkebunan tebu, kelapa sawit, hingga peternakan sapi.

Film tersebut mengkritik pembelian hutan adat dengan harga murah serta persoalan lingkungan dalam upaya memenuhi produksi beras, B50, dan bioetanol.

Lahan hutan atau rawa yang dibuka kemudian disebut dikelola oleh perusahaan tertentu.

Film Pesta Babi telah diputar di berbagai forum dengan skema nonton bareng, baik di dalam maupun luar negeri.

Di YouTube, film tersebut sudah ditonton 13 juta kali dalam 13 hari.

Kementerian Pertanian akan terus berupaya menjaga agar petani memperoleh keuntungan yang layak dari usaha taninya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pendapatan petani tumbuh lebih cepat dibandingkan biaya produksi, tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menunjukkan di angka 127,73 persen pada Mei 2026.

“Alhamdulillah, kenaikan NTP menjadi kabar baik bagi petani Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pendapatan petani meningkat dan hasil kerja keras mereka di lapangan semakin memberikan nilai tambah," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal itu merespon pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat NTP pada Mei 2026 mencapai 127,73 atau naik 1,99 persen dibandingkan April 2026.

Amran mengatakan kenaikan NTP menjadi bukti berbagai program peningkatan produksi dan penguatan sektor pertanian yang dijalankan pemerintah mulai memberikan manfaat nyata bagi petani.

Baginya NTP merupakan salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Ketika nilai yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka daya beli dan kemampuan ekonomi petani ikut menguat.

"Kementerian Pertanian akan terus berupaya menjaga agar petani memperoleh keuntungan yang layak dari usaha taninya,” ujarnya.

Mentan menegaskan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah percepatan yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam dua tahun terakhir, mulai dari peningkatan luas tanam, optimasi lahan, rehabilitasi dan normalisasi irigasi.

Selain itu penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan pendampingan petani di berbagai daerah sentra produksi.

Menurutnya, keberhasilan subsektor hortikultura mencatat kenaikan NTP tertinggi juga menunjukkan besarnya potensi komoditas hortikultura sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Karena itu, lanjut Amran, pemerintah akan terus mendorong peningkatan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan agar petani memperoleh keuntungan yang optimal.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Karena itu fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” tegasnya.

Amran menegaskan Kementan akan terus memperkuat program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika ekonomi global, sektor pertanian Indonesia terbukti tetap mampu tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Menurutnya pula petani adalah pahlawan pangan bangsa sehingga pihaknya memastikan para petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik, biaya produksi semakin efisien, dan usaha tani semakin menjanjikan.

"Kenaikan NTP ini harus kita jaga bersama agar manfaatnya semakin dirasakan oleh petani di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Kinerja sektor pertanian nasional kembali menunjukkan tren positif menyusul BPS mencatat NTP pada Mei 2026 mencapai 127,73 persen.

Kenaikan tersebut menjadi indikator pendapatan yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya produksi maupun pengeluaran rumah tangga yang harus mereka tanggung.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) meningkat lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB).

“Kenaikan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,53 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani yang naik sebesar 0,53 persen,” ujar Pudji ketika memberikan rilis BPS di Jakarta, Selasa.

Pudji menjelaskan, peningkatan NTP nasional ditopang oleh menguatnya harga sejumlah komoditas utama pertanian. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani antara lain karet, gabah, kakao atau cokelat biji, serta bawang merah.

Berdasarkan subsektornya, hortikultura menjadi penyumbang kenaikan NTP terbesar. BPS mencatat NTP subsektor hortikultura meningkat 7,08 persen pada Mei 2026.

“Subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi adalah subsektor hortikultura. Subsektor hortikultura ini mengalami kenaikan NTP sebesar 7,08 persen. Hal ini karena IT naik sebesar 7,52 persen sedangkan IB hanya naik sebesar 0,41 persen,” kata Pudji.

Menurutnya, komoditas yang paling dominan mendorong kenaikan indeks harga yang diterima petani hortikultura adalah bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan tomat.

Dari sisi ekonomi pertanian, lonjakan harga sejumlah komoditas hortikultura tersebut membuat pendapatan petani meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Kondisi inilah yang kemudian mendorong penguatan NTP secara nasional.

Sementara subsektor tanaman pangan juga mencatat kinerja positif dengan NTP naik 1,34 persen dari 112,29 pada April 2026 menjadi 113,79 pada Mei 2026. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya posisi ekonomi petani tanaman pangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung mengatasi kelangkaan pupuk dan persoalan irigasi sebagai upaya memperkuat produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional usai menerima berbagai aduan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas).

"Kalau memang benar ada distributor yang menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk, segera cek. Kalau terbukti melanggar, cabut izinnya," kata Mentan dalam Kuliah Umum di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas), Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Adapun suasana kuliah umum itu berubah menjadi forum penyelesaian masalah pertanian.

Saat mahasiswa menyampaikan keluhan petani terkait pupuk dan kerusakan irigasi di Kabupaten Gowa, Mentan langsung memerintahkan jajarannya melakukan pengecekan dan penanganan di lapangan.

Di hadapan sekitar 300 mahasiswa, Mentan membuka ruang diskusi seluas-luasnya bagi peserta untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun persoalan yang mereka temukan langsung di tengah masyarakat.

Berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari pupuk bersubsidi, kerusakan irigasi, alih fungsi lahan, strategi mempertahankan swasembada pangan, hingga pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian.

Salah satu mahasiswa, Arham, mengangkat persoalan kelangkaan pupuk yang masih dirasakan petani di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Mendengar hal tersebut, Mentan langsung menelepon direktur terkait untuk segera melakukan verifikasi dan penelusuran di lapangan.

Tak hanya itu, mahasiswa tersebut juga menyampaikan kondisi jaringan irigasi yang rusak di wilayah yang sama.

Menanggapi laporan tersebut, Mentan langsung memerintahkan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan untuk mengawal penyelesaian persoalan tersebut agar tidak mengganggu aktivitas dan produktivitas petani. Respons cepat tersebut mendapat perhatian peserta kuliah umum.

Bagi Mentan, persoalan yang dihadapi petani tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

Dalam sesi dialog, mahasiswa juga mempertanyakan langkah pemerintah mempertahankan swasembada beras di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional.

Menjawab hal itu, Amran menegaskan pemerintah terus memperkuat fondasi produksi melalui pembangunan dan rehabilitasi irigasi, penyediaan benih unggul, modernisasi pertanian, optimalisasi lahan, serta perlindungan lahan sawah dari alih fungsi.

Menurutnya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan membutuhkan pengawasan yang ketat dan keberpihakan yang kuat kepada petani.

"Alih fungsi lahan sawah tidak boleh dibiarkan. Sawah dan irigasi harus kita jaga karena menjadi fondasi utama ketahanan pangan nasional," tegas Amran, dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta.

Mahasiswa juga menyoroti pengembangan energi terbarukan berbasis sektor pertanian. Menanggapi hal tersebut, Mentan menjelaskan hilirisasi kelapa sawit menjadi biodiesel merupakan salah satu strategi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi negara yang kuat dalam sektor pangan maupun energi apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Mentan juga mengajak mahasiswa untuk membiasakan diri melakukan tabayun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum menarik kesimpulan.

Ia menegaskan kritik merupakan bagian penting dalam pembangunan, selama didasarkan pada data dan fakta.

"Kritik itu penting. Pengkritik yang jujur adalah sahabat sejati. Karena itu, setiap informasi harus dicek dan dilihat secara utuh agar kita bisa mengambil keputusan yang benar," katanya.

Dia juga mengaku senang dengan antusiasme dan keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pertanyaan maupun aspirasi. Ia berharap generasi muda pertanian dapat menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan bangsa melalui inovasi, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Saya senang dengan pertanyaan kalian. Saya ingin kalian lebih baik dari saya. Kalian yang akan melanjutkan perjuangan membangun pertanian Indonesia ke depan," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin petani mendapatkan pupuk dengan mudah, cepat, dan sesuai haknya. Jangan sampai ada lagi permainan distribusi yang menyusahkan petani

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk dicabut karena tidak menaati aturan sebagai bagian dari pembenahan tata niaga untuk memperkuat distribusi dan akses petani.

Amran mengatakan pemerintah terus memperkuat langkah bersih-bersih mafia pangan, tidak hanya melalui penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dengan membenahi sistem distribusi pangan dan pupuk dari hulu hingga hilir.

"Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah di berbagai daerah," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi besar tata kelola pupuk nasional untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang berhak serta menutup celah permainan mafia distribusi.

“Mafia pangan tidak cukup hanya ditindak. Sistemnya juga harus dibersihkan. Karena itu kami benahi distribusinya, kami sederhanakan tata kelolanya, kami perkuat pengawasannya, dan kami cabut izin pihak-pihak yang merugikan petani,” ujarnya.

Langkah pembenahan tersebut dilakukan seiring pengungkapan berbagai kasus mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan masyarakat.

Sepanjang 2024–2026, Satgas Pangan Polri telah menangani 92 kasus mafia pangan, terdiri atas 46 kasus beras, 16 kasus minyak goreng, 27 kasus pupuk, dan 3 kasus internal. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 77 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Khusus di sektor pupuk, Mentan telah mencabut izin pengecer dan distributor yang terbukti tidak mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Pemerintah juga menindak tegas temuan praktik peredaran pupuk palsu dengan kandungan unsur hara nihil yang menyebabkan petani mengalami gagal panen hingga kerugian yang diperkirakan mencapai Rp3,2–3,3 triliun.

Menurut Amran, pembenahan tata kelola pupuk menjadi langkah strategis untuk memutus rantai permainan mafia distribusi yang selama ini memanfaatkan panjangnya rantai birokrasi dan lemahnya pengawasan.

“Kami ingin petani mendapatkan pupuk dengan mudah, cepat, dan sesuai haknya. Jangan sampai ada lagi permainan distribusi yang menyusahkan petani,” ucapnya.

Selain pencabutan izin distributor bermasalah, pemerintah juga memperkuat reformasi distribusi pupuk melalui digitalisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Melalui sistem tersebut, data petani, luas lahan, komoditas, hingga kebutuhan pupuk tercatat secara digital sehingga distribusi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Mentan Amran menilai digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersempit ruang penyimpangan.

“Digitalisasi membuat distribusi lebih transparan dan tepat sasaran. Kami ingin subsidi benar-benar diterima petani yang berhak,” katanya.

Pemerintah juga melakukan deregulasi dan penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi agar akses petani semakin mudah. Di era Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 145 regulasi terkait penyaluran pupuk dipangkas untuk mempercepat dan mempermudah tata kelola pupuk subsidi.

Selain itu, pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen untuk sejumlah jenis pupuk utama seperti Urea, NPK Phonska, NPK Formula Khusus, ZA, dan pupuk organik.

Menurut Mentan, reformasi distribusi dan deregulasi pupuk merupakan bagian dari upaya besar pemerintah menjaga produksi pangan nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

“Kalau pupuk mudah diperoleh dan distribusinya bersih, produksi meningkat, petani untung, dan pangan nasional semakin kuat. Itu tujuan utama yang terus kami perjuangkan,” tegasnya.

Kementerian Pertanian memastikan pengawasan distribusi pupuk dan pangan akan terus diperketat melalui sinergi bersama Satgas Pangan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan penguatan pengawasan lapangan untuk memastikan tidak ada ruang bagi mafia pangan bermain di sektor strategis nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026