Bisnis.com, JAKARTA — Nilai Tukar Petani (NTP) turun pada April 2026 setelah kenaikan biaya yang ditanggung petani lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan harga hasil panen, menandakan tekanan terhadap kesejahteraan rumah tangga petani mulai meningkat.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono mengatakan NTP April 2026 tercatat sebesar 125,24 atau turun 0,09% dibandingkan Maret 2026.

Penurunan terjadi karena indeks harga yang diterima petani hanya naik 0,16%, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,24%.

“Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani,” kata Ateng dalam konferensi pers, Senin (4/5/2026).

Kondisi ini menunjukkan peningkatan pendapatan dari penjualan hasil pertanian belum mampu mengimbangi beban biaya konsumsi rumah tangga maupun ongkos produksi di sektor pertanian.

Secara umum, komoditas yang paling mendorong kenaikan harga diterima petani pada April antara lain kelapa sawit, gabah, karet, dan tomat.

Namun, tekanan terbesar datang dari subsektor hortikultura yang mencatat penurunan NTP paling dalam sebesar 5,31%.

Pelemahan tersebut dipicu turunnya indeks harga yang diterima petani hortikultura sebesar 4,99%, sementara indeks harga yang dibayar justru naik 0,33%.

Komoditas utama yang menekan pendapatan petani hortikultura antara lain cabai rawit, cabai merah, kol, kubis, dan bawang merah.

Selain hortikultura, subsektor peternakan juga mengalami penurunan NTP sebesar 0,97%, sedangkan subsektor perikanan turun 0,98%, baik untuk nelayan tangkap maupun budidaya.

Di sisi lain, dua subsektor masih mencatat perbaikan daya tukar, yakni tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat.

NTP subsektor tanaman pangan naik 0,43%, sementara tanaman perkebunan rakyat meningkat 1,62%, ditopang penguatan harga komoditas utama seperti sawit dan gabah.

Perkembangan ini menunjukkan kesejahteraan petani masih belum merata antar subsektor, dengan petani komoditas ekspor dan pangan pokok cenderung lebih diuntungkan dibanding petani hortikultura yang rentan terhadap fluktuasi harga harian.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengoreksi arah pengelolaan sumber daya alam nasional yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.

Hal itu disampaikan saat agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti kondisi petani, nelayan, dan buruh yang menurutnya terlalu lama belum menikmati kesejahteraan yang layak, meski Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

"Sudah terlalu lama petani-petani Indonesia, nelayan-nelayan Indonesia, buruh-buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Ia juga mengkritik praktik pengelolaan sumber daya ekonomi yang selama ini dinilai dikuasai oleh pihak-pihak yang diragukan komitmen nasionalismenya.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas, mulai dari konsesi tambang dan perkebunan hingga akses pembiayaan dari bank milik negara, namun hasil usaha tersebut tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri.

"Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan. Kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia," kata Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus berlanjut. Ia menyebut masyarakat Indonesia menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola kekayaan nasional agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas.

"Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan," tegasnya.

Sebagai pemimpin yang mendapat mandat dari rakyat, Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan pola lama yang dinilai merugikan kepentingan nasional.

Dia menekankan pentingnya penguasaan sumber daya oleh bangsa sendiri sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi.

"Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Dalam konteks itu, Prabowo memberikan penekanan khusus kepada para pelaku di sektor strategis, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas investasi nasional seperti Danantara, untuk menjadi motor penggerak perubahan.

Ia menyebut para pelaku di sektor tersebut sebagai harapan bangsa dan patriot ekonomi yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita kemandirian dan kesejahteraan nasional.

"Saudara-saudara sekarang adalah harapan bangsa. Saudara-saudara sekarang adalah patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita," katanya.

Prabowo juga menegaskan peran aparat pertahanan dan keamanan sebagai pelindung negara, namun menekankan bahwa realisasi kesejahteraan rakyat berada di tangan para pelaku ekonomi nasional.

"Para prajurit, para polisi adalah perisai, adalah bhayangkara, adalah pelindung. Tapi kalian yang harus wujudkan itu," ujarnya.

Groundbreaking 13 proyek hilirisasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong nilai tambah industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat hilirisasi industri nasional agar kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam agenda Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengaku sengaja menghadiri acara peletakan batu pertama tersebut sebagai bentuk dukungan dan penghormatan kepada para pelaksana proyek.

“Saudara-saudara sekalian, karena itu hari ini saya bahagia dan saya bangga. Saya sebetulnya di awal pemerintahan saya bilang ke menteri-menteri jangan terlalu sering mengundang saya ke groundbreaking. Tapi karena ini penting, saya hadir,” ujar dalam forum tersebut.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa proyek hilirisasi merupakan buah pemikiran panjang para pemimpin, teknokrat, dan ilmuwan Indonesia, yang bertujuan agar Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah.

“Kita tidak mau sekadar jual bahan baku. Kita mau olah di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati rakyat Indonesia,” tegasnya.

Kepala Negara juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang masih dialami petani, nelayan, dan pekerja, meski Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.

“Sudah terlalu lama petani, nelayan, buruh kita belum menikmati kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Dia turut menyinggung praktik pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya belum sepenuhnya menguntungkan kepentingan nasional, dan menegaskan perlunya penguatan kontrol bangsa Indonesia atas kekayaannya sendiri.

“Saya tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini. Sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan dinikmati oleh rakyat Indonesia,” katanya.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek hilirisasi, termasuk BUMN dan lembaga pengelola investasi, yang disebutnya sebagai harapan bangsa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

“Saudara-saudara sekarang adalah harapan bangsa, patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita,” pungkasnya.

Kopi yang benar-benar “naik kelas” adalah kopi yang mampu mengangkat kesejahteraan petani di desa-desa Nusantara.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia tidak pernah kekurangan kopi unggul. Dari Gayo, Toraja, Kintamani, hingga Papua, kopi Nusantara telah lama menjadi penanda kekayaan alam sekaligus identitas budaya yang mengakar.

Namun di balik reputasi global itu, terselip persoalan yang tak kunjung tuntas: petani —sebagai produsen utama— justru masih berada di titik paling rapuh dalam rantai nilai. Mereka menanam, merawat, dan memanen biji-biji terbaik, tetapi kerap hanya menikmati sebagian kecil dari nilai ekonomi yang dihasilkan.

Ironisnya, dalam skala makro, kopi justru menempati posisi strategis. Indonesia kini berada di peringkat keempat produsen kopi dunia, dengan kontribusi sekitar 7 persen terhadap produksi global pada musim 2025/2026. Produksi nasional diperkirakan melampaui 11–12 juta karung (60 kilogram per karung), dan terus menunjukkan tren peningkatan.

International Coffee Organization (ICO) menegaskan bahwa harga kopi dunia tengah bertahan pada level tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dipicu gangguan pasokan dan dampak perubahan iklim di negara-negara produsen utama. Situasi ini semestinya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat pijakan di pasar global.

Dari sisi perdagangan, kinerja ekspor juga menunjukkan capaian yang mengesankan. Pada semester pertama 2025, Indonesia mengekspor sekitar 206,7 ribu ton kopi ke pasar utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Timur Tengah, melanjutkan tren positif yang ditopang oleh meningkatnya permintaan global serta daya saing kopi nasional.

Secara tahunan, data BPS mencatat bahwa pada 2024 ekspor kopi mencapai sekitar 312,9 ribu ton dengan nilai 1,62 miliar dolar AS, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya seiring lonjakan harga kopi dunia akibat gangguan produksi di negara produsen utama.

Tren ini berlanjut pada 2025, di mana nilai ekspor diperkirakan melonjak hingga sekitar 2,5 miliar dolar AS atau naik sekitar 54 persen (year-on-year), menegaskan posisi kopi sebagai salah satu komoditas ekspor pertanian unggulan sekaligus sumber devisa yang semakin penting bagi Indonesia.

Jalan menuju kesejahteraan petani

Di tengah tren positif pasar global, kopi Indonesia masih menghadapi persoalan klasik, yaitu produktivitas yang rendah. Lebih dari 90 persen kebun kopi dikelola oleh petani kecil, sehingga kinerja sektor ini sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola budidaya dan pascapanen.

Sayangnya, banyak kebun masih didominasi tanaman tua dan praktik tradisional, dengan produktivitas rata-rata hanya sekitar 600–800 kilogram per hektar. Kondisi ini membuat peningkatan produksi berjalan lambat, bahkan ketika permintaan pasar terus meningkat.

Situasi tersebut menjadi kontras ketika dibandingkan dengan negara pesaing seperti Vietnam, yang mampu menghasilkan lebih dari dua ton per hektare untuk robusta. Indonesia memang unggul dalam keragaman cita rasa dan kekhasan origin, tetapi masih tertinggal dalam efisiensi produksi. Ironisnya, ketertinggalan ini terjadi justru saat harga kopi dunia tengah berada di level tinggi akibat gangguan produksi di negara-negara utama. Secara teoritis, inilah momentum emas bagi Indonesia untuk mendorong ekspor sekaligus meningkatkan pendapatan.

Namun peluang itu tidak serta-merta mengalir ke tingkat petani. Tanpa peningkatan produktivitas dan kualitas, lonjakan harga global cenderung lebih banyak dinikmati oleh pelaku di hilir. Pada saat yang sama, ancaman perubahan iklim kian nyata. Pergeseran pola hujan dan kenaikan suhu mulai menggerus produktivitas, terutama pada kopi arabika yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Dalam jangka panjang, situasi ini bahkan berpotensi mendorong pergeseran zona tanam ke dataran yang lebih tinggi, sebuah adaptasi yang tidak ringan bagi petani.

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, kekuatan utama kopi Indonesia justru berakar pada pengetahuan lokal para petaninya. Di banyak daerah, praktik budidaya telah lama berkelindan dengan kondisi ekologis setempat: dari penerapan sistem agroforestri dengan tanaman penaung, penggunaan pupuk organik, hingga ketepatan dalam menentukan waktu panen. Namun pada akhirnya, nilai ekonomi kopi tidak hanya ditentukan di kebun. Tahap pascapanen menjadi simpul krusial yang menentukan kualitas akhir, harga jual, dan posisi tawar petani di pasar.

Contoh nyata terlihat di Dampit, Malang, ketika petani yang beralih dari penjualan kopi asalan ke panen selektif (petik merah) dan pengolahan yang lebih baik mampu meningkatkan harga dari sekitar Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram di tingkat petani, bahkan hingga Rp35.000 di pasar kedai .

Kisah serupa tampak di Aceh Gayo, melalui Koperasi Ketiara yang menaungi sekitar 1.700 petani dan berhasil menembus pasar ekspor lewat berbagai sertifikasi global. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kerja kolektif dapat membuka akses yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauan.

Namun hari ini, menembus pasar global tidak lagi cukup hanya dengan mengandalkan kualitas rasa. Standar baru menuntut lebih: transparansi, keberlanjutan, dan ketertelusuran. Bagi petani kecil, tuntutan ini jelas bukan perkara ringan. Meski demikian, ketika mampu dipenuhi, justru di sanalah terbuka pintu menuju pasar premium dengan nilai ekonomi yang jauh lebih menguntungkan.

Menghentikan kebocoran rantai pasok

Masalah terbesar kopi Indonesia sebenarnya bukan pada produksi, melainkan pada distribusi nilai. Sebagian besar petani masih menjual kopi dalam bentuk bahan mentah, seperti ceri atau gabah, sehingga nilai tambah terbesar justru dinikmati pada tahap hilir, sejak pengolahan, roasting, hingga branding.

Akibatnya, petani hanya menerima sebagian kecil dari harga akhir secangkir kopi. Padahal, setiap tahapan pengolahan membuka peluang peningkatan pendapatan. Peralihan sederhana dari penjualan ceri ke green bean saja, sudah mampu menaikkan nilai secara signifikan, terlebih jika petani mampu melakukan grading dan menjalin hubungan langsung dengan pembeli.

Di sinilah pentingnya penguatan kelembagaan, terutama koperasi. Berbagai pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa petani yang tergabung dalam koperasi memiliki posisi tawar lebih kuat, akses pasar lebih luas, serta kemampuan lebih baik dalam memenuhi standar global. Koperasi juga memungkinkan efisiensi dalam proses sertifikasi dan pengelolaan rantai pasok.

Namun, penguatan kelembagaan saja tidak cukup. Diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, mulai dari percepatan program peremajaan kebun, investasi pada infrastruktur pascapanen di tingkat desa, hingga pendampingan untuk memenuhi standar ekspor. Selain itu, sektor swasta perlu didorong untuk membangun kemitraan yang adil dan transparan, sementara hilirisasi harus dilakukan di daerah asal agar nilai tambah tidak terus mengalir ke luar wilayah produksi.

Kopi Nusantara sesungguhnya memiliki semua modal untuk menjadi pemain utama dunia, yaitu kualitas, keragaman, dan permintaan pasar yang terus meningkat. Namun, keberhasilan tersebut akan kehilangan makna jika tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Transformasi sektor kopi harus dimulai dari perubahan cara pandang bahwa kopi bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sistem ekonomi yang melibatkan jutaan petani kecil. Ke depan, ukuran keberhasilan tidak lagi cukup pada tonase ekspor atau nilai devisa, tetapi pada kemampuan petani menghasilkan kopi berkualitas, mengakses pasar premium, dan memperoleh harga yang layak.

Karena pada akhirnya, kopi yang benar-benar “naik kelas” adalah kopi yang mampu mengangkat kesejahteraan petani di desa-desa Nusantara.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat sekaligus akademisi Feri Amsari dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya yang mengkritik swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Feri dinilai merupakan berita bohong atau hoaks.

Ada dua laporan terhadap Feri, salah satunya dibuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polda Metro Jaya memeriksa pihak LBH Tani Nusantara, pada Kamis, 23 April 2026.

"Terkait laporan kami kemarin jadi ini dapat surat panggilan untuk di-BAP sebagai pelapor, LBH Tani Nusantara," ujar Ketua Umum LBH Tani Nusantara, Minta Ito Simamora, Jumat (24/4/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, Minta dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyelidik. Pertanyaan ini kurang-lebih sekitar 20-an. "Pertanyaannya seputar siapa yang dilapor, di mana kejadian perkaranya," ucapnya.

Tak ada bukti baru yang disertakan pihaknya dalam pemeriksaan tersebut. Lebih lanjut, LBH Tani Nusantara berharap, proses pemeriksaan ini terus berjalan. Sebab, hukum haruslah ditegakkan. "Harapan kami agar ini berlanjut ke tahap berikutnya, untuk diverifikasi dengan data yang dimiliki Feri Amsari dengan data yang kami punya," tuturnya.

Lihat video: Feri Amsari: Senjata Terhebat KPK Dilumpuhkan, DPR & Presiden Terdahulu Terlibat!



Bidang Advokasi, Litigasi dan Hubungan Antar Lembaga LBH Tani Nusantara, Jeffri Mangapul Simanjuntak, menambahkan narasi yang dibuat Feri Amsari bukan sebatas kritik kepada pemerintah. Tapi pernyataan yang melukai hati para petani.

"Namun ini kan desakan para petani. Di mana pemerintah sudah bekerja keras, ada pemberian subsidi pupuk yang sudah berlimpah, beras swasembada pangan, itu kan sudah ada di lapangan dan nyata dirasakan oleh para petani. Desakan ini disampaikan kepada kami di LBH Tani Nusantara," ujarnya.

Jeffri menepis pelaporan ini merupakan wujud sikap kritis terhadap pemerintah yang dikriminalisasi. Apa yang LBH Tani Nusantara lakukan, kata Jeffri, justru melindungi Feri dari aksi main hakim sendiri dari pihak-pihak yang kecewa dengan pernyataan pria itu.

"Ini jangan jadi simpang siur di tengah masyarakat. Bahwa laporan ini kami lakukan karena kami ingin menghindar ada upaya-upaya di luar hukum," kata dia.

Jeffri berharap agar Feri Amsari berhenti menebar hoaks dan membuat keresahan di masyarakat. "Kalau memang ada data itu gamblang dibuka di media, jangan membuat kerusuhan, kericuhan. Nanti siapa yang mau bertanggung jawab kalau ada demo di luar itu. Kita lihat di rumah Pak Saiful Mujani ada demo. Hati-hati, jangan menyinggung perasaan masyarakat, jangan menyinggung perasaan petani," imbuh Jeffri.

Pemerintah, menurutnya sudah bekerja keras demi rakyat. LBH Tani Nusantara sudah melihat hal itu secara langsung di lapangan. Jeffri pun menegaskan bahwa pihaknya tak antikritik. Namun, jangan sampai sikap kritis yang disampaikan menyinggung perasaan orang lain.

"Kami menghargai kebebasan berpendapat, kami menghargai kritik dari siapa pun, termasuk kepada pemerintah. Tapi janganlah menyinggung perasaan petani dan pedagang. Saat ini kondisi geopolitik sedang mengkhawatirkan. Orang di negara-negara lain pangan, energi semua sudah kritis. Jangan ditambahkan masalah lagi di negara kita," lanjut Jeffri.

JAKARTA - Ketua Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Laca Muhammad berpendapat bahwa adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadikan petani lokal lebih mudah menjual hasil panennya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat. Saat ini, kata dia, produksi beras nasional surplus 2,4 juta ton pada musim tanam pertama.

"Kelebihan tersebut dapat diserap secara efektif dengan adanya progam MBG Presiden Prabowo," katanya dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, MBG hadir dalam waktu yang tepat, karena surplus beras bisa diserap secara maksimal di dalam negeri, sehingga petani menjadi lebih sejahtera. Dia pun memberikan contoh seperti yang dialami oleh seorang petani padi dari Bojonegoro Jawa Timur Sumarno.

Setelah menandatangani kontrak kerja sama dengan SPPG wilayah Bojonegoro, Sumarno memiliki kepastian pasar untuk 1,5 ton beras per bulan dengan harga yang stabil di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Pendapatan bersihnya meningkat sebesar 22%.

Laca menambahkan, adanya program MBG juga menyerap banyak sekali tenaga kerja dan mempunyai dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Terhitung per april 2026 terdapat 25 ribu SPPG yang sudah beroperasi.

“Secara nasional, program MBG telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja," kata Laca Muhammad.

Dia mengatakan, pengurangan beban ekonomi keluarga di kelas ekonomi menengah ke bawah mampu menghemat pengeluaran pangan harian sebesar 10-15%. Kehadiran siswa juga naik sebesar 4,5% di sekolah-sekolah penerima MBG, terutama di daerah dengan indeks kerawanan pangan tinggi.

“Makan Bergizi Gratis sudah memberikan dampak nyata terhadap ekonomi, ketahanan pangan, dan pemenuhan gizi bagi 18,2 juta siswa penerima manfaat, angka tersebut masih akan bertambah lagi nanti. Dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk sama-sama memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program tersebut," kata Laca Muhammad.

MBG dinilainya bukan hanya sekadar Makan Bergizi Gratis saja, namun mesin penggerak ekonomi lokal. MBG juga dianggap membuktikan bahwa swasembada beras adalah kunci ketahanan bangsa yang nyata.

CIMAHI - Nasib orang tak ada yang tahu, keputusan meninggalkan zona nyaman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) justru menjadi titik balik kehidupan Tono Suwarna. Pria asal Cimaung, Jawa Barat ini kini dikenal sebagai petani bawang merah sukses.

Kunci keberhasilannya bukan semata kerja keras, tetapi keberanian mengadopsi inovasi budidaya bawang merah dari biji atau True Shallot Seed (TSS). Di tengah fluktuasi harga dan tantangan produksi bawang merah konvensional, Tono memilih jalan berbeda.

Tono meninggalkan metode menanam dari umbi yang selama ini umum digunakan petani dan memilih teknologi TSS. Keputusan tersebut terbukti menjadi pilihan yang tepat. “Awalnya banyak yang bilang saya nekat. Tapi saya percaya kalau mau maju, harus berani mencoba hal baru,” ujar Tono, Sabtu (18/4/2026).

Kepercayaan itu kini terbayar lunas. Dengan teknologi TSS, Tono mampu menghasilkan hingga belasan ton per hektare dengan kualitas umbi yang lebih seragam. Tidak hanya itu, efisiensi biaya juga menjadi keuntungan besar. Cara budidaya TSS mampu menekan biaya produksi, terutama untuk kebutuhan bibit yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam budidaya bawang merah.

“Inovasi ini benar-benar mengubah hidup saya. Biaya lebih hemat, hasil lebih banyak. Dari sini saya bisa menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi,” katanya.

Lihat video: Harga Bawang Merah dan Putih Naik Signifikan



Seperti diketahui komoditas bawang merah di Indonesia sangat strategis. Bawang merah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga dan bahan utama dalam berbagai masakan Nusantara. Rata-rata konsumsi bawang merah masyarakat Indonesia mencapai sekitar 2,8 hingga 3 kilogram per kapita per tahun.

Namun, tingginya kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan produktivitas di tingkat petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata produktivitas bawang merah nasional masih berada di kisaran 9–10 ton per hektare. Angka ini tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan potensi hasil yang bisa dicapai melalui penerapan teknologi dan benih unggul.

Kesenjangan antara kebutuhan dan produktivitas inilah yang membuka ruang bagi inovasi seperti TSS untuk berperan lebih besar dalam meningkatkan hasil panen sekaligus kesejahteraan petani. Teknologi TSS, khususnya benih bawang merah MERDEKA F1, terbukti mampu memberikan potensi hasil panen mencapai 14–18 ton per hektare. Angka ini meningkat sekitar 40 hingga 80% dibandingkan metode konvensional.

Selain itu, penggunaan TSS juga mampu menekan biaya bibit hingga 30–50 persen. Efisiensi ini memberikan ruang keuntungan yang lebih besar bagi petani, sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat tingginya biaya awal produksi.

Managing Director perusahaan benih unggul sayuran PT East West Seed Indonesia (Ewindo), Glenn Pardede, menjelaskan inovasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa tantangan pertanian ke depan tidak bisa dihadapi dengan cara-cara lama.

“Inovasi adalah hal yang sangat penting bagi petani. Tanpa inovasi, produktivitas akan stagnan, sementara tantangan terus meningkat. Karena itu, kami berkomitmen menghadirkan solusi yang relevan dan berdampak langsung bagi petani,” ujar Glenn.

Sebagai perusahaan benih sayuran unggul yang telah berdiri lebih dari 35 tahun di Indonesia, Ewindo terus mendorong pengembangan teknologi pertanian, termasuk melalui TSS. Glenn menambahkan, kehadiran benih unggul seperti MERDEKA F1 bukan hanya soal meningkatkan hasil, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha tani. “Kami ingin petani tidak hanya panen lebih banyak, tetapi juga lebih efisien dan berdaya saing. TSS adalah salah satu inovasi yang kami dorong untuk mencapai tujuan tersebut,” katanya.

Di lapangan, dampak inovasi ini mulai terasa. Semakin banyak petani yang tertarik mengikuti jejak Tono termasuk perubahan model bisnis petani dimana awalnya tidak ada penyemai bawang merah kini mulai bermunculan. Para petani juga melihat langsung perubahan yang terjadi, dari peningkatan hasil hingga stabilitas pendapatan.

Bagi Tono yang juga merupakan perintis penyemai bawang merah, keberhasilan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Ia kini aktif berbagi pengalaman kepada petani lain di “Rumah Bawang” – tempat dimana dia pertama kali berkenalan dengan inovasi TSS - sebagai sentra belajar budidaya bawang merah yang diinisasi Ewindo. Selain di Cimaung, Jawa barat, Rumah Bawang juga dibangun di Wonosobo, Jawa Tengah dan Solok, Sumatera Barat.

Dengan adanya Rumah Bawang, petani dan penyemai bawang merah dapat mempelajari secara detail semua proses budidaya bawang merah TSS. Mulai dari proses pengolahan, persiapan lahan, persemaian, transplanting, perawatan, panen hingga pasca panen dapat dipelajari oleh petani secara detail. Tujuannya adalah agar keberhasilan petani bisa meningkat dan manfaat penanaman bawang merah TSS bisa dirasakan oleh petani. Selain itu, penyemai bawang merah TSS yang menyediakan semaian bawang merah TSS ke petani juga dapat belajar dan mengadopsi sebagai ekosistem baru.

Pelatihan di rumah bawang dilakukan dengan diskusi dan praktek di kelompok-kelompok kecil sehingga lebih efektif serta lebih dapat diserap oleh petani. Setelah belajar dan cultivation level petani dan penyemai sudah meningkat, maka dilanjutkan dengan experience petani yang perlu ditingkatkan dengan cara penanaman langsung oleh petani yang sudah teredukasi. Kemudian petani ahli dapat menyebarkan ilmunya ke petani yang lain sehingga petani yang ahli dalam menanam TSS meningkat dan semakin banyak sehingga ekosistem TSS semakin cepat akan terbentuk.

Di tengah tingginya kebutuhan bawang merah nasional, langkah-langkah inovatif seperti Tono Suwarna dan Rumah Bawang menjadi semakin relevan. Jika semakin banyak petani memanfaatkan inovasi dan beralih ke teknologi yang lebih efisien dan produktif, sistem pangan Indonesia akan semakin kuat termasuk memberikan dampak kepada meningkatnya kesejahteraan petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Desakan moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguat di tengah kekhawatiran pelaku usaha dan pengamat atas dampaknya terhadap lonjakan harga pangan. Dinamika ini dinilai mulai mengganggu keseimbangan pasar dan memperbesar tekanan inflasi.

Program yang ditujukan untuk memperbaiki gizi masyarakat itu justru dinilai menciptakan shock permintaan dalam waktu singkat, terutama pada komoditas strategis seperti ayam dan telur. Kondisi ini memperlihatkan ketegangan antara tujuan sosial dan stabilitas harga yang belum sepenuhnya terkelola.

Di sisi lain, pemerintah tetap memandang MBG sebagai instrumen penting untuk menyerap produksi dalam negeri dan menjaga kesejahteraan petani. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan tantangan serius, mulai dari tata kelola hingga dampak terhadap struktur pasar.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat hingga akhir Maret 2026 program ini telah menjangkau 61,68 juta penerima di 38 provinsi. Sebanyak 26.066 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, meski ribuan di antaranya menghadapi sanksi administratif hingga penutupan sementara.

Per 1 April 2026, sebanyak 1.256 SPPG disuspensi karena belum memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penutupan kembali terjadi pada 16 April 2026 terhadap 62 unit akibat pelanggaran kualitas dan keamanan pangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional Rudi Setiawan mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program berskala besar tersebut.

“Program ini besar sekali, memberi makan lebih dari 60 juta orang, tapi kita terus melakukan penyempurnaan,” ujarnya.

Di kondisi tersebut, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan sendiri mengakui bahwa pemerintah justru baru mulai menggeser fokus dari kuantitas dengan ekspansi ke peningkatan kualitas.

"Saat ini BGN mulai bergerak dari persoalan kuantitas, kini mulai geser ke kualitas dengan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi [SLHS]," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, 1 April 2026.

Namun, pergeseran ini baru terjadi setelah program berjalan sekitar tiga bulan, sejak dilaksanakan serentak pada 8 Januari 2026 dengan ekspansi besar-besaran yang dinilai belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan pengawasan.

Evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan juga mencuat dari internal pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya ketidaktepatan alokasi anggaran, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang seharusnya tidak menjadi prioritas program.

Di luar persoalan tata kelola, tekanan terbesar datang dari dampak program terhadap harga pangan. Direktur Utama Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai MBG telah memicu perebutan pasokan di tingkat distributor.

“Program ini memicu perebutan pasokan karena mengambil dari produsen dan distributor utama,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini mendorong kenaikan harga di tingkat ritel, terutama untuk ayam dan telur yang menjadi komponen utama dalam program tersebut. Pedagang di pasar akhirnya menyesuaikan harga, sehingga tekanan inflasi meluas ke konsumen rumah tangga.

Bhima menilai kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tidak memperburuk tekanan harga pangan.

“MBG sebaiknya dibuat lebih targeted ke daerah miskin dan dengan tingkat stunting tinggi,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai persoalan utama terletak pada perencanaan yang tidak matang sejak awal.

“Saya bilang ini program bagus, tetapi tidak ada persiapannya yang matang,” ujarnya.

Dia menilai implementasi yang terburu-buru menyebabkan berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan hingga ketidaktepatan sasaran. Bahkan, menurutnya, program berjalan tanpa evaluasi menyeluruh meski telah muncul berbagai insiden di lapangan.

“Moratorium dulu, mau tiga bulan atau empat bulan, yang penting ditata lagi,” ujarnya.

Agus juga menyoroti dampak MBG terhadap struktur pasar pangan. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah pasar tradisional, aktivitas perdagangan justru menurun karena pasokan terserap langsung oleh jaringan distribusi program.

“Pedagang di pasar tidak ada yang beli, karena SPPG punya supplier sendiri,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi program tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada pelaku tertentu dalam rantai pasok. Minimnya keterlibatan UMKM dan pedagang tradisional memperbesar ketimpangan distribusi manfaat.

Secara struktural, persoalan MBG mencerminkan tantangan klasik dalam kebijakan pangan, yakni bagaimana menyeimbangkan intervensi negara dengan mekanisme pasar. Ketika permintaan meningkat secara tiba-tiba tanpa diikuti kesiapan pasokan dan distribusi, harga menjadi rentan bergejolak.

Dalam konteks ini, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga faktor baru dalam pembentukan harga pangan nasional.

Tanpa penyesuaian desain kebijakan, risiko distorsi pasar berpotensi semakin besar. Lonjakan permintaan yang tidak terkelola dapat memperkuat tekanan inflasi, sementara pelaku usaha kecil justru terpinggirkan dari rantai distribusi.

Di sisi lain, penghentian total program juga bukan tanpa konsekuensi, mengingat MBG menyasar kebutuhan gizi masyarakat dalam skala besar.

Dengan demikian, pilihan kebijakan mengerucut pada penyesuaian yang lebih presisi. Penajaman sasaran, perbaikan tata kelola, serta integrasi dengan ekosistem pasar menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan stabilitas harga.

Jika tidak, program berisiko menciptakan paradoks, yakni meningkatkan akses pangan di satu sisi, namun mendorong kenaikan harga yang justru membebani masyarakat luas.

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil mendongkrak kesejahteraan petani. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi sektor pangan dari hulu hingga hilir.

Amran mengatakan sekitar 160 juta petani dan peternak terlibat dalam rantai pasok kebutuhan dapur program MBG. Keterlibatan besar sektor produksi pangan itu, kata dia, berkontribusi terhadap meningkatnya pendapatan petani di berbagai daerah.

“Sekitar 160 juta petani dan peternak kita mensuplai kebutuhan dapur MBG. Ini adalah program mulia, bukan hanya untuk pemenuhan gizi, tetapi untuk kemaslahatan umat,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Februari 2026 tercatat mencapai 125,45 atau menjadi level tertinggi sepanjang sejarah. Angka tersebut naik 1,50 persen dibanding Januari 2026, didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,17 persen jauh melampaui kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,65 persen.

Secara tren, NTP menunjukkan penguatan konsisten sejak Maret 2025. Pada Maret tahun lalu, NTP berada di level 123,72, kemudian naik menjadi 125,35 pada Desember 2025 dan kembali meningkat menjadi 125,45 pada Februari 2026.

“Program Bapak Presiden Prabowo sangat berpihak pada rakyat. Ini nyata, karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengangkat kesejahteraan petani dan peternak,” ujar Amran.

Dari sisi subsektor, hortikultura mencatat kenaikan paling tinggi. NTP hortikultura melonjak dari 119,62 pada Januari menjadi 139,57 pada Februari 2026. Kenaikan juga terjadi pada subsektor perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.

Amran menilai MBG telah membentuk ekosistem ekonomi pangan yang terintegrasi, mulai dari produksi di tingkat petani hingga distribusi ke masyarakat.

“Dari sawah, kandang, hingga ke dapur MBG, semuanya terhubung. Ini menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, adil, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Dia menambahkan, meningkatnya permintaan terhadap komoditas strategis seperti beras, telur, daging ayam, dan sayuran diperkirakan akan mendorong produksi nasional sekaligus membuka peluang usaha baru di daerah.

“Ini akan menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan petani dan peternak, serta memperkuat peran UMKM di sektor pangan,” katanya.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Upaya memperkuat industri kelapa nasional terus digencarkan. PT Sasa Inti bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar diskusi strategis untuk membahas masa depan sektor ini, mulai dari hilirisasi hingga penguatan kemitraan petani.

Kolaborasi strategis bersama IPB terbentuk dalam penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Kapasitas Sistem Rantai Pasok dan Model Kemitraan Penyediaan Bahan Baku Kelapa melalui Kerja Sama Pentahelix.”

FGD ini menjadi wadah dialog multipihak untuk berbagi perspektif dan merumuskan strategi penguatan rantai pasok kelapa yang adaptif, berkelanjutan, dan inklusif. Inisiatif tersebut sejalan dengan peran Sasa sebagai pelaku industri yang mengelola fasilitas pengolahan kelapa di Minahasa Selatan, sekaligus mengembangkan berbagai program pemberdayaan petani guna meningkatkan kualitas panen dan daya saing produk berbasis kelapa.

Kelapa komoditas strategis penopang ekonomi daerah

Kelapa merupakan komoditas strategis bagi industri pangan Indonesia serta sumber penghidupan utama bagi ribuan petani. Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa Selatan, tercatat sebagai salah satu sentra produksi kelapa nasional dengan luas perkebunan mencapai 47.164 hektar dan total produksi sekitar 42.209 ton per tahun.

Potensi ini menjadikan kelapa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan penopang mata pencaharian masyarakat setempat. Namun, meningkatnya aktivitas industri pengolahan di wilayah sentra produksi turut memicu persaingan bahan baku, yang berdampak pada stabilitas pasokan dan fluktuasi harga di tingkat petani.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan sistem rantai pasok kelapa yang mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan keberlanjutan kesejahteraan petani.

“Kelapa bukan hanya bahan baku industri, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, penguatan rantai pasok harus dirancang secara komprehensif agar mampu menjawab tantangan pasar sekaligus memberi nilai tambah yang adil bagi petani,” ujar Chief Manufacturing Officer PT Sasa Inti, H. Snowerdi Sumardi dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2026.

Komitmen Sasa pada keberlanjutan ekosistem kelapa Sejalan dengan Sasa Sustainability Framework, kerangka kerja keberlanjutan yang diterapkan di seluruh rantai nilai perusahaan, Sasa telah merintis program pemberdayaan petani kelapa di Minahasa Selatan sejak 2024.

Program ini dirancang sebagai upaya jangka panjang untuk membangun ekosistem kelapa yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Melalui pengoperasian fasilitas pengolahan kelapa yang memanfaatkan hasil panen lokal, Sasa
menempati posisi strategis dalam menghubungkan produksi di tingkat petani dengan industri hilir.

Kehadiran fasilitas tersebut mendorong proses hilirisasi, memperkuat nilai tambah komoditas kelapa, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk olahan dalam negeri.

“Bagi Sasa, keberlanjutan rantai pasok tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan petani. Karena itu, kami mendorong kemitraan jangka panjang yang berfokus pada peningkatan produktivitas, kualitas panen, dan kepastian serapan hasil petani,” jelas Head of Stakeholder Relation PT Sasa Inti, Rida Atmiyanti.

Program pemberdayaan ini mencakup penguatan kemitraan hulu-hilir, edukasi agronomi berbasis praktik modern, serta pendampingan petani dalam menjaga kesinambungan pasokan.

Dengan pendekatan tersebut, penguatan rantai pasok kelapa diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap ketahanan industri sekaligus pembangunan ekonomi lokal. Pentingnya kolaborasi multipihak FGD ini diselenggarakan secara hybrid, dengan pertemuan luring di kawasan Taman Kencana, Bogor, serta partisipasi daring dari Manado dan Minahasa Selatan.

“Penguatan rantai pasok kelapa memerlukan pendekatan berbasis data, riset, dan kemitraan yang setara. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghadirkan kerangka ilmiah untuk mendukung kebijakan dan praktik di lapangan,” ujar Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian dalam bidang ilmu Pertanian Berkelanjutan, Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Hariyadi, MS.

Senada dengan hal tersebut, IPB memandang kolaborasi dengan industri sebagai langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi berbasis riset.

“Kolaborasi IPB dan Sasa merupakan contoh kemitraan akademisi–industri yang dapat memperkuat daya saing komoditas kelapa sekaligus mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan,” ungkap Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Manajemen dalam bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Berkelanjutan, Institut Pertanian Bogor,Prof.
Dr. A. Faroby Falatehan, SP, ME.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiagakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menghadapi gejolak geopolitik global dan ancaman El Nino dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan itu ditopang stok CBP yang kini telah menembus 4,5 juta ton.

Pemerintah memperkuat langkah tersebut melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029. Melalui beleid itu, negara menargetkan pengadaan gabah atau setara beras sebanyak 4 juta ton pada 2026 guna mempertebal bantalan pangan nasional.

“Sekarang insya Allah beras kita aman di saat ada geopolitik yang memanas. Stok CBP kita 4,5 juta ton. Ini pertama dalam sejarah,” kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman di Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, posisi stok yang tebal memberi ruang lebih besar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dalam struktur kebijakan baru itu, CBP juga disiapkan untuk menopang kebutuhan nasional ketika tekanan eksternal maupun gangguan iklim meningkat.

Penyaluran CBP dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2026 dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pasar umum, bantuan pangan, dan tanggap darurat bencana. Cadangan itu juga dapat diarahkan untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), pemenuhan gizi nasional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kerja sama internasional, hingga bantuan pangan luar negeri.

Amran menyampaikan penguatan stok beras saat ini merupakan capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia, posisi stok pada April biasanya berada di kisaran 2 juta ton, namun kini melonjak jauh di atas angka tersebut.

“Stok CBP kita tertinggi selama merdeka. 4,5 juta ton di seluruh Indonesia. Yang biasanya kalau April itu 2 juta ton stok di gudang, sekarang 4,5 juta ton,” ujar tokoh yang juga bertugas sebagai Menteri Pertanian itu.

Dalam catatan Bapanas, penguatan stok CBP dalam tiga tahun terakhir bergerak sangat cepat. Posisi 4,5 juta ton per awal April 2026 itu melonjak 507,5 persen dibandingkan awal April 2024 yang kala itu hanya 740,7 ribu ton.

Jika dibandingkan dengan awal April 2025, stok CBP tahun ini juga masih tumbuh 85,6 persen. Pada pekan pertama April tahun lalu, stok CBP tercatat berada di level 2,42 juta ton. Pemerintah memandang bantalan stok yang tebal penting untuk menghadapi ketidakpastian global, termasuk jika rantai pasok pangan dunia kembali terganggu. Dalam konteks domestik, cadangan itu juga menjadi instrumen antisipasi apabila musim kering mulai menekan produksi di sejumlah wilayah.

Amran menilai fenomena El Nino tidak selalu berdampak negatif terhadap produksi. Dalam kondisi tertentu, ia menyebut musim kering justru dapat menekan serangan hama dan mendukung kualitas hasil panen. “El Nino nanti justru berkah karena biasanya kurang hama, biasanya kualitas panennya luar biasa karena fotosintesis penuh. Kualitas gabahnya bagus, jadi petani bahagia,” ujarnya.

Untuk menjaga gairah produksi di tingkat petani, pemerintah tetap mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen di level Rp 6.500 per kilogram. Instrumen itu dipakai agar harga gabah tidak jatuh saat musim panen raya berlangsung.

Kebijakan HPP tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara penguatan stok nasional dan kesejahteraan petani. Pemerintah ingin penebalan CBP tidak dibayar dengan anjloknya harga gabah di tingkat produsen. “Kemudian, HPP dijaga. Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah itu Rp 6.500,” kata Amran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga gabah petani sepanjang 2025 tidak pernah jatuh di bawah HPP tersebut. Harga rerata terendah tercatat pada April 2025, yakni Rp 6.712 per kilogram. Sepanjang 2025, rerata harga pembelian gabah tercatat berada di level Rp 7.081 per kilogram berdasarkan Survei Harga Produsen Beras di Penggilingan yang dilakukan BPS secara kontinu.

REPUBLIKA.CO.ID, NGAWI -- Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan target penyerapan gabah dan beras petani sebanyak empat juta ton yang ditugaskan pemerintah kepada Bulog tahun 2026 dapat tercapai dengan kolaborasi antara Bapanas, pemda, TNI/Polri, hingga masyarakat.