BANDUNG - Eks Tim Kampanye Nasional dan Tim Kampanye Daerah (TKN-TKD) GolfPrabowo-Gibran Jawa Barat berkomitmen mengawal dan mengamankan kebijakan pemerintah. Hal itu untuk menjaga stabilitas bangsa di tengah gejolak geopolitik dunia.

Hal itu terungkap dalam kegiatan halalbihalal dan konsolidasi para relawan dan pendukung Prabowo-Gibran di Bandung. Tampak hadir dalam kegiatan ini para tokoh, aktivis, dan relawan Prabowo-Gibran yang sebelumnya terlibat pada pemenangan Kampanye Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Di antaranya, Gunadi, Irwan, Agus Teddy Sumantri, Agustin Lumbangaol dan Adhi Dwiari. Hadir juga Tepma, M. Farid, Moh. Iqbal, Nenden, Hildawati, Yudha, Afif, Rio dan Ria.

"Kami relawan dan pendukung Prabowo-Gibran di Jawa Barat yang pernah tergabung dalam TKN-TKD Golf Jawa Barat siap diaktivasi kembali. Hal ini dalam rangka menegaskan komitmen penuh untuk mengawal, mengamankan dan memastikan kebijakan pemerintahan berjalan dengan baik," kata Eks TKN Golf dan Koordinator Jawa Barat Agus Teddy Sumantri , Rabu (22/4/2026).

Menurut Teddy sapaan akrabnya, demi kesejahteraan rakyat dan stabilitas bangsa di tengah gejolak geopolitik dunia ini. Para relawan menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berhasil menjaga ketahanan ekonomi dan energi nasional.

"Para relawan yang hadir (red-eks TKN/TKD Jabar) menyampaikan bahwa langkah pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi sudah tepat. Dimana menjaga pasokan energi dan memperkuat program swasembada pangan adalah bukti nyata keberpihakan kepada rakyat kecil," ungkap Teddy sapaan akrab aktivis 98 yang tergabung dalam 98 Resolution Network ini.

Lihat video: PRABOWO TANCAP GAS! Gelar Rapat Terbatas demi Percepatan Program Prioritas Nasional!



Menurut Teddy, kebijakan ini bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Stabilitas harga BBM subsidi adalah nafas bagi rakyat, terutama kelas menengah ke bawah.

"Relawan juga menyoroti program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, serta program swasembada pangan dan energi. Mereka menilai program tersebut merupakan terobosan progresif untuk pemerataan kesejahteraan dan pendidikan," tukas Teddy.

Meski masih dalam tahap awal, kata Teddy, relawan Prabowo-Gibran Jawa Barat menegaskan siap mengawal, agar tata kelola berjalan transparan dan bebas dari kebocoran. “Kami tidak ingin niat baik Presiden disalahgunakan oleh oknum yang mencari rente. Relawan Jawa Barat akan berdiri di garis depan untuk memastikan program ini benar-benar memberi manfaat maksimal,” tegasnya.

Selain itu, relawan Prabowo-Gibran Jawa Barat yang saat itu tergabung dalam TKD Gof Jawa Barat di bawah komando Irwan Kusandiantoro didampingi Gunadi mengingatkan, pentingnya persatuan di tengah ancaman krisis global. Mereka menekankan bahwa stabilitas bukan hanya soal politik dankeamanan, tetapi juga soal ekonomi rakyat.

“Jika harga kebutuhan pokok tidak terkendali, UMKM bisa lumpuh, buruh bisakehilangan pekerjaan. Karena itu, menjaga stabilitas ekonomi adalah bentuk perjuangan bersama demi keselamatan bangsa,” ucapnya.

Kami akan menyusun panduan khusus sertifikasi halal SPPG guna memudahkan proses pengajuan sertifikasi halal

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempersiapkan instrumen kebijakan untuk mempermudah proses sertifikasi halal untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami akan menyusun panduan khusus sertifikasi halal SPPG guna memudahkan proses pengajuan sertifikasi halal, sehingga percepatan ini dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Mamat mengatakan, saat ini jumlah SPPG yang telah bersertifikat halal masih sangat sedikit, yaitu kurang lebih hanya 4.000 dari 26.000 dapur.

“BPJPH mendukung program Makan Bergizi Gratis, salah satunya melalui sertifikasi halal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Saat ini baru sekitar 4.000 SPPG yang telah bersertifikat halal dari total sekitar 26.000. Ini menjadi ruang kerja bersama yang harus kita percepat,” ujar dia.

Oleh karena itu, Mamat mengatakan BPJPH juga turut berupaya melakukan percepatan melalui pelatihan penyelia halal SPPG yang melibatkan pimpinan dan perwakilan dari 40 Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal (JPH) yang berperan memenuhi kebutuhan penyelia halal sebagai salah satu syarat utama dalam pengajuan sertifikasi halal.

“Kami berharap peran Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH dapat mengakselerasi sertifikasi halal SPPG melalui pelatihan penyelia halal. Tanpa ketersediaan penyelia halal, proses sertifikasi tidak dapat berjalan optimal,” kata Mamat.

Sementara itu, Direktur Bina Jaminan Produk Halal BPJPH Mohammad Farid Wadjdi mengatakan bahwa percepatan pelatihan penyelia halal merupakan kunci dalam mendukung keberhasilan program nasional termasuk MBG.

“Pertemuan ini sangat penting, karena kita tidak hanya bicara pelatihan, tetapi bagaimana bersama-sama mempercepat ketersediaan penyelia halal, khususnya untuk mendukung program nasional,” kata Farid.

“Pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024,” ujarnya menambahkan.

Ia menegaskan bahwa Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH juga memiliki posisi strategis sebagai mitra utama BPJPH dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) halal nasional.

“Ke depan, kita perlu meningkatkan jumlah pelatihan secara masif, mempercepat proses tanpa mengurangi kualitas, fokus pada kebutuhan prioritas seperti penyelia halal SPPG, serta memperkuat koordinasi dengan BPJPH agar tetap selaras dengan kebijakan nasional,” kata Farid.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menuntaskan pembangunan 69 titik Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 15 provinsi dalam waktu 37 hari kalender.

Proyek senilai Rp507,80 miliar tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai melalui APBN. Pembangunan dimulai sejak 25 November 2025 dan telah mencapai progres 100%.

Adapun 69 fasilitas SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pembangunan fasilitas ini bertujuan menyediakan sarana produksi makanan yang higienis, terstandar, dan efisien guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Program ini diharapkan turut menekan angka malnutrisi dan stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan penyelesaian proyek dalam waktu singkat menjadi bukti kapabilitas perseroan dalam mengerjakan proyek berskala besar.

“PTPP bangga dapat berkontribusi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Joko dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pelaksanaannya, PTPP mengandalkan sejumlah inovasi untuk mempercepat pembangunan, antara lain penggunaan sistem konstruksi modular yang memungkinkan pekerjaan dilakukan secara paralel di berbagai lokasi.

Selain itu, perseroan juga menerapkan dashboard monitoring berbasis digital yang terintegrasi untuk memantau progres proyek secara real time, mulai dari pengiriman material, tenaga kerja, hingga perkembangan di lapangan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti turut mengapresiasi penyelesaian proyek tersebut. “Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima dan dimanfaatkan. Terima kasih,” ujarnya.

Joko menambahkan, proyek ini juga diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan permintaan bahan pangan dari pelaku usaha lokal.

Ke depan, PTPP berkomitmen untuk terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat luas.

Bank Mandiri tetap mampu menunjukkan resiliensi bisnis dengan membukukan kinerja yang solid pada kuartal I 2026 di tengah tekanan global yang belum mereda akibat meningkatnya tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan internasional.

Hal itu terlihat dari laba konsolidasi bank berkode emiten BMRI sebesar Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6 persen secara year on year (YoY), dengan profitabilitas yang terjaga kokoh tercermin dari Return on Equity (ROE) di level 22,1 persen, serta fondasi permodalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) di level 19,7 persen.

Posisi ini memberikan ruang yang kuat bagi Bank Mandiri untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan menghadapi potensi gejolak pasar ke depan.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, kinerja ini merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang dijalankan secara terarah dan berdampak.

"Bank Mandiri mengedepankan semangat Sinergi Majukan Negeri melalui penguatan sinergi UMKM dan ekonomi kreatif, serta sinergi ekosistem digital. Kinerja yang kami hasilkan bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata, tetapi merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional, sejalan dengan komitmen kami untuk terus menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Riduan dikutip dari Public Expose Kuartal I-2026 Bank Mandiri, di Jakarta, Selasa (21/4).

Kinerja intermediasi Bank Mandiri pada kuartal I 2026 menunjukkan akselerasi yang konsisten di atas rata-rata industri di seluruh indikator utama.

Dari sisi penyaluran kredit, penyaluran per Maret 2026 tercatat sebesar Rp1.530 triliun atau naik 17,4 persen YoY, di atas rata-rata industri yang tumbuh 9,37 persen YoY (data OJK per Februari 2026).

Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank only tercatat sebesar Rp1.675 triliun atau meningkat 21,1 persen YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri yang sebesar 13,2 persen pada periode yang sama.

Struktur pendanaan juga semakin kuat, tercermin dari Current Account Saving Account (CASA) yang mencapai Rp1.201 triliun atau tumbuh 12,7 persen YoY. Sementara itu, produktivitas operasional semakin baik, tercermin dari perbaikan rasio BOPO ke level 58,0 persen atau membaik 3,48 persen YoY.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri M. Rizaldi menjelaskan, seluruh ekspansi bisnis ini secara konsisten diimbangi dengan pengelolaan kualitas aset yang disiplin, dengan NPL Gross bank only terjaga di level 0,98 persen atau membaik 3 bps YoY, jauh di bawah rata-rata industri sebesar 2,17 persen, didukung pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage Ratio di level 245 persen.

Pertegas Peran sebagai Mitra Strategis Pemerintah

Bank Mandiri secara aktif berperan mendukung berbagai program prioritas nasional yang berdampak langsung pada sektor riil dan masyarakat luas, mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program 3 Juta Rumah, Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam penyaluran KUR, Bank Mandiri mencatatkan realisasi sebesar Rp11 triliun hingga kuartal I 2026, menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif.

Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggunakan layanan Virtual Account Bank Mandiri untuk memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel.

Dukungan terhadap pemerataan kesejahteraan juga diwujudkan melalui pembiayaan sekitar 2.300 unit hunian dalam Program 3 Juta Rumah (FLPP), sementara di tingkat desa, Bank Mandiri mendukung aspirasi sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan.

"Bank Mandiri secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada sektor riil serta masyarakat luas," ujar Riduan.

Dorong Perluasan Dukungan UMKM

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menjelaskan, kapabilitas digital Bank Mandiri yang terus tumbuh menjadi fondasi utama dalam memperluas sinergi ekosistem dan menjangkau seluruh lapisan ekonomi nasional melalui tiga platform utama yang melayani segmen individu, bisnis, dan digitalisasi UMKM.

Livin' by Mandiri kini digunakan oleh sekitar 39 juta pengguna terdaftar, tumbuh 27 persen YoY, dengan rata-rata akuisisi sekitar 27 ribu pengguna baru setiap harinya, serta frekuensi transaksi yang tumbuh 13 persen YoY ke angka 1,24 miliar transaksi.

Bank Mandiri juga menghadirkan Livin' Call, layanan call center bebas pulsa yang terintegrasi di aplikasi Livin' by Mandiri, tersedia 24 jam sehari, 7 hari penuh, termasuk saat diakses dari luar negeri tanpa biaya sambungan internasional.

Pada segmen bisnis, Kopra by Mandiri telah melayani sekitar 335 ribu pengguna terdaftar, tumbuh 27 persen YoY, di mana 85 persen merupakan pelaku UMKM, dengan frekuensi transaksi tumbuh 13 persen YoY ke angka 395 juta transaksi.

Hal ini menunjukkan semakin kuatnya adopsi layanan digital Bank Mandiri dalam mendukung aktivitas bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi.

Sementara itu, Livin' Merchant terus memperkuat peran Bank Mandiri dalam mendorong digitalisasi UMKM. Platform ini telah digunakan oleh 3,3 juta merchant terdaftar atau tumbuh 28 persen YoY, di mana 63 persen di antaranya berasal dari kawasan non-urban.

Hal ini menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam memperluas inklusi keuangan digital hingga ke berbagai daerah.

"Seluruh kapabilitas digital Bank Mandiri sejatinya merupakan sarana untuk Bank Mandiri dapat menjangkau nasabah dengan efektif dan efisien secara operasional, bahkan hingga ke pulau-pulau terluar, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif," ujar Novita.

Peran ESG Diperkuat sebagai Penggerak Pertumbuhan Berkelanjutan

Bank Mandiri mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi dan proses bisnis melalui tiga pilar utama: Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainability Beyond Banking.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menjelaskan, pada pilar Sustainable Banking, portofolio pembiayaan berkelanjutan per Maret 2026 tercatat sebesar Rp320 triliun, tumbuh 8,8 persen YoY.

Pembiayaan itu terdiri dari pembiayaan hijau sebesar Rp167 triliun yang meningkat 12,6 persen YoY serta portofolio sosial sebesar Rp153 triliun naik 5,1 persen secara tahunan, mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar pembiayaan hijau nasional dengan pangsa di atas 35 persen di antara tiga bank besar nasional.Pada kuartal ini, perseroan mencatat pembiayaan baru sebesar Rp3,6 triliun di sektor green building dan Rp5,2 triliun di sektor pengelolaan sumber daya alam hayati.

Sejalan dengan ketentuan POJK yang mendorong pengembangan produk keuangan berkelanjutan, Bank Mandiri juga terus memperkuat sisi pendanaan, yang tercermin dari alokasi penuh dana Green Bond Tahap II sebesar Rp5 triliun.Pada pilar Sustainable Operation, Bank Mandiri menurunkan emisi operasional melalui penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, optimalisasi green building, pemasangan panel surya, serta penyediaan charging station.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak digulirkan pertama kali pada Februari 2025, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu sorotan publik. Program ini dibilang cukup mentereng karena sasarannya menjangkau pelajar, ibu hamil, dan lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan gizinya.

Saat berpidato di Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) pada 22 Februari 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 82,9 juta makanan per hari yang dapat diberikan negara kepada pelajar, ibu-ibu hamil dan menyusui, serta kalangan warga lanjut usia (lansia) pada tahun ini.

Program MBG diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. BGN dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Alokasi anggaran untuk mendukung Program MBG sangat besar. Dalam keterangan pers yang dirilis pada 30 Maret 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikelola BGN senilai Rp268 triliun.

Dari alokasi APBN tersebut, sebanyak 93% dari total alokasi APBN kepada BGN atau setara dengan Rp249 triliun, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mayoritas dari alokasi anggaran Bantuan Pemerintah di Program MBG, alokasinya untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Secara lebih rinci lagi, menurut Dadan sebanyak 70% dari Rp249 triliun dalam Program MBG, alokasinya digunakan membeli bahan baku yang pada akhirnya bergulir menggerakkan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan lain-lain.

Sementara itu, 20% lainnya dioptimalkan untuk operasional SPPG seperti biaya listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.

Dalam catatan BGN, kata Dadan Program MBG sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan mereka mendapatkan penghasilan antara Rp2,4 juta—Rp3,2 juta per bulan.

Setelah 1 tahun Program MBG berjalan, ada beragam cerita yang mewarnai. Dari sisi positif, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menemukan data yang menarik terkait dampak dari program tersebut.

Kemendikdasmen mencatat program MBG terbukti membuat jasmani siswa lebih sehat dan bersemangat. Sebagai ukurannya, tingkat kehadiran anak di sekolah meningkat.

“Jarang sekali anak yang sakit. Lebih semangat masuk sekolah,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, dalam konferensi pers 1 Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Gogot menjelaskan dari hasil studi bersama dengan LabSosio Universitas Indonesia (UI), diketahui bahwa siswa lebih bersemangat untuk bersekolah.

Bahkan, studi tersebut juga menemukan fakta bahwa MBG ini menjadi salah satu layanan yang paling diharapkan di sekolah, terutama di kalangan siswa dengan ekonomi rendah.

Gogot juga memaparkan hasil quick assessment pada 2025 terkait dampak dari pelaksanaan MBG. Dari sisi edukasi gizi, survei tersebut mencatat MBG membuat anak-anak lebih mengerti mengenai gizi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menyatakan Program MBG sangat menguntungkan para petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Perputaran uang dari program MBG ke para petani hingga peternak mencapai Rp 600 miliar per hari.

"Setiap ada aktivitas kegiatan MPG, sehari [perputaran uang] Rp1 triliun, itu Rp600 miliar di antaranya untuk pangan. Pangannya artinya apa? Ada perputaran uang di petani, di peternak, di pembudidaya ikan, dan lainnya Rp600 miliar [per hari]," katanya.

Dia menuturkan Program MBG menggerakkan ekonomi di pedesaan. Sebab, permintaan komoditas pertanian jadi meningkat.

Suwandi memaparkan, total kebutuhan beras untuk Program MBG mencapai 360.000 ton pada 2025, nilainya mencapai Rp5,16 triliun. Seiring dengan peningkatan jumlah SPPG, kebutuhan beras untuk program MBG tahun ini juga ikut naik menjadi 1,99 juta ton dengan nilai sekitar Rp30,6 triliun.

Belum lagi produk-produk pertanian lainnya. Misalnya telur ayam, kebutuhan untuk program MBG pada 2026 mencapai 1,37 juta ton dengan nilai Rp4,45 triliun. Lalu daging ayam yang kebutuhannya untuk MBG pada 2026 sebesar 990.000 ton senilai Rp41 triliun.

Permintaan sayuran untuk MBG pada 2026 sebesar 2,48 juta ton dengan nilai Rp9,92 triliun. Adapun kebutuhan buah-buahan untuk MBG pada 2026 mencapai 2,5 juta ton dengan nilai Rp22,5 triliun.

Persepsi Publik terhadap MBG

Anak-anak sedang mengonsumsi MBG/unicef

Program MBG yang telah berjalan selama 1 tahun, memperoleh respons positif dari publik. Hal itu tecermin dari survei persepsi publik yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dan Poltracking Indonesia.

Temuan Indikator Politik, sebanyak 72,8% responden yang terlibat dalam survei menyatakan kepuasaannya terhadap Program MBG. Kepuasan itu terdiri dari 12,2% responden yang sangat puas terhadap Program MBG dan 60,6% yang menyatakan cukup puas.

Adapun sebanyak 24,4% responden menyatakan ketidakpuasan dengan komposisi 19,9% responden yang kurang puas dan 4,5% responden tidak puas sama sekali.

Sementara itu, Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 55% responden menyatakan kepuasan atas keberadaan Program MBG. Komposisinya 48,1% cukup puas dan 6,9% sangat puas. Sementara itu, sebanyak 35,8% responden menyatakan ketidakpuasan.

Temuan Indikator Politik Indonesia, jika dibedah berdasarkan segmen pekerjaan responden terhadap Program MBG, tingkat kepuasan mayoritas di atas 70%. Responden yang bekerja sebagai buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/pedagang kaki lima (PKL), pengangguran, dan pekerjaan tidak tetap lainnya dengan baseline responden terbesar sebanyak 27,2%, sebanyak 75,7% di antarannya puas dengan program prioritas makan bergizi gratis tersebut.

Pandangan serupa juga di kalangan responden ibu rumah tangga yang baseline respondennya sebanyak 27,1%. Mereka yang puas dengan Program MBG mencapai 71,7%. Warga dengan pekerjaan sebagai petani, peternak, nelayan dengan baseline 17%, sebanyak 73,1% respondennya menyatakan puas dengan Program MBG.

Kelompok pekerjaan yang tidak puas dengan Program MBG terbanyak bersumber dari kalangan wiraswasta dan pengusaha. Meski mayoritas puas dengan program tersebut, tetapi ketidakpuasannya mencapai lebih dari 25% atau tepatnya sebanyak 40,4%.

Kendati kepuasan publik terhadap Program MBG cukup tinggi, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap praktik tata kelola anggaran Program MBG juga cukup besar.

Sebanyak 61,7% responden kurang mempercayai dalam tata kelola anggaran MBG tidak ada praktik korupsi. Komposisinya 45,6% responden kurang percaya dan 16,1% tidak percaya sama sekali bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran MBG.

Sebaliknya, sebanyak 33,8% masih percaya anggaran MBG tidak dikorupsi dengan sebaran 30,9% percaya dan 2,9% sangat percaya anggaran MBG bebas dari praktik korupsi.

‘Ini harus menjadi catatan kritis, ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi sejauh ini masih ditoleransi karena sifat program yang sangat populis. Program harus terus dievaluasi sehingga menjadi semakin baik. Jika tidak, dampak terhadap stabilitas politik bisa sangat besar,” bunyi salah satu kesimpulan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Sementara itu, dalam Laporan Tahunan 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi berkomitmen mendukung dua program prioritas Presiden yang saat ini berjalan yakni MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dukungan tersebut berfokus pada penguatan implementasi, kolaborasi lintas sektor, serta tata kelola data yang transparan dan akuntabel.

Pada Program MBG, Stranas PK melakukan penguatan terhadap implementasi tata kelola MBG agar selaras dengan tujuan program sebagaimana mandat Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan China untuk menggarap hilirisasi industri unggas. Kerja sama ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan ayam, telur ayam, hingga susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menekankan kerja sama ini memiliki urgensi yang penting demi mendukung keberlanjutan MBG. Saat ini, Indonesia belum dapat dibilang surplus pangan mulai dari telur hingga susu.

"Dalam perhitungan kami, program ini membutuhkan 24 juta telur per hari atau 700 juta telur lebih per tahun secara nasional," kata Anin dalam sesi pertemuan bisnis dengan gabungan pengusaha industri telur asal China di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dia mencontohkan kebutuhan stok pangan untuk kebutuhan MBG di Provinsi Aceh. Dalam perhitungan Kadin yang juga memiliki dapur MBG di seluruh Indonesia, setidaknya diperlukan 600.000 telur per hari untuk kepentingan dapur-dapur MBG di Aceh.

"Presiden Indonesia melihat ini sebagai proyek prioritas, dengan 30.000 dapur, di mana Kadin berencana untuk terlibat dalam 1.000 dari 30.000 dapur, menggunakan sumber daya kita sendiri," ujarnya.

Kerja sama kali ini merupakan terobosan bagi Kadin, terutama karena kerja sama bidang pangan memberikan efek yang sangat baik bagi ketahanan pangan negara," imbuhnya.

Seturut itu, Anin mengutarakan kebutuhan pasokan ayam potong juga mendesak. Sebab, jika stok unggas seperti ayam layak konsumsi lebih sedikit dibanding kebutuhan MBG, maka pemenuhan protein bagi para siswa yang yang menjadi target pemerintah tidak akan tercapai maksimal.

"Indonesia membutuhkan 80 juta paha ayam, per hari untuk 80 juta siswa," katanya.

Perlu diketahui gabungan pengusaha industri telur asal China yang bakal menjadi mitra Kadin memiliki spesifikasi masing-masing. Ada yang fokus pada agroteknologi untuk pengembangan produksi ayam dan produk turunannya hingga yang fokus pada hanya operasional produksi ayam hingga perusahaan yang mengatur rantai pasok.

Adapun korporasi yang terlibat mulai dari Hubei Shendi Biological Technology, Henan Xingjyi, Equipment, Shandong Yuwang Food Group, Fuzhou Min-Tai Machinery, Animal Nutrition Shenzen Red Biotechnology, Shandong bangshengda biotechnology hingga Geren Food Group.

Dalam momen sama, pimpinan delegasi industri, Wang Zhongqiang menyatakan kesiapannya untuk membangun hilirisasi industri unggas, yang dapat dimulai pada komoditas ayam dan turunannya.

"Tujuan dari bisnis ini sebenarnya, mereka (pengusaha) berharap dapat mengekspor lebih banyak produk dari China ke pasar Indonesia. Selain itu, beberapa delegasi sebenarnya memiliki rencana untuk mendirikan pabrik di Indonesia," kata dia.

Wang mengatakan kesiapan perusahaan Chinadi semua lini rantai pasok. Mulai dari suplai pakan ayam, peralatan peternakan, dan bioteknologi untuk inovasi produksi ayam dan produk turunannya.

"Kami juga memiliki salah satu rumah potong hewan yang sangat besar di China dan mereka menyembelih sekitar 120 juta ayam per tahun," ucap Wang.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia menjajaki kesepakatan dengan sejumlah perusahaan asal China untuk menggarap hilirisasi industri unggas. Kerja sama ini ditujukan pula menambal kebutuhan pasokan ayam, telur ayam hingga susu untuk kepentingan program Makan Bergizi Gratis (MBG) .

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menekankan kerja sama ini memiliki urgensi yang penting demi mendukung keberlanjutan MBG. Saat ini, Indonesia masih belum dapat dibilang surplus pangan mulai dari telur hingga susu.

"Dalam perhitungan kami, program ini membutuhkan 24 juta telur per hari atau 700 juta telur lebih per bulan secara nasional," kata Anin dalam sesi pertemuan bisnis dengan gabungan pengusaha industri telur asal China di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Kadin Institute: Program MBG Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru di Daerah



Dia mencontohkan kebutuhan stok pangan untuk kebutuhan MBG di Provinsi Aceh. Dalam perhitungan Kadin yang juga memiliki dapur MBG di seluruh Indonesia, setidaknya diperlukan 600.000 telur per hari untuk kepentingan dapur-dapur MBG di Aceh.

"Presiden Indonesia melihat ini sebagai proyek prioritas, dengan 30.000 dapur, di mana KADIN berencana untuk terlibat dalam 1.000 dari 30.000 dapur, menggunakan sumber daya kita sendiri," ujarnya.

Kerja sama kali ini merupakan terobosan bagi Kadin, terutama karena kerja sama bidang pangan memberikan efek yang sangat baik bagi ketahanan pangan negara," imbuhnya.

Presiden Prabowo Klaim Program MBG 99,99% Berhasil



Seturut itu Anin mengutarakan, kebutuhan pasokan ayam potong juga mendesak. Sebab, jika stok unggas seperti ayam layak konsumsi lebih sedikit dibanding kebutuhan MBG, maka pemenuhan protein bagi para siswa yang digadang-gadang pemerintah tidak akan tercapai maksimal.

"Indonesia membutuhkan 80 juta paha ayam, per hari untuk 80 juta siswa," katanya.

Perlu diketahui gabungan pengusaha industri telur asal China yang bakal menjadi mitra Kadin memiliki spesifikasi masing-masing. Ada yang fokus pada agroteknologi untuk pengembangan produksi ayam dan produk turunannya hingga yang fokus pada hanya operasional produksi ayam hingga perusahaan yang mengatur rantai pasok.

Adapun korporasi yang terlibat mulai dari Hubei Shendi Biological Technology, Henan Xingjyi, Equipment, Shandong Yuwang Food Group, Fuzhou Min-Tai Machinery, Animal Nutrition Shenzen Red Biotechnology, Shandong bangshengda biotechnology hingga Geren Food Group.

Dalam momen sama, pimpinan delegasi industri, Wang Zhongqiang menyatakan, kesiapannya untuk membangun hilirisasi industri unggas, yang dapat dimulai pada komoditas ayam dan turunannya.

"Tujuan dari bisnis ini sebenarnya, mereka (pengusaha) berharap dapat mengekspor lebih banyak produk dari Tiongkok ke pasar Indonesia. Selain itu, beberapa delegasi sebenarnya memiliki rencana untuk mendirikan pabrik di Indonesia," kata dia.

Wang mengatakan kesiapan perusahaan Tiongkok di semua lini rantai pasok. Mulai dari ada yang bergerak sebagai suplai pakan ayam, peralatan peternakan dan mereka yang mengurusi bioteknologi untuk inovasi produksi ayam dan produk turunannya.

"Kami juga memiliki salah satu rumah potong hewan yang sangat besar di Tiongkok dan mereka menyembelih sekitar 120 juta ayam per tahun," ucap Wang.

IDXChannel — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak nyata bagi petani di daerah. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan berkah bagi petani lokal melalui peningkatan permintaan dan stabilitas harga komoditas.

Perputaran ekonomi yang meningkat serta dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan produksi memperkuat optimisme petani untuk terus meningkatkan hasil panen demi mendukung keberlanjutan MBG.

Di Dukuh Pasah, Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, para petani mulai merasakan perubahan signifikan. Jika sebelumnya hanya bergantung pada pasar tradisional dan tengkulak, kini hasil panen mereka juga terserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Agus Irawan (34 tahun) petani asal Dukuh Pasah mengungkapkan dampak positif tersebut. Permintaan komoditas sayur-mayur yang dia tanam melonjak seiring permintaan dapur MBG, baik untuk komoditas tomat, brokoli, sawi putih, selada, hingga cabai.

“Permintaan tidak hanya dari tengkulak maupun pedagang sayur pada umumnya, tapi juga diserap oleh program MBG,” kata dia.

Agus menyebut kenaikan harga yang dirasakan petani berkisar antara 40 hingga 60 persen, bergantung jenis komoditas. Hal ini membuat dia senang dan bersemangat untuk bertani dan menjadi penopang program yang memberikan gizi kepada anak-anak Indonesia.

“Untuk peningkatan, sekitar 40 sampai 60 persen, bergantung dari jenis komoditas masing-masing sayuran,” ujarnya.

Selain peningkatan harga, dukungan pemerintah juga hadir melalui bantuan pupuk dari Dinas Pertanian Jawa Tengah. Bantuan pasokan pupuk ini turut mendorong produktivitas petani.

“Kami mendapatkan pupuk NPK dan juga pupuk ZA,” ujar dia.

Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penanaman sayuran, termasuk menghadapi musim kemarau mendatang. Dengan bantuan tersebut ia bersama kelompok tani lainnya bisa bersiap menghadapi musim kemarau di Agustus 2026.

“Dengan adanya bantuan ini, nanti kami alokasikan untuk tambahan sayur-mayur. Jadi meskipun nanti di bulan-bulan Agustus itu ada musim kemarau, itu kami juga masih menanam untuk bisa menyuplai program MBG,” kata dia.

Hal serupa disampaikan Dianto (50 tahun), anggota Kelompok Tani Ngudi Santoso. Menurutnya, program MBG mendorong petani menyesuaikan komoditas dengan kebutuhan dapur program tersebut, seperti selada, buncis, wortel, sawi, dan brokoli.

Dia juga menjelaskan perhatian besar dari Pemprov Jawa Tengah yang menyalurkan bantuan pupuk kepada petani.

“Bantuan pupuk yang dihasilkan dari dana hasil cukai tembakau ini untuk persiapan menanam sayur jelang musim kemarau,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PAN Surya Utama atau Uya Kuya menggelar sayembara bagi publik untuk menemukan pemilik akun yang memfitnah dirinya soal kepemilikan dapur 750 MBG. Uya telah menyiapkan hadiah berupa uang tunai bagi masyarakat yang telah memberi petunjuk pemilik akun tersebut

"Saya bikin sayembara ya, kita bantu juga eh aparat penegak hukum. Kalau ada yang bisa memberitahu dan memberikan data yang akurat, lengkap, akun-akun yang memfitnah saya itu siapa aja, lengkap, hubungin saya, kalau terbukti saya kasih uang," kata Uya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Uya menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap pemilik akun tersebut. Ia bakal memberi hadiah uang sebesar Rp1 juta bagi pihak yang memberikan data pemilik akun penebar fitnahnya.

"Rp1 juta masing-masing. Nah, kalau memang tepat ya, benar ya," ucap Uya.

Uya mengaku bingung dengan sejumlah hoaks yang menyasar dirinya. Ia mengaku trauma dengan insiden penjarahan yang menimpa rumahnya pada Agustus 2025. Menurutnya, insiden itu terjadi lantara ada hoaks yang dibiarkan menyangkutnya.

"Akhirnya waktu Agustus kemarin saya belajar dari pengalaman, beredarnya ribuan video hoaks dari video-video lama saya yang dijahit, dikasih tambahan tulisan-tulisan dulu apa Rp6 juta per bulan, apa segala macam," tuturnya.

"Itu kan bukan omongan saya, saya enggak pernah ngomong begitu. Tapi itu diproduksi secara masif dan orang percaya itu saya. Jadi sekarang saya enggak mau tinggal diam lagi. Mau enggak mau saya laporkan," tambah Uya.

Ia mengaku telah melaporkan sejumlah akun baik di platform X, Threads, Instagram. "Saya laporkan ke Polda Metro Jaya di cyber Polda Metro Jaya di eh Sabtu malam kemarin," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Laca Muhammad berpendapat bahwa adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadikan petani lokal lebih mudah menjual hasil panennya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat. Saat ini, kata dia, produksi beras nasional surplus 2,4 juta ton pada musim tanam pertama.

"Kelebihan tersebut dapat diserap secara efektif dengan adanya progam MBG Presiden Prabowo," katanya dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, MBG hadir dalam waktu yang tepat, karena surplus beras bisa diserap secara maksimal di dalam negeri, sehingga petani menjadi lebih sejahtera. Dia pun memberikan contoh seperti yang dialami oleh seorang petani padi dari Bojonegoro Jawa Timur Sumarno.

Setelah menandatangani kontrak kerja sama dengan SPPG wilayah Bojonegoro, Sumarno memiliki kepastian pasar untuk 1,5 ton beras per bulan dengan harga yang stabil di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Pendapatan bersihnya meningkat sebesar 22%.

Laca menambahkan, adanya program MBG juga menyerap banyak sekali tenaga kerja dan mempunyai dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Terhitung per april 2026 terdapat 25 ribu SPPG yang sudah beroperasi.

“Secara nasional, program MBG telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja," kata Laca Muhammad.

Dia mengatakan, pengurangan beban ekonomi keluarga di kelas ekonomi menengah ke bawah mampu menghemat pengeluaran pangan harian sebesar 10-15%. Kehadiran siswa juga naik sebesar 4,5% di sekolah-sekolah penerima MBG, terutama di daerah dengan indeks kerawanan pangan tinggi.

“Makan Bergizi Gratis sudah memberikan dampak nyata terhadap ekonomi, ketahanan pangan, dan pemenuhan gizi bagi 18,2 juta siswa penerima manfaat, angka tersebut masih akan bertambah lagi nanti. Dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk sama-sama memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program tersebut," kata Laca Muhammad.

MBG dinilainya bukan hanya sekadar Makan Bergizi Gratis saja, namun mesin penggerak ekonomi lokal. MBG juga dianggap membuktikan bahwa swasembada beras adalah kunci ketahanan bangsa yang nyata.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyerukan peningkatan transparansi terkait kebijakan publik dan harga komoditas-komoditas strategis pada Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 yang diperingati setiap 20 April.

“YLKI menyoroti praktik kenaikan tarif layanan di sektor strategis seperti transportasi, energi, dan air minum yang sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, akibat minimnya transparansi dalam pengambilan berbagai kebijakan publik tersebut, masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling terdampak tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan atau masukan.

Padahal, lanjut dia, kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan dan perlindungan konsumen, bukan semata-mata kepentingan bisnis atau fiskal.

“Oleh karena itu, YLKI menuntut adanya transparansi dalam penetapan tarif dan kebijakan publik, termasuk keterbukaan komponen biaya serta pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan publik yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena menimbulkan dampak yang luas di masyarakat adalah terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan, dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026, baru 2,1 juta di antaranya yang diaktifkan kembali kepesertaannya per 15 April lalu.

Niti menyatakan layanan kesehatan dan perlindungan dari produk berisiko adalah hak dasar konsumen yang harus dijamin negara, sehingga percepatan reaktivasi peserta PBI yang dinonaktifkan menjadi langkah mendesak guna memastikan tak ada masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

Selain akses terhadap layanan kesehatan, pihaknya juga menyoroti terkait produk makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Ia pun meminta pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap produk yang membahayakan kesehatan, termasuk produk adiktif serta pangan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), melalui regulasi yang tegas, pembatasan iklan, serta pengawasan yang efektif.

“Tanpa intervensi negara yang kuat, konsumen akan terus terekspos risiko kesehatan yang sistemik,” ucapnya.

Tidak hanya perbaikan terhadap tata kelola PBI BPJS Kesehatan, YLKI juga memandang pentingnya penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Niti mengatakan, MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Ia juga menekankan agar implementasi program tersebut tidak menggerus alokasi wajib belanja negara di sektor pendidikan, sehingga diperlukan transparansi dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Di samping itu, identifikasi ulang penerima manfaat penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran.

Ia juga meminta pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dalam setiap tahapan implementasi program, dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) atas setiap risiko, termasuk potensi keracunan makanan.

“Tanpa jaminan keamanan dan akuntabilitas, program (MBG) ini justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok paling rentan,” ujar Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Grab–OVO yang sepenuhnya didanai oleh sektor swasta. Melalui Command Center MBG berbasis AI, Grab–OVO memantau proses penyediaan makanan secara real-time untuk memastikan standar keamanan pangan, transparansi, dan akuntabilitas sejak dapur UMKM hingga makanan diterima di sekolah.

Nezar Patria meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Grab–OVO melalui kunjungan ke sekolah penerima manfaat, mitra UMKM yang terlibat, serta operasional Command Center MBG sebagai pusat pemantauan berbasis AI. Peninjauan ini menyoroti peran teknologi dalam mendukung tata kelola program yang lebih akuntabel, aman, dan terukur dari hulu ke hilir.

Grab–OVO menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Swasta sebagai inisiatif tanggung jawab sosial (CSR) sektor swasta yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional. Inisiatif ini menjadi contoh bagaimana sektor swasta dapat berkontribusi secara terukur dan akuntabel dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah.

Seluruh pendanaan Program MBG Swasta sepenuhnya berasal dari dana CSR Grab–OVO serta dukungan berbagai mitra swasta yang bersifat non-profit. Program ini dirancang sebagai model kontribusi sektor swasta yang melengkapi pelaksanaan MBG oleh pemerintah, dengan fokus pada keamanan pangan, tata kelola yang akuntabel, serta dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, program MBG Swasta dijalankan melalui kolaborasi lintas organisasi dan pemangku kepentingan. Grab–OVO telah bekerja sama dengan berbagai organisasi dan yayasan, antara lain PP Muhammadiyah, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU), Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB), Yayasan Benih Baik, Baja Perkasa Sentosa (Artha Graha Peduli Group), Yayasan Astra, GK Foundation, serta mitra lainnya.

Program ini juga telah dilaporkan dan dikunjungi oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Gubernur Banten, serta sejumlah kepala daerah dan pejabat kementerian terkait lainnya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, Grab–OVO menghadirkan Command Center MBG, sebuah pusat pemantauan berbasis AI yang berfungsi untuk memastikan keamanan pangan dan konsistensi standar operasional. Melalui Command Center ini, tim memantau proses penyediaan makanan secara real-time, mulai dari dapur mitra UMKM hingga makanan diterima oleh sekolah.

Pendekatan ini memungkinkan potensi risiko teridentifikasi lebih dini, sekaligus mendukung respons yang cepat dan terukur. Nezar Patria mengatakan pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik secara nyata.

"Dalam program seperti MBG, teknologi berperan penting bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan, akuntabilitas, keamanan proses, serta mitigasi risiko secara lebih dini," ujarnya dalam siaran persnya, Senin (20/4/2026).

Dia menuturkan dari peninjauan di sekolah, mitra UMKM, hingga Command Center MBG, terlihat bahwa transformasi digital dapat mendukung tata kelola program yang lebih terukur, transparan, dan terpercaya. Pengawasan manual memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika operasional di lapangan.

Melalui pemanfaatan teknologi dan pemantauan terpusat, program ini menghadirkan standar keamanan pangan yang lebih konsisten dan transparan. Dengan memanfaatkan ekosistem digital Grab–OVO, termasuk sistem monitoring, audit fisik, serta pemantauan terpusat melalui Command Center, program ini memperkuat tata kelola dan standar keamanan makanan secara menyeluruh.

Sementara Tirza Munusamy selaku Chief of Public Affairs, Grab Indonesia, mengatakan bagi mereka keamanan pangan bukan sekadar standar, tetapi soal tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak.

"Sebagai inisiatif CSR yang dijalankan oleh sektor swasta, tanggung jawab kami bukan hanya memastikan makanan tersalurkan, tetapi juga memastikan prosesnya aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pemanfaatan teknologi, kami ingin memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan siswa aman, kualitasnya terjaga, dan benar-benar memberi dampak nyata bagi tumbuh kembang mereka," kata dia.

Tokoh Penggerak Disabilitas Nasional Reda Manthovani menyampaikan program MBG swasta ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang didukung teknologi dapat menghadirkan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan.

"Melalui pemanfaatan pemantauan berbasis AI, kami dapat memastikan proses penyediaan makanan berjalan dengan standar keamanan pangan yang lebih aman, berkualitas dan transparan, sekaligus memperkuat peran UMKM lokal sebagai bagian dari ekosistem. Bagi kami, inklusi berarti memastikan setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang layak dengan proses yang dapat dipercaya," kata dia.

Seluruh proses dalam program MBG didukung oleh sistem digital yang terdokumentasi dengan baik, mulai dari deklarasi kesiapan mitra UMKM, konfirmasi pengiriman, hingga umpan balik dari pihak sekolah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas program, tetapi juga memungkinkan perbaikan berkelanjutan melalui pendampingan dan edukasi kepada mitra UMKM.

Selain memberikan manfaat langsung bagi penerima program, MBG Swasta juga melibatkan UMKM lokal sebagai mitra utama dalam rantai pasok. Melalui pendampingan berbasis AI, UMKM didorong untuk menerapkan standar kebersihan operasional yang lebih baik, serta memperkuat kapasitas usaha mereka secara berkelanjutan.

Sejak diluncurkan pada September 2024, program MBG swasta telah menjangkau 30 lebih sekolah termasuk sekolah khusus, dengan 5.000 lebih penerima manfaat baik murid maupun guru, serta melibatkan 25 lebih mitra UMKM dan kantin sekolah, serta 25 mitra pengemudi di 12 kota/kabupaten. Ke depan, Grab, OVO, dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa berkomitmen untuk terus menyempurnakan pendekatan berbasis AI ini agar kualitas dan keamanan pangan dapat terjaga secara konsisten.