JAKARTA - Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) mencermati secara serius dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga melibatkan, memanfaatkan, dan menyalahgunakan yayasan. Kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berpotensi jadi ancaman terhadap kepercayaan publik dan integritas yayasan.

Jika yayasan dipersepsikan sebagai alat korupsi, dampaknya dapat merusak citra seluruh ekosistem filantropi, termasuk yayasan atau lembaga filantropi lainnya yang selama ini bekerja jujur, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ketua Badan Pengurus PFI M. Rizal Algamar menegaskan bahwa yayasan adalah instrumen sosial yang dibangun untuk melayani kepentingan kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan berbagai tujuan publik lainnya. Karena itu, penggunaan yayasan sebagai kedok kepentingan pribadi, alat konflik kepentingan, atau saluran memperkaya pejabat negara merupakan bentuk penyimpangan yang sangat serius.

“Dalam konteks program sebesar MBG, penyalahgunaan tersebut bukan hanya mencederai hukum dan etika, tetapi juga merusak makna dasar filantropi sebagai amanah sosial. Jika dibiarkan, kasus seperti ini dapat menciptakan preseden buruk bahwa yayasan dapat dijadikan sarana korupsi, bukan sarana pelayanan publik yang bertanggung jawab,” katanya dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Lihat juga: Mengapa Kepala BGN Dicopot Malam Hari Lalu Sorenya Langsung Jadi Tersangka?!

Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan dan penegakan prinsip prinsip dan etika dalam menjalankan kegiatan filantropi, termasuk mengelola Yayasan sebagai institusi filantropi. Prinsip-prinsip dan etika itu diatur dalam Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) yang telah diterbitkan PFI sejak 2021 untuk menjaga kepercayaan publik di tengah berkembang pesatnya kegiatan filantropi.

Dugaan penyalahgunaan yayasan dalam kasus MBG secara terang benderang bertentangan dengan prinsip “kejujuran dan integritas:, “transparansi dan akuntabilitas”, “amanah dan tanggung jawab sosial”, serta “antikorupsi dan antikolusi”. “PFI memandang bahwa kode etik tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif. Kode etik harus diterjemahkan ke dalam tata kelola kelembagaan, pengawasan, audit, kepatuhan, dan penegakan sanksi yang nyata terhadap pelanggaran,” jelas Rizal.

PFI juga mendesak pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih yayasan sebagai mitra pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana MBG. Program publik yang menyangkut hak dasar anak dan keluarga tidak boleh diserahkan kepada lembaga yang belum memiliki kapasitas tata kelola yang memadai, sistem pengawasan internal yang lemah, atau kepemimpinan yang sarat konflik kepentingan.

"Pemerintah perlu menerapkan uji kelayakan yang ketat terhadap yayasan calon mitra, termasuk rekam jejak, struktur pengurus, sistem keuangan, audit, kepatuhan hukum, dan kemampuan operasional sebelum memberikan izin mengelola SPPG, " kata Rizal.

Rizal menambahkan, kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat umum bahwa status yayasan tidak otomatis menjamin integritas suatu lembaga. Publik perlu semakin kritis dalam melihat siapa pengurus yayasan, bagaimana mekanisme akuntabilitasnya, apakah laporan kegiatan dan keuangannya terbuka, serta sejauh mana lembaga tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan penerima manfaat.

Sementara bagi para pegiat filantropi, momentum ini harus dibaca sebagai panggilan untuk memperkuat tata kelola organisasi. Yayasan yang memiliki akses mengelola SPPG atau program publik lain wajib menempatkan integritas, sistem kontrol, dan kepatuhan etika sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap administratif.

Menurut Rizal, dari kasus publik bisa mendapatkan pelajaran bahwa sektor filantropi bukan zona yang kebal dari penyalahgunaan kekuasaan. Justru karena mengelola dana sosial, dana publik, dan kepercayaan masyarakat, yayasan harus tunduk pada standar etik dan tata kelola yang lebih tinggi.

Setiap yayasan yang terlibat dalam program-program strategis negara perlu memastikan adanya pemisahan yang tegas antara kepentingan sosial dan kepentingan politik, antara mandat pelayanan publik dan kepentingan pribadi, serta antara pengelolaan dana amanah dan segala bentuk transaksi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Prinsip ini harus dijaga secara konsisten oleh semua pihak.

Untuk meminimalisir dampak dari kasus ini, PFI mendorong berbagai langkah pembenahan yang bersifat segera dan sistemik. Pertama, memperkuat implementasi Kode Etik Filantropi Indonesia dengan mekanisme penilaian kepatuhan dan sanksi yang jelas.

Kedua, mewajibkan audit independen bagi yayasan yang mengelola dana publik atau program berskala besar. Ketiga, memperketat aturan konflik kepentingan, afiliasi politik, dan hubungan terafiliasi dalam struktur yayasan.

Keempat, membangun sistem pelaporan publik yang terbuka dan mudah diverifikasi masyarakat. Kelima, mengembangkan proses due diligence yang lebih ketat sebelum penunjukan yayasan sebagai mitra pelaksana program-program pemerintah, termasuk pengelolaan SPPG.

Dia menuturkan, pada akhirnya, menjaga integritas yayasan adalah pekerjaan bersama yang membutuhkan komitmen pemerintah, penegak hukum, pengurus yayasan, donor, media, dan masyarakat sipil. “Kasus MBG harus menjadi momentum koreksi menyeluruh agar yayasan kembali dipahami sebagai lembaga amanah yang melayani kepentingan publik, bukan sebagai instrumen penyimpangan,” ujarnya.

“Karena itu, PFI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya etika, tata kelola, transparansi, dan pengawasan independen agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi filantropi tidak runtuh, melainkan justru semakin kokoh setelah melalui ujian serius iini,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan dalam negeri. Kebutuhan bahan baku untuk program tersebut dinilai dapat memperluas serapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan di berbagai daerah.

Ketua Harian HKTI Bachtiar Utomo mengatakan, kebutuhan pangan yang besar dalam pelaksanaan MBG dapat membuka peluang pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal. Menurut dia, peningkatan permintaan yang berlangsung secara berkelanjutan berpotensi memberikan kepastian pasar bagi sektor pertanian.

“Semakin tinggi kebutuhan pangan untuk program MBG, semakin besar pula hasil produksi petani yang terserap. Dampaknya tentu sangat positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujar Bachtiar, Jumat (5/6/2026).

Selain memperluas pasar hasil pertanian, Bachtiar menilai program tersebut juga dapat mendorong penguatan rantai pasok pangan lokal karena melibatkan berbagai pelaku usaha mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga UMKM pengolahan pangan.

Menurut Bachtiar, keterlibatan berbagai sektor tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah, terutama jika kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari produksi lokal.

“Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ada petani yang hasil panennya terserap, UMKM yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta,” katanya.

Bachtiar menambahkan, kebutuhan distribusi dan pengolahan bahan pangan juga berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat daerah. Karena itu, penguatan koordinasi antara sektor pertanian dan pelaksanaan program dinilai penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Di sisi lain, HKTI menilai program pemenuhan gizi masyarakat perlu dibarengi dengan penguatan produksi pangan nasional agar peningkatan permintaan tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan.

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas petani sehingga kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi secara berkelanjutan,” ujar Bachtiar.

HKTI memandang program MBG dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi penguatan ekosistem pangan nasional apabila didukung oleh peningkatan kapasitas produksi, distribusi, dan keterlibatan petani dalam rantai pasok.

Program MBG turut meningkatkan serapan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu perbaikan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah.

Ketua Harian HKTI Bachtiar Utomo mengatakan Program MBG memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Program ini juga mendukung ibu hamil dan balita sehingga dapat membantu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Bachtiar dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung Program MBG turut meningkatkan serapan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal.

“Semakin tinggi kebutuhan pangan untuk Program MBG, semakin besar pula hasil produksi petani yang terserap. Dampaknya tentu sangat positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Selain meningkatkan serapan hasil pertanian, program MBG juga dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru melalui aktivitas penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga operasional dapur.

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan hingga 22 Mei 2026 Program MBG telah menyerap sekitar 1,28 juta pekerja melalui operasional 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program tersebut juga tercatat melibatkan 142.387 pemasok. Dari jumlah itu, sebanyak 59.921 merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 13.306 koperasi, 690 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 1.410 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 157 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Adapun 66.903 pemasok lainnya berasal dari berbagai penyedia bahan pangan dan jasa pendukung lainnya.

Menurut Bachtiar, Program MBG memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah karena melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku usaha jasa dalam rantai pasok pangan nasional.

“Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ada petani yang hasil panennya terserap, UMKM yang berkembang dan lapangan kerja yang tercipta,” ucap dia.

Lebih lanjut, HKTI meyakini Program MBG dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan kuat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan perekonomian daerah.

“Anak-anak mendapatkan gizi yang baik, petani semakin sejahtera, ekonomi daerah bergerak dan pada akhirnya ketahanan pangan nasional semakin kuat,” tutur Bachtiar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang merubah sejumlah arah kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) begitu resmi ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang kini menjadi tersangka korupsi.

Nanik menegaskan lembaganya kini lebih berfokus pada efisiensi anggaran hingga peningkatan kualitas program dibanding sekadar mengejar target angka penerima manfaat.

Ia mengatakan konsolidasi internal menjadi agenda pertama yang dilakukan setelah dirinya bersama jajaran pimpinan baru mulai bekerja. Salah satu fokus utama adalah memastikan penggunaan anggaran lebih efektif di tengah penyesuaian pagu yang dilakukan pemerintah.

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).

Berikut empat kebijakan utama yang mulai dijalankan Nanik setelah resmi memimpin BGN:

Kebijakan pertama adalah menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas.

Nanik mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang seperti yang direncanakan sebelumnya.

BGN kini memilih memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi besar-besaran.

"Kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujarnya.

Menurut Nanik, pendekatan tersebut diambil agar program MBG memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Kebijakan kedua adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG baru. BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.

Perbaikan mencakup sarana dapur, sistem operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bagi dapur yang tidak memenuhi standar, BGN tidak segan menghentikan sementara operasionalnya.

"Kalau dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," kata Nanik.

Ia mencontohkan, jika jumlah SPPG di suatu kecamatan sudah mencukupi kebutuhan, maka tidak akan ada penambahan dapur baru. Moratorium baru akan dicabut jika evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan layanan.

"Jadi moratorium. Nanti kalau kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu," imbuhnya.

Meski melakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN justru ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bedanya, perluasan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran negara seperti sebelumnya.

BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif pembiayaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil.

Menurut Nanik, pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat jangkauan program ke daerah yang selama ini sulit terlayani.

Selain itu, BGN tidak akan selalu membangun dapur baru di wilayah 3T. Dapur sekolah, dapur umum, atau fasilitas memasak lain yang sudah tersedia akan dioptimalkan untuk mendukung program MBG.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya," terangnya.

Kebijakan terakhir adalah memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Nanik mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekitar 9 tahun.

Karena itu, BGN kini menjadikan kelompok 3B sebagai prioritas utama penerima manfaat program MBG.

"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," jelasnya.

BGN bahkan mewajibkan setiap SPPG melayani kelompok 3B. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, operasional dapur dapat dihentikan sementara. Hal mulai menunjukkan hasil dalam dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok bumil, busui, dan balita telah mencapai sekitar 22 juta orang.

"Nah, itulah kira-kira ya, pokoknya fokus, biar anggarannya juga fokus dan targetnya tercapai," kata Nanik.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Penunjukan Naniek S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana dinilai merupakan langkah tepat untuk membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus dugaan korupsi, mark up hingga keracunan makanan.

"Dengan pergantian ini, kami berharap tidak ada lagi kasus keracunan, isu jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengadaan barang yang melanggar aturan dan mark up, maupun persoalan lain yang dapat menghambat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Aktifis 98 Resolution Network, Agustin Lumban Gaol di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, pergantian pejabat tinggi di BGN menjadi momentum melakukan pembenahan sehingga tata kelola program menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel. Kepala BGN baru diharapkan dapat menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto dan memastikan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan gizi ataupun stunting.

"Sejak dini mereka (para siswa) diperhatikan pemerintah melalui program pemenuhan gizi, mereka diharapkan tumbuh menjadi generasi mencintai bangsa, menjaga persatuan, dan memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia," tutur Agustin.

Dia menambahkan, penunjukan Naniek S Deyang sebagai Kepala BGN baru merupakan langkah tepat karena sesuai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan MBG.

Dari hasil pengamatan 98 Resolution Network, rekam jejak Naniek sebagai Wakil Kepala BGN menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin tegas dan memiliki kepekaan tinggi dalam merespons berbagai persoalan serta laporan terkait tata kelola program MBG.

"Kepala BGN tentu telah berdasarkan hasil evaluasi kinerja, bukan semata karena faktor kedekatan sehingga penunjukan Naniek S Deyang sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto sudah sesuai hasil evaluasi," tegasnya.

JAKARTA - Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), Indah Yuli Sartika, menyambut positif kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah Kepala BGN Nanik S. Deyang. Pergantian kepemimpinan menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola Program MBG yang terus berkembang dan menjangkau semakin banyak penerima manfaat di berbagai daerah.

APJI menilai program berskala nasional tersebut membutuhkan sistem yang semakin matang, terukur, dan adaptif terhadap berbagai dinamika di lapangan. Karena itu, organisasi yang telah lama berkecimpung di sektor jasa boga tersebut berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperkuat berbagai aspek teknis maupun operasional guna menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan.

"Kami berharap Kepala Badan Gizi yang baru, Ibu Nanik, bisa lebih memperbaiki lagi juknis, memperbaiki standarisasi. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru lebih matang lagi, lebih rapi lagi sistem tata kelolanya, kemudian lebih mudah prosesnya," ujar Indah saat ditemui usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI 2026 di Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).

Selain penguatan tata kelola, Indah juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional dapur MBG. Menurut organisasi tersebut, kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat sangat bergantung pada kemampuan pengelola dapur dalam menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten.

Karena itu, tema pelatihan keamanan pangan dan pencegahan keracunan makanan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rakernas APJI tahun ini. Organisasi tersebut menilai peningkatan kompetensi relawan dan pengelola dapur menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung keberhasilan program secara berkelanjutan.

"Pelatihan itu penting sekali. Banyak relawan yang tidak semuanya punya background boga. Karena itu yang kami berikan adalah pelatihan food handling, bagaimana penanganan makanan yang benar dari awal sampai akhir," kata Indah.

Lihat video: Gantikan Dadan Hindayana, Kepala BGN Baru Nanik S Deyang Buka Suara!



Melalui Satgas MBG, APJI telah melakukan pelatihan di sejumlah dapur MBG di wilayah Jabodetabek dan Palembang. Program tersebut mencakup berbagai aspek penting mulai dari kebersihan personal, penggunaan alat pelindung diri (APD), penerimaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga penyimpanan dan distribusi makanan sesuai standar keamanan pangan.

Menurut Indah, pelatihan tidak hanya diberikan dalam bentuk teori, tetapi juga praktik langsung di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan agar para pengelola dapur benar-benar memahami prosedur yang harus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. "Semua kegiatan dalam dapur dari hulu sampai hilir kami berikan pelatihan. Ada materi dan juga praktik langsung supaya teman-teman di lapangan benar-benar memahami bagaimana penanganan makanan yang baik," ujarnya.

Indah menjelaskan bahwa upaya pencegahan keracunan makanan harus dilakukan secara menyeluruh karena potensi kontaminasi dapat muncul dari berbagai faktor. Selain kualitas bahan baku, kualitas air yang digunakan dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP) juga menjadi faktor yang sangat menentukan.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada menu yang disiapkan, tetapi juga pada disiplin seluruh pihak dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan selama proses produksi berlangsung.

"Bisa dari air, bisa dari bahan baku, dan bisa juga dari food handler atau penjamah makanannya. Kalau tidak higienis dan SOP tidak dijalankan dengan baik, tentu risiko kontaminasi bisa terjadi. Karena itu seluruh proses harus benar-benar diperhatikan," kata Indah.

Indah juga mendorong agar penguatan tata kelola program menjadi salah satu prioritas dalam kepemimpinan baru BGN. Organisasi tersebut menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, termasuk sinkronisasi antara kapasitas dapur yang dibangun dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Menurut Indah, perencanaan yang lebih terukur akan membantu memastikan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus mendukung efektivitas operasional program di lapangan. Penataan yang baik juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dalam jangka panjang.

"Yang mendesak sekarang itu sistemnya. Ada daerah yang penerima manfaatnya sekitar 13 ribu, tapi dapurnya sudah lebih dari 21. Ini perlu ditata supaya operasionalnya lebih efektif dan penerima manfaat bisa dilayani secara optimal," ujar Indah.

Lebih lanjut, Indah berharap BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi profesi dan pelaku usaha jasa boga. Sebagai organisasi yang telah berdiri sejak 1988, APJI menilai pengalaman para anggotanya dalam mengelola katering industri, rumah sakit, maskapai penerbangan, hingga berbagai layanan makanan institusional dapat menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan kebijakan dan standar operasional MBG.

APJI juga berkomitmen untuk terus memperluas program pelatihan bagi pengelola dapur MBG di berbagai daerah. Organisasi tersebut meyakini kolaborasi antara pemerintah dan pelaku jasa boga akan menjadi faktor penting dalam membangun sistem yang semakin baik, sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada para penerima manfaat Program MBG.

"Kami ingin dilibatkan untuk sharing dan memberikan masukan dalam penyempurnaan juknis maupun standarisasi dapur. Ke depan, Satgas MBG APJI juga akan lebih masif turun ke dapur-dapur untuk memberikan pelatihan, sehingga pengelolaan makanan di setiap dapur MBG memiliki standar yang baik, kualitas makanan tetap terjaga, dan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat," pungkasnya

JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dikabarkan masih syok usai ditangkap penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal itu diungkapkan oleh Krisna Murti, kuasa hukum Sony Sonjaya. Menurut Krisna kliennya saat ini masih mengalami syok pascadiamankan Jampidsus Kejagung dalam kasus dugaan korupsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ya kondisinya pasti syok lah karena ketika dicopot, langsung ditangkap, ya pasti syok lah. Kondisinya dalam keadaan masih syok beliau semalam," ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Menurut Krisna, kliennya itu diamankan oleh Kejagung di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan. Saat itu, kliennya merasa kecapekan dan sudah pulang larut malam sehingga memilih beristirahat di hotel.

"Enggak ada kegiatan. Beliau lagi ngobrol, terus kemalaman, capek pulang, ya terus tidur di hotel, itu saja," katanya.

Lihat video: Terungkap? Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Disebut Jadi Awal Kasus Kepala BGN



Dia menambahkan, pihaknya bakal segera mengirimkan surat ke Jampidsus Kejagung RI meminta agar kliennya bisa menjadi Justice Collaborator. Sehingga, kliennya bisa membeberkan nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Artinya, selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang mempermainkan dapur-dapur itu. Padahal menurut Pak Sony bahwa beliau dalam tekanan, ada atensi gitu lho," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik S Deyang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), pada Senin 8 Juni 2026, mendatang. Selain Nanik, Prabowo juga akan melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan bahwa saat ini ketiga pimpinan BGN secara administratif telah memimpin untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tepat setelah penunjukannya oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

“Kalau secara administratif hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan gitu,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (5/6/2026).

Prasetyo pun membebekan dua alasan Presiden Prabowo memilih Nanik sebagai Kepala BGN untuk menggantikan Dadan Hindayana yang saat telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung karena terjerat kasus korupsi program MBG.

Menurut Prasetyo, alasan pertama adalah pengalaman Nanik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN selama beberapa bulan terakhir. Pengalaman tersebut dinilai cukup untuk memahami seluruh proses dan kegiatan yang berjalan di lingkungan BGN.

“Yang pertama, beliau kan sudah beberapa saat terakhir, beberapa bulan mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sehingga kita meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan di Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Alasan kedua, lanjut Prasetyo, adalah karakter kepemimpinan Nanik yang dinilai tegas dan disiplin dalam menjalankan tata kelola organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pemerintah, Nanik dikenal ketat dalam menerapkan standar operasional prosedur (SOP), manajemen kelembagaan, serta pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat program MBG.

“Nah, yang kedua, dalam evaluasi dan monitoring, beliau salah satu yang cukup kalau boleh dibilang sangat strict, sangat tegas terhadap yang kemarin kami sampaikan, kedisiplinan di dalam menjalankan SOP-SOP, kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima manfaat,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, berharap kepemimpinan Nanik bersama dua wakil kepala yang baru dapat mempercepat proses pembenahan dan perbaikan tata kelola di BGN, sekaligus memastikan program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Jadi itu beberapa dasar pertimbangan untuk kita minta ke beliau yang kemudian dibantu oleh dua wakil yang baru untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri aliran dana dari tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke tersangka Dadan Hindayana dkk.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Dadan dkk diduga ikut menikmati insentif harian yang diberikan kepada SPPG. Sebagaimana diketahui, setiap SPPG mendapatkan insentif Rp6 juta per hari.

"Kurang lebih yang 6 juta itu. Yang per hari kan," ujar Syarief di Kejagung, dikutip Jumat (5/6/2026).

Hanya saja, Syarief belum memerinci modus dari eks Bos BGN itu dalam meraup untung dari insentif harian SPPG. Pasalnya, saat ini hal tersebut masih didalami.

Namun demikian, Syarief menyatakan bahwa peran dari Dadan Cs dalam kasus tata kelola program prioritas Presiden ini berhubungan dengan kewenangan masing-masing tersangka.

"Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tiga tersangka dalam perkara MBG ini, di antaranya Dadan selaku mantan Kepala BGN. Dua lainnya adalah eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung.

Tiga tersangka ini diduga telah meloloskan sejumlah yayasan mitra SPPG yang terafiliasi dengan mereka meskipun tidak memenuhi syarat. Selain itu, ketiganya diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG.

Adapun rincian pengadaan tersebut meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan ke PT YAT. Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta diduga terjadi mark up.

Selain itu, pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci.

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (Garuda) Nofalia Heikal Safar berkomitmen mewujudkan Generasi Emas 2045. Salah satunya dengan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Heikal saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu 3 Juni 2026.

Kegiatan tersebut diikuti 12.173 pelaksana dan mitra Program MBG dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Nofalia menyimak secara langsung arahan Presiden Prabowo terkait penguatan serta percepatan implementasi Program MBG di berbagai daerah.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat Program MBG. Prabowo juga menyarankan agar telur yang disajikan kepada anak-anak diberikan dalam bentuk telur rebus atau telur ceplok dibandingkan telur dadar, guna menjaga kandungan gizinya tetap optimal.

Termasuk pentingnya porsi lauk ayam yang memadai agar kebutuhan protein dan nutrisi anak-anak dapat terpenuhi dengan baik. Arahan tersebut mendapat sambutan positif dari para peserta, termasuk pengelola dapur MBG dari berbagai daerah yang hadir dalam konsolidasi nasional tersebut.

Heikal menyampaikan apresiasinya atas perhatian Presiden terhadap detail kualitas makanan dalam Program MBG. Menurut dia, perhatian terhadap aspek teknis tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

"Program MBG bukan sekadar bantuan pangan, tetapi merupakan investasi besar untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing," ujar Nofalia Heikal Safar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Heikal menambahkan, Garuda yang dipimpinnya berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, dan ibu hamil, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting serta memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pelibatan pelaku usaha lokal.

Dalam pelaksanaannya, pihaknya aktif melakukan inspeksi ke berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, guna memastikan standar kualitas makanan tetap terjaga. Organisasi tersebut juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan keamanan pangan.

"Kami juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelaku UMKM kuliner hingga tokoh publik, untuk memperkuat sosialisasi dan dukungan terhadap Program MBG," paparnya.

Nofalia mengaku telah menjangkau puluhan provinsi di Indonesia dan melakukan kunjungan ke sejumlah negara, termasuk Turki dan China, sebagai bagian dari studi banding terkait pengelolaan dapur dan program pangan bergizi.

Menurutnya, Konsolidasi Nasional Program MBG menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, mitra pelaksana, dan masyarakat dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.

"Kami siap mengikuti arahan Presiden untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis demi terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045," ucapnya.

Hadir dalam agenda nasional tersebut di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Kepala Badan Komunikasi Presiden Muhammad Qodari, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Dr. Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Selain itu, kegiatan juga dihadiri para kepala kantor pelayanan gizi, koordinator wilayah, mitra pengelola dapur MBG dari berbagai daerah, serta motivator internasional Tony Robbins.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkapkan pihaknya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 diperkirakan tidak mencapai target 82,9 juta orang.

Menurut Nanik, BGN kini lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksanaan program dibanding mengejar jumlah penerima manfaat.

"Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

"Sehingga, bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta (penerima), tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi," sambungnya.

Selain itu, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar anggaran lebih tepat sasaran.

Nanik mengatakan sekolah-sekolah mahal atau yang dinilai mampu secara ekonomi akan dievaluasi apakah masih membutuhkan MBG atau tidak.

"Kalau ada sekolah-sekolah yang mahal, kita tanya apakah masih perlu MBG? Nah ini yang kita alihkan ke 3T. Jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus selama ini," ujarnya.

Nanik menyebut BGN kini memprioritaskan perluasan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, program juga difokuskan kepada kelompok yang disebut sebagai 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Nanik mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah BGN berdiskusi dengan para pakar, termasuk dokter anak dan ahli gizi.

Oleh karena itu, BGN kini mengarahkan program MBG untuk memperkuat intervensi gizi pada kelompok tersebut.

"Mereka mengatakan bahwa intervensi paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita kejar ke sana," ujar Nanik.

Ia juga mengungkapkan BGN telah mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani kelompok 3B. Jika tidak dilaksanakan, mereka akan di-suspend.

Menurut Nanik, kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif dalam beberapa pekan terakhir dengan penambahan sekitar 22 juta penerima manfaat yang masuk dalam kelompok 3B.

[Gambas:Youtube]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka peluang memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Nanik, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi.

Ia menjelaskan pemerintah kini menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Selain itu, perusahaan yang berinvestasi di daerah terpencil juga didorong memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung penyediaan dapur MBG.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," ujar Nanik.

Ia mengatakan pendekatan di wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan karena jumlah penerima manfaat di sejumlah lokasi relatif sedikit.

Oleh karena itu, BGN tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru apabila tersedia fasilitas yang masih layak digunakan.

"Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik.

"Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru," jelasnya.

Lebih lanjut, Nanik menegaskan efisiensi anggaran menjadi fokus utama BGN setelah anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun.

Meski demikian, ia memastikan penghematan tidak akan mengurangi sasaran penerima manfaat.

Dalam rangka efisiensi, BGN menyiapkan empat langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta memperluas pelaksanaan MBG di wilayah 3T dengan skema yang tidak membebani APBN.

Nanik menambahkan dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi hingga berpotensi dihentikan sementara operasionalnya.

"Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujarnya.

[Gambas:Youtube]