Kami akan menyusun panduan khusus sertifikasi halal SPPG guna memudahkan proses pengajuan sertifikasi halal

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempersiapkan instrumen kebijakan untuk mempermudah proses sertifikasi halal untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami akan menyusun panduan khusus sertifikasi halal SPPG guna memudahkan proses pengajuan sertifikasi halal, sehingga percepatan ini dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Mamat mengatakan, saat ini jumlah SPPG yang telah bersertifikat halal masih sangat sedikit, yaitu kurang lebih hanya 4.000 dari 26.000 dapur.

“BPJPH mendukung program Makan Bergizi Gratis, salah satunya melalui sertifikasi halal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Saat ini baru sekitar 4.000 SPPG yang telah bersertifikat halal dari total sekitar 26.000. Ini menjadi ruang kerja bersama yang harus kita percepat,” ujar dia.

Oleh karena itu, Mamat mengatakan BPJPH juga turut berupaya melakukan percepatan melalui pelatihan penyelia halal SPPG yang melibatkan pimpinan dan perwakilan dari 40 Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal (JPH) yang berperan memenuhi kebutuhan penyelia halal sebagai salah satu syarat utama dalam pengajuan sertifikasi halal.

“Kami berharap peran Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH dapat mengakselerasi sertifikasi halal SPPG melalui pelatihan penyelia halal. Tanpa ketersediaan penyelia halal, proses sertifikasi tidak dapat berjalan optimal,” kata Mamat.

Sementara itu, Direktur Bina Jaminan Produk Halal BPJPH Mohammad Farid Wadjdi mengatakan bahwa percepatan pelatihan penyelia halal merupakan kunci dalam mendukung keberhasilan program nasional termasuk MBG.

“Pertemuan ini sangat penting, karena kita tidak hanya bicara pelatihan, tetapi bagaimana bersama-sama mempercepat ketersediaan penyelia halal, khususnya untuk mendukung program nasional,” kata Farid.

“Pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024,” ujarnya menambahkan.

Ia menegaskan bahwa Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH juga memiliki posisi strategis sebagai mitra utama BPJPH dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) halal nasional.

“Ke depan, kita perlu meningkatkan jumlah pelatihan secara masif, mempercepat proses tanpa mengurangi kualitas, fokus pada kebutuhan prioritas seperti penyelia halal SPPG, serta memperkuat koordinasi dengan BPJPH agar tetap selaras dengan kebijakan nasional,” kata Farid.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan di bawah naungan Danantara Indonesia, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil menyelesaikan Proyek Pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 69 titik lokasi yang tersebar di 15 provinsi Indonesia dalam kurun waktu 37 hari.

Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp507,80 miliar ini berhasil diselesaikan perseroan dalam waktu 37 hari kalender, terhitung sejak 25 November 2025 dengan capaian progres 100 persen.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti kapabilitas perseroan dalam mengerjakan proyek berskala besar dengan waktu yang sangat terbatas.

Pihaknya merasa bangga dapat berkontribusi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Proyek ini juga sejalan dengan agenda prioritas nasional dalam Asta Cita, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dan pembangunan yang inklusif serta merata di berbagai wilayah,” ujar Joko.

Adapun, sebanyak 69 titik lokasi yang telah diselesaikan berada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Proyek Pembangunan Gedung SPPG 3 Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari dukungan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terhadap program MBG yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Joko menyebut pembangunan fasilitas SPPG merupakan upaya pemerintah dalam mendukung program MBG, yang bertujuan menyediakan fasilitas produksi makanan yang higienis, terstandar, dan efisien.

“Fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka malnutrisi dan stunting, meningkatkan konsentrasi serta prestasi belajar, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga,” ujar Joko.

Dalam pelaksanaannya, perseroan mengedepankan berbagai inovasi guna memastikan proyek dapat diselesaikan secara cepat dan berkualitas.

Adapun, salah satu inovasi utama yang diterapkan adalah penggunaan sistem konstruksi modular, yang memungkinkan percepatan pembangunan di berbagai lokasi secara simultan.

Selain itu, perseroan juga mengimplementasikan dashboard monitoring progress berbasis digital yang terintegrasi.

Sistem ini mampu meng-generate berbagai informasi penting secara real-time, mulai dari progres di setiap titik lokasi, monitoring pengiriman material, data personel lapangan, jumlah tenaga kerja, laporan harian, hingga dokumentasi perkembangan proyek di lapangan.

“Keunikan proyek terletak pada cakupan wilayahnya yang luas dan tersebar, sehingga membutuhkan strategi manajemen proyek yang adaptif, koordinasi lintas wilayah yang kuat, serta pengendalian mutu yang konsisten di setiap titik pembangunan,” ujar Joko.

Lebih lanjut, perseroan berharap pembangunan SPPG dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan permintaan terhadap bahan pangan dari petani dan pelaku usaha setempat.

“Keberhasilan penyelesaian proyek ini dalam waktu singkat tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak serta penerapan inovasi konstruksi dan digitalisasi yang kami lakukan,” ujar Joko.

Ke depan, perseroan berkomitmen akan terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, namun juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat luas.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti turut memberikan apresiasinya atas penyelesaian proyek ini. “Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima & dimanfaatkan. Terima kasih,” ujar Diana.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menuntaskan pembangunan 69 titik Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 15 provinsi dalam waktu 37 hari kalender.

Proyek senilai Rp507,80 miliar tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai melalui APBN. Pembangunan dimulai sejak 25 November 2025 dan telah mencapai progres 100%.

Adapun 69 fasilitas SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pembangunan fasilitas ini bertujuan menyediakan sarana produksi makanan yang higienis, terstandar, dan efisien guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Program ini diharapkan turut menekan angka malnutrisi dan stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan penyelesaian proyek dalam waktu singkat menjadi bukti kapabilitas perseroan dalam mengerjakan proyek berskala besar.

“PTPP bangga dapat berkontribusi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Joko dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pelaksanaannya, PTPP mengandalkan sejumlah inovasi untuk mempercepat pembangunan, antara lain penggunaan sistem konstruksi modular yang memungkinkan pekerjaan dilakukan secara paralel di berbagai lokasi.

Selain itu, perseroan juga menerapkan dashboard monitoring berbasis digital yang terintegrasi untuk memantau progres proyek secara real time, mulai dari pengiriman material, tenaga kerja, hingga perkembangan di lapangan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti turut mengapresiasi penyelesaian proyek tersebut. “Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima dan dimanfaatkan. Terima kasih,” ujarnya.

Joko menambahkan, proyek ini juga diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan permintaan bahan pangan dari pelaku usaha lokal.

Ke depan, PTPP berkomitmen untuk terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat luas.

IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) merampungkan proyek pembangunan 69 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 15 provinsi di Indonesia.

Proyek ini memiliki nilai kontrak Rp507,80 miliar yang diselesaikan dalam waktu 37 hari kalender, terhitung sejak 25 November 2025.

"PTPP bangga dapat berkontribusi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," kata Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (22/4/2026).

Adapun pembangunan 69 titik SPPG ini tersebar di 15 provinsi di Indonesia, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti menambahkan, pembangunan fasilitas SPPG merupakan bagian dari dukungan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka malnutrisi dan stunting, meningkatkan konsentrasi serta prestasi belajar, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga.

"Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima & dimanfaatkan. Terima kasih,” ujarnya.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak digulirkan pertama kali pada Februari 2025, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu sorotan publik. Program ini dibilang cukup mentereng karena sasarannya menjangkau pelajar, ibu hamil, dan lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan gizinya.

Saat berpidato di Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) pada 22 Februari 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 82,9 juta makanan per hari yang dapat diberikan negara kepada pelajar, ibu-ibu hamil dan menyusui, serta kalangan warga lanjut usia (lansia) pada tahun ini.

Program MBG diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. BGN dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Alokasi anggaran untuk mendukung Program MBG sangat besar. Dalam keterangan pers yang dirilis pada 30 Maret 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikelola BGN senilai Rp268 triliun.

Dari alokasi APBN tersebut, sebanyak 93% dari total alokasi APBN kepada BGN atau setara dengan Rp249 triliun, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mayoritas dari alokasi anggaran Bantuan Pemerintah di Program MBG, alokasinya untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Secara lebih rinci lagi, menurut Dadan sebanyak 70% dari Rp249 triliun dalam Program MBG, alokasinya digunakan membeli bahan baku yang pada akhirnya bergulir menggerakkan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan lain-lain.

Sementara itu, 20% lainnya dioptimalkan untuk operasional SPPG seperti biaya listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.

Dalam catatan BGN, kata Dadan Program MBG sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan mereka mendapatkan penghasilan antara Rp2,4 juta—Rp3,2 juta per bulan.

Setelah 1 tahun Program MBG berjalan, ada beragam cerita yang mewarnai. Dari sisi positif, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menemukan data yang menarik terkait dampak dari program tersebut.

Kemendikdasmen mencatat program MBG terbukti membuat jasmani siswa lebih sehat dan bersemangat. Sebagai ukurannya, tingkat kehadiran anak di sekolah meningkat.

“Jarang sekali anak yang sakit. Lebih semangat masuk sekolah,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, dalam konferensi pers 1 Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Gogot menjelaskan dari hasil studi bersama dengan LabSosio Universitas Indonesia (UI), diketahui bahwa siswa lebih bersemangat untuk bersekolah.

Bahkan, studi tersebut juga menemukan fakta bahwa MBG ini menjadi salah satu layanan yang paling diharapkan di sekolah, terutama di kalangan siswa dengan ekonomi rendah.

Gogot juga memaparkan hasil quick assessment pada 2025 terkait dampak dari pelaksanaan MBG. Dari sisi edukasi gizi, survei tersebut mencatat MBG membuat anak-anak lebih mengerti mengenai gizi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menyatakan Program MBG sangat menguntungkan para petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Perputaran uang dari program MBG ke para petani hingga peternak mencapai Rp 600 miliar per hari.

"Setiap ada aktivitas kegiatan MPG, sehari [perputaran uang] Rp1 triliun, itu Rp600 miliar di antaranya untuk pangan. Pangannya artinya apa? Ada perputaran uang di petani, di peternak, di pembudidaya ikan, dan lainnya Rp600 miliar [per hari]," katanya.

Dia menuturkan Program MBG menggerakkan ekonomi di pedesaan. Sebab, permintaan komoditas pertanian jadi meningkat.

Suwandi memaparkan, total kebutuhan beras untuk Program MBG mencapai 360.000 ton pada 2025, nilainya mencapai Rp5,16 triliun. Seiring dengan peningkatan jumlah SPPG, kebutuhan beras untuk program MBG tahun ini juga ikut naik menjadi 1,99 juta ton dengan nilai sekitar Rp30,6 triliun.

Belum lagi produk-produk pertanian lainnya. Misalnya telur ayam, kebutuhan untuk program MBG pada 2026 mencapai 1,37 juta ton dengan nilai Rp4,45 triliun. Lalu daging ayam yang kebutuhannya untuk MBG pada 2026 sebesar 990.000 ton senilai Rp41 triliun.

Permintaan sayuran untuk MBG pada 2026 sebesar 2,48 juta ton dengan nilai Rp9,92 triliun. Adapun kebutuhan buah-buahan untuk MBG pada 2026 mencapai 2,5 juta ton dengan nilai Rp22,5 triliun.

Persepsi Publik terhadap MBG

Anak-anak sedang mengonsumsi MBG/unicef

Program MBG yang telah berjalan selama 1 tahun, memperoleh respons positif dari publik. Hal itu tecermin dari survei persepsi publik yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dan Poltracking Indonesia.

Temuan Indikator Politik, sebanyak 72,8% responden yang terlibat dalam survei menyatakan kepuasaannya terhadap Program MBG. Kepuasan itu terdiri dari 12,2% responden yang sangat puas terhadap Program MBG dan 60,6% yang menyatakan cukup puas.

Adapun sebanyak 24,4% responden menyatakan ketidakpuasan dengan komposisi 19,9% responden yang kurang puas dan 4,5% responden tidak puas sama sekali.

Sementara itu, Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 55% responden menyatakan kepuasan atas keberadaan Program MBG. Komposisinya 48,1% cukup puas dan 6,9% sangat puas. Sementara itu, sebanyak 35,8% responden menyatakan ketidakpuasan.

Temuan Indikator Politik Indonesia, jika dibedah berdasarkan segmen pekerjaan responden terhadap Program MBG, tingkat kepuasan mayoritas di atas 70%. Responden yang bekerja sebagai buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/pedagang kaki lima (PKL), pengangguran, dan pekerjaan tidak tetap lainnya dengan baseline responden terbesar sebanyak 27,2%, sebanyak 75,7% di antarannya puas dengan program prioritas makan bergizi gratis tersebut.

Pandangan serupa juga di kalangan responden ibu rumah tangga yang baseline respondennya sebanyak 27,1%. Mereka yang puas dengan Program MBG mencapai 71,7%. Warga dengan pekerjaan sebagai petani, peternak, nelayan dengan baseline 17%, sebanyak 73,1% respondennya menyatakan puas dengan Program MBG.

Kelompok pekerjaan yang tidak puas dengan Program MBG terbanyak bersumber dari kalangan wiraswasta dan pengusaha. Meski mayoritas puas dengan program tersebut, tetapi ketidakpuasannya mencapai lebih dari 25% atau tepatnya sebanyak 40,4%.

Kendati kepuasan publik terhadap Program MBG cukup tinggi, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap praktik tata kelola anggaran Program MBG juga cukup besar.

Sebanyak 61,7% responden kurang mempercayai dalam tata kelola anggaran MBG tidak ada praktik korupsi. Komposisinya 45,6% responden kurang percaya dan 16,1% tidak percaya sama sekali bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran MBG.

Sebaliknya, sebanyak 33,8% masih percaya anggaran MBG tidak dikorupsi dengan sebaran 30,9% percaya dan 2,9% sangat percaya anggaran MBG bebas dari praktik korupsi.

‘Ini harus menjadi catatan kritis, ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi sejauh ini masih ditoleransi karena sifat program yang sangat populis. Program harus terus dievaluasi sehingga menjadi semakin baik. Jika tidak, dampak terhadap stabilitas politik bisa sangat besar,” bunyi salah satu kesimpulan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Sementara itu, dalam Laporan Tahunan 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi berkomitmen mendukung dua program prioritas Presiden yang saat ini berjalan yakni MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dukungan tersebut berfokus pada penguatan implementasi, kolaborasi lintas sektor, serta tata kelola data yang transparan dan akuntabel.

Pada Program MBG, Stranas PK melakukan penguatan terhadap implementasi tata kelola MBG agar selaras dengan tujuan program sebagaimana mandat Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PAN Surya Utama atau Uya Kuya menggelar sayembara bagi publik untuk menemukan pemilik akun yang memfitnah dirinya soal kepemilikan dapur 750 MBG. Uya telah menyiapkan hadiah berupa uang tunai bagi masyarakat yang telah memberi petunjuk pemilik akun tersebut

"Saya bikin sayembara ya, kita bantu juga eh aparat penegak hukum. Kalau ada yang bisa memberitahu dan memberikan data yang akurat, lengkap, akun-akun yang memfitnah saya itu siapa aja, lengkap, hubungin saya, kalau terbukti saya kasih uang," kata Uya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Uya menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap pemilik akun tersebut. Ia bakal memberi hadiah uang sebesar Rp1 juta bagi pihak yang memberikan data pemilik akun penebar fitnahnya.

"Rp1 juta masing-masing. Nah, kalau memang tepat ya, benar ya," ucap Uya.

Uya mengaku bingung dengan sejumlah hoaks yang menyasar dirinya. Ia mengaku trauma dengan insiden penjarahan yang menimpa rumahnya pada Agustus 2025. Menurutnya, insiden itu terjadi lantara ada hoaks yang dibiarkan menyangkutnya.

"Akhirnya waktu Agustus kemarin saya belajar dari pengalaman, beredarnya ribuan video hoaks dari video-video lama saya yang dijahit, dikasih tambahan tulisan-tulisan dulu apa Rp6 juta per bulan, apa segala macam," tuturnya.

"Itu kan bukan omongan saya, saya enggak pernah ngomong begitu. Tapi itu diproduksi secara masif dan orang percaya itu saya. Jadi sekarang saya enggak mau tinggal diam lagi. Mau enggak mau saya laporkan," tambah Uya.

Ia mengaku telah melaporkan sejumlah akun baik di platform X, Threads, Instagram. "Saya laporkan ke Polda Metro Jaya di cyber Polda Metro Jaya di eh Sabtu malam kemarin," pungkasnya.

Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian strategis dalam pembangunan nasional.

“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa.

Kedua dapur MBG tersebut berada di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan dasar yang merata hingga wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat peran PLBN sebagai pusat pelayanan dan penggerak kesejahteraan masyarakat.

Dody menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan layanan gizi yang mendesak, termasuk kawasan perbatasan.

“Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan,” ujar Menteri Dody.

Dengan selesainya pembangunan SPPG di PLBN Wini dan Motamasin, fasilitas ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Selain meningkatkan kualitas gizi, keberadaan dapur MBG juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal.

Pembangunan kedua SPPG dilaksanakan Kementerian PU melalui Satuan Kerja Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis Kementerian PU, dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan Konsultan Supervisi PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Kedua SPPG tersebut dilengkapi dengan fasilitas dapur utama, area cuci alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, tempat parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memastikan standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, tersedia pula infrastruktur pendukung seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), serta penataan lanskap kawasan.

SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 m² di Kabupaten Timor Tengah Utara, sementara SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 m² di Kabupaten Malaka.

Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan merupakan bagian dari upaya memperkuat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan SPPG ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas layanan gizi, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan setiap anak Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan, mendapatkan akses gizi yang layak.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan misi pemenuhan gizi nasional dalam menjalankan program makan bergizi, tidak semata berorientasi pada keuntungan.

“Kita ini supplier SPPG, program makan bergizi itu bukan hanya urusan bisnis. Kita membawa misi memajukan peradaban Indonesia,” kata Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas usai menghadiri Ceramah dan Dialog dengan Kepala SPPG dan Mitra Yayasan se-Banyumas di Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan program makan bergizi yang dijalankan melalui SPPG merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Menurut dia, pemenuhan gizi yang baik akan berdampak langsung pada tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik maupun kemampuan kognitif.

Ia menilai generasi muda yang sehat dan cerdas menjadi kunci utama agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di tengah dinamika global yang semakin kompetitif.

Oleh karena itu, keberadaan SPPG harus dipandang sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional.

“Misi kita membangun anak-anak Indonesia sehat fisiknya, sehat otaknya, cerdas, agar bisa bersaing dengan negara-negara lain,” katanya.

Meskipun keuntungan tetap menjadi bagian dari operasional SPPG, ia mengatakan hal tersebut bukan tujuan utama.

Menurut dia, keberlanjutan program justru ditentukan oleh komitmen pengelola dalam menjaga kualitas layanan serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan SPPG.

Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, mengingat program tersebut menyangkut masa depan generasi bangsa.

Selain itu, ia mengajak para kepala SPPG dan mitra yayasan untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan ketulusan.

Menurut dia, keberhasilan program makan bergizi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh semangat pengabdian dari para pelaksana di lapangan.

“Saya minta kerja pakai hati, pakai cinta kepada Merah Putih, cinta kepada anak-anak kita,” katanya.

Kegiatan Ceramah dan Dialog bertema Pengelolaan SPPG yang Amanah dan Profesional tersebut diikuti 300 kepala SPPG dan mitra yayasan se-Banyumas.

Forum tersebut menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas pengelola, serta menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat semakin solid dalam mendukung program makan bergizi nasional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Barat (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis untuk menyerap bahan pangan dari desa agar roda ekonomi lokal bisa bergerak cepat.

"Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM," ujar dia saat melakukan kunjungan kerja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut menjelaskan kebijakan itu bertujuan menciptakan rantai ekonomi yang saling menguatkan satu sama lain.

Menurut dia, program pemenuhan gizi tidak hanya berdampak terhadap kesehatan anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha masyarakat desa dan mewujudkan kedaulatan pangan.

"Usaha desa saling bekerja sama, sehingga ekonomi desa tumbuh, anak menjadi sehat, dan pangan berdaulat," kata Zulhas.

Lebih lanjut ia menyampaikan integrasi antara program gizi dan penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pelaku usaha di desa yang terlibat langsung dalam penyediaan bahan baku pangan bagi SPPG membuat rantai pasok pangan menjadi lebih pendek, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

"Program makan bergizi bukan hanya sekadar memberikan makan, tapi membantu masa depan Indonesia yang hebat," ujar Zulhas.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional dari rencana SPPG sebanyak 28.562 unit saat ini yang sudah beroperasi mencapai 23.597 unit atau setara 83 persen dari total rencana pembangunan SPPG tersebut.

Adapun jumlah SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru sebanyak 7.204 unit SPGG di seluruh Indonesia. Daerah yang memiliki rasio SLHS terbanyak terhadap SPPG beroperasi adalah Nusa Tenggara Barat dengan angka mencapai 65,64 persen.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 52,37 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga pertengahan April 2026.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 15 April 2026, total 13.576 SPPG sudah memiliki sertifikat tersebut dari 25.925 unit yang beroperasi.

Sementara itu, jika dihitung dari jumlah SPPG yang telah mengajukan permohonan, capaian sertifikasi mencapai 81,39 persen dari total 16.681 SPPG.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyebut capaian ini meningkat signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.

"Alhamdulillah, saat saya masuk akhir September 2025, SLHS baru 39 SPPG. Sekarang sudah 25 ribu lebih," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (16/4).

Nanik menegaskan pemerintah menargetkan seluruh SPPG segera memenuhi standar higiene sanitasi dalam waktu dekat.

"Target saya, bulan Juni semua SPPG sudah mendaftar dan bulan Agustus seluruh SPPG sudah ber-SLHS," tegasnya.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong percepatan proses sertifikasi melalui koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kemenkes dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program MBG terus mendorong Kemenkes dan Kemendagri untuk membantu mempercepat proses SLHS, namun tetap harus mengacu pada persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh SPPG," tuturnya.

Di sisi lain, Nanik menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi kewajiban administratif, khususnya yang belum mengajukan sertifikasi.

"Untuk SPPG yang belum mendaftar SLHS, kami akan instruksikan dilakukan suspensi atau penghentian sementara operasional," tegasnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan jaminan kualitas dan keamanan sehingga sertifikasi higiene sanitasi dinilai menjadi syarat penting agar layanan tetap aman dan layak bagi masyarakat.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut investasi masyarakat untuk membangun dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia mencapai Rp54 triliun.

“Kurang lebih sudah Rp54 triliun uang investor bergerak di sektor pembangunan SPPG,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat peresmian SPPG Cijujung 03 di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/4/2026).

Dadan mengatakan hingga saat ini terdapat sekitar 27.000 SPPG yang telah beroperasi dari Sabang hingga Merauke dan seluruhnya dibangun melalui investasi masyarakat serta mitra.

Dia menjelaskan, pembangunan SPPG oleh masyarakat jauh lebih cepat dibandingkan jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Pada 2025, BGN memiliki anggaran sekitar Rp6 triliun, tapi hanya mampu membangun 315 unit dan belum seluruhnya dapat dioperasikan.

Sebaliknya, keterlibatan investor memungkinkan percepatan pembangunan dapur MBG secara masif di berbagai daerah.

Dadan menyebut, selama proses pembangunan, satu unit SPPG mampu menyerap sekitar 15-20 tenaga kerja lokal serta mendorong perputaran material di daerah.

Setelah beroperasi, setiap SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, sekitar 20% anggaran digunakan untuk operasional, termasuk menggaji 47 relawan lokal dengan kisaran pendapatan Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per orang, serta 10 persen untuk pengembalian investasi.

“Sekarang tidak pernah terdengar lagi ada produk pertanian yang dibuang-buang, semua termanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar dia.

Dia menambahkan, program MBG juga telah melibatkan sekitar 1,1 juta relawan di seluruh Indonesia dan memberikan manfaat kepada sekitar 62 juta penerima, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Menurut Dadan, besarnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya menjadi intervensi gizi, tetapi juga penggerak ekonomi nasional berbasis komunitas.

BGN berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat terus diperkuat guna memperluas jangkauan SPPG, termasuk ke wilayah terpencil yang ditargetkan mencapai 9 ribu unit untuk melayani sekitar 3 juta penduduk.

JAKARTA - Menko Pangan Zulkifli Hasan menerima pinangan Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) untuk menjadi Dewan Penasehat organisasi yang menaungi ribuan mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menerima audensi pengurus DPP dan DPW HMD GEMAS di Kantor Kementerian Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

"Insya Allah saya siap menjadi Penasehat HMD GEMAS. Inilah yang ingin diperjuangkan oleh Presiden Prabowo. Memastikan programnya berjalan dengan baik karena untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Zulhas.

Dia meminta dengan adanya perhimpunan dapur MBG se-Indonesia ini bisa jadi forum komunikasi dan sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program MBG ini tidak hanya soal pembagian makanan, tetapi juga memastikan kandungan gizi sesuai standar dan benar-benar tepat sasaran," ujar Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Sekjen HMD GEMAS Yusuf Supriadi menyoroti regulasi tata kelola dapur yang begitu dinamis dan seringkali berubah-ubah. Ia juga menyampaikan banyaknya dapur MBG yang di-suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) belakangan ini.

Lihat video: Perkuat Pengawasan MBG, BGN dan Kejagung Luncurkan "Jaga Dapur MBG"



"Juknis yang berubah-ubah membuat kami para mitra bingung. Belum lagi banyaknya dapur yang kena suspend oleh BGN tanpa dijelaskan secara detail apa yang menyebabkan suspend tersebut. Mohon Pak Menko bisa mengkaji hal ini," ungkap Yusuf.

Dalam pesannya, Zulhas yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR ini menekankan agar mitra dapur MBG terus meng-upgrade diri. Terkait suspend, Ia mengatakan peraturan terkait hal itu pun tengah dirumuskan.

"‎Ada tiga aturan lagi sedang kami rumuskan agar punya standar sehingga nanti teman-teman SPPG juga kalau ditutup itu dasarnya ada. Sama aturannya ya, kalau enggak nanti kan mereka merasa kok beda-beda gitu. Sini beda, tempat lain beda," sebutnya.