JAKARTA - Aktivis Muda Nasional Muhammad Fithrat Irfan mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari aktivis, akademisi, hingga mahasiswa untuk terus menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Hal itu penting di tengah berbagai tantangan ekonomi dan dinamika politik yang dihadapi Indonesia.

“Perjalanan bangsa Indonesia dibangun melalui proses perjuangan yang panjang dengan pengorbanan jiwa, raga, darah, dan air mata para pendiri bangsa,” kata Komisaris Independen PT Electronic Data Interchange Indonesia, salah satu anak usaha Pelindo, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Fitrat, kondisi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini perlu disikapi secara bijak dan proporsional. Fitrat mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi ekonomi maupun politik untuk memecah belah persatuan nasional.

"Saya mengimbau kepada rekan-rekan aktivis, akademisi, maupun mahasiswa agar tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi yang ada untuk memecah belah anak bangsa," ujarnya.

Fitrat menilai setiap persoalan bangsa perlu dilihat secara objektif dan menyeluruh. Menurut Fitrat, proses pembangunan sebuah negara besar tidak pernah berlangsung secara instan, melainkan melalui berbagai tahapan dan tantangan.

"Negara yang besar selalu melalui proses panjang. Tidak ada negara yang tumbuh dan maju tanpa menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Karena itu, kita perlu memberi ruang kepada pemerintah untuk terus melakukan pembenahan," katanya.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

Fithrat juga menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut diharapkan tetap disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan bangsa serta rakyat.

"Kritik tentu diperlukan dalam demokrasi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kritik itu dapat mendorong perbaikan dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa," ujarnya.

Menurut Fithrat, pemerintah saat ini tengah berupaya menjalankan berbagai program pembangunan dan reformasi tata kelola, termasuk pemberantasan korupsi serta pelaksanaan agenda Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional.

Fitrat juga menyoroti tekanan ekonomi yang pernah terjadi tidak dapat dilepaskan dari situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk dinamika geopolitik internasional yang berdampak terhadap perekonomian berbagai negara.

"Situasi ekonomi global saat ini memang penuh tantangan. Banyak negara menghadapi tekanan yang sama akibat kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh elemen bangsa untuk menghadapinya," katanya.

Fithrat mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif seiring membaiknya sejumlah indikator ekonomi.

Fitrat juga memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam menjaga stabilitas nasional dan perekonomian, termasuk jajaran pemerintah yang terus berupaya memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia.

Fithrat mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan sebagai modal utama pembangunan bangsa. "Jangan pernah lelah mencintai bangsa dan negara ini. Indonesia merdeka karena perjuangan para pendahulu kita. Tugas kita sekarang adalah menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan kontribusi terbaik bagi bangsa," ucapnya.

JAKARTA - Massa aksi dari mahasiswa akan menggelar demo di kawasan silang selatan Monas, depan gedung DPR, dan sekitaran Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026). Untuk mengamankan aksi demo tersebut, ribuan personel gabungan dikerahkan.

“Kami telah menyiapkan 3.099 personel untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Pengamanan dilakukan secara profesional, humanis, dan mengedepankan upaya persuasif,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Ia meminta semua personel yang dikerahkan ke titik aksi untuk mengedepankan pendekatan humanis dan profesional selama pengamanan berlangsung. Dia juga meminta personel agar menjaga soliditas dan tidak mudah terpancing provokasi saat pengamanan berlangsung.

“Laksanakan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab, humanis, dan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun personel di lapangan. Layani saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi dengan baik sesuai prosedur,” ujarnya.

Selain melaksanakan pengamanan, pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar titik aksi. Oleh karenanya, dia mengimbau masyarakat untuk mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan lokasi sekitar titik aksi.

“Arus lalu lintas di sekitar titik unjuk rasa akan diberlakukan pengalihan secara situasional. Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas agar mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan,” jelasnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati di jalan dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran aktivitas bersama. Polres Metro Jakarta Pusat memastikan pengamanan dilakukan hingga seluruh kegiatan selesai guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.

JAKARTA - Polda Metro Jaya bersama TNI menyiapkan personel untuk mengawal jalannya demonstrasi yang akan dilakukan sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus. Demonstrasi akan dilakukan di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Monas, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan, polisi menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menyebut pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

"Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya," kata Kombes Budi, Kamis (11/6/2026).

Dia menyebut, sebanyak 4.151 personel gabungan disiapkan dalam pengamanan aksi tersebut. Rinciannya, 3.651 personel Polri, serta 500 personel TNI.

Polisi juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap sejumlah dinamika di lapangan, mulai dari kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas.

Budi mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia meminta massa tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, serta tetap menghormati pengguna jalan dan masyarakat di sekitar lokasi aksi.

"Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif," ujarnya.

Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi aksi. Rekayasa arus kendaraan akan diterapkan menyesuaikan kondisi di lapangan.

"Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan," pungkasnya.

JAKARTA - Dewan Pers menghimpun masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Hal itu dilakukan melalui forum dengar pendapat dengan berbagai konstituen di Hall Dewan Pers, Kamis (11/6/2026).

Forum itu merupakan upaya Dewan Pers untuk terus memastikan perubahan regulasi hak cipta mampu menjawab tantangan baru yang dihadapi industri pers di era platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dewan Pers menegaskan karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses jurnalistik yang profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, karya jurnalistik memiliki nilai ekonomi yang layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengungkapkan, anggota Dewan Pers tengah serius mengupayakan bagaimana merintis inovasi, solusi dari kesulitan yang tengah dihadapi insan pers.

"Resiliensi teman-teman di industri pers sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama mengupayakan bagaimana beradaptasi dan apa solusinya di tengah situasi yang sedang kurang baik ini. Perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta semoga bisa menjadi salah satu solusi," kata Komaruddin.

Dalam forum itu, hadir pula Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Turut hadir pula LBH Pers dan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Dalam pembahasan tersebut, muncul sejumlah pokok pikiran yang memperoleh perhatian luas dari peserta. Pertama, perlunya pengakuan eksplisit terhadap karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi dalam UU Hak Cipta.

Kedua, perlunya pengakuan hak ekonomi perusahaan pers atas karya jurnalistik yang diproduksi dan diterbitkannya. Ketiga, perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, dan sistem kecerdasan buatan.

Peserta forum juga menyoroti semakin luasnya penggunaan karya jurnalistik sebagai bahan pengindeksan, agregasi informasi, penayangan cuplikan berita, hingga pelatihan model kecerdasan buatan.

Praktik tersebut dinilai telah menciptakan manfaat ekonomi

bagi berbagai pihak, tetapi belum diikuti oleh mekanisme kompensasi yang proporsional kepada perusahaan pers dan para pencipta karya jurnalistik.

Selain itu, forum membahas kemungkinan pembentukan mekanisme kolektif, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), untuk mengelola lisensi dan distribusi nilai ekonomi dari penggunaan karya jurnalistik.

Sejumlah peserta menilai mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar industri pers nasional dalam berinteraksi dengan platform digital global dan perusahaan pengembang AI.

Dewan Pers menegaskan, usulan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, akses informasi publik, maupun perkembangan teknologi.

Sebaliknya, pengaturan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku.

“Perlindungan terhadap karya jurnalistik pada akhirnya bukan hanya melindungi perusahaan pers dan jurnalis, tetapi juga menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto.

Menurut Dahlan Dahi, Ketua Komisi Digital & Sustainability Dewan Pers, perlindungan karya jurnalistik hanya berlaku bagi penggunaan komersil. Penggunaan non-komersil terhadap karya jurnalistik tetap diperbolehkan. "Misalkan jika karya jurnalistik digunakan untuk pendidikan, penelitian, kajian akademik," ucap Dahlan Dahi.

Seluruh masukan yang berkembang dalam forum dengar pendapat ini akan menjadi bahan penyempurnaan usulan Dewan Pers kepada pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta.

JAKARTA - Serikat Perusahaan Pers (SPS) hari ini genap berusia 80 tahun. Delapan dekade perjalanan organisasi yang berdiri sejak 8 Juni 1946 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kontribusi SPS dalam menjaga keberlanjutan perusahaan pers Indonesia, sekaligus memperkuat perannya menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Mengusung semangat “Mengakar dalam Integritas, Bertumbuh Melalui Inovasi, Melangkah Bersama untuk Masa Depan Pers yang Lebih Kuat dan Sehat”, HUT ke-80 SPS menjadi pengingat bahwa fondasi utama pers nasional tetap terletak pada integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Pada saat yang sama, industri pers dituntut terus berinovasi agar mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi, perubahan perilaku audiens, dan perkembangan ekosistem informasi digital. Selama 80 tahun, SPS terus berupaya menjadi rumah bagi perusahaan pers Indonesia dalam menjaga nilai-nilai profesionalisme, kebebasan pers yang bertanggung jawab, dan keberlanjutan industri media.

Ketua Umum SPS Januar P. Ruswita, menegaskan usia 80 tahun bukan sekadar penanda perjalanan panjang organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat visi masa depan pers Indonesia.

“Kita harus terus mengakar kuat dalam integritas sebagai fondasi utama kepercayaan publik, namun, integritas saja tidak cukup. Kita juga harus bertumbuh melalui inovasi agar perusahaan pers tetap relevan di tengah perubahan yang begitu cepat. SPS akan terus melangkah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membangun masa depan pers yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Sekretaris Jenderal SPS Asmono Wikan menilai di tengah disrupsi digital, informasi publik, dan model bisnis pers yang belum kunjung terkonsolidasi penuh, perusahaan pers harus benar-benar kreatif dan inovatif. Produk pers yang berkualitas saja tidak cukup hari ini.

“Perusahaan pers membutuhkan upaya paralel yang berkelanjutan. Memastikan kualitas terjaga, sekaligus menjaga relevansinya dengan kebutuhan publik yang dilayani. Dalam semangat 80 tahun usianya, SPS akan terus mengupayakan anggotanya di seluruh Indonesia menjadi perusahaan pers yang berkualitas, dibutuhkan audiensnya, tanpa mengesampingkan peran ideologisnya merawat demokrasi dan kemerdekaan pers. Jaya Selalu SPS. Dari, oleh, dan untuk pers Indonesia yang bermartabat,” kata Sekjen SPS.

Lihat video: 3 Jurnalis RI Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bantuan Pemerintah



Perayaan puncak HUT ke-80 SPS tahun ini rencananya diselenggarakan pada Oktober 2026 di tiga kota di Kalimantan Timur (Kaltim), yakni, Balikpapan, Samarinda, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sekaligus menjadi simbol semangat pembangunan dan transformasi Indonesia menuju masa depan.

Ketua SPS Kalimantan Timur, Ajid Kurniawan, menyampaikan kesiapan Kaltim sebagai tuan rumah perayaan 80 tahun SPS. Kaltim saat ini berada di jantung transformasi nasional dengan hadirnya IKN. Momentum ini sangat relevan dengan semangat SPS yang terus bergerak maju menghadapi perubahan.

“Dari Kaltim kami menyerukan kepada insan pers untuk bangkit bersama, berinovasi tanpa henti. Kami yakin, dengan semangan kebersamaan yang mengakar dalam integritas dan tumbuh melalui inovasi, pers Indonesia akan melangkah gagah memasuki 80 tahun berikutnya dengan penuh keyakinan dan harapan,” ucapnya.

KementerianPertanian terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan populasi sapi perah, produksi susu dalam negeri serta konsumsi susu masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan pemerintah terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi susu dalam negeri, memperkuat populasi sapi perah, guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.

"Kementerian Pertanian terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan populasi sapi perah, produksi susu dalam negeri serta konsumsi susu masyarakat," kata Sudaryono dalam peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) 2026 di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Sudaryono, susu merupakan salah satu sumber protein hewani terbaik yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak-anak Indonesia.

Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar ini menegaskan pembangunan sektor persusuan bukan hanya berbicara soal produksi dan ekonomi, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, menjadi prioritas strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Hal tersebut juga menjadi momentum penting untuk membangkitkan sektor persusuan nasional seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Wamentan Sudaryono sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengatakan, pemerintah saat ini fokus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi dan konsumsi susu masyarakat.

Menurut dia, peningkatan produksi dilakukan dengan memperbanyak populasi sapi perah guna memenuhi kebutuhan susu dalam negeri yang saat ini masih sebagian dipenuhi melalui impor.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi susu per kapita, terutama bagi anak-anak, sejalan dengan pelaksanaan program MBG untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

"Tentu saja sekarang ada MBG. Produksi susu kita memang masih ada sebagian yang impor. Nah kita ingin tingkatkan dua hal," bebernya.

Sebagai anak petani, Sudaryono mengaku merasakan langsung manfaat konsumsi susu sejak usia muda sehingga meyakini pentingnya memperkuat budaya minum susu di masyarakat.

Sebagai anak petani, ia mengatakan susu menjadi bagian dari pola konsumsi sehari-hari sejak remaja dan dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan fisik serta pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih baik.

"Kalau saya ini orang produk susu, sampai sekarang saya minum susu. Dari kecil saya nggak pernah nggak minum susu. Mulai SMA saya minum susu sampai sekarang. Saya bahkan dalam tiga tahun naik 14 sentimeter karena minum susu dan makan bergizi," Terangnya

Pengalaman tersebut membuat Sudaryono mendukung penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gerakan minum susu sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi serta mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

"Jadi kalau orang ngomong apapun negatif tentang MBG, tentang susu, saya adalah orang produk dari makan bergizi dan produk dari minum susu. Jadi pasti saya bela itu MBG dan gerakan minum susu," tambah Sudaryono.

Wamentan Sudaryono menekankan manfaat susu memang tidak bisa dirasakan secara instan, tetapi memberikan dampak besar dalam jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

"Minum susu hari ini pinternya nggak langsung besok. Tapi pinternya itu nanti bertahap, lama-lama jadi tambah pintar, orangnya tambah kuat dan seterusnya. Jadi memang protein, protein, protein," katanya.

Ia juga mengingatkan gagasan memperkuat konsumsi susu sebenarnya telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Jauh sebelum menjabat Presiden maupun Menteri Pertahanan, Prabowo telah menggagas Gerakan Revolusi Putih yang mendorong pemenuhan gizi masyarakat melalui konsumsi susu.

"Bahkan dulu Pak Presiden kita Pak Prabowo sebelum menjadi Presiden, waktu masih mengelola Gerindra, kita bikin Gerakan Revolusi Putih. Jadi memang sudah lama perhatian terhadap susu dan gizi masyarakat ini," jelas Sudaryono.

Di sisi produksi, Wamentan Sudaryono mengakui bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah masih terbatasnya jumlah sapi indukan, khususnya sapi perah.

Menurutnya, teknologi reproduksi dan ketersediaan bibit sudah cukup memadai, namun jumlah ternak hidup masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

"Kita ini kurang sapi induknya. Kalau sperma kemudian bank spermanya kita sudah punya banyak. Baik daging maupun susu, yang kurang itu adalah sapi hidupnya. Memang mesti kita datangkan," bebernya.

Karena itu pemerintah terus mendorong investasi swasta dan BUMN untuk mendatangkan sapi perah dari berbagai negara. Sejumlah komitmen investasi bahkan sudah mulai berjalan dengan skala ribuan hingga puluhan ribu ekor.

"Sudah beberapa ada komitmen, ada yang 10 ribu ekor, ada yang 5 ribu ekor. Dan saya sebagai Wakil Menteri dan Ketua Umum HKTI ingin HKTI itu nggak cuma omong-omong, tapi ingin kasih contoh. Mungkin 100, 200 atau 150 ekor, kita mulai dari diri kita sendiri," katanya.

Wamentan menjelaskan pengembangan sapi perah harus dilakukan di wilayah yang memiliki iklim sesuai, terutama daerah dataran tinggi dengan suhu yang relatif sejuk seperti Lembang, Boyolali, Baturaden, Pasuruan dan Blitar.

Selain itu, pemerintah juga tengah menjajaki pengembangan sapi perah tropis dari Brasil yang dinilai lebih adaptif terhadap iklim Indonesia.

"Kita lagi uji coba juga, katanya ada sapi perah tropis dari Brasil. Kita juga lagi jajaki itu semua. Intinya adalah bagaimana sapinya tambah banyak, susunya diproduksi tambah banyak, dan diminum lebih banyak. Itu saja," ujarnya.

Untuk mempercepat peningkatan produksi susu nasional, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi investor dalam dan luar negeri untuk mengembangkan usaha persusuan di Indonesia.

Berbagai kemudahan perizinan dan insentif terus diberikan guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem persusuan nasional yang tangguh, modern, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek menghadiri Konferensi Jurnalis Kampus Indonesis 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta pada Kamis, 4 Juni 2026. Konferensi untuk Lembaga Pers Mahasiswa dan mahasiswa Ilmu Komunikasi ini, merupakan yang pertama kali diadakan di Jakarta.

Kegiatan yang diinisiasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) ini digelar di tengah disrupsi teknologi dan tekanan ekonomi global maupun domestik yang berimbas pada keberlanjutan bisnis media.

Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan mengatakan, kehadiran jurnalisme yang berkualitas menjadi semakin dibutuhkan, di tengah gempuran social media terus menghantam masyarakat.

“Muncul harapan dari ruang-ruang akademik. Jurnalis kampus menjadi motor penggerak sekaligus pilar masa depan yang akan meneruskan keberlanjutan jurnalis profesional, independen, dan berintegritas,” katanya.

Menurut Herik, kegiatan konferensi menjadi wujud komitmen IJTI mendampingi, membina, dan memperkuat ekosistem pers mahasiswa. “Konferensi menjadi wadah strategis bagi para jurnalis muda untuk bertukar gagasan, meningkatkan kompetensi, dan merumuskan arah masa depan jurnalisme di tanah air,” katanya.

Disela konferensi, IJTI bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kerja sama meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat publikasi dan edukasi ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Lihat video: IJTI Bangun Gerakan Kolaboratif Literasi Media dan Informasi Tingkatkan Kesadaran Kritis Masyarakat



“Fokus utama kerja sama ini adalah menyiapkan generasi muda, khususnya jurnalis kampus, agar memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan AI,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Cris Kuntadi.

Komitmen kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan.

Kesepahaman yang berlaku selama tiga tahun ini mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kolaborasi dalam literasi ketenagakerjaan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Cris Kuntadi mengatakan, bagi Kemnaker media massa memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat.

“Kami di Kemnaker melihat bahwa disrupsi digital adalah keniscayaan yang harus dihadapi dengan kesiapan kompetensi. Kolaborasi dengan IJTI ini sangat strategis untuk melakukan upskilling dan reskilling secara berkelanjutan,” katanya.

Konferensi Jurnalis Kampus Indonesia 2026, mengeluarkan beberapa rekomendasi diantaranya, menolak segala bentuk intervensi, intimidasi, maupun sensor dari rektorat, dekanat, maupun pihak luar yang mencederai independensi dan kemerdekaan pers mahasiswa.

Selain itu konferensi juga menuntut Dewan Pers untuk melindungi pers kampus, dan membangun solidaritas antar lembaga pers mahasiswa untuk saling melindungi, mendampingi, dan membela serta menjaga segala bentuk tindak kriminalisasi terhadap produk jurnalistik.

BERLIN - Jerman gagal memenangkan kursi sementara di Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya. Negara itu kalah dalam pemungutan suara Majelis Umum dari Austria dan Portugal.

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyebut hasil tersebut sebagai "kekecewaan yang nyata," setelah Berlin memenangkan keenam upaya sebelumnya.

Portugal memperoleh 134 suara dan Austria 131 suara dalam perebutan dua kursi yang dialokasikan untuk kelompok Eropa Barat dan Lainnya, sementara Jerman hanya menerima 104 suara dalam pemungutan suara rahasia pada hari Rabu.

Zimbabwe dan Trinidad dan Tobago terpilih tanpa lawan untuk kursi yang diperuntukkan bagi Afrika dan Amerika Latin dan Karibia, masing-masing.

Kirgistan mengamankan kursi Asia-Pasifik setelah mengalahkan Filipina. Lima anggota terpilih yang baru akan menggantikan Pakistan, Somalia, Yunani, Denmark, dan Panama untuk masa jabatan dua tahun yang dimulai pada 1 Januari 2027.

Pemungutan suara dipimpin mantan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, yang menjabat sebagai presiden Majelis Umum PBB.

Kegagalan Jerman dalam pencalonan tersebut menandai perubahan dari kampanye Dewan Keamanan sebelumnya, yang secara tradisional didahului oleh koordinasi bertahun-tahun di dalam kelompok Barat.

Dalam pemilihan sebelumnya untuk periode 1977–1978, 1987–1988, 1995–1996, 2003–2004, 2011–2012, dan 2019–2020, Berlin maju tanpa lawan atau masuk sebagai favorit yang jelas, dan memilih untuk tetap berada di pinggir lapangan ketika menghadapi pesaing yang serius.

Jerman juga telah lama berupaya mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan, dengan alasan badan tersebut harus diperluas untuk lebih mencerminkan realitas politik dan ekonomi saat ini, sekaligus mempromosikan dirinya sebagai donor utama PBB dan pendukung multilateralisme.

Wadephul mengatakan tahun lalu bahwa dewan tersebut harus mencakup kursi tetap dan tidak tetap tambahan, terutama untuk wilayah yang kurang terwakili di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Jerman telah membingkai upayanya untuk mendapatkan kursi tetap sebagai bagian dari tuntutan yang lebih luas dari negara-negara Selatan Global untuk reformasi badan yang masih didominasi oleh kekuatan Barat.

Para pemimpin Afrika telah menyerukan setidaknya dua kursi tetap untuk benua tersebut, sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan pengecualian Afrika dari keanggotaan tetap sebagai "tidak dapat dibenarkan."

India juga telah mendorong keanggotaan tetap, dengan mengatakan mereka "sangat cocok" untuk peran tersebut dan mengutip populasi, ekonomi, sistem demokrasi, dan rekam jejaknya dalam menjaga perdamaian PBB.

New Delhi juga menggunakan inisiatif Suara Selatan Global untuk memposisikan diri sebagai perwakilan negara-negara berkembang dalam debat tentang tata kelola global.

Dewan Keamanan memiliki 15 anggota: lima pemegang hak veto tetap – Rusia, China, AS, Inggris, dan Prancis – dan sepuluh anggota terpilih, setengahnya diganti setiap tahun untuk masa jabatan dua tahun yang bergiliran.

Tanah Laut, Kalsel (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dorongan perkuatan penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja Ossy Dermawan ke Tanah Laut yang disambut Bupati H. Rahmat Trianto, Wakil Bupati H.M. Zazuli, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, kepala desa, serta masyarakat penerima sertifikat tanah di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan di Pelaihari, Kabupaten Tala, Senin, mengatakan konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah, sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Konflik dan sengketa pertanahan ini bisa terjadi di mana saja. Salah satu langkah yang dapat dioptimalkan adalah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sesuai Peraturan Presiden Nomor 62. Hal ini menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk bermediasi dan mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan yang ada," ujar Ossy.

Menurut dia, keberadaan GTRA menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan persoalan pertanahan secara dialogis dan berkeadilan.

Optimalisasi forum tersebut, ucapnya, dinilai penting karena sengketa lahan tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, tetapi juga dapat menghambat investasi, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam penanganan persoalan pertanahan yang masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di daerah tersebut.

Kehadiran Bapak Wakil Menteri ATR/BPN di Tanah Laut merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat langkah-langkah penyelesaian yang memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Rahmat.

Bukan itu saja, Rahmat menjelaskan jumlah penduduk Tanah Laut yang mencapai sekitar 372 ribu jiwa berdasarkan sensus 2025 membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang semakin penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan.

"Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan," kata Rahmat.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026, Ketua Bidang Advokasi dan Litigasi DPP PSI Irfan Aghasar mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksi ini sebagai fondasi utama menjaga persatuan, memperkuat keadilan sosial, dan menghadapi berbagai tantangan zaman.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia dan dunia yang tengah menghadapi berbagai dinamika sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Menurut Irfan, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga kompas moral dan arah pembangunan bangsa yang telah terbukti mampu menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik.

“Pancasila adalah rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Di atas segala perbedaan yang ada, Pancasila menjadi titik temu yang mempersatukan bangsa ini sejak kemerdekaan hingga hari ini. Karena itu, tugas kita bersama adalah menjaga dan mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan,” ujar Irfan, Senin (1/6/2026).

Tantangan bangsa saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan politik, tetapi juga munculnya polarisasi sosial, penyebaran hoaks dan disinformasi, ujaran kebencian, serta meningkatnya sikap intoleransi yang dapat mengancam kohesi sosial dan persatuan nasional.

“Persatuan Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila ketiga harus terus dijaga. Kita boleh berbeda pilihan politik, berbeda pandangan, bahkan berbeda keyakinan. Namun, kepentingan bangsa dan negara harus tetap menjadi prioritas utama demi menjaga keutuhan Indonesia,” katanya.

Sebagai praktisi hukum, Irfan menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan utama dalam penegakan hukum nasional. Hukum harus hadir secara adil, memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia menilai bahwa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian yang terkandung dalam Pancasila juga memiliki relevansi global. Di tengah berbagai konflik dan ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan dan harmoni sosial.

“Tema tahun ini mengingatkan kita bahwa Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang dapat menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Indonesia harus terus menjadi contoh bahwa perbedaan dapat dikelola dalam semangat persaudaraan, toleransi, dan kerja sama,” ungkap Irfan.

Dia mengajak generasi muda menjadi pelopor pengamalan nilai-nilai Pancasila di era digital. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, meningkatkan literasi masyarakat, serta membangun ruang publik yang sehat dan produktif.

Dia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum refleksi nasional untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila harus terus hidup dalam pikiran, ucapan, dan tindakan kita sehari-hari. Jika seluruh elemen bangsa menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, saya yakin Indonesia akan semakin kuat, maju, berkeadilan, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian serta peradaban dunia,” ujarnya.

JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Hal itu di tengah berbagai tantangan nasional maupun global yang dihadapi Indonesia saat ini.

Menurut Shanty, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus terus hadir dalam setiap kebijakan dan kehidupan berbangsa sehari-hari.

“Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman yang harus terus hidup dalam setiap kebijakan dan tindakan kita sebagai bangsa. Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika nasional, nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi semakin penting untuk dijaga,” ujar Shanty di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Ia menilai, momentum Hari Lahir Pancasila juga perlu dimaknai sebagai pengingat bahwa pembangunan nasional harus berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Momentum Hari Lahir Pancasila perlu menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan pemerataan manfaat pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Shanty menegaskan bahwa di tengah berbagai perbedaan pandangan yang muncul dalam kehidupan demokrasi, Pancasila harus tetap menjadi fondasi utama yang mempersatukan bangsa.

“Di tengah berbagai perbedaan pandangan dan tantangan yang dihadapi bangsa, Pancasila harus terus menjadi titik temu yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, semangat toleransi, musyawarah, dan kebersamaan perlu terus diperkuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Ia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mampu memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan nasional serta menghadirkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Buddha yang memperingati Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era (BE). Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam video yang ditayangkan pada Puncak Peringatan Hari Tri Suci Waisak 2570 BE/2026 pada Minggu, 31 Mei 2026.

“Di Hari Waisak ini, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan semangat Waisak tahun ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen bangsa dalam menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Semangat Waisak Tahun ini dengan Tema Dharma sebagai Sumber Moral dan Kebijaksanaan, Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar karena keberagamannya. Meskipun demikian, Presiden menekankan bahwa di tengah keberagaman, seluruh rakyat Indonesia dipersatukan oleh cita-cita membangun Tanah Air menjadi lebih baik.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Kita memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan tradisi, serta adat yang berbeda-beda. Namun kita dipersatukan oleh cita-cita yang sama, yaitu membangun Indonesia yang damai, yang adil, makmur, dan sejahtera,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan optimisme di tengah dinamika global. “Di tengah berbagi tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Presiden.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Negara menilai bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Hari Raya Waisak memberikan pelajaran berharga. Nilai-nilai tersebut, menurut Presiden, juga menjadi fondasi penting dalam memperkokoh karakter bangsa.

“Saya yakin dan percaya bahwa nilai-nilai welas asih, toleransi, dan kebijaksanaan yang diajarkan dalam ajaran Budha akan semakin memperkokoh karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Raya Waisak sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan nasional. “Marilah kita jadikan peringatan Hari Raya Waisak ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan nasional, memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama,” imbuh Presiden.

Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. “Semoga cahaya kebijaksanaan, kedamaian, dan kasih sayang senantiasa menerangi langkah kita dalam membangun Indonesia yang maju, modern, kuat, dan harmonis,” pungkasnya.