JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking bentukan pemerintah telah berhasil mengurai hambatan investasi senilai lebih dari USD30 miliar atau setara Rp525 triliun dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah dalam memangkas birokrasi dan memfasilitasi proyek-proyek besar yang selama ini tersendat.

Purbaya merinci bahwa sebagian besar dari nilai tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. "Sudah ada percepatan investasi sampai lebih dari USD30 miliar. Yang sudah berdampak saja sekitar USD22 miliar, belum yang lainnya lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).

Selain capaian tersebut, pemerintah kini membidik percepatan proyek raksasa di wilayah Sumatera dengan nilai investasi mencapai USD40 miliar atau sekitar Rp700 triliun. Proyek ini diketahui telah mengalami stagnasi selama bertahun-tahun dan akan menjadi prioritas penanganan satgas agar segera berjalan.

Sidang Debottlenecking, Purbaya Soroti Dugaan Kemplang Pajak Kapal Asing



"Ada proyek di sekitar Sumatera yang nilainya sampai USD40 miliar yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu masuk ke sini," kata Purbaya.

Purbaya mengakui bahwa salah satu kendala utama investor global, seperti dari Swiss, adalah ketidaktahuan mengenai saluran pengaduan yang resmi saat menghadapi kendala birokrasi di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri serta jaringan kedutaan besar guna memasifkan informasi mengenai Satgas Debottlenecking.

Pemerintah juga berencana meluncurkan situs pengaduan khusus sebagai kanal langsung bagi para pelaku usaha. "Kerja sama dengan Kemlu penting sekali supaya investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di Indonesia," tambahnya.

Ajak Pengusaha Jepang Berinvestasi, Presiden Prabowo Pamer Peran Vital Satgas Debottlenecking



Terkait mekanisme penyelesaian masalah, Purbaya menekankan pentingnya transparansi meskipun terdapat beberapa pelaku usaha yang meminta keluhannya ditangani secara tertutup demi menjaga reputasi bisnis. Menurutnya, publikasi proses penyelesaian hambatan investasi justru akan menunjukkan keseriusan Indonesia di mata dunia.

"Menurut saya lebih bagus di-broadcast langsung karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia tahu bahwa kita serius melepaskan masalah investasi," tegas Purbaya.

Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencetak level 5,61 persen pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa pemahaman terhadap struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja konsumsi rumah tangga utamanya didorong oleh meningkatnya mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi serta stimulus yang digelontorkan pemerintah turut mendorong konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi sebesar 1,79 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka ini didorong oleh investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta.

Di sisi lain, belanja pemerintah berkontribusi sebesar 1,26 persen pada kinerja pertumbuhan triwulan I, dengan pertumbuhan sebesar 21,81 persen.

Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

Menurut dia, pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.

Pemerintah juga terus menjalankan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sejak awal tahun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sepakat untuk menunda kenaikan penerimaan pajak maupun PNBP yakni royalti SDA mineral.

Kedua menteri telah bertemu pada Rabu (13/5/2026). Usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin, Bahlil menyebut pertemuan dengan Bendahara Negara itu turut mencakup pengembangan potensi-potensi penerimaan dari ekspor SDA.

Cakupan komoditasnya seperti yang sempat diungkap beberapa waktu lalu seperti nikel, tembaga, emas dan lain-lain. Namun, Bahlil memastikan kebijakan itu ditangguhkan sementara meski adanya potensi windfall harga komoditas akibat dampak perang.

"Termasuk yang kami bahas itu adalah pengenaan pajak ekspor terhadap beberapa komoditas yang pernah disosialisasikan. Kami sudah sepakati, kami tangguhkan sementara sambil mencari formulasi yang baik dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha," terangnya kepada wartawan, dikutip Kamis (14/5/2026).

Bahlil tidak memerinci lebih lanjut apa saja komoditas yang dibahas dengan Purbaya. Namun, dia memastikan bahwa pemerintah ingin agar APBN maupun pengusaha sama-sama untung dalam menangkap potensi windfall harga komoditas ekspor Indonesia.

"Harus sama-sama untung, ya," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.

Di sisi lain, Bahlil turut menanggapi protes Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai sejumlah hambatan berusaha. Salah satunya adalah mengenai penyesuaian harga patokan mineral (HPM) serta pemangkasan kuota produksi.

Bahlil mengaku bahwa belum mengetahui adanya surat yang ditujukan ke Kepala Negara itu. Akan tetapi, dia memastikan sudah berbicara dengan sejumlah pengusahan China yang mengeluhkan soal HPM nikel.

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya dan sudah saya berikan penjelasan dengan baik," tuturnya.

Di sisi lain, melalui keterangan resmi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mendukung kebijakan Kementerian ESDM. Utamanya, pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung," ujarnya dikutip dari siaran pers Kemenkeu.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan pajak rokok terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2026.

Beleid ini mencabut aturan lama, PMK Nomor 143/2023, guna memberikan pedoman baru yang lebih rinci bagi pemerintah pusat dan daerah.

Dalam aturan tersebut, otoritas fiskal mempertegas definisi produk rokok yang menjadi objek pajak, mencakup sigaret, cerutu, rokok daun, serta bentuk lainnya yang dikenai cukai, termasuk rokok elektrik.
Namun, pemerintah mengecualikan tembakau iris dan produk olahan seperti tembakau hirup atau kunyah dari pengenaan pajak ini.

Meskipun terdapat penyesuaian administratif, besaran tarif yang ditetapkan tidak mengalami perubahan dari aturan sebelumnya.

"Tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10 persen(sepuluh persen) dari Cukai Rokok," dikutip dari PMK No.26/2026, Kamis (14/5/2026).

Salah satu poin signifikan dalam PMK No. 26/2026 adalah adanya ruang alokasi untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh pemerintah pusat, hal yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik.

"Besaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. bagian yang dapat digunakan untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh Pemerintah; dan b. bagian Pemerintah Daerah," bunyi PMK tersebut.

Bagian untuk pemerintah pusat akan mengacu pada UU APBN, sementara alokasi untuk Pemerintah Daerah (Pemda) tetap diarahkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum di wilayah masing-masing.

Purbaya menetapkan bahwa minimal 50 persen dari penerimaan pajak rokok bagian daerah harus dialokasikan untuk kegiatan yang telah ditentukan (earmarked). Dari jumlah tersebut, porsi terbesar yakni 75 persen (atau setara 37,5 persen dari total penerimaan daerah) wajib disalurkan untuk program Jaminan Kesehatan.

Sisanya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan lainnya di daerah minimal sebesar 7,5 persen, serta untuk penegakan hukum oleh Pemda maksimal sebanyak 5 persen. Ketentuan alokasi ini mulai diberlakukan untuk perencanaan APBD tahun anggaran 2027.

Regulasi terbaru ini juga mengubah tata cara transaksi. Kini, wajib pajak rokok yang telah terdaftar diwajibkan melakukan penyetoran pajak dan cukai ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara tunai. Ketentuan pembayaran tunai ini merupakan hal baru yang tidak diatur dalam PMK sebelumnya.

Untuk menjamin transparansi, Menteri Keuangan dan Gubernur akan melakukan pemantauan ketat terhadap penetapan alokasi, bagi hasil, hingga penggunaan dana untuk kesehatan dan penegakan hukum.

Pemda juga diwajibkan melakukan rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan guna memastikan penghitungan kontribusi jaminan kesehatan daerah tepat sasaran.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebanyak 40 perusahaan baja asal China menyatakan komitmennya untuk mematuhi ketentuan perpajakan di Indonesia setelah didatangi tim khusus gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah atas temuan dugaan ketidakpatuhan perpajakan yang melibatkan puluhan perusahaan tersebut. Berdasarkan estimasi DJP, potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp4 triliun per tahun pada periode 2016 hingga 2019.

Purbaya mengatakan otoritas pajak telah menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan-perusahaan terkait agar segera memenuhi dan melegalkan seluruh kewajiban perpajakannya.

"Itu Pajak sudah bicara dengan mereka. Maksudnya mereka tentunya mau go legal," ujar Purbaya di kawasan Kantor Pusat Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Meski demikian, pemerintah belum mengungkapkan nilai setoran pajak yang telah dibayarkan oleh 40 perusahaan tersebut ke kas negara.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan komitmen tersebut. Jika tidak terdapat tindak lanjut yang konkret, otoritas akan kembali melakukan penelusuran dan tindakan lanjutan.

"Kita lihat seperti apa ke depannya. Kalau enggak ada gerakan lagi dari mereka ya sudah kita kejar lagi," katanya.

Ke-40 perusahaan baja tersebut sebelumnya masuk dalam daftar pengawasan Direktorat Jenderal Pajak sejak awal 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menyebut dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Berdasarkan estimasi DJP, potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp4 triliun per tahun. "Kerugian 40 perusahaan tersebut estimasinya setiap tahun sekitar Rp4 triliun, dari 2016 sampai 2019," kata Bimo sebelumnya di Cikupa, Banten, Rabu (5/2/2026).

Jika diakumulasi selama empat tahun, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp16 triliun. Pemerintah pun memastikan pengawasan terhadap kepatuhan pajak sektor tersebut akan terus diperkuat.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, bahwa tim khusus gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menindaklanjuti temuan terkait 40 perusahaan baja asal China yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan .

Setelah dilakukan kunjungan langsung, puluhan perusahaan tersebut menyatakan komitmennya untuk mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Purbaya mengonfirmasi bahwa pihak otoritas pajak telah menjalin komunikasi intensif guna memastikan perusahaan-perusahaan tersebut segera melegalkan seluruh aspek perpajakannya.

"Itu pajak sudah bicara dengan mereka. Maksudnya mereka tentunya mau go legal," kata Purbaya di kawasan Kantor Pusat Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Purbaya Bongkar Skandal Pajak Perusahaan Baja China Rp500 Miliar: Pejabat Kita Tak Bisa Disogok



Hingga saat ini, Bendahara Negara tersebut belum merinci total nilai kewajiban pajak yang telah disetorkan oleh ke-40 perusahaan baja tersebut ke kas negara. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau pergerakan mereka secara ketat dan tidak ragu untuk melakukan pengejaran kembali jika komitmen tersebut tidak segera direalisasikan.

"Kita lihat seperti apa ke depannya. Kalau enggak ada gerakan lagi dari mereka ya sudah kita kejar lagi," tutur Purbaya.

Ke-40 perusahaan baja ini sejatinya telah menjadi target pengawasan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, sejak awal tahun 2026. Berdasarkan investigasi awal, praktik pengemplangan pajak yang dilakukan puluhan perusahaan tersebut diperkirakan telah merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar dalam kurun waktu empat tahun.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto sebelumnya mengungkapkan bahwa kerugian negara diperkirakan mencapai Rp4 triliun setiap tahunnya selama periode 2016 hingga 2019.

"Kerugian 40 perusahaan tersebut estimasinya, estimasinya 40 perusahaan setiap tahun sekitar 4 triliun. Dari 2016 sampai 2019," ujar Bimo saat memberikan keterangan di Cikupa, Banten, Rabu (5/2/2026).

IDXChannel – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin melaporkan sekaligus menyerahkan penerimaan negara sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebesar Rp10.270.051.886.464.

Selain penyerahan denda administratif, Kejaksaan Agung juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan sektor perkebunan sawit seluas 5.889.141,31 hektare.

Sementara itu, pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektare.

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan lahan kawasan hutan kepada kementerian/lembaga terkait. Penyerahan dilakukan kepada Kementerian Keuangan, BPI Danantara, dan PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luas mencapai 2.373.171,75 hektare.

“Pada hari ini Satgas PKH telah kembali meneguhkan komitmennya dalam menegakkan kedaulatan hutan sekaligus menangani kebocoran kekayaan negara yang bersumber dari alam Indonesia,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin.

Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satgas PKH dan seluruh lembaga terkait. Menurutnya, penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya pemerintah menjaga aset dan keuangan negara.

“Pekerjaan yang Saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara, di manapun itu berada,” kata Presiden.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui upaya pemerintah membantu Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas nilai tukar rupiah membutuhkan waktu.

Di samping itu, Bendahara Negara mengklaim kondisi pasar obligasi mulai menunjukkan perbaikan di tengah tekanan rupiah yang sempat tembus Rp17.500 per dolar AS.

"Itu kan perlu waktu. Kita kan enggak masuk ke pasar dolar langsung. Tapi kita hanya menjaga stabilitas bond market," ujar Purbaya usai seremoni penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Purbaya mengatakan langkah stabilisasi dilakukan lewat pasar surat utang negara (SBN) atau bond market, bukan intervensi langsung di pasar valuta asing.

"Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," katanya.

Ia menjelaskan Kementerian Keuangan saat ini fokus menjaga stabilitas pasar surat utang negara agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin besar.

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, kondisi pasar obligasi mulai menunjukkan perbaikan seiring kembalinya investor asing ke pasar SBN domestik.

"Asing juga masuk sih. Ini kayaknya bond-nya sudah mulai stabil lagi. Dan kita lihat ke depan seperti apa. Tapi yang jelas kita monitor kondisi di pasar bond sekarang," imbuh Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya sempat menyatakan pemerintah akan membantu BI melalui skema buyback SBN di pasar sekunder. Namun, ia belum memerinci langkah teknis yang dilakukan pemerintah.

Ia hanya memastikan telah memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) untuk menyiapkan langkah stabilisasi pasar obligasi tersebut.

"Nanti saya sudah perintahkan mereka. Tapi melakukan tindakan, nanti saya lihat hasilnya seperti apa," ujarnya.

Purbaya mengatakan langkah stabilisasi pasar obligasi itu kemungkinan akan terus dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

"Ini akan berlanjut ke depan. Mungkin beberapa bulan ke depan berjalan seperti ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung hasil pertemuannya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait penguatan penerimaan negara dari sektor energi dan pertambangan.

"Pak Bahlil ngomong untuk memperkuat pendapatan lebih lanjut dari sektor migas, termasuk pertambangan," ujar Purbaya.

Ia memastikan pelemahan rupiah ke level Rp17.500 per dolar AS belum mengganggu asumsi subsidi energi pemerintah.

Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah menghitung risiko fiskal dengan asumsi harga minyak mentah mencapai US$120 per barel dan nilai tukar rupiah di kisaran saat ini.

"Terus rupiah itu dampaknya apa? Waktu kita hitung kemarin 120 per barrel, ya rupiahnya dekat-dekat situ, jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking berhasil mempercepat realisasi investasi senilai lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp525 triliun (asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS) dalam enam bulan terakhir.

Purbaya mengatakan satgas tersebut dibentuk untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi, terutama proyek besar yang selama ini tersendat akibat persoalan birokrasi dan perizinan.

"Sudah ada percepatan investasi sampai lebih dari US$30 miliar. Yang sudah berdampak saja sekitar US$22 miliar, belum yang lainnya lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/5).

Ia menyebut pemerintah juga tengah mendorong percepatan proyek besar lain di Sumatra dengan nilai investasi mencapai sekitar US$40 miliar atau setara dengan Rp700 triliun yang selama ini mangkrak bertahun-tahun.

"Ada proyek di sekitar Sumatra yang nilainya sampai US$40 miliar yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu masuk ke sini," terangnya.

Menurut Purbaya, salah satu persoalan utama yang dihadapi investor asing adalah rumitnya birokrasi dan tidak jelasnya saluran pengaduan ketika menghadapi hambatan investasi di Indonesia.

Ia mencontohkan pertanyaan dari investor asing terkait mekanisme pengaduan kepada pemerintah.

"Tadi ada dari Swiss yang tanya, kalau mau ngadu, ngadunya ke mana? Padahal kita pikir sudah terkenal, rupanya belum," ujarnya.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat penyebaran informasi terkait Satgas Debottlenecking melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan jaringan kedutaan besar Indonesia di berbagai negara.

Purbaya mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan kanal khusus berupa situs pengaduan agar investor bisa langsung melaporkan hambatan yang mereka hadapi.

"Kerja sama dengan Kemlu penting sekali supaya investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di Indonesia," katanya.

Ia menambahkan ada pula sejumlah pelaku usaha yang ingin menyampaikan keluhan namun meminta kasusnya tidak dipublikasikan karena alasan reputasi bisnis.

Meski demikian, Purbaya menilai transparansi tetap penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi nasional.

"Menurut saya lebih bagus di-broadcast langsung karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia tahu bahwa kita serius melepaskan masalah investasi," ujarnya.

IDXChanmel- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan upaya pemerintah untuk peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan beban bunga seminimal mungkin bagi masyarakat.

Respons ini menyusul keinginan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas suku bunga kredit ultra mikro di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) hingga menjadi 8 persen.

Purbaya pun memastikan akan ada diskresi keuangan ke depan untuk memfasilitasi kebijakan kredit dari presiden.

"Subsidi, cuma digeser sebagian dari KUR ke sana. Mungkin juga bisa tambah, tapi langkah pertama adalah memastikan yang super mikro tadi bisa dapat bunga yang rendah di bawah 9 persen," kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan usai seremoni penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan, Rabu (13/5/2026).

Meski begitu, Purbaya belum bisa membeberkan soal berapa alokasi anggaran dan efisiensi dari institusi terkait atau perbankan. Bendahara negara menekankan pembahasan angggaran bakal melibatkan Danantara.

"Nanti kita serahkan ke Danantara. Mereka sedang hitung nanti. Rencana Pak Presiden yang baru dan Danantara. Di bawah 9 persen, kayanya ke 8 persen," kata Purbaya.

Adapun Prabowo menitikberatkan tingginya bunga kredit bagi nasabah PNM Mekaar yang tembus 24 persen untuk pinjaman supermikro dari nominal Rp2 juta hingga Rp10 juta.

Ketentuan kredit yang diberikan PNM demikian dinilai tidak adil lantaran pengusaha besar justru mendapatkan akses kredit dengan bunga jauh lebih rendah dari sektor perbankan.

“Suku bunga dalam program Permodalan Nasional Madani Mekar itu yang kredit supermikro, kredit supermikro Rp2 juta, Rp3 juta, Rp5 juta, Rp10 juta, mereka dikenakan bunga 24 persen,” ujar Prabowo. "Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen. Orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, atau apa, saya enggak paham," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global. Bendahara negara ini menuturkan, upaya yang dilakukan pemerintah mencakup penguatan pasar obligasi negara atau bond market.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan intervensi langsung ke pasar valuta asing. Fokus Kementerian Keuangan saat ini adalah menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) agar investor tidak melepas asetnya secara besar-besaran.

“Itu kan perlu waktu. Kita kan enggak masuk ke pasar dolar langsung. Tapi kita hanya menjaga stabilitas bond market,” kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menilai kondisi pasar obligasi mulai menunjukkan perbaikan. Investor asing, menurut dia, mulai kembali masuk ke pasar SBN sehingga tekanan terhadap rupiah perlahan mereda.

“Asing juga masuk sih. Ini kayaknya bond-nya sudah mulai stabil lagi. Dan kita lihat ke depan seperti apa. Tapi yang jelas kita monitor kondisi di pasar bond sekarang,” katanya.

Purbaya pun sempat berseloroh ketika ditanya langkah konkret yang dilakukan pemerintah, termasuk kemungkinan buyback SBN. “Pakai doa lah,” kelakar Purbaya.

Meski begitu, ia memastikan telah memberi arahan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) untuk mengambil langkah stabilisasi pasar obligasi.

“Nanti saya sudah perintahkan mereka untuk ini. Tapi melakukan tindakan, nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Ini akan continue ke depan. Mungkin beberapa bulan ke depan berjalan-jalan seperti ini,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga mengatakan mengaktifkan langkah stabilisasi bond market melalui mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF). Menurut dia, stabilitas pasar obligasi penting untuk menahan arus keluar modal asing.

“Kami ada masuk ke stabilized bond market. Kalau bond market stabil orang itu enggak jual, mereka enggak takut dengan capital loss, yang keluar juga akan berkurang,” katanya.

Ia menjelaskan, ketika harga obligasi menguat, investor tidak hanya memperoleh kupon tetapi juga potensi capital gain. Kondisi itu dinilai dapat menjaga minat investor asing tetap bertahan di pasar domestik.

“Kalau nanti bond-nya menguat, kan ada potensi capital gain. Selain itu mereka juga dapat capital gain, biasanya mereka berkurang (keluar). Kami akan jaga stabilized bond market, membantu bank sentral,” ujar Purbaya.

Pemerintah, menurut dia, akan terus berkoordinasi dengan BI dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan rupiah. Adapun meski kurs rupiah telah menyentuh level 17.500 per dolar AS, Purbaya memastikan anggaran untuk subsidi energi masih aman.

“Waktu kami hitung kemarin, harga minyak US$120 per barel, ya rupiah dekat-dekat situ jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang,” kata Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda penerapan royalti dan bea keluar untuk komoditas tambang.

“Dalam pertemuan tadi, kedua menteri sepakat untuk membahas kembali rencana penerapan bea keluar dan royalti. Jadi, dipending (ditunda) untuk pembahasan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Selain kesepakatan tersebut, Anggia juga menyampaikan Bahlil dan Purbaya membahas bagaimana ESDM bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Akan tetapi, Anggia menyampaikan pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh pengaruh melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar kepada harga bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi.

“Belum, belum sampai ke sana. Ini kan baru terjadi kan ya, (kurs) Rp17.500-an,” ucap Anggia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026