Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menuturkan pemerintah menerbitkan sebanyak Rp 153 triliun surat berharga negara (SBN) retail pada 2025

Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen PPR Suminto dalam acara Jogjakarta Financial Festival 2026, Sabtu (23/5).

"Tahun kemarin, 2025, kita menerbitkan SBN retail yang total sekitar Rp153 triliun. Tahun sebelumnya Rp148 triliun. Jumlah investor individual kita retail itu sekitar Rp1 juta. Investor individual," kata Suminto.

Namun, dia menyayangkan banyak masyarakat yang masuk ke sektor keuangan untuk berinvestasi tetapi literasinya belum kuat.

Suminto pun menjelaskan mengenai SBN retail adalah instrumen investasi yang diterbitkan negara dengan risiko nol atau close to zero risk.

"Nah, SBN retail selain tadi memiliki fungsi sebagai sumber pembiayaan, juga sangat penting sebagai instrumen investasi bagi masyarakat, dan dia adalah zero risk instrument," katanya.

Suminto menjelaskan instrumen ini memiliki risiko nyaris nol karena diterbitkan oleh negara, Republik Indonesia sebagai pemegang kedaulatan.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa SBN retail merupakan instrumen investasi yang sangat bagus bagi masyarakat yang mau memulai investasi.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga lain akan ditempatkan sebagai pengawas di PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.

Purbaya menyampaikan, penempatan unsur pengawas dari berbagai kementerian atau lembaga itu berasal dari usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Purbaya, pengawasan tersebut diperlukan agar DSI tidak menjadi lembaga monopoli. Ia menilai, lembaga tersebut perlu diawasi agar tidak bertindak semaunya dan memicu persoalan baru.

Ia juga menilai sistem pengawasan di DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga sebelumnya.

"Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar," ucap dia.

Purbaya mengatakan unsur pengawas DSI nantinya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Dari mana-mana (kementerian/lembaga yang dilibatkan)," pungkasnya.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus. Perusahaan ini bertugas mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia yang masih tinggi selama bertahun-tahun.

Pelaksanaan tugas DSI akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Pada tahap itu, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

Pengumuman itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).

Prabowo menyebut PP terbaru tersebut membuat badan usaha milik negara atau BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloy.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN baru khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Purbaya, keputusan untuk membentuk PT DSI diambil setelah pemerintah menemukan praktik under-invoicing alias manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah eksportir.

Prabowo mengambil langkah tersebut usai menerima laporan adanya eksportir yang menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Praktik itu ditemukan pada sejumlah komoditas strategis seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).

"Langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under-invoicing. Artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5).

Menurut Purbaya, praktik tersebut membuat negara dirugikan karena penerimaan pajak ekspor dan pajak penghasilan menjadi lebih kecil. Selain itu, devisa hasil ekspor juga lebih banyak diparkir di luar negeri.

Purbaya mengaku sempat diminta langsung oleh Prabowo untuk mempelajari praktik tersebut. Ia kemudian memeriksa pola ekspor 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia secara acak.

Dari hasil pemeriksaan itu, ia menemukan banyak perusahaan mengekspor barang melalui perusahaan perantara di Singapura sebelum dikirim ke Amerika Serikat. Selisih harga yang terjadi disebut sangat besar.

"Rupanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi enggak langsung, mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Jadi saya periksa pedagang perantaranya, perusahaan dia juga. Harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika," jelasnya.

Ia mengatakan kondisi itu membuat negara kehilangan potensi penerimaan yang besar. Oleh sebab itu, ia merasa harus melakukan perbaikan agar keuntungan bisa masuk ke dalam negeri semua.,

"Kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya," ujarnya.

Awalnya, Purbaya mengaku sempat mengusulkan pengetatan pengawasan di lapangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Namun, menurut dia, Presiden Prabowo memilih solusi yang lebih menyeluruh dengan membentuk DSI sebagai satu-satunya lembaga pengekspor.

"Pak Presiden pikir sebaiknya ya udah kita beresin aja sekalian, kita buat satu lembaga atau badan pengekspor namanya DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia, di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ," jelas Purbaya.

Melalui skema tersebut, pemerintah meyakini praktik under-invoicing dan penyelundupan ekspor bisa ditekan.

Purbaya bahkan memperkirakan penerimaan negara dari pajak penghasilan dan pajak ekspor dapat meningkat hingga dua kali lipat.

"Nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program pembangunan daerah," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai peluang penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih sangat besar kendati dalam beberapa hari terakhir menurun cukup tajam.

"Selama saya menteri keuangannya, pondasi ekonomi akan membaik terus ke depan dan IHSG pasti akan naik secara bertahap. Jadi anda gak usah takut," ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, DIY, Jumat (22/5).

Ia optimistis perbaikan fundamental ekonomi nasional dan reformasi ekonomi pemerintah akan menjadi pendorong utama kenaikan pasar saham dalam jangka panjang.

Menurut Purbaya, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan reformasi ekonomi secara serius untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

"Peluang naiknya besar sekali karena ekonomi kita akan membaik terus dan kami Pak Presiden melakukan reformasi ekonomi betul-betul serius nggak main-main," ujar Purbaya.

"Saya suruh ke sana sini beresin semuanya, yang lain juga bekerja sama, yang jelas pondasi ekonomi akan membaik terus. Dan biasanya kalau ekonominya membaik, indeks akan cenderung naik," sambungnya.

Ia menjelaskan, dalam siklus bisnis, pasar saham memang mengalami fase naik dan turun. Namun, menurut dia, masa ekspansi ekonomi bisa berlangsung cukup panjang dan mendorong kenaikan signifikan pada IHSG.

Dalam pandangannya, fase ekspansi ekonomi dapat bertahan cukup panjang, sekitar tujuh hingga delapan tahun, bahkan bisa mencapai 10 tahun apabila kebijakan ekonomi dijalankan dengan baik.

"Dari titik terendah sampai tertinggi, ekonomi kita itu IHSG bisa naik 4-5 kali. Kalau kemarin let's say terendahnya 7.000, kalau 4 kali 2.800 nanti akhir siklus bisnis di 2028 2029 2030, jadi prospek meningkatnya amat baik," ujarnya.

Purbaya juga menilai tekanan pasar saham saat ini sudah mendekati titik terendah. Karena itu, ia meminta investor tidak takut untuk berinvestasi jangka panjang.

"Kalau saya lihat teknikal analisis jangka pendek ini udah sebentar lagi udah bottom atau mungkin sudah bottom. Jadi teman-teman enggak usah takut investasi jangka panjang, lihat pondasi ekonomi seperti apa," pungkasnya.

Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga (K/L) lain akan ditempatkan sebagai pengawas di PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Purbaya menyampaikan penempatan unsur pengawas dari berbagai kementerian/lembaga itu merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pengawasan tersebut diperlukan agar DSI tidak menjadi lembaga monopoli yang dapat bertindak semaunya dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Dia menilai sistem pengawasan di DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga sebelumnya sehingga tidak menjadi lembaga monopoli yang mengganggu pasar.

"Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar," ucap dia.

Purbaya juga mengatakan unsur pengawas DSI nantinya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Dari mana-mana (kementerian/lembaga yang dilibatkan)," pungkasnya.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut dengan terbitnya aturan itu menjadikan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pemerintah menempatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan dan sejumlah kementerian/lembaga lain untuk mengawasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

PT DSI adalah BUMN ekspor baru yang mengelola perdagangan komoditas.

"Kalau untuk pengawasan biar benar katanya kita mesti naruh orang di sana, termasuk dari Keuangan, dari kementerian lain juga, supaya tidak jadi monopolis yang seenak jidat gitu," kata Purbaya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5).

Purbaya mengatakan usulan pengawasan lintas kementerian itu datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut dia, pengawasan ketat diperlukan agar DSI tidak berkembang menjadi lembaga monopoli yang justru memunculkan persoalan baru di pasar.

"Nanti kalau enggak diawasin dengan betul nanti akan jadi lembaga monopolis yang menjadi sumber masalah. Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyebut pengawasan terhadap DSI nantinya akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

"Nanti dari mana-mana (pengawasannya)," kata Airlangga.

Pemerintah sebelumnya membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Perusahaan tersebut akan mengelola tata niaga ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), hingga ferroalloys.

Purbaya sebelumnya mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh proses ekspor melalui DSI berjalan transparan dan tidak menjadi celah baru bagi praktik manipulasi perdagangan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait dugaan aliran dana dari bos Blue Ray Cargo, John Field, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama yang mencuat dalam persidangan tindak pidana korupsi. Purbaya menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib jabatan Dirjen Bea Cukai tersebut.

“Saya akan ikutin perintah Bapak Presiden. Ya kita ikutin perintahnya,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan pencopotan Dirjen Bea Cukai, Purbaya belum memberikan kepastian. Namun ia mengisyaratkan keputusan akan diambil dalam waktu dekat.

“Ya kita lihat minggu depan ya,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, Djaka Budi Utama setidaknya telah menerima enam kali aliran uang dalam kasus korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Nilainya pun melebihi 213.600 dolar Singapura.

"Itu (nilai 213.600 dolar Singapura) untuk satu kali penerimaan ya," ujar JPU KPK, M Takdir kepada wartawan dikutip, Kamis (21/5/2026).

Takdir menambahkan, dalam persidangan penuntut umum hanya memberikan satu sampel untuk memenuhi fakta hukum temuan jaksa terkait aliran dana. Namun, Djaka disebut menerima aliran dana sedikitnya enam kali dalam catatan pembuktian JPU.

Nama Dirjen Bea Cukai Keseret Kasus Suap, Purbaya: Tunggu Putusan Sidang



"Karena tabel tadi itu menunjukkan satu bulan, bukan untuk enam kali, bukan. Makanya tadi kami tegaskan bahwa tiap bulan sampai tadi kita berapa kali sih? Enam kali, beda-beda tuh tabelnya," tuturnya.

Karena itu, jaksa sebelumnya mendakwa John Field atas akumulasi suap senilai Rp63 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk menyuap sejumlah pejabat di DJBC dan nilainya disebut sesuai dengan total penerimaan yang ditemukan penyidik.

"Makanya kalau teman-teman akumulasi di dakwaan kami ya nilai itu dikali enam bulan ya dapatnya sampai Rp61 miliar," ucapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bocorkan langkah baru pekan depan untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang saat ini masih berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS.

Purbaya mengatakan langkah tersebut berkaitan dengan penguatan aliran devisa hasil ekspor (DHE) agar dana ekspor komoditas strategis tetap berada di dalam negeri.

"Minggu depan ada action dari saya untuk memperkuat nilai tukar," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan salah satu faktor yang diyakini dapat menopang rupiah adalah implementasi kebijakan baru terkait DHE SDA, terutama dari ekspor batu bara dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

"Nanti kalau itu mulai berjalan, kan hasil devisanya enggak lari ke mana-mana tuh dari ekspor batu bara, ekspor CPO akan tinggal di sini," katanya.

Menurut Purbaya, implementasi kebijakan DHE yang mulai berlaku pada Juni mendatang juga diperkirakan akan memperkuat pasokan dolar di dalam negeri.

[Gambas:Youtube]

"DHE juga hasil ekspor jangan mulai balik mulai dijalankan lagi yang baru kan Juni. Itu akan memperkuat semuanya," ujarnya.

Selain mengandalkan kebijakan DHE, pemerintah juga terus menjaga stabilitas pasar obligasi domestik untuk menarik kembali aliran dana asing ke Indonesia.

Purbaya menyebut penurunan yield obligasi pemerintah dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu sinyal mulai pulihnya kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.

"Bond-nya kan turun kan? Yield-nya kan turun kan? Jadi ketika stabilitas harga obligasi terlihat, asing enggak ragu untuk masuk," katanya.

Sang Bendahara Negara mengatakan investor asing juga mulai kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia, baik di pasar sekunder maupun pasar primer.

Sebelumnya, Purbaya menargetkan nilai tukar rupiah bisa kembali menguat ke level Rp15 ribu per dolar AS. Optimisme itu disampaikan dalam sesi diskusi bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung di acara Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta, Jumat (22/5).

"Nanti Juni akan ada suplai dolar yang cukup signifikan ke ekonomi kita. Jadi rupiah akan menguat," kata Purbaya saat itu.

Nilai tukar rupiah sendiri berada di level Rp17.716 per dolar AS pada perdagangan Jumat (22/5) sore. Rupiah melemah 50 poin atau 0,28 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pelemahan rupiah terjadi seiring tekanan yang juga dialami mayoritas mata uang Asia terhadap dolar AS. Mata uang seperti peso Filipina, ringgit Malaysia, dolar Singapura, yen Jepang, hingga won Korea Selatan kompak berada di zona merah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan nasib Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama akan dilihat pekan depan usai namanya terseret dugaan penerimaan uang dalam kasus suap impor Blueray Cargo.

"Ya kita lihat minggu depan ya," ujar Purbaya saat ditanya kemungkinan pencopotan Djaka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai disinggung munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Purbaya juga menegaskan pemerintah akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib Djaka di tengah proses hukum yang berjalan.

"Saya akan ikutin perintah Bapak Presiden (terkait pencopotan Djaka)," katanya.

Sebelumnya, Purbaya juga menyatakan pencopotan dapat dilakukan apabila dugaan penerimaan uang tersebut terbukti dalam proses hukum.

[Gambas:Youtube]

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," ujar Purbaya.

Ia mengatakan dirinya tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," ucapnya.

Nama Djaka sebelumnya muncul dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan di Pengadilan Tipikor. Dalam persidangan itu, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga berkaitan dengan aliran uang suap dari Bos Blueray Cargo, John Field.

Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai. Nilai uang yang diduga diterima Djaka disebut mencapai 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo dapat lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Kusfiardi

Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute

PERNYATAAN Purbaya Yudhi Sadewa bahwa negara menggelontorkan sekitar Rp2 triliun per hari untuk meredam gejolak rupiah tidak lain adalah tindakan bakar duit. Tindakan serupa juga dilakukan BPI Danantara . Artinya negara semakin aktif masuk ke pasar keuangan menggunakan sumber daya yang sangat besar untuk menopang harga aset.

Ketika pemerintah membeli SBN di pasar sekunder, menempatkan likuiditas melalui BUMN atau Himbara, hingga mendorong entitas negara masuk ke pasar saat tekanan meningkat, pasar membaca bahwa stabilitas tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh mekanisme fundamental, tetapi oleh kekuatan intervensi negara. Dalam jangka pendek, langkah ini memang dapat meredam panic selling, menjaga yield obligasi, serta menahan pelemahan rupiah . Namun di sisi lain, muncul persepsi bahwa negara sedang “membakar uang” untuk mempertahankan kepercayaan pasar yang rapuh.

Masalahnya, praktik seperti ini perlahan menggeser fungsi negara dari regulator menjadi pemain pasar. Negara tidak lagi sekadar menjaga stabilitas sistem keuangan melalui instrumen kebijakan, tetapi mulai aktif menopang harga aset secara langsung menggunakan dana publik. Dalam kondisi pasar yang sehat, harga obligasi, nilai tukar, dan indeks saham seharusnya mencerminkan fundamental ekonomi, ekspektasi pertumbuhan, produktivitas, serta persepsi risiko investor. Namun ketika negara terlalu agresif masuk ke pasar untuk menjaga sentimen, maka mekanisme pembentukan harga menjadi bias. Harga aset tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kondisi riil ekonomi, melainkan ekspektasi terhadap kekuatan intervensi pemerintah.

Di sinilah problem moral hazard mulai muncul. Investor dan pelaku pasar dapat membaca bahwa ketika tekanan pasar terlalu besar, negara akan turun tangan sebagai penyelamat. Akibatnya disiplin pasar melemah. Risiko tidak lagi dihitung berdasarkan fundamental ekonomi semata, tetapi berdasarkan keyakinan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pasar jatuh terlalu dalam. Situasi ini menciptakan ketergantungan pasar terhadap intervensi negara. Semakin sering pemerintah masuk menopang pasar, semakin besar pula ekspektasi bahwa negara akan terus hadir menyerap tekanan. Dalam jangka panjang, pasar menjadi artifisial dan rapuh karena daya tahannya bukan berasal dari kekuatan ekonomi domestik, melainkan dari kapasitas negara menggelontorkan dana stabilisasi.

Persoalan menjadi jauh lebih berbahaya ketika intervensi besar-besaran dilakukan dalam ekosistem pasar yang memiliki kedekatan kuat antara kekuasaan politik, pengelola dana negara, regulator, dan elite pasar. Dalam kondisi seperti itu, muncul potensi benturan kepentingan yang sangat serius. Informasi mengenai arah intervensi pemerintah, timing pembelian obligasi, stabilisasi IHSG, atau keberadaan pembeli besar dari negara dapat menjadi sumber keuntungan luar biasa bagi pihak tertentu yang memiliki akses informasi lebih awal.

Dalam pasar keuangan modern, informasi mengenai arah intervensi negara memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Ketika negara diketahui akan masuk membeli SBN, menopang likuiditas, atau menjaga level psikologis tertentu pada IHSG dan rupiah, maka pihak yang memiliki akses informasi lebih awal berpotensi memperoleh abnormal return yang tidak dimiliki investor biasa. Di titik ini, masalahnya bukan lagi sekadar stabilisasi pasar, melainkan ketimpangan akses informasi. Semakin dekat relasi antara elite pasar, pengelola dana publik, regulator, dan pusat kekuasaan, semakin besar pula risiko asymmetric information yang membuka ruang insider advantage, front running, hingga rente finansial terselubung. Akibatnya, intervensi negara berpotensi bukan hanya menyelamatkan pasar, tetapi juga menciptakan peluang akumulasi keuntungan bagi pihak tertentu yang mampu membaca arah kebijakan sebelum publik mengetahuinya.

Publik kemudian mulai mempertanyakan. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari praktik “bakar duit” tersebut? Ketika negara masuk menopang pasar menggunakan uang publik, pihak tertentu bisa saja memanfaatkan momentum itu untuk keluar dari posisi rugi, mengambil keuntungan jangka pendek, atau melakukan spekulasi dengan keyakinan bahwa pasar akan ditahan oleh kekuatan dana negara. Akibatnya, risiko kerugian tersosialisasi kepada publik melalui penggunaan dana negara, sementara potensi keuntungan justru dapat dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses terhadap informasi dan jaringan kekuasaan.

Masalah lain yang jarang dibahas adalah risiko fiskal jangka panjang dari praktik stabilisasi semacam ini. Dana yang digunakan untuk menopang pasar pada dasarnya tetap memiliki biaya ekonomi dan fiskal, baik berasal dari likuiditas negara, BUMN, Himbara, maupun kendaraan investasi strategis seperti Danantara. Ketika intervensi dilakukan terus-menerus, negara menghadapi opportunity cost yang besar karena sumber daya publik yang seharusnya dapat digunakan untuk industrialisasi, pendidikan, kesehatan, atau penguatan sektor produktif justru terserap untuk menjaga sentimen pasar keuangan jangka pendek. Dalam jangka panjang, praktik ini juga dapat menurunkan kualitas neraca lembaga negara dan memperbesar risiko tersembunyi terhadap stabilitas fiskal apabila harga aset kembali terkoreksi setelah intervensi dihentikan.

Dalam situasi yang lebih ekstrem, negara bahkan dapat terdorong memprioritaskan penyelamatan sentimen pasar dibanding penguatan sektor riil yang justru menjadi fondasi utama ketahanan ekonomi nasional. Ketika terlalu banyak sumber daya diarahkan untuk menjaga stabilitas harga aset keuangan, maka kapasitas negara untuk membiayai industrialisasi, transformasi produktivitas, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan daya beli masyarakat menjadi semakin terbatas. Akibatnya, pasar keuangan tampak stabil, tetapi ekonomi riil justru kehilangan dukungan struktural yang dibutuhkan untuk memperkuat fundamental jangka panjang.

Kehadiran Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, BUMN keuangan, Himbara, hingga BPI Danantara dalam arena stabilisasi pasar akhirnya menciptakan persoalan tata kelola yang sangat serius. Batas antara regulator, operator kebijakan, penyelamat pasar, dan pelaku pasar menjadi semakin kabur. Padahal dalam sistem keuangan yang sehat, pemisahan fungsi tersebut merupakan fondasi utama integritas pasar. Ketika negara sekaligus menjadi pembuat aturan, pengendali likuiditas, penyerap tekanan pasar, dan pemain dengan kekuatan modal terbesar, maka risiko penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan distorsi pembentukan harga aset menjadi sangat tinggi. Dalam kondisi seperti ini, pasar berisiko kehilangan independensinya karena pergerakan harga semakin dipengaruhi oleh arah intervensi kekuasaan dibanding mekanisme fundamental yang sehat.

Lebih jauh lagi, praktik semacam ini berpotensi menciptakan ilusi stabilitas. Rupiah tampak tertahan, IHSG tampak stabil, yield obligasi tampak terkendali, tetapi semuanya disangga oleh injeksi likuiditas negara yang sangat mahal. Stabilitas seperti ini tidak lahir dari ekspor yang kuat, produktivitas industri yang meningkat, surplus transaksi berjalan, atau kedalaman pasar domestik yang sehat. Stabilitas dibentuk melalui intervensi jangka pendek yang mengandalkan kekuatan dana publik. Akibatnya, ketika kapasitas intervensi melemah atau tekanan global membesar, pasar kembali rentan mengalami koreksi tajam.

Akibatnya, indikator stabilitas menjadi kehilangan makna fundamentalnya. Rupiah tampak stabil bukan karena struktur devisa dan ekspor nasional menguat, IHSG terlihat tertahan bukan karena produktivitas korporasi meningkat, dan yield obligasi tampak terkendali bukan karena persepsi risiko Indonesia membaik secara organik. Seluruh indikator tersebut dapat terlihat sehat semata karena negara terus menyerap tekanan pasar menggunakan kekuatan dana publik. Stabilitas seperti ini bersifat kosmetik dan sangat bergantung pada kemampuan negara mempertahankan intervensi. Ketika kapasitas fiskal melemah, tekanan global meningkat, atau kepercayaan pasar kembali turun, maka stabilitas semu tersebut dapat runtuh dengan cepat karena fondasi fundamentalnya tidak pernah benar-benar diperbaiki.

Karena itu, problem utama dari praktik penguatan rupiah dan IHSG melalui “bakar duit” bukan hanya soal efektivitas kebijakan, melainkan soal tata kelola kekuasaan ekonomi. Negara memang memiliki kewajiban menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi stabilitas yang dibangun melalui intervensi agresif tanpa transparansi dan tanpa reformasi struktural justru berisiko melahirkan distorsi pasar, moral hazard, dan konflik kepentingan. Pada akhirnya, publik bisa kehilangan kepercayaan bukan hanya kepada pasar, tetapi juga kepada institusi negara yang seharusnya menjadi penjaga integritas sistem keuangan nasional.

Jika stabilitas rupiah dan IHSG hanya dapat dipertahankan melalui injeksi dana negara secara terus-menerus, maka yang sebenarnya sedang dijaga bukanlah kekuatan fundamental ekonomi Indonesia, melainkan ilusi kepercayaan yang bergantung pada kemampuan negara terus membakar sumber daya publik. Masalahnya, kapasitas intervensi negara tidak bersifat tanpa batas. Ketika tekanan global membesar, fiskal melemah, atau kepercayaan pasar kembali runtuh, maka stabilitas semu tersebut dapat pecah dalam waktu singkat dan meninggalkan beban yang pada akhirnya harus ditanggung oleh publik luas melalui pelemahan ekonomi, tekanan fiskal, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara sendiri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis pandangan banyak pihak yang menganggap dirinya terlalu optimistis dalam mengentaskan permasalahan ekonomi Indonesia.

Menurut dia, proyeksi yang disampaikan selalu didasari data pertumbuhan ekonomi dan kondisi riil di lapangan. Bagi Purbaya, ini adalah bagian dari sebuah tindakan terukur atau calculated move.

"Itu bukan over optimis, itu calculated move. Kita hitung langkah-langkah kita seperti apa kita lihat dampaknya kira-kira emang akan bisa nggak. Kan kalau teori ekonomi saya udah khatam," kata Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, DIY, Jumat (22/5).

Purbaya mengatakan berbagai prediksi negatif terkait ekonomi Indonesia sebelumnya tidak terbukti. Ia mencontohkan pihak yang sempat memprediksi ekonomi akan memburuk mengacu pada hitungan triwulan, namun pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tetap mencatatkan angka positif.

"Kalau kita lihat kan orang bilang kita mau hancur triwulan IV, ketika tumbuhnya 5,39 mana yang komentar yang bilang mau hancur itu, nggak ada. Terus bilang triwulan I akan hancur, ketika 5,6, mereka bilang apa, datanya palsu katanya," ujar Purbaya.

Purbaya dalam hal ini juga mengacu data aktivitas ekonomi yang tetap solid berdasarkan data penjualan mobil-motor, semen, konsumsi BBM dan lain sebagainya.

[Gambas:Youtube]

Kendati, Ia menegaskan tidak terlalu mempedulikan kritik tersebut dan memilih fokus memastikan mesin pertumbuhan ekonomi nasional tetap berjalan optimal.

Menurutnya, pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan dengan memanfaatkan berbagai pengetahuan dan masukan dari berbagai pihak.

"Tapi saya nggak peduli, saya akan pastikan tetep ekonomi kita akan tumbuh dengan baik. Kita pastikan semua mesin-mesin ekonomi berjalan dengan baik," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Pemerintah akan memasukkan sejumlah orang dari Kementerian/Lembaga dalam struktur organisasi badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap BUMN baru khusus ekspor tersebut. Dengan begitu, badan baru yang baru tersebut bekerja secara transparan dan tidak memonopoli pasar ekspor Indonesia.

“Usulan Pak Menko itu kalau untuk pengawasan di BA benar katanya kita mesti taruh orang di sana termasuk dari (Kementerian) Keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli yang seenak jidat gitu,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan, dengan ditempatkannya sejumlah orang K/L di badan tersebut, pengawasan terhadap DSI akan lebih baik dari badan atau lembaga lain yang sudah beroperasi selama ini.

“Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya sehingga dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan aturan baru terkait tata kelola ekspor hasil sumber daya alam (SDA). Regulasi terbaru itu dikemas dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

"Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (20/5/2026).

Dalam praktiknya, kata Prabowo, ekspor hasil SDA seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi (ferroalloys) wajib diekspor melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," kata Prabowo.

Kebijakan tersebut akan memperkuat pengawasan dan monitoring sekaligus memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurutnya, langkah itu juga akan meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara dari sektor SDA.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita,” kata Presiden.

“Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri," lanjut Prabowo.

(Nur Ichsan Yuniarto)