SOLO - PT Dexa Medica kembali menggelar program Cek Segitiga berupa cek kesehatan gratis . Kegiatan yang diikuti lebih dari 1.000 warga ini digelar di Stadion Manahan, Solo, Minggu (19/4/2026).

Tinggi antusiasme warga menegaskan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, termasuk generasi muda melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol sebagai langkah awal menjaga kesehatan. Berdasarkan hasil skrining, ditemukan bahwa sebagian peserta memiliki kadar kolesterol dan tekanan darah yang perlu menjadi perhatian. Punya Kolesterol Tinggi? Hindari 5 Sarapan Ini Agar Jantung Tetap Sehat

Sebanyak 35,6% memiliki kadar kolesterol di atas 199 mg/dL, 31,5% terdeteksi tekanan darah tinggi,

dan 7,5% memiliki kadar gula darah sewaktu di atas 200 mg/dL. Dokter Umum dari RS Panti Waluyo Surakarta, dr. Felix Juan Yu, mengungkapkan pola makan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut.

“Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak seperti makanan bersantan, gorengan, kerupuk, hingga makanan dengan kandungan mentega tinggi berkontribusi pada peningkatan kolesterol. Selain itu, konsumsi makanan tinggi garam dan penyedap juga memicu naiknya tekanan darah,” katanya.

Ia menambahkan, penting bagi masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, seperti mengatur pola makan, mengurangi konsumsi lemak jenuh dan garam, serta rutin berolahraga. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, minimal setiap enam bulan hingga satu tahun sekali, juga disarankan untuk memantau kondisi tubuh secara menyeluruh.

District Sales Manager OGB Yogyakarta, Wintoro Nur mengatakan, program ini telah digelar dua kali di Solo dan menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan. “Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Jika sebelumnya didominasi peserta usia lanjut, kini semakin banyak anak muda yang ikut. Ini menunjukkan kesadaran kesehatan mulai tumbuh,” ujarnya.

Wintoro menambahkan, program Cek Segitiga tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang efektif untuk mendorong perubahan gaya hidup. Ke depan, Dexa Medica berencana untuk menghadirkan layanan yang lebih berkualitas dengan terus mengembangkan program ini melalui berbagai kegiatan tambahan yang lebih edukatif.

Salah satu peserta, Heppy mengungkapkan kegiatan ini sangat membantu masyarakat. “Kami sekeluarga merasa terbantu. Pelayanannya baik, petugasnya ramah, dan ada konsultasi yang membuat kami lebih paham kondisi kesehatan,” katanya. Cek Kesehatan Gratis di Karawang, Dexa Medica Deteksi Risiko Tinggi Penyakit Kronis

Peserta lainnya, Maulana, mengaku mendapatkan pengalaman yang berkesan dan menjadi lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan. “Awalnya deg-degan melihat hasilnya, ternyata tensi saya cukup tinggi. Dari sini saya jadi ingin lebih rutin berolahraga agar bisa menurunkannya,” ujarnya.

Melalui program Cek Segitiga, Dexa Medica terus menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit kronis hipertensi, diabetes, dan kolesterol.

JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa menekankan pentingnya memperkuat literasi hukum dan politik. Hal itu penting untuk menjaga persatuan dan mencegah terjadinya perpeahan di tengah dinamika geopolitik global.

Seruan tersebut disampaikan Bendahara Umum Presidium Nasional Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Tirta Gangga Listiawan dalam forum Konsolidasi dan Diskusi Kebangsaan bertajuk “Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global”.

Tirta mengatakan, mahasiswa harus mampu memahami substansi isu, bukan sekadar mengikuti arus yang sedang viral. “Mahasiswa harus paham posisi Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar. Jangan sampai ikut menggiring opini tanpa memahami mekanisme konstitusi yang benar,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Tirta menyebut, literasi hukum dan politik menjadi kunci agar mahasiswa tidak terjebak dalam narasi yang berpotensi memecah belah. Tirta mengingatkan ketidakstabilan nasional dapat berdampak luas, mulai dari ekonomi hingga keamanan.

“Kalau persatuan terganggu, dampaknya ke mana-mana—investasi menurun, ekonomi terganggu, hingga stabilitas negara terancam,” tegasnya.

Lihat video: Bertemu Mahasiswa RI di London, Sikap Hangat Prabowo Tinggalkan Kesan Mendalam

Koordinator Nasional BEM PTMAI, Yogi Syahputra Alaydrus, menekankan persatuan tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap nyata. “Persatuan itu bukan sekadar berkumpul, tapi bagaimana kita menjaga kesatuan berdasarkan konstitusi,” ujarnya.

Yogi juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan nasional. Ia menilai mahasiswa harus kritis, namun tetap memahami tujuan besar dari setiap kebijakan pemerintah. “Kebijakan adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan. Maka kita harus kritis, tapi juga objektif melihat konteksnya,” katanya.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan mengingatkan situasi geopolitik global yang tidak menentu berdampak langsung terhadap kondisi dalam negeri, termasuk sektor ekonomi.

“Geopolitik dunia hari ini sangat memengaruhi kita, termasuk potensi kenaikan harga kebutuhan seperti BBM. Mahasiswa harus bisa menjelaskan ini ke masyarakat, tapi tetap kritis terhadap kebijakan,” jelasnya.

Muzammil juga menyoroti maraknya disinformasi di media sosial yang kerap memicu perpecahan di kalangan mahasiswa. “Jangan sampai kita mudah terpecah hanya karena narasi yang tidak jelas. Kita harus verifikasi setiap informasi,” tegasnya.

Muzammil menambahkan, kekuatan utama mahasiswa terletak pada persatuan dan kemampuan berpikir kritis. Tanpa itu, gerakan mahasiswa dinilai akan mudah terpecah dan kehilangan arah. “Kalau kita bersatu, kita kuat. Tapi kalau terpecah, sulit memperjuangkan kepentingan rakyat,” ucapnya.

Memang kita sudah menghitung secara kasar. Di beras itu hampir sekitar Rp300 per kilogram dampaknya. Tapi di gula relatif lebih sedikit, sekitar Rp 100 sampai Rp150

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah terus bergerak mencari pasokan bahan baku plastik guna menekan dampak kenaikan biaya terhadap harga beras dan gula nasional domestik.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Rabu menegaskan langkah pemerintah telah berjalan untuk mengatasi keterbatasan pasokan bahan baku plastik yang mempengaruhi sektor pangan.

"Pemerintah tidak diam, tidak menunggu, tapi sedang mencari upaya-upaya tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, relatif problem kekurangan pasokan bahan baku plastik ini bisa diselesaikan dengan baik," kata Ketut.

Ia menyatakan pemerintah tidak tinggal diam dan terus mengupayakan berbagai solusi, dengan harapan dalam waktu dekat persoalan kekurangan bahan baku plastik dapat segera teratasi secara optimal.

Ketut menuturkan koordinasi penanganan persoalan itu dipercayakan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian guna mempercepat pencarian sumber pasokan alternatif yang dapat menjaga stabilitas harga pangan nasional.

"Kita percayakan dulu kepada teman-teman di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian juga," ujar Ketut.

Tak hanya pemerintah, lanjut Ketut, para pelaku usaha yang bergerak sebagai produsen plastik juga bergerak beriringan untuk memastikan ketersediaan bahan baku plastik. Kemungkinannya memang menyasar peluang ke negara produsen minyak bumi.

"Semua bergerak, pelaku usaha kan tidak diam, dia akan mencari dan sudah akan berusaha mencari peluang-peluang tadi. Apakah dari Rusia atau negara lain selain Timur Tengah. Produsen-produsen minyak itu, itulah penghasil sumber-sumber pasokan plastik sebenarnya," beber Ketut.

Lebih lanjut ia menjelaskan kenaikan harga bahan baku plastik berdampak pada biaya produksi pelaku usaha pangan, terutama komoditas beras dan gula.

Ia menyebut pihaknya telah melakukan sejumlah rapat dengan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha beras, gula, dan pangan kemasan, untuk membahas dampak gejolak geopolitik di Timur Tengah terhadap pasokan plastik.

Berdasarkan perhitungan sementara, dampak terhadap harga beras diperkirakan mencapai sekitar Rp300 per kilogram, sementara pada gula lebih kecil, yakni sekitar Rp100 hingga Rp150 per kilogram, meski masih bersifat perhitungan sementara.

"Memang kita sudah menghitung secara kasar. Di beras itu hampir sekitar Rp300 per kilogram dampaknya. Tapi di gula relatif lebih sedikit, sekitar Rp 100 sampai Rp150. Itu pun masih kasar, belum kami hitung detail. Mungkin bisa lebih rendah dari itu," jelasnya.

Dalam pantauan Bapanas, Ketut menyampaikan pergerakan harga gula konsumsi secara nasional selama sebulan terakhir, baik di kawasan barat maupun timur Indonesia mengalami penyesuaian namun masih tergolong wajar dengan kenaikan sekitar 1,94 persen.

Dia menyebutkan rata-rata harga gula konsumsi secara nasional dalam sebulan terakhir tercatat dari Rp18.412 per kilogram (kg) naik tipis menjadi Rp18.770 per kg pada 20 April.

Kendati begitu, proyeksi produksi gula kristal putih dalam negeri April ke Mei akan mulai meningkat. Dari sekitar 58,3 ribu ton akan meningkat menjadi 276,4 ribu ton, sehingga akan mampu meredam harga.

Sementara rata-rata harga beras medium dalam sebulan terakhir berfluktuasi hanya di 0,29 persen dan beras premium di 0,37 persen saja.

Rata-rata harga beras medium secara nasional sebulan lalu berada di Rp13.378 per kg menjadi Rp13.417 per kg per 20 April. Untuk beras premium, dari Rp15.640 per kg ke Rp15.698 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah bakal melakukan reaktivasi sekaligus pembangunan jalur kereta api sekitar 14.000 km dari Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

"Paling tidak untuk bisa meningkat secara signifikan, kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 km," kata AHY dalam jumpa pers usai rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Jakarta, Rabu.

AHY menyebutkan saat ini jalur kereta api di Sumatra sepanjang 1.871 km. Dari jumlah itu dibutuhkan penambahan minimal sekitar 7.837 km menyesuaikan jumlah penduduk. Sementara di Kalimantan masih 0 km dari 2.772 km kebutuhan minimal.

Sementara itu, di wilayah Sulawesi kondisi jalur kereta api yang ada saat ini sepanjang 109 km, dari jumlah itu, AHY menyebutkan jalur tambahan yang dibutuhkan sekitar 3.284 km.

Ia menyampaikan, pemerintah mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

"Dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai," ujarnya.

Dia menegaskan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya pada sektor infrastruktur dan konektivitas.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar Menko AHY.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan cukup besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” lanjutnya.

Menko AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Ia menyebut angkutan penumpang kereta api saat ini baru mencapai sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik sekitar 1 persen.

“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju netzero emission,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan adanya kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang selama ini masih cukup lebar.

“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” katanya.

Dalam konteks pengembangan wilayah, Menko AHY menjelaskan setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda.

Sumatra membutuhkan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur baru, Kalimantan memerlukan pembangunan dari titik nol, sementara Sulawesi membutuhkan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” ujarnya.

Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, Menko AHY menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan transportasi publik, khususnya melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional.

“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” katanya.

AHY juga menegaskan pengembangan perkeretaapian nasional harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” kata AHY.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Eks Tim Kampanye Nasional dan Tim Kampanye Daerah (TKN-TKD) GolfPrabowo-Gibran Jawa Barat berkomitmen mengawal dan mengamankan kebijakan pemerintah. Hal itu untuk menjaga stabilitas bangsa di tengah gejolak geopolitik dunia.

Hal itu terungkap dalam kegiatan halalbihalal dan konsolidasi para relawan dan pendukung Prabowo-Gibran di Bandung. Tampak hadir dalam kegiatan ini para tokoh, aktivis, dan relawan Prabowo-Gibran yang sebelumnya terlibat pada pemenangan Kampanye Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Di antaranya, Gunadi, Irwan, Agus Teddy Sumantri, Agustin Lumbangaol dan Adhi Dwiari. Hadir juga Tepma, M. Farid, Moh. Iqbal, Nenden, Hildawati, Yudha, Afif, Rio dan Ria.

"Kami relawan dan pendukung Prabowo-Gibran di Jawa Barat yang pernah tergabung dalam TKN-TKD Golf Jawa Barat siap diaktivasi kembali. Hal ini dalam rangka menegaskan komitmen penuh untuk mengawal, mengamankan dan memastikan kebijakan pemerintahan berjalan dengan baik," kata Eks TKN Golf dan Koordinator Jawa Barat Agus Teddy Sumantri , Rabu (22/4/2026).

Menurut Teddy sapaan akrabnya, demi kesejahteraan rakyat dan stabilitas bangsa di tengah gejolak geopolitik dunia ini. Para relawan menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berhasil menjaga ketahanan ekonomi dan energi nasional.

"Para relawan yang hadir (red-eks TKN/TKD Jabar) menyampaikan bahwa langkah pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi sudah tepat. Dimana menjaga pasokan energi dan memperkuat program swasembada pangan adalah bukti nyata keberpihakan kepada rakyat kecil," ungkap Teddy sapaan akrab aktivis 98 yang tergabung dalam 98 Resolution Network ini.

Lihat video: PRABOWO TANCAP GAS! Gelar Rapat Terbatas demi Percepatan Program Prioritas Nasional!



Menurut Teddy, kebijakan ini bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Stabilitas harga BBM subsidi adalah nafas bagi rakyat, terutama kelas menengah ke bawah.

"Relawan juga menyoroti program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, serta program swasembada pangan dan energi. Mereka menilai program tersebut merupakan terobosan progresif untuk pemerataan kesejahteraan dan pendidikan," tukas Teddy.

Meski masih dalam tahap awal, kata Teddy, relawan Prabowo-Gibran Jawa Barat menegaskan siap mengawal, agar tata kelola berjalan transparan dan bebas dari kebocoran. “Kami tidak ingin niat baik Presiden disalahgunakan oleh oknum yang mencari rente. Relawan Jawa Barat akan berdiri di garis depan untuk memastikan program ini benar-benar memberi manfaat maksimal,” tegasnya.

Selain itu, relawan Prabowo-Gibran Jawa Barat yang saat itu tergabung dalam TKD Gof Jawa Barat di bawah komando Irwan Kusandiantoro didampingi Gunadi mengingatkan, pentingnya persatuan di tengah ancaman krisis global. Mereka menekankan bahwa stabilitas bukan hanya soal politik dankeamanan, tetapi juga soal ekonomi rakyat.

“Jika harga kebutuhan pokok tidak terkendali, UMKM bisa lumpuh, buruh bisakehilangan pekerjaan. Karena itu, menjaga stabilitas ekonomi adalah bentuk perjuangan bersama demi keselamatan bangsa,” ucapnya.

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menindaklanjuti kesepakatan antara Komisi V DPR RI dengan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata Bali.

“Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perhubungan serta dengan dukungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diusulkan Pemprov Bali sesuai Keputusan Rapat Kerja Komisi V DPR RI,” ucap Koster.

Koster dalam keterangan pers Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Denpasar, Rabu, menyampaikan pertemuan dengan tiga kementerian itu untuk menyelaraskan aksi nyata dari keputusan atau kesepakatan bersama DPR RI pada 8 April 2026.

Saat itu, semua pihak telah menandatangani kesepakatan untuk menindaklanjuti percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata Bali.

Dari pertemuan ini, Gubernur Koster mendapat kepastian bahwa percepatan pembangunan infrastruktur sendiri akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026, diawali dengan studi dan perencanaan serta dilanjutkan pembangunan fisik.

"Menteri PU menegaskan tahun 2026-2027 mulai dibangun jalan underpass Jimbaran Badung, lalu gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, jalan shorcut titik 11 dan 12 Singaraja-Mengwitani, dan lanjutan pembangunan Embung Unda Klungkung," ujarnya.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan underpass Jimbaran Badung sendiri dilakukan guna mengurangi kemacetan wilayah Badung Selatan.

Kemudian, pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur yang bertujuan mengurangi kemacetan jalur Singaraja-Batur-Besakih dan jalur Gianyar-Klungkung-Batur.

Terkait ketersediaan jaringan air bersih dan keberadaan subak, Kementerian PU akan membangun jaringan air minum dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk masyarakat di kecamatan Kubu, Karangasem.

Selanjutnya saat menyambangi Kementerian Perhubungan, Pemprov Bali juga mendapat kepastian tahun 2026-2027 mulai dibangun transportasi taksi laut yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Nusa Dua-Canggu Badung.

Kemudian pemerintah pusat akan membantu mengembangkan pelabuhan Celukan Bawang menjadi pelabuhan logistik, penumpang, dan pariwisata di Buleleng.

“Kemenhub juga akan melakukan pengembangan Pelabuhan Padangbai menjadi pelabuhan logistik, penumpang, dan pariwisata, kemudian akan membangun pelabuhan logistik di wilayah Amed Karangasem, dan pembangunan pelabuhan Gunaksa Klungkung,” kata Koster.

Dalam pertemuan itu, Kemenhub menyetujui usulan Pemprov Bali untuk memisahkan transportasi logistik dan kendaraan penumpang.

Transporasi kendaraan logistik dari Ketapang nantinya akan langsung ke Pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan Amed, atau Gunaksa sesuai tujuan.

Sementara itu, Jalur Gilimanuk-Mengwi hanya diprioritaskan untuk kendaraan penumpang guna mengurangi jumlah kendaraan dan akhirnya bisa mengurangi kemacetan juga risiko terhadap kenyamanan dan keamanan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan bahwa ajang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jaga Desa Award 2026 menjadi momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kegiatan tersebut digelar di Grand Ballroom Fairmont Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam.

Acara itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua DPD RI, serta sejumlah menteri terkait. La Ode menilai, penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya konkret mendorong desa-desa di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“ABPEDNAS Jaga Desa Award 2026 menjadi dorongan nyata bagi desa-desa untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Ini penting karena desa adalah fondasi pembangunan nasional,” ujar La Ode.

Dia menuturkan, desa sebagai ujung tombak pembangunan membutuhkan penguatan kapasitas aparatur, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, agar terhindar dari persoalan hukum yang kerap muncul akibat kesalahan administratif. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa.

“Pendampingan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, desa tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan desa. Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

Sementara itu, ST Burhanuddin berharap program Jaga Desa dapat menjadi sarana pembinaan bagi aparatur desa, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap kesalahan administratif yang tidak merugikan negara. Pada ajang ini, penghargaan diberikan dalam tiga kategori utama, yakni Tertib Pengelolaan Keuangan Desa, Kepatuhan Entri Data Aplikasi Jaga Desa, serta Lomba Film Pendek ABPEDNAS Jaga Desa 2026.

Untuk kategori pengelolaan keuangan desa, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, meraih juara pertama, disusul Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali, dan Desa Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Sementara pada kategori kepatuhan entri data, Desa Jepangpakis, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, keluar sebagai juara pertama, diikuti Desa Karangkamiri, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan Desa Aik Rayak, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun dalam lomba film pendek, karya “Jaga Cowong” dari Desa Karangmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berhasil meraih Film Terbaik sekaligus Juara Umum.

La Ode berharap, melalui ajang ini desa-desa di seluruh Indonesia semakin termotivasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkelanjutan. “Jika tata kelola desa kuat, maka pembangunan nasional akan memiliki fondasi yang kokoh,” pungkasnya.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens mengungkapkan langkah nyata, cerdas, dan multidimensional Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Boni menuturkan, selama April 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan serangkaian langkah strategis yang mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan multidimensional.

“Mulai dari penguatan pariwisata olahraga di Bali, sinergi digital, keamanan ibadah haji, hingga menjaga kondusivitas iklim investasi nasional di tengah turbulensi global," kata Boni Hargens dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Bahkan, kata dia, pada Senin, 20 April 2026, Kapolri Listyo bersama Gubernur Bali I Wayan Koster secara resmi melepas 11.000 pelari dalam ajang Wondr Kemala Run 2026 di Bali. Menurutnya, kehadiran Kapolri dalam acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan merupakan sinyal kebijakan yang bermakna, bahwa institusi Polri berkomitmen untuk hadir tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata olahraga (sport tourism).

Boni mengatakan, Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki daya tarik yang tidak perlu diragukan. “Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan arus wisatawan, khususnya pasca-pandemi dan di tengah persaingan destinasi global yang semakin ketat, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid," tuturnya.

Dia mengatakan keterlibatan Polri dalam event seperti di Bali memberikan jaminan keamanan yang implisit, meningkatkan kepercayaan wisatawan domestik dan mancanegara, sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. "Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini mencerminkan pendekatan soft policing yang semakin relevan di era modern bahwa kepolisian yang efektif tidak hanya diukur dari kapasitas penindakan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya.

Menurut dia, sinergi antara Kapolri dan Gubernur Koster dalam konteks ini juga memperkuat koordinasi pusat-daerah, yang menjadi fondasi penting bagi stabilitas lokal. Di luar konteks Wondr Kemala Run, kata dia, Kapolri Listyo Sigit pada April 2026 menegaskan empat agenda strategis yang mencerminkan prioritas institusional Polri dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Keempat agenda ini, kata dia, tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk sebuah kerangka kebijakan yang koheren dalam menjaga stabilitas nasional di berbagai dimensi. “Keempat agenda ini mencerminkan spektrum tanggung jawab Polri yang luas dari ranah digital, keagamaan, ekonomi, hingga geopolitik. Analisis terhadap keempat agenda ini penting untuk memahami arah strategis institusi Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit menjelang akhir masa jabatannya," jelasnya.

Agenda pertama yang ditekankan Kapolri adalah penguatan sinergi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah ini merespons realitas bahwa kejahatan siber dan pelanggaran hukum di ruang digital semakin kompleks, masif, dan lintas batas.

Dia menilai Polri menyadari bahwa kapasitas penegakan hukum konvensional tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman digital yang terus berkembang, mulai dari kejahatan siber, penyebaran disinformasi, penipuan daring, hingga konten ilegal yang mengancam keamanan publik. Karena itu, kata dia, sinergi dengan Komdigi bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan merupakan integrasi strategis antara dua institusi yang memiliki mandat berbeda namun saling melengkapi.

"Komdigi memiliki akses terhadap infrastruktur dan regulasi ruang digital, sementara Polri memiliki kewenangan penegakan hukum. Kolaborasi keduanya berpotensi menciptakan ekosistem penegakan hukum digital yang lebih efektif, terintegrasi, dan responsif," ungkapnya.

Agenda kedua yang menjadi perhatian Kapolri, kata dia, adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelayanan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026. Menurutnya, Indonesia secara konsisten merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia, dengan ratusan ribu warga negara melaksanakan ibadah setiap tahunnya.

"Besarnya skala ini membawa tantangan keamanan dan logistik yang tidak trivial, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci. Instruksi Kapolri untuk membentuk Satgas Haji mencerminkan pemahaman bahwa keamanan ibadah haji merupakan isu yang memiliki dimensi ganda, dimensi keagamaan yang menyangkut hak konstitusional warga negara untuk beribadah, dan dimensi keamanan publik yang membutuhkan koordinasi lintas institusi,” ujarnya.

Satgas ini, lanjut dia, diharapkan mampu mengintegrasikan fungsi pengamanan, pelayanan, dan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah serta instansi terkait lainnya. Menurut dia, dari perspektif kebijakan publik, pembentukan Satgas Haji juga merupakan langkah yang responsif terhadap dinamika keamanan di Timur Tengah yang kerap tidak menentu.

"Polri perlu memastikan bahwa jemaah haji Indonesia terlindungi secara komprehensif, mulai dari proses keberangkatan, perjalanan, hingga kepulangan ke Tanah Air. Langkah ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warganya di luar negeri," ungkap dia.

Agenda ketiga adalah komitmen Kapolri untuk memperkuat hubungan dengan kalangan buruh merupakan langkah yang strategis dan bernuansa tinggi. Dia menegaskan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah adalah fondasi bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Polri dalam konteks ini berperan sebagai penjamin ketertiban yang tidak memihak, memastikan bahwa hak-hak buruh terlindungi sekaligus kepentingan investasi terjaga.

"Ketegangan antara kepentingan buruh dan investor seringkali menjadi sumber instabilitas sosial yang berdampak pada persepsi risiko bagi calon investor, baik domestik maupun asing. Dengan secara eksplisit menyatakan komitmen pada soliditas dengan buruh, Kapolri mengirimkan sinyal bahwa Polri bukan instrumen represi, melainkan mediator yang berorientasi pada keadilan dan ketertiban bersama," ucapnya.

Agenda keempat adalah penekanan Kapolri pada pentingnya persatuan nasional merespons konteks geopolitik yang semakin tidak menentu, yakni ketegangan perdagangan global, pergeseran tatanan dunia multipolar, dan ancaman fragmentasi sosial yang dipercepat oleh disinformasi digital. Menurut dia, stabilitas internal menjadi aset strategis yang sangat berharga bagi Indonesia di tengah dinamika ini.

"Pernyataan Kapolri tentang persatuan nasional bukan sekadar retorika. Dalam kapasitasnya sebagai kepala institusi keamanan domestik, penegasan ini memiliki implikasi operasional bahwa Polri akan menggunakan kewenangannya untuk melindungi kohesi sosial, mencegah polarisasi, dan menindak aktor-aktor yang berupaya memecah belah masyarakat demi kepentingan sempit," tegas dia.

Dia mengatakan dua agenda terakhir sinergi dengan buruh dan penekanan pada persatuan nasional di tengah turbulensi global mencerminkan dimensi kepemimpinan yang melampaui fungsi kepolisian konvensional. Keduanya bersentuhan langsung dengan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan.

DENPASAR - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Pemprov Bali memperkuat komitmen penghentian praktik open dumping melalui Deklarasi Penghentian TPA Open Dumping di Bali. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan berbasis pengurangan di sumber, pemilahan, dan pengolahan berkelanjutan.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan jajarannya akhir pekan ini, Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan penghentian open dumping harus berjalan seiring dengan peningkatan pemilahan sampah di sumber.

“Target ini hanya dapat dicapai apabila praktik open dumping dihentikan dan masyarakat melakukan pemilahan sampah. Sampah tidak lagi dapat diselesaikan dengan pola kumpul-angkut-buang melainkan harus dikelola sejak dari sumbernya,” ujar Hanif.

Pemerintah menargetkan seluruh praktik open dumping di Indonesia dihentikan paling lambat tahun 2026, dengan percepatan penyelesaian pada Agustus 2026 tanpa pengecualian. Target ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dengan sasaran capaian pengelolaan sampah nasional sebesar 63,4 persen pada 2026.

Hingga akhir 2025, sekitar 30 persen dari total 485 TPA telah menghentikan praktik open dumping. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 369 TPA yang perlu segera bertransformasi, termasuk di wilayah Provinsi Bali.

Di Bali, khususnya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, capaian pemilahan sampah telah menunjukkan progres signifikan dengan angka lebih dari 60 persen. Capaian ini dinilai sebagai lompatan perubahan perilaku masyarakat dalam waktu relatif singkat.

Sebagai bagian dari pemantauan lapangan, Hanif meninjau sejumlah fasilitas pengelolaan sampah antara lain TPST Kertalangu, TPS3R Sesetan, TOSS Center Klungkung, TPA Suwung, dan TPST Tahura I. Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan operasional, pengendalian sampah masuk, serta dukungan infrastruktur dalam mendukung penghentian open dumping di Bali.

Pemerintah juga terus mendorong penguatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, termasuk TPST dan TPS3R, serta penataan sistem distribusi berbasis wilayah guna meningkatkan kualitas sampah sebagai prasyarat pengembangan teknologi waste to energy ke depan.

Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan merata di seluruh daerah sebagai bagian dari upaya nasional dalam menyelesaikan permasalahan sampah secara menyeluruh sekaligus membangun budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di masyarakat.

NUNUKAN - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI percepat penataan ruang eks Outstanding Boundary Problem (OBP) di Simantipal dan Pulau Sebatik. Termasuk penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Hal itu diungkap Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP RI Ismawan Harijono dalam forum Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada wilayah eks OBP Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad, Kamis, 16 April 2026.

Forum lintas kementerian/lembaga ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat kepastian penataan ruang sekaligus penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Asisten Deputi PRKP BNPP RI Ismawan Harijono, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa forum tersebut berfungsi sebagai ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi, mengonsolidasikan kebijakan, serta menghimpun masukan berbasis data dalam perencanaan tata ruang kawasan perbatasan.

“Koordinasi ini bertujuan menyelaraskan rencana tata ruang nasional dengan tata ruang kawasan perbatasan, provinsi, hingga kabupaten/kota, khususnya di wilayah eks OBP seperti Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad,” ujarnya Sabtu (18/4/2026).

Lihat video: BAHAS KONFLIK TIMTENG PM MALAYSIA BERTEMU PRESIDEN PRABOWO



Ismawan menjelaskan Pulau Sebatik dan Simantipal menjadi fokus utama penataan seiring adanya perubahan batas wilayah yang berdampak langsung pada luas dan pemanfaatan ruang. Di Pulau Sebatik, perubahan luas wilayah tersebut berdampak pada 64 bidang lahan milik masyarakat dan pemerintah dengan total luasan sekitar 4,971 hektare.

Sementara itu, kata Ismawan, lahan perusahaan, perseorangan, dan pihak kerajaan seluas 127,336 hektare masih berstatus tanah negara dan memerlukan kejelasan pengelolaan.

"Kondisi ini memicu berbagai persoalan, mulai dari keamanan lahan, pencurian sawit, maraknya jalur ilegal lintas batas, hingga belum tuntasnya penetapan status lahan yang telah diajukan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten," ujarnya.

Jajaran Asisten Deputi PRKP BNPP RI juga telah melaksanakan peninjauan langsung ke kawasan eks OBP Pulau Sebatik. Dari hasil peninjauan tersebut, teridentifikasi sejumlah titik strategis usulan pembangunan antara lain lokasi bumi perkemahan di Desa Sungai Limau, jalur inspeksi patroli sepanjang perbatasan, pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) dan polsubsektor, serta aktivitas pasar lokal di Desa Aji Kuning.

Untuk kawasan Simantipal, imbuh Ismawan, wilayah ini direncanakan sebagai Boundary Small City seiring proses regulasi tata ruang yang tengah berjalan. Terkait hal tersebut, masyarakat setempat mengusulkan skema kompensasi ganti untung atas sekitar 778 hektare lahan terdampak, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.

BNPP RI terus mendorong percepatan realisasi ganti untung tersebut serta pembangunan infrastruktur dasar prioritas, antara lain penyediaan jalan alternatif yang tidak melintasi wilayah negara tetangga, penyiapan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan peningkatan konektivitas antarpermukiman.

Ismawan menekankan pentingnya penguatan fungsi pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan melalui optimalisasi kawasan pertahanan, pembangunan pagar atau benteng batas, serta penambahan pos pengamanan terpadu untuk menekan aktivitas jalur ilegal darat dan laut.

“Pembangunan Pos Lintas Batas strategis, seperti di Aji Kuning, perlu dipercepat agar pengawasan meningkat sekaligus pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan semakin optimal,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang mewakili Bupati Nunukan, Robby Nahak Serang, menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis karena berdekatan langsung dengan Tawau, Malaysia. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan harus berorientasi pada kemakmuran masyarakat dengan tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing pihak.

“Wilayah perbatasan bukan hanya soal garis batas, tetapi menyangkut kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dan lemahnya penguatan sektor ekonomi dapat menjadi celah munculnya berbagai persoalan, termasuk potensi pergeseran batas, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara,” kata Robby.

Forum tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, unsur TNI, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, serta pengelola PLBN di wilayah Kabupaten Nunukan.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka suara terhadap adanya sejumlah pengamat dan akademisi yang dilaporkan ke polisi lantaran menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Pigai menegaskan para pengamat yang mengkritik kebijakan tidak bisa dipidana atau dipenjara.

Pigai lantas menyinggung kritik pakar hukum tata negara Feri Amsari soal swasembada pangan. Menurut Pigai, kritik dari Feri bahkan tak perlu ditanggapi lantaran Feri bukan ahli pertanian.

"Feri Amsari juga bukan ahli pertanian, sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu," jelas Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Pigai juga menyinggung pernyataan akademisi Ubedilah Badrun . Sama seperti Feri, ia meyakini Ubedilah tidak perlu dilaporkan kepada polisi.

Pigai menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak asasi setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Ia menilai pernyataan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun masih berada dalam koridor kritik umum terhadap kebijakan publik.

Dalam perspektif HAM, lanjut Pigai, masyarakat merupakan pemegang hak (rights holder), sementara pemerintah adalah pihak yang memiliki kewajiban (obligation holder) untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan publik.

Pigai menekankan bahwa upaya pelaporan pemolisian sesama warga negara ini dilakukan demi memojokkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, menurutnya jaminan terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia sedang baik-baik saja.

"Saya menangkap kesan ada skenario, pemolisian sesama warga negara ini untuk memojokkan atau men-downgrade pemerintahan Prabowo seakan-akan antikritik, anti demokrasi. Padahal demokrasi dan HAM pada pemerintahan ini sedang bagus-bagusnya. Kita sedang menjadi negara prominen dan surplus demokrasi," pungkas Pigai.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah menjaga dampak fluktuasi harga plastik terhadap harga pangan guna melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan nasional.

"Terkait plastik, itu sudah kami rapatkan, jadi kita sudah ketemu dengan teman-teman. Begitu ada isu plastik mengalami kekurangan pasok, kita sudah diskusi menghitung berapa sih dampaknya per kilogram terhadap beras dan gula," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

Dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, Astawa menyampaikan adanya fluktuasi berupa distorsi pasokan bahan baku plastik turut merambah ke pelaku usaha pangan pokok strategis. Informasi yang dihimpun Bapanas, pelaku usaha bidang beras dan gula cukup terdampak karena membutuhkan kemasan karungan.

"Dengan adanya gejolak geopolitik, memang ada beberapa sedikit yang mengalami kenaikan. Salah satunya plastik karena ternyata biji plastik itu waste-nya dari pengolahan minyak bumi dan sumbernya dari Timur Tengah juga banyak," ujarnya.

Sebagai antisipasi, Bapanas telah menyerap aspirasi dari para pelaku usaha pangan sektor beras dan gula. Dalam pertemuan terungkap sebagai imbas adanya kekurangan pasokan plastik turut berpengaruh pada penyesuaian harga yang harus dilakukan pelaku usaha.

"Teman-teman pelaku usaha menyampaikan kalau di beras itu Rp350 per kilogram. Kalau di gula sekitar Rp150 per kilogram, artinya cukup berdampak dan ini yang harus kita jaga benar-benar untuk ke depannya," tutur Ketut.i

Kendati demikian, lanjut Ketut, dalam pemantauan harga oleh Bapanas, perkembangan rata-rata harga beras dan gula memang terdapat fluktuasi dalam sebulan terakhir. Akan tetapi masih dalam rentang harga yang wajar karena tidak sampai bergerak naik hingga 5 atau 10 persen.

Dia menyebutkan per 16 April, rata-rata harga beras medium terpantau masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Jika dibandingkan dalam sebulan terakhir, rata-rata harga beras medium di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) dari Rp12.964 per kilogram (kg) menjadi Rp 12.965 per kg atau berfluktuasi 0,01 persen.

Lalu zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan) dari Rp 13.585 per kg menjadi Rp 13.622 per kg atau berubah 0,27 persen. Kemudian zona 3 (Maluku, Papua) dari Rp15.056 per kg menjadi Rp 15.154 per kg atau naik 0,65 persen.

Sementara kondisi rata-rata harga gula secara nasional dalam sebulan terakhir mencatatkan fluktuasi, tapi menurun untuk wilayah Indonesia Timur.

Rata-rata harga gula di wilayah selain Indonesia Timur sebulan lalu tercatat di Rp18.240 per kg. Berdasarkan data per 16 April, harga komoditas itu berada di angka Rp18.615 per kg atau naik 2,06 persen. Namun di Indonesia Timur gula menurun 1,22 persen dari sebulan lalu yang Rp20.412 per kg menjadi Rp20.163 per kg.

"Langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah kami akan intensif berkoordinasi agar fluktuasi plastik ini tidak semakin melebar," ucapnya.

Ia memastikan ketersediaan suplai plastik untuk sektor pangan akan dipastikan aman dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

"Kita harus diskusi mendalam karena kalau tidak, harga akan bisa agak sedikit terkoreksi. Kami juga merencanakan rapat besar, artinya dengan kementerian lembaga terkait, untuk mencarikan solusi," ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah mempertemukan pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik untuk membahas kondisi terkini serta langkah mitigasi bersama.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dari hasil pertemuan tersebut pihaknya mendapatkan jaminan dari industri bila stok plastik seharusnya tidak ada masalah.

"Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Menperin di Jakarta, Kamis (16/4).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026