Utang pemerintah nyaris tembus Rp10 ribu triliun hingga akhir Maret 2026. Angka ini naik drastis dari posisi akhir Desember yang tercatat Rp9.637,9 triliun.

Dalam laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), tercatat utang pemerintah pusat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski rasio utang cukup tinggi, tapi Kementerian Keuangan memastikan mengelola utang dengan penuh kehati-hatian.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR, yang dikutip pada Sabtu (9/5).

Utang pemerintah didominasi oleh utang publik. Rinciannya, terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22 persen," tulis DJPPR.

Selain itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret sudah mencapai Rp240 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Defisit ini terjadi karena pendapatan negara terealisasi Rp574,9 triliun atau lebih rendah dibandingkan belanja negara yang mencapai Rp815 triliun. Kemudian, keseimbangan primer tercatat negatif Rp95,8 triliun.

Secara rinci, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun.

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetorkan sebagian dari keuntungan bersih perusahaan sepanjang 2025 sebesar Rp70,2 triliun ke negara.

Penyetoran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada April 2026.

Secara rinci, dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan 2025.

"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Menurut Tony, nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, jumlah dividen bisa bertambah apabila operasional perusahaan bisa kembali berjalan 100 persen.

"Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal 2028," kata Tony.

Tony menegaskan selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial. Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar US$100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga 2041.

"Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," jelas Tony.

Adapun rincian pembagian dividen Rp4,8 triliun yang dicairkan pada April 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat sebesar Rp1,92 triliun (4 persen)2. Provinsi Papua Tengah sebesar Rp720,5 miliar (1,5 persen)3. Kabupaten Mimika sebesar Rp1,2 triliun (2,5 persen)4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah masing-masing sebesar Rp137,2 miliar, yakni:-Kabupaten Nabire-Kabupaten Paniai-Kabupaten Puncak-Kabupaten Puncak Jaya-Kabupaten Dogiyai-Kabupaten Deiyai-Kabupaten Intan Jaya.

[Gambas:Youtube]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul dan sejumlah kalimat dalam paragraf terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait pada Jumat (8/5).

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetorkan sebagian dari keuntungan bersih perusahaan sepanjang 2025 sebesar Rp75 triliun ke negara.

Penyetoran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun pada April 2026.

Secara rinci, dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan 2025.

"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Menurut Tony, nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, jumlah dividen bisa bertambah apabila operasional perusahaan bisa kembali berjalan 100 persen.

"Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal 2028," kata Tony.

Tony menegaskan selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial. Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar US$100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga 2041.

"Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," jelas Tony.

Adapun rincian pembagian dividen Rp4,8 triliun yang dicairkan pada April 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat sebesar Rp1,92 triliun (4 persen)2. Provinsi Papua Tengah sebesar Rp720,5 miliar (1,5 persen)3. Kabupaten Mimika sebesar Rp1,2 triliun (2,5 persen)4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah masing-masing sebesar Rp137,2 miliar, yakni:-Kabupaten Nabire-Kabupaten Paniai-Kabupaten Puncak-Kabupaten Puncak Jaya-Kabupaten Dogiyai-Kabupaten Deiyai-Kabupaten Intan Jaya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, SURABAYA — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara mengenai isu keterlambatan pencarian dana oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikhawatirkan menghambat penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

Sebagai informasi, kabar tersebut menyeruak usai beredarnya pesan berantai di platform WhatsApp Group yang menyebut seluruh SPPG di Kota Surabaya belum mendapatkan pencairan anggaran sehingga terancam tidak beroperasi.

“Selamat pagi rekan-rekan mau menginfokan bahwa sedang terjadi kendala di seluruh dapur di Surabaya bahwa dana dari pemerintah tidak cair nggih, mohon doa nya agar di minggu ini semoga dana cair di rekening kami karena jika belum cair maka kami terpaksa harus berhenti operasional dahulu sampai dana dari pusat cair. Akan kami informasikan kembali, harap menjadi informasi dan support-nya nggih matur nuwun,” tulis pesan tersebut.

Emil yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya melanda seluruh SPPG di wilayah kerjanya. Ia bahkan telah berkoordinasi secara lanjut dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang tengah terjadi.

"Saya cek ke BGN, tidak semua dapur (SPPG) mengalami masalah tersebut, dan tidak hanya di Surabaya saja," ungkap Emil saat dikonfirmasi awak media, Jumat (8/5/2026).

Emil menyatakan bahwa pencairan dana tersebut saat ini tengah diproses secara bertahap oleh pemerintah pusat. Pengirimannya disebutkan lewat transfer melalui rekening virtual account yang dikantongi oleh masing-masing pengelola SPPG.

“Namun, menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BGN, sudah mulai diproses pencairannya. Pencairan ke virtual account,” bebernya.

Oleh sebab itu, Emil mengimbau kepada segenap masyarakat dan para pengelola dapur MBG di Jawa Timur untuk tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia menyatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berjalan normal.

“Kami terus melakukan koordinasi agar operasional dapur MBG tetap berjalan dan pelayanan kepada siswa tidak terganggu,” pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami defisit sebesar Rp9,41 triliun per Maret 2026.

Pendapatan negara baru terealisasi Rp3,35 triliun atau 18,20% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai Rp12,76 triliun atau 24,72% dari pagu.

"Belanja negara di Sulsel hingga Maret 2026 meningkat 9,92% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dimanfaatkan untuk menjaga daya tahan ekonomi dan memastikan keberlanjutan pelayanan publik," ungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Hari Utomo di Makassar, Kamis (7/5/2026).

Dia menjelaskan, belanja negara dari belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp4,71 triliun atau 18,96% dari pagu yang sebesar Rp24,85 triliun.

Komponen BPP yang mengalami lonjakan besar adalah belanja modal sebesar Rp356,94 miliar per Maret 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp71,78 miliar. Kemudian belanja barang juga ada kenaikan dari Rp933,29 miliar menjadi Rp1,16 triliun tahun ini.

Selanjutnya dari belanja Transfer Ke Daerah (TKD) di Sulsel tercatat sebesar Rp8,05 triliun atau terealisasi 30,07% dari pagu Rp26,77 triliun, didominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,81 triliun.

Sementara itu dari sisi penerimaan negara, pajak masih menjadi sumber pendapatan utama di Sulsel. Realisasinya per Maret 2026 sebesar Rp2,34 triliun, tapi baru mencapai 16,31% dari target Rp14,37 triliun.

Penerimaan pajak paling besar berasal dari pajak pertambahan nilai dan PPnBM sebesar Rp1,27 triliun. Lalu pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp1,21 triliun dan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp18,43 miliar.

Penerimaan negara lainnya yaitu kepabeanan dan cukai terealisasi Rp52,43 miliar atau 14,04% dari target Rp373,43 miliar. Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp956,83 miliar atau 26,03% dari target Rp3,68 triliun.

"Hingga akhir Maret 2026, APBN di Sulsel berhasil menunjukkan peran sebagai instrumen utama dalam meredam dampak ketidakpastian global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," tutur Hari Utomo.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS akan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia.

Ia mengatakan pemerintah masih akan memantau pergerakan harga energi sebelum memutuskan kelanjutan kebijakan WFH PNS. Jika harga minyak kembali stabil, skema kerja pegawai pemerintah dikembalikan seperti semula.

"Kita lihat dulu seperti apa perkembangan harga minyak dunia. Kita lihat apakah kita perlu masih ngirit sedikit-sedikit apa enggak. Tapi kalau sudah membaik, ya sudah, kita lepas lagi ke normal," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Kebijakan WFH PNS sebelumnya diterapkan sebagai bagian dari langkah efisiensi menyusul lonjakan harga minyak global. Skema ini berlaku satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, dan mulai efektif sejak 1 April 2026.

Purbaya menilai pembatasan kehadiran fisik di tempat kerja tidak berdampak negatif terhadap perekonomian. Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut cenderung memberi efek netral hingga positif.

"Cuma dampaknya mungkin netral ke positif kepada perekonomian. Ada faktor lain yang memperlambat ekonomi, tapi kita perbaiki dalam waktu tidak terlalu lama," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyebut pelaksanaan WFH PNS pada pekan pertama berjalan cukup baik.

Menurutnya, implementasi kebijakan di instansi pemerintah pusat berlangsung kondusif dan tidak mengganggu kinerja aparatur.

"Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja," ujar Rini.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, PALEMBANG —Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatra Selatan (Sumsel) hingga 31 Maret 2026 masih menopang stabilitas ekonomi daerah, meski tertekan pelemahan ekspor dan perlambatan transfer ke daerah.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan aktivitas ekonomi pada awal tahun mulai menguat, terutama didorong oleh konsumsi masyarakat dan investasi.

"APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah ketidakpastian global dan tekanan inflasi. Konsumsi dan investasi mulai bergerak positif, meskipun terdapat beberapa tekanan dari sisi fiskal," kata Rahmadi Murwanto dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Pendapatan negara di Sumsel terealisasi Rp3,19 triliun atau 15,10% dari target. Kontributor utamanya adalah penerimaan pajak sebesar Rp2,42 triliun (14,28%), yang ditopang peningkatan setoran PPN dan PPh 21 seiring membaiknya aktivitas sektor unggulan seperti kelapa sawit dan karet.

Di sisi lain, kinerja kepabeanan dan cukai mengalami tekanan. Realisasinya sebesar Rp61,49 miliar atau 3,53% dari target, terkontraksi 67,27% secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya harga patokan ekspor serta volume ekspor komoditas," imbuhnya.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp713,77 miliar atau 28,88% dari target, terutama ditopang layanan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor kesehatan dan pendidikan.

Dari sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp9,51 triliun atau 24,92% dari pagu. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2,91 triliun (19,29%) dan tumbuh positif, didorong peningkatan belanja pegawai serta belanja modal.

Sebaliknya, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,59 triliun (28,62%) mengalami kontraksi seiring penurunan alokasi nasional.

"Meski demikian, dana tersebut tetap menjadi penopang utama pembiayaan layanan publik, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik," ujar dia.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Sumsel mencatat surplus USD947,11 juta, namun terkontraksi 47,28% (yoy) sejalan dengan penurunan ekspor menjadi USD1,25 miliar atau turun 38,89% (yoy).

Adapun ekspor masih didominasi batu bara, karet, dan pulp. Sementara itu, impor meningkat 20,01% (yoy) menjadi USD307,31 juta, didominasi mesin, pupuk, serta peralatan industri seperti turbin dan generator—mengindikasikan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi.

DJPb Sumsel menekankan ke depan sinergi pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan.

"Khususnya menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi terutama pangan, serta mendorong akselerasi belanja agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan,” tutupnya.

Bisnis.com, BANYUMAS – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (28/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, dia menyampaikan kekagumannya terhadap sistem pengolahan sampah yang dinilai efektif, serta membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat untuk pengembangan lebih lanjut.

Dalam peninjauan itu, Prabowo didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Faisol Nurofiq.

Dia menjelaskan bahwa meskipun fasilitas di TPST tersebut tidak mengandalkan teknologi canggih, hasil yang dicapai tetap optimal. Karena itu, dia mendorong agar model pengelolaan ini dapat direplikasi di daerah lain. Saat ini, disebutkan sudah ada sejumlah wilayah yang mulai mengikuti program serupa.

"Saya dapat laporan dari Gubernur di Jawa Tengah sudah ikut kurang lebih 13 [kabupaten] ya," kata Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan kesiapan pemerintah pusat untuk berkontribusi dalam penguatan teknologi pengolahan sampah di berbagai daerah.

"Jadi ini dari pemerintah pusat akan mendorong dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan perbaiki kembangkan agar lebih efektif," kata Prabowo.

Selain fokus pada pengelolaan sampah, ia juga menyoroti potensi pemanfaatan hasil olahan, khususnya plastik, untuk kebutuhan program pemerintah. Salah satu yang dipertimbangkan adalah penggunaan genteng berbahan daur ulang untuk renovasi rumah.

"Gentengnya lumayan efektif, katanya cukup murah dan ini bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang 1 rumah Rp 20 juta jadi ini satu rumah kita perhitungkan Rp 4 - 5 juta," tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dengan mengurangi penggunaan atap seng berkarat, yang dinilai kurang layak dan berdampak pada kenyamanan hidup.

Sementara itu, kunjungan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular. TPST BLE Banyumas sendiri menjadi contoh penerapan konsep tersebut, dengan mengolah sampah dari hulu ke hilir menjadi berbagai produk bernilai guna.

“Jadi ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” tandas Prabowo.

Dia juga menekankan bahwa sistem yang diterapkan memanfaatkan komponen lokal dalam satu rangkaian pengolahan yang terintegrasi.

“Sebagian besar produk lokal dan dalam satu rangkaian sistem, dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif, ya,” tandas Prabowo.

Fasilitas di TPST BLE mencakup berbagai mesin seperti pre shredder, tromol screen, pencacah organik, alat pembersih sampah, serta konveyor untuk menunjang proses pemilahan. Keberadaan fasilitas ini juga turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Dari hasil pengolahan tersebut, TPST BLE mampu menghasilkan beragam produk seperti genteng plastik, paving block, maggot, pupuk organik (kasgot), hingga bahan bakar alternatif refuse-derived fuel (RDF).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau serta mendorong kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dengan mengubah sampah menjadi potensi ekonomi.

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap inovasi pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas saat meninjau langsung fasilitas tersebut pada Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, sistem yang diterapkan menjadi contoh nyata solusi yang efektif dan terjangkau dalam menangani persoalan sampah.

“Saya sangat terkesan dan berterima kasih kepada Pak Bupati dan jajaran dinas. Ini suatu terobosan dan inisiatif yang sangat baik,” ujar Prabowo di lokasi.

Presiden Ke-8 RI itu menilai pendekatan yang digunakan di Banyumas mengedepankan teknologi sederhana namun efektif, dengan sebagian besar komponen berasal dari produk lokal. Sistem pengelolaannya juga terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten.

Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah terpadu di Banyumas yang dinilai efektif dan terjangkau. Ia menyebut model tersebut berpotensi diterapkan di banyak daerah, dengan dukungan pemerintah pusat untuk membantu target zero sampah 2028.

“Ini sangat efektif dan bisa menjadi contoh bagi banyak provinsi dan kabupaten, bahkan negara lain. Saya mendapat laporan dari Gubernur di Jawa Tengah bahwa sudah ada 13 kabupaten yang mulai mengikuti model ini,” tambahnya.

Pemerintah pusat, lanjut Prabowo, akan memberikan dukungan penuh untuk pengembangan program tersebut. Bantuan langsung akan disalurkan guna meningkatkan efektivitas sistem, sejalan dengan target ambisius pemerintah daerah.

“Bupati menargetkan pada akhir 2028 bisa mencapai zero sampah. Dari pemerintah pusat, kita akan dorong dan bantu agar ini bisa tercapai,” tegas Prabowo.

Sebagai informasi, TPST BLE di Kabupaten Banyumas mampu mengolah ratusan ton sampah per hari. Sampah organik diolah menjadi kompos dan maggot, sementara sampah anorganik didaur ulang menjadi produk seperti paving block dan genteng plastik.

Residu kemudian diproses menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif industri.

Berlokasi di lahan 3,5 hektar, fasilitas ini berkapasitas sekitar 160 ton sampah organik dan 60 ton RDF per hari. Kehadirannya juga membantu menekan biaya pengelolaan sampah daerah dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp5 miliar per tahun.

Keberhasilan ini turut didukung partisipasi masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa. Fasilitas yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Banyumas ini juga kerap menjadi lokasi studi tiru berbagai daerah karena dinilai sebagai contoh pengelolaan sampah yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi.

Pemerintah berencana menambah kuota Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027 seiring tingginya minat pendaftar. Lalu, berapa uang saku yang akan diterima peserta?

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, peserta program magang tetap akan memperoleh uang saku bulanan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dibayarkan oleh pemerintah pusat.

"Untuk periode 2026-2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota serta meningkatkan kualitas dan keahlian peserta magang. Kesempatan pengalaman bekerja, mendapat ilmu dari mentor," tulis keterangan resmi tersebut, dikutip Minggu (26/4).

Program Magang Nasional periode 2025-2026 sebelumnya diikuti sekitar 100 ribu peserta dari total pendaftar yang mencapai 400 ribu orang. Tingginya animo ini menjadi salah satu alasan pemerintah menambah kuota pada periode berikutnya.

Selain itu, pemerintah tengah mengkaji skema baru terkait pendanaan uang saku dengan melibatkan perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut perusahaan ke depan berpeluang ikut berkontribusi, meski bukan sebagai sumber utama.

"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," ujar Yassierli dalam penutupan Program Magang Nasional Batch 1 yang disiarkan melalui YouTube Kemnaker, Jumat (24/4).

Menurutnya, keterlibatan perusahaan juga penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan, termasuk pemberian sertifikat kompetensi bagi peserta di akhir program.

Di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Cakupan bidang keahlian pun akan diperluas. Program magang tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, manajemen, atau pemasaran, tetapi dibuka untuk berbagai sektor guna mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

Selain program magang, pemerintah turut membahas penguatan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK untuk meningkatkan kesiapan kerja, serta mendorong peningkatan keterampilan dan kesejahteraan pekerja, termasuk buruh, pekerja alih daya, dan pekerja rumah tangga.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah berencana menambah kuota Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027, seiring tingginya minat pendaftar dan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Rencana itu terungkap dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sebagaimana disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet).

Dalam unggahan tersebut dijelaskan Program Magang Nasional 2025-2026 telah diikuti sekitar 100 ribu peserta, dari total pendaftar yang mencapai sekitar 400 ribu orang.

"Untuk periode 2026-2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota serta meningkatkan kualitas dan keahlian peserta magang. Kesempatan pengalaman bekerja, mendapat ilmu dari mentor," tulis keterangan resmi dalam unggahan tersebut, Minggu (26/4).

[Gambas:Instagram]

Pemerintah juga memastikan peserta magang tetap akan memperoleh uang saku bulanan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Skema ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tambahan bagi lulusan baru untuk mengikuti program tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mengevaluasi kemungkinan keterlibatan perusahaan dalam pembiayaan uang saku peserta. Ke depan, perusahaan berpeluang ikut berkontribusi dalam skema pendanaan, meski tidak menjadi sumber utama.

"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," kata Yassierli dalam penutupan Program Magang Nasional Batch 1, disiarkan YouTube @KemnakerRI, Jumat (24/4).

Menurutnya, keterlibatan perusahaan juga penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan, termasuk pemberian sertifikat kompetensi bagi peserta di akhir program.

Selain penambahan kuota, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program magang ditargetkan dapat menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Tak hanya itu, cakupan bidang keahlian juga akan diperluas. Program magang tidak lagi difokuskan pada bidang administrasi, manajemen, atau pemasaran, melainkan dibuka untuk berbagai sektor agar dapat mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas penguatan program pelatihan vokasi, khususnya bagi lulusan SMK, guna meningkatkan kesiapan kerja serta mendukung peningkatan keterampilan dan kesejahteraan pekerja, termasuk buruh, pekerja alih daya, dan pekerja rumah tangga.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, PALEMBANG— Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatra Selatan (BPBD Sumsel) memperkuat langkah antisipasi menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026, seiring musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan lebih kering dari biasanya.

Kepala Pelaksana BPBD Sumsel M Iqbal Alisyahbana mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajukan dukungan dari pemerintah pusat.

“Kita sudah menyurati pemerintah pusat untuk permohonan bantuan helikopter, baik helikopter patroli maupun helikopter waterbombing,” ujarnya, dikutip Jumat (24/4/2026).

Bantuan yang diajukan terdiri dari delapan helikopter waterbombing dan dua helikopter patroli. Namun, kepastian jumlahnya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Selain itu, Iqbal menyebut Pemerintah Provinsi Sumsel juga mengusulkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah antisipasi kekeringan.

Pengajuan ini mempertimbangkan kondisi lahan di Sumsel yang sekitar 2 juta hektare atau 24% dari total wilayah merupakan lahan gambut.

“Kita juga mengajukan OMC untuk membasahi lahan, khususnya gambut, sehingga saat puncak kemarau masih ada cadangan air,” jelas Iqbal.

Lebih lanjut, BPBD Sumsel mendorong keterlibatan dunia usaha dalam upaya pencegahan karhutla. Perusahaan perkebunan dan kehutanan diminta mengaktifkan kembali sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.

“Kita mengimbau perusahaan mengaktifkan RPK (regu pemadam kebakaran), memastikan embung dan kanal berfungsi dengan baik. Ini penting agar saat kemarau kita punya sumber air,” pungkasnya.