Bisnis.com, PALEMBANG —Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatra Selatan (Sumsel) hingga 31 Maret 2026 masih menopang stabilitas ekonomi daerah, meski tertekan pelemahan ekspor dan perlambatan transfer ke daerah.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan aktivitas ekonomi pada awal tahun mulai menguat, terutama didorong oleh konsumsi masyarakat dan investasi.

"APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah ketidakpastian global dan tekanan inflasi. Konsumsi dan investasi mulai bergerak positif, meskipun terdapat beberapa tekanan dari sisi fiskal," kata Rahmadi Murwanto dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Pendapatan negara di Sumsel terealisasi Rp3,19 triliun atau 15,10% dari target. Kontributor utamanya adalah penerimaan pajak sebesar Rp2,42 triliun (14,28%), yang ditopang peningkatan setoran PPN dan PPh 21 seiring membaiknya aktivitas sektor unggulan seperti kelapa sawit dan karet.

Di sisi lain, kinerja kepabeanan dan cukai mengalami tekanan. Realisasinya sebesar Rp61,49 miliar atau 3,53% dari target, terkontraksi 67,27% secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya harga patokan ekspor serta volume ekspor komoditas," imbuhnya.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp713,77 miliar atau 28,88% dari target, terutama ditopang layanan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor kesehatan dan pendidikan.

Dari sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp9,51 triliun atau 24,92% dari pagu. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2,91 triliun (19,29%) dan tumbuh positif, didorong peningkatan belanja pegawai serta belanja modal.

Sebaliknya, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,59 triliun (28,62%) mengalami kontraksi seiring penurunan alokasi nasional.

"Meski demikian, dana tersebut tetap menjadi penopang utama pembiayaan layanan publik, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik," ujar dia.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Sumsel mencatat surplus USD947,11 juta, namun terkontraksi 47,28% (yoy) sejalan dengan penurunan ekspor menjadi USD1,25 miliar atau turun 38,89% (yoy).

Adapun ekspor masih didominasi batu bara, karet, dan pulp. Sementara itu, impor meningkat 20,01% (yoy) menjadi USD307,31 juta, didominasi mesin, pupuk, serta peralatan industri seperti turbin dan generator—mengindikasikan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi.

DJPb Sumsel menekankan ke depan sinergi pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan.

"Khususnya menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi terutama pangan, serta mendorong akselerasi belanja agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — APBN 2026 sampai dengan kuartal I/2026 membukukan defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Selisih ini utamanya akibat belanja negara yang semakin terakselerasi.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026). Dia memastikan pihaknya terus memonitor perkembangan pengelolaan APBN.

"Jadi ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit, kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun kan harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar triwulan pertama tahun lalu defisitnya," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan data APBN sampai dengan 31 Maret 2026, defisit fiskal Rp240,1 triliun itu tumbuh 140,5% (YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp99,8 triliun (0,41% terhadap PDB).

Pertumbuhan yang tinggi ini sejalan dengan akselerasi belanja negara yang dibukukan sebesar Rp815 triliun. Nilai ini tumbuh 31,4% (yoy) dari periode sampai 31 Maret 2025 yakni Rp620,3 triliun.

Purbaya menyebut bahwa realisasi belanja negara setiap kuartal I selama ini sekitar 17% terhadap target belanja APBN. Namun, pada kuartal I/2026, dia mencatat realisasi belanja sudah mencapai 21,2% terhadap APBN Rp3.842,7 triliun.

"Orang bertanya kenapa sekarang lebih cepat? Karena kami maunya begitu, kami ingin sekali belanjanya bisa dibelanjakan hampir merata sepanjang tahun sehingga dampak ekonominya lebih signifikan dirasakan sepanjang tahun," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Belanja ini meliputi belanja pemerintah pusat Rp610,3 triliun, yang mencakup kementerian/lembaga Rp281,2 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp329,1 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) sudah dibelanjakan Rp204,8 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara terealisasi Rp574,9 triliun. Pertumbuhannya mencapai 10,5% (yoy) dari periode tahun lalu yakni Rp520,4 triliun. Penerimaan ini meliputi pajak Rp394,8 triliun, kepabenan dan cukai Rp67,9 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp112,1 triliun.

Khusus penerimaan pajak, pertumbuhannya melandai dari dua bulan pertama 2026 yang tumbuh masing-masing di atas 30% (yoy). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai masih terkontraksi sebesar 12,6% (YoY).

"Penerimaan pajak neto tumbuh 20,7% dan secara bruto Rp9,9%. Hal ini menunjukkan kualitas penerimaan pajak konsisten membaik dan basis pajak yang lebih solid," pungkas Purbaya.

Adapun APBN 2026 ditargetkan dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Defisit ini berdasarkan target belanja Rp3.842,7 triliun dan penerimaan negara Rp3.153,6 triliun.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp5,27 triliun atau sudah terealisasi 26,86% dari pagu 2026 sebesar Rp19,63 triliun hingga Februari 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan penyaluran TKD tersebut mengalami peningkatan sebesar 40,62% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Realisasi Belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp3,82 triliun atau 72,4% dari total TKD,” katanya dikutip dari data DJPb, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) telah direalisasikan sebesar 26,6% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 Triliun. DAU dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kemudian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah disalurkan sampai dengan 28 Februari 2026 mencapai Rp239,6 miliar atau sebesar 33,06% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar dan realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 318,58% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

“DBH ini digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah,” jelasnya.

Dody juga menjelaskan untuk DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,16 triliun atau sebesar 28,17% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru.

“TPG ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. TPG juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi,” sebutnya.

Selain itu dana desa telah disalurkan sebesar Rp56,6 miliar atau sudah terealisasi sebesar 16,25% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dikatakannya sampai dengan posisi 28 Februari 2026, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumbar masih belum terealisasi pada tahun 2026.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif dan pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kinerja belanja negara di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sepanjang 2025 mengalami perlambatan. Realisasi belanja dalam APBN tercatat Rp48,2 triliun atau 95,3% dari target, namun turun 8,85% secara tahunan (year on year/YoY).

Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan perlambatan tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat pada awal 2025.

Menurutnya, belanja negara di Sumsel terbagi dalam dua komponen utama, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

Pada belanja pemerintah pusat, realisasinya tercatat sebesar Rp14,4 triliun atau mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 26,97% (YoY).

“Kontraksi belanja pemerintah pusat dipengaruhi kebijakan efisiensi di awal tahun yang menahan realisasi belanja barang dan belanja modal. Selain itu, pada 2025 juga tidak ada agenda penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada seperti pada 2024,” ujarnya, dikutip pada Senin (16/3/2026).

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) di Sumsel sepanjang 2025 mencapai Rp33,7 triliun atau 96,53% dari pagu yang ditetapkan.

Meski belum mencapai 100% dari pagu, realisasi tersebut masih menunjukkan kinerja positif karena meningkat 2,02% dibandingkan tahun sebelumnya.

Rahmadi menjelaskan, perubahan prioritas belanja pemerintah juga turut memengaruhi laju realisasi anggaran di daerah.

“Perubahan prioritas membuat realisasi belanja pemerintah pusat di satuan kerja sempat melambat. Namun, pemerintah pusat tetap menyalurkan TKD yang cukup besar ke Sumsel sehingga kinerja belanja secara keseluruhan masih mencatatkan kenaikan tipis,” katanya.

Dia menambahkan, percepatan realisasi sejumlah program prioritas pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah dalam mendorong belanja daerah.

Padahal, refocusing anggaran telah dilakukan agar pembiayaan program prioritas dapat segera direalisasikan.

“Program MBG [Makan Bergizi Gratis] belum berjalan luas, sementara KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) juga masih dalam tahap pembentukan. Di satu sisi anggaran dihemat untuk mendukung program prioritas, tetapi implementasinya masih berjalan lambat,” pungkasnya.

Secara rinci, berikut alokasi belanja negara di Sumsel sepanjang 2025:

Belanja Pemerintah Pusat

• Belanja pegawai: Rp6,59 triliun (97,80%)
• Belanja barang: Rp6,21 triliun (88,95%)
• Belanja modal: Rp1,65 triliun (86,93%)
• Belanja bantuan sosial: Rp27,9 miliar (100%)
  

Transfer ke Daerah (TKD)

• Dana bagi hasil: Rp12,2 triliun (94,93%)
• Dana alokasi umum: Rp13,8 triliun (98,02%)
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp413 miliar (97,51%)
• DAK Non Fisik: Rp4,95 triliun (98,95%)
• Dana desa: Rp2,27 triliun (91,26%)
• Insentif fiskal: Rp85,6 miliar (100%)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan telah menggelontorkan dana transfer ke daerah (TKD) dengan nominal lebih besar dari 2025.

Hingga Februari 2026, Kementerian Keuangan mencatat lemahnya realisasi belanja pemerintah daerah, yakni Rp 68 triliun, merosot 18% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Pemerintah menyiapkan pagu Rp 147,7 triliun untuk TKD 2026.

Purbaya mengatakan pemerintah daerah (Pemda) memiliki TKD dua kali lipat lebih besar dari 2025. Ia menyebut seharusnya belanja daerah di Februari 2026 tidak melambat.

“Uangnya makin banyak. Harusnya enggak, transfer kita ke daerah dua kali lipat dibanding tahun lalu ke daerah,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Turun

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah daerah hingga Februari 2026 yakni Rp 68 triliun, turun 18% periode yang sama di 2025.

“Angka sementara, realisasinya Rp68 triliun, dan ini turun 18% dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani dalam konferensi pers APBN KiTA, di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).

Sementara itu, ketika ditanyai mengenai hal itu, Purbaya mengayatakan akan melakukan pengecekan kembali.

“Saya akan cek lagi. Tapi uangnya di mereka ada,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar konsultasi publik untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas PMK Nomor 102 Tahun 2025.

Aturan ini mengatur tentang kebijakan transfer ke daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah tahun anggaran 2025 dan 2026 untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat.

Dilansir dari laman resmi Kemenkeu, alasan pemerintah merevisi aturan yang sejatinya baru terbit pada akhir tahun lalu itu karena terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam proses transfer dana tersebut.

“Sebagai upaya mendukung akuntabilitas pengelolaan dana penanganan pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat, saat ini sedang disusun konsep RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 102 Tahun 2025,” demikian bunyi pengumuman yang dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (12/3/2026).

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam RPMK Perubahan mencakup empat poin utama. Pertama, pengaturan baru terkait mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah terdampak bencana.

Kedua, kemudahan penggunaan DBH dan DAU yang ditentukan penggunaannya. Ketiga, penyampaian laporan atas pelaksanaan penggunaan DBH dan DAU dalam rangka penanganan pascabencana.

Keempat, tambahan alokasi TKD bagi daerah yang terdampak bencana. Kelima, pengaturan baru terkait pemantauan dan evaluasi dengan berkoordinasi bersama kementerian atau lembaga terkait.

“Konsultasi Publik atas RPMK ini berlangsung selama 5 (lima) hari sejak dipublikasikan atau tanggal 12 sampai dengan 16 Maret 2026.”

Tambahan Anggaran

Sebelumnya, Kemenkeu telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara senilai total Rp4,39 triliun.

Tambahan anggaran yang disalurkan ke total 67 daerah terdampak bencana itu merupakan pengembalian alokasi pagu TKD APBN 2026 sehingga menjadi sama dengan 2025. Sebagaimana diketahui, pagu TKD 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59/2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pascabencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro melalui siaran pers, Senin (9/3/2026).

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan besaran alokasi tambahan TKD kepada 67 daerah terdampak bencana Sumatra itu sebesar Rp10,65 triliun.

Pemberiannya dilakukan dalam tiga tahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi pada APBN 2026 terhadap alokasi di 2025 setelah Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi. Penyaluran dana tambahan TKD ini melalui tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Tambahan senilai Rp4,39 triliun atau 40% disalurkan pada akhir Februari 2026 itu merupakan gelombang pertama.

Kemudian, gelombang kedua sebesar 30% pada Maret 2026 dan 30% pada April 2026.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuntaskan penyaluran tambahan dana Transfer Ke Daerah (TKD) Tahap I sebesar 40 persen dari total alokasi Rp10,65 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana pada akhir tahun 2025.

“Total tambahannya adalah Rp10,65 triliun. Ini total tambahannya secara tata kelola kami salurkan dalam tiga tahap. Tahap I (senilai) 40 persen (dari total dana tambahan) itu sudah ditalurkan Rp4,39 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di Jakarta, Rabu (11/3).

Ia mengatakan tambahan alokasi TKD Tahap II dijadwalkan untuk disalurkan pada Maret 2026, sedangkan penyaluran Tahap III akan dilakukan pada April mendatang, masing-masing sebesar 30 persen.

Terkait penyaluran TKD secara keseluruhan, yang terdiri dari total alokasi awal beserta dana tambahan tersebut, ia mengatakan bahwa 24 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Aceh telah menerima Rp7,17 triliun, atau 25,1 persen dari total Rp28,59 triliun.

Sedangkan penyaluran untuk 34 Pemda di Sumatera Utara telah mencapai 26,2 persen, atau Rp10,74 triliun dari total alokasi Rp41,05 triliun, dan 20 Pemda di Sumatera Barat sudah mendapatkan Rp5,27 triliun, atau 26,9 persen dari alokasi Rp19,63 triliun.

Dengan demikian, realisasi penyaluran TKD hingga 28 Februari bagi tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera telah mencapai Rp23,18 triliun, atau 28 persen dari total alokasi, yang mana lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Sementara itu, Suahasil mengatakan total penyaluran TKD untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp147,7 triliun, atau 21,3 persen dari pagu pada APBN 2026 sebesar Rp693 triliun. Realisasi tersebut meningkat 8,1 persen yoy.

“(Realisasi TKD) ini sebagian besar digunakan untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah dan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya.

Ia mengatakan manfaat TKD tersebut dirasakan oleh 42,3 juta siswa melalui BOS, 5,8 juta siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, 992 ribu siswa melalui program kesetaraan, serta 616 ribu guru melalui tunjangan kerja.

“Ini semuanya adalah untuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,” kata Suahasil Nazara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meski kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian. Kementerian Keuangan menilai posisi fiskal saat ini masih cukup kuat untuk menahan berbagai tekanan.

Hingga kini, kata Purbaya, pemerintah belum melihat kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN. Kondisi penerimaan negara dinilai masih cukup baik untuk menopang belanja pemerintah. “Sebelumnya banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan APBN Tahun 2026 memang dirancang dengan skema defisit agar pemerintah memiliki ruang untuk mendorong kegiatan ekonomi. Tahun ini, lanjut Purbaya, pemerintah sengaja mempercepat belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha lebih terasa.

“Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,” ujarnya.

Menurut Purbaya, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila tekanan ekonomi global semakin besar. Jika kondisi tersebut terjadi, penyesuaian kebijakan fiskal termasuk APBN bisa saja dilakukan.

“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” kata dia.

Ia juga meminta masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Pengelolaan APBN, kata dia, tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Namun, pemerintah juga terus memantau sektor energi, khususnya produksi minyak dan gas bumi. Optimalisasi lifting migas diharapkan dapat menopang penerimaan negara sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dalam beberapa tahun ke depan.

Purbaya berharap APBN tetap dapat menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan tambahan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp4,39 triliun ke tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera pada akhir Februari 2026.

Tambahan alokasi TKD tersebut diberikan kepada 67 daerah di tiga provinsi yang terdampak bencana secara langsung maupun kepada daerah di sekitarnya yang turut terpengaruh dari dampak bencana, yang mengalami penurunan TKD Tahun Anggaran (TA) 2026 dibandingkan dengan TKD TA 2025.

“Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan TA 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Total besaran alokasi tambahan TKD yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp10,65 triliun.

Penambahan TKD pada masing-masing daerah dilakukan secara bertahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi TKD Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 terhadap alokasi TKD 2025 pasca inpres, melalui tambahan DBH, DAU, dan dana Otsus.

Penyaluran Tambahan TKD ini direncanakan Kementerian Keuangan dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Februari sebesar 40 persen serta Maret dan April masing-masing sebesar 30 persen.

Sebelumnya, sebagai langkah awal dalam mendukung penanganan dan pemulihan bencana, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK 102 Tahun 2025.

Relaksasi tersebut berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meliputi tiga kondisi.

Ketiga kondisi tersebut di antaranya penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun, serta penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70 persen dari nilai aset yang dibiayai.

Fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai Pinjaman PEN yang berlaku.

Hingga saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh 4 pemda yang terdampak bencana di Sumatera.

Dari kebijakan dukungan fiskal yang ditetapkan, realisasi penyaluran TKD TA 2026 pada 3 provinsi terdampak bencana sudah mencapai Rp23,18 triliun per Februari 2026, termasuk penyaluran tambahan TKD Rp4,39 triliun.

Nilai realisasi itu lebih tinggi 54,07 persen dibandingkan 2025.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara senilai total Rp4,39 triliun.

Tambahan anggaran yang disalurkan ke total 67 daerah terdampak bencana itu merupakan pengembalian alokasi pagu TKD APBN 2026 sehingga menjadi sama dengan 2025. Sebagaimana diketahui, pagu TKD 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59/2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro melalui siaran pers, Senin (9/3/2026).

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan besaran alokasi tambahan TKD kepada 67 daerah terdampak bencana Sumatra itu sebesar Rp10,65 triliun.

Pemberiannya dilakukan dalam tiga tahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi pada APBN 2026 terhadap alokasi di 2025 setelah Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi.

Penyaluran dana tambahan TKD ini melalui tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Tambahan senilai Rp4,39 triliun atau 40% disalurkan pada akhir Februari 2026 itu merupakan gelombang pertama.

Kemudian, gelombang kedua sebesar 30% pada Maret 2026 dan 30% pada April 2026.

Relaksasi Penyaluran TKD

Selain menambah anggaran TKD, Purbaya telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK No.102/2025. Relaksasi ini di antaranya berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam, serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Terdapat sejumlah bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pertama, penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana. Kedua, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun. Ketiga, penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70% dari nilai aset yang dibiayai.

Namun demikian, Kemenkeu mengingatkan bahwa fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai pinjaman PEN yang berlaku. Sampai dengan saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh empat Pemda yang terdampak bencana di Sumatra.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, otoritas fiskal sampai dengan Februari 2026 telah menyalurkan anggaran TKD ke tiga provinsi terdampak bencana itu senilai Rp23,18 triliun atau 54,07% lebih tinggi dibandingkan 2025. Penyalurannya juga sudah termasuk tambahan penyaluran senilai Rp4,39 triliun.

"Dukungan fiskal melalui tambahan TKD melengkapi berbagai program tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pasca bencana Sumatra. Seluruh kebijakan ini ditujukan agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi serta menjaga keberlanjutan layanan publik dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat," pungkas Deni.

Rezim Prabowo-Gibran menghadirkan desentralisasi bernuansa sentralistik melalui gestur politik yang otokratik. Inisiatif Pilkada tak langsung oleh DPRD hingga pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) adalah gestur pemusatan kekuasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Elite partai kompak mendaraskan litani: kami ikut arahan presiden. Sentralisasi dilakukan secara sporadis pada empat dimensi desentralisasi, yakni administrasi, politik, fiskal, dan ekonomi.

Entah arahan itu benar atau akal bulus anggota koalisi menjual nama presiden, yang jelas arahan tersebut menyiratkan pemuasan birahi elite. Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dinaikkan, jumlah kabinet diperbanyak (dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah RI), namun daerah dibiarkan tertatih membiayai diri di tengah keterbatasan. Negara tak lagi dikelola berlandaskan pikiran teknokratik, sebab kini dikendalikan birahi dan ambisi elite.

Desentralisasi Sentralistik

Desentralisasi dan sentralistik merupakan paradoks ontologis, yakni dua logika eksistensial negara yang saling bertentangan: sentralisasi menegaskan negara sebagai subjek tunggal kekuasaan, sementara desentralisasi menegaskan negara sebagai jaringan tindakan sosial. Rezim Prabowo-Gibran dengan lagu Oke Gas yang khas benar-benar tancap gas menabrak batas pusat-daerah.

Lihatlah bagaimana daerah dipaksa ber-Astacita dalam tindakan teknokratik dan komunikasi politik. Kepala daerah yang latah bicara Astacita perlahan mematikan kreativitas mereka dalam berpikir teknokratis. Selaksa janji di masa kampanye Pilkada seketika lenyap tatkala presiden menggelar retret Magelang. Kepala daerah ditodong untuk membiayai program dan agenda pusat dengan anggaran yang terbatas.

Jelas hal ini bertentangan dengan hakikat desentralisasi politik yang memberikan ruang bagi aktor politik lokal untuk menjalankan pemerintahan dengan pikiran yang independen menjawab tantangan lokal. Pilkada sebagai manifestasi desentralisasi politik semestinya menghadirkan parade gagasan lintas daerah yang saling menginspirasi dan memperkaya khasanah teknokratik Nusantara.

Pada dimensi administrasi, masuknya agenda revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Prolegnas 2026 merupakan pintu masuk yang seksi bagi rezim untuk melakukan pembonsaian kewenangan. Watak rezim yang sentralistik dikhawatirkan akan mempengaruhi corak pendelegasian kewenangan. Sejarah mencatat bahwa kita pernah memiliki UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah yang sentralistik dan menempatkan daerah sebagai objek di era Soeharto.

Problematika lainnya adalah kebijakan pusat yang menyunat TKD pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp693 triliun (turun 19,8% dari outlook APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun). Hal ini jelas memberikan kontraksi terhadap fiskal daerah di tengah persoalan ketidakmandirian fiskal. Peta Kapasitas Fiskal Daerah (PMK Nomor 97/2025) menggambarkan sembilan provinsi dengan kapasitas fiskal daerah yang turun kelas, termasuk Jakarta (dari tinggi ke rendah).

Tindakan pusat membentuk Kementerian Haji adalah sikap tone deaf terhadap kesulitan daerah dan pengingkaran terhadap debirokratisasi yang dulu digaungkan rezim Jokowi. Potensi pembengkakan belanja pegawai pemerintah pusat di depan mata, sedangkan daerah kesulitan melakukan pembayaran tunjangan dan hak pegawai. Pesta pora disentralisasikan ke pusat atas nama efisiensi, elite berbagi kue kekuasaan dan konsesi sembari mengamputasi daerah dari berbagai dimensi.

Inisiatif rezim Prabowo membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah tindakan ambisius yang konyol. Desentralisasi ekonomi memberikan mandat bagi pemerintah daerah (hingga desa) untuk membentuk entitas ekonomi dalam rangka pemberdayaan. Hadirnya KDMP justru menimbulkan potensi konflik dan redundansi kegiatan usaha di tingkat desa. Alih-alih melakukan penguatan, Prabowo justru melahirkan entitas baru di tengah persoalan banyaknya BUMDes yang mati suri.

Terakhir, kekonyolan koalisi Prabowo mendorong wacana Pilkada tak langsung adalah akrobat politik yang sarat birahi kekuasaan. Bahkan, di tengah ketegangan krisis geopolitik, Menteri Luar Negeri turun gunung mendengungkan skema ini walau kerap bungkam dan blunder menanggapi isu global. Klaim elite politik soal biaya mahal bertentangan dengan laporan keuangan parpol yang angkanya ini murah meriah. Menurut keyakinan saya, agenda ini adalah sentralisasi politik uang yang tadinya ditebar ke rakyat jadi terpusat ke pimpinan partai.

Paradoks Prabowo

Pemerintah Pusat dan elite politik menari di atas gemercik air mata pemerintah daerah yang kian tertekan. Prabowo sedang membangun menara babelnya sendiri dengan meruntuhkan pondasi reformasi. Desentralisasi sentralistik ala Prabowo adalah kemunafikan historis yang mengingkari spirit reformasi. Wajar saja, sebab sejarah mencatat Prabowo sebagai opositor reformasi, dan ini diingatkan kembali dalam pertunjukan Mens Rea Pandji Pragiwaksono (2025).

Prabowo tidak pernah tercatat membicarakan konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam ruang publik. Bahkan, bukunya yang bertajuk Paradoks Indonesia (2023) sama sekali tak membahas tata kelola Pemerintahan Daerah. Celakanya, Gibran yang notabene mantan kepala daerah malah menempatkan dirinya sebagai pembantu yang melaksanakan tugas Presiden, bukan mitra berpikir Presiden.

Ruang pesimistis patut untuk diperlebar, sebab daerah kian ditempatkan sebagai objek bukan subjek pembangunan. Lihat bagaimana Prabowo mengizinkan pengembalian TKD kepada Aceh, Sumut, dan Sumbar awal tahun ini. Alih-alih berpihak pada rakyat, kebijakan ini sedang membentuk persepsi yang menempatkan Prabowo sebagai juruselamat. Penataan keuangan daerah yang semestinya digariskan dalam sistem desentralisasi fiskal yang statis justru kian dinamis mengikuti kehendak istana.

Satu-satunya antidot terbaik saat ini adalah solidaritas kelompok masyarakat sipil. Kita tak bisa berharap pada Trias Politika (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif). Rangkaian demo dan narasi kritis di media sosial terbukti mampu mencegah istana dan lembaga negara lainnya melakukan manuver anti reformasi.

Tidak dimasukkannya revisi UU Pilkada dalam Prolegnas 2026 adalah bukti sahih terbaru keampuhan antidot ini. Jangan biarkan istana dan elite politik menata desentralisasi secara tabola-bale. Desentralisasi sentralistik adalah kanker yang harus ditumpas oleh antidot yang kuat, yakni soliditas masyarakat sipil yang tahan akan godaan setan kekuasaan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Implementasi opsen atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor terus menuai polemik. Di satu sisi, banyak desakan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut karena menimbulkan beban ganda bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah menolak adanya evaluasi. Mereka menganggap bahwa opsen pajak adalah kompensasi dari pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat di APBN 2026.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, misalnya, menjelaskan implementasi opsen pajak justru menjadi urat nadi baru untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten (Pemkab), terlebih di tengah kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 akibat pembiayaan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bursah meluruskan miskonsepsi yang beredar di masyarakat dan dunia usaha terkait opsen pajak. Menurutnya, pemberlakuan opsen sama sekali tidak mengubah atau menaikkan besaran iuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

"Opsen itu artinya pajak yang tadinya diatur pembagiannya oleh provinsi, kini dibalik. Dulunya 34% ke kabupaten dan 66% ke provinsi [dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor]. Sekarang dengan peraturan terbaru, daerah kabupaten dapat 66% dan provinsi 34%. Tidak ada perubahan iuran pajaknya," jelas Bursah kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Bupati Lahat ini menilai sentimen negatif dan ancaman boikot bayar pajak kendaraan bermotor akibat opsen pajak yang belakangan kembali ramai murni disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, bukan karena adanya beban fiskal tambahan bagi masyarakat.

Alih-alih mengevaluasi persentase atau menunda kebijakan, Apkasi justru tengah fokus melakukan penertiban di lapangan. Menurut Bursah, masalah utama yang menggerus potensi pajak daerah saat ini adalah banyaknya kendaraan operasional, baik milik pribadi maupun perusahaan, yang mencari nafkah di suatu kabupaten namun menggunakan pelat nomor dari luar daerah.

"Kami sudah mengeluarkan surat resmi dan mulai melakukan penertiban. Kendaraan bermotor, terutama mobil angkutan yang melintasi atau beroperasi di wilayah suatu kabupaten, harus dikenakan pajak di kabupaten tersebut. Tidak boleh, misalnya, pelat BK [Sumatra Utara] beroperasi penuh di Kabupaten Lahat. Dia harus ganti pelat. Itu peraturannya," jelasnya.

Kompensasi Pemangkasan TKD 2026
Lebih lanjut, Bursah mengungkapkan alasan mengapa pemkab akan 'pasang badan' mempertahankan skema opsen ini. Lonjakan porsi bagi hasil dari 34% menjadi 66% memberikan ruang fiskal yang sangat krusial bagi PAD Pemkab.

Tambahan PAD dari opsen ini, sambungnya, menjadi semacam bantalan fiskal bagi daerah di tengah restrukturisasi anggaran oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan ini positif sekali untuk PAD kabupaten. Apalagi sekarang transfer ke daerah [TKD] kita berkurang karena dimanfaatkan oleh pusat secara langsung untuk program Makan Bergizi Gratis [MBG], sekolah unggulan, dan program lainnya," ungkap Bursah.

Adapun, APBN 2026 mengalokasikan TKD sebesar Rp692,9 triliun. Angka itu turun Rp227 triliun atau sekitar 24,7% dari alokasi TKD dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun—penurunan terbesar sejak adanya alokasi TKD dalam APBN.

Penurunan drastis TKD tersebut merupakan konsekuensi dari program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran besar seperti MBG, namun ruang fiskal semakin sempit akibat penurunan penerimaan pajak hingga peningkatan beban kewajiban pembayaran bunga utang.

Bursah tidak menampik bahwa dana pemotongan TKD tersebut pada akhirnya memang mengalir ke daerah juga, namun pengelolaannya kini ditarik ke pusat. Kondisi ini menuntut pemkab untuk lebih agresif mencari sumber pendanaan mandiri untuk membiayai pembangunan lokal.

Oleh karena itu, saat ditanya mengenai dorongan evaluasi opsen pajak dari sejumlah pihak, Bursah mempertanyakan urgensinya. "Apa yang perlu dievaluasi? Sistemnya dari dulu berlaku seperti itu, hanya struktur pembagiannya yang sekarang berubah [menguntungkan kabupaten]," katanya.

Menurutnya, masyarakat bukan mengkritisi kebijakan opsen secara spesifik melainkan iuran pajak secara umum yang dirasa sebagai beban tambahan.

Dia mengira masyarakat hanya ingin penurunan tarif pajak, yang di luar kewenangan pemkab. Ke depan, Apkasi berharap skema opsen ini dapat menjadi katalis bagi kemandirian fiskal daerah secara jangka panjang.

KDM Pilih Relaksasi

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) sejak awal sudah menegaskan bahwa pada tahun 2026 tidak terdapat kenaikan pajak untuk kendaraan pribadi. Besaran PKB tetap sama seperti tahun 2025, begitu pula dengan tarif BBNKB yang tidak mengalami perubahan.

“Untuk pajak kendaraan bermotor pribadi tidak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun 2025, dan BBNKB juga tidak naik,” katanya beberapa waktu lalu.

Selain itu, Pemprov Jabar memberikan keringanan pajak bagi kendaraan berpelat kuning. Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 sebesar 60% diturunkan menjadi 30%. Sementara angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak 100%, pada 2026 diturunkan menjadi 70%.

Ia menegaskan, dengan dukungan penerimaan pajak, Pemprov Jabar memiliki kemampuan fiskal untuk terus melanjutkan pembangunan di berbagai sektor sepanjang tahun 2026. “Dalam kondisi apa pun, tahun 2026 kita akan terus membangun Jawa Barat,” ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna mengatakan penurunan tarif yang diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, didasarkan pada Kepgub tentang Relaksasi opsen dan Kepgub tentang pengenaan untuk kendaraan bermotor angkutan umum yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026.

Asep mengaku sudah menindaklanjutinya kepada kepala Samsat untuk memantau, menyosialisasikan dan memastikan penetapan PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan.

“Benar apa yang disampaikan pak Gubernur. Kendaraan angkutan umum orang semula dikenakan 60% saat ini turun menjadi 30% dari jumlah pajak yang harus dibayar, untuk kendaraan angkutan umum barang semula dikenakan 100% saat ini turun menjadi 70% dari jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan catatan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan,” katanya.

Perlu Ditinjau Ulang

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan terkait dengan opsen pajak yang belakangan ini mencuat perlu dikaji ulang, tapi bukan untuk dibatalkan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang belakangan ini ramai diperbincangkan bukan terkait dengan isu naik atau turunnya tarif pajak, melainkan perubahan struktural desentralisasi fiskal.

Apabila merujuk pada UU HKPD, opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari besaran pajak terutang dan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebesar 25% dari pajak terutang yang dipungut oleh pemerintah provinsi.

Dalam penjelasan UU tersebut, opsen atas PKB dan BBNKB merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak (WP).

Sederhananya, ketika WP membayar PKB dan BBNKB, pemerintah kabupaten/kota bisa mendapatkan bagian melalui skema opsen. Sebab, kedua pajak tersebut adalah bagian dari jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Oleh sebab itu, Rizal mengatakan bahwa skema opsen PKB dan BBNKB itu adalah upaya pemerintah pusat mengalihan sebagian taxing power ke kabupaten/kota dari provinsi agar pendapatan asli daerah (PAD) tidak lagi terlalu bergantung pada transfer pusat (TKD).

"Karena tarif PKB diturunkan dari 2% menjadi 1,2%, secara nominal beban wajib pajak relatif tidak berubah. Jadi kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai reposisi kewenangan penerimaan daerah daripada penambahan pajak baru," terangnya kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Rizal mengatakan bahwa persoalan utama terletak pada konsekuensi ekonomi daerah. Ketika kendaraan bermotor menjadi basis penerimaan langsung pemda, muncul potensi pergeseran insentif fiskal di mana daerah bisa terdorong memaksimalkan penerimaan dari sektor kendaraan melalui komponen biaya lain di luar tarif pokok.

Selain itu, daerah perkotaan dengan populasi kendaraan besar akan menikmati lonjakan PAD, sementara daerah rural tertinggal semakin terbatas ruang fiskalnya.

"Artinya, risiko yang muncul bukan pada beban pajak saat ini, melainkan pada distorsi kebijakan dan pelebaran ketimpangan fiskal antardaerah," terang ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Untuk itu, Rizal menilai perlunya pengkajian ulang atas kebijakan yang mulai berlaku Januari 2025 tersebut. Namun, dia menegaskan fokusnya adalah perbaikan desain kebijakan, bukan pembatalan.