Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap ada 138 pemerintah daerah (pemda) yang terdampak pelayanannya karena kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ia mengatakan Kemendagri telah memetakan daerah-daerah yang standar pelayanan minimalnya terganggu setelah penyesuaian TKD dilakukan.

"Kita data ada 138 daerah yang standar pelayanan minimalnya terdampak karena TKD disesuaikan," kata Bima dalam acara dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia mengatakan Kemendagri kini memasukkan 138 daerah tersebut ke dalam program coaching clinic sesuai tingkat daruratnya.

"Itu kita masukin coaching clinic, jadi kita lihat yang mana yang darurat dulu," ujarnya.

Selain melakukan pendampingan, Kemendagri juga membantu kepala daerah agar bisa mengakses kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan program prioritas di wilayah masing-masing. Menurut Bima, respons kepala daerah menghadapi penyesuaian TKD pun beragam.

"Banyak kepala daerah berkeluh, tapi enggak sedikit kepala daerah yang memilih untuk berpeluh, kerja keras," ujarnya.

Ia menyebut sejumlah kepala daerah justru mampu mengkapitalisasi program strategis nasional untuk menyiasati ini. Bima mengatakan daerah yang berhasil biasanya mampu membangun ekosistem pembiayaan alternatif di luar TKD dari pemerintah pusat.

"Kepala daerah yang terampil membangun ekosistem, maka angka-angkanya akan baik," ujar Bima.

Menurut dia, sejumlah skema pembiayaan alternatif kini mulai banyak dimanfaatkan pemerintah daerah, mulai dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hingga pinjaman daerah.

Ia mencontohkan sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai menunjukkan hasil positif lewat skema tersebut.

Selain itu, beberapa daerah di Sumatra juga mencatat kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) setelah membenahi pengelolaan aset dan pajak daerah.

"Sekarang kami lagi memantau beberapa dari Sumatra itu PAD-nya naik karena melakukan hal-hal yang sebetulnya dasar (seperti) aset ditata lagi, pajak dibenahi lagi," ujarnya.

Bima menegaskan pengurangan TKD bukan berarti program pembangunan daerah otomatis berhenti.

"Jadi enggak bisa kita lihat transfernya dari pusat dikurangin selesai. Ada cara lain supaya program itu bisa langsung sampai," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kisah tentang kakao Yapen sesungguhnya bukan sekadar berita ekonomi, melainkan cerita tentang kebangkitan kepercayaan diri sebuah wilayah di Papua yang barangkali tidak dikenal oleh banyak orang.

Berkat kakao di kebun-kebun kecil, masyarakat lokal mulai melihat bahwa kampung mereka memiliki nilai yang dicari dunia.

Bahkan, di saat banyak daerah masih bergantung pada transfer anggaran dan aktivitas ekonomi konsumtif, Yapen mulai memperlihatkan arah berbeda bahwa pembangunan juga dapat tumbuh dari hasil bumi yang dikelola secara serius, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.

Sementara di banyak kampung di Papua, masa depan sering tumbuh dari hal-hal yang sederhana. Dari tanah yang subur, tangan petani yang tekun, dan tanaman yang selama bertahun-tahun hidup, tanpa banyak sorotan.

Di tengah hutan tropis dan bentang alam Kepulauan Yapen yang tenang, faktanya kakao perlahan kembali menemukan maknanya bukan sekadar komoditas perkebunan, melainkan harapan tentang bagaimana sebuah daerah bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, sekaligus peneliti kebijakan ekonomi di Politeknik Negeri Batam Billy Mambrasar, bersama Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga menyaksikan sendiri bagaimana Kampung Konti Unai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, mulai bangkit dari kakao.

Keduanya berkunjung untuk menyaksikan bagaimana masyarakat membangun daerahnya melalui pengembangan kakao sebagai komoditas unggulan daerah.

Dari kampung itu, sebanyak tiga kilogram sampel kakao kemudian dikumpulkan untuk dikirimkan kepada tiga perusahaan calon pembeli asal Eropa.

Sampel tersebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani studi lanjutan, sebelum difinalisasi dalam bentuk kerja sama pembelian kakao bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Langkah kecil itu sebenarnya menyimpan pesan besar. Selama ini, Papua sering dibicarakan dalam konteks sumber daya alam skala besar, seperti tambang, kayu, atau energi.

Padahal di tingkat kampung, terdapat potensi ekonomi rakyat yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dan memiliki dampak sosial yang luas. Kakao menjadi salah satu contohnya.

Produk unggulan

Billy Mambrasar menjelaskan bahwa pengembangan komoditas unggulan daerah, seperti kakao, sejalan dengan Export Base Theory yang diperkenalkan ekonom Douglas North.

Dalam teori tersebut, daerah yang mampu menghasilkan dan menjual produk unggulan ke luar daerah maupun pasar internasional akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat pendapatan asli daerah.

Papua memerlukan hal-hal demikian. Mengingat selama bertahun-tahun, tantangan pembangunan di Papua tidak hanya soal keterbatasan infrastruktur, tetapi juga bagaimana menciptakan ekonomi lokal yang benar-benar hidup dan mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh secara mandiri.

Dalam hal itu, kakao bukan hanya hasil perkebunan, melainkan instrumen pembangunan sosial.

Di Kampung Konti Unai sendiri, terdapat sekitar 200 hektare lahan kakao yang dikelola kurang lebih 150 petani Orang Asli Papua. Jika digabungkan dengan sejumlah kampung lain di Kepulauan Yapen, total luas lahan kakao diperkirakan mencapai sekitar 900 hektare.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor ini bukan usaha kecil yang berdiri sendiri, melainkan sudah menjadi bagian penting dari denyut ekonomi masyarakat.

Potensi ekonominya pun tidak kecil. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Pusat Statistik, produktivitas kakao nasional berada pada kisaran 700 kilogram, hingga 1 ton per hektare per tahun.

Dengan asumsi konservatif sebesar 1 ton per hektare, maka Kepulauan Yapen berpotensi menghasilkan sekitar 900 ton kakao per tahun.

Di tengah harga kakao dunia yang saat ini berkisar Rp120 juta hingga Rp130 juta per ton, nilai ekonomi kakao Yapen diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp108 miliar per tahun.

Bagi sebagian daerah maju, angka itu mungkin terlihat biasa. Namun, bagi wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan akses pasar, logistik, dan pembangunan ekonomi, potensi tersebut sangat berarti.

Hal yang menarik, pembahasan tentang kakao Yapen tidak berhenti pada angka dan potensi keuntungan semata. Di balik itu, terdapat pembicaraan yang jauh lebih penting mengenai arah pembangunan daerah.

Sumber ekonomi lokal

Billy Mambrasar menegaskan bahwa daerah tidak boleh hanya bergantung pada transfer anggaran dari pusat. Daerah juga harus mampu membangun ekonomi produktif yang membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu terasa penting karena sering kali pembangunan daerah terjebak dalam pola ketergantungan fiskal. Anggaran menjadi pusat perhatian, sementara penguatan sektor produktif masyarakat berjalan lambat.

Padahal, pembangunan yang kuat biasanya lahir ketika masyarakat memiliki sumber ekonomi yang tumbuh dari wilayahnya sendiri.

Di banyak negara penghasil kakao dunia, komoditas ini tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial.

Ketika rantai produksi diperkuat, kualitas ditingkatkan, dan akses pasar dibuka, maka dampaknya bisa meluas ke pendidikan keluarga, kesehatan masyarakat, hingga pertumbuhan usaha kecil di sekitar sentra perkebunan.

Papua, sesungguhnya memiliki peluang besar menuju arah itu. Apalagi keberhasilan Kabupaten Manokwari Selatan yang lebih dahulu mengembangkan ekspor kakao ke pasar Eropa.

Artinya, pasar internasional bukan sesuatu yang mustahil dijangkau oleh daerah-daerah di Tanah Papua. Hal yang diperlukan adalah konsistensi pembinaan, peningkatan kualitas produksi, penguatan kelembagaan petani, dan keberanian membangun rantai ekonomi yang berkelanjutan.

Maka, dukungan terhadap program GERBANG KAYA atau Gerakan Membangun Kembali Kakao Yapen pun menjadi penting.

Program yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perkebunan kakao sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.

Lebih dari itu, kebangkitan kakao Yapen sebenarnya menghadirkan pelajaran penting tentang masa depan pembangunan Indonesia.

Bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari proyek besar dan investasi raksasa. Kadang hal itu tumbuh dari kampung-kampung kecil yang perlahan menemukan potensi terbaiknya sendiri.

Ketika petani lokal mulai terhubung dengan pasar global, ketika hasil bumi kampung mulai dihargai dunia, dan ketika masyarakat mulai percaya bahwa tanah mereka memiliki masa depan, di situlah pembangunan yang sesungguhnya sedang terjadi.

Bukan pembangunan yang hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi pembangunan yang memberi rasa percaya diri kepada masyarakat bahwa mereka juga mampu menjadi bagian penting dari ekonomi yang lebih besar.

Kakao Yapen mungkin baru berada di awal perjalanan panjangnya. Namun, dari tanah Papua itu, muncul sebuah pesan yang kuat bahwa harapan sering tumbuh dari akar yang selama ini, bahkan tidak pernah terlihat.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) yang dibagi ke dalam tiga satuan tugas (satgas), serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD oleh DPRD Riau.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Kasprul Abdi, mengatakan penguatan PAD menjadi kebutuhan mendesak setelah terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Kalau dulu kita mengenal money follow function, sekarang menjadi money follow program priority. Jadi landasan kita, uang itu mengikuti program prioritas,” ujarnya dalam diskusi publik kemandirian fiskal Riau di Pekanbaru, Kamis (7/5/2026).

Menurut Kasprul, pemerintah daerah kini dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan daerah. Kondisi tersebut semakin menantang karena belanja daerah terus meningkat, sementara ruang fiskal dari transfer pusat mulai terbatas.

Dia menyebut Pemprov Riau terus mencari formula untuk memaksimalkan PAD, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun sumber pendapatan lainnya yang sah.

Salah satu langkah yang kini dijalankan ialah pembentukan Tim OPAD yang melibatkan unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum. Tim tersebut dibagi ke dalam tiga satgas berdasarkan sektor penerimaan daerah.

Satgas pertama difokuskan pada optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak alat berat. Tim ini melibatkan Pemprov Riau bersama Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Lalu Lintas.

Satgas kedua menangani optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak air permukaan dengan dukungan Kejaksaan Tinggi Riau. Sementara itu, Satgas ketiga berfokus pada optimalisasi sektor mineral bukan logam dan batuan.

“Kalau nanti ditemukan potensi objek pajak di lapangan, akan dilakukan pendekatan secara persuasif oleh tim satgas OPAD,” kata Kasprul.

Selain membentuk satgas, Pemprov Riau juga memperluas pendekatan pelayanan pajak kepada masyarakat melalui program Samsat Tanjak yang kini menjangkau hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau. Program tersebut dijalankan bersama kepolisian dan Jasa Raharja dengan menyasar pasar, sekolah hingga pusat keramaian.

“Tujuannya untuk menjemput bola dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar kewajiban pajak kendaraan bermotor bisa terpenuhi,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga memberikan insentif berupa pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua guna meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan masyarakat.

Di sisi legislatif, DPRD Riau turut membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD untuk mencari sumber-sumber baru peningkatan penerimaan daerah. Pansus tersebut mengidentifikasi sedikitnya enam sektor utama yang dinilai berpotensi mendongkrak PAD.

Pertama, optimalisasi pajak daerah dari sektor industri seperti pajak air permukaan, bahan bakar kendaraan bermotor, alat berat dan pertambangan. Kedua, peningkatan retribusi dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketiga, pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal, mulai dari fasilitas olahraga, lahan tidak produktif hingga aset perhotelan milik pemerintah daerah. Keempat, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Selain itu, DPRD juga mendorong pengembangan sumber pendapatan baru seperti energi baru terbarukan dan kawasan minapolitan, serta optimalisasi dana transfer pusat termasuk dana bagi hasil (DBH) sawit.

Kasprul mengakui tantangan fiskal Riau saat ini semakin berat, terutama setelah meningkatnya belanja pegawai akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Potensi yang ada baik SDA, pajak, retribusi maupun PAD lainnya belum sepenuhnya bisa menutup belanja daerah. Akhirnya belanja mengikuti pendapatan. Kalau pendapatan tidak maksimal, maka belanja juga tidak bisa maksimal,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti ketimpangan setoran dividen atau pembagian sebagian laba bersih oleh segenap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) wilayah setempat.

Juru Bicara Panitia Khusus BUMD DPRD Provinsi Jawa Timur Abdullah Abu Bakar mengungkapkan berdasar pada komposisi setoran dividen BUMD Jawa Timur, terdapat fakta yang mencolok dan tidak bisa ditutupi dengan narasi administratif semata.

Abdullah memaparkan bahwa total setoran dividen BUMD Provinsi Jawa Timur per tahun pembukuan 2025 tercatat sebesar Rp488.116.592.768, yang hampir sepenuhnya ditopang oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau yang lazim dikenal sebagai Bank Jatim.

Lembaga perbankan daerah tersebut menyumbang dividen bagi PAD Provinsi Jawa Timur senilai Rp420.003.945.682 atau 86,05% dari total perolehan dividen BUMD Jatim pada tahun lalu.

"Bila diamati dari komposisi setoran dividen BUMD Jawa Timur, fakta yang muncul sangat mencolok dan tidak dapat ditutupi dengan narasi administratif semata. Dari total setoran dividen sebesar Rp488,1 miliar, kontribusi terbesar berasal dari satu entitas, yaitu Bank Jatim, yang menyumbang sekitar 86% atau lebih dari Rp420 miliar," ungkap Abdullah, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan sumbangan dividen oleh seluruh BUMD kecuali Bank Jatim terhadap PAD Provinsi Jawa Timur masih jauh panggang dari api. Rinciannya, perusahaan holding, seperti PT. Jatim Grha Utama (JGU) hanya menyetor dividen sebesar Rp1.213.627.000 atau 0,25% serta PT. Panca Wira Usaha (PWU) Rp1.650.950.000 atau 0,34% dari total dividen secara keseluruhan.

Selanjutnya, PT. Air Bersih Jatim menyumbang sebesar Rp1.231.413.086 atau 0,25%, PT. Jamkrida Rp2.500.000.000 atau 0,51%, dan PT. BPR UMKM Rp9.616.657.000 atau senilai 1,97% dari total perolehan dividen BUMD Provinsi Jawa Timur bagi PAD.

Terakhir, PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menyetor dividen kepada Provinsi Jawa Timur sebesar Rp17.900.000.000 atau 3,67% dari total keseluruhan dividen yang disalurkan oleh BUMD Jatim serta PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) tercatat senilai 6,97% dari sumbangan dividen BUMD Jatim kepada PAD atau sebesar Rp34.000.000.000.

Abdullah menyebut pansus menilai bahwa nominal-nominal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang sangat serius, di mana hanya satu BUMD yang menjadi tulang punggung utama PAD, dan mayoritas lainnya belum dapat mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

Diversifikasi sumber pendapatan yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan daerah di luar yang bergerak di bidang perbankan dinilai pihak legislatif tidak dapat berdampak besar terhadap kondisi fiskal daerah.

"Struktur BUMD Jawa Timur saat ini tidak mencerminkan diversifikasi sumber pendapatan daerah, melainkan justru menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor perbankan, khususnya Bank Jatim," tegasnya.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyebut Provinsi Jawa Tengah misalnya dengan total keseluruhan investasi yang digelontorkan daerah sebesar Rp698,3 miliar, mampu mewujudkan diversifikasi sumber pendapatan yang didapat dari perusahaan daerah sektor perbankan maupun riil.

"Kontribusi terhadap kinerja tidak hanya bertumpu pada satu entitas, meskipun Bank Jateng tetap dominan dengan sekitar 81,3%. Namun, BUMD lainnya seperti BPR, sektor energi, hingga perusahaan jasa, masih mampu memberikan kontribusi yang lebih proporsional dibandingkan Jawa Timur," paparnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menerangkan persoalan utama BUMD Jawa Timur bukan hanya terletak pada kinerja individu perusahaan yang buruk, melainkan pada kegagalan sistemik atas pengelolaan portofolio BUMD secara strategis.

Permasalahan mendasar tersebut antara lain adalah perusahaan holding tidak mampu bekerja optimal, arah bisnis tidak terintegrasi, dan tidak terdapat mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa setiap penyertaan modal daerah benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Dengan besaran aset dan penyertaan modal daerah yang selama ini telah diberikan kepada BUMD non-keuangan di Jawa Timur, Abdullah menyebut kontribusi dividen yang terlampau minim tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara input dan output.

DPRD menyatakan aset yang besar tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh. Bahkan dalam beberapa kasus, aset yang dikelola perusahaan daerah malahan tidak produktif, idle, atau tidak menghasilkan nilai ekonomi yang memadai.

Oleh sebab itu, bila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, maka kehadiran BUMD-BUMD terkait yang tidak menghasilkan nilai tambah akan senantiasa menggerus kas daerah dan membebani pemerintah provinsi.

"Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka keberadaan sebagian BUMD tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, melainkan berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang yang terus menggerus efektivitas keuangan daerah," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mencatat pertumbuhan positif dalam pendapatan asli daerah (PAD) Sumut yang pada kuartal I/2026 telah mencapai 26,09%.

Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan penerimaan dari sektor pajak daerah berandil besar dalam realisasi PAD yang di awal tahun ini tercapai sebesar Rp1,6 triliun.

"Realisasi penerimaan PAD di sektor pajak daerah menunjukkan posisi yang baik, dari target pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp6,2 triliun, sudah tercapai Rp1,6 triliun atau 26,09%,” ujar Sutan, Kamis (30/4/2026).

Ada tujuh sumber penerimaan pajak daerah yang mengerek realisasi PAD Sumut Triwulan I/ 2026. Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi yang utama dengan realisasi Rp415 miliar dari tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun, atau sekitar 22,92%.

Lalu, penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target sekitar Rp1 triliun, terealisasi Rp261 miliar atau 23,88%; pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari target Rp1,8 triliun, terealisasi Rp522 miliar atau 28,97%.

Adapula pajak air permukaan (PAP) dari target Rp147 miliar yang terealisasi Rp43 miliar atau 29,23%; pajak rokok dari target Rp1,3 triliun terealisasi Rp384 miliar atau 27,97%; dan pajak alat berat target Rp1,2 miliar terealisasi Rp1,05%.

Sedangkan opsen pajak mineral bukan logam batuan (MBLB) terealisasi Rp661 juta atau 18,55% dari target Rp3,5 miliar.

Sutan mengatakan Bapenda Sumut terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD sekaligus mempermudah masyarakat dengan menjalankan berbagai program strategis, antara lain mengoptimalkan operasional layanan Samsat Malam, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dengan bersinergi dengan Satlantas dan Jasa Raharja, hingga mempersiapkan gelaran Gebyar Pajak 2026 untuk mengapresiasi masyarakat yang taat bayar pajak.

Sutan menyampaikan bahwa Bapenda Sumut optimistis mampu mencapai target tahunan penerimaan. Dia pun mengimbau masyarakat untuk lebih tergerak membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

“Karena pajak yang dibayarkan merupakan motor penggerak utama pembangunan infrastruktur dan Ekonomi Sumut. Mari dukung kemajuan daerah dengan menjadi warga negara yang bijak dan taat pajak," ujarnya.

BENGKALIS - Tekanan fiskal daerah akibat persoalan tunda bayar menunjukkan rapuhnya struktur keuangan yang masih bergantung pada dana transfer pusat. Ketergantungan ini dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas anggaran sekaligus menghambat keberlanjutan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.

Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Isu ini mengemuka dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun 2025, Senin (27/4/2026).

Anggota Banggar DPRD Bengkalis yang juga Politisi Partai Perindo, Dapot Hutagalung, menilai struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer pemerintah pusat. “Selama ini kita terlalu bergantung pada DBH dan dana transfer pusat. Akibatnya, potensi PAD yang sebenarnya cukup besar belum tergarap secara optimal,” ujar dia.

Kondisi tersebut dinilai membuat upaya penggalian potensi ekonomi daerah belum menjadi prioritas utama, padahal sumber-sumber pendapatan lokal memiliki peluang untuk diperkuat.

Dapot menekankan perlunya optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen utama peningkatan PAD, terutama dari sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Bengkalis.

“Pajak dari sektor perkebunan, khususnya sawit dan karet, memiliki potensi yang besar. Ini perlu dikelola secara lebih serius untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menjalankan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Lihat video: Partai Perindo Raih 3 Kursi DPRD Bengkalis



Penguatan sektor ini dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada penguatan basis ekonomi masyarakat.

Selain potensi sektoral, Dapot juga mendorong organisasi perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber PAD secara lebih terukur.

Dia menilai langkah tersebut penting agar kebijakan peningkatan PAD tidak berhenti pada perencanaan, tetapi mampu memberikan dampak langsung terhadap kondisi keuangan daerah.

“Jika PAD bisa dimaksimalkan, persoalan tunda bayar dapat ditekan secara bertahap. Daerah harus mulai mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki,” ujar dia.

Optimalisasi PAD dipandang sebagai solusi struktural untuk mengurangi beban fiskal sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Upaya ini juga dinilai penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah agar tidak bergantung pada dinamika transfer pusat.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikabarkan telah mengusulkan penambahan porsi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk daerah kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Pasalnya, presentase distribusi atas total penerimaan cukai hasil tembakau nasional yang berlaku saat ini dirisaukan berdampak terhadap ruang fiskal daerah, walaupun kinerja di sektor penerimaan lainnya disebut-sebut tidak mengalami kendala yang berarti.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan kinerja fiskal dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2025 masih menunjukkan performa yang menggembirakan. Bahkan, ia menyebut besaran PAD Jawa Timur pada tahun lalu dapat melampaui dari target yang telah ditetapkan.

“Kita bukan stuck, karena [capaian PAD Provinsi Jawa Timur 2025] kita sudah 104%, bukan stuck,” ungkap Khofifah dikutip Senin (27/4/2026).

Namun begitu, Khofifah juga membeberkan kekhawatiran pemerintah provinsi terhadap sektor-sektor penerimaan lainnya yang berperan sentral dalam keadaan fiskal daerah. Khofifah mengaku risau dengan penerapan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang akan berimplikasi pada potensi penurunan pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Kebijakan tersebut di antaranya mengatur mengenai mekanisme pembagian pendapatan yang didapatkan dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana dari total penerimaan yang didapat sebesar 60% untuk pemerintah kabupaten/kota dan 40% bagi pemerintah provinsi. Aturan tersebut telah berlaku sejak Januari 2025 silam.

"Undang-undang ini memberikan regulasi bahwa misalnya pajak kendaraan bermotor itu [pendapatan] Pemprov berkurang Rp4,2 triliun," ucapnya.

Menurut Khofifah, dampak dari penyesuaian pembagian PKB tersebut tidak hanya berdampak pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur saja, tetapi bagi 14 kabupaten/kota lainnya di wilayah kerjanya. Namun begitu, terdapat pula daerah yang menerima "durian runtuh" pasca-penerapan kebijakan tersebut.

“Seperti Surabaya, itu kenaikan hampir setengah triliun rupiah, Sidoarjo tinggi, Kota Malang tinggi, tapi ada 14 kabupaten/kota berkurang. Secara regional, [pendapatan] provinsi berkurang Rp 4,2 triliun, tapi tidak stuck," ungkapnya.

Lebih lanjut, sektor penerimaan DBHCHT yang selama ini menjadi andalan pemerintah provinsi juga turut memberi sumbangan koreksi terhadap penerimaan daerah, khususnya di tengah kebutuhan belanja publik yang tetap meningkat. Khofifah mengungkapkan walaupun secara aturan Pemprov Jawa Timur diatur menerima 3%, tetapi realisasinya di lapangan hanya sebesar 1%.

"Kemudian DBHCHT. DBHCHT itu bagi hasil dari cukai dan industri tembakau itu dari [implementasi UU] HKPD itu 3%, kita (Pemprov Jatim) menerimanya tinggal 1%," bebernya.

Khofifah juga blak-blakan bahwa penerapan kebijakan penyesuaian skema transfer dari pusat, perubahan struktur pajak daerah karena penerapan UU HKPD, hingga perubahan persenan pembagian DBHCHT itu menyebabkan potensi penerimaan Provinsi Jawa Timur berkurang hingga triliunan rupiah.

Namun begitu, mantan Menteri Sosial RI ini mengklaim bahwa kondisi fiskal Pemprov Jawa Timur tidak mengalami penurunan imbas berbagai penyesuaian kebijakan itu walau potensi penerimaan berkurang hingga Rp5,91 triliun.

"Total berkurangnya dari transfer daerah dan HKPD ini satu bahwa opsen pajak, dua bahwa dari pengurangan DBHCHT ini undang-undang ya itu berkurang Rp5,91 triliun. Saya ingin menyampaikan tidak stuck Rp5,91 triliun," ucapnya.

Terpisah, Plt. Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin menyatakan Gubernur Khofifah secara resmi telah mengajukan penambahan porsi pembagian DBHCHT tersebut kepada pemerintah pusat.

"Jadi DBHCHT, memang kita secara resmi Ibu Gubernur sudah mengusulkan untuk ada kenaikan [porsi pembagian DBHCHT menjadi] 5% dari 3% yang selama ini ada. Mudah-mudahan ini nanti segera direspons [pemerintah pusat]," ungkapnya.

Yasin mengungkapkan langkah tersebut ditempuh menyusul penurunan drastis alokasi DBHCHT yang diterima Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026. Ia menyebut Provinsi Jatim biasanya menerima distribusi DBHCHT hingga Rp900 miliar, saat ini hanya menerima kurang lebih Rp490 miliar atau merosot hingga separuhnya.

"Memang faktanya untuk 2026 ini saja dari 3% itu kita hanya dapat alokasi 1,5%. Artinya kemarin kita turun 50% dari total pagu yang biasanya provinsi Jawa Timur itu mendapatkan alokasi sekitar Rp900 miliar, kemarin kita hanya dapat 490 miliar. Jadi, separuhnya dari alokasi yang semestinya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya tetap akan memungut pajak kendaraan listrik sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan.

“Harapan saya pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Motor dan mobil tetap menggunakan jalan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, pajak kendaraan masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), terutama untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang digunakan seluruh kendaraan, termasuk kendaraan listrik.

Dia mengingatkan, penghapusan pajak tanpa diimbangi kepastian transfer dari pusat berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau pajak dihapus, sementara dana bagi hasil terlambat, pembangunan bisa terganggu,” katanya.

Meski demikian, Dedi meyakini tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat seiring dengan perbaikan kualitas layanan publik, termasuk infrastruktur jalan.

Adapun, pemerintah resmi mengakhiri skema pembebasan pajak kendaraan listrik seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Aturan ini mengubah lanskap fiskal kendaraan berbasis baterai yang sebelumnya mendapat insentif penuh di sejumlah daerah.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan kembali dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berbasis nilai jual kendaraan. Artinya, kendaraan listrik tidak lagi otomatis bebas pajak, meski tetap dibuka ruang pemberian insentif oleh pemerintah daerah.

Secara rinci, Pasal 3 ayat (3) mengatur sejumlah objek yang dikecualikan dari PKB, seperti kereta api, kendaraan pertahanan dan keamanan, serta kendaraan milik perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik. Namun, kendaraan listrik tidak termasuk dalam daftar pengecualian tersebut.

Sebaliknya, pada Pasal 19 ditegaskan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai tetap menjadi objek PKB dan BBNKB. Kendati demikian, pemerintah memberikan fleksibilitas berupa insentif fiskal, baik dalam bentuk pembebasan maupun pengurangan pajak, yang implementasinya diserahkan kepada masing-masing daerah.

Perubahan ini menandai pergeseran kebijakan dari fase insentif penuh menuju normalisasi pajak kendaraan listrik secara bertahap, di tengah kebutuhan menjaga penerimaan daerah.

Dengan berlakunya aturan baru ini, beban pajak kendaraan listrik berpotensi meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang nyaris nol. Namun, besaran akhir tetap bergantung pada kebijakan insentif masing-masing daerah, sehingga disparitas antarwilayah masih terbuka.

IDXChannel - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tingginya ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 83 persen.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, saat hadir mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang, Jumat (17/4/2026).

Dalam paparannya, Medrilzam menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sebagai fondasi utama pembangunan.

Dia mengingatkan perencanaan pembangunan harus selaras dengan alokasi anggaran agar kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.

Selain itu, dia menyoroti pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai prasyarat untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

“Teman-teman sibuk dengan TKD tapi PAD-nya kelupaan. Potensinya PAD itu besar, kalau kita mau serius,” ujar Medrilzam.

Dia menambahkan penguatan fiskal daerah tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja, tetapi juga melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta pengembangan skema pembiayaan alternatif.

“Selain bicara spending, juga bicara bagaimana kita bisa meningkatkan revenue. Itu kunci sekarang terutama PAD,” kata dia.

Medrilzam juga menekankan bahwa pembangunan nasional telah memiliki kerangka yang jelas melalui RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 sebagai fondasi awal.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Digitalisasi kini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk di tingkat daerah yang dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, Bank BJB menegaskan komitmennya untuk memperkuat digitalisasi daerah sebagai fondasi utama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam partisipasi Bank bjb pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 16 April 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan. Turun hadir Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kemenkeu Lira Kurniawati, Direktur Jenderal (dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fathoni, Direktur Bisnis sekaligus Plt. Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, Andre Permana, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaludin, Direktur Operasional PT Jasa Raharja Ariyandi, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Hindun Herdiyani, dan Pemimpin Divisi Digital Banking bank bjb Arfandy.

Dalam forum tersebut, digitalisasi dipandang sebagai faktor kunci dalam mendorong percepatan layanan pemerintahan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bank bjb sebagai Bank Pembangunan Daerah telah mengambil peran aktif dalam memperkuat ekosistem digitalisasi, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan melalui pengembangan berbagai solusi layanan keuangan berbasis digital yang terintegrasi.

Optimalisasi PAD menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan. Melalui sistem yang terdigitalisasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Pada kesempatan tersebut, Bank bjb juga berbagi pengalaman terkait kerja sama, kolaborasi, dan inovasi yang telah dihadirkan dalam mendukung peningkatan PAD di berbagai daerah. Pengalaman ini mencakup implementasi solusi digitalisasi penerimaan PAD pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah bekerja sama dengan Bank bjb.

Salah satu inisiatif utama yang dilakukan adalah digitalisasi penerimaan daerah, khususnya pajak dan retribusi, melalui berbagai kanal pembayaran modern. Kanal tersebut meliputi internet banking, mobile banking, virtual account, serta kerja sama dengan berbagai payment channel yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.

Langkah ini memberikan kemudahan akses pembayaran sekaligus mempercepat arus penerimaan daerah secara real time. Selain itu, Bank bjb juga mendorong integrasi sistem penerimaan daerah dengan platform pemerintah. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah proses rekonsiliasi, serta memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.

Tidak hanya itu, Bank bjb juga mengembangkan berbagai inovasi produk dan layanan keuangan daerah. Inovasi tersebut mencakup dukungan terhadap pengelolaan kas daerah, optimalisasi investasi, hingga pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan strategis.

Bank bjb juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan. Pendampingan ini mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Edukasi menjadi faktor penting agar transformasi digital tidak hanya berjalan di level sistem, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal oleh para pengelola keuangan daerah.

Melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pemerintah daerah, Bank bjb terus memperluas implementasi digitalisasi di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini mencerminkan peran bank bjb sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pendapatan daerah, sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat memperluas basis pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

bank bjb meyakini bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan menjadi kunci utama dalam mempercepat transformasi digital. Partisipasi dalam Rakornas Pendapatan Daerah ini menjadi wujud nyata dukungan bank bjb terhadap agenda nasional dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ke depan, bank bjb akan terus berinovasi menghadirkan layanan digital yang memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan daerah. bank bjb optimistis dapat terus menjadi penggerak utama dalam memperkuat digitalisasi daerah, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai bank bjb, dapat diperoleh melalui Kantor Cabang bank bjb terdekat maupun call centerbjb Call 14049 atau dapat mengakses website resmi www.bankbjb.co.id serta mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bisnis.com,BANDUNG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat pada tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menurunkan petugas khusus untuk melakukan pengecekan langsung meter penggunaan air di lapangan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, penerimaan dari Pajak Air Permukaan diproyeksikan mencapai Rp72,6 miliar. Sementara itu, Pajak Alat Berat ditargetkan menyumbang sekitar Rp930 juta.

Meski demikian, kontribusi kedua sektor tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan sumber pajak utama daerah. Sebagai perbandingan, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp3,3 triliun.

Kepala Bapenda Jawa Barat, Asep Supriatna, mengatakan bahwa kecilnya proyeksi PAP dan Pajak Alat Berat disebabkan oleh jumlah objek pajak yang memang terbatas jika dibandingkan dengan PKB maupun BBNKB. Namun demikian, Bapenda tetap berupaya memaksimalkan potensi yang ada.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menugaskan petugas khusus di setiap kantor Samsat untuk melakukan pengecekan langsung ke objek pajak.“Petugas tersebut akan memeriksa meter penggunaan air secara langsung di lapangan. Biasanya objeknya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan,” katanya dikutip Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, setidaknya setiap kantor Samsat akan memiliki satu petugas yang ditugaskan untuk menyisir perusahaan pengguna air permukaan di wilayah kerjanya.“Kalau sebelumnya Bapenda hanya menerima data dari SDA atau ESDM, sekarang kami memiliki tim internal yang turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

Asep berharap langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan Bapenda dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak daerah pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. “Ujungnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti porsi belanja pegawai yang saat ini telah mencapai 29% dari total postur anggaran, atau hanya selisih tipis dari batas maksimal 30% yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menilai realisasi angka tersebut sejauh ini masih berada dalam koridor regulasi.

Kendati demikian, ia menekankan pentingnya langkah strategis guna menjaga kesehatan fiskal daerah melalui efisiensi ketat dan peningkatan produktivitas kerja ASN.

“Saya yakin dengan upaya-upaya efisiensi yang dilakukan sekarang. Yang paling penting itu peningkatan produktivitas, supaya dari sisi biaya tetap sesuai arahan pemerintah,” ujarnya di Bandung, baru-baru ini.

Asep menggarisbawahi tantangan yang dihadapi pemerintah kota, di mana porsi anggaran pegawai hampir menyentuh plafon, namun distribusi tenaga kerja di beberapa sektor krusial justru masih mengalami kekurangan.

Sektor pendidikan menjadi salah satu instansi yang dilaporkan masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar secara signifikan.

“Kita dapat laporan, guru masih kurang. Di instansi juga masih ada kekurangan. Ini harus diputar otak bersama pemerintah, supaya tetap mengikuti undang-undang, tapi kebutuhan mendesak juga bisa terpenuhi,” katanya.

Guna menyiasati keterbatasan ruang fiskal tersebut, legislatif mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk lebih agresif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Sektor pariwisata dinilai menjadi motor penggerak utama yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pundi-pundi daerah tanpa harus melanggar limitasi belanja pegawai.

Asep memaparkan tingginya animo kunjungan wisatawan ke Kota Kembang harus dikonversi menjadi penerimaan daerah yang optimal, terutama melalui pajak hotel, restoran, hingga sektor usaha pendukung lainnya.

“Wisata Bandung itu besar sekali potensinya. Ketika wisatawan datang, hotel pasti terisi, restoran juga bergerak. Ini yang harus dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa strategi peningkatan PAD ini tidak akan menambah beban ekonomi bagi masyarakat lokal. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menangkap peluang ekonomi dari aktivitas belanja para pelancong yang datang ke Bandung.

“Artinya, bukan membebani masyarakat. Tapi ada pergerakan ekonomi dari orang yang datang ke Bandung, mereka belanja, itu yang harus kita dorong,” ujarnya.