REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada para gubernur untuk memberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) memiliki tantangan serius di tingkat daerah. Faisal menyebut kebijakan tersebut bertujuan melanjutkan dorongan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik melalui insentif.

"Ini kan sebetulnya ingin mendorong kebijakan yang selama ini dijalankan untuk memberikan insentif pengembangan kendaraan listrik. Tapi karena keterbatasan budget, ini akhirnya jadinya insentif itu ingin supaya pemerintah daerah yang memberikan insentif juga," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Faisal, kebijakan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran beban insentif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Faisal menduga pemerintah ingin mengurangi beban pusat dalam menyokong industri kendaraan listrik.

"Jadi diberikan, dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembebasan misalnya balik nama atau pajak kendaraan bermotor," sambung Faisal.

Faisal menilai penerapan kebijakan ini kurang tepat karena bersamaan dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dia mengatakan pemotongan TKD membuat ruang fiskal daerah kian menipis.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengapresiasi komitmen Apple dalam kesepakatan investasi tingkat komponen dalam negeri handphone, komputer genggam dan tablet (TKDN HKT) di Indonesia secara tunai senilai 160 juta dolar AS periode 2026-2028.

Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyebut pihaknya mengetahui kabar produksi AirTag di Batam, Kepulauan Riau serta komponen AirPods Max di Bandung, Jawa Barat telah berjalan.

"Pabrik Apple di Batam ini menjadi fasilitas pertama di Indonesia yang memproduksi AirTag, yakni perangkat pelacak canggih yang terhubung dengan jaringan Find My milik Apple dan kami mendapat kabar produknya sudah mulai ekspor ke Amerika Serikat," ujarnya.

Selain itu, Chusnunia menyampaikan kesepakatan investasi bersama Apple menjanjikan untuk membangun pusat pelatihan baru di Indonesia dengan mendirikan Apple Developer Institute.

"Apple sendiri telah mengumumkan pembukaan lima Apple Developer Institute di Indonesia, di Surabaya, Batam, Tangerang dan dua fasilitas Apple Developer Institute di Jakarta," ucapnya.

Ia menjelaskan berdasarkan Permen Perindustrian 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet, ada tiga skema yang dapat digunakan untuk menghitung nilai TKDN.

"Bisa skema manufaktur, yakni perusahaan harus memproduksi barang di dalam negeri, Bisa skema aplikasi, perusahaan harus membangun aplikasi yang digunakan untuk produk tersebut di dalam negeri dan bisa juga skema pengembangan inovasi, perusahaan mendorong inovasi dilakukan dari dalam negeri," jelasnya.

Apple, katanya, memilih skema pengembangan inovasi untuk memenuhi syarat TKDN HKT di Indonesia. Apple tak diwajibkan membangun pabrik iPhone atau komponen penting iPhone lainnya di Indonesia.

Chusnunia juga mengatakan pabrik perakitan perangkat AirTag di Kawasan Industri Tunas Industrial Prima (TIP) di Batam menjadi tonggak baru investasi Apple di Indonesia, yang berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

Jomplang

Nilai investasi yang digelontorkan Apple, lanjut dia, belum merata di Asia Tenggara. Apple menginvestasikan lebih dari Rp256 triliun di Vietnam untuk pembukaan pabrik serta produksi besar-besaran untuk produk Macbook, iPad, Apple Watch dan AirPods.

“Investasi yang dilakukan Apple di Indonesia dan Vietnam terbilang masih cukup jomplang. Bila kita bandingkan dengan Vietnam, investasi Apple mencapai lebih dari Rp256 triliun dan memiliki pabrik untuk produk-produk seperti Macbook, iPad, Apple Watch, AirPods dan menyerap 200.000 lapangan kerja. Sementara di Indonesia Apple berfokus pada pengembangan talenta melalui Apple Academy dan komitmen investasi sekitar Rp15,9 triliun untuk manufaktur lokal (AirTag/AirPods)," ucapnya.

Chusnunia mengharapkan ke depannya, Apple akan memperluas investasinya di Indonesia sebagai komitmen berkelanjutan dalam investasi TKDN tersebut.

"Kehadiran Apple di Indonesia bukan hanya simbol investasi besar, melainkan bagian dari strategi dalam memperkuat daya saing industri teknologi serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat guna menekan angka pengangguran,kita berharap juga perusahaan-perusahaan besar lainnya akan menanamkan investasinya di Indonesia," kata Chusnunia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penambahan dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,15 triliun serta peningkatan fleksibilitas pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama merealisasikan pembangunan, terutama pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Senin (13/4) kemarin saat pertemuan gubernur se-Tanah Papua dengan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, saya sudah sampaikan usulan dimaksud,” kata Dominggus.

Ia menjelaskan bahwa usulan penambahan TKD Rp1,15 triliun dari total pagu 2026 untuk pemerintah provinsi sebesar Rp3,64 triliun mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta dukungan pembiayaan infrastruktur.

Pemerintah provinsi juga mendorong agar DBH minyak dan gas (migas) dalam kerangka Otsus dapat dikelola lebih fleksibel dengan opsi dikeluarkan dari kategori dana TKD atau tetap dalam skema dimaksud namun ruang pemanfaatannya lebih luas.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab keterbatasan anggaran serta mempercepat pembangunan di Papua Barat,” ujar dia.

Pada aspek penggunaan dana Otsus, menurut dia, pemerintah provinsi mengusulkan sejumlah kebijakan, antara lain pengakuan belanja hibah keagamaan sebagai bagian dari sektor pendidikan dan dukungan pembinaan olahraga untuk pembangunan sumber daya manusia.

Kemudian, pembiayaan kegiatan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

“Kami usulkan beberapa kebijakan strategis yang dapat dibiayai dari dana Otsus,” ujar Dominggus.

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi juga menyampaikan agar kebijakan pengelolaan dana Otsus lebih mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat, termasuk tingginya indeks kemahalan konstruksi dan tantangan pembangunan di wilayah terpencil.

Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat.

“Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” kata Dominggus.

Pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa dan Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Danny Heatubun.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengimbau Pemerintah Daerah melakukan efisiensi anggaran dan kreatif untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Efisiensi yang dimaksud adalah mengurangi kegiatan rapat, memangkas biaya makan-minum, hingga pemeliharaan perawatan. Menurutnya, pemangkasan tersebut mampu menutup gaji PPPK.

"Efisiensi misalnya rapat-rapat, perjalanan dinas, makan-minum, harwat [pemeliharaan dan perawatan]. Ada daerah yang bisa melakukan efisiensi dan efisiensi itu bisa menutup untuk bayar PPPK. Ada yang seperti itu," katanya kepada jurnalis di Gedung Parlemen, Senin (30/3/2026).

Eks Kapolri itu juga menyampaikan Kepala Daerah tidak hanya bertugas memastikan setiap anggaran dialokasikan sesuai posnya masing-masing.

Namun, diminta kreatif untuk mengelola potensi ekonomi setempat dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga daerah tidak hanya mengandalkan Transfer ke Daerah (TKD). Dia mengatakan upaya itu disinyalir mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mendagri juga yakin memanfaatkan potensi ekonomi lokal mampu memberikan efek domino berupa terdorongnya kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Tapi bagaimana seorang Kepala Daerah punya kreativitas sehingga dia bisa tidak memberatkan rakyat, misalnya dia BUMD-nya, dia buat rusda atau apapun juga ya, yang membuat itu bisa untung. Dan kemudian dia bisa mendorong UMKM atau mendorong usaha di wilayahnya, sehingga bisa hidup dan kemudian bisa dapat PAD dari situ tambahan," jelasnya.

PAD, katanya, juga dapat ditambah dengan memaksimalkan pungutan pajak yang salah satunya dapat diambil dari pajak restoran.

Selain itu, dia turut menyoroti terkait Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dia menjelaskan dalam beleid tersebut menyebutkan bahwa 30% belanja pegawai dari APBD akan mulai diberlakukan 5 tahun setelah undang-undang disahkan. Artinya berlaku pada 1 Januari 2027.

"Tapi di situ disebutkan dalam ayat (3)-nya, besaran mengenai proporsi belanja pegawai itu dapat disesuaikan oleh menteri yang menyelenggarakan keuangan, menteri keuangan maksudnya, setelah berkoordinasi dengan menteri, katakanlah saya pendekin aja Menteri Dalam Negeri dan Mepan RB," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara senilai total Rp4,39 triliun.

Tambahan anggaran yang disalurkan ke total 67 daerah terdampak bencana itu merupakan pengembalian alokasi pagu TKD APBN 2026 sehingga menjadi sama dengan 2025. Sebagaimana diketahui, pagu TKD 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59/2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro melalui siaran pers, Senin (9/3/2026).

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan besaran alokasi tambahan TKD kepada 67 daerah terdampak bencana Sumatra itu sebesar Rp10,65 triliun.

Pemberiannya dilakukan dalam tiga tahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi pada APBN 2026 terhadap alokasi di 2025 setelah Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi.

Penyaluran dana tambahan TKD ini melalui tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Tambahan senilai Rp4,39 triliun atau 40% disalurkan pada akhir Februari 2026 itu merupakan gelombang pertama.

Kemudian, gelombang kedua sebesar 30% pada Maret 2026 dan 30% pada April 2026.

Relaksasi Penyaluran TKD

Selain menambah anggaran TKD, Purbaya telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK No.102/2025. Relaksasi ini di antaranya berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam, serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Terdapat sejumlah bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pertama, penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana. Kedua, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun. Ketiga, penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70% dari nilai aset yang dibiayai.

Namun demikian, Kemenkeu mengingatkan bahwa fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai pinjaman PEN yang berlaku. Sampai dengan saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh empat Pemda yang terdampak bencana di Sumatra.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, otoritas fiskal sampai dengan Februari 2026 telah menyalurkan anggaran TKD ke tiga provinsi terdampak bencana itu senilai Rp23,18 triliun atau 54,07% lebih tinggi dibandingkan 2025. Penyalurannya juga sudah termasuk tambahan penyaluran senilai Rp4,39 triliun.

"Dukungan fiskal melalui tambahan TKD melengkapi berbagai program tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pasca bencana Sumatra. Seluruh kebijakan ini ditujukan agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi serta menjaga keberlanjutan layanan publik dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat," pungkas Deni.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempermudah pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) melalui skema deklarasi mandiri (self declare) yang dapat diakses secara gratis dan lebih cepat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Senin menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi sistem TKDN yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan proses yang lebih transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh pelaku industri nasional.

Reformasi ini dituangkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

Melalui kebijakan tersebut, selain skema sertifikasi melalui Lembaga Verifikasi Independen (LVI), pelaku industri kecil kini dapat memperoleh sertifikat TKDN melalui mekanisme self declare yang diakses melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Penyederhanaan penghitungan dan perlakuan khusus untuk industri kecil melalui mekanisme self declare ini dilakukan untuk mengangkat kemampuan industri kecil agar semakin percaya diri bermain di pasar yang lebih besar. Namun, reformasi kebijakan ini tetap melalui pengawasan dengan adanya pemeriksaan kesesuaian dan keakuratan data industri sebelum pengajuan TKDN produk industri,” ucap Menperin.

Menperin menegaskan bahwa pemeriksaan kesesuaian dan keakuratan data industri penting dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dalam pengajuan TKDN melalui mekanisme self declare.

“Sertifikasi TKDN self declare ini merupakan bentuk kemudahan bagi industri kecil dengan waktu sertifikasi yang lebih singkat dan tanpa beban biaya, untuk mendapatkan sertifikat TKDN yang berlaku selama lima tahun,” kata Menperin.

Untuk memastikan skema tersebut tepat sasaran, Kemenperin menerapkan mekanisme validasi pelaku usaha industri kecil melalui SIINas sebelum pengajuan sertifikasi. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal IKMA Nomor 261 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Validasi Pelaku Usaha Industri Kecil dalam Rangka Penghitungan Nilai TKDN Barang secara Self Declare.

“Proses validasi harus dilakukan sebelum pengajuan sertifikasi, agar hanya pelaku usaha yang telah divalidasi sebagai industri kecil yang dapat mengajukan permohonan sertifikasi TKDN self declare. Dengan begitu, industri kecil yang telah memiliki sertifikat TKDN Self Declare dapat berpartisipasi lebih luas lagi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Agus.

Sesuai ketentuan tersebut, perusahaan yang dapat mengakses skema TKDN self declare adalah industri kecil yang terdaftar di SIINas, memiliki modal usaha maksimal Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan), serta telah menyampaikan data industri melalui sistem tersebut.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menjelaskan bahwa pelaku industri yang telah mengisi data perusahaan dan menyampaikan laporan triwulan terakhir wajib mengajukan permohonan validasi melalui SIINas.

Permohonan tersebut harus disertai unggahan video proses produksi di pabrik serta video lokasi usaha atau area produksi yang dilengkapi penyematan informasi lokasi geografis.

“Setelah itu, tim Validasi Ditjen IKMA akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data perusahaan dan video dengan jangka waktu maksimal sepuluh hari sejak tanggal permohonan diterima. Tim juga dapat melakukan pemeriksaan secara langsung ke lapangan maupun secara daring,” kata Reni.

Hingga 22 Februari 2026 tercatat sebanyak 121 perusahaan telah tervalidasi sebagai industri kecil dan dapat mengajukan permohonan TKDN melalui skema self declare.

Dalam penghitungan TKDN, bobot penilaian pada skema self declare sama dengan metode verifikasi LVI, yakni terdiri dari 75 persen bahan atau material langsung yang meliputi komponen utama, 10 persen tenaga kerja langsung, serta 15 persen biaya tidak langsung pabrik.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan siap untuk berkoordinasi dengan tiga kementerian terkait mengenai regulasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.

“Kadin akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Koperasi (Kemenkop), dan Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia Benny Soetrisno dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Benny mengatakan hal ini menyusul pembahasan dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) tentang persoalan regulasi kegiatan bongkar muat di Kalimantan Selatan, yang dinilai membebani pelaku usaha dan berpotensi meningkatkan biaya logistik nasional.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan terkait aturan di Kalimantan Selatan yang dinilai bertolak belakang dan menimbulkan konsekuensi biaya tambahan bagi pelaku usaha bongkar muat.

“Dalam konteks penurunan biaya logistik, kebijakan seperti ini tentu bertolak belakang. Teman-teman APBMI meminta Kadin untuk memfasilitasi dan menindaklanjuti persoalan ini agar dapat diluruskan,” ujar Benny.

Selain berkoordinasi dengan tiga kementerian terkait, Benny mengatakan Kadin juga akan memanggil otoritas pelabuhan untuk membahas dan mengklarifikasi aturan dimaksud agar terdapat kepastian hukum serta keselarasan dengan regulasi yang berlaku.

Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari menegaskan aspirasi yang disampaikan APBMI menjadi perhatian serius organisasi.

“Kami akan menyikapi persoalan ini dan mencari solusi terbaik. Jangan sampai ada regulasi yang justru menjadi beban bagi pelaku usaha. Jika terdapat aturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tentu harus dihentikan,” kata Andi.

Ia menambahkan, Kadin Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepastian berusaha kepada pelaku usaha di berbagai sektor, termasuk sektor bongkar muat, agar dapat berkontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Ketua Umum APBMI Juswandi Kristanto menjelaskan bahwa persoalan di Kalimantan Selatan berawal dari kewajiban penggunaan TKBM untuk kapal jenis gearless. Padahal, menurutnya, kapal gearless yang telah dilengkapi crane tidak memerlukan pengerahan TKBM dalam proses bongkar muat.

“Kebijakan tersebut jelas meningkatkan biaya operasional dan berdampak pada kenaikan biaya logistik nasional. Selain itu, surat edaran yang menjadi dasar kebijakan dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

APBMI meminta Kadin Indonesia untuk membantu meluruskan kebijakan tersebut demi keberlangsungan usaha perusahaan bongkar muat.

Selain itu, APBMI juga mendorong adanya lebih dari satu koperasi TKBM di pelabuhan guna menciptakan pilihan dan kompetisi yang sehat.

“Kami tidak anti terhadap koperasi TKBM. Namun kami berharap terdapat dua atau tiga koperasi di pelabuhan sehingga ada perbandingan layanan dan biaya yang lebih kompetitif, agar tidak membebani pelaku usaha,” kata Juswandi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Implementasi opsen atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor terus menuai polemik. Di satu sisi, banyak desakan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut karena menimbulkan beban ganda bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah menolak adanya evaluasi. Mereka menganggap bahwa opsen pajak adalah kompensasi dari pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat di APBN 2026.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, misalnya, menjelaskan implementasi opsen pajak justru menjadi urat nadi baru untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten (Pemkab), terlebih di tengah kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 akibat pembiayaan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bursah meluruskan miskonsepsi yang beredar di masyarakat dan dunia usaha terkait opsen pajak. Menurutnya, pemberlakuan opsen sama sekali tidak mengubah atau menaikkan besaran iuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

"Opsen itu artinya pajak yang tadinya diatur pembagiannya oleh provinsi, kini dibalik. Dulunya 34% ke kabupaten dan 66% ke provinsi [dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor]. Sekarang dengan peraturan terbaru, daerah kabupaten dapat 66% dan provinsi 34%. Tidak ada perubahan iuran pajaknya," jelas Bursah kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Bupati Lahat ini menilai sentimen negatif dan ancaman boikot bayar pajak kendaraan bermotor akibat opsen pajak yang belakangan kembali ramai murni disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, bukan karena adanya beban fiskal tambahan bagi masyarakat.

Alih-alih mengevaluasi persentase atau menunda kebijakan, Apkasi justru tengah fokus melakukan penertiban di lapangan. Menurut Bursah, masalah utama yang menggerus potensi pajak daerah saat ini adalah banyaknya kendaraan operasional, baik milik pribadi maupun perusahaan, yang mencari nafkah di suatu kabupaten namun menggunakan pelat nomor dari luar daerah.

"Kami sudah mengeluarkan surat resmi dan mulai melakukan penertiban. Kendaraan bermotor, terutama mobil angkutan yang melintasi atau beroperasi di wilayah suatu kabupaten, harus dikenakan pajak di kabupaten tersebut. Tidak boleh, misalnya, pelat BK [Sumatra Utara] beroperasi penuh di Kabupaten Lahat. Dia harus ganti pelat. Itu peraturannya," jelasnya.

Kompensasi Pemangkasan TKD 2026
Lebih lanjut, Bursah mengungkapkan alasan mengapa pemkab akan 'pasang badan' mempertahankan skema opsen ini. Lonjakan porsi bagi hasil dari 34% menjadi 66% memberikan ruang fiskal yang sangat krusial bagi PAD Pemkab.

Tambahan PAD dari opsen ini, sambungnya, menjadi semacam bantalan fiskal bagi daerah di tengah restrukturisasi anggaran oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan ini positif sekali untuk PAD kabupaten. Apalagi sekarang transfer ke daerah [TKD] kita berkurang karena dimanfaatkan oleh pusat secara langsung untuk program Makan Bergizi Gratis [MBG], sekolah unggulan, dan program lainnya," ungkap Bursah.

Adapun, APBN 2026 mengalokasikan TKD sebesar Rp692,9 triliun. Angka itu turun Rp227 triliun atau sekitar 24,7% dari alokasi TKD dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun—penurunan terbesar sejak adanya alokasi TKD dalam APBN.

Penurunan drastis TKD tersebut merupakan konsekuensi dari program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran besar seperti MBG, namun ruang fiskal semakin sempit akibat penurunan penerimaan pajak hingga peningkatan beban kewajiban pembayaran bunga utang.

Bursah tidak menampik bahwa dana pemotongan TKD tersebut pada akhirnya memang mengalir ke daerah juga, namun pengelolaannya kini ditarik ke pusat. Kondisi ini menuntut pemkab untuk lebih agresif mencari sumber pendanaan mandiri untuk membiayai pembangunan lokal.

Oleh karena itu, saat ditanya mengenai dorongan evaluasi opsen pajak dari sejumlah pihak, Bursah mempertanyakan urgensinya. "Apa yang perlu dievaluasi? Sistemnya dari dulu berlaku seperti itu, hanya struktur pembagiannya yang sekarang berubah [menguntungkan kabupaten]," katanya.

Menurutnya, masyarakat bukan mengkritisi kebijakan opsen secara spesifik melainkan iuran pajak secara umum yang dirasa sebagai beban tambahan.

Dia mengira masyarakat hanya ingin penurunan tarif pajak, yang di luar kewenangan pemkab. Ke depan, Apkasi berharap skema opsen ini dapat menjadi katalis bagi kemandirian fiskal daerah secara jangka panjang.

KDM Pilih Relaksasi

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) sejak awal sudah menegaskan bahwa pada tahun 2026 tidak terdapat kenaikan pajak untuk kendaraan pribadi. Besaran PKB tetap sama seperti tahun 2025, begitu pula dengan tarif BBNKB yang tidak mengalami perubahan.

“Untuk pajak kendaraan bermotor pribadi tidak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun 2025, dan BBNKB juga tidak naik,” katanya beberapa waktu lalu.

Selain itu, Pemprov Jabar memberikan keringanan pajak bagi kendaraan berpelat kuning. Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 sebesar 60% diturunkan menjadi 30%. Sementara angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak 100%, pada 2026 diturunkan menjadi 70%.

Ia menegaskan, dengan dukungan penerimaan pajak, Pemprov Jabar memiliki kemampuan fiskal untuk terus melanjutkan pembangunan di berbagai sektor sepanjang tahun 2026. “Dalam kondisi apa pun, tahun 2026 kita akan terus membangun Jawa Barat,” ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna mengatakan penurunan tarif yang diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, didasarkan pada Kepgub tentang Relaksasi opsen dan Kepgub tentang pengenaan untuk kendaraan bermotor angkutan umum yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026.

Asep mengaku sudah menindaklanjutinya kepada kepala Samsat untuk memantau, menyosialisasikan dan memastikan penetapan PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan.

“Benar apa yang disampaikan pak Gubernur. Kendaraan angkutan umum orang semula dikenakan 60% saat ini turun menjadi 30% dari jumlah pajak yang harus dibayar, untuk kendaraan angkutan umum barang semula dikenakan 100% saat ini turun menjadi 70% dari jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan catatan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan,” katanya.

Perlu Ditinjau Ulang

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan terkait dengan opsen pajak yang belakangan ini mencuat perlu dikaji ulang, tapi bukan untuk dibatalkan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang belakangan ini ramai diperbincangkan bukan terkait dengan isu naik atau turunnya tarif pajak, melainkan perubahan struktural desentralisasi fiskal.

Apabila merujuk pada UU HKPD, opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari besaran pajak terutang dan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebesar 25% dari pajak terutang yang dipungut oleh pemerintah provinsi.

Dalam penjelasan UU tersebut, opsen atas PKB dan BBNKB merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak (WP).

Sederhananya, ketika WP membayar PKB dan BBNKB, pemerintah kabupaten/kota bisa mendapatkan bagian melalui skema opsen. Sebab, kedua pajak tersebut adalah bagian dari jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Oleh sebab itu, Rizal mengatakan bahwa skema opsen PKB dan BBNKB itu adalah upaya pemerintah pusat mengalihan sebagian taxing power ke kabupaten/kota dari provinsi agar pendapatan asli daerah (PAD) tidak lagi terlalu bergantung pada transfer pusat (TKD).

"Karena tarif PKB diturunkan dari 2% menjadi 1,2%, secara nominal beban wajib pajak relatif tidak berubah. Jadi kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai reposisi kewenangan penerimaan daerah daripada penambahan pajak baru," terangnya kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Rizal mengatakan bahwa persoalan utama terletak pada konsekuensi ekonomi daerah. Ketika kendaraan bermotor menjadi basis penerimaan langsung pemda, muncul potensi pergeseran insentif fiskal di mana daerah bisa terdorong memaksimalkan penerimaan dari sektor kendaraan melalui komponen biaya lain di luar tarif pokok.

Selain itu, daerah perkotaan dengan populasi kendaraan besar akan menikmati lonjakan PAD, sementara daerah rural tertinggal semakin terbatas ruang fiskalnya.

"Artinya, risiko yang muncul bukan pada beban pajak saat ini, melainkan pada distorsi kebijakan dan pelebaran ketimpangan fiskal antardaerah," terang ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Untuk itu, Rizal menilai perlunya pengkajian ulang atas kebijakan yang mulai berlaku Januari 2025 tersebut. Namun, dia menegaskan fokusnya adalah perbaikan desain kebijakan, bukan pembatalan.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun ini. Angkanya dipotong hingga 20% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel Erwin Sodding mengatakan keputusan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Oleh sebab itu pihaknya harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib, namun tetap melindungi hak-hak dasar ASN.

“Selama ini, TKD cukup menopang fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau ada beberapa area harus disesuaikan. Dalam implementasinya, kami melakukan penyesuaian TPP ASN secara proporsional sebesar 20%," ucap Erwin di Makassar, Kamis (19/2/2026).

Pemotongan TPP ASN dilakukan untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional. Di mana pemerintah pusat memberikan mandatory spending (belanja wajib) maksimal 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027.

Secara alokasi pada belanja di tahun-tahun sebelumnya, dikatakan Erwin, porsi belanja pegawai Pemprov Sulsel sudah cukup besar, jadi pemotongan TPP dianggap menjadi hal yang krusial.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa pemotongan tersebut tidak menyentuh komponen gaji pokok maupun hak wajib ASN lainnya. Penyesuaian hanya diberlakukan pada komponen yang bersifat tambahan.

"Meski mengalami penyesuaian, besaran TPP ASN Pemprov Sulsel masih relatif kompetitif dibandingkan daerah lain. Di beberapa daerah misalnya, ada yang penyesuaiannya mencapai 50%, bahkan 70%. Ada juga yang hampir tidak lagi memberikan TPP," jelas Erwin.

Dia menekankan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Sulsel, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai respons atas kebijakan fiskal nasional.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur belanja daerah yang lebih sehat, berimbang, serta berkelanjutan, sehingga ruang fiskal dapat lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

pemerintah perlu berhati-hati karena ekspor komoditas mentah bisa berpotensi mengganggu kegiatan industri pengolahan dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai industrialisasi masih menjadi salah satu upaya penting bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Tidak mungkin kita akan sampai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tanpa industrialisasi, dan industrialisasi yang dalam prioritas pemerintah sekarang adalah (percepatan) hilirisasi,” kata Faisal di Jakarta, Jumat.

Sementara itu hasil akhir negosiasi tarif dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Secara umum, AS masih tetap memberlakukan tarif resiprokal sebesar 19 persen terhadap produk impor dari Indonesia.

Meski demikian, daftar 1.819 pos tarif dan produk tekstil yang telah diidentifikasi dalam perjanjian memperoleh pengecualian tarif 0 persen.

Menurut Faisal, tidak mungkin Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tanpa industrialisasi, dan industrialisasi yang dalam prioritas pemerintah sekarang adalah (percepatan) hilirisasi.

Dari 1.819 pos tarif tersebut, banyak di antaranya merupakan komoditas seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah dan karet yang belum diolah.

Menurut Faisal, pemerintah perlu berhati-hati karena ekspor komoditas mentah bisa berpotensi mengganggu kegiatan industri pengolahan dalam negeri.

“Hilirisasinya sekarang, kebijakannya itu ditekan dengan cara seperti ini, jadi sudah pasti ini tidak akan bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sampai 8 persen,” ujar dia.

Ia lalu membandingkan hasil final tarif dagang AS dengan Vietnam. Faisal menyebut Negeri Naga Biru itu mendapatkan tarif 0 persen untuk produk-produk dari industri manufaktur dengan nilai tambah tinggi.

“Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, yang justru yang diusahakan untuk dapat tarif 0 persen itu adalah produk manufaktur, apalagi Vietnam itu bukan sekedar manufaktur, manufaktur yang nilai tambah tinggi, elektronik,” kata Faisal.

Selain itu, Faisal juga menyoroti kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang disebut AS cukup menyulitkan kegiatan ekspor ke Indonesia.

“Tapi bagaimana dengan dampaknya terhadap keamanan, keselamatan dan juga bagi konsumen di Indonesia? Lalu TKDN memang diberlakukan supaya kita mendorong industrialisasi, agenda prioritas nasional,” ujar Faisal.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak memberikan pengecualian khusus bagi AS, karena akan menimbulkan potensi investor dari negara lain untuk mendapatkan perlakuan yang sama.

“Kalau kemudian dihapuskan (khusus untuk) Amerika, ini preseden buruk bagi investor yang lain juga meminta hal yang sama. Karena dalam sistem perdagangan internasional, investasi itu tidak boleh ada perbedaan treatment,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut masih menunggu petunjuk teknis terkait penggunaan anggaran atau dana transfer ke daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana di Sumut.

"Yang pasti, kami menunggu juknis [petunjuk teknis]-nya. Kalau juknisnya keluar, pasti akan kami gunakan langsung [tambahan TKD]," ujar Bobby di sela tinjauannya ke lokasi bencana di Tapanuli Tengah, Rabu (18/2/2026).

Dikatakan Bobby Pemprov Sumut telah menggeser sejumlah pos anggaran senilai lebih dari Rp430 miliar untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumut jelang akhir November 2025. Anggaran tersebut diketahui telah disahkan oleh Bobby bersama DPRD Sumut.

Pemerintah pusat pun sebelumnya telah memutuskan untuk mengembalikan dan menambah TKD bagi ketiga daerah terdampak bencana dengan total Rp10,6 triliun. Sumut mendapat alokasi senilai Rp6,3 triliun yang dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana.

Bobby pun memastikan tambahan TKD dari pemerintah pusat akan digunakan untuk penanganan bencana segera setelah terbitnya juknis dari Kementerian Keuangan.

"Bapak Presiden sudah berbaik hati mengembalikan uang [TKD] itu, kami tinggal menunggu juknisnya saja dari Kementerian terkait. Kalau itu keluar, langsung kami gunakan," tandasnya.

Adapun, Kementerian Keuangan telah menyetujui penambahan alokasi TKD sebesar Rp10,65 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penambahan tersebut untuk mendukung keuangan pemerintah daerah, khususnya bagi wilayah terdampak bencana dan daerah yang mengalami penurunan transfer.

"Tambahan alokasi berupa penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), DBH tambahan, Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, dan Dana Otonomi Khusus untuk Aceh,” ungkap Menkeu dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Senayan, Rabu (18/2/2026), dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan RI.

Menkeu mengatakan penambahan alokasi TKD saat ini masih dalam proses pergeseran anggaran dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). Penyaluran tambahan ditargetkan mulai dilakukan paling lambat 28 Februari 2026.

Dia menyebut penyaluran tambahan TKD akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan, yakni 40% pada Februari, 30% pada Maret, dan 30% pada April. Penyaluran Februari diperkirakan mencapai sekitar Rp4,2 triliun.

"Hingga 17 Februari 2026, pemerintah telah menyalurkan TKD ke tiga provinsi tersebut sebesar Rp13 triliun. Angka ini meningkat sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp10,78 triliun," ujarnya.(240)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setuju untuk mengambil anggaran penanganan bencana dari kementerian lain. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan Sumatera tidak kekurangan anggaran untuk menangani bencana.

Dalam pembahasan anggaran penanganan bencana, pemerintah menerima usulan pembiayaan tanggap darurat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang disebut belum memiliki pos anggaran khusus karena masih dalam tahap pembahasan.

Untuk memastikan penanganan bencana tetap berjalan, pemerintah memutuskan pendanaan sementara diambil dari sumber anggaran lain.

"Setiap tahun memang kita siapkan Rp5 triliun untuk tanggap darurat, jadi BNPB bisa pakai. Masalah pembagiannya atur-atur saja," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera bersama Pimpinan DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Langkah tersebut diambil agar program tanggap darurat dan pembangunan di daerah terdampak tetap berjalan sambil menunggu penyusunan skema pendanaan yang lebih permanen.

Sementara itu, Purbaya menyebut kondisi keuangan daerah masih cukup kuat, ditambah dukungan tambahan dana dari pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TKD).

"Di Aceh itu ada Rp3,5 triliun, Sumatera Utara provinsi ada Rp4,5 triliun, Sumatera Barat ada Rp1,8 triliun. Jadi mereka punya cash Rp9,9 triliun. Jadi kita pastikan waktu itu uang bukan masalah bagi mereka untuk membangun atau menangani bencana," kata Purbaya.

Selain kondisi kas daerah yang dinilai memadai, pemerintah juga menyetujui penambahan alokasi TKD sebesar Rp10,65 triliun untuk memperkuat penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan belanja prioritas pemerintah daerah.

"Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp10,65 triliun. Jadi bukan angka yang Rp7 (triliun) atau Rp8 (triliun), kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian)," ujarnya.

Purbaya menjelaskan tambahan alokasi TKD mencakup penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), DBH tambahan, Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, serta dana otonomi khusus untuk Aceh.

Penyaluran dana tahun ini dilakukan secara bertahap selama tiga bulan, yakni Februari sebesar 40 persen, Maret 30 persen, dan April 30 persen.

Dana tersebut diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pokok pemerintah daerah, penanggulangan bencana, serta kebutuhan mendesak lainnya. Pemerintah menargetkan daerah dapat segera menggunakan dana tersebut untuk mempercepat penanganan bencana dan mendorong pemulihan ekonomi.

Selain melalui TKD, pemerintah juga menyalurkan anggaran penanganan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pada 2026, pagu BNPB sebesar Rp490 miliar dengan dana siap pakai Rp250 miliar, namun pemerintah telah menambah dana siap pakai menjadi Rp4,63 triliun yang dicairkan pada 6 Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, Rp4,35 triliun dialokasikan untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kalau BNPB masih kurang, kita akan anggarkan sesuai kebutuhan," kata Purbaya.