PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meluncurkan fitur Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) bagi segmen retail pada platform Livin' Planet di aplikasi Livin' by Mandiri. Peluncuran ini bertepatan pada momentum Hari Bumi yang jatuh pada 22 April.

Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi Bank Mandiri dengan IDXCarbon yang menjadi langkah baru dalam membuka akses pasar karbon kepada masyarakat melalui layanan digital perbankan. Peluncuran ini juga menandai perluasan ekosistem perdagangan karbon nasional, yang sebelumnya didominasi oleh segmen korporasi.

"Melalui fitur ini, kami ingin mendorong partisipasi aktif nasabah dalam aksi iklim. Tidak berhenti pada peningkatan awareness atas jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, nasabah juga kami dorong untuk mengambil peran dalam mengimbanginya melalui melalui mekanisme carbon offset yang kredibel dan terverifikasi," ujar Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/4).

SPE-GRK merupakan unit karbon yang merepresentasikan pengurangan emisi dari suatu proyek yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan, serta verifikasi. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa emisi gas rumah kaca telah berhasil dikurangi atau dihindari, sehingga dapat dimanfaatkan oleh individu maupun institusi untuk mengimbangi emisi dari aktivitas sehari-hari.

Peluncuran fitur ini merupakan bagian dari pengembangan terbaru Livin' Planet, dengan menghadirkan kapabilitas baru di luar fitur sebelumnya. Inovasi ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam menyediakan solusi keberlanjutan yang semakin relevan, mudah diakses, dan berdampak bagi nasabah.

"Dalam implementasinya, carbon offset dilakukan dengan mendukung kegiatan pengurangan atau penyerapan emisi, baik melalui solusi berbasis alam seperti penanaman pohon, maupun solusi berbasis teknologi seperti pengembangan energi terbarukan dan proyek efisiensi energi. Sementara itu, carbon credit merepresentasikan pengurangan atau penyerapan emisi sebesar 1 ton CO₂ ekuivalen yang dapat diperdagangkan sebagai instrumen dalam mekanisme tersebut," jelasnya.

Melalui Livin' Planet, nasabah dapat menghitung jejak emisi melalui carbon calculator, melakukan offset dengan membeli SPE-GRK secara langsung. Fitur ini juga dilengkapi dengan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap emisi karbon dan mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup rendah karbon.

SPE-GRK yang tersedia saat ini berasal dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei milik Pertamina New & Renewable Energy berkapasitas 2,4 MW di Sumatera Utara, yang mengolah limbah Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi energi terbarukan. Proyek ini berkontribusi pada pengurangan emisi sekitar 265 ribu tCO2e, atau setara dengan emisi sekitar 30 ribu kendaraan berbahan bakar bensin.

Selain itu, perseroan juga melanjutkan kampanye keberlanjutan melalui program Mandiri Looping for Life, yang mendorong pengurangan emisi melalui pengelolaan limbah tekstil, sekaligus melibatkan UMKM dan brand lokal dalam membangun ekosistem gaya hidup ramah lingkungan.

Pada 2025, melalui kampanye Mandiri Looping for Life, perseroan telah mencatatkan 1.398 transaksi Livin' Planet dengan nilai mencapai Rp135,2 juta. Transaksi tersebut telah dikonversi menjadi penanaman 1.292 pohon yang berkontribusi dalam pengurangan emisi sebesar 45,32 ton CO₂e.

Inisiatif ini menegaskan peran sektor keuangan sebagai enabler dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga dengan memperluas akses, meningkatkan awareness, dan menghadirkan solusi praktis bagi masyarakat.

Ke depan, bank pelat merah ini akan terus memperkuat kolaborasi dan inovasi berbasis ESG untuk memperluas inklusi keberlanjutan dan menghadirkan solusi keuangan yang semakin relevan, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan sinergi ekosistem layanan yang terintegrasi, Bank Mandiri optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai katalis dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI hari ini mengumumkan pengembalian seluruh dana nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara. Pernyataan pengembalian ini disampaikan oleh Direktur Human Capital and Compliance BNI Mudani Herlambang di hadapan Bendahara CU Paroki Aek Nabara, Natalia Situmorang di di Grha BNI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

"Hari ini, kami menyampaikan kabar baik kepada seluruh masyarakat. Proses pengembalian dana kepada nasabah CU Paroki Aek Nabara telah selesai dilaksanakan," ujar Mudani.

Mudani menyampaikan BNI telah mentransfer kredit dana sebesar Rp21.257.360.600 kepada nasabah CU Paroki Aek Nabara yang melengkapi pengembalian sebelumnya sebesar Rp7 miliar. Dengan demikian, ucap dia, total dana yang telah dikembalikan mencapai Rp28.257.360.600 sehingga proses pengembalian dana telah tuntas.

"Kami juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan kerja sama dari seluruh pihak selama proses ini berlangsung," sambung Mudani.

Mudani mengatakan proses ini sebagai upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan secara baik. Ia menyampaikan fokus BNI adalah memastikan penyelesaian berjalan dengan lancar dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

"Di sisi lain, BNI juga menyampaikan permohonan maaf kepada umat katolik seluruh Indonesia, khususnya Jemaat CU Paroki Aek Nabara, serta masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama ini," ucap Mudani.

Mudani memahami kekhawatiran dan daumpak yang dirasakan oleh pihak yang terdampak dalam peristiwa ini. Dengan selesai pengembalian dana ini, BNI berharap kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga.

"Sekaligus menjadi peristiwa ini sebagai pembelajaran bersama bagi seluruh pihak, BNI akan terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia," kata Mudani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Putrama Wahju Setyawan, memastikan dana nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara yang diduga digelapkan oleh oknum pegawai bank akan dikembalikan pada Rabu (22/4/2026). Putrama menyampaikan hal itu usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026), yang juga dihadiri Bendahara CU Paroki Aek Nabara, Suster Natalia Situmorang.

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026 kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara," kata dia.

Ia memastikan BNI akan mengembalikan penuh dana yang diduga digelapkan, yakni sekitar Rp 28 miliar. "Penuh, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara," ucap Putrama.

Menurut dia, sebelum dana tersebut dikembalikan, BNI akan merampungkan dokumen hukum terlebih dahulu.

"Saya rasa kita hari ini akan mendudukkan dalam sebuah kesepakatan, perjanjian, sebagai dasar hukum untuk kita semua dalam melaksanakan keputusan besok," jelasnya.

Di sisi lain, Putrama menyampaikan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus ini.

Suster Natalia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden, jajaran pemerintah, BNI, serta DPR RI atas atensi yang diberikan sehingga kasus yang menimpa umat Paroki Aek Nabara ini dapat terselesaikan.

Ia menyebut kepastian pengembalian dana oleh BNI setelah pertemuan dengan pimpinan DPR ini merupakan kabar baik karena umat akan bersuka cita mendapatkan kembali hak mereka.

"Kita berharap proses ini semua berjalan dengan baik. Sekali lagi, semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semua," tutur Suster Natalia.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BNI segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor Cabang Pembantu Aek Nabara, Sumatera Utara.

OJK menyebut nilai kerugian dalam kasus tersebut mencapai sekitar Rp 28 miliar. Menurut OJK, BNI telah merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp 7 miliar. Penyelesaian diminta dilakukan secara cepat dan transparan.

Dalam kasus ini, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menangkap mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara, Rantauprapat, berinisial AHF. Tersangka diringkus setelah kembali dari perjalanan luar negeri.

"Bersama petugas Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu, kami mengamankan AHF saat tiba di Indonesia pada pagi ini," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Rahmat Budi Handoko di Medan, Senin (30/3/2026).

Kasus penggelapan dana jemaat itu dilaporkan ke Polda Sumut pada 26 Februari 2026. Laporan dibuat Pimpinan Cabang Bank BNI Rantauprapat, Muhammad Camel, setelah ditemukan dugaan kejanggalan dalam transaksi dana nasabah.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan bakal mencairkan semua dana dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, pada Rabu (22/4) besok.

Kepastian itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BNI Putrama Wahju Setyawan usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Selasa (21/4).

Wahyu yang datang bersama jajaran pada kesempatan itu datang bersama Suster Natalia selaku Bendahara Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara, sehingga paling tepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara," ujar Wahyu usai pertemuan.

"Full (Rp28 miliar), sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara," imbuhnya.

Wahyu memastikan tak ada kendala dalam proses pencairan atau pengembalian yang akan dilakukan besok.

[Gambas:Youtube]

"Tidak ada, tidak ada," katanya.

Sementara, Suster Natalia pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada DPR dan pemerintah yang telah memberikan atensi dalam kasus tersebut. Dia berharap agar proses pencairan berjalan dengan baik.

"Kita berharap proses ini semua berjalan dengan baik sekali lagi. Semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Itu dari kami, terima kasih," katanya.

Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian hingga Sabtu (18/4), jumlah dana yang digelapkan diperkirakan sekitar Rp28 miliar. Sementara, kasus ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan pelaku bukan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengaku ikut dirugikan dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka pun turut prihatin dalam kasus ini.

"BNI dalam hal ini termasuk pihak yang dirugikan dalam kejadian ini, dan pastinya kami juga prihatin atas kejadian ini khususnya kepada nasabah Paroki Aek Nabara," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia mengatakan mereka telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Ia memastikan BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Munadi menjelaskan sejak awal terungkapnya kasus ini pada Februari 2026, BNI secara aktif melakukan langkah-langkah penyelesaian, termasuk menyerahkan pengembalian dana awal kepada CU Paroki Aek Nabara sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah.

"Sejak awal, BNI tidak tinggal diam. Kami terus menjalankan proses penyelesaian secara hati-hati agar hasilnya tidak hanya cepat, tetapi juga sah secara hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak," ujar Munadi.

Munadi juga menegaskan kasus ini terungkap dari hasil pengawasan internal perseroan dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan.

Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Dia juga memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI akan kembali melakukan pengembalian dana dalam kasus dugaan penggelapan milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kami mengembalikan sebesar Rp7 miliar di tahap awal," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia memastikan BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Munadi menjelaskan sejak awal terungkapnya kasus ini pada Februari 2026, BNI secara aktif melakukan langkah-langkah penyelesaian, termasuk menyerahkan pengembalian dana awal kepada CU Paroki Aek Nabara sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah.

"Sejak awal, BNI tidak tinggal diam. Kami terus menjalankan proses penyelesaian secara hati-hati agar hasilnya tidak hanya cepat, tetapi juga sah secara hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak," ujar Munadi.

Munadi juga menegaskan kasus ini terungkap dari hasil pengawasan internal perseroan dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan.

Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Dia juga memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat di hari kerja akan kita kembalikan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menargetkan pengembalian dana nasabah BNI anggota Credit Union (CU) Paroki di Aek Nabara, Sumatera Utara, yang terdampak dugaan penyimpangan dana sekitar Rp28 miliar dapat diselesaikan pada pekan ini.

Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan penyelesaian dilakukan berdasarkan perkembangan penyidikan aparat penegak hukum yang telah memberikan kejelasan nilai kerugian.

“Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat di hari kerja akan kita kembalikan,” kata Munadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan BNI telah melakukan pengembalian dana tahap awal sebesar Rp7 miliar sebagai bentuk itikad baik kepada nasabah.

Menurut dia, proses pengembalian sisa dana dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Munadi mengatakan dasar penyelesaian mengacu pada hasil penyelidikan aparat penegak hukum yang menjadi landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Ia menambahkan mekanisme pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

Kasus tersebut, lanjut dia, pertama kali terungkap pada Februari 2026 melalui hasil pengawasan internal BNI.

Munadi menegaskan peristiwa itu merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan, dan di luar prosedur resmi perbankan.

“Produk yang digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional Bank BNI,” ujarnya.

Ia juga memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa tersebut.

Direktur Network and Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan menambahkan pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian hingga tuntas.

BNI juga, lanjut dia, memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap penawaran investasi yang tidak melalui kanal resmi perbankan,” ucap Rian.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BNI segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor Cabang Pembantu Aek Nabara, Sumatera Utara.

OJK juga menyatakan telah memanggil direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.

OJK kemudian meminta bank tersebut melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI buka suara mengenai kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, senilai Rp28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang menegaskan komitmen penuh pihaknya dalam menyelesaikan pengembalian dana anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara.

"BNI memahami dan turut merasakan kekhawatiran serta dampak yang dialami oleh anggota CU Paroki Aek Nabara serta menyampaikan empati yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian yang mereka terima pada Sabtu (18/4), jumlah dana yang digelapkan diperkirakan sekitar Rp28 miliar. Ia mengatakan kasus ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI.

Ia menegaskan peristiwa ini merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem serta di luar kewenangan dan prosedur resmi perbankan.

"Produk yang digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional Bank BNI," ujarnya.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Langkah yang telah dilakukan antara lain BNI mengambil upaya penyelesaian sejak kasus terungkap pada Februari 2026.

Pengembalian dana awal kepada CU Paroki Aek Nabara juga disebut telah diserahkan sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah. Selain itu, proses penyelesaian terus berjalan secara hati-hati untuk memastikan hasil yang sah secara hukum.

Dia juga memastikan bahwa seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Set-jetting menjadi tren wisata berbasis lokasi film atau serial televisi yang semakin diminati wisatawan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu perjalanan ke destinasi yang muncul dalam tayangan populer, seiring meningkatnya konsumsi konten hiburan di berbagai platform digital.

Mengutip dari Caribbean Tourism Organization, fenomena set-jetting atau wisata berbasis film diartikan sebagai perjalanan ke destinasi yang muncul dalam tayangan tertentu.

Fenomena ini didorong oleh globalisasi industri hiburan yang mampu meningkatkan popularitas lokasi yang sebelumnya kurang dikenal sekaligus menghidupkan kembali minat wisata yang sempat menurun.

Fenomena ini terbukti mampu mendorong peningkatan minat wisata ke berbagai tempat yang sebelumnya hanya dikenal lewat layar. Sejumlah destinasi yang menjadi latar film dan serial populer bahkan mengalami lonjakan kunjungan setelah tayang.

Di Indonesia, dampak tersebut terlihat dari film Ngeri-Ngeri Sedap yang mengambil lokasi syuting di Danau Toba, Sumatera Utara. Film yang tayang pada 2022 itu ikut memperkenalkan keindahan alam dan budaya suku Batak dan keindahan Danau Toba kepada penonton yang lebih luas.

Seiring dengan popularitas film tersebut, jumlah wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tayangan visual memiliki pengaruh besar dalam membentuk minat perjalanan wisatawan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, jumlah wisatawan domestik tercatat sebanyak 1.119.916 pada 2022. Angka tersebut melonjak menjadi 1.249.123 pada 2023, dari data tersebut adanya peningkatan signifikan setelah Danau Toba, Sumatera Utara mendapat sorotan di layar.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mampu menjadi alat promosi pariwisata yang efektif. Cerita dan visual yang ditampilkan dapat membangun imajinasi sekaligus rasa penasaran untuk melihat langsung lokasi aslinya.

Banyak wisatawan tertarik datang karena ingin merasakan suasana yang sama seperti dalam film. Mereka tidak hanya ingin melihat tempatnya, tetapi juga merasakan pengalaman yang sebelumnya hanya mereka nikmati sebagai penonton.

Selain itu, set-jetting memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan wisata konvensional. Wisatawan tidak sekadar berkunjung, melainkan mencoba menghidupkan kembali momen atau adegan yang mereka sukai dari sebuah tayangan.

Meski demikian, kondisi nyata dilapangan tidak selalu sama dengan yang ditampilkan di film atau serial. Beberapa destinasi memiliki sisi lain yang tidak terlihat di layar, sehingga pengalaman wisata bisa berbeda dari ekspektasi awal.

Karena itu, wisatawan disarankan untuk tidak sepenuhnya menjadikan film sebagai patokan saat berkunjung. Pengalaman yang lebih berkesan justru hadir ketika wisatawan berinteraksi langsung dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat.

Meski ada perbedaan antara ekspektasi dan realitas, potensi set-jetting masih sangat besar ke depan. Seiring berkembangnya industri hiburan global dan meningkatnya mobilitas wisatawan, tren ini diperkirakan akan terus tumbuh dan memberi dampak positif bagi sektor pariwisata.

Tren ini tidak muncul begitu saja, melainkan didorong oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Perkembangan teknologi serta perubahan perilaku wisatawan menjadi pendorong utama meningkatnya minat terhadap set-jetting.

Mengutip dari Kick Push Travel, berikut faktor yang membuat fenomena set-jetting semakin populer:

- Pengaruh Platform Streaming Global

Layanan seperti Netflix dan Disney+ membuat lokasi syuting dari berbagai negara semakin mudah diakses oleh penonton di seluruh dunia. Hal ini memperluas eksposur destinasi yang sebelumnya kurang dikenal menjadi tujuan wisata baru.

- Visual Tayangan yang Semakin Sinematik

Film dan serial kini menampilkan visual yang lebih estetis dan detail, mulai dari pemandangan alam hingga sudut kota yang menarik. Tampilan ini memicu rasa penasaran penonton untuk melihat langsung keindahan lokasi tersebut.

- Tren travel Berbasis Cerita (storytelling)

Wisatawan kini tidak hanya mencari tempat populer, tetapi juga pengalaman yang memiliki makna dan cerita pribadi. Mereka ingin merasakan langsung suasana yang sebelumnya hanya dilihat dalam alur cerita film atau serial.

- Pengaruh Media Sosial

Konten bertema lokasi film, seperti “tempat asli dari adegan ini”, banyak dibagikan di TikTok dan Instagram. Hal ini membuat destinasi tersebut cepat viral dan semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

- Dukungan Industri Pariwisata

Banyak destinasi mulai menyediakan paket wisata khusus berbasis lokasi film atau serial untuk menarik pengunjung. Strategi ini membantu wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih terarah dan sesuai dengan tayangan yang mereka sukai.

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap banyak daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang minim, bahkan tidak terdampak bencana, tetapi tetap menerima dana transfer ke daerah (TKD).

Dia telah meminta Pemda yang minim terdampak bencana untuk menyalurkan sebagian dananya untuk wilayah di Aceh yang mengalami kerusakan lebih parah. Tito mengaku telah melakukan rapat koordinasi secara daring dengan delapan pemerintah daerah di Sumut tersebut.

"Saya kemudian Zoom meeting, mengimbau kepada delapan daerah yang ada di Sumatera Utara yang terdampak sedikit, dan ada yang tidak terdampak, hanya dua, yang lainnya enggak terdampak sama sekali tapi dapat uang tambahan. Nah, ini yang saya dorong, tolonglah kemanusiaan," kata Tito.

Dia pun mencontohkan sejumlah daerah di Sumut yang menerima alokasi anggaran cukup besar, seperti Kota Medan sekitar Rp565 miliar dan Deli Serdang sekitar Rp493 miliar. Menurutnya, sebagian dari dana tersebut dapat disalurkan melalui mekanisme hibah antar daerah.

"Simalungun enggak terdampak, dapat Rp412 miliar, Rp30 miliar untuk Aceh Utara yang berat, berat Aceh Utara. Asahan enggak begitu terdampak, ada dampak banjir sebentar Rp261 miliar, Rp30 miliar (buat Aceh)," ujarnya.

Selain itu, Tito menyebut daerah lain seperti Serdang Bedagai, Labuhanbatu, hingga Pematangsiantar, yang tak terdampak signifikan, dapat berkontribusi membantu wilayah terdampak di Aceh seperti Gayo Lues dan Bener Meriah.

"Bantulah Rp25 miliar, Gayo Lues, Bener Meriah. Nah, sudah kami komunikasikan. Kami komunikasikan dan mereka, mereka enggak keberatan. Sudah membuat pernyataan dan mereka akan melakukan mekanisme hibah," tuturnya.

Tito mengatakan langkah tersebut semata-mata untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh. Pemerintah pusat, kata dia, berharap dukungan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.

"Inilah yang kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang delapan ini di Sumut, dan juga di Aceh, agar mereka melakukan mekanisme hibah ini. Nah, ini yang kami laporkan juga untuk mohon dukungan dari Komisi II, semata-mata hanya kemanusiaan aja," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total pemutusan hubungan kerja (PHK) Maret 2026 secara kumulatif sejak Januari mencapai 8.389 orang.

Data ini berasal dari tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026 terdapat 8.389 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," bunyi laporan Satu Data Kemnaker.

Secara bulanan, jumlah PHK menunjukkan tren menurun sepanjang kuartal I-2026. Pada Januari tercatat 4.590 orang, kemudian turun menjadi 3.273 orang pada Februari, dan kembali menurun menjadi 526 orang pada Maret.

Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 1.721 orang atau sekitar 20,5 persen dari total nasional. Disusul Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,51 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," lanjut laporan Kemnaker.

[Gambas:Youtube]

DKI Jakarta juga mencatat 554 kasus PHK, sementara Jawa Tengah mencapai 558 orang. Di wilayah Sumatera, Sumatera Selatan mencatat 495 orang, diikuti Sumatera Utara 168 orang dan Riau 152 orang.

Sementara itu, beberapa provinsi mencatat angka PHK relatif rendah. Gorontalo hanya mencatat dua kasus, Maluku lima orang, serta Papua Barat dan Maluku masing-masing enam orang. Bengkulu dan Papua juga mencatat angka di bawah 20 orang.

Data Kemnaker ini juga mencatat bahwa angka PHK bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan laporan. Perhitungan tidak mencakup pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat tetap, maupun meninggal dunia.

Selain itu, pekerja yang terkena PHK dapat melaporkan statusnya dan mengajukan klaim program JKP paling lambat enam bulan setelah tanggal PHK sehingga jumlah total dalam periode tertentu masih berpotensi mengalami perubahan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya setiap Jumat.

Menteri PU Dody Hanggodo tak memberlakukan WFH karena mereka merupakan bagian dari tim tanggap darurat bencana bersama lembaga lain.

"Tidak memungkinkan bagi kami untuk WFH," kata Dody kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan, balai-balai Kementerian PU di daerah juga tidak menerapkan WFH karena menjadi bagian dari tim tanggap darurat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana bersama-sama dengan BNPB, Basarnas, dan BPBD," ujar Dody.

Dody mencontohkan, pihaknya masih menerima laporan bencana di sejumlah daerah. Ia menyebut masih ada banjir di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta longsor di Deli Serdang yang menyebabkan korban jiwa.

[Gambas:Youtube]

Meski tidak menerapkan WFH, Dody mengatakan kementeriannya tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara efektif dan efisien. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghemat penggunaan listrik di kantor.

Ia menyebut penggunaan listrik dikurangi setelah pukul 17.00. Selain itu, penggunaan pendingin ruangan juga dibatasi dan diganti dengan angin alami jika memungkinkan.

"AC kita kurangi. Jadi yang memang ruangan yang bisa pakai AB, angin brobos, pakai AB saja enggak usah pakai AC," ujar Dody.

Pemerintah menetapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk dengan pembatasan penggunaan mobil dinas dan peningkatan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.