Bisnis.com, MEDAN - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) menginisiasi kerja sama antar daerah (KAD) dengan memfasilitasi pengiriman total 1,05 ton cabai merah segar dari Kabupaten Karo ke Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kepala KPw BI Sumut Rudy B Hutabarat mengatakan pengiriman cabai ke luar Sumut ini perdana dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan harga cabai serta inflasi di Sumut.

"Ini adalah bentuk komitmen kami dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga khususnya cabai, juga membantu menjaga daya beli petani maupun masyarakat," ujar Rudy dalam agenda pelepasan pengiriman komoditas cabai dengan skema KAD di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (22/4/2026) sore.

Sebagaimana diketahui, komoditas cabai menjadi penyumbang utama inflasi di sejumlah daerah. Harga cabai kerap mengalami fluktuasi tajam baik di tingkat petani maupun pedagang.

Di tingkat pedagang, misalnya, bisa tembus Rp100.000 per kilogram (kg) saat pasokan terganggu, atau sebaliknya turun hingga di bawah Rp20.000 per kg saat pasokan berlimpah.

Rudy mengatakan kerja sama antar daerah ini merupakan solusi konkret yang akan membantu petani cabai mempertahankan kestabilan pendapatan mereka, di samping membantu pemerintah menjaga laju inflasi.

"Sehingga kalau harga cabai rendah dan menyebabkan deflasi, petani di Karo tidak kehilangan motivasi untuk menanam lagi di waktu yang akan datang. Ini merupakan suatu terobosan kebijakan yang dapat kami lakukan," jelasnya.

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution mengapresiasi pengiriman komoditas cabai dari Karo ke Palangka Raya Kalteng yang difasilitasi KPw BI Sumut.

Bobby mengatakan KAD masuk dalam salah satu program unggulan dalam rangka menjaga stabilitas harga. Di tahun 2026, Pemprov Sumut menargetkan ada 12 kabupaten/ kota yang menjalin kerja sama antar daerah, terutama daerah-daerah dengan fluktuasi inflasi tinggi.

"KAD ini merupakan terobosan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada BI yang telah mendorong dan menolong petani kami di Karo. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan karena ini murni untuk kesejahteraan petani," ujar Bobby.

Adapun Wakil Bupati Karo Komando Tarigan mengatakan terjadi kenaikan harga cabai yang signifikan di wilayahnya seiring pengiriman komoditas ke Palangka Raya dengan skema KAD.

Komando menyebut Kado merupakan salah satu penghasil cabai terbesar di Sumut dengan luas lahan pertanian cabai mencapai 4.000 hektare.

Namun, wilayah ini juga mencatatkan fluktuasi harga cabai yang cukup ekstrem. Di tingkat petani bahkan hingga menyentuh Rp8.000 per kg saat pasokan berlimpah.

KAD Pemkab Karo dengan Palangka Raya ini diakui Komando membuat harga cabai di tingkat petani membaik.

"Per hari ini sudah terpantau rata-rata harga cabai sudah di Rp25.000 per kg. Ini kabar baik bagi petani kami dan kami sangat berterima kasih kepada BI yang telah menginisiasi kerja sama ini," ujar Komando.

Dia pun berharap KAD dapat terus berlanjut demi kesejahteraan petani cabai lebih terjamin. (240)

Bisnis.com, MEDAN — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan melepas sebanyak 360 jemaah haji kelompok terbang (kloter) pertama asal Sumatra Utara (Sumut) pada Rabu (22/4/2026) dini hari untuk bertolak ke Tanah Suci.

Ketua PPIH Embarkasi Medan Zulkifli Sitorus mengatakan rombongan jemaah menumpangi maskapai Garuda dari Bandara Internasional Kualanamu pada Rabu pukul 03.05 WIB menuju Arab Saudi, setelah sebelumnya pada Selasa (21/4/2026) pagi ditempatkan di Asrama Haji Medan.

"Penerbangan jemaah terjadwal pukul 03.00 WIB Rabu (22/4/2026) dari Bandara Kualanamu dan diperkirakan mendarat di Bandara Pangeran Mohammad bin Abdulaziz Madinah sekitar pukul 08.00 pagi waktu setempat," ujar Zulkifli.

Zulkifli mengatakan jemaah berangkat dalam kondisi lengkap. Dari total 360 jemaah, sebanyak 223 orang berasal dari Kota Binjai dan sisanya yakni 131 dari Kota Medan.

Dia menyebut jemaah kloter pertama ini didominasi perempuan sebanyak 212 orang, sedangkan jemaah laki-laki berjumlah 148 orang.

Selama menjalankan ibadah haji, jemaah akan didampingi oleh enam petugas yang terdiri dari tim pemandu haji Indonesia (TPHI), tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI), tenaga medis, dan petugas haji daerah (PHD).

Kloter pertama juga terbagi lagi menjadi sembilan rombongan yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua rombongan (karom).

Kurang lebih 40 hari jemaah akan berada di Tanah Suci untuk menunaikan sunnah dan rukun haji. Rombongan dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 1 Juni 2026.

Lebih jauh, Zulkifli menyampaikan ada peningkatan layanan keberangkatan pada musim haji tahun 2026 di mana jemaah tidak lagi melalui terminal kargo, melainkan langsung diberangkatkan melalui terminal internasional gate 12 dengan fasilitas garbarata.

“Ini merupakan peningkatan layanan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada jemaah," tambahnya.

Adapun pelepasan jemaah kloter pertama Embarkasi Medan Rabu dini hari tadi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sumut Sulaiman Harahap.

Sulaiman pun berpesan kepada jemaah haji agar menjaga nama baik daerah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Dia juga mengingatkan petugas haji agar memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh jemaah, terutama terkait kesehatan dan keselamatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan memastikan pihaknya akan mengembalikan dana jemaat gereja yang totalnya mencapai Rp28 miliar paling cepat pada besok, 22 April 2026.

Diketahui dana tersebut diduga digelapkan oleh salah satu oknum pegawai BNI di KCP BNI Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara (Sumut)

Sebab, BNI sempat menyatakan bahwa hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar. Pernyataan Putrama disampaikan setelah mengadakan pertemuan dengan Suster Natalia Situmorang dan Wakil Ketua DPR RI Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (21/4/2026).

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aeknabara, sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026 kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aeknabara. Full, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aeknabara," ucapnya kepada awak media.

Dia memastikan pengembalian dana secara full tidak akan terhambat dan proses pengembalian dana telah diputuskan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dia menyampaikan bahwa perkara ini menjadi pembelajaran bagi BNI untuk terus melakukan perbaikan tata kelola sehingga kejadian serupa atau penyimpangan lainnya tidak lagi terjadi.

"Ini adalah sebuah pembelajaran bersama bagi kami baik dari pihak perbankan maupun dari pihak nasabah dan tadi kami sudah sepakat dengan Suster Natalia dari Paroki Aeknabara bahwa kami akan mengedepankan literasi keuangan kepada seluruh nasabah," jelasnya.

Adapun terkait penanganan kasus, Putrama menyerahkan seluruh proses hukum terhadap terduga pelaku kepada pihak kepolisian.

Dalam kesempatan yang sama, Suster Natalia Situmorang mengatakan bahwa jemaat gereja akan segera bersuka cita.

"Ada kabar baik karena umat juga akan bersukacita untuk menerima hak mereka," tuturnya.

Suster Natalia juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak, seperti Presiden Prabowo Subianto, Direktur Utama PT BNI (Persero), dan Wakil Ketua DPR RI Sifmi Dasco Ahmad. Baginya hal ini merupakan berkah yang harus disyukuri.

Kronologi Kasus

Pada tahun 2019, Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) yang dikelola oleh Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumut ditawarkan produk bernama "BNI Deposito Investment" oleh Andi Hakim Febriansyah, Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara dengan iming-iming bunga sebesar 8% per tahun kepada pengurus CU-PAN.

Penempatan dana dilakukan melalui fasilitas resmi pick-up service yang telah disepakati sejak 28 Agustus 2015. Tim Kuasa Hukum CU-PAN mengatakan modus operandi yang dijalankan tersangka Andi Hakim sangat rapi.

Tersangka memanfaatkan kepercayaan nasabah dengan meminta tanda tangan pada formulir penarikan kosong yang kemudian diisi sendiri jumlah nominal dan tanggal transaksinya, termasuk mencetak bilyet palsu.

"Tersangka juga disebut secara rutin mentransfer dana ke rekening nasabah setiap bulan sebagai seolah-olah bunga deposito," ujar Bryan Roberto Mahulae mewakili tim kuasa hukum CU-PAN di Medan, Jumat (10/4/2026).

Kejahatan tersangka mulai terkuak pada 6 Februari 2026 saat CU-PAN berniat mencairkan secara bertahap Deposito Investment tersebut untuk pembangunan sekolah. Saat itu, CU-PAN membutuhkan dana Rp10 miliar.

Lantaran tidak mampu mencairkan, Andi Hakim Febriansyah justru meminta bilyet asli deposito bulanan dengan dalih pembaharuan, lalu mencairkannya tanpa sepengetahuan pengurus.

Pihak BNI melalui Kepala Kas BNI Aek Nabara yang baru kemudian baru mengonfirmasi kepalsuan produk pada 23 Februari 2026 yang menyatakan bahwa BNI Deposito Investment bukan produk resmi BNI.

Polda Sumut pun menangkap dan menahan Andi Hakim Febriansyah pada 30 Maret lalu yang saat tahu aksinya terbongkar sempat mengajukan pengunduran diri dan kabur ke luar negeri. Dalam pemeriksaan konfrontasi disebutkan bahwa tersangka mengakui seluruh tindakannya dan menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution menitipkan sederet doa kepada jemaah calon haji asal Sumut yang akan berangkat ke Tanah Suci mulai Rabu (22/4/2026).

"Saya titip doa untuk Sumatra Utara, semoga aman dan jauh dari narkoba, jauh dari bencana, dan ekonominya semakin maju melalui ekonomi keumatan," kata Bobby Nasution dalam agenda Halalbihalal dan Tepung Tawar Jemaah Calon Haji tahun 2026 di Medan, Senin (20/4/2026).

Bobby mengatakan doa di depan Ka’bah merupakan salah satu yang mustajab, sehingga dia menitipkan pesan kepada ribuan jemaah asal Sumut untuk menyelipkan doa untuk Sumut.

Dia pun mendoakan seluruh jemaah agar dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, menjaga kekompakan dan nama baik Sumut di Tanah Suci, serta sehat dan kuat secara fisik hingga kembali lagi ke Tanah Air pada Juni mendatang.

"Kepada petugas haji, mohon juga untuk selalu membantu jemaah, khususnya yang lanjut usia mengingat pelaksanaan ibadah haji berlangsung sekitar satu bulan dan membutuhkan kerja sama serta saling pengertian," ujar Bobby.

Adapun prosesi tepung tawar yang dipimpin Gubernur Sumut ini diikuti oleh sekitar 500 calon jemaah haji asal Kota Medan dan sekitarnya.

Sebagaimana diketahui, kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi Medan akan diberangkatkan dari Bandara Kualanamu menuju Madinah pada Rabu (22/4/2026) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

Rombongan jemaah asal Binjai akan membuka gelombang pertama keberangkatan dari Embarkasi Medan. Sebanyak 360 jemaah dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Medan pada Selasa (21/4/2026) jelang pemberangkatan.

Adapun total jemaah calon haji asal Sumatra Utara tahun 2026 tercatat sebanyak 5.913 orang yang terbagi dalam 17 kelompok kloter.

Bisnis.com, MEDAN — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Utara (Sumut) I menyerahkan 2 (dua) tersangka terkait faktur pajak fiktif dalam dua kasus berbeda ke kejaksaan di wilayah Sumut.

Kepala Kanwil DJP Sumut I Belis Siswanto mengatakan kedua tersangka yakni VVS yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Belawan dan JT yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Medan.

“Tersangka diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan turut serta menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, bukti pemotongan, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,” jelas Belis dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Perbuatan kedua tersangka dilakukan untuk mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetorkan ke negara. Sejauh ini, total kerugian penerimaan negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp5,3 miliar.

Adapun keduanya ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus faktur pajak fiktif yang berbeda.

Belis mengatakan tersangka VVS terjerat kasus faktur pajak untuk CV MSS dan CV SMA periode waktu 2017-2020. Dalam kasus ini, negara kehilangan pendapatan PPN sebesar Rp288 juta di CV MSS dan Rp2,5 miliar di CV SMA.

Sementara dalam kasus lainnya, tersangka JT diduga sebagai pihak yang membantu menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya pada CV SMA. Besar kehilangan pendapatan negara dalam kasus yang menjerat tersangka JT mencapai Rp2,57 miliar.

Dengan demikian, total kerugian penerimaan negara untuk kedua kasus ini di wilayah Sumut mencapai Rp5,3 miliar.

Selain penyerahan tersangka, DJP Sumut I juga menyerahkan barang bukti serta berkas perkara kepada kejaksaan. Barang bukti tersebut meliputi dokumen perpajakan, bukti transaksi, serta perangkat pendukung lainnya.

Belis menyebut tindakan kedua tersangka melanggar Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

DJP Sumut I pun mengimbau seluruh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan.

“Hindari segala bentuk praktik penyalahgunaan faktur pajak yang dapat merugikan negara dan berkonsekuensi pada sanksi pidana,” tandasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumut menyebut gelombang pertama keberangkatan jemaah calon haji embarkasi Medan akan dimulai pada Rabu (22/4/2026).

Kepala Kanwil Kemenhaj Sumut Zulkifli Sitorus mengatakan rombongan jemaah calon haji asal Kota Binjai akan menjadi kelompok pertama yang berangkat ke Tanah Suci sehingga dijadwalkan masuk ke asrama haji Medan pada Selasa (21/4/2026) pagi pukul 06.00 WIB.

“Kloter [kelompok terbang] pertama dari Binjai. Dari catatan, jemaah yang akan berangkat sebanyak 360 orang kalau semuanya berangkat sehingga mulai besok pagi sudah harus masuk dan menginap di asrama haji Medan,” ujar Zulkifli, Senin (20/4/2026).

Dia mengatakan tahun ini jemaah calon haji asal Sumut terbagi menjadi 17 kloter, lebih sedikit dari tahun 2025 yang mencapai 24 kloter dengan total hampir 8.400 jemaah. Sedangkan di tahun 2026 total jemaah haji asal Sumut sekitar 5.913 orang.

Rombongan jemaah asal Binjai akan membuka keberangkatan jemaah embarkasi Medan pada musim haji 2026. Zulkifli menyebut rombongan akan berangkat dari asrama Haji Medan menuju Bandara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang pada Selasa malam pukul 23.00 WIB dan diterbangkan menuju Bandara Jeddah pada Rabu dinihari pukul 03.00 WIB dengan maskapai Garuda.

Kanwil Kemenhaj Sumut menyatakan pihaknya telah mempersiapkan seluruh operasional untuk menyambut kedatangan calon jemaah haji di asrama haji Medan.

“InsyaAllah sudah siap semua termasuk kepanitiaannya. Tinggal menunggu jemaah kloter satu hadir ke asrama haji,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar meski di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah. Terlebih, ini juga merupakan tahun pertama penyelenggaraan ibadah haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah.

“Dinamika geopolitik di Timur Tengah sempat berdampak pada fluktuasi harga maskapai. Tapi kami menjalankan prosesnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa penambahan biaya tidak boleh dibebankan kepada jemaah,” ujar Irfan saat pelantikan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) secara daring, Jumat (17/4/2026).

Menhaj pun meminta kepada petugas embarkasi agar melayani jemaah sepenuh hati, serta memahami materi dan tanggung jawabnya terutama dalam menghadapi jemaah yang membutuhkan perhatian khusus seperti lansia.

“Jangan biarkan calon jamaah bingung oleh prosedur yang berbelit, informasi yang berbeda-beda, dan layanan yang lambat. Embarkasi harus menjadi tempat pertama bagi jemaah merasakan kehadiran negara,” jelasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan kajian mendalam terkait kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terhadap 13 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan di Sumut buntut bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025.

Bobby menyebut kebijakan PBPH perusahaan yang tersebar di 11 kabupaten dan 1 (satu) kota di Sumut itu akan menimbulkan dampak luas di masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga sosial.

“Jadi ada sekitar 11.000 pekerja yang terdampak karena [pencabutan] PBPH ini,” ujar Bobby dalam Sosialisasi PBPH di Medan, dikutip Jumat (17/4/2026).

Diungkapkan Bobby, sebelumnya pihaknya menerima perwakilan aliansi pekerja dari 13 perusahaan terkait yang menyampaikan aspirasi soal kepastian hidup kurang lebih 29.000 masyarakat yang terdampak jika pencabutan PBPH dilakukan.

Bobby menyampaikan dampak dari implementasi kebijakan akan langsung dirasakan daerah. Dia pun meminta Kementerian LHK mempertimbangkan nasib para pekerja dan masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka pada perusahaan.

Di sisi lain, menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini juga menyoroti keberadaan perusahaan yang tidak sejalan dengan skema pengelolaan Perhutani, Perum yang bakal melanjutkan pengelolaan perusahaan yang dicabut PBPH nya oleh LHK. Seperti halnya perusahaan tambang (PT Agincourt Resources) dan pembangkit listrik (PT North Sumatra Hydro Energy). Belum lagi potensi konflik akibat saling klaim dan penjarahan atas nama masyarakat.

Dia menekankan pentingnya antisipasi konflik sosial yang mungkin timbul, terutama jika pengelolaan lahan beralih ke Perhutani dan bersinggungan langsung dengan masyarakat.

“Kami minta ini menjadi pembahasan juga, termasuk para bupati dan wali kota di Sumut bisa menyampaikan masukannya. Karena mereka yang tahu bagaimana masyarakatnya,” ujar Bobby.

Sementara itu Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kementerian LHK Ardi Risman memaparkan sejumlah alasan pencabutan izin PBPH, antara lain lantaran tidak dilaksanakannya kegiatan sesuai izin, tidak terpenuhinya kewajiban administrasi dan teknis, tidak adanya aktivitas nyata di lapangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, hingga upaya perbaikan tata kelola perizinan berusaha.

Menurutnya, langkah ini merupakan respons terhadap bencana hidrometeorologi yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumut yang menjadi episentrum penertiban PBPH.

“Kementerian mengharapkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan ini,” ujar Ardi.

Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, terdapat 13 perusahaan pemegang PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Sumatra Utara yang dicabut izinnya oleh Kementerian LHK per Januari 2026, serta 2 (dua) badan usaha non kehutanan. Berikut daftarnya:

1. PT Anugerah Rimba Makmur
2. PT Barumun Raya Padang Langkat
3. PT Gunung Raya Utama Timber
4. PT Hutam Barumun Perkasa
5. PT Multi Sibolga Timber
6. PT Panel Lika Sejahtera
7. PT Putra Lika Perkasa
8. PT Sinar Belantara Indah
9. PT Sumatera Riang Lestari
10. PT Sumatera Sylva Lestari
11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
12. PT Teluk Nauli
13. PT Toba Pulp Lestari Tbk.
14. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)
15. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA).

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terkoreksi pada periode 15-21 April 2026 ke level Rp3.949,23 per kilogram (kg) setelah mencetak rekor tertinggi pada pekan lalu.

Harga TBS terus merangkak naik dalam sebulan belakangan seiring ketegangan yang terjadi antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Pekan lalu, harga TBS petani mitra Pemprov Sumut ditetapkan Rp4.110,77 per kilogram (kg).

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan, terjadi penurunan harga referensi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada periode pekan ini yang berimbas pada koreksi harga TBS.

“Ada penurunan harga CPO lokal dan ekspor dari Rp16.049,08 per liter di minggu lalu menjadi Rp15.237 per liter pada periode penetapan minggu ini sehingga berdampak pada harga TBS di tingkat petani,” kata Dewiana, Kamis (16/4/2026).

Dia mengatakan, gejolak perang masih akan berpotensi memberi dampak pada harga komoditas hingga ke TBS di tingkat petani. Namun, pihaknya tidak bisa memastikan harga TBS petani akan terus naik.

Dari sisi kernel, kenaikan harga masih terus terjadi. Saat ini, harga kernel acuan mencapai Rp16.115,73 per kg dari sebelumnya Rp15.946,36 per kg.

Pada awal 2026, Disbunak Sumut juga merilis harga pembelian TBS petani mitra Sumut hingga umur tanaman 30 tahun dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini sejatinya terjadi pada tanaman usia 21 tahun, yakni sebesar Rp3.957,72 per kg dari sebelumnya Rp4.118,08 per kg.

“Penambahan daftar harga pembelian ini sesuai dengan pedoman penetapan yang terbaru. Selain itu, kebun mitra plasma juga masih ada yang berproduksi sampai usia 30 tahun sehingga ini akan sangat membantu memberi kejelasan terkait harga,” ujar Dewi.

Dia menegaskan penentuan harga pembelian TBS oleh Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, Gapki, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel. Ketentuan harga inipun dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” tambahnya.

Harga pembelian tertinggi TBS petani mitra Pemprov Sumut periode ini yang ditetapkan sebesar Rp3.949,23 per kg berlaku untuk tanaman usia 10-20 tahun dengan kadar rendemen CPO tertinggi, mencapai 22,42%.

Adapun, faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada April 2026 sebesar 93,15%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 15-21 April 2026:

• Usia 3 tahun = Rp3.343,95,-

* Usia 4 tahun = Rp3.567,30,-

* Usia 5 tahun = Rp3.688,68,-

* Usia 6 tahun = Rp3.793,71,-

* Usia 7 tahun = Rp3.749,41,-

* Usia 8 tahun = Rp3.886,51,-

* Usia 9 tahun = Rp3.917,93,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.949,23,-

* Usia 21 tahun = Rp3.957,72,-

* Usia 22 tahun = Rp3.924,56,-

* Usia 23 tahun = Rp3.865,98,-

* Usia 24 tahun = Rp3.751,18,-

* Usia 25 tahun = Rp3.646,81,-

* Usia 26 tahun = Rp3.620,81,-

* Usia 27 tahun = Rp3.569,56,-

* Usia 28 tahun = Rp3.515,87,-

* Usia 29 tahun = Rp3.460,85,-

* Usia 30 tahun = Rp3.405,82,-

Bisnis.com, MEDAN — Perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan pembatasan lalu lintas di Selat Hormuz, berimbas pada kenaikan harga sejumlah komoditas, termasuk harga sawit di Sumatra Utara.

Kenaikan harga di Sumatra Utara (Sumut) tampak pada komoditas sawit dan turunannya yang merupakan komoditas ekspor unggulan wilayah ini.

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut, per awal April 2026 harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) lokal maupun ekspor menyentuh Rp15.905 per liter dan terus merangkak naik hingga terpantau berada di level Rp16.049 per liter periode 8 April 2026.

Kenaikan harga CPO tersebut berimbas pada harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani yang ikut bergerak naik.

Analis Pasar Disbunak Sumut Dewiana mengatakan pada periode tanggal 8—14 April 2026 harga TBS khusus petani mitra Pemerintah Provinsi Sumut ditetapkan menyentuh harga Rp4.110,77 per kilogram, naik dari minggu sebelumnya yang ditetapkan sekitar Rp4.059 per kilogram.

"Harga TBS petani mitra Pemprov Sumut ditetapkan terus naik dari periode-periode sebelumnya. Ini imbas dari perang antara Iran dengan Israel dan sekutunya," ujar Dewiana, Rabu (15/4/2026).

Hal senada disampaikan Saleh, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sawit Harapan Maju Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Dia menyebut harga TBS sawit terus menunjukkan prospek cerah sepanjang awal tahun 2026 dengan harga melebihi Rp3.000 per kilogram.

Per Rabu (15/4/2026), rata-rata harga TBS di tingkat petani di Sergai berkisar Rp3.390 per kilogram. Sepanjang Maret 2026, petani bahkan makin semringah dengan harga TBS yang pernah mencapai Rp3.420 per kilogram.

"Petani sawit di tahun 2026 ini pokoknya senyum-senyum karena harga TBS lebih dari Rp3.000. Tahun lalu, tertinggi masih di Rp2.800-an. Mungkin ini ada dampak dari perang itu," ujar Saleh, Rabu (15/4/2026).

Dia pun menyebut tak ada kendala berarti dalam produksi TBS di tingkat petani yang menjadi anggota gapoktannya. Termasuk dari ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk untuk menunjang produktivitas kebun sawit.

Menurut Saleh, harga TBS saat ini tak membuat petani kesulitan untuk membeli pupuk. Begitupun dengan harga pupuk yang disebutnya masih stabil.

"Kondisi harga TBS saat ini bisa dikatakan aman bagi petani sawit. Juga harga pupuk, belum nampak gejolaknya. Kalaupun harga pupuk nanti naik di batas kewajaran, petani tidak terlalu goyah karena harga TBS masih bagus," ujarnya.

Sebelumnya, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumut menyebut bahwa kondisi geopolitik global akan berdampak pada kenaikan harga komoditas, termasuk komoditas dari Sumatra Utara seperti CPO, karet, kopi, serta energi dan pupuk.

"Ekspor terbesar dari Sumut itu adalah produk pertanian. Akibat terganggunya pelayaran di Selat Hormuz, waktu pengiriman produk dari Belawan ke negara tujuan bertambah dari sekitar 25 hari menjadi 36—40 hari. Ini akan membuat cost ekspor menjadi lebih mahal sehingga harga komoditas juga berpotensi naik," ujar Iman dikutip Rabu (15/4/2026).

Seluruh mesin diesel di KAI Divre I Sumatera Utara telah menggunakan biosolar B40, yakni campuran 60 persen solar dan 40 persen biodiesel

Medan (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menyebutkan seluruh lokomotif maupun pembangkit yang beroperasi di Divre I Sumut, kini telah menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar B40 sebagai bentuk inovasi energi.

"Seluruh mesin diesel di KAI Divre I Sumatera Utara telah menggunakan biosolar B40, yakni campuran 60 persen solar dan 40 persen biodiesel. Bahan bakar ini memiliki kelebihan dalam meningkatkan kinerja mesin dan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah, sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE) 2060," kata Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo di Medan, Rabu.

Anwar menambahkan bahwa biosolar B40 juga bersifat biodegradable atau mudah terurai oleh mikroorganisme sehingga meminimalkan dampak polusi pada tanah dan air di lingkungan sekitar jalur kereta api.

Selain mengelola BBM subsidi, KAI Divre I Sumut juga mencatat penggunaan 151.188 liter BBM nonsubsidi dalam tiga bulan terakhir.

Alokasi BBM nonsubsidi ini digunakan secara spesifik untuk layanan angkutan barang serta operasional alat kerja dan Mesin Perawatan Jalan Rel (MPJR) guna memastikan standar keselamatan jalur tetap terjaga tanpa membebani kuota subsidi masyarakat.

Ia menyebutkan penerapan biosolar B40 pada armada kereta api merupakan komitmen KAI terhadap transformasi transportasi hijau yang berbasis pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

"KAI berupaya memastikan bahwa setiap tetes BBM subsidi yang dialokasikan negara digunakan secara tepat sasaran dan berdaya guna tinggi. KAI berkomitmen untuk terus menjadi tulang punggung transportasi di Sumatera Utara yang tidak hanya efisien dan terjangkau, tetapi juga ramah lingkungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, efisiensi penggunaan BBM pada kereta api memberikan dampak langsung bagi keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat.

Penggunaan BBM itu mencakup operasional lokomotif sebagai penggerak rangkaian serta mesin pembangkit yang menyuplai kebutuhan listrik untuk penerangan, penyejuk udara (AC), dan fasilitas pengisian daya bagi pelanggan selama perjalanan.

"Di tengah kondisi BBM yang semakin terbatas, kereta api hadir sebagai solusi mobilitas yang tetap hemat dan dapat diandalkan. Dengan daya angkut yang besar, kereta api menjadi transportasi yang efisien sehingga subsidi dari pemerintah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Pewarta: Juraidi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I memperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatra Utara (Sumut) hingga 20 April 2026.

Prakirawan BBMKG Wilayah I Budi Hutasoit mengatakan kondisi cuaca di Sumatra Utara masih dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang bersifat regional maupun lokal. Seperti fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang diperkirakan melintasi sebagian wilayah Sumatra, serta labilitas atmosfer yang terpantau cukup kuat di Sumut sehingga membuat hujan masih akan sering turun dalam sepekan ke depan.

Selain itu, lanjutnya, pemanasan pada siang hari yang cukup intens turut memperkuat proses pembentukan pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menyebabkan hujan.

"Kondisi cuaca di Sumut umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga lebat. Kemudian, perlu juga diwaspadai peningkatan hujan dengan intensitas hujan sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang," ujar Budi, Selasa (14/4/2026).

Beberapa daerah yang diprakirakan akan mengalami peningkatan hujan dari intensitas sedang ke lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yakni di Medan, Deli Serdang, Binjai, Asahan, Langkat, Batubara, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Serdang Bedagai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, dan Simalungun.

Lalu, prakiraan juga berlaku untuk wilayah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Toba, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Padangsidimpuan, Sibolga, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

BBMKG Wilayah I mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di Sumut.

Budi mengatakan kondisi cuaca ini dapat berubah sewaktu-waktu sehingga perlu menjadi perhatian dalam merencanakan berbagai aktivitas.

"BMKG mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi prakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrem resmi melalui berbagai kanal informasi BMKG," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah melakukan mutasi dan rotasi 14 pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi alias Kajati di lingkungan Kejaksaan RI.

Kebijakan rotasi dan mutasi ini telah tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No.488/2026 yang diteken pada Senin, 13 April 2026.

Adapun, dokumen mutasi dan rotasi ini telah dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna.

"Benar," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Dalam dokumen tersebut, terdapat nama-nama yang cukup dikenal sebagai pejabat Jampidsus terdahulu. Misalnya, mantan Dirdik Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar telah ditunjuk sebagai Kajati Jawa Timur.

Selanjutnya, eks Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejagung, Sutikno telah diangkat sebagai Kajati Jawa Barat menggantikan Hermon Dekristo yang menjadi Sesjampidmil.

Kemudian, Dirtut Riono Budisantoso telah digeser posisinya menjadi Kajati Bangka Belitung. Jabatan yang ditinggalkan Riono, kini dijabat Ardito Muwardi.

Selain itu, nama lainnya yang dirotasi jabatannya adalah Kajati Sumut Harli Siregar telah ditunjuk menjadi Inspektur III pada Jamwas Kejagung RI. Adapun, Didik Farkhan Alisyahdi yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sulawesi Selatan, kini menjadi Sesjampidsus.

Berikut ini 14 Kajati baru yang ditunjuk pada Senin (13/4/2026):

1. Abdul Qohar AF sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

2. Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

3. Sila Haholongan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

4. Riono Budisantoso sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

5. Sugeng Riyanta sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

6. I Dewa Gede Wirajana sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau

7. Muhibuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

8. Dedie Tri Hariyadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

9. Zullikar Tanjung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

10. Teguh Subroto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

11. Budi Hartawan Panjaitan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

12. Sumurung Pandapotan Simaremare sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

13. Setiawan Budi Cahyono sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali

14. Saiful Bahri Siregar sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu