Bisnis.com, JAKARTA - Kepastian jadwal pelayanan adalah salah satu hal yang paling banyak ditanyakan peserta JKN saat mengakses layanan di rumah sakit, termasuk pada saat kontrol. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa peserta JKN yang hendak kontrol ke dokter, perlu membawa surat kontrol sebagai salah satu syaratnya.
Menurut Rizzky, surat kontrol diterbitkan oleh fasilitas kesehatan sesuai saran dokter penanggung jawab pasien dan memuat jadwal kunjungan kontrol berikutnya yang harus diikuti peserta. Surat kontrol ini juga sekaligus bertujuan untuk menjamin keberlanjutan perawatan peserta sesuai kebutuhan medis yang ditetapkan dokter penanggung jawab pasien.
“Tujuan penerbitan surat kontrol adalah untuk memberikan kepastian jadwal pelayanan bagi peserta JKN yang memerlukan kontrol lanjutan, baik setelah menjalani rawat inap maupun berdasarkan hasil pemeriksaan dokter setelah pelayanan rawat jalan. Dengan adanya jadwal yang jelas, peserta dapat memperoleh pelayanan sesuai rencana perawatan yang telah ditetapkan dokter,” ujar Rizzky.
Ia menjelaskan, terdapat dua kondisi yang menjadi dasar penerbitan surat kontrol. Pertama, peserta yang telah menyelesaikan perawatan rawat inap namun masih memerlukan pemantauan lanjutan akan diberikan surat kontrol untuk pelayanan rawat jalan sesuai jadwal yang ditentukan dokter. Kedua, peserta yang menjalani pelayanan rawat jalan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter masih memerlukan kontrol lanjutan juga akan diberikan surat kontrol yang memuat jadwal kunjungan berikutnya.
"Jadwal kontrol yang tercantum dalam surat kontrol merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan pertimbangan medis dokter penanggung jawab pasien. Karena itu, jadwal kontrol dapat berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Pada pelayanan rawat jalan, dokter akan menyampaikan apakah peserta masih memerlukan kontrol lanjutan atau perawatannya telah selesai. Sementara bagi peserta yang selesai menjalani rawat inap, dokter juga akan memberikan edukasi mengenai tindak lanjut perawatan, termasuk jadwal kontrol apabila masih diperlukan pemantauan lebih lanjut,” jelas Rizzky.
Lebih lanjut, Rizzky menjelaskan bahwa surat kontrol berlaku untuk satu kali kunjungan. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokter peserta masih memerlukan kontrol lanjutan, maka surat kontrol dapat diterbitkan kembali sesuai kebutuhan medis peserta dan masa berlaku rujukan yang dimiliki.
"Seharusnya surat kontrol diterbitkan sebelum pelayanan kontrol diberikan, sebagai upaya menjaga kesinambungan pelayanan serta memberikan kepastian pelayanan kepada pasien.
Setelah mendapatkan pelayanan dari dokter, kontrol selanjutnya dapat dijadwalkan paling cepat pada hari berikutnya sesuai rekomendasi dokter penanggung jawab pasien," tambah Rizzky.
Dalam pelaksanaannya, peserta wajib datang sesuai tanggal kontrol yang telah ditetapkan. Rizzky menuturkan, apabila terdapat kebutuhan untuk mengubah jadwal kunjungan, peserta dapat berkoordinasi dengan petugas fasilitas kesehatan dengan tetap memperhatikan jadwal praktik dokter penanggung jawab pasien.
“Kepastian jadwal kontrol tidak hanya memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses pelayanan lanjutan, tetapi juga mendukung kesinambungan terapi dan pemantauan kondisi kesehatan peserta. Di sisi lain, rumah sakit dapat mengelola kapasitas layanan secara lebih terencana sehingga pelayanan kepada peserta dapat berjalan lebih optimal,” ungkap Rizzky.
Jadwal kontrol ditetapkan berdasarkan pertimbangan medis dokter penanggung jawab peserta JKN dan bukan semata-mata ketentuan administratif. Rizzky menjelaskan, tujuannya adalah memastikan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan medisnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri dana pensiun berkembang positif di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini tercermin dari nilai iuran program pensiun sukarela dan wajib yang kompak meningkat pada April 2026, meskipun nilai manfaatnya pun turut meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan total aset dana pensiun per April 2026 mencapai Rp1.690,64 triliun, tumbuh 6,12% (year on year/YoY). Adapun, jumlah pesertanya mencapai 30,14 juta orang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono merincikan, untuk total aset program pensiun sukarela mencapai Rp410,14 triliun, tumbuh 5,63% YoY.

“Untuk program pensiun wajib yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun untuk ASN, TNI dan Polri, total aset mencapai Rp1.280,50 triliun, tumbuh sebesar 10,13% year on year,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Bila dirincikan, untuk program pensiun sukarela, nilai iuran naik 12,23% YoY menjadi Rp13,14 triliun. Sementara itu, nilai manfaatnya sebesar Rp15,49 triliun, naik 18,70% YoY. Adapun, jumlah pesertanya 5,42 juta orang.

Sementara itu, untuk program pensiun wajib, nilai iurannya tumbuh 7,49% YoY menjadi Rp40,11 triliun. Kemudian, nilai manfaatnya sebesar Rp25,95 triliun, naik 17,59% YoY pada April 2026. Jumlah pesertanya mencapai 24,71 juta orang.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menilai target pertumbuhan aset dana pensiun sebesar 10%—12% year-on-year (YoY) pada 2026 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat realistis.

Selain realistis, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja berpendapat proyeksi OJK itu mencerminkan pertumbuhan yang stabil, mengingat realisasi aset nasional per Desember 2025 sudah mencapai 11,35%.

Dia melanjutkan, faktor pendorong yang bisa membuat aset dana pensiun tumbuh hingga 12% YoY adalah perluasan inklusi ke segmen pekerja informal melalui kanal distribusi digital, pengelolaan investasi yang prudent dengan fokus pada instrumen berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas imbal hasil.

“Serta peningkatan literasi yang mulai menggeser paradigma masyarakat bahwa dana pensiun adalah kebutuhan dasar untuk menjamin kemandirian finansial di masa tua,” sebutnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada April 2026 masih ditopang oleh tingginya permintaan pembiayaan investasi dan korporasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit investasi tumbuh 19,48% secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara kredit korporasi meningkat 15,51%, menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi di industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pertumbuhan kredit perbankan terus menunjukkan perbaikan.

Hingga April 2026, total kredit perbankan tercatat mencapai Rp8.755 triliun atau tumbuh 9,98% secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan 9,49% pada Maret 2026.

"Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48%. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi sebesar 15,51% year on year," kata Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Tingginya pertumbuhan kredit investasi menunjukkan masih berlanjutnya ekspansi usaha dan aktivitas penanaman modal di tengah dinamika ekonomi global.

Sementara itu, kuatnya pertumbuhan kredit korporasi mengindikasikan kebutuhan pendanaan perusahaan masih cukup besar untuk mendukung kegiatan bisnis dan pengembangan usaha.

Di sisi lain, kredit modal kerja tumbuh 6,04% secara tahunan, sedangkan kredit konsumsi meningkat 6,13%. Adapun kredit UMKM mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan positif sebesar 0,16% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 0,12%.

OJK menilai fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan baik dengan didukung kondisi likuiditas dan permodalan yang memadai. Rasio kredit bermasalah (NPL) gross tercatat 2,17% dan NPL net sebesar 0,84%, menunjukkan kualitas aset perbankan tetap terjaga.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 11,4% secara tahunan menjadi Rp10.077 triliun.

Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung bagi perbankan untuk terus menyalurkan kredit ke sektor produktif, terutama investasi dan korporasi yang hingga kini masih menjadi kontributor utama pertumbuhan pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan ekosistem pembayaran digital terintegrasi pada ajang Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, guna mendukung kenyamanan pengunjung sekaligus memperluas adopsi transaksi non-tunai dalam penyelenggaraan event olahraga berskala internasional.

Sepanjang turnamen yang berlangsung pada 2–7 Juni 2026 tersebut, pengunjung dapat melakukan berbagai transaksi menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan QRIS wondr by BNI di area ticket box, booth merchandise, hingga tenant kuliner yang beroperasi di kawasan pertandingan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kehadiran solusi pembayaran digital tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan transaksi yang mudah, aman, dan andal sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin mengadopsi gaya hidup digital.

"Sembari menyaksikan pertandingan para atlet bulu tangkis kelas dunia, pengunjung dapat menikmati pengalaman transaksi yang lebih praktis dan nyaman. BNI menghadirkan berbagai kanal pembayaran digital yang dapat digunakan secara mudah oleh pengunjung maupun tenant selama Indonesia Open berlangsung," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

BNI mencatat lebih dari 50 tenant kuliner dan usaha pendukung berpartisipasi dalam penyelenggaraan Indonesia Open 2026. Melalui dukungan EDC dan QRIS wondr by BNI, transaksi dapat dilakukan secara cepat dan efisien tanpa ketergantungan pada uang tunai.

Menurut Okki, implementasi sistem pembayaran digital dalam ajang olahraga internasional tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengunjung, tetapi juga mendukung perluasan ekosistem transaksi non tunai di berbagai sektor ekonomi.

"Sebagai mitra strategis PBSI, BNI berkomitmen mendukung kemajuan bulu tangkis Indonesia secara menyeluruh. Selain mendukung pembinaan atlet dan penyelenggaraan turnamen, kami juga ingin memastikan para pengunjung memperoleh pengalaman yang lebih nyaman melalui layanan transaksi digital yang aman, cepat, dan praktis," katanya.

Dukungan BNI terhadap Indonesia Open merupakan bagian dari kolaborasi jangka panjang perseroan dengan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Selain mendukung pembinaan atlet dan pengembangan prestasi, BNI juga berperan dalam menghadirkan infrastruktur layanan keuangan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan turnamen internasional.

Momentum Indonesia Open 2026 juga dimanfaatkan BNI untuk memperluas adopsi layanan digital. Melalui aplikasi wondr by BNI, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan perbankan secara digital, termasuk pembukaan rekening dan transaksi harian yang lebih fleksibel. Perseroan juga tengah menjalankan program Rejeki wondr BNI 2026 sebagai bagian dari strategi peningkatan engagement nasabah.

Kehadiran ekosistem pembayaran digital tersebut sekaligus memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang beroperasi di area pertandingan, mulai dari tenant kuliner hingga penjual merchandise resmi, melalui proses transaksi yang lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik.

BNI menilai digitalisasi pembayaran pada berbagai kegiatan masyarakat, termasuk event olahraga, menjadi bagian penting dalam memperkuat inklusi keuangan dan mendorong transformasi ekonomi digital nasional.

Melalui pengembangan layanan digital yang berkelanjutan, BNI berharap dapat terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya pengalaman yang lebih terintegrasi dalam berbagai aktivitas, termasuk pada ajang olahraga kelas dunia seperti Indonesia Open 2026. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mulai merealisasikan komitmennya untuk membagikan dividen interim sebanyak tiga kali sepanjang tahun buku 2026. Perseroan akan membagikan dividen interim termin pertama sebesar Rp20 per saham yang akan dibayarkan pada 26 Juni 2026.

Keputusan tersebut diambil Direksi BCA dengan persetujuan Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan kinerja keuangan perseroan hingga kuartal I/2026, posisi permodalan yang solid, likuiditas yang memadai, serta kualitas aset yang tetap terjaga.

Presiden Direktur BBCA Hendra Lembong mengatakan pembagian dividen interim pertama pada tahun ini juga mempertimbangkan kebutuhan pengembangan bisnis perseroan maupun entitas anak.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan segenap pemegang saham, sehingga perseroan mampu membukukan kinerja positif hingga 3 bulan pertama tahun 2026. Kami bersyukur dapat mulai merealisasikan rencana pembagian dividen interim pada kuartal II tahun buku 2026 ini. Hal ini menjadi terobosan baru bagi perseroan, dan diharapkan dapat menambah cashflow bagi pemegang saham yang senantiasa bersama kami," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/6/2026).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 12 Maret 2026, manajemen BCA sebelumnya telah menyampaikan rencana pembagian dividen interim hingga tiga kali dalam setahun apabila kondisi keuangan memungkinkan.

Pembayaran dividen tersebut direncanakan dilakukan setiap kuartal dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Hendra menambahkan, pembagian dividen interim berikutnya diperkirakan akan memiliki nominal yang sama dengan termin pertama, sepanjang kondisi keuangan perseroan tetap mendukung.

Dari sisi kinerja, hingga Maret 2026 BCA mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 5,6% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp994 triliun.

Penyaluran kredit tersebut ditopang oleh dana murah atau current account savings account (CASA) yang mencapai Rp1.089 triliun, tumbuh 11,2% YoY.

Sementara itu, laba bersih BCA dan entitas anak mencapai Rp14,7 triliun pada kuartal I/2026.

Adapun jadwal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 15 Juni 2026, sedangkan ex dividen pada 17 Juni 2026.

Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak memperoleh dividen (record date) jatuh pada 18 Juni 2026, sementara pembayaran dividen akan dilakukan pada 26 Juni 2026.

Dividen interim tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai bagian dari dividen final tahun buku 2026 yang akan dimintakan persetujuan pemegang saham pada RUPST 2027.

Pada perdagangan Jumat (5/6/2026), saham BBCA terkoreksi 6,45% atau 350 poin menjadi Rp5.075. Dengan demikian, perhitungan yield dividen interim BBCA berkisar 0,39%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan aktivitas valuta asing (valas) di industri perbankan nasional menyusul fluktuasi nilai tukar rupiah.

Merujuk Google Finance yang diakses pada Jumat (5/6/2026) pukul 16.08 WIB, kurs rupiah berada di posisi Rp18.042 per dolar Amerika Serikat.

OJK kini menerapkan pemantauan harian terhadap Posisi Devisa Neto (PDN) untuk mencegah transmisi risiko global merusak stabilitas sektor keuangan domestik.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi yang lebih intensif terhadap pergerakan mata uang asing di sistem perbankan.

"Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, kami akan memperkuat pemantauan aktivitas valas di perbankan melalui pemantauan posisi devisa neto harian, kecukupan likuiditas valas tentunya tanpa mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan," ujar Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain pemantauan harian, OJK juga langsung mengambil tindakan proaktif dengan membuka dialog khusus (supervisory dialogue) dengan bank-bank yang kedapatan menimbun atau mengumumkan akumulasi valas dalam jumlah tertentu.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan manajemen risiko pasar dan likuiditas berjalan memadai.

Friderica menambahkan, OJK berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter guna menjamin pasokan likuiditas valas di pasar tetap aman.

"Mengingat stabilitas rupiah merupakan kepentingan bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan," tuturnya.

Langkah preventif ini diambil meski OJK mencatat eksposur langsung perbankan terhadap risiko valas saat ini masih aman.

Per April, posisi devisa neto industri perbankan tercatat konsisten berada jauh di bawah ambang batas maksimal, yaitu 20% dari total modal bank

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewaspadai potensi peningkatan beban kewajiban valuta asing (valas) pada korporasi di tengah dinamika nilai tukar rupiah.

Merujuk Google Finance yang diakses pada Jumat (5/6/2026) pukul 16.08 WIB, kurs rupiah berada di posisi Rp18.042 per dolar Amerika Serikat.

Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada kemampuan bayar debitur dan pada akhirnya memengaruhi kualitas aset perbankan apabila tekanan terhadap rupiah berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya terus mencermati berbagai kanal transmisi risiko dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sektor jasa keuangan.

"Namun demikian tentunya OJK terus mewaspadai berbagai kanal transmisi risiko dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia, yaitu melalui misalnya pertama potensi peningkatan beban kewajiban valas pada korporasi," kata Friderica dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain peningkatan beban kewajiban valas korporasi, OJK juga mengidentifikasi risiko yang berasal dari sektor usaha dengan eksposur impor tinggi.

Pelemahan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya bahan baku dan biaya operasional perusahaan, terutama apabila disertai kenaikan harga komoditas energi global.

Menurut Friderica, kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas aset perbankan apabila debitur yang terdampak mengalami penurunan kemampuan membayar kewajibannya.

"Kemudian kita lihat juga mewaspadai dari misalnya tekanan terhadap sektor usaha yang memiliki eksposur impor tinggi, kemudian dampak kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional termasuk apabila disertai dengan kenaikan harga komoditas energi global, yang tentunya bisa mempengaruhi kualitas aset perbankan, khususnya penurunan kemampuan bayar debitur yang terdampak apabila kondisi keuangan tersebut terus berlanjut," ujarnya.

Meski demikian, OJK menilai dampak langsung pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, masih relatif terkendali. Hal itu ditopang oleh kondisi permodalan perbankan yang masih kuat serta eksposur risiko nilai tukar yang terjaga.

Per April 2026, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) industri perbankan tercatat sebesar 23,97%. Menurut OJK, tingkat permodalan tersebut masih memberikan ruang penyangga yang cukup untuk menyerap berbagai potensi risiko.

Selain itu, eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar juga dinilai relatif aman. Hal tersebut tercermin dari posisi devisa neto (PDN) yang secara konsisten masih berada jauh di bawah ambang batas maksimal sebesar 20% dari modal bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Djarum, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memutuskan membagikan dividen interim sebesar Rp20 per saham untuk tahun buku kuartal I/2026.

Keputusan pembagian dividen interim tersebut telah ditetapkan oleh Direksi BCA dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang diumumkan pada Jumat (5/6/2026), jumlah saham beredar BBCA mencapai 123,28 miliar saham. Dengan demikian, total dana yang disiapkan untuk pembayaran dividen interim mencapai sekitar Rp2,46 triliun.

Perhitungan tersebut berasal dari dividen Rp20 per saham dikalikan dengan 123.275.050.000 saham yang beredar, sehingga nilai dividen interim mencapai sekitar Rp2,465 triliun.

Bagi investor yang ingin memperoleh hak atas dividen interim BBCA, terdapat sejumlah tanggal penting yang perlu diperhatikan. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 15 Juni 2026, sedangkan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi berlangsung pada 17 Juni 2026.

Adapun tanggal pencatatan pemegang saham (record date) yang berhak menerima dividen ditetapkan pada 18 Juni 2026. Sementara itu, pembayaran dividen interim akan dilakukan pada 26 Juni 2026.

Berikut Jadwal Pembagian Dividen Interim BBCA:

• Pengumuman dividen interim: 5 Juni 2026
• Cum dividen pasar reguler dan negosiasi: 15 Juni 2026
• Ex dividen pasar reguler dan negosiasi: 17 Juni 2026
• Cum dividen pasar tunai: 18 Juni 2026
• Ex dividen pasar tunai: 19 Juni 2026
• Recording date: 18 Juni 2026
• Pembayaran dividen interim: 26 Juni 2026

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membukukan kinerja positif pada tiga bulan pertama tahun ini.

Hingga Maret 2026, laba bersih perseroan secara konsolidasian tumbuh 3,83% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp14,68 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp14,14 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, raihan laba BCA pada periode ini didorong oleh pendapatan bunga bersih yang naik tipis 0,04% YoY menjadi Rp21,15 triliun, dari kuartal I/2025 sebesar Rp21,14 triliun.

Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi yang tumbuh 8,65% YoY turut mendorong kinerja laba pada periode ini. Tercatat, pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi BCA hingga Maret 2026 mencapai Rp5,06 triliun setelah pada kuartal I/2025 sebesar Rp4,65 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, bank swasta terbesar di Indonesia itu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 5,6% YoY menjadi Rp994 triliun.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyampaikan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri sangat memengaruhi kinerja kredit perseroan pada kuartal I/2026.

“Kami optimistis menjaga kinerja BCA tetap solid di tengah kondisi global yang dinamis melalui pengembangan berbagai lini bisnis secara prudent,” kata Hendra dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Hendra memastikan, perseroan senantiasa menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin.

Pada periode ini, rasio loan at risk (LAR) dan non-performing loan (NPL) terjaga, masing-masing di posisi 5,1% dan 1,8%. Rasio pencadangan LAR dan NPL ada pada level solid, masing-masing 69,7% dan 174,6%.

Dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) BCA hingga Maret 2026 mencapai Rp1.292,4 triliun, tumbuh 8,3% YoY. Porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK perseroan.

Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim menambahkan, realisasi kinerja pada kuartal I/2026 sangat inline dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) perseroan.

Sejauh ini, dia juga memastikan bahwa target perseroan masih sejalan dengan RBB 2026, sembari terus memerhatikan kondisi ekonomi dan permintaan kredit dalam sembilan bulan mendatang.

“Kita berharap ada perbaikan-perbaikan juga ekonomi dan permintaan kredit untuk 9 bulan mendatang. Jadi kita masih melihat tren, rencana kerja itu masih untuk kita teruskan,” jelas Vera.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi online melalui sektor perbankan dengan meminta perbankan melakukan pemblokiran dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 33.836 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online hingga April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam penanganan aktivitas judi online yang memanfaatkan layanan perbankan.

“Melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, OJK telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) dan pemblokiran terhadap kurang lebih 33.836 rekening yang terindikasi judi online,” kata Dian dalam paparan hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 33.252 rekening terindikasi judi online.

Menurut Dian, pengawasan dilakukan dengan meminta bank melakukan pemeriksaan lebih mendalam atau enhanced due diligence terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk menampung maupun mengalirkan dana hasil aktivitas perjudian daring.

Jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran, perbankan diminta mengambil langkah pemblokiran sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK menilai pemberantasan judi online perlu dilakukan secara lintas sektor mengingat dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas sistem keuangan.

Di sisi lain, Dian memastikan kondisi industri perbankan nasional tetap terjaga dengan baik.

Hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan menjadi Rp8.755 triliun, sementara kualitas kredit dan likuiditas perbankan masih berada pada level yang sehat.

OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta industri jasa keuangan guna menutup akses transaksi keuangan yang berkaitan dengan praktik judi online dan aktivitas ilegal lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kredit yang disalurkan bank-bank milik negara (BUMN) menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit perbankan nasional pada April 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit bank BUMN tumbuh 14,35% secara tahunan (year-on-year/yoy), menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok bank berdasarkan kepemilikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, secara industri kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan menjadi Rp8.755 triliun pada April 2026.

Adapun, angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 9,49%.

“Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,35% year on year,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain dari sisi kepemilikan, pertumbuhan kredit juga ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh paling tinggi berdasarkan jenis penggunaan, yakni sebesar 19,48% secara tahunan.

Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,51%.

Di segmen UMKM, penyaluran kredit mulai menunjukkan perbaikan. OJK mencatat kredit UMKM tumbuh positif sebesar 0,16% secara tahunan, sedikit lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 0,12%.

Di sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 11,39% secara tahunan menjadi Rp10.077 triliun.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan giro sebesar 16,99%, deposito 8,65%, dan tabungan 9%.

OJK menilai kondisi likuiditas dan permodalan perbankan tetap kuat. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat 111,13%.

Di sisi lain, alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 25,39%, yang masih jauh di atas ambang batas masing-masing 50% dan 10%.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,17% dan NPL net sebesar 0,84%.

OJK turut mencatat loan at risk (LAR) yang tercatat menurun menjadi 8,82% dari 8,94% pada bulan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial pada April 2026 mencapai Rp116,01 triliun, turun tipis 0,36% (year on year/YoY) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut premi asuransi komersial itu terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 3,28% YoY menjadi Rp62,58 triliun.

”Dan premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi sebesar 4,32% year on year dengan nilai sebesar Rp53,43 triliun,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menilik data yang dipaparkannya, terlihat bahwa klaim asuransi komersial pada empat bulan pertama di 2026 menyentuh Rp75,76 triliun. Angka tersebut naik 11,12% YoY.

Lebih jauh, secara umum Ogi memandang permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Hal ini terlihat dari risk based capital (RBC) industri yang jauh di atas ambang batas 120%.

“Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan risk based capital RBC masing-masing sebesar 476,11% dan 311,74% masih di atas threshold sebesar 120%,” tutur Ogi.

Adapun, nilai aset asuransi komersial per April 2026 totalnya mencapai Rp984,20 triliun atau tumbuh 4,65% YoY dari yang sebelumnya Rp940,48 triliun.

Lebih jauh, Ogi mengemukakan pihaknya tengah menyusun ketentuan rencana peraturan anggota Dewan Komisioner tentang rencana bisnis asuransi dan reasuransi yang merupakan penyesuaian atas dampak PSAK 117 terhadap rencana bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yang sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 23/SEOJK.05 2024.

“Rencana peraturan anggota Dewan Komisioner tentang laporan aktuaris asuransi dan reasuransi yang merupakan penyesuaian atas dampak PSAK 117 dari SEOJK No.29 tahun 2017 tentang laporan aktuaris tahunan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance mencapai Rp514,65 triliun pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 2,08% secara tahunan.

“Didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 10,64% year on year [YoY],” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menilik perbandingannya secara bulanan, piutang pembiayaan pada April 2026 naik tipis sebesar 0,10% (month to month/MtM) dari Rp514,09 triliun.

Lebih jauh, dalam empat bulan pertama ini, pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

Di sisi lain, Agusman membeberkan hingga April 2026 masih ada 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum sebesar Rp100 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK, yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum,” ucapnya.

Dilanjutkan Agusman, langkah-langkah tersebut antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham existing, mencari investor strategis dan atau merger.

Untuk diketahui, OJK memproyeksikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance pada 2026 tumbuh 6%—8% YoY. Merespons hal ini, praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody mengatakan outlook OJK tersebut cukup realistis, meski per akhir 2025 piutang pembiayaan multifinance hanya tumbuh tipis 0,61% YoY.

“Saya rasa target OJK cukup realistis dan tentunya bisa terealisasi bila tingkat suku bunga bisa bertahan dan likuiditas di pasar membaik,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Jodjana bercerita untuk 2025 dirinya pernah memprediksi piutang pembiayaan multifinance tumbuh tipis sekitar 5%—6%. Hal ini berkaca pada pasar otomotif yang tergerus hingga 7%—8% dan sudah memperhitungkan diversifikasi pembiayaan ke sektor lain.

Sebab demikian, dia menilai pertumbuhan pada 2026 juga masih berat, mengingat goncangan global yang masih tinggi dan disertai dengan ketidakpastian sektor keuangan di dalam negeri.