Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya memperkuat konektivitas global, pengembangan ekosistem digital, serta dukungan pembiayaan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Treasury & International Banking BNI Abu Santosa Sudradjat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan peran perbankan saat ini tidak lagi hanya sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga menjadi mitra strategis yang membantu pelaku usaha nasional terhubung dengan pasar global.

“Sebagai salah satu bank di Indonesia yang memiliki jaringan internasional, BNI berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pelaku usaha nasional dengan pasar global. Tidak hanya menyediakan pembiayaan, BNI juga mendukung transaksi internasional, trade finance, business matching, hingga akses informasi pasar bagi pelaku usaha Indonesia,” ujar Abu dalam sesi diskusi Business Talk “The Bankers” pada Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta.

Ia mengatakan BNI juga terus memperkuat dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program BNI Xpora guna meningkatkan kapasitas usaha, mempercepat digitalisasi, serta membuka peluang ekspor dan kemitraan bisnis internasional melalui jaringan global perseroan.

Selain itu, BNI memperkuat open banking ecosystem melalui pengembangan solusi transaksi digital dan cash management, serta menghadirkan layanan digital seperti wondr by BNI dan BNIdirect untuk mendukung kebutuhan nasabah ritel maupun korporasi.

Abu menambahkan BNI akan terus memperkuat peran sebagai penghubung ekosistem ekonomi nasional dan global melalui inovasi digital, penguatan jaringan internasional, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap sektor produktif dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global.

“Ke depan, BNI akan terus memperkuat perannya sebagai penghubung ekosistem ekonomi nasional dan global melalui inovasi digital, penguatan jaringan internasional, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap sektor-sektor produktif dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global,” katanya.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan pengembangan instrumen pasar uang untuk ritel dan korporasi ditujukan agar investor tetap mempertahankan aset dalam rupiah di tengah gejolak ekonomi global.

Deputi Gubernur BI Aida Budiman mengatakan pengembangan instrumen pasar uang akan memperluas pilihan investasi bagi masyarakat dan korporasi. Hal itu sekaligus untuk membuka peluang peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

“Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah,“ ujar Aida dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) sebagaimana keterangan resmi BI dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

BI, kata Aida, bersama Kementerian Keuangan, OJK dan LPS berupaya memperkuat literasi keuangan generasi muda di tengah tingginya dinamika ekonomi global.

Literasi keuangan bukan sekadar memahami produk keuangan atau investasi, tetapi membangun kemampuan mengambil keputusan finansial yang bijak dan berkelanjutan.

Hal tersebut, kata Aida, penting terlebih saat ini ketika dinamika ekonomi global terus bereskalasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan kondisi finansial masyarakat.

"Di tengah dinamika global, BI memastikan setiap kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk memperkuat stabilitas sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di antaranya melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan," ujarnya.

Selain itu, Aida menjelaskan, untuk memperkuat stabilitas ekonomi, Bank Sentral juga mendorong inovasi sistem pembayaran digital antara lain melalui QRIS yang membuat transaksi serta akses ke produk keuangan dan investasi semakin cepat, mudah, murah, aman dan andal.

Hingga April 2026, QRIS telah digunakan oleh 63 juta pengguna dan lebih dari 45 juta merchant, yang mayoritas merupakan UMKM.

Aida mengajak generasi muda agar paham digital, selalu tumbuh, dan matang finansial.

Selain itu, ujar Aida, BI juga turut mendorong pengembangan talenta digital melalui berbagai program inovasi seperti Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) dan Digdaya x Hackathon guna mempersiapkan generasi muda yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi transformasi ekonomi digital.

"BI secara aktif juga menjalankan upaya pelindungan konsumen melalui program PeKA (Peduli, Kenali, dan Adukan) guna meningkatkan awareness masyarakat terhadap berbagai risiko fraud dan kejahatan digital," kata dia.

LIKE IT merupakan program kolaborasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, OJK, dan LPS guna memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda.

BI pada awal Mei 2026 mengumumkan tujuh instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah, yakni intervensi di pasar spot domestik, domestic non-deliverable forward (DNDF), NDF luar negeri, pembelian surat berharga negara (SBN), penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Selain itu penguatan pengawasan transaksi dolar, hingga pembatasan pembelian dolar tanpa underlying dari 100.000 dolar AS per bulan menjadi 50.000 dolar AS per bulan yang akan diturunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonomi bukan sekadar deretan angka atau grafik di layar monitor. Ekonomi adalah detak jantung kehidupan yang berdenyut di pasar tradisional, toko kelontong pinggir jalan, hingga dapur penggembala kambing di pelosok kampung.

Saat ini, denyut itu tengah diuji oleh situasi global dan domestik. Di titik inilah, kebijakan moneter mengambil peran tidak hanya sebagai penjaga nilai tukar, tetapi juga sebagai sistem pendukung kehidupan bagi nadi utama ekonomi kita, yaitu UMKM.

Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 seringkali dipandang banyak pihak sebagai langkah yang akan menyumbat aliran kredit.

Namun, kita perlu melihat lebih dalam. Kebijakan ini adalah upaya menjaga tekanan darah ekonomi nasional agar tetap terkendali, meski ada tekanan inflasi global.

Keputusan menaikkan suku bunga acuan merupakan wujud komitmen untuk menjaga agar biaya hidup tidak melambung semakin tinggi.

Kita tentu paham bahwa harga kedelai untuk perajin tempe, harga tepung untuk penjual gorengan, dan harga suku cadang untuk bengkel kecil, sangat bergantung pada kestabilan rupiah.

Kebijakan moneter yang disiplin adalah bentuk perlindungan nyata terhadap daya beli masyarakat paling bawah.

Saat ini kebjiakan yang ditempuh tidak lagi bekerja dengan cara yang kaku. Jika BI Rate berfungsi menjaga stabilitas tekanan di tingkat makro, maka Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) berfungsi layaknya jantung yang memasok oksigen sebagai likuiditas hingga ke pembuluh nadi terkecil ekonomi kita.

Data menunjukkan bahwa per Mei 2026, potensi likuiditas yang dikembalikan ke sistem perbankan mencapai ratusan triliun rupiah. Artinya, perbankan kita sebenarnya memiliki pasokan likuiditas yang memadai, sehingga diharapkan bunga pinjaman bagi pengusaha kecil dapat tetap stabil.

Inilah yang kita sebut sebagai strategi asimetris moneter. Keputusan untuk menaikkan suku bunga acuan diharapkan menenangkan pasar keuangan.

Di saat yang sama, bank diberikan insentif berupa pengembalian dana simpanan wajib di bank sentral melalui kebijakan KLM. Syaratnya, mereka harus menyalurkan kredit ke sektor produktif, khususnya UMKM.

Melancarkan sumbatan

Perbankan nasional memegang kunci sebagai penyambung aliran likuiditas. Dengan insentif KLM yang semakin diperkuat, perbankan memiliki ruang napas yang sangat lega untuk terus menyalurkan kredit. Perbankan tidak perlu khawatir likuiditasnya akan mengering karena telah memiliki bantalan yang cukup.

Namun, terdapat sebuah fenomena menarik dalam sistem sirkulasi intermediasi perbankan kita, yaitu tingginya undisbursed loan atau kredit yang tak kunjung direalisasikan meski sudah disetujui. Hingga periode terakhir, terdapat lebih dari 2.500 triliun rupiah komitmen kredit yang mengendap.

Di satu sisi, UMKM merasakan kesulitan dalam pengembangan usahanya karena kekurangan pasokan modal, namun di sisi lain, triliunan rupiah hanya menjadi angka di pembukuan bank.

Tantangannya, kini, adalah bagaimana mentransmisikan sikap kehati-hatian tersebut menjadi keberanian yang terukur. Kredit yang mengendap harus segera dialirkan ke mesin-mesin produksi di tangan rakyat agar memberikan kontribusi bagi pertumbuhan bangsa.

Di sinilah peran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebagai katalisator untuk melancarkan sumbatan tersebut. Perbankan diajak untuk benar-benar mengalirkan dana yang ada agar tidak berdiam di dalam brankas.

Strategitargeted decoupling

Indonesia tidak sendirian dalam menjaga denyut ekonomi melalui pendekatan yang spesifik ini. Kita bisa berkaca pada teori targeted decoupling yang pernah dipraktikkan di Brasil. Kala itu, mereka menghadapi hipertensi ekonomi berupa inflasi yang sangat tinggi.

Bank sentral mereka menaikkan suku bunga secara drastis, namun secara bersamaan memberikan jalur akses kredit khusus bagi sektor mikro. Hasilnya, meskipun ekonomi makro sedang dalam kondisi yang tertekan, nadi perekonomian rakyat kecilnya tetap berdenyut kuat.

Indonesia bergerak lebih maju dengan mengarahkan aliran likuiditas tersebut ke sektor hijau dan hilirisasi, memastikan UMKM kita memiliki daya tahan jangka panjang.

Dengan suku bunga yang terkendali di tingkat riil dan kemudahan akses likuiditas, UMKM diharapkan tetap produktif. Kita sedang membangun ekosistem di mana kebijakan moneter yang ketat dapat bersanding dengan kebijakan makroprudensial yang akomodatif.

Membangun kepercayaan

Hilirisasi ekonomi yang kini menjadi agenda nasional juga membuka peluang besar bagi UMKM. Dengan dukungan pendanaan yang diarahkan ke sektor-sektor strategis, UMKM didorong untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam rantai nilai industri.

UMKM yang naik kelas adalah kunci agar ekonomi nasional menjadi lebih kuat menghadapi guncangan di masa depan. Kita tidak bisa terus bergantung pada konsumsi domestik semata, tanpa memperkuat kapasitas produksi di level akar rumput.

Di sinilah integrasi kebijakan KLM menjadi jembatan bagi UMKM untuk naik kelas, dari sekadar penyedia jasa menjadi mitra industri yang memiliki nilai tambah tinggi. Penguatan ini memastikan bahwa denyut ekonomi tidak hanya terasa di pusat, tetapi juga merata hingga ke pelosok daerah yang menjadi basis produksi.

Intermediasi perbankan bukan sekadar urusan memindahkan dana, melainkan urusan membangun kepercayaan. Kebijakan fleksibilitas melalui RIM dan insentif melalui KLM, bertujuan untuk menjembatani relasi antara bank dan debitur.

Stabilitas-pertumbuhan

Kebijakan BI Rate, KLM, dan RIM adalah upaya terpadu untuk memastikan bahwa setiap rupiah tidak hanya berhenti di gedung-gedung tinggi, melainkan sampai dan menghidupkan usaha di jalan pedesaan.

Kebijakan Bank Indonesia hanyalah satu bagian dari orkestra besar pembangunan ekonomi. Sinergi antara pemerintah, bank sentral, perbankan, dan pelaku usaha adalah harmoni yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

Dengan kebijakan yang tepat dan semangat kewirausahaan yang tangguh, Indonesia tidak hanya akan bertahan dari badai, tetapi juga akan tumbuh dengan fondasi perekonomian yang lebih kuat. Rupiah yang berdenyut di nadi UMKM adalah simbol bahwa bangsa ini mandiri. Setiap transaksi yang terjadi di tingkat usaha kecil adalah bukti bahwa ekonomi kita masih hidup dan kuat.

Dengan kebijakan yang pro-stabilitas, sekaligus pro-pertumbuhan, kita sedang memastikan masa depan Indonesia di tengah mendungnya langit ekonomi dunia. Kedaulatan ekonomi adalah harga mati dan UMKM adalah garda terdepannya. Kita harus memastikan setiap denyut rupiah membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Aries Purnomohadi, Analis Senior Bank Indonesia

Copyright © ANTARA 2026

Ketika pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN ekspor sebagai pengekspor tunggal, pelaku pasar langsung membaca adanya potensi perubahan besar dalam mekanisme perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana menyarankan pemerintah untuk menyiapkan mitigasi dampak kebijakan tata kelola ekspor baru terhadap petani.

Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menjelaskan kebijakan ekspor satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN) berpotensi mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan berbasis persaingan antar pelaku usaha.

Penyesuaian itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan industri dan eksportir mengenai potensi perubahan rantai distribusi, kepastian transaksi, hingga pembentukan harga di tingkat global.

“Pasar pada dasarnya sangat sensitif terhadap perubahan regulasi, terlebih yang menyangkut tata niaga ekspor komoditas strategis, seperti sawit. Ketika pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN ekspor sebagai pengekspor tunggal, pelaku pasar langsung membaca adanya potensi perubahan besar dalam mekanisme perdagangan,” kata Elvi.

Menurut Elvi, reaksi tersebut telah terlihat pada harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani, yang menurun sekitar Rp800 sampai Rp1.000 per kilogram.

Ia mengamini kebijakan baru pemerintah mengarah pada penguatan posisi Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar dunia melalui pengendalian tata kelola ekspor.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan strategis semacam itu membutuhkan transisi yang jelas dan komunikasi yang matang agar tidak menimbulkan gejolak di pasar domestik.

Maka dari itu, dia mendorong pemerintah untuk segera memberikan kepastian teknis mengenai implementasi kebijakan tersebut, termasuk mekanisme pembentukan harga, skema pembayaran ekspor, dan perlindungan terhadap harga TBS petani swadaya.

“Jangan sampai pasar membaca kebijakan ini sebagai bentuk sentralisasi yang menimbulkan ketidakpastian baru. Pemerintah harus memastikan tata niaga baru justru meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi tawar Indonesia, bukan malah menciptakan kepanikan yang akhirnya merugikan petani,” ujar Elvi.

Ia juga menilai stabilitas harga TBS sawit sangat penting karena berkaitan langsung dengan daya beli jutaan keluarga petani sawit di berbagai daerah. Karena itu, menurutnya, setiap perubahan kebijakan ekspor harus memperhatikan dampak psikologis maupun ekonomi terhadap rantai pasok domestik.

“Pasar komoditas bekerja berdasarkan kepercayaan. Ketika pelaku pasar merasa ada kepastian dan transparansi, harga akan kembali stabil. Tetapi jika muncul ketidakjelasan, maka yang pertama terkena dampak biasanya justru petani di lapangan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Rupiah Rp17.500, Rp17.800 saat krisis 1998 itu berangkat dari angka Rp2.400. Rupiah sekarang berada pada level Rp16.600, itu berangkat dari Rp16.000 sekian

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini tidak dapat langsung disamakan dengan kondisi krisis ekonomi pada 1998.

Hal itu disampaikan Misbakhun dalam sesi "1 on 1 Legislative with Mukhamad Misbakhun" dalam Jogja Financial Festival 2026 yang digelar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jogja Expo Center Yogyakarta, Sabtu.

"Kita harus yakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa nilai rupiah atas dolar AS Rp17.800 itu memang sebuah fenomena. Angka yang sangat tinggi untuk saat ini, namun ingat rupiah saat ini mungkin pernah menyamai krisis 1998," kata Misbakhun.

Menurut dia, pelemahan rupiah pada 1998 terjadi dari titik awal dan struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan kondisi saat ini.

"Rupiah Rp17.500, Rp17.800 saat krisis 1998 itu berangkat dari angka Rp2.400. Rupiah sekarang berada pada level Rp16.600, itu berangkat dari Rp16.000 sekian. Situasi struktur ekonomi kita sudah berbeda," katanya.

Misbakhun mengatakan pada 1998 banyak sektor mengalami tekanan berat, antara lain karena pinjaman dalam denominasi valuta asing dan praktik lindung nilai yang tidak memadai.

Ia menilai kondisi saat ini berbeda karena tekanan terhadap rupiah tidak serta-merta membuat sektor perbankan maupun swasta mengalami kegagalan seperti pada masa krisis 1998.

"Sekarang rupiah Rp17.600, belum ada perbankan atau swasta yang mengalami kegagalan. Tantangan saat ini bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membangun pemahaman publik agar tidak mudah terpengaruh sentimen yang berkembang di media sosial," katanya.

Menurut dia, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dapat terbentuk dari informasi yang tidak selalu menggambarkan keadaan secara utuh.

"Sentimen kita itu ditentukan sekarang oleh media sosial. Cara pandang kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di media sosial," katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto dan Rahid Putra Laksana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

angka tersebut mencapai sekitar 67 persen dari target penyaluran KPP perseroan sebesar Rp1,2 triliun untuk sepanjang tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa pihaknya menyalurkan pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp844 miliar per 21 Mei 2026.

Ia menyatakan angka tersebut mencapai sekitar 67 persen dari target penyaluran KPP perseroan sebesar Rp1,2 triliun untuk sepanjang tahun ini. Pihaknya pun optimistis dapat memenuhi target tersebut dengan mengoptimalkan ekosistem syariah nasional.

“Karena kita tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat terbesar umat Muslimnya dan penetrasi ekonomi syariah masih tinggi peluang untuk peningkatannya,” kata Anggoro Eko Cahyo saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Pihaknya pun menggandeng sejumlah lembaga masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk memperluas akses pembiayaan rumah bersubsidi tersebut.

“Sehingga kami akan lebih mudah untuk menggali potensinya, termasuk juga yang kami dorong adalah guru-guru di pesantren-pesantren untuk bisa menikmati program (KPP) ini,” ujar Anggoro.

Selain KPP, BSI juga turut mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target sebanyak 5.540 unit rumah subsidi. Hingga saat ini telah terealisasi akad sebanyak 1.250 unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, mendorong BSI untuk berpartisipasi dalam sejumlah program groundbreaking perumahan bersubsidi tahun ini.

Ia menyatakan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan lahan pembangunan rumah bersubsidi di Kelapa Gading (Jakarta), Tangerang, Bogor, Bekasi, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera Utara.

Ia pun telah menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid untuk memastikan lahan tersebut siap dimanfaatkan.

“Saya berharap lokasi-lokasi tanah yang sudah disiapkan (Menteri ATR) Pak Nusron, itu bisa juga 1-2 groundbreaking dari BSI tahun ini. Apakah mungkin di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Sumatra Utara, terutama di daerah padat penduduk,” ucap Ara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Program dan Kebijakan Center of Policy Studies Prasasti Piter Abdullah menilai digitalisasi layanan keuangan, seperti fitur "kantong" tidak hanya bermanfaat untuk pengaturan keuangan pribadi, tetapi juga dapat membantu bisnis UMKM.

“Melakukan edukasi ke UMKM ini saya rasa bagus banget karena di bank digital itu ada tersedia fasilitas fitur kantong-kantong itu sehingga dengan kantong-kantong itu kita jadi tahu kan kondisi keuangan secara real itu seperti apa,” kata Piter dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam keterangan Survei Katadata Middle Class Insight (KIMCI), disebutkan sebanyak 51,8 persen masyarakat kelas menengah memisahkan pengeluaran berdasarkan kebutuhan. Hal itu sejalan dengan popularitas fitur kantong pada layanan keuangan digital untuk membantu mengatur keuangan.

Dalam survei itu, terdapat tiga kebiasaan teratas yang dilakukan kelas menengah yakni merencanakan pengeluaran dan pendapatan (68 persen), membedakan uang untuk tagihan bulanan dan keperluan sehari-hari (51,8 persen), dan mencatat pengeluaran (44,9 persen).

Survei itu menunjukkan kelas menengah memiliki kesadaran dan berbagai cara untuk mengelola keuangan. Dalam perencanaan pengeluaran, salah satu pendekatan yang semakin banyak digunakan adalah fitur “kantong” pada layanan keuangan digital.

Survei terpisah yang juga dilakukan oleh lembaga yang sama menemukan 86 persen masyarakat sudah mengetahui fitur itu lantaran diadopsi oleh berbagai bank seperti Bank Jago, BCA dan Mandiri.

Survei yang sama juga mengemukakan 9 dari 10 pengguna mengatakan fitur kantong berdampak pada keuangan yang lebih sehat.

Piter menilai penggunaan kantong pada layanan keuangan digital merupakan bentuk perubahan dalam pengelolaan keuangan di kalangan masyarakat.

“Sekarang tanpa ke bank bisa buka rekening, buka rekening bisa 1 rekening kantongnya banyak. Berbagai ekosistem yang bergabung dalam keuangan ada sekarang,” kata Piter.

Sementara itu, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Fadhila Maulida mengatakan kehadiran bank digital dapat menjadi penyedia kebiasaan keuangan yang konvensional menjadi lebih modern seperti "kantong" pada layanan keuangan digital.

"Sebenarnya bank digital ini lebih ke enabler dari yang amplop-amplop itu menjadi digital,” kata dia.

Dalam konteks tersebut, fitur kantong dapat dilihat sebagai bentuk digitalisasi dari kebiasaan lama yang telah diwariskan dalam keluarga.

Teknologi memperkuat praktik pengelolaan keuangan yang sebelumnya sudah dikenal masyarakat, sekaligus membuatnya menjadi lebih praktis, mudah dipantau, dan terintegrasi dengan aktivitas keuangan sehari-hari.

Di sisi lain Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Produk Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengingatkan dalam perencanaan keuangan, khususnya untuk kelas menengah, perlu mencermati betul apa yang menjadi prioritas.

“Kalau saya melihatnya seperti ini, kepada masyarakat kelas menengah terutama disiplin. Ketika mendapatkan penghasilan, alokasikan mana yang untuk kebutuhan esensial, harus bisa membedakan mana yang esensial mana yang gaya hidup," katanya.

Riset terpisah bertajuk “Studi Perilaku Alokasi Keuangan di Fitur Bank Digital” dilakukan dengan metode survei daring dan melibatkan hampir 2.000 responden dari sepuluh kota besar di Indonesia, antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Makassar, Denpasar dan Balikpapan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperkuat insentif KLM interest rate channel berbasis selisih (spread) BI-Rate dan suku bunga kredit bank usai suku bunga acuan naik 50 bps guna menjaga pergerakan bunga kredit agar lebih terkendali atau manageable.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Dhaha P. Kuantan dalam diskusi bersama media di Makassar, Jumat, menjelaskan bahwa melalui skema Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) tersebut, maka bank akan mempertimbangkan kembali penyesuaian suku bunga kredit.

Apabila bank mampu menjaga spread tertentu terhadap BI-Rate sehingga kenaikan bunga kredit tidak berlangsung agresif, bank berpeluang memperoleh insentif KLM secara optimal.

“Harapannya saat BI-Rate kemarin disesuaikan 50 basis poin (bps), bank-bank itu tidak langsung menaikkan suku bunga kredit,” kata Dhaha.

Sebagai informasi, KLM merupakan insentif yang ditetapkan bank sentral melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

Dhaha menjelaskan bahwa mekanisme insentif KLM interest rate channel sebelumnya dihitung berdasarkan elastisitas antara BI-Rate dan suku bunga kredit baru.

Kini skema insentif terbaru yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2026 didasarkan atas spread antara BI-Rate dengan suku bunga kredit baru dengan besaran insentif paling tinggi sebesar 1,0 persen dari dana pihak ketiga (DPK) untuk bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Mengutip lampiran siaran pers RDG Mei 2026, BI menyebut bank yang mampu menjaga spread suku bunga kredit baru di bawah 3 persen terhadap BI-Rate akan memperoleh insentif maksimum sebesar 100 bps.

Sementara spread sebesar 3 persen hingga kurang dari 6 persen memperoleh insentif 40 bps, spread 6 persen hingga kurang dari 10 persen memperoleh 10 bps, sedangkan spread di atas 10 persen tidak memperoleh insentif.

Dengan penguatan mekanisme interest rate channel berbasis spread BI-Rate dan suku bunga kredit, BI berharap transmisi kebijakan suku bunga menjadi lebih baik dan kenaikan bunga kredit tetap manageable sehingga pertumbuhan kredit masih dapat berjalan.

Selain interest rate channel, BI juga memperkuat KLM lending channel menjadi financing channel melalui penambahan pembiayaan nontradisional.

Dalam skema baru tersebut, kepemilikan bank atas surat berharga atau surat berharga syariah korporasi yang ditetapkan BI dapat diperhitungkan sebagai bagian dari penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Dhaha mengatakan langkah itu dilakukan karena pertumbuhan pembiayaan UMKM dinilai masih terbatas sehingga masih tersedia ruang besar untuk diperluas melalui berbagai instrumen pembiayaan

BI mempertahankan besaran insentif financing channel paling tinggi sebesar 4,5 persen dari DPK, termasuk tambahan insentif pembiayaan nontradisional maksimal 1 persen dari DPK.

Selanjutnya, BI juga menambahkan channel baru pada insentif KLM, yakni financing to funding channel untuk memperkuat sumber pendanaan perbankan di luar DPK.

Melalui skema tersebut, tambahan insentif diberikan kepada bank yang belum memperoleh insentif maksimum 5,5 persen dan memenuhi rasio intermediasi makroprudensial (RIM) sesuai ketentuan BI berdasarkan pencapaian sumber pendanaan selain DPK.

Dhaha mengatakan, pendanaan non-DPK membutuhkan upaya dan inovasi lebih besar dari perbankan sehingga BI memberikan ruang tambahan insentif melalui channel tersebut maksimal 0,5 persen bagi bank yang mampu memperkuat sumber pendanaan alternatif.

“Karena pendanaan non-DPK itu kan butuh effort atau upaya bagi bank-bank. Sehingga kalau mereka melakukan inovasi-inovasi ke arah sana, itu kita bisa memberikan insentif,” kata Dhaha.

Adapun BI-Rate diputuskan naik sebesar 50 bps dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026.

Kenaikan BI-Rate ini menjadi langkah penyesuaian pertama setelah suku bunga acuan dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Sepanjang 2025, BI sebelumnya telah memangkas bunga acuan sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps.

Berdasarkan catatan BI, kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 9,49 persen (yoy).

Pada periode yang sama, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73 persen, sementara suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,16 persen.

BI memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen.

Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (20/5), Gubernur BI Perry Warjiyo juga meminta perbankan untuk meningkatkan efisiensi agar tidak menaikkan suku bunga kredit dan tetap mendorong penyaluran kredit, usai BI-Rate diputuskan naik 50 bps.

“Kami meminta bank-bank juga meningkatkan efisiensi supaya jangan menaikkan suku bunga kredit. Efisiensi harus ditingkatkan supaya betul-betul mendorong kredit,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga (K/L) lain akan ditempatkan sebagai pengawas di PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Purbaya menyampaikan penempatan unsur pengawas dari berbagai kementerian/lembaga itu merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pengawasan tersebut diperlukan agar DSI tidak menjadi lembaga monopoli yang dapat bertindak semaunya dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Dia menilai sistem pengawasan di DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga sebelumnya sehingga tidak menjadi lembaga monopoli yang mengganggu pasar.

"Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar," ucap dia.

Purbaya juga mengatakan unsur pengawas DSI nantinya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Dari mana-mana (kementerian/lembaga yang dilibatkan)," pungkasnya.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut dengan terbitnya aturan itu menjadikan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Efek kenaikan BBM karena peristiwa geopolitik perang itu sudah mulai terasa di kita

Jakarta (ANTARA) - PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) membukukan laba bersih sebesar Rp101,89 miliar pada kuartal I 2026 di tengah tekanan persaingan industri semen dan kenaikan biaya energi global.

Direktur Utama SBI Rizki Kresno Edhie Hambali mengatakan transformasi bisnis yang dijalankan perseroan mulai menunjukkan hasil positif sejak akhir 2025.

“Result-nya sendiri dari sejak Q4 sudah kelihatan sebetulnya,” kata Rizki dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Jumat.

Dalam paparan tersebut, SBI menyampaikan kinerja kuartal I 2026 ditopang peningkatan penjualan, pengelolaan biaya yang disiplin, serta optimalisasi operasional.

Perseroan mencatat volume penjualan semen dan terak mencapai 2,92 juta ton pada kuartal I 2026 atau tumbuh 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan perseroan juga meningkat 3,6 persen menjadi Rp2,56 triliun, sedangkan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) tumbuh 14,3 persen menjadi Rp358 miliar.

Menurut Rizki, transformasi digital turut mendorong pertumbuhan penjualan perseroan melalui perubahan pola kerja tim pemasaran di lapangan.

Ia mencontohkan tenaga penjual dan distributor kini menggunakan sistem geo-coding saat melakukan kunjungan ke toko sehingga perusahaan dapat memantau posisi stok dan kondisi pasar secara lebih cepat dan akurat.

“Sehingga intelijen kita terhadap market menjadi sangat tajam,” ungkap Rizki.

Direktur Operasi SBI Edi Sarwono mengatakan perusahaan juga meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui pemanfaatan teknologi dan pengendalian operasi berbasis digital.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penggunaan Advanced Process Control untuk menjaga stabilitas operasi dan efisiensi energi di pabrik.

“Sehingga akhirnya itu akan memberikan performa yang lebih efisien sehingga akan memberikan efek ke cost produksi yang lebih efisien,” ucap Edi.

Meski demikian, SBI masih menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya energi dan bahan penunjang yang dipicu dinamika geopolitik global.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SBI Asruddin mengatakan kenaikan biaya bahan bakar mulai terasa terhadap operasional perseroan sepanjang awal 2026.

“Efek kenaikan BBM karena peristiwa geopolitik perang itu sudah mulai terasa di kita,” ujar Asruddin.

Menurutnya, perseroan telah melakukan stress test atau uji ketahanan terhadap kenaikan biaya energi serta menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga profitabilitas perusahaan.

Hingga April 2026, volume penjualan SBI disebut masih tumbuh sekitar 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perseroan optimistis dapat menjaga margin profitabilitas di atas sekitar 6 persen sepanjang 2026 melalui berbagai strategi efisiensi dan pengendalian biaya.

"Kita sudah melakukan stress test terhadap kondisi ini, dan kita sudah identifikasi apa yang menjadi main issue, main problem yang harus kita address," tuturnya.

SBI sebelumnya mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp658,7 miliar sepanjang 2025 dengan EBITDA mencapai Rp1,87 triliun.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025, dengan 50 persen untuk pembayaran dividen dan 50 persen untuk operasional perseroan.

RUPST juga menyetujui laporan tahunan perseroan dan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Selain itu, rapat menyetujui penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor independen untuk tahun buku 2026, perubahan anggaran dasar perseroan, serta pengangkatan kembali Yasuhide Abe sebagai direktur perseroan hingga ditutupnya RUPST pada 2031.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini juga karena kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta tetap hidup

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan, merupakan angka tertinggi sejak kuartal III 2022.

Menkeu di Yogyakarta, Jumat, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut ditopang kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta konsumsi pemerintah yang semakin efisien dan produktif.

"Ini juga karena kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta tetap hidup," kata Purbaya saat menghadiri pembukaan Jogja Financial Festival (Finfest) 2026 di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai tetap kuat.

Hal tersebut, kata Purbaya, terlihat dari berbagai indikator ekonomi yang terus tumbuh, mulai dari indeks keyakinan konsumen, penjualan kendaraan bermotor, konsumsi bahan bakar minyak (BBM), penjualan listrik, hingga konsumsi semen domestik.

Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekadar memperluas akses keuangan, melainkan memastikan akses tersebut benar-benar membuat masyarakat semakin berdaya, bukan justru terjebak dalam konsumsi impulsif, algoritma digital, maupun jeratan utang.

"Uang tentu penting. Sistem keuangan tentu penting. Tetapi uang tidak boleh naik tahta menjadi tujuan akhir seluruh ikhtiar kita. Ia harus tetap menjadi sarana untuk memuliakan kehidupan," kata Sri Sultan.

Oleh karena itu, di tengah derasnya arus digitalisasi keuangan dan maraknya budaya konsumtif, Sultan HB mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, kembali meneguhkan spirit "Gemi, Nastiti, Ngati-ati" sebagai fondasi literasi keuangan yang berakar pada kearifan budaya.

Sri Sultan mengatakan falsafah Jawa "Gemi, Nastiti, Ngati-ati" memiliki relevansi yang semakin kuat di era ekonomi digital saat ini. Gemi dimaknai sebagai kemampuan menahan konsumsi demi tujuan jangka panjang.

Sementara Nastiti menjadi kecermatan dalam mengambil keputusan finansial, sedangkan Ngati-ati merupakan kewaspadaan terhadap risiko-risiko keuangan yang sering kali tidak terlihat di balik kemudahan layanan digital.

"Kecerdasan finansial tidak cukup hanya soal akses dan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan mengendalikan diri, memahami risiko, serta menjaga martabat dalam setiap keputusan ekonomi," kata Gubernur DIY.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Parlemen mengingatkan agar pengetatan instrumen domestik ini dilakukan melalui ekspansi basis pajak yang berkeadilan, bukan dengan memberatkan pelaku usaha kecil

Jakarta (ANTARA) - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 menegaskan komitmen besar negara untuk melindungi rakyat di tengah ketidakpastian geopolitik global. Langkah ini bukan sekadar rutinitas fiskal tahunan, melainkan sebuah penegasan arah ideologis pembangunan nasional yang berakar pada ekonomi Pancasila.

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 mematok target pertumbuhan ekonomi yang sangat optimistis, yakni pada rentang 5,8 hingga 6,5 persen. Target tinggi ini mencerminkan keberanian politik dan keyakinan bahwa Indonesia memiliki modal fundamental yang solid untuk melompat menjadi negara maju.

Arah baru kebijakan fiskal ini mendapat sambutan hangat dari berbagai lembaga tinggi negara di parlemen. Secara kelembagaan dinilai bahwa konsep ekonomi yang ditawarkan pemerintah merupakan formulasi strategis yang menempatkan negara sebagai pelindung rakyat, sekaligus penjaga keadilan distribusi.

Parlemen melihat ada visi besar untuk menggeser paradigma pembangunan agar tidak lagi berpusat di Jawa saja, melainkan menyebar secara proporsional ke daerah-daerah penyokong sumber daya alam nasional.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini melahirkan optimisme baru bahwa APBN benar-benar dikembalikan fungsinya sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gagasan mengenai IndonesiaIncorporated menjadi salah satu terobosan paling relevan untuk memperkuat kolaborasi antarsektor secara gotong royong. Konsep ini mengintegrasikan peran negara, pihak swasta, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam satu ekosistem yang inklusif.

Melalui strategi ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka di atas kertas, tetapi juga memastikan denyut ekonomi daerah bergerak aktif. Optimisme ini didukung oleh target penurunan angka kemiskinan yang cukup progresif menjadi 6,0 persen hingga 6,5 persen pada 2027.

Kehadiran negara secara langsung di mimbar parlemen menunjukkan adanya tanggung jawab konstitusional yang kuat untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran rakyat bawah.

Dilema struktur anggaran

Tantangan terbesar dalam arsitektur fiskal ini adalah bagaimana mempertahankan disiplin anggaran yang sehat di tengah tekanan eksternal yang kian dinamis.

Pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terjaga rendah dan kredibel pada batas maksimal 1,80 persen hingga 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto. Di sisi lain, target pendapatan negara dipatok sangat tinggi, mencapai rentang 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB.

Struktur ini menuntut kerja keras yang luar biasa dari seluruh instrumen pemungutan domestik, terutama karena adanya penyesuaian target kapasitas produksi atau lifting gas bumi nasional yang berada pada angka 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Penurunan proyeksi lifting gas tersebut disikapi secara realistis oleh pemerintah dengan menggeser fokus penerimaan pada optimalisasi sektor non-migas dan pajak domestik. Langkah ini memerlukan kalkulasi yang cermat agar tidak memberikan tekanan berlebih pada daya beli masyarakat yang sedang menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Fleksibilitas fiskal ini diuji untuk tetap mampu mendanai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), mulai dari swasembada pangan, kemandirian energi, hingga penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.

Parlemen mengingatkan agar pengetatan instrumen domestik ini dilakukan melalui ekspansi basis pajak yang berkeadilan, bukan dengan memberatkan pelaku usaha kecil.

Di tengah restriksi anggaran tersebut, pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia hadir sebagai solusi inovatif sebagai lembaga superholding investasi negara.

Dokumen KEM PPKF mendesain Danantara sebagai pengungkit peran swasta melalui sinergi pembiayaan investasi yang independen dan berorientasi profit. Namun, tantangan kelembagaan muncul dalam menyelaraskan misi komersial Danantara dengan tanggung jawab sosial pembangunan.

Menyeimbangkan kepentingan mencari keuntungan dengan kewajiban menyokong proyek strategis nasional yang berisiko tinggi memerlukan sistem tata kelola keuangan yang sangat transparan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan.

Solusi struktural fiskal

Guna menjembatani visi optimistis pemimpin negara dengan keterbatasan teknis fiskal, pemerintah perlu segera mengeksekusi tiga langkah solusi yang konstruktif.

Langkah pertama yang harus diambil adalah restrukturisasi alokasi kredit perbankan milik negara atau Himbara. Sesuai dengan aspirasi yang berkembang di DPD RI, bank-bank BUMN harus didorong untuk memberikan prioritas pembiayaan secara masif kepada sektor produktif di daerah, seperti UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha muda.

Skema subsidi bunga atau penjaminan kredit yang terintegrasi dengan APBN dapat menjadi stimulus utama untuk menggerakkan ekonomi akar rumput, tanpa mengorbankan stabilitas likuiditas perbankan nasional itu sendiri.

Langkah kedua adalah melakukan sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal yang radikal untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan menahan pelarian modal keluar.

Pemerintah bersama Bank Indonesia perlu merancang insentif fiskal yang lebih agresif, seperti pembebasan pajak korporasi bersyarat, bagi para eksportir industri hilirisasi yang bersedia menempatkan devisa hasil ekspor mereka di dalam sistem keuangan domestik dalam jangka waktu yang lebih lama.

Penguatan cadangan devisa yang kokoh akan menjadi perisai utama dalam meredam imported inflation, sehingga target inflasi yang dipatok pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen pada 2027 dapat tercapai dengan aman.

Terakhir, pemerintah harus mengarahkan belanja negara untuk mempercepat reindustrialisasi padat karya di berbagai wilayah luar Jawa. Target ambisius peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal hingga mencapai 40,81 persen hanya dapat terwujud jika negara hadir memfasilitasi alih teknologi bagi industri pengolahan lokal.

Dengan menggeser fokus dari proyek infrastruktur non-produktif menuju penguatan kapasitas manufaktur domestik, Indonesia tidak hanya akan mampu memproduksi barang substitusi impor, tetapi juga melahirkan generasi muda yang mandiri sebagai pencipta lapangan kerja baru di daerah.

Melalui kalkulasi yang jujur dan keberanian eksekusi ini, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan lagi sekadar narasi di atas kertas.

*)Rioberto Sidauruk adalah Tenaga Ahli AKD DPR RI, dosen ilmu hukum di STIH Gunung Jati

Copyright © ANTARA 2026