PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memastikan nasabah bisa mencetak saldo emas digital ke bentuk fisik alias batangan.

Dilansir dari laman BSI, Minggu (26/4), bank syariah pelat merah ini menyediakan produk BSI Emas yang tersedia di aplikasi BYOND.

BSI Emas adalah yakni fasilitas rekening berbasis titipan dengan saldo berupa gram emas dan berbagai fitur seperti beli emas, jual emas, cetak emas, serta transfer emas.

Produk ini memiliki sejumlah keunggulan mulai dari investasi mudah dilakukan di mana saja, terjangkau mulai dari 0,02 gram, dan aman karena bank menyimpan fisik emasnya.

Nasabah bisa mengajukan permintaan cetak fisik emas kapanpun, dengan fisik emas dapat diserahterimakan maksimal 30 hari kerja.

Saat ini, BSI Emas Digital menggunakan emas Antam yang terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat London Bullion Market Association (LBMA) dan terdapat Security Barcode (CertiCode) untuk scan keaslian produk menggunakan aplikasi CertiEye.

Adapun biaya cetak emas mulai dari Rp95 ribu untuk keping emas 2 gram hingga Rp1,25 juta untuk keping emas 500 gram.

Berikut langkah-langkah untuk mengajukan cetak fisik BSI Emas:

1. Buka aplikasi BYOND, pilih "Portofolio" di bagian bawah2. Pilih "E-mas"3. Pilih "Cetak Fisik Emas"4. Pilih "Permintaan cetak fisik emas"5. Pilih gramase yang ingin dicetak dan jumlah kepingnya6. Pilih cabang pengambilan fisik emas7. Konfirmasi data transaksi cetak fisik emas8. Masukkan PIN9. Permintaan cetak fisik berhasil dilakukan. Proses ini membutuhkan waktu maksimal 30 hari kerja. Saat emas fisik sudah dapat diambil, nasabah akan menerima notifikasi e-mail

Konfirmasi Cetak Fisik BSI Emas

1. Nasabah datang ke cabang, dan di hadapan Customer Service nasabah mengakses aplikasi BYOND. Pilih"Portofolio" di bagian bawah2. Pilih "E-mas"3. Pilih "Cetak Fisik Emas"4. Pilih "Konfirmasi Penerimaan Fisik Emas"5. Pilih kode reservasi6. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke SMS7. Transaksi berhasil, emas sudah siap diambil. Tunjukkan halaman ini kepada customer service.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, DENPASAR – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor sustainable, ramah lingkungan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk pengurangan jejak karbon dan penggunaan sumber daya secara bijak.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menjelaskan BSI juga menerapkan strategi sustainable banking, sustainable operation, serta beyond banking. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Hingga saat ini, BSI menyalurkan pembiayaan sustainability mencapai Rp73,2 triliun di mana 21% khusus pada portofolio pembiayaan hijau atau sekitar Rp15,66 triliun. BSI juga memiliki sukuk keberlanjutan tahap II sebesar Rp5 Triliun.

Pada pilar sustainable operation, Perseroan mengimplementasikan kegiatan operasional ramah lingkungan meliputi pembangunan gedung ramah lingkungan, peluncuran jejak karbon digital, penempatan 11 panel surya di desa binaan BSI dan kantor cabang, SPKLU,kendaraan operasional EV, dan 70 mesin RVM (recycle vending machine) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Bali.

"BSI akan terus bertransformasi menjadi bank syariah yang memiliki kinerja unggul dengan tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan. Perseroan menjalankan lini bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas," jelas Anggoro dikutip Kamis (23/4/2026).

Di aspek lain sosial dan beyond banking diwujudkan melalui optimalisasi peran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan sosial. Selama 5 tahun terakhir, BSI menyalurkan Rp1,05 triliun zakat yang digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat tidak mampu agar naik kelas menjadi berdaya dan memiliki ekonomi lebih layak.

Selain itu, BSI secara konsisten memperkuat berbagai kegiatan sosial dan lingkungan sebagai bukti nyata dukungan terhadap program Asta Cita Pemerintah. Upaya ini mencakup pelestarian lingkungan hidup, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Hingga Februari 2026, kontribusi penyaluran pembiayaan UMKM BSI menembus Rp52,43 triliun naik 6,10% YoY.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, BSI optimistis dapat terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Anggoro menyebut, hari bumi yang diperingati setiap 22 April menjadi motivasi BSI untuk menjalankan bisnis yang lebih efisien, ramah lingkungan tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia.

BSI juga membagikan 10.000 nasabah perempuan dan menanam pohon secara serentak. Pohon tersebut adalah bentuk apresiasi bank atas loyalitas nasabah kepada BSI yang diberikan dalam rangka melayani sepenuh hati, memperingati Hari Konsumen, Hari Kartini sekaligus Hari Bumi di Indonesia yang jatuh bertepatan pada tanggal 20, 21 dan 22 April 2026.

Direktur Utama BSI juga berkesempatan menyapa dan memberikan apresiasi berupa pohon kepada nasabah di BSI KC Denpasar, Bali. Sementara Wakil Direktur Utama Bob Tyasika Anantara, Direktur Distribution and Sales Anton Sukarna serta Direktur Compliance and Human Capital Arief Adhi Sanjaya juga menyambut dan menyapa nasabah yang datang ke beberapa cabang di DKI Jakarta sembari menyerahkan pohon untuk ditanam.

BSI menggelar kampanye Kartini Cerdas, Bumi Lestari dalam rangka peringatan Hari Konsumen, Hari Kartini dan Hari Bumi tersebut. Pada hari ini, setiap 10 nasabah perempuan pertama yang datang pertama memperoleh satu batang pohon untuk ditanam di rumah masing-masing. Hingga posisi Maret 2026, BSI memiliki 1.130 cabang di seluruh Indonesia sehingga total pohon yang ditanam lebih dari 10 ribu.

Bank Syariah Indonesia (BSI) membocorkan panduan investasi emas digital sesuai dengan prinsip syariah.

Direktur Penjualan & Distribusi BSI Anton Sukarna menjelaskan dalam perspektif syariah, investasi tidak boleh dilakukan secara spekulatif.

"Jangan sampai kita niat investasi itu spekulatif. Itu kan dilarang dalam Islam," ujarnya dalam acara Gold Under Fire: Investasi Emas di Tengah Gejolak Dunia, Rabu (15/4).

Investor harus memahami tujuan pembelian emas agar tidak terpengaruh fluktuasi harga. Anton memandang banyak investor resah ketika harga naik maupun turun karena sejak awal tidak memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu, niat investasi perlu ditetapkan sejak awal.

"Untuk apa dia sebenarnya beli emas? Problemnya kan di situ. Ketika harga naik, dia resah, harga turun juga resah. Kan problem orang di situ. Tidak jelas buat apa dia beli emas. Makanya saya ingatkan pertama kali ini niatnya apa. Kalau anda beli emas, clear dulu niatnya buat apa," ujarnya.

Menurut dia, emas sebaiknya digunakan sebagai instrumen investasi jangka panjang, misalnya untuk pendidikan anak atau biaya ibadah haji. Dengan tujuan yang jelas, investor dinilai lebih siap menghadapi risiko.

[Gambas:Youtube]

Dalam kesempatan sama, Anton juga mengungkap BSI sedang menyiapkan inovasi pengembangan investasi emas digital, termasuk memperluas segmen pengguna. Salah satunya dengan mendorong perusahaan memberikan manfaat karyawan dalam bentuk emas.

"Perusahaan bisa belikan karyawannya, apakah untuk tunjangan kinerja menjadi emas, bonusnya jadi emas, THR jadi emas," ujarnya.

Ia menambahkan BSI juga tengah membuka peluang pemanfaatan emas digital sebagai instrumen penyimpanan dana perusahaan maupun program kesejahteraan.

"Mungkin ada perusahaan yang mau menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas, untuk (dana) pensiun, bisa mungkin beberapa jaminan kesejahteraan disimpan dalam bentuk emas," ucap Anton.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pencetakan emas fisik.

Direktur Penjualan dan Distribusi BSI Anton Sukarma mengatakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan nasabah adalah memastikan likuiditas tetap terjaga, terutama saat terjadi peningkatan penarikan atauredemption.

"Kepercayaan orang itu terkait dengan aset yang dia miliki dan disimpan di lembaga yang dia yakini benar, itu kuncinya likuiditas. Karena orang itu kadang-kadang perlu kapan, itu harus tersedia," ujarnya dalam CNN Indonesia Prime News bertajukGold Under The Fire, Rabu (15/4).

Anton menjelaskan, BSI mengadopsi pendekatan penjualan emas berbasis ritel untuk meminimalkan risiko penarikan dana secara bersamaan oleh nasabah.

"Kita lebih suka menjualnya dalam bentuk penjualan-penjualan retail. Karena dengan retail itu, orang jarang bersepakat untuk menarik di waktu yang sama, sehingga kemungkinan terjadinya rush relatif kecil," katanya.

Selain itu, BSI juga memastikan proses pencairan dana berjalan cepat untuk menjaga kepercayaan nasabah.

"Sistem kami pun sudah dibuat, ketika orang menjual, maka sesegera mungkin kita delivercash-nya. Sehingga orang percaya bahwa aset dia aman," imbuh Anton.

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang ekstrem, BSI juga menyiapkan cadangan likuiditas serta dukungan dari berbagai pihak.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat jumlah pengguna layanan emasnya mendekati 1 juta nasabah.

Pencapaian ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat berinvestasi emas melalui layanan bullion perseroan.

Direktur Penjualan dan Distribusi BSI Anton Sukarma mengatakan pertumbuhan jumlah nasabah menjadi indikator utama tingginya minat masyarakat terhadap investasi emas, khususnya melalui platform digital.

"Yang menarik sebenarnya adalah jumlah orang pelakunya yang sekarang sudah mendekati 1 juta orang kalau kita lihat di platform kami ini," ujarnya dalam CNN Indonesia Prime News bertajuk Gold Under The Fire, Rabu (15/4).

Anton menjelaskan, meski volume emas yang dikelola saat ini baru mendekati 3 ton, aktivitas transaksi nasabah terbilang aktif.

"Saat ini posisinya kita mungkin mendekati sekitar 3 ton outstanding kita terkait dengan emas yang dijual. Tapi aktivitas jual belinya menurut saya cukup bagus," jelasnya.

Menurutnya, keunggulan layanan bullion BSI terletak pada kemudahan dan fleksibilitas transaksi yang terintegrasi dengan sistem keuangan perbankan.

"Karena bank kami adalah bullion bank yang juga terkoneksi dengan sistem keuangan, orang itu bisa melakukan berbagai macam tindakan terkait emas yang mereka miliki. Ketika dia butuh, dia bisa jual seketika, ketika dia punya uang dia bisa beli seketika," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI berambisi untuk naik kelas menjadi bank dengan modal inti di atas Rp 70 triliun atau KBMI IV.

Namun target ini belum memiliki kepastian waktu karena masih menemui sejumlah kendala.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan, rencana untuk masuk ke KBMI IV itu telah masuk dalam rencana jangka menengah perseroan sehingga realisasinya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Di plan kita adalah untuk kemudian menjadi KBMI IV. Paling enggak memang kita berpikir ada dong bank syariah yang di KBMI IV," ujarnya saat ditemui di BSI Tower, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dia mengungkapkan, faktor terpenting untuk bisa naik kelas menjadi KBMI IV ialah memiliki permodalan yang cukup.

Mengutip laporan keuangan berkode saham BRIS ini, modal inti BSI per 31 Desember 2025 sebesar Rp 48,10 triliun.

Berarti untuk masuk ke dalam KBMI IV, BSI harus menambah modal inti sebesar Rp 21,9 triliun.

Sementara untuk memperkuat permodalan, BSI juga harus menyesuaikan arah strategis dengan struktur pemegang saham, termasuk keterlibatan Danantara.

"Di konteks permodalan, dengan kita sekarang di bawah Danantara ya kita harus mem-propose, jadi harus align dengan Danantara," kata Bob.

Sementara dari sisi skema penambahan modal inti, Bob menyebut pihaknya telah menyiapkan dua jalur strategi, yakni organik dan anorganik.

Secara organik, penambahan modal dilakukan melalui peningkatan laba.

Sedangkan secara anorganik, opsi seperti aksi korporasi termasuk akuisisi tetap terbuka.

Namun dia mengakui skema anorganik ini tidak mudah untuk direalisasikan.

Terlebih ketika BSI belum melakukan pemisahan usaha (spin off) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk karena harus menyamakan rencana usaha dengan induk usaha dan pemegang saham pengendali.

"Beberapa plan waktu kita 5 tahun pertama juga punya anorganik, ternyata not that easy gitu kan. Kenapa? Waktu itu kemarin-kemarin kan sebelum kita spin off kan induknya banyak. Sekarang kemudian mulai spin off, mulai fokus," ungkapnya.

Di sisi lain, peluang masuknya investor asing juga masih belum terealisasi hingga saat ini.

BSI sebelumnya sempat menjajaki minat investor asing, termasuk dari kawasan Timur Tengah dan Eropa.

Namun, menurut Bob, terdapat perbedaan kepentingan terkait porsi kepemilikan saham.

"Tapi kalau memang ada investor, rasanya mungkin kita juga mau consider itu. Jadi memang harus lihat-lihat," tambahnya.

Oleh karena itu, sampai saat ini BSI tidak dapat memastikan kapan tepatnya rencana tersebut akan terealisasi.

Yang jelas, BSI ada target menjadi bank syariah pertama yang masuk ke jajaran KBMI IV.

Sebab, ukuran permodalan bank sangat menentukan daya saing dan kapasitas bisnisnya.

"Ini pertanyaannya agak susah, kan masih subject," tegas Bob saat ditanya mengenai kapan rencana naik ke KBMI IV akan dilaksanakan.

JAKARTA KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mendukung kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Adapun salah satu kebijakan baru OJK ialah SLIK hanya menampilkan riwayat kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan, setiap kebijakan regulator tentu telah melalui berbagai kajian, sehingga BSI selaku pelaku industri tinggal menyesuaikan diri dengan aturan baru.

"OJK sudah ngitung beberapa kali. Kita sebagai pelaku ngikutin regulasi aja," ujarnya saat ditemui di BSI Tower, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak lepas dari upaya mendorong akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas pemerintah membangun tiga juta rumah.

Kendati demikian, Bob menekankan, penilaian terhadap risiko pembiayaan tetap berada di tangan perbankan.

Oleh karenanya, informasi terkait riwayat kredit debitur dari SLIK tetap menjadi elemen penting dalam manajemen risiko.

"Jadi kalau kemudian ada daftar yang record-nya seperti kurang baik, itu membantu kami juga untuk memanage kita punya risiko. Tetapi di konteks itu mungkin ada deviasi-deviasi tertentu itu diconsider sama OJK," jelasnya.

Lagipula, SLIK selama ini digunakan BSI sebagai tahap awal untuk melihat riwayat kredit atau pembiayaan calon debitur sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan ke nasabah.

Namun penilaian risiko tidak hanya bergantung pada data SLIK saja, melainkan juga mempertimbangkan berbagai aspek lain sesuai regulasi yang berlaku.

Sebagai informasi, selain hanya menampilkan riwayat kredit di atas Rp 1 juta, OJK juga memberlakukan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman debitur di dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan.

Kebijakan ini akan mulai diimplementasikan akhir Juni 2026 untuk mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

Kemudian kebijakan ketiga, OJK juga akan membuka akses data SLIK kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Namun tentunya, pemberian akses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) mengumumkan pengunduran jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menjadi 5 Mei 2026, dari rencana awal pada 17 April 2026. Sejalan dengan pengunduran tersebut, perseroan juga menambah mata acara rapat, yakni perubahan susunan anggota Dewan Komisaris perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan dengan kode emiten BRIS itu menyampaikan, perseroan melakukan penambahan mata acara rapat sehingga sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Perseroan melakukan pemanggilan ulang rapat kepada seluruh pemegang saham perseroan,” tulis manajemen, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Semula, terdapat delapan mata acara yang akan dibahas dalam rapat mendatang. Pertama, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan. Kedua, persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025.

Ketiga, penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2026 dan remunerasi atas kinerja tahun buku 2025 yang ditetapkan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah perseroan. Keempat, penunjukkan akuntan publik di kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026.

Mata acara selanjutnya yakni pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 2026—2030, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.

Lalu, perubahan anggaran dasar perseroan, dan terakhir yakni penegasan penyesuaian masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dengan Anggaran Dasar perseroan.

Penambahan Mata Acara RUPST BSI (BRIS)

Terbaru, perseroan menambah mata acara rapat sehingga total menjadi 9 mata acara dalam RUPST BSI pada bulan depan. Mata acara itu yakni perubahan susunan anggota Dewan Komisaris perseroan.

Manajemen menjelaskan, usulan penambahan mata acara ini diusulkan oleh BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Sebagai informasi, para anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun usulan tersebut selanjutnya akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan para pemegang saham.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Investasi emas kini kian mudah dijangkau masyarakat, termasuk anak muda yang mulai mencari instrumen keuangan sederhana dengan modal kecil. Emas yang selama ini dikenal sebagai aset lindung nilai kini bisa dibeli dengan nominal setara harga secangkir kopi.

Bank Syariah Indonesia (BSI) mendorong peningkatan literasi investasi emas melalui layanan bank emas yang diharapkan bisa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Akses pembelian emas kini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi BYOND by BSI.

Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho mengatakan, emas menjadi salah satu instrumen yang cocok untuk dikenalkan ke generasi muda karena mudah dipahami dan relatif stabil.

“Anak-anak muda Indonesia harus didorong untuk mulai melek investasi syariah dengan cara yang mudah, aman, dan memiliki prospek yang baik, salah satunya melalui emas,” ujarnya, dikutip Senin (13/4/2026).

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mulai membeli emas dengan nominal sekitar Rp 50 ribu, dengan harga mengikuti pergerakan pasar harian. Cara ini membuat investasi emas tidak lagi identik dengan kebutuhan modal besar.

BSI juga mengemas pendekatan edukasi dengan lebih sederhana agar lebih mudah diterima anak muda. Investasi emas bahkan disebut bisa dimulai “semudah membeli secangkir kopi”.

Selain berbentuk digital, emas yang dibeli juga bisa dicetak menjadi fisik, ditransfer antar rekening emas, hingga digadaikan saat kebutuhan mendesak.

“Emas bisa menjadi tabungan, bisa dicetak, dan juga bisa menjadi solusi saat kondisi darurat,” kata Cahyo.

Hingga Februari 2026, BSI mencatat pengelolaan emas mencapai sekitar 22,5 ton dengan pertumbuhan nasabah yang meningkat signifikan sejak layanan bank emas diluncurkan.

Perseroan juga terus memperluas literasi keuangan syariah melalui kerja sama dengan kampus dan berbagai lembaga, dengan harapan semakin banyak masyarakat, terutama anak muda, mulai membangun kebiasaan investasi sejak dini.

Bisnis.com, BEKASI — PT Bank Syariah Nasional (BSN) mencatatkan total aset sekitar Rp76 triliun pada kuartal I/2026, menjadikannya sebagai bank syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

Wakil Direktur Utama BSN Arga M. Nugraha menyampaikan kinerja perseroan pada kuartal I/2026 ditutup dengan angka yang cukup baik.

“Kinerja BSN Alhamdulillah kemarin kami, paling tidak untuk angka yang unaudited ya,” kata Arga di sela-sela Peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Dari sisi aset, perseroan mencatatkan peningkatan dibandingkan posisi sebelumnya. Hingga Maret 2026, Arga mengungkapkan bahwa aset BSN mencapai sekitar Rp76 triliun.

Sebagai perbandingan, sebelum resmi berdiri sebagai bank hasil spin-off pada akhir 2025, total aset Unit Usaha Syariah (UUS) BTN mencapai Rp68,36 triliun pada kuartal III/2025, didorong oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) pada periode tersebut.

“Dari sisi aset mungkin yang ada terbesit di kepala saya adalah untuk aset sekitar Rp76 triliun. Sudah naik lagi, Alhamdulillah,” ungkapnya.

Meski belum dapat merinci lebih jauh lantaran saat ini laporan kinerja kuartal I/2026 masih dalam proses audit, Arga mengungkapkan bahwa baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitas, kinerja perseroan masih cukup baik untuk mendukung proses bisnis keseluruhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), selaku induk BSN.

Di sisi lain, perseroan terus melakukan reformasi pasca spin-off. Di antaranya, dengan melaksanakan proses-proses bisnis saat masih menjadi UUS BTN.

“Jadi, menjamin bahwa nasabah dari dulu namanya BTN Syariah masuk ke BSN tidak ada perubahan yang signifikan dari sisi experience mereka, bahkan harusnya improvement,” tuturnya.

Bersamaan dengan itu, perseroan juga melakukan proses transformasi dalam lima tahun ke depan, termasuk perbaikan dari sisi pembiayaan.

“Kami percaya bahwa kami bisa melakukan itu dengan cara membagi fokus yang sesuai antara dua-duanya dengan rasio yang baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI mendorong optimalisasi digital guna memenuhi standar kompetensi bankir yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BRIS Anggoro Eko Cahyo mengatakan Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau Asbisindo telah meluncurkan platform e-learning terintegrasi guna memperkuat kompetensi lebih dari 50.000 bankir syariah di Indonesia sebagai upaya menjawab tantangan digitalisasi serta memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan OJK.

Anggoro yang juga ketua umum Asbisindo mengatakan digitalisasi platform ini merupakan upaya asosiasi dalam mendorong penyegaran kompetensi bagi para bankir di tengah kesibukan operasional.

“Pemanfaatan teknologi pembelajaran menjadi sarana penting untuk mengakses ilmu tanpa batas ruang dan waktu. Sifatnya scalable dan selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Ketua Asbisindo Institute, Wahyu Avianto, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan perpanjangan tangan dari cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan milik OJK. Saat ini, terdapat sekitar 71 hingga 91 jenis kompetensi yang harus dipenuhi oleh insan perbankan.

Untuk tahap awal, pemanfaatan digitalisasi fokus pada Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (PPSMR) Jenjang 4 hingga 6. Sementara untuk Jenjang 7 (level direksi), pelatihan tetap dilakukan secara luring atau offline untuk menjaga kedalaman interaksi strategis.

Sementara itu, Chairman VOCASIA Farid Subkhan mengutip arahan dari Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia Muliaman Darmansyah Hadad yang menyebut masih adanya digital gap dalam pengembangan SDM yang selama ini belum terorkestrasi dengan baik.

Dalam upaya digitalisasi ini Asbisindo Institute bersama platform edutech Vocasia menjawab tantangan itu lewat e-learning.

"Kehadiran kami untuk membantu agar insan perbankan syariah terorkestrasi dalam satu platform e-learning," katanya.

Dengan demikian, jelas Farid, vocasia bertindak sebagai penyedia teknologi yang mengelola platform dan fasilitas produksi konten sementara Asbisindo fokus pada substansi kompetensi dan pemasaran.

Farid menambahkan, kolaborasi ini telah diinisiasi selama hampir satu tahun untuk menemukan model terbaik. Ke depan, platform ini akan terus dikembangkan untuk mencakup seluruh kamus kompetensi OJK dan mengajak para ahli perbankan syariah untuk bergabung sebagai instruktur digital.

Dia menargetkan para profesional perbankan syariah agar dapat mengakses konten video terkurasi, modul aplikatif, dan diskusi interaktif kapan saja, guna mendorong standarisasi kompetensi dan kesiapan menghadapi dinamika industri keuangan yang semakin kompleks.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) membuka tahun 2026 dengan akselerasi kuat pada pembiayaan UMKM. Hingga Februari 2026, perseroan telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp1,65 triliun atau setara 11,1% dari total kuota tahun ini, menjangkau lebih dari 11 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Langkah ini menegaskan komitmen BSI dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Penyaluran pembiayaan difokuskan pada sektor-sektor produktif, khususnya makanan dan minuman halal, jasa, serta perdagangan.

Dari total pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan, sebesar 65 persen dialokasikan ke sektor produksi dan 35% ke sektor non-produksi sesuai amanat pemerintah. Komposisi ini mencerminkan strategi BSI dalam mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah serta berkelanjutan.

Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, menegaskan bahwa perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.

"Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan analisis makroekonomi serta tren kualitas pembiayaan, guna memastikan portofolio tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Kemas.

BSI mengaku optimistis bahwa pertumbuhan UMKM akan tetap solid sepanjang 2026, didukung oleh berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah.

"Kami melihat ekosistem UMKM terus menguat, didorong oleh program seperti KUR Syariah, pengembangan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, serta pembiayaan mikro dan SME. Selain itu, tren positif sektor halal di awal tahun juga menjadi sinyal kuat bagi pertumbuhan ke depan," tambah Kemas.

Kinerja positif di segmen UMKM ini pun memperkuat performa BSI secara keseluruhan. Per Februari 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp323 triliun atau tumbuh 14,32 persen secara tahunan (YoY), dengan kontribusi signifikan dari segmen konsumer, khususnya bisnis emas. Sementara itu, pembiayaan ritel termasuk UMKM tercatat sebesar Rp52,43 triliun atau tumbuh 6,10 persen YoY.

Beragam inisiatif strategis terus dijalankan BSI dalam upaya penguatan ekosistem pendukung UMKM, mulai dari pendampingan usaha, pelatihan, business matching, hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center, hingga pendampingan sertifikasi halal. Upaya ini bertujuan agar UMKM dapat naik kelas, dan meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.

Ke depan, BSI akan terus memperkuat dukungan terhadap program Asta Cita, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan segmen ritel. Optimalisasi fungsi intermediasi antara dana pihak ketiga dan pembiayaan menjadi kunci dalam menjaga kinerja yang solid dan berkelanjutan.