Jakarta: Implementasi Global Minimum Tax (GMT) dinilai berpotensi memperkuat penerimaan negara Indonesia di tengah ketatnya persaingan investasi global.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa menyebut kebijakan pajak global tersebut dapat memberikan tambahan penerimaan negara hingga sekitar Rp4,49 triliun. GMT merupakan kerangka pajak global OECD-G20 yang menetapkan tarif pajak minimum sebesar 15% bagi perusahaan multinasional guna menekan praktik penghindaran pajak dan pengalihan laba (profit shifting).

Jessica menilai kebijakan tersebut juga dapat mendorong perubahan arah insentif fiskal menjadi lebih berbasis produktivitas dibanding sekadar pemberian fasilitas pajak.

“Dalam pandangan kami, kebijakan ini berpotensi memperkuat kualitas penerimaan negara sekaligus mempercepat pergeseran menuju insentif fiskal yang lebih berbasis produktivitas,” tulis Jessica dalam risetnya.

Di sisi lain, pemerintah saat ini juga mulai menyelidiki dugaan manipulasi harga ekspor pada sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara. Dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing melalui perusahaan perantara di Singapura disebut berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Untuk memperkuat tata kelola ekspor, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai perusahaan ekspor terpusat milik negara. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor serta memperkuat penerimaan negara dari sektor perdagangan luar negeri.

Meski demikian, S&P Global Ratings mengingatkan kebijakan tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek ekspor dan outlook sovereign Indonesia apabila implementasinya memunculkan hambatan baru di lapangan.

Dalam sektor energi, pemerintah juga berencana mulai menerapkan mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor solar. Saat ini, uji teknis implementasi B50 masih berlangsung di berbagai sektor industri.

Namun, Mirae Asset menilai perluasan biodiesel dari B40 ke B50 berpotensi meningkatkan tekanan fiskal. Hal tersebut berasal dari kenaikan subsidi biodiesel dan potensi hilangnya penerimaan devisa ekspor CPO.

“Sejumlah studi menunjukkan estimasi dampak ekonomi negatif kumulatif dari kebijakan biodiesel dapat melebihi Rp409 triliun sepanjang 2015 hingga 2024,” tulis riset tersebut.

Sementara itu, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga masih berlanjut. Rupiah sempat melemah ke level Rp17.667 per dolar AS dan menjadi salah satu mata uang dengan performa terlemah di kawasan, meskipun Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin dan terus melakukan langkah stabilisasi pasar.

Di pasar obligasi, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun mulai menunjukkan penurunan ke level 6,79%. Menurut Mirae Asset, kondisi tersebut didorong oleh intervensi Bank Indonesia dan penyerapan obligasi oleh pemerintah.

Namun spread antara obligasi pemerintah Indonesia dan US Treasury tercatat masih melebar, yakni sekitar 221,3 basis poin untuk tenor 10 tahun dan 259,3 basis poin untuk tenor dua tahun. Kondisi itu mencerminkan fokus pasar yang semakin besar terhadap stabilitas pasar keuangan domestik dan daya tarik imbal hasil aset Indonesia.

(SAW)

Jakarta: Lembaga kajian di bidang teknologi, ekonomi, dan politik, Great Institute, memberikan apresiasi atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR yang menegaskan komitmen pemerintah menjaga arah kebijakan fiskal 2027 agar tetap berhati-hati (prudent) di tengah tekanan global yang masih tinggi.

Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto, dikutip dari Antara, Kamis, 21 Mei 2026, menyampaikan pidato Presiden dalam forum tersebut menunjukkan arah yang lebih luas dari sekadar penyampaian rencana anggaran tahunan. Menurutnya, APBN 2027 diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus menata ulang arah kebijakan fiskal nasional.

Ia menilai Presiden tidak melihat APBN hanya sebagai dokumen teknis keuangan negara, melainkan sebagai alat kebijakan yang memiliki fungsi lebih besar, yakni melindungi masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem ekonomi Indonesia.

Dalam pandangannya, kekuatan utama dari pidato tersebut terletak pada keberanian Presiden mengaitkan APBN dengan agenda yang lebih luas, termasuk perlindungan sosial, perbaikan struktur penerimaan negara, serta penguatan kedaulatan atas sumber daya alam nasional.

Presiden dalam pidatonya juga menegaskan bahwa APBN harus mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkokoh perekonomian nasional, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata. Selain itu, arah fiskal 2027 disebut harus tetap dijaga dalam koridor kehati-hatian dan keberlanjutan, mengingat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang masih tidak stabil.

Sudarto menambahkan bahwa pesan tersebut menjadi semakin relevan karena disampaikan di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia, termasuk perubahan proyeksi peringkat kredit oleh lembaga seperti Moody’s dan Fitch, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta pelemahan pasar saham dalam beberapa waktu terakhir.

Ia juga menyoroti bahwa Presiden secara terbuka menyinggung persoalan struktural yang selama ini menjadi tantangan fiskal, seperti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB serta potensi kebocoran dalam pengelolaan kekayaan nasional.

Menurutnya, Presiden tidak berhenti pada target makroekonomi seperti pertumbuhan maupun defisit anggaran, tetapi juga menyoroti akar masalah seperti praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga lemahnya kontrol negara terhadap rantai nilai komoditas strategis.

Lebih jauh, Presiden menekankan pentingnya kembali pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini, menurut Sudarto, menunjukkan adanya upaya menyatukan kebijakan fiskal dengan pembenahan struktur ekonomi nasional secara lebih mendasar.

Meski arah kebijakan tersebut dinilai positif, tantangan utama tetap berada pada tahap implementasi. Dengan target penerimaan negara yang masih berada di kisaran 11,82–12,40 persen dari PDB, ruang fiskal Indonesia dinilai masih terbatas untuk membiayai berbagai program prioritas tanpa meningkatkan risiko fiskal.

Sudarto menekankan bahwa jika pemerintah ingin APBN benar-benar menjadi alat transformasi, maka diperlukan langkah konkret yang lebih kuat. Reformasi penerimaan negara perlu dipercepat, pengawasan ekspor komoditas harus diperketat, integrasi data antar-lembaga harus diperkuat, serta tata kelola perpajakan dan kepabeanan harus ditingkatkan hingga level operasional.

Tanpa perbaikan tersebut, ia menilai arah kebijakan yang disampaikan Presiden akan tepat secara diagnosis, namun belum tentu diikuti oleh penguatan kapasitas fiskal yang dibutuhkan negara.

(SAW)

Jakarta: Ekonom Mirae Sekuritas Indonesia, Jessica Tasjjawa, menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% merupakan langkah agresif untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan global yang semakin meningkat.

Menurut Jessica, kenaikan BI Rate tersebut berada di atas ekspektasi pasar dan menunjukkan arah kebijakan moneter yang cenderung ketat dalam jangka waktu lebih panjang. Langkah itu juga dinilai mencerminkan upaya BI memperkuat kredibilitas dan independensi kebijakan moneternya.

“Kenaikan BI Rate ini terutama diarahkan untuk menjaga stabilitas Rupiah sekaligus mempertahankan daya tarik aset domestik di mata investor,” ujar Jessica.

Ia menjelaskan, keputusan BI diambil setelah Rupiah melemah sekitar 2,2% secara month-to-date (MTD) hingga mendekati level Rp17.700 per dolar AS. Tekanan terhadap Rupiah dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik AS-Iran, kekhawatiran terhadap defisit fiskal dan transaksi berjalan, hingga tingginya kebutuhan valuta asing musiman menjelang repatriasi dividen serta periode Haji dan Idul Adha.

Jessica menambahkan, secara year-to-date (YTD), Rupiah telah terdepresiasi sekitar 6,2% dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terlemah di kawasan regional. Sementara itu, intervensi BI di pasar valuta asing juga telah mengurangi cadangan devisa sekitar USD10,3 miliar.

Di sisi lain, investor asing masih mencatat arus keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp11,1 triliun hingga April 2026. Namun, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) justru berhasil menarik arus masuk mencapai Rp76,2 triliun seiring kenaikan imbal hasil SRBI sebesar 153 basis poin.

Menurut Jessica, kondisi tersebut menunjukkan BI semakin mengandalkan instrumen moneter untuk menjaga daya saing aset keuangan domestik dan meredam volatilitas pasar.

Selain menjaga stabilitas nilai tukar, kenaikan BI Rate juga bertujuan mengantisipasi kenaikan inflasi, terutama dari kelompok harga yang diatur pemerintah. Mirae Sekuritas Indonesia menilai konflik geopolitik AS-Iran telah memicu lonjakan harga komoditas global, termasuk minyak yang naik sekitar 78,4% secara tahunan menjadi USD109,7 per barel.

Jessica mengatakan setiap kenaikan 1% harga minyak berpotensi mendorong kenaikan harga batubara sekitar 1,2%, harga nikel 0,5%, dan harga logam lainnya sekitar 0,3%. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi domestik.

Lebih lanjut, BI disebut akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penjagaan likuiditas pasar, peningkatan insentif likuiditas makroprudensial, perluasan intermediasi perbankan, serta penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah.

Meski BI Rate telah naik agresif ke level 5,25%, Mirae Sekuritas Indonesia masih melihat peluang stabilisasi Rupiah pada semester II 2026 apabila tekanan geopolitik dan volatilitas global mulai mereda. Dengan kondisi tersebut, BI diperkirakan akan mempertahankan BI Rate di level 5,25% hingga akhir tahun 2026.

(SAW)

Jakarta: Nilai tukar rupiah dan mata negara lain sedang berada di bawah tekanan.

Gejolak global yang makin panas akibat konflik Timur Tengah membuat dolar Amerika Serikat (AS) semakin perkasa.

Asal tau saja, nilai tukar rupiah pada 19 Mei 2026 tercatat sebesar Rp17.700 per USD, atau melemah 2,20 persen (ptp) dibandingkan dengan level akhir April 2026.

Dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur hari ini, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan secara rinci mengenai penguatan dolar AS yang dipicu oleh sejumlah faktor global.

Tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian dunia. Lalu, penutupan Selat Hormuz mengakibatkan melonjak tingginya harga minyak dunia.

Terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara juga mendorong kenaikan pada harga komoditas dunia lainnya.

"Perkembangan ini mengakibatkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan akan lebih rendah menjadi sebesar 3,0 persen dan tekanan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,3 persen," jelas Perry, Rabu, 20 Mei 2026.

Imbas dari kondisi itu, respons kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, bahkan sejumlah bank sentral mulai menaikkan kebijakan suku bunganya.

Dia menyebutkan, suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan tidak akan turun hingga akhir 2026 dan terdapat kemungkinan akan naik pada 2027 dengan inflasi AS yang masih tinggi.

Kemudian, imbal hasil (yield) US Treasury yang telah naik ke 4,66 persen (tenor 10 tahun) dan 4,11 persen (tenor 2 tahun) pada tanggal 19 Mei 2026, dan diperkirakan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal AS yang membesar.

"Di pasar keuangan global, memburuknya kondisi global tersebut mendorong berlanjutnya pelarian modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara Emerging Markets, ke aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (safe-haven assets) khususnya obligasi AS," tuturnya.

"Perkembangan ini juga mendorong kuatnya Indeks dolar AS dan menimbulkan tekanan pelemahan baik terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun mata uang negara berkembang (ADXY)," imbuhnya.

Sementara itu, dari dalam negeri, Perry juga mengatakan permintaan valas pada triwulan II 2026 meningkat cukup tinggi dipengaruhi oleh faktor musiman antara lain untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri. Hal itu juga yang membuat posisi dolar AS melambung.

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik," ucapnya.

(ANN)

Jakarta: Langkah pengetatan moneter diambil oleh Bank Indonesia (BI) menyusul tingginya tekanan eksternal yang membayangi perekonomian domestik belakangan ini.

Suku bunga acuan atau BI-Rate yang sebelumnya bertahan, kini harus merangkak naik demi menjaga keseimbangan pasar keuangan.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen.

Sementara itu untuk suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu, 20 Mei 2026.

Dia menjelaskaan pelemahan rupiah ini merupakan imbas dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Perry juga menjelaskan penaikan BI-Rate ini sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah.

"Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas (“pro-stability") untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global," tuturnya.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (“pro-growth").

Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

(ANN)

Jakarta: Prabowo Subianto menyoroti kuatnya posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar dunia untuk sejumlah komoditas strategis, mulai dari kelapa sawit, batu bara, hingga produk turunan besi. Namun, di sisi lain, ia mempertanyakan apakah besarnya kontribusi tersebut sudah berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Prabowo menyebut Indonesia saat ini merupakan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai devisa mencapai sekitar USD23 miliar atau setara Rp391 triliun pada 2025.

Selain itu, Indonesia juga tercatat sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia dengan nilai devisa sekitar USD30 miliar atau sekitar Rp510 triliun. Sementara itu, dari sektor industri, Indonesia disebut telah menjadi salah satu eksportir utama ferro alloys dengan nilai ekspor mencapai USD16 miliar atau sekitar Rp272 triliun. Secara keseluruhan, tiga komoditas tersebut menghasilkan devisa lebih dari USD65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.

Meski demikian, Prabowo menekankan perlunya evaluasi terhadap struktur ekonomi nasional. Ia menyoroti bahwa sebagai negara anggota G20, Indonesia masih memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB yang tergolong rendah dibandingkan negara lain.

Ia membandingkan rasio penerimaan Indonesia yang berada di kisaran 11–12 persen PDB dengan sejumlah negara lain seperti Meksiko, India, Filipina, hingga Kamboja yang dinilainya lebih tinggi.

“Rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah diantara negara-negara G20 dari data terbaru IMF kita bisa melihat Rasio pendapatan Meksiko 25% dari PDB, India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11-12% dari PDB. Harus ada introspeksi, mengapa kita belum mampu mengelola ekonomi agar setara dengan negara lain,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung posisi Indonesia yang masih berada di bawah Malaysia dalam beberapa indikator ekonomi, serta mempertanyakan faktor penyebab ketertinggalan tersebut.
Dalam analisanya, Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut stabil di kisaran 5 persen per tahun dalam tujuh tahun terakhir. Namun, ia mempertanyakan dampak langsung dari pertumbuhan tersebut terhadap kondisi sosial masyarakat.

Menurutnya, secara akumulatif pertumbuhan tersebut seharusnya meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Namun, ia mengaku menerima data yang menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi kelas menengah.

“Selama 7 tahun, kali 5% pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35% tapi apa yang terjadi?,” tegas dia.

Ia bahkan mempertanyakan fenomena meningkatnya angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta penurunan kelompok kelas menengah.

“Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi kemiskinan meningkat dan kelas menengah justru menyusut?” katanya.

Prabowo menilai kondisi tersebut perlu dikaji secara serius dan berbasis data. Ia menyebut diperlukan evaluasi mendalam terhadap arah sistem ekonomi nasional agar pertumbuhan tidak hanya bersifat angka, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat luas. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara ilmiah dan matematis untuk memastikan kebijakan ekonomi ke depan berada pada jalur yang tepat.

(SAW)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 pada Sidang Paripurna DPR RI ke-19.

Dalam paparannya, Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan.

Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.

"Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," sebutnya dalam sidang paripurna DPR RI ke-19, Rabu, 20 Mei 2026.

Dia menyampaikan APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, APBN adalah alat perjuangan untuk ekonomi bangsa.

Ia pun menyampaikan asumsi makro lainnya yang akan menjadi penopang pertumbukan ekonomi

Pendapatan negara ditargetkan naik

Target pendapatan negara pada APBN 2027 disebut berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027, kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto kita," ucapnya.

Pendapatan tersebut akan difokuskan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah serta berbagai sektor vital yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

Sementara itu untuk belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB Indonesia.

Defisit APBN dan rupiah dijaga stabil

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 tetap terkendali di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari PDB.

"Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk nilai tukar rupiah dan suku bunga surat berharga negara (SBN).

Prabowo menyebutkan yield SBN tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD.

"Strategi fiskal dan monetar kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tuturnya.

Inflasi hingga harga minyak jadi fokus

Pemerintah juga menargetkan tingkat inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Di sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada level USD70 hingga USD95 per barel.

Sementara lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas diproyeksikan sebesar 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

(ANN)

Jakarta: Bank Indonesia dijadwalkan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Mei 2026 untuk menentukan arah suku bunga acuan atau BI Rate. Di tengah tekanan terhadap rupiah yang nyaris menyentuh level Rp17.700 per dolar AS, mayoritas pelaku pasar memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5%.

Namun, analisis Mirae Asset Sekuritas Indonesia memiliki pandangan berbeda. Dalam riset terbarunya, ekonom Mirae Asset memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga di level 4,75% dengan pendekatan yang disebut sebagai hawkish hold.

Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto, menilai kenaikan suku bunga saat ini belum tentu efektif untuk meredam tekanan terhadap rupiah. Menurutnya, pelemahan mata uang domestik lebih banyak dipengaruhi faktor struktural dan derasnya arus modal keluar dari pasar domestik.

Selain itu, kenaikan suku bunga dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal pemerintah. Pasalnya, pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan besar dan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai hampir Rp900 triliun tahun ini.

“Realitas politik ekonomi saat ini menunjukkan pemerintah lebih memprioritaskan target
pertumbuhan ekonomi 8% dibandingkan stabilitas nilai tukar,” tulis Mirae Asset dalam risetnya.

Mirae Asset menilai ruang BI untuk melakukan pengetatan moneter menjadi semakin terbatas di tengah kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Meski demikian, BI diperkirakan tetap akan mengambil sikap tegas melalui strategi hawkish hold. Artinya, bank sentral mempertahankan suku bunga, tetapi tetap memberikan sinyal kesiapan untuk bertindak jika tekanan pasar meningkat.

Sejumlah faktor eksternal juga dinilai mendukung keputusan menahan suku bunga. Di antaranya adalah kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal, potensi meredanya permintaan valuta asing musiman pada Juli-Agustus, serta tekanan geopolitik global yang mendorong kenaikan harga minyak dan memperlebar tekanan pada transaksi berjalan Indonesia.

Sebagai gantinya, BI diperkirakan akan lebih mengandalkan instrumen non-suku bunga untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Langkah tersebut meliputi intervensi agresif di pasar valuta asing, pengetatan likuiditas melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga pembelian selektif obligasi pemerintah tenor panjang guna menahan lonjakan yield surat utang negara.

(SAW)

Jakarta: Indonesia menempati peringkat pertama dunia dalam transparansi pelaporan belanja perpajakan (tax expenditure report/TER), yang mencerminkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan dan akuntabel.

Capaian tersebut tercermin dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 11 Mei 2026, di mana Indonesia menempati posisi pertama dari 116 negara dengan skor 79,9 poin. Indonesia berada di atas sejumlah negara maju seperti Australia (peringkat ketiga), Prancis (peringkat kesembilan), dan Amerika Serikat (peringkat ke-17).

GTETI merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang menilai praktik pelaporan insentif atau belanja perpajakan secara global. Indeks tersebut memeringkat negara berdasarkan keteraturan, kualitas, dan cakupan informasi terkait insentif perpajakan berdasarkan lima dimensi utama, termasuk ketersediaan publik, data deskriptif, dan evaluasi pengeluaran pajak.

Peringkat tersebut juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak indeks itu pertama kali diluncurkan pada 2023. Saat itu, Indonesia berada di peringkat ke-15 sebelum naik ke posisi kedua pada 2024 dan menjadi peringkat pertama pada tahun ini.

Merespons capaian tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan akan terus memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan sebagai bagian dari tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel.

"Upaya tersebut akan terus diperkuat melalui penyempurnaan kualitas pelaporan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif agar semakin terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian," tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya, Senin 18 Mei 2026.

Kementerian Keuangan menambahkan capaian ini mencerminkan kebijakan fiskal Indonesia, utamanya insentif perpajakan, dilakukan secara selektif, terarah, dan terukur. Dengan demikian, kebijakan perpajakan tetap mampu mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kapasitas fiskal nasional.

Sebagai gambaran nyata, pada tahun 2025 lalu, lebih dari 70 persen dari total Rp389 triliun belanja perpajakan yang tercantum dalam TER dialokasikan langsung untuk sektor rumah tangga serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan mendukung iklim investasi.

"Insentif-insentif tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan tempat tinggal, mengurangi biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Insentif tersebut juga turut mendukung penciptaan lapangan kerja di masyakarat dan kehidupan rakyat yang semakin berkualitas," imbuh Kementerian Keuangan.

(SAW)

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I-2026 menjadi sinyal bahwa konsumsi masyarakat masih berada dalam kondisi solid.

Menurut Purbaya, konsumsi rumah tangga kembali menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu menunjukkan aktivitas belanja masyarakat tetap bergerak positif di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga. Ini menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga dan tumbuh cukup baik,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, struktur pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Data pemerintah menunjukkan konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sekitar 2,94 persen terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun ini.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan konsumsi masyarakat dipengaruhi tingginya mobilitas selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain faktor musiman, sejumlah stimulus pemerintah juga ikut mendongkrak belanja masyarakat. Mulai dari diskon tiket transportasi, pencairan THR dan gaji ke-14, hingga kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia yang dipertahankan di level 4,75 persen.

Tak hanya konsumsi rumah tangga, investasi juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tercatat berkontribusi sebesar 1,79 persen, didorong proyek pemerintah dan investasi sektor swasta.

Di sisi lain, belanja pemerintah turut memberi dorongan signifikan dengan kontribusi sebesar 1,26 persen. Pada triwulan I-2026, belanja pemerintah tercatat tumbuh hingga 21,81 persen.

Purbaya mengatakan pemerintah kini mulai mengubah pola belanja negara agar tidak lagi menumpuk di akhir tahun. Strategi percepatan realisasi anggaran dilakukan supaya dampak ekonomi dapat dirasakan lebih cepat dan lebih merata.

Menurutnya, percepatan belanja kementerian dan lembaga serta pelaksanaan program prioritas nasional sejak awal tahun menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga memastikan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat demi menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika global.

(SAW)

Jakarta: Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, DBS Research menilai sektor berbasis nilai tambah tetap menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Beberapa sektor yang dinilai paling menjanjikan antara lain pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV), hilirisasi nikel, energi terbarukan, hingga proyek pembangunan infrastruktur.

Head of Research Indonesia DBS Group Research, William Simadiputra, mengatakan konsistensi arah kebijakan pemerintah akan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

Menurut William, sektor kendaraan listrik, industri pengolahan nikel, energi hijau, dan pembangunan infrastruktur masih menjadi fondasi penting pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan. Ia juga menilai keberlanjutan kebijakan hilirisasi akan tetap menjadi daya tarik utama bagi investor internasional.

Selain itu, DBS Research mencatat pertumbuhan kredit investasi di Indonesia masih bergerak positif, khususnya pada sektor konstruksi, pertambangan, dan agrikultur. Kondisi tersebut menunjukkan minat investasi domestik masih cukup terjaga meskipun pasar keuangan global mengalami tekanan dan volatilitas.

Harga Energi dan Geopolitik Jadi Ancaman Utama

DBS Research juga menyoroti meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah sebagai salah satu risiko terbesar bagi prospek ekonomi global maupun Indonesia. Ketegangan tersebut dinilai berpotensi mengganggu distribusi energi dunia, yang pada akhirnya dapat memicu lonjakan harga minyak dan meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri.

Dalam proyeksi dasarnya, DBS memperkirakan harga minyak global berada di kisaran USD80 hingga USD85 per barel. Namun, dalam skenario yang lebih ekstrem, gangguan distribusi energi global dapat mendorong harga minyak melonjak hingga menyentuh level USD100 sampai USD150 per barel.

Tidak hanya harga energi, sejumlah faktor lain juga dinilai berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga produsen (PPI), hingga risiko cuaca akibat fenomena El Nino yang dapat memengaruhi harga pangan dan inflasi.

DBS Research juga memperkirakan Bank Indonesia akan semakin fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar di tengah meningkatnya tekanan eksternal. Meski suku bunga acuan masih dipertahankan, arah kebijakan moneter dinilai cenderung lebih ketat atau hawkish guna menjaga stabilitas ekonomi domestik.

(SAW)

Jakarta: Bank DBS Indonesia menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 harus direvisi, meskipun fundamental ekonomi saat ini solid. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dinilai perlu disesuaikan menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 5,3 persen.

Seperti diketahui, eskalasi geopolitik global dan fluktuasi harga energi dunia terus membayangi ketahanan ekonomi Indonesia. Namun, ekonomi Indonesia menunjukkan daya tahan kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal pertama 2026. Angka ini membuktikan pertumbuhan tercepat sejak kuartal ketiga 2022.

DBS Group Research menilai fundamental ekonomi Indonesia pada awal tahun masih sangat solid, meski tantangan volatilitas global pada semester kedua 2026 tetap perlu diantisipasi secara hati-hati.

Fundamental ekonomi masih kuat, tetapi risiko global meningkat

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun didorong oleh konsumsi domestik yang tetap kuat, stimulus fiskal pemerintah, peningkatan belanja negara, serta momentum musiman selama periode hari besar keagamaan. Konsumsi rumah tangga dan pemerintah tumbuh hingga 7 persen yoy, sementara investasi tetap solid di kisaran 6 persen yoy.

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao menjelaskan, Indonesia memulai 2026 dengan fondasi ekonomi yang positif, namun risiko eksternal membuat proyeksi pertumbuhan tahunan perlu disesuaikan.

“Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1 persen (dari sebelumnya 5,3%) guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah,” ujar Radhika dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.

DBS Research menilai kuartal pertama 2026 kemungkinan menjadi titik tertinggi pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Namun ke depan, aktivitas ekonomi diperkirakan menghadapi tekanan dari tingginya harga energi global, volatilitas pasar keuangan, serta kebutuhan menjaga disiplin fiskal nasional.

(ANN)