Jakarta: Menjelang 2026, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kepercayaan publik di tengah gejolak ekonomi global.

Allianz Indonesia melihat isu ini sebagai momentum penting untuk memperkuat optimisme publik. Melalui Media Workshop bertema Peran Media serta Industri Asuransi dalam Membentuk Kepercayaan Publik dan Optimisme Terhadap Masa Depan Ekonomi Indonesia 2026, berbagai pengamat dan praktisi berdiskusi mengenai arah ekonomi global hingga ketahanan industri asuransi.

Awan ketidakpastian global

Ekonom Senior INDEF, Aviliani, menegaskan bahwa gejolak ekonomi global masih akan membayangi sepanjang 2025 hingga memasuki 2026.

Ia menyoroti pemilu serentak di 57 negara yang melibatkan 49 persen populasi dunia dan 60 persen PDB global, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta rivalitas dagang Tiogkok-Amerika Serikat.

Menurutnya, situasi ini membuat dunia berada dalam kondisi yang sangat dinamis.

“Kepastian ke depan adalah ketidakpastian itu sendiri,” ujar Aviliani dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Desember 2025.

Meski demikian, terdapat kabar baik dari IMF yang kembali merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2 persen, sebelum bergerak sedikit melambat ke 3,1 persen pada 2026.

Ekonomi Indonesia 2025

Di dalam negeri, ekonomi Indonesia pada 2025 menunjukkan pola naik-turun. Pada triwulan I pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,87 persen. Lalu ada triwulan II 5,12 persen. Kemudian pada triwulan III pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah tipis menjadi 5,04 persen.

Aviliani menyebut pola fluktuatif tersebut sebagai cerminan pemulihan yang masih rentan.

"Momentum pemulihan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah yang meningkat mulai Oktober 2025 dimana menjadi momentum yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Aviliani.

Penguatan kepercayaan publik diperkuat dengan kebijakan penempatan dana SAL & SILPA sebesar Rp200 triliun pada klaster pertama dan Rp76 triliun pada klaster kedua.

Efeknya terlihat dari turunnya cost of fund, kenaikan konsumsi dan investasi, hingga munculnya 21 kali rekor all time high IHSG sepanjang 2025.

Program stimulus pemerintah

Rangkaian stimulus 8 + 4 + 5 merupakan program disiapkan pemerintah untuk mempercepat pemulihan. Adapun rinciannya adalah 8 program akselerasi 2025, 4 program lanjutan 2026, dan 5 program padat karya.

Dengan total Rp16,23 triliun dana yang digelontorkan ke masyarakat, pemerintah juga membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan realisasi anggaran, memperlancar investasi, serta mengurai hambatan lintas kementerian/lembaga.

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka di atas kertas, perlunya pemerataan dan juga ekspektasi masyarakat bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Maka dengan roda ekonomi yang bergerak lebih cepat maka keputusan finansial masyarakat menjadi lebih optimis” ujarnya.

Ketahanan industri asuransi

Sektor asuransi ikut menunjukkan ketahanan meski ekonomi masih bergejolak. Total aset industri mencapai Rp1.181,21 triliun per September 2025, naik 3,39 persen secara tahunan.

Regulasi baru OJK seperti modal minimum, unit syariah mandiri, dan standarisasi risiko turut memperkuat fondasi industri.

Direktur Kepatuhan Allianz Life Indonesia, Hasinah Jusuf memaparkan bahwa premi industri per September 2025 mencapai Rp132,85 triliun, meski sektor asuransi jiwa masih tertekan dan turun 2,06 persen.

Memasuki 2026, industri asuransi akan menjalankan berbagai agenda besar, mulai dari implementasi co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), penguatan underwriting berbasis risiko, percepatan digitalisasi layanan, hingga pemenuhan modal minimum sesuai POJK 23/2023.

Kebijakan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) yang akan berlaku 2028 juga menjadi sinyal positif bagi perlindungan konsumen.

Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat premi sebesar Rp15,2 triliun hingga kuartal III 2025, serta terus memperluas literasi keuangan yang telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat.

“Ketahanan industri asuransi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan media sangat penting untuk membangun narasi positif mengenai peran asuransi bagi stabilitas finansial keluarga,” jelas dia.

(ANN)

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah menilai ekonomi masyarakat belum cukup kuat untuk menanggung tambahan beban fiskal tersebut.

Cukai MBDK hanya berlaku jika ekonomi tumbuh 6 persen

Pernyataan itu disampaikan saat Raker Komisi XI DPR RI, ketika para anggota dewan menyoroti belum adanya penjelasan detail mengenai skema cukai MBDK.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kebijakan tidak menambah beban masyarakat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara pada Rabu, 10 Desember 2025.

Meskipun begitu, dalam APBN 2026, penerimaan dari cukai MBDK sudah tercantum dengan target Rp7 triliun.

Target cukai masuk APBN, tapi implementasi menunggu momentum

Menurut Purbaya, kebijakan fiskal tetap bisa dijaga seimbang meski cukai MBDK belum diterapkan segera. Alternatif penerimaan negara dapat diperkuat melalui Bea Keluar emas dan batu bara.

Ia menekankan bahwa pemerintah bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan baru, terutama yang berpotensi langsung dirasakan masyarakat.

Purbaya juga menjelaskan bahwa APBN 2026 sudah disusun sebelum ia menjabat, saat kondisi ekonomi dinilai relatif kuat di pertengahan tahun. Karena itu, beberapa target masih perlu dievaluasi ulang agar sesuai kondisi terkini.

DPR minta penjelasan model dan roadmap cukai

Di sisi lain, sejumlah anggota Komisi XI meminta penjelasan lebih detail terkait model dan skema penerapan cukai minuman manis.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti minimnya informasi dari pemerintah.

Ia meminta kejelasan agar tidak ada kebingungan di masyarakat, mengingat kebijakan ini sudah masuk dalam rencana penerimaan 2026.

(ANN)

Jakarta: Permata Institute for Economic Research (PIER), lembaga riset ekonomi milik Permata Bank, merilis laporan terbaru bertajuk “Reviving Domestic Growth, Navigating Global Shocks”.

Laporan ini menyajikan pembacaan komprehensif mengenai kondisi ekonomi makro global, perkembangan pasar keuangan, dinamika ekonomi nasional, serta proyeksi sektor industri sepanjang 2025 dan memasuki 2026 yang masih dibayangi ketidakpastian global.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menjelaskan ekonomi Indonesia kembali menunjukkan ketahanan yang solid. Pada Triwulan III 2025, pertumbuhan tercatat 5,04%, sejalan dengan rerata historis satu dekade terakhir.

Menurut Josua, capaian tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang tetap berpihak pada pertumbuhan, meski kondisi global masih dibayangi perang dagang dan ketidakpastian arah suku bunga Federal Reserve.

Ia memperkirakan momentum ekonomi akan menguat secara bertahap pada 2026, namun penyeimbangan antara stimulus pertumbuhan dan stabilitas makro tetap menjadi tantangan utama.

Di tingkat global, 2025 ditandai dengan penurunan harga energi serta peningkatan harga komoditas pertanian yang didorong permintaan stabil.

Memasuki 2026, PIER memperkirakan ekonomi dunia cenderung melambat, terutama akibat perlambatan ekonomi Tiongkok di tengah memanasnya tensi perdagangan dengan Amerika Serikat.

The Fed diproyeksikan kembali memangkas suku bunga acuan turun menjadi 3,75% pada Desember 2025, dan kembali ditekan menjadi 3,50% pada 2026. Namun, pelemahan ini berpotensi menekan harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti minyak, batu bara, dan nikel, sementara CPO diperkirakan menguat moderat.

Dari sisi pasar keuangan, PIER melihat 2026 sebagai awal dari fase yang lebih konstruktif. Pelemahan bertahap indeks Dolar AS dan penurunan imbal hasil US Treasury berpotensi membuka ruang bagi aliran modal kembali mengalir ke emerging markets. Imbal hasil SBN diperkirakan ikut turun seiring ekspektasi pelonggaran moneter oleh The Fed dan BI.

Rupiah pun diproyeksikan menguat bertahap, dengan estimasi di akhir 2026 berada pada kisaran Rp16.200–Rp16.400 per dolar AS, sedikit lebih kuat dari proyeksi penutupan 2025.

“Untuk ekonomi nasional, kami menempatkan proyeksi pertumbuhan 2025 pada rentang 5,0–5,1%, lalu meningkat ke 5,1–5,2% pada 2026,” kata Josua.

Inflasi naik moderat

Ia juga mencatat inflasi kemungkinan naik moderat mengikuti kebijakan pro-pertumbuhan pemerintah, namun tetap terjaga di bawah angka 3%. PIER memperkirakan inflasi berada di 2,0–2,5% pada akhir 2025 dan relatif stabil sepanjang 2026 memberi Bank Indonesia ruang untuk tetap akomodatif. Pada sisi eksternal, surplus perdagangan diprediksi masih berlanjut pada 2025 meski mulai menyempit.

Kondisi transaksi berjalan diperkirakan tetap sehat, memberikan ruang yang lebih luas bagi BI untuk melanjutkan siklus pelonggaran kebijakan moneter hingga 2026. Prospek investasi asing juga dinilai tetap kuat, didukung fundamental ekonomi yang kokoh dan stabilitas politik yang semakin baik.

Cadangan devisa diperkirakan meningkat, sementara aliran modal portofolio berpotensi pulih secara bertahap seiring meredanya tekanan global.

Secara keseluruhan, laporan PIER menegaskan meski risiko global belum sepenuhnya mereda, pondasi domestik Indonesia tetap tangguh. Dengan kebijakan yang adaptif dan daya tahan ekonomi yang kuat, 2026 diproyeksikan menjadi tahun di mana pertumbuhan domestik makin terpacu, sementara tekanan global dapat lebih mudah dikelola.

(SAW)

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan kredit perbankan nasional berpeluang mendekati dua digit pada Januari 2026.

Optimisme ini didorong oleh langkah pemerintah yang kembali menyuntikkan dana sebesar Rp76 triliun ke sektor perbankan untuk memperkuat penyaluran kredit ke sektor riil.

Menurut Purbaya, efek dari tambahan likuiditas tersebut tidak akan langsung terasa. Dampaknya diperkirakan mulai terlihat pada akhir 2025, khususnya Desember, sebelum menguat lebih signifikan di awal tahun berikutnya.

Ia menilai perlambatan pertumbuhan kredit dalam beberapa bulan terakhir masih tergolong wajar. Penurunan ini, kata dia, lebih dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan uang beredar, bukan karena fundamental ekonomi yang melemah.

“Awalnya kredit meningkat, lalu sedikit turun karena pertumbuhan uangnya juga melambat, dari sekitar 13 persen menjadi 7 persen. Karena itu, kami tambahkan lagi likuiditas sebesar Rp76 triliun supaya dorongan kredit kembali kuat,” ujar Purbaya dikutip dari Antara.

Purbaya menjelaskan, proses penyaluran likuiditas ke sektor riil membutuhkan waktu karena melalui mekanisme pengganda uang (money multiplier). Meski begitu, ia tetap optimistis tren kredit ke depan akan kembali menguat, seiring mulai terlihatnya perbaikan aktivitas ekonomi di sejumlah sektor.

Penempatan Dana Segar

Sebelumnya, pemerintah juga telah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kemudian, per 10 November 2025, pemerintah kembali menyalurkan tambahan Rp76 triliun ke Himbara dan Bank Jakarta.

Rinciannya, masing-masing BRI, Bank Mandiri, dan BNI menerima Rp25 triliun, sementara Bank Jakarta memperoleh Rp1 triliun. Tambahan dana ini turut memperkuat kondisi likuiditas perbankan domestik. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap stabil di kisaran 11,5 persen secara tahunan pada Oktober 2025.

Namun, di sisi lain, laju kredit justru melambat menjadi 7,36 persen secara year-on-year, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,7 persen.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Jakarta: Dari dalam negeri, sentimen utama datang dari keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI November 2025 yang kembali menahan BI-Rate di 4,75 persen. Kebijakan ini sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.

Keputusan ini memberi angin segar bagi pasar, mengingat pelaku pasar sebelumnya memang memproyeksikan BI tetap menjaga suku bunga di level tersebut. Bank Indonesia (BI) telah mengambil sikap kebijakan moneter yang lebih longgar sepanjang 2025 dengan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) tiga kali yakni Januari, Mei, dan September. Total pemangkasan mencapai 75 basis poin, menurunkan BI Rate ke posisi 4,75% pada kuartal IV 2025.

Langkah ini memberikan sinyal jelas. BI mulai lebih percaya diri terhadap stabilitas inflasi dan ingin mengakselerasi pertumbuhan di tengah perlambatan ekonomi global. BI mempertahankan suku bunga BI tidak berubah di angka 4,75% seperti yang diharapkan hal ini menekankan prioritasnya untuk menstabilkan Rupiah di tengah tekanan depresiasi yang terus-menerus.

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto menjelaskan jeda kedua berturut-turut, setelah tiga kali pemangkasan sebelumnya, mencerminkan fokus BI untuk membangun kembali arus masuk asing dan memperkuat transmisi langkah-langkah pelonggaran sebelumnya.

Hal ini menunjukkan stabilitas eksternal adalah prioritas utama, dengan stimulus pertumbuhan ditunda hingga tekanan pada Rupiah mereda dan transmisi kebijakan membaik. Ruang untuk pelonggaran lebih lanjut akan sangat bergantung pada perkembangan stabilitas nilai tukar dan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

BI masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga kebijakan, tetapi keputusan apa pun akan bergantung pada data yang akan datang seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan situasi global. BI mencatat bahwa bank belum menurunkan suku bunga pinjaman atau simpanan dengan cukup cepat setelah penurunan suku bunga kebijakan sejak 24 September.

Alasan utamanya adalah bank terus menawarkan suku bunga khusus kepada nasabah utama mereka. Pada Oktober, pertumbuhan pinjaman melambat lebih lanjut menjadi 7,4% secara tahunan (dari 7,7% pada bulan September), sementara pertumbuhan simpanan melonjak menjadi 11,5%, mencapai level tertinggi dalam 18 bulan.

Hal ini menyebabkan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) jauh lebih rendah, yaitu 84,4%, menunjukkan bahwa likuiditas perbankan sangat sehat.

“Menurut kami, bank-bank bersikap hati-hati terutama karena kekhawatiran risiko, permintaan pinjaman yang lemah, dan fokus pada keuntungan meskipun dana tersedia berlimpah. Kami percaya bahwa penurunan suku bunga BI pada pertemuan terakhir tahun ini akan berdampak terbatas pada pertumbuhan pinjaman,” tegas dia dalam paparan riset Mirae Sekuritas.

Penurunan BI Rate pada Januari menandai respons terhadap inflasi yang bergerak dalam rentang target. Tekanan harga pangan yang biasanya tinggi di awal tahun relatif lebih rendah, sementara inflasi inti menunjukkan stabilitas. Pemangkasan lanjutan pada Mei mengonfirmasi BI melihat risiko inflasi menurun dan pasokan pangan membaik di berbagai daerah. Ruang pelonggaran semakin terbuka ketika volatilitas komoditas dunia mulai mereda.

Kebijakan bank sentral global, terutama Federal Reserve, turut mempengaruhi keputusan BI. Ketika The Fed mulai mengindikasikan jalur penurunan suku bunga pada pertengahan 2025, tekanan terhadap stabilitas rupiah menurun. Ini memberi BI ruang tambahan untuk fokus pada pertumbuhan domestik tanpa khawatir gejolak nilai tukar.

Penurunan suku bunga ke 4,75% pada September merupakan langkah yang lebih progresif. Di saat indikator ekonomi menunjukkan perlambatan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan kredit yang tidak terlalu agresif, BI memilih memberi dorongan tambahan.

Dampaknya diperkirakan Kredit konsumsi dan UMKM berpotensi meningkat, biaya pembiayaan korporasi lebih ringan. Sektor properti dan otomotif bertambah likuid dan bank perlu menyesuaikan strategi margin dan penyaluran kredit Keputusan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa BI ingin memastikan ekonomi masuk akhir tahun dengan momentum positif.

Pelonggaran suku bunga BI sepanjang 2025 menjadi strategi penting dalam menjaga daya dorong ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan tiga kali pemangkasan, BI menyeimbangkan dua tujuan utama: yakni stabilitas harga dan pemulihan pertumbuhan.

The Fed Sudah Pangkas Suku Bunga Dua Kali

Sementara itu dari sisi global, Federal Reserve (The Fed) tercatat telah memangkas suku bunga acuannya dua kali sepanjang tahun 2025. Langkah ini diambil setelah tekanan inflasi mereda dan prospek pertumbuhan ekonomi AS menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Pemangkasan pertama dilakukan pada 17 September 2025, dengan penurunan 25 basis poin ke kisaran 4,00%–4,25%. Ini menjadi pemangkasan perdana sejak akhir 2024 dan menandai perubahan arah kebijakan setelah hampir setahun menahan suku bunga tinggi.

Selanjutnya, 29 Oktober 2025, The Fed kembali memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin ke level 3,75%–4,00%. Keputusan ini berlangsung di tengah perdebatan internal komite, di mana sebagian pejabat mendorong pelonggaran agresif, sementara lainnya menekankan perlunya kehati-hatian.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Jakarta: Rekrutmen CPNS Kemenkeu akan dibuka pada 2026. CPNS Kemenkeu ini membuka peluang bagi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) serta lulusan sekolah menengah atas (SMA).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menuturkan kebijakan tersebut diambil setelah pada rekrutmen jalur umum sebelumnya, Kemenkeu telah membuka 1.113 formasi untuk berbagai bidang.

Untuk rekrutmen 2026, sebanyak 279 formasi disiapkan khusus bagi lulusan STAN. Sementara itu, lulusan SMA juga mendapat kesempatan melalui pembukaan 300 formasi yang akan ditempatkan sebagai tenaga lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Bea Cukai membutuhkan banyak tenaga teknis di lapangan. Karena kekurangan SDM, kami akan merekrut 300 lulusan SMA dari berbagai daerah,” ujar Purbaya, dikutip dari Antara, Sabtu, 15 November 2025.

Seleksi CPNS Kemenkeu 2026 Dibuka Secara Hybrid

Purbaya menjelaskan rekrutmen CPNS Kemenkeu tahun depan tidak hanya terbatas pada STAN, tetapi juga membuka peluang bagi lulusan luar STAN.

Kebijakan rekrutmen tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029.

Dalam aturan tersebut, Kemenkeu merencanakan penambahan pegawai melalui jalur CPNS umum, sekolah kedinasan, serta PPPK. Kemenkeu juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan pola ASN fleksibel untuk menjawab kebutuhan organisasi.

Kebutuhan SDM Kemenkeu 2025–2029

Berdasarkan data Human Resources Information System (HRIS) per 31 Desember 2024, Kemenkeu memproyeksikan 5.738 pegawai akan memasuki masa pensiun pada periode 2025–2029 dan 2.010 pegawai diperkirakan keluar karena alasan lain (selain pensiun) dalam lima tahun ke depan

Dengan kondisi tersebut, jumlah SDM Kemenkeu diperkirakan tumbuh sekitar 0,01% hingga 0,50% per tahun, tergantung evaluasi kebutuhan organisasi.

Dengan total formasi untuk lulusan STAN dan SMA, seleksi CPNS Kemenkeu 2026 menjadi salah satu rekrutmen yang paling dinantikan, terutama bagi masyarakat yang ingin berkarier di sektor keuangan negara maupun di lapangan melalui Bea Cukai.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Jakarta: Optimisme tinggi datang dari Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Ia meyakini ekonomi Indonesia mampu tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan hingga mencapai angka 8 persen.

Menurutnya, langkah-langkah kebijakan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu.

Bahkan, Purbaya menjelaskan, perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif dan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Ia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan dapat mencapai 6 persen dan pada kuartal IV tahun ini sebesar 5,67 persen.

“Ini bagus sekali. Saya sosialisasi kebijakan pemerintah dan langkah-langkah ke depan untuk memastikan ekonomi kita tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Pada suatu saat, mungkin beberapa tahun lagi bisa mencapai 8 persen,” ujar Purbaya usai kuliah umum pada peringatan Dies Natalis ke-71 Universitas Airlangga yang dikutip siaran Zona Bisnis Metro TV, Rabu, 12 November 2025.

Dia juga sempat memperkenalkan filosofi “Sumitronomics” yang berfokus pada tiga pilar yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.

Purbaya menyampaikan, kunci pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat terletak pada keseimbangan tiga mesin utama yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan aktivitas sektor swasta.

Dorongan optimisme bagi generasi Muda

Dalam kesempatan itu, Purbaya pun menekankan pentingnya menumbuhkan rasa optimisme di kalangan mahasiswa dan generasi muda terhadap arah perekonomian nasional.

Menurutnya, anak muda perlu memahami berbagai kebijakan pemerintah agar dapat ikut berkontribusi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Jadi mahasiswa harus tahu apa saja kegiatan pemerintah dan mengapa mereka harus optimis. Langkah-langkah yang kita ambil sudah tepat karena ekonomi betul-betul terjaga,” jelasnya.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Rencana untuk menyederhanakan nilai mata uang rupiah kembali masuk dalam agenda pemerintah.

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029, dengan target penyelesaian pada tahun 2027.

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029, yang ditetapkan pada 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

Apa itu redenominasi rupiah?

Redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupiah tanpa mengubah nilai tukar atau daya beli masyarakat. Misalnya, Rp1.000 menjadi Rp1, namun nilai barang dan jasa tetap sama.

Kebijakan ini bukan pemotongan nilai uang (sanering), melainkan upaya memperkuat citra dan kredibilitas rupiah di mata publik maupun dunia internasional.

Alasan dan urgensi redenominasi

Dalam dokumen PMK 70/2025, Kemenkeu menjelaskan beberapa alasan penting di balik rencana redenominasi ini, antara lain:

- Meningkatkan efisiensi perekonomian dengan memperkuat daya saing nasional.
- Menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat tetap terpelihara.
- Meningkatkan kredibilitas rupiah sebagai simbol kepercayaan dan stabilitas ekonomi.

Redenominasi diyakini dapat memudahkan transaksi keuangan, sistem akuntansi, hingga pelaporan keuangan negara. Selain itu, penyederhanaan nominal rupiah juga diharapkan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu melaksanakan kebijakan serupa.

Kemenkeu dan DJPb jadi penanggung jawab

Kementerian Keuangan menugaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai unit penanggung jawab dalam penyusunan RUU ini. Target penyelesaian pada 2026, dengan pengesahan ditargetkan selesai pada 2027.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan III-2025.

Pertumbuhan ini didorong terutama oleh konsumsi rumah tangga yang masih menjadi motor utama perekonomian nasional.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 2,54 persen.

“Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan III-2025, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan utama atau sumber pertumbuhan terbesar, yaitu 2,54 persen,” kata Edy dilansir Antara, Kamis, 6 November 2025.

Konsumsi rumah tangga masih jadi penopang utama

BPS mencatat, konsumsi rumah tangga menyumbang 53,14 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB), menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap solid di tengah kondisi global yang menantang.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan mencapai 4,89 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas di sektor transportasi, komunikasi, restoran, dan hotel.

Meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas wisatawan domestik menjadi faktor utama yang menggerakkan sektor ini.

Selain konsumsi rumah tangga, dua komponen lain yang turut menopang pertumbuhan ekonomi adalah net ekspor dengan kontribusi 2,15 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 1,59 persen.

Industri pengolahan jadi kontributor terbesar

Dari sisi produksi atau lapangan usaha, industri pengolahan masih menjadi kontributor utama dengan andil 1,13 persen terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan III-2025.

Sektor industri pengolahan berkontribusi 19,15 persen terhadap total PDB, diikuti oleh sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Bila digabungkan, lima sektor utama tersebut menyumbang 65,02 persen terhadap PDB nasional.

Secara tahunan, industri pengolahan tumbuh 5,54 persen (yoy), didorong oleh subsektor makanan dan minuman, logam dasar, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional. Peningkatan permintaan domestik dan ekspor menjadi pendorong utama sektor ini.

Pertumbuhan merata di seluruh wilayah Indonesia

Secara spasial, seluruh wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan III-2025.

Wilayah Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi yakni 5,84 persen (yoy), sementara Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional dengan kontribusi 56,68 persen, disusul Sumatra sebesar 22,42 persen.

Nilai PDB Capai Rp6.060 triliun

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan III 2025 mencapai Rp6.060 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp3.444,8 triliun atas dasar harga konstan (ADHK).

Pertumbuhan ekonomi secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) tercatat 1,43 persen, sedangkan secara kumulatif (cumulative to date/ctc) sepanjang Januari–September 2025 mencapai 5,01 persen.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Permata Bank kembali menyelenggarakan forum tahunan Economic Outlook 2026, sebuah komitmen dalam memberikan perspektif yang berharga kepada para nasabah mengenai lanskap ekonomi di masa mendatang.

Acara ini diselenggarakan di St. Regis Hotel, Jakarta, dan dibuka oleh Meliza M. Rusli, Direktur Utama Permata Bank. Hadir pula Dr. Febrio Nathan Kacaribu, Direktur Jenderal Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang memberikan keynote speech.

Perhelatan Economic Outlook 2026 dari Permata Bank ini diharapkan dapat menyediakan ruang dialog strategis antara otoritas fiskal, pelaku industri prioritas, dan pemangku kepentingan ekonomi untuk memetakan risiko dan peluang di tahun mendatang.

Meliza M. Rusli, Direktur Utama Permata Bank, dalam pidatonya mengungkapkan dunia berubah dengan cepat dan tidak terduga. Saat ini Indonesia berada pada momen penentu untuk melangkah maju.

“Di tahun mendatang kita harus siap bertransformasi guna menghidupkan kembali pertumbuhan domestik dan memperkuat ketahanan ekonomi. Permata Bank dan Bangkok Bank berkomitmen untuk mendukung nasabah dalam menghadapi tantangan dan menangkap peluang melalui wawasan, solusi, dan konektivitas di seluruh ASEAN.” tegas dia.

Mengusung tema “Reviving Domestic Growth, Navigating Global Shocks”, selain keynote speech yang dibawakan oleh Dr. Febrio Nathan Kacaribu dengan pembahasan arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia di tengah tekanan global, Economic Outlook 2026 juga menghadirkan sesi diskusi panel yang melibatkan perusahaan terkemuka di Indonesia dan ASEAN.

Dua tema utama yang dieksplorasi adalah transformasi ekonomi digital dan pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam panel pertama hadir Vikram Sinha (President Director & Chief Executive Officer PT Indosat Tbk), Adi Rahman Adiwoso (President Director PT Pasifik Satelit Nusantara), dan Bani Maulana Mulia (President Director PT Samudera Indonesia Tbk).

Mereka berdiskusi dalam topik “Digital Economy Transformation: Navigating Opportunities and Strategic Imperatives for Indonesia's Future Growth”.

Panel ini mengidentifikasi strategi dan peta jalan konkret dari para penyedia infrastruktur digital terkemuka dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, khususnya perubahan perilaku konsumen, lonjakan permintaan data, digitalisasi rantai pasok, dan meningkatnya persaingan global.

Panel kedua diisi oleh Pathama Sirikul (ESG Steering Committee PT SCG Indonesia), Saurabh Mishra (President Director IVL Indonesia), dan Dr. Kobsak Pootrakool (Director & Senior Executive Vice President Bangkok Bank).

Dalam topik “Driving Resilient Growth Through Sustainability”, mereka mendiskusikan bagaimana keberlanjutan dapat menjadi keunggulan strategi yang memungkinkan bisnis tumbuh secara bertanggung jawab, memperkuat ketahanan, dan menciptakan nilai berkelanjutan untuk masa depan.

Menutup acara Economic Outlook 2026, Evi Hiswanto, Direktur Corporate Banking Permata Bank, mengungkapkan tema yang kami tetapkan untuk Economic Outlook 2026 adalah untuk menghadirkan sebuah forum dengan membawa visi yang jelas, pandangan ke depan, dan perspektif yang bermakna.

“Dua diskusi panel hari ini telah memberikan tinjauan yang komprehensif terhadap tantangan yang akan kita hadapi, sekaligus memberikan ruang untuk pemikiran strategis dan solusi yang relevan untuk menjawab masa depan.” tegas dia.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis tudingan yang menyebut gaya komunikasinya yang lugas dan blak-blakan bisa mengganggu kekompakan di tubuh pemerintahan. Menurutnya, gaya bicara yang disebut “koboi” itu justru berperan besar dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi kritik mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, yang menilai sikap terbuka sang Menkeu bisa berdampak negatif terhadap solidaritas internal kabinet.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa penilaiannya harus berbasis pada data, bukan persepsi. Ia kemudian menampilkan hasil survei indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Oktober 2025.

Menurut data tersebut, tingkat kepercayaan publik mengalami pemulihan signifikan setelah sempat anjlok pada pertengahan tahun. Bahkan, penurunan tajam pada Agustus lalu disebut sempat berimbas pada gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.

“Kalau lihat datanya, saat kepercayaan turun tajam, demonstrasi besar terjadi di mana-mana. Tapi begitu ekonomi membaik, sentimen publik juga ikut naik,” ujar Purbaya dalam wawancaranya dengan Metro Siang.

Ia menilai tren perbaikan kepercayaan publik itu tak lepas dari strategi komunikasi yang tegas dan apa adanya. “Saya mungkin terlihat keras, tapi tujuannya agar masyarakat tahu pemerintah bekerja sungguh-sungguh memulihkan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pergerakan indeks kepercayaan publik berkorelasi erat dengan daya beli masyarakat.

“Kalau kondisi ekonomi menurun, wajar mereka kecewa pada pemerintah. Tapi saat ekonomi mulai pulih, apresiasi publik juga meningkat,” ujarnya menambahkan.

Purbaya juga menegaskan bahwa semua langkah dan kebijakan yang ia ambil selalu berada di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menolak anggapan bahwa dirinya bertindak di luar garis komando.

“Saya tidak berjalan sendiri. Semua langkah yang saya ambil sejalan dengan visi dan perintah Presiden. Saya hanya memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Dengan pernyataan tersebut, Menkeu ingin menekankan bahwa gaya komunikasinya yang tegas bukan bentuk perpecahan, melainkan strategi untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah di tengah tantangan ekonomi nasional.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala praktik mafia yang masih bercokol di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pernyataan itu disampaikan usai mencuatnya dugaan korupsi terkait Palm Oil Mill Effluent (POME) yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Purbaya mengatakan, langkah hukum yang diambil Kejagung merupakan bagian dari sinergi antara kedua lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.

“Kejagung pernah bertanya, kalau ada yang bersalah di Bea Cukai, apakah akan dilindungi? Saya bilang, tidak. Kalau salah ya tetap salah. Jadi, mungkin ini bentuk nyata dari kerja sama itu,” ujarnya di kantor Kemenkeu dikutip dari Antara.

Menurut Purbaya, kasus dugaan penyimpangan dalam ekspor POME itu cukup kompleks. Ia mengakui bahwa para pelaku yang terlibat menggunakan metode yang canggih dan sulit dibuktikan.

“Sepertinya eksportirnya cukup pintar. Tapi nanti akan diperdebatkan bagaimana pembuktian ilmiahnya. Saya tidak tahu detailnya, biarkan proses hukum berjalan,” tambahnya.

Kejagung Lakukan Penggeledahan di Kantor Bea Cukai

Penyelidikan dugaan korupsi POME memasuki babak baru. Kejaksaan Agung melalui tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menggeledah kantor Bea Cukai pada Rabu (22/10/2025).

“Benar, ada sejumlah langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik Jampidsus untuk mencari data dan informasi,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Anang menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi ekspor POME yang terjadi sekitar tahun 2022. Namun, ia belum dapat menjelaskan secara rinci lokasi dan hasil dari langkah tersebut karena masih dalam tahap penyidikan.

“Karena sifatnya masih penyidikan, kami belum bisa terbuka sepenuhnya. Tujuannya adalah mencari alat bukti yang kuat untuk memperkuat proses hukum,” ujarnya.

Selain di kantor Bea Cukai, tim penyidik juga disebut telah menyasar beberapa lokasi lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, rincian tempat dan pihak yang diperiksa masih dirahasiakan demi kelancaran proses penyelidikan.

Kasus dugaan korupsi ekspor limbah sawit (POME) ini mencuat setelah muncul indikasi manipulasi dokumen ekspor yang berpotensi merugikan negara. POME merupakan produk sampingan industri minyak sawit yang masih memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama di sektor energi terbarukan.

Penyelidikan Kejagung diharapkan dapat mengungkap potensi pelanggaran hukum yang melibatkan oknum pejabat maupun pihak swasta. Sementara itu, Kementerian Keuangan menegaskan akan mendukung penuh proses hukum tanpa intervensi dan siap menindaklanjuti temuan Kejagung sesuai hasil penyidikan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)